BAB I PENDAHULUAN
1. Bentuk, Bidang, dan perkembangan Instansi 1.1.1 Sejarah Instansi Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998 dan berdirinya kabinet Reformasi dibawah pemerintahan Abdul Rahman Wahid mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya termasuk hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan wawasan pribadi dan lingkungan sosilanya. Berkaitan dengan itu maka pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam menciptakan keterbukaan kebebasan masyarakat untuk mengakses
informasi terhadap
sumber
informasi dan kebebasan
masyarakat di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Terbentuknya
pemerintahan
gusdur
dan
susunan
kabinet
Reformasi, Departemen penerangan tidak termasuk dalam kabinet reformasi, dengan kata lain sejak itu pula Departemen Penerangan dibubarkan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1999, berdasarkan keputusan Presiden republik Indonesia No.153 tahun 2000 yang dipimpin oleh pemerintahan kabinet Gotong Royong (Megawati Soekarno Putri), maka dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), yang bertanggung
jawab
melaksanakan
tugas
pemerintahan
dibidang
1
komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Keputusan presiden No.16/2001 tanggal 23 januari 2001 tentang perubahan atas Keppres No. 166 tahun 2000 tentang kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah di rubah dengan keppres RI No. 173/2000. Maka, di bentuk Lembaga Informasi Nasional sebagai pengganti badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) yang bertugas melaksanakan perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Informasi. Bedasarkan Keppres No. 101/2001 tanggal 13 September 2010 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi yang bertugas membantu Presiden merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi termasuk Telematika dan penyiaran. Bedasarkan Keppres 103/2001 tanggal 13 september 2001 tentag Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permerintahan Non Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres No. 03/2002 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan yang menetapkan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden yang pelaksanaannya dan tanggung jawab
2
sehari-hari dibawah kewenangan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya perubahan tugas Lembaga Informasi Nasional dari Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Informasi Nasional dalam kabinet Gotong Royong. Sesuai dengan persetujuan Mentri pendayagunaan Aparatur Negara No. B/492/M.PAN/2004 tanggal 10 Maret 2004 dan atas dasar persetujuan MENPAN tersebut maka struktur organisasi Lembaga Informasi Nasional dan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Informasi Nasional dikukuhkan dengan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Berdasarkan pemilihan umum tahun 2004, bentukannya kabinet Indonesia Bersatu dengan
Kepala Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang
Yudhoyono maka dibentuklah Departemen Komonikasi dan Informasi RI dengan keputusan No.01/SK/Men.Kominfo/2005 tanggal 1 April 2005 tentang terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
1.1.2
Kedudukan Departemen Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 09 Tahun 2005,
Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai: 1. Tugas Pokok : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang Komunikasi dan Informasi.
3
2. Fungsi : a. Perumusan kebijakan Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informasi, termasuk telematika dan penyiaran. b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program penganalisis dan evaluasi dibidang Komunikasi dan Informasi, termasuk telematika penyiaran. c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsi Presiden. 3. Visi : Terwujudnya Masyarakat Berbudaya Informasi Menuju Bangsa yang Mandiri, Demokratis dan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Misi : a. Mengembangkan SDM dibidang Komunikasi dan Informasi terhadap teknologi Komunikasi dan Informasi, serta meningkatkan kemandirian masyarakat. b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan dan pengembangan teknik komunikasi dan informasi dalam upaya pemerataan informasi. c. Meningkatkan daya jangkuan jaringan komunikasi dan informasi melalui media modern maupun tradisional yang tersedia dengan meningkatkan peran serta masalah dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.
4
d. Meningkatkan kualitas dan arus komunikasi dan informasi secara transparan, beretika dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. e. Mendorong kemandirian industri komunikasi dan informasi serta industri lainnya melalui aktif secara sinergis dengan instansi terkait, sektor bisnis dan komunitas dalam upaya daya saing industri nasional. 5. Kewenangan 1) Penetapan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi untuk mendukung pembangunan secara mikro. 2) Penusunan rencana nasional secara makro dibidang komunikasi dan informasi. 3) Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidang komunikasi dan informasi. 4) Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama bidang komunikasi dan informarika. Dari tugas, fungsi dan kewenangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Comunication and Information Officer ( CIO ) yang berperan dalam : a) Koordinasi Inormasi Pemerintah b) Pemberitaan yang Objektif ( aktual dan terpercaya ) c) Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bidang jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan komunikasi dan informatika
5
d) Evaluasi
mengenai
komunikasi,
SDM
jaringan
komunikasi
komunikasi
informasi,
pemanfaatan
informasi
secara dan
informatika. 1.1.3 Struktur organisasi Departemen KOMINFO Susunan Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika terdiri dari: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika 2. Sekertariat Jenderal 3. Inspektorat Jenderal 4. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 5. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika 6. Badan Informasi Publik 7. Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 8. Staff Ahli Bidang Hukum 9. Staff Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya 10. Staff Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
1.1.4 Bidang Instansi Pusat Diklat Pegawai Kementrian Komunikasi dan Informatika salah satu unit kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika. Tugas PUSDIKLAT adalah mendidik pegawai Kementrian Kominfo sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan melalui berbagai jenis diklat dan program. Peningkatan dan
6
pengembangan SDM sangat mendesak dalam menghadapi tugas Kementrian Kominfo kedepan yang semakin berat.
1.1.5
Perkembangan Instansi Perkembangan lingkungan strategi internal dan eksternal yang berlangsung
sangat cepat menimbulkan perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk perubahan yang nyata adalah berubahnya paradigma yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Paradigma Kepegawaian dari pola yang bersifat pembinaan menjadi pemberdayaan dan profesionalisme melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1974 menjadi
Undang-undang
nomor
43
tahun
1999
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian. Sejalan dengan perubahan tersebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
b. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; c.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; dan 7
d. pelaksanaan administrasi pusat. Dalam bagian 3 pasal 741, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi
pusat.
Dalam
menjalankan
tugasnya
Bagian
Tata
Usaha
menyelenggarakan fungsi: a.
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha Pusat pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pelayanan Kepegawaian. 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja 1.2.1 Tujuan Unit Kerja Dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini, penulis ditempatkan subbagian Kepegawaian di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Komunikasi dan Informatika yang yang memiliki unsur pelaksanaan tugas tertentu departemen yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada menteri melalui sekertaris jendral. Dalam melaksanankan tugas sebagaimana yang dimaksud pusat pendidikan dan pelatihan pegawai menyelenggarakan fungsi : a.
Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan umum.
b.
Penyusunan program dan evaluasi.
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.
8
1.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Ruang lingkup unit kerja pada PUSDIKLAT dimana penulis di tempatkan di Bagian Tata Usaha khususnya dibagian Subbagian kepegawaian yang
mempunyai tugas untuk
melakukan urusan
kepegawaian. Berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi yang terdapat dalam struktur biro kepegawaian dan organisasi di antaranya : 1.2.2.1 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian 1.
Tugas Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, dan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai, analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karier, dan penilaian jabatan, serta evaluasi dan penyusunan laporan biro. 2.
Fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Pengembangan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana dan program biro; a.
penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana formasi, dan pengadaan pegawai;
9
b. penyiapan bahan koordinasi, analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan. c.
pelatihan, serta penyusunan pola pengembangan karier dan penilaian jabatan; dan evaluasi dan penyusunan laporan biro.
3.
Struktur Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri atas: a.
Subbagian Perencanaan Kepegawaian; Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.
b.
Subbagian Pengembangan Kepegawaian Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyusunan pola pengembangan karier dan penilaian jabatan.
c.
Subbagian Program dan Pelaporan. Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan penyusunan laporan biro.
10
1.2.2.2 Bagian Jabatan Fungsional 1.
Tugas Bagian Jabatan Fungsional Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan dalam jabatan fungsional, pengolahan data, penyiapan koordinasi pembinaan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu. 2.
Fungsi Bagian Jabatan Fungsional Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Jabatan
Fungsional
menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, kenaikan
jabatan,
kepangkatan,
pemindahan,
pembebasan
sementara,
pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu; a.
pengolahan data jabatan fungsional;
b. penyiapan koordinasi pembinaan jabatan fungsional; dan c.
penyiapan koordinasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.
3.
Struktur Bagian Jabatan Fungsional Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data Jabatan Fungsional. Subbagian Pengolahan Data Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengolahan data administrasi pengangkatan, kenaikan
11
jabatan,
kepangkatan,
pemindahan,
pembebasan
sementara,
pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu. b. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Subbagian
Pengelolaan
Jabatan
Fungsional
Binaan
Kominfo
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pembinaan dan pengembangan, dan koordinasi penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. c. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional non Binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional non Binaan Kominfo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pembinaan dan pengembangan, dan koordinasi penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu non binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 1.2.2.3 Bagian Mutasi Kepegawaian 1.
Tugas Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penyelesaian masalahmasalah kepegawaian, pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian,
12
sistem Informasi pembinaan kepegawaian dan penataan naskah pegawai, dan urusan administrasi pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum, serta pemberhentian, dan pemensiunan.
2.
Fungsi Bagian Mutasi Kepegawaian Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bagian
Mutasi
Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:penyiapan bahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian; a.
pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian, sistem informasi pembinaan kepegawaian, dan penataan tata naskah pegawai;
b. pelaksanaan urusan administrasi kepangkatan dan pengangkatan serta pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum; dan c.
pelaksanaan urusan administrasi disiplin,
pemberhentian,
dan
pemensiunan pegawai. 3.
Struktur Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian Subbagian Pengelolaan
Data
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan urusan pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian, sistem informasi pembinaan kepegawaian, pengolahan data pegawai, dan penataan naskah pegawai.
13
b. Subbagian Kepangkatan dan Jabatan Kepegawaian. Subbagian Kepangkatan dan Jabatan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum. c.
Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai. Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penyelesaian masalah-masalah kepegawaian, dan urusan administrasi disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.
1.2.2.4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1.
Tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 2.
Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
menyelenggarakan fungsi: a.
Analisis, evaluasi, dan penataan organisasi di lingkungan kementerian;
b. Analisis dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja di lingkungan kementerian; dan
14
c. 3.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Struktur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata
Laksana terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi. Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan penataan organisasi di lingkungan kementerian.
b.
Subbagian Ketatalaksanaan. Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja di lingkungan kementerian.
c.
Subbagian Tata Usaha Biro. Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan, izin cuti, kartu istri dan kartu suami, kartu pegawai, kesejahteraan pegawai, dan perpustakaan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1.3
Hubungan Kerja Dengan Unit lain Untuk mecapai hasil yang maksimal maka dalam setiap organisasi
diperlukan adanya kerjasama yang baik antara setiap unit kerja, di dalam melakukan kegiatan kepegawaian memiliki hubungan unit kerja. Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:
15
a.
Bagian tata usaha dan Umum Hubungan kerjasama yang dilakukan subbagian kepegawaian dengan Tata usaha dan umum yaitu meminta data yang berkaitan dengan informasi kepegawaian. Dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan urusan pelayanan.
b.
Bagian keuangan Hubungan kerja sama subbagian kepegawaian dengan bagian keuangan yaitu menerima dan mengecek arsip nota verifikasi yang akan di setujui dan melakukan pengecekan guna realisasi pembayaran tagihan kepada asuransi kesehatan.
1.4
Tujuan Magang dan penulisan laporan
1.4.1 Tujuan Magang 1.
Untuk langsung mengenal berbagai aktivitas, persoalan dan kendala yang ada di dalam dunia kerja.
2.
Untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswamahasiswi
3.
Untuk persiapan keterampilan kerja mahasiswa-mahasiswi yang nantinya akan memasuki dunia kerja dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
4.
Untuk sarana penulisan laporan Tugas akhir penulis
16
5.
Melatih mahasiswa dalam hal bersosialisasi, beradaptasi, bertanggung jawab,disiplin diri, bekerja sama di dalam lingkungan kerja nantinya.
6.
untuk memberikan peluang lebih awal bagi mahasiswa untuk memperoleh tempat
kerja setelah mahasiswa
menyelesaikan studinya.
1.4.2
Tujuan Penulisan Laporan Tujuan penulisan laporan yang dilakukan : 1. Melatih mahasiswa untuk mengkristalisasikan pengalamannya pada praktek kerja yang dikaitkan dan dipadukan dengan teori yang telah diserap selama perkuliahan. 2. Untuk menerapkan antara teori yang di ajari selama perkuliahan dengan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pusdiklat Kominfo 4. Menyeimbangkan antara kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan keterampilan berkomunikasi melalui tulisan. 5. Untuk
menerapkan
antara
teori
yang
diajari
selama
perkuliahan dengan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya.
17
