BAB 6. RENCANA AKSI 6.1.
Manajemen Kota Pusaka Pemahaman
akan
arti
pentingnya
posisi Kota Yogyakarta sebagai sebuah kota pusaka telah mengarahkan upaya yang cukup signifikan dalam berbagai tingkatan dan kewenangan pemerintah maupun
berbagai
stakeholder.
Penataan dan pelestarian pusaka di Kota Yogyakarta secara umum menjadi tanggung
jawab
Sebagaimana sebelumnya,
pemerintah.
telah Kota
dibahas Yogyakarta
mendasarkan kehidupannya pada tiga pilar, yaitu sektor pendidikan, sektor pariwisata yang berbasis budaya serta pelayanan jasa dan perdagangan yang terkait
dengannya.
Karena
itu
dibutuhkan suatu kelembagaan yang bersinergi dan kuat terhadap sektor pariwisata,
kebudayaan
Gb.6.1. Diagram Keterkaitan sektor Budaya, Pariwisata dan Pendidikan di Kota Yogyakarta
dan
pendidikan du mengelola kebudayaan sebagai sendi dari kehidupan kotanya. Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Pusat dalam menata dan melestarikan pusaka di Kota Yogyakarta, sebagai contoh yaitu regulasi yang dipergunakan tidak semata regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta namun juga regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah pusat. Manajemen sinergis tersebut terbagi dalam 2 (dua) tata kelola yang umum sesuai dengan bentuk pusaka yang ditata atau dikelola, yaitu pusaka ragawi dan pusaka non ragawi. Berikut adalah pola umum pengelolaan pusaka di Kota Yogyakarta.
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-1
A. Pusaka Ragawi Pengelolaan dan penatalaksanaan secara umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana peran lebih kepada aspek fasilitasi dan regulasi. Sedangkan pembangunan fisik didukung oleh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta maupun SKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh gedung fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lain dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, Kota Yogyakarta belum memiliki regulasi untuk pengelolaan pusaka pada tingkat kota, sementara menggunakan Perda D.I. Yogyakarta No. 11/2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Untuk melaksanakan Perda tersebut, antara lain dikeluarkan SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, dimana ditetapkan 6 Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta, yaitu: 1) Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, Kawasan Keraton, Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede dan Kawasan Malioboro. 2) 1 KCB lainnya adalah Kawasan Imogiri di Kabupaten Bantul. B. Pusaka Non-Ragawi Pengelolaan pusaka non-ragawi sudah dilakukan dengan berbagai jalan melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hal ini dimulai dari pendidikan di sekolah formal, lembaga pendidikan non formal hingga lembaga masyarakat. Inventarisasi Pusaka Budaya Tak Ragawi juga sudah mulai dibina melalui hubungan dengan sekitar 500 paguyuban kesenian yang aktif. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota berencana menginventarisasi Benda Pusaka Bergerak (Immovable Heritage), seperti Keris, Kendi dan Tombak. Sebagai Kota yang mempunyai budaya plural, semua kekayaan budaya diangkat dalam dalam posisi yang seimbang, seperti penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) pada awal Tahun Baru Cina, hingga tahun 2011 sudah pelaksanaan yang ke-6. Sehingga demikian faktor koordinasi dan penyesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan provinsi dan kota merupakan isu yang penting, salah satunya adalah aturan tata ruang. Hingga saat ini Kota Yogyakarta baru memiliki regulasi tata ruang yang bersifat makro, belum dapat memberikan arahan dan aturan yang lebih teknis tentang penataan dan pelestarian Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-2
kawasan cagar budaya meskipun telah ditetapkan lokasinya secara definitif. Diperlukan aturan yang lebih mendalam dan operasional, terutama pada tataran Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Urban Design Guideline. Hal ini disebabkan RTBL mengatur pada kedalaman kawasan yang lebih baik, sebagai contoh pada aspek kulit dan penampilan bangunan (building skin and performance) membutuhkan aturan detail mengenai komponen bangunan apa saja yang diperkenankan dan tidak, bentuk massa bangunan dan ruang luar yang direkomendasikan hingga aspek lansekap berupa softscape dan hardscape dimana hal tersebut belum diatur dalam regulasi pada tataran yang lebih tinggi yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam RDTR telah diatur mengenai amplop bangunan, yang saat ini sedang dalam penyusunan dan proses legislasi, telah diatur mengenai regulasi amplop bangunan yang antara lain meliputi GSB (Garis Sempadan Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan) hingga KDH (Koefisien Dasar Hijau) dan arsitektur bangunan secara makro, namun demikian untuk tiap kawasan cagar budaya masih membutuhkan RTBL tersebut. Sinergisme antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi tersebut terwujud pula pada pengendalian pembangunan pada BCB atau KCB dilakukan melalui mekanisme perijinan, dimana pemilik bangunan pusaka yang mengurus IMB harus berkonsultasi dengan Dinas Kebudayaan dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi DIY (DP2WB). Sebagaimana amanat dari UU No.11/2010, maka saat ini juga sedang dalam proses pembentukan DP2WB Kota Yogyakarta untuk menekankan kepada lingkup Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat pula kebijakan-kebijakan yang berasal dari nilai budaya masyarakat lokal sangat dominan, misalnya penataan Rumah Jawa yang sehat sesuai nilai hastagrata. 6.1.1. Kelembagaan dan Peran Pemangku Kepentingan Selain berupa fasilitasi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai stakeholder utama, peran masyarakat dalam pelestarian aset pusaka cukup besar, baik dari perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat. Di Kota Yogyakarta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Kotagede yang telah membentuk sebuah forum yang bertindak sebagai Organisasi Pelestari Kawasan Cagar Budaya (OPKCB), yaitu sebuah organisasi masyarakat yang menjadi pengelola dan mitra/partner pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pelestarian di masing-masing Kawasan Cagar Budaya. Secara embrional di Kota Yogyakarta telah terbentuk kelompok masyarakat pada 45 kelurahan yang meskipun saat ini masih merupakan kelompok penggiat kesenian, namun Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-3
siap untuk menjadi OPKP. Hal ini mengingat potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta sehingga apabila dicermati maka wilayah Kota Yogyakarta akan terbagi habis dalam KCB-KCB dan wilayah pendukungnya (buffer zone) OPKCB/forum tersebut dapat pula merupakan gabungan dari berbagai kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dahulu sesuai dengan masing-masing minat dan keberpihakan untuk kemudian melebur. Selain masyarakat, OPKCB/forum tersebut secara komprehensif melibatkan partisipasi pemerintah dan swasta sehingga program pun dapat berjalan secara sinergis dan komprehensif pula. Gambaran dari forum/OPKCB sebagai pengelola KCB adalah sebagai berikut :
Pemerintah
Perencanaan Pelaksanaan
Pengelola KCB
Masyarakat
KCB LESTARI (terlindungi, berkembang & bermanfaat)
Tata sosialTata Ekonomi Tata Ruang Lingkungan & Bangunan
Pendanaan Pengendalian
Swasta
Gb. 6.2. Diagram Konsep Pengelola KCB. Sumber : Forum Joglo Kotagede
Pengelola KCB ini bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyerap aspirasi, untuk kemudian menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri secara swadana, oleh Pemerintah melalui mekanisme musrenbang maupun oleh swasta melalui investasi atau mekanisme donor/hibah.
PENGELOLA KCB
SOSIALISASI
Lembagalembaga masyarakat
Komunitas Masyarakat
RENCANA AKSI
Swadana
Masyarakat
MusRenBang
Pemerintah
Donor/ Investor
Swasta
Gb. 6.3. Mekanisme kerja Pengelola KCB. Sumber : Forum Joglo Kotagede
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-4
Dalam tingkatan kota, dibutuhkan lembaga pengelola Kota Pusaka yang mampu mensinergikan tiga pilar stakeholder Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Pengelola ini tidak harus berupa lembaga formal melainkan sebuah forum dimana masing-masing stakeholder dapat duduk bersama untuk pengelolaan Kota Pusaka.
Sebagai bentuk dari lembaga
pengelola pada tingkat kota, berupa sebuah badan koordinasi yang berisikan stakeholder terkait meliputi SKPD terkait, perguruan tinggi serta elemen masyarakat. Badan ini bernama Badan Koordinasi Pengelolaan Kota Pusaka (BKPKP) Yogyakarta yang ditetapkan dengan SK Walikota sebagaimana BKPRD pada Kota/Kabupaten dan Provinsi. PEMERINTAH WANDIK WANBUD WANPAR
MASYARAKAT LSM BUDAYA
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN KOTA PUSAKA YOGYAKARTA
SWASTA KONSULTAN PENGARAH/ PENDAMPING
Gb. 6.4. Lembaga Pengelola Kota Pusaka, sumber : Forum Joglo Kotagede
6.1.2. Inventarisasi, Analisis dan Penetapan Pusaka Inventarisasi, analisis dan penetapan pusaka di Kota Yogyakarta sudah mulai dilakukan meskipun belum semua aset dan potensi aset dapat terinventarisasi, oleh karena itu perlu dan harus segera dilakukan. Dikarenakan sudah diidentifikasi 2 (dua) Kawasan Cagar Budaya baru, maka prioritas pertama adalah penetapan kedua kawasan itu, yaitu KCB Jetis dan KCB Pengok. Kemudian upaya inventarisasi, analisis dan penetapan pusaka yang terdapat dalam masing-masing KCB dilakukan secara komprehensif dan simultan menggunakan inventarisasi yang sudah dilakukan dan survey baru. Sebaran benda cagar budaya dan kawasannya di Kota Yogyakarta bervariasi dan jenisnyapun cukup kompleks. Baik cagar budaya yang bergerak maupun yang tidak Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-5
bergerak tersebar tidak merata pada keempatbelas kecamatan. Sebaran tersebut dapat digolongkan kedalam 3 katagori yaitu BCB berdiri sendiri, BCB berkelompok memusat dan BCB menyebar tak berorientasi dalam satu bentang lahan lahan. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode stratifiet sampling. Metode ini berdasarkan tingkatan nilai kepentingan maupun keunikan BCB yang terdapat pada seluruh Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei data primer (survei lapangan) dan data sekunder (instansional) : 1) Survei data primer merupakan kegiatan pengumpulan posisi Benda Cagar Budaya melalui survei lapangan dengan GPS. Selain itu juga mengambil data tentang kondisi terakhir Benda Cagar Budaya tersebut melalui foto dengan pemotretan langsung menggunakan kamera digital. 2) Survei data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data angka dan peta serta tulisan tentang hasil-hasil penelitian atau laporan tentang Benda Cagar Budaya di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemungkinan telah tersedia pada berbagai instansi terkait di Kota Yogyakarta maupun Propinsi D. I. Yogyakarta. 3) Pengolahan data menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga memungkinkan untuk dilakukan langkah-langkah pengambilan, penyimpanan, pemeriksaan, pengintegrasian, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data yang berreferensi secara spasial dengan bumi dan memudahkan dalam melakukan analisis. 4) Inventarisasi dan pemetaan benda cagar budaya memerlukan data yang bersifat spasial (berwujud peta). Namun data peta tersebut haruslah juga terintegrasi dengan data tabular (tabel) dimana memuat informasi-informasi yang terkait dengannya.
6.1.3. Informasi, Edukasi dan Promosi Upaya informasi, edukasi dan promosi terkait dengan pelestarian dan pengelolaan kota pusaka yang antara lain dilakukan melalui : 1. Diseminasi, lokakarya dan workshop pengelolaan maupun pelestarian pusaka 2. Memasukkan materi pusaka sebagai muatan lokal kurikulum di sekolah mulai dari usia TK, SD hingga SMA. 3. Mengadakan festival secara tematis di masing-masing KCB misalnya festival seni atau festival kuliner di KCB Kotagede. 4. Mengadakan event-event pariwisata di KCB, seperti Jogja Java Carnival (JJC) di KCB Malioboro. Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-6
5. Mengenalkan dan meningkatkan promosi tematis KCB melalui BP2KY dan Java Promo sebagai wadah promosi pariwisata Kota Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dalam program dan kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6.1.4. Pengelolaan resiko bencana untuk pusaka /PRBP Menurut catatan sejarah, resiko bencana yang menjadi ancaman terhadap pusaka di Kota Yogyakarta adalah gempa bumi, dan letusan gunung merapi. Sedangkan bencana banjir lebih banyak mengancam daerah aliran sungai Winongo, Code dan Gajah Wong. Pengelolaan resiko bencana telah disinergiskan dalam rencana tata ruang (RTRW dan RDTRK) serta Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.
6.2.
Perencanaan pembangunan terkait Kota Pusaka
6.2.1. Perencanaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2012 -2016. “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan” Makna dari Pariwisata berbasis budaya adalah :
Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain
Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara
Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja
Visi pembangunan dilaksanakan melalui 4 misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-7
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif
Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-8
Tabel 6.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait dengan Kota Pusaka Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Misi : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Meningkatkan
Terwujudnya sarana
Peningkatan ruang
Meningkatkan cakupan
kualitas pelayanan
dan prasarana
yang sesuai dengan
rencana rinci tata ruang
publik
perkotaan yang
peraturan yang
dan kawasan strategis
memadai
berlaku
kota Mengembangkan kawasan citra kota Mengoptimalkan penataan kawasan sungai
Misi : Mewujudkan Daya Saing Usaha yang Kuat Menguatkan daya
Terwujudnya
Pengembangan
Meningkatkan promosi
saing daerah untuk
perekonomian
pariwisata berbasis
dan kerjasama
memajukan Kota
daerah yang kuat
budaya
pariwisata
Yogyakarta
Mengembangkan ODTW dan wisata MICE Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas Melestarikan nilai-nilai budaya kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6-9
Tabel 6.2. Matriks Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan pada Misi Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat Tujuan
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta
Sasaran
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
Strategi
Pengembangan pariwisata berbasis budaya
Arah Kebijakan
Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata Mengembangkan ODTW dan wisata MICE Melestarikan nilai-nilai budaya Kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat
Indikator Kinerja
Meningkatya jumlah kunjungan wisatawan
Capaian Kinerja Kondisi Awal
Kondisi Akhir
2,5 juta orang
3,041 juta orang
Meningkatnya lama tinggal wisatawan
2,5 hari
2,75 hari
Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan
437 BCB /BWB
600 BCB / BWB
Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6 - 10
Program Pembangunan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
Pariwisata
SKPD Pengampu Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
SKPD Pengampu Pariwisata
Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
Kebudayaan
SKPD Pengampu Kebudayaan
Tabel 6.3.
Penataan Ruang Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan
Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota
SKPD Pengampu penataan ruang
Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya
SKPD pengampu kebudayaan
Kebudayaan Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
Cakupan kajian seni Cakupan fasilitasi seni Cakupan gelar seni Cakupan misi kesenian Cakupan SDM kesenian Cakupan tempat kesenian Tersosialisasinya dan teraktualisasinya nilai-nilai budaya di masyarakat Jumlah kekayaan budaya yag ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya menjadi 600 BCB/BWB
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6 - 11
6.2.2. Matriks Rencana Aksi Kota Pusaka Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, direkapitulasi dalam matriks sebagai berikut : Tabel 6.4. Matriks Rekapitulasi Rencana Aksi Kota Pusaka No.
Program/Kegiatan
Lokasi
1.
Pembentukan BKPKP
2.
Penetapan 2 KCB baru
3.
Inventarisasi , Pemetaan & Dokumentasi Aset Pusaka se Kota Yogyakarta Sosialisasi Program Kota Pusaka
4. 5.
Pembentukan OPKP pada masing-masing KCB
6.
Peningkatan kapasitas & Pemberdayaan OPKP Pembuatan Rencana Rinci Tata Ruang untuk masing-masing KCB 1) Kotagede 2) Malioboro 3) Kraton 4) Kotabaru 5) Pakualaman 6) Jetis 7) Pengok
7.
SKPD
Sumber Dana
Tahun Pelaksanaan 2013 2014 2015
Kota Yogyakarta Kec. Jetis & Gondokusuman Kota Yogyakarta
Waliktoa Gubernur DIY/ Walikota Yogyakarta DisParbud Yk /Disbud DIY/ BPCB
APBD I/APBD II
√
APBD I/APBD II
√
Kota Yogyakarta 8 KCB
DisParbud Yk /Disbud DIY DisParbud Yk /Disbud DIY & Bappeda Yk/DIY DisParbud Yk /Disbud DIY DisKimpraswil Yk /Dis PUP ESDM DIY
APBD I/APBD II
√
APBD I/APBD II
√
APBD I/APBD II
√
8 KCB
√
√
APBN/APBD I/II
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
√ √ √ √ √ √ √ 6 - 12
Keterangan
8. 9.
Penyelenggaraan festival tematis pada masing-masing KCB Revitalisasi/pengembangan fisik masing-masing KCB 1) Kotagede 2) Malioboro 3) Kraton 4) Kotabaru 5) Pakualaman 6) Jetis 7) Pengok
8 KCB
DisParbud Yk /Disbud DIY DisKimpraswil Yk /Dis PUP ESDM DIY
√
√
√ √ √
√ √ √ √ √
√
APBN/APBD I/II
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6 - 13
√ √ √ √
6.3.
Perancangan/Olah Disain Kota Pusaka
Dimulai tahun 2013 6.3.1. Pengembangan karakter dan kehidupan 6.3.2. Pengembangan ekonomi pusaka 6.3.3. Olah Disain Bangunan dan Ruang Terbuka 6.3.4. Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Alam
- Rencana Perlindungan - Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan - Rencana Tata Ruang - Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
Rencana Aksi Kota Pusaka Yogyakarta | RENCANA AKSI
6 - 14
