BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdiri sejak tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan Penyaluran di bawah Departemen Perekonomian Umum yang menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang mula-mula tugasnya mengurus tentang pemberian izin pendirian perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi. Tahun 1957 Departemen Perekonomian Umum dihapuskan dan diganti menjadi Departemen Perdagangan Luar Negeri. Pada tahun 1971 Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi berubah menjadi Kantor Departemen Perdagangan yang tidak berpengaruh pada Kantor Perdagangan dan Koperasi yang selokasi dengan Kantor Perindustrian yang letaknya di Jalan Yosodipuro 150 Surakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
1
2
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang mempunyai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah Kotamadya Surakarta. Pada waktu digulirkan otonomi daerah tahun 2000, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta juga sempat mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti nama menjadi Departemen Perindustrian Perdagangan dan Penanam Modal Kota Surakarta, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 seri D.12. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, Departemen Perindustrian
dan
Perdagangan
Kota
Surakarta,
Departemen
Perindustrian Perdagangan dan Penanam Modal Kota Surakarta berganti menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta karena Dinas Penanam Modal telah memisahkan diri dan berdiri sendiri.
3
2. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berada di Jalan Yosodipuro Nomor 164 Surakarta. Telp (0271) 719932 – 726300, FAX 714942. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berlokasi di tengah kota yang merupakan jalur yang strategis dan mudah dijangkau oleh para ekportir baik di dalam kota Surakarta maupun di luar kota Surakarta, sehingga eksportis merasa diuntungkan karena dapat menghemat waktu dalam memperoleh Surat Keterangan Asal lebih cepat.
3. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Visi Terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota perdagangan dan industri yang maju dan berwawasan budaya. b. Misi 1) Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan dan budaya. 2) Meningkatkan
kelancaran
distribusi
barang
dan
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
jasa
4
4. Kedudukan,
Tugas
dan
Fungsi
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Surakarta a. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 1) Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kota
Surakarta
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalu Sekretaris Daerah. b. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah Kota Surakarta pada bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. c. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai beberapa fungsi, antara lain : 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan 3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian
5
4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha indsutri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran 5) Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen 6) Penyelenggaraan sosialisasi 7) Pembinaan jabaran fungsional 8) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2011, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan 2) Subbagian kepegawaian 3) Subbagian keuangan c. Bidang Perindustrian, membawahkan: 1) Seksi industri kecil 2) Seksi industri menengah dan besar d. Bidang Perdagangan, membawahkan: 1) Seksi perdagangan luar negeri 2) Seksi perdagangan dalam negeri
6
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan: 1) Seksi pengawasan 2) Seksi perlindungan konsumen f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) g. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 Kota Surakarta, terdiri dari: a. Kepala Dinas Kepalas Dinas bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. b. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakn penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinanaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksaaan di bidang percenanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan:
7
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 2) Subbagian Keuangan, yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan. 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. c. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan industri menengah dan besar. Bidang perindustrian membawahkan: 1) Seksi Industri Kecil yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil, meliputi pembinaan dan pengembangan industri kecil. 2) Seksi Industri Menengah dan Besar yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksaan di bidang industri kecil, meliputi pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar.
8
d. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan dipimpin ole seorang Kepala Bidang Perdagangan yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Bidang perdagangan membawahkan: 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri, meliputi pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri, yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri, meliputi pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri. e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengawasan
dan
perlindungan konsumen. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen membawahkan: 1) Seksi Pengawasan yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di
9
bidang perdaganganan dalam negeri, meliputi pengawasan kelayakan dan kualitas produk kemasan. 2) Seksi Perlindungan Konsumen, yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri, meliputi pembinaan perlindungan konsumen. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi: 1) UPTD Metrologi Dipimpin
Kepala
UPTD
Metrologi
yang
bertugas
melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang kemetrologian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kepala UPTD Metrologi membawahkan Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi.
Subbagian
Tata
Usaha
UPTD
Metrologi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian,
keuangan,
ketatausahaan,
rumah
tangga,
perlengkapan, evaluasi dan pelaporan. 2) UPTD Kawasan Kuliner Dipimpin Kepala UPTD Kawasan Kulier yang mempunyai tugas melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan
10
kawasan kuliner sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kepala UPTD Kawasan Kuliner membawahkan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kawasan Kuliner. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kawasan Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional. Kelompook Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
B. Latar Belakang Masalah Memasuki fase era globalisasi saat ini, membuat suatu negara dapat berinteraksi dengan ke beberapa negara yang ada di Bumi ini. Ikatan ini menjadi meningkat dengan adanya interaksi antar-negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya perdagangan internasional, yaitu kegiatan pertukaran
barang
yang
melewati
batas
wilayah
suatu
negara.
Penyebabnya adalah karena adanya kebutuhan negara yang harus dipenuhi, tetapi negara tersebut tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan, sehingga negara tersebut harus melakukan kerjasama dengan
11
negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama dalam bidang teknologi, sumber daya alam, kerajinan kreatifitas, dan sebagainya telah dilakukan banyak negara di dunia ini. Hal yang membuat
suatu negara tidak dapat
memenuhi
kebutuhannya sendiri, salah satunya karena perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam di setiap negara memiliki karakteristiknya tersendiri, maka dari itu perdagangan internasional digunakan sebagai media untuk pertukaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Seperti contoh, Indonesia mengekspor batu bara, karet, tembaga dan nikel ke Jepang karena sumber daya alam tersebut mudah didapatkan di Indonesia. Adanya perdagangan internasional yang baik dapat menimbulkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu untuk terus
menggalakkan
pembangunan
nasional.
Untuk
mempelancar
pembangunan nasional diperlukan sumber dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, kegiatan ekspor dan impor menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam usaha untuk memperlancar pembangunan nasional, yaitu dengan meningkatkan kegiatan
ekspor
dan
menekan
kegiatan
impor.
Memperlancar
pembangunan dengan menekan kegiatan impor dimaksudkan agar
12
produksi dalam negeri meningkat sehingga pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Kegiatan ekspor
yang
memberikan
kontribusi
terhadap
devisa negara adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya kegiatan ekspor berbeda dengan kegiatan perdagangan dalam negeri. Kegiatan ekspor lebih sulit, hal ini dikarenakan antara penjual dan pembeli terpisah oleh jarak yang jauh, sehingga dalam proses pengangkutannya dan pengirimannya harus melalui berbagai macam peraturan dan prosedur. Maka dari itu tidak semua individu atau perusahaan bisa mengekspor barang
atau
komoditi
yang
di
produksinya, karena eksportir harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-
DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Dalam melakukan kegiatan ekspor harus memenuhi beberapa langkah persyaratan prosedur yang harus dilakukan oleh eksportir. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam persyaratan kegiatan ekspor, antara lain bank devisa yang sebagai menerbitkan Letter of Credit (L/C), perusahaan pelayaran atau Freight Forwarder yang berperan menerbitkan Bill of Lading
(B/L),
perusahaan
asuransi
yang
berperan
memberikan
pengamanan dalam transaksi ekpor, Direktorat Jendral Bea dan Cukai berperan menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dinas
13
Perindustrian dan Perdagangan berperan menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Certificate of Origin (COO) merupakan suatu dokumen yang berisi kesepakatan dalam suatu perjanjian antar-negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral serta berisi pernyataan dari mana barang tersebut berasal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/3/2015 terdapat 2 (dua) jenis Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal, yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. SKA Preferensi adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor. SKA Non Preferensi adalah SKA yang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bebas masuk di negara tujuan ekspor. Sistem penerbitan Certificate of Origin yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta adalah dengan sistem e-SKA. Sistem e-SKA menggunakan sistem terpusat berbasiskan website, untuk menghubungkan seluruh IPSKA (Instansi Penerbit SKA) dengan Eksportir dan Kementerian Perdagangan. Sistem e-SKA juga akan mengirimkan data SKA untuk dipertukarkan secara internasional, yang pada saat ini digunakan untuk Indonesian National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW). Dalam hal ini, penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana perkembangan prosedur yang sudah diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
14
dalam melakukan penerbitan COO berbasis elektronik atau e-SKA serta menggali apa kekuatan dan kelemahan dalam sistem penerbitan berbasis elektronik dan mengetahui kendala yang dihadapi ketika melakukan proses penerbitan COO berbasis e-SKA. Berdasarkan “PROSEDUR
uraian
diatas,
PENERBITAN
maka
penulis
DOKUMEN
memilih
CERTIFICATE
judul OF
ORIGIN (COO) PADA EKSPOR PERIODE 2012-2015” (studi kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta).
C. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini, dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian, agar penulis dapat melakukan penilitian dengan tepat dan cermat sesuai dengan topik pembahasan. Rumusan masalah dalam peniltian ini, sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan penerbitan Certificate of Origin berbasis eSKA yang sudah diterapakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta sejak diberlakukannya, yaitu periode 2012-2015? 2. Bagaimana prosedur pengisian dan penerbitan Certificate of Origin dengan sistem e-SKA di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta?
15
3. Apa saja kekuatan dan kelemahan dari sistem e-SKA dalam proses penerbitan Certificate of Origin? 4. Apa saja yang menjadi kendala yang terjadi dalam penerbitan Certificate of Origin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta?
D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penilitan ini, antara lain: 1. Untuk mengetahui perkembangan prosedur penerbitan Certificate of Origin berbasis e-SKA yang sudah diterapakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta sejak diberlakukannya hingga sekarang. 2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah melakukan pengisian dan penerbitan Certificate of Origin dengan sistem e-SKA. 3. Untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan dari sistem e-SKA dalam proses penerbitan Certificate of Origin di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 4. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penerbitan Certificate of Origin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
16
E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini, antara lain: 1. Bagi Penulis Sebagai syarat untuk penyusunan Tugas Akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Untuk dapat mengetahui, mengerti dan memahami secara terperinci mengenai prosedur penerbitan Certificate of Origin berbasis sistem e-SKA. 2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kelemahan serta kendala dalam proses perkembangan prosedur penerbitan Certificate of Origin berbasis sistem e-SKA. Sehingga dapat dijadikan tolak ukur agar kedepannya bisa lebih baik. 3. Bagi Eksportir Diharapkan dapat dijadikan referensi dan tambahan informasi bagi eksportir mengenai prosedur penerbitan Certificate of Origin berbasis sistem e-SKA. 4. Bagi Pembaca Memberikan informasi kepada pembaca tentang prosedur penerbitan Certificate of Origin berbasis sistem e-SKA oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
