PLBN. di Perbatasan. Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi. BPB Gelar Workshop Rencana Aksi Kota Pusaka

Dirjen Cipta Karya BPB Gelar Workshop Resmikan Ruang Terbuka Rencana Aksi Kota Hijau Kota Tarakan Pusaka 2016

17

22

Edisi 12/Tahun XIV/Desember 2016

Sesditjen Cipta Karya Tinjau Lokasi Gempa Pidie Aceh

23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

PLBN

Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

di Perbatasan

LENSA CK • Hari Bakti PUPR ke-71 • Malam Kilas Balik Kementerian PUPR

daftar isi

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

Berita Utama

4 PLBN Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

liputan khusus Karya Siap 9 Cipta Mendukung Rekonstruksi

Paska Bencana Gempa di Pidie Aceh

PUPR Meninjau 11 Menteri Infrastruktur Permukiman di Kota Pontianak

4

Karya Komitmen 13 Cipta Wujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

info baru

9

Kutai Timur 15 Bupati Resmikan SPAM IKK Muara Bengkal

KIP Tinjau Infrastruktur 16 Direktur Bidang Cipta Karya di Kota Tarakan

Cipta Karya 18 Ditjen Bekali Mahasiswa KKN Tematik

15

UNAIR Surabaya

19

Menteri PUPR Tinjau Kondisi Infrastruktur Terdampak Bencana Gempa Aceh

16

20 PBL Provinsi Sulawesi 21 Satker Tenggara Bangun Kawasan

Kawasan Hijau di Wakatobi Telah Tertata Tahun 2016

Pusaka Benteng Keraton Wolio

19

inovasi Konflik Sosial Akibat 24 Cegah Sampah dengan Kolaborasi

Antar Pemangku Kepentingan

Konferensi APMCHUD 27 Laporan ke-6, New Delhi - India:

Satu Dekade APMCHUD : Menguatkan Komitmen New Urban Agenda Negara Kawasan Asia Pasifik

PLUS!

lensa ck • Hari Bakti PUPR ke-71 • Malam Kilas Balik Kementerian PUPR

2

23

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Sri Hartoyo Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dewan Redaksi M. Sjukrul Amin, Amwazi Dwityo A. Soeranto, AdjarIdrus, Prajudi, Rina Farida, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Mardi Parnowiyoto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting Redaksi T.M. Hasan, Bukhori Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Diana Kusumastuti, Rizqiah DarmawiasihBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Desrah, Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Kontributor Indah Raftiarty, DanangMadiasworo, Pidekso Sri Murni Edi K, Taufan Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Bagian Administrasi & Distribusi Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Luargo, JoniPasaribu, Santoso,Didiet Nurfathiah Marsaulina A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Kontributor Darmawel Umar, Sandhi Bramono, Dwityo A. Soeranto, HadiEko Sucahyono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Airyn Saputri Meinar Th Manurung RG. Eko Djuli S,Harahap, Dedy Permadi, Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Alamat Redaksi Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Telp/Fax. 021-72796578 Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Hilwan, Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, website Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, http://ciptakarya.pu.go.id Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, twitter Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, @ditjenck Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, instagram Putri Intan Suri, @ditjenck Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi facebook Jl. PatimuraDitjen Cipta Karya Baru 12110 No. 20, Kebayoran Telp/Fax. 021-72796578 Email youtube [email protected] Ditjen Cipta Karya

e-mail [email protected] Cover : PLBN Entikong, Kalimantan Barat

Menilik Pos yang Mencitrakan Indonesia di Mata Dunia Wilayah perbatasan yang memisahkan satu negara dengan negara lain merupakan objek vital yang keberadaannya perlu dikelola dan dijaga secara berkesinambungan. Dari segi nasionalisme, perbatasan juga merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Selain itu, perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wi­ layah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara se­ ring dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Secara umum, perbatasan negara tidak hanya merupakan garis batas yang me­ misahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan contact point (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yang pertama adalah untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional, maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami permasalahan ke­ hidupan yang kompleks. Di samping secara fisik mereka mereka tinggal terpencil dari Ibu Kota negara di Jakarta, tidak jarang mereka pun tinggal jauh dan terisolir dari ibu kota provinsi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berjarak amat dekat dengan negara tetangga. Bahkan, memiliki bahasa, budaya, dan ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan penduduk di negera tetangga. Namun kesamaan ciri-ciri fisik ini tidak menjamin ada kesamaan tingkat kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga dua negara yang berbatasan. Tidak sedikit WNI di perbatasan hidup serba kekurangan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi yang sulit dan terbatas jumlahnya. Ketersediaan infrastruktur utama seperti bangunan penunjang, jalan permukiman, air minum, dan sanitasi menjadi hal yang mutlak dalam menyokong kehidupan penduduk sekitar perbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui kebijakan prioritas RPJMN 2015-2019 mengimplementasikan keterpaduan infrastruktur bidang Cipta Karya di kawasan perbatasan dengan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu (Entikong, Badau, Aruk, Mota’ain, Motamasin, Wini, dan Skouw), sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015. Dilanjutkan dengan pembangunan PLBN tahap 2 di 7 kawasan termaksud, dan pembangunan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di 9 lokasi melalui kegiatan Direktif Presiden tahun 2017. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan, hal ini dikarenakan menyangkut masalah kedaulatan dan harga diri negara. Di samping itu, perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara, kebijakan pembangunan jangka menengah diarahkan sebagai upaya pe­ngem­ bangan kawasan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking. Orientasi outward looking dimaknai ke dalam upaya untuk memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Adapun pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, diperlukan pendekatan kesejahteraan, lingkungan, termasuk pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan kunci sukses dalam pembangunan kawasan perbatasan negara. (Teks: Redaksi)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

3

berita utama

PLBN

Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan Di era kompetisi global saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar seperti masalah kemiskinan serta kesenjangan ekonomi dan wilayah.

4

P

embangunan infrastruktur merupakan salah satu upa­ya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas industri, perdagangan serta konektivitas antarwilayah, termasuk di kawasan desa, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pulaupulau kecil terluar. Pemerintah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau yang dikenal sebagai Nawa Cita, dan salah satu agendanya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan dan ke­ senjangan sosial antardaerah di Indonesia, serta memperluas kesempatan kerja. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

berita utama Terpadu, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan program pengembangan kawasan perbatasan sehak tahun 2015. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan perbatasan tersebut, yaitu 3 (tiga) PLBN di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Entikong, Nanga Badau, dan Aruk, 3 PLBN di Provinsi NTT yaitu Motaain, Motamassin, dan Wini, serta satu PLBN di Provinsi Papua yaitu Skouw. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan juga diha­ rapkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam wilayah NKRI membentang 17.504 pulau-pulau, dian­ taranya terdapat 92 pulau-pulau kecil yang dijadikan sebagai titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di wilayah laut. Dari 500 kabupaten yang ada di wilayah NKRI, terdapat 26 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang digunakan sebagai dasar-dasar konvensi PBB. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan berbagai terobosan, baik dalam bidang pertahanan dan keamanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun infor­ masi dan komunikasi untuk menjawab tantangan kompetisi global. Pada hari Rabu (21/12/2016) telah diresmikan PLBN Terpadu Entikong, di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan akan segera dilakukan pada PLBN lainnya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dua tahun yang lalu

Jokowi menambahkan, melihat kondisi tersebut, dia kemudian menugaskan Basuki Hadimuljono untuk segera merombak ulang bangunan PLBN tersebut dengan target waktu pengerjaan selama 2 tahun. “Perintah saya saat itu singkat, saya minta lebih baik dari yang disana (Malaysia),” ujarnya. Keinginan Jokowi dalam mewujudkan pembangunan dari pinggiran, khususnya perbatasan, berbuah dengan selesainya pengerjaan PLBN Entikong tersebut sesuai dengan target yang

diberikan. “Sekarang kalau mau foto-foto sudah tidak perlu ke PLBN sebelah, disini sudah keren,” tuturnya. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ternyata bisa mem­ bangun yang lebih baik asal ada kemauan. “Buktinya kita bisa asal ada kemauan dan PLBN Entikong sekarang jauh lebih baik dan sudah saya buktikan,” ungkapnya. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meng­ung­kap­ kan, Kementerian PUPR akan melanjutkan pem­bangunan ta­hap kedua untuk zona pendukung PLBN Entikong terkait pe­ngem­ bangan pemukiman. “Zona pendukung itu diantaranya untuk pembangunan pasar,

saat dirinya ke Entikong bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kondisi ba­ ngunan yang sudah puluhan tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Kondisi bangunan PLBN saat itu, lanjut Jokowi, jika dibandingkan dengan bangunan milik Malaysia, sangat memprihatinkan. “Saya bisik-bisik kepada Menteri PU saat itu, ini kantor atau kandang. Saya gak tau sudah berapa tahun, saya gak ngo­ mong kandang apa, ya pokoknya kata kandang,” ujar Jokowi menggambarkan kondisi bangunan PLBN Entikong saat itu.

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

5

berita utama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Kita akan mulai di 2017, anggarannya sekitar Rp. 420 miliar untuk pembangunan kawasan pendukungnya,” ungkap Basuki. Konsep pembangunan PLBN terpadu Entikong dengan lu­ as zona inti 19.493 m² ini mengambil desain arsitektur dan loka­litas. Hal ini tercermin dalam konsep atap bangunan PLBN ditransformasi dari bentuk rumah panjang dan perisai suku dayak. Perisai melambangkan pertahanan NKRI yang bersifat melindu­ ngi, sedangkan corak dan warna diterapkan pada bagian elemen dinding dan relief pada bagian pintu gerbang. Penggunaan ornamen lokal juga digunakan sebagai pola bukaan dan fasade. Pencahayaan menggunakan cahaya alami dengan banyak bukaan dengan material transparan. Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan PLBN Terpadu Motaain, Rabu (28/12/2016), menginstruksikan kepada Menteri PUPR serta para pimpinan daerah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur, di desa dan daerah tertinggal, ka­ wasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar secara mak­simal. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Belu, di­ ha­ rapkan PLBN Terpadu Motaain dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan lintas batas dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan negara, termasuk untuk sektor pa­ riwisata, jasa, dan perdagangan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selain itu, setelah terbangunnya PLBN Terpadu tersebut diha­ rapkan dapat menjaga dan merawat gedung dan lingkungan

6

sekitarnya serta memanfaatkan gedung ini sesuai fungsinya se­ bagai prasarana untuk melintas batas ke negara tetangga secara lebih cepat, mudah, dan murah. Aspek keamanan juga perlu mendapat perhatian bersama untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) untuk melintas dan melakukan kegiatan sosial ekonomi. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelas­ kan, pembangunan PLBN Terpadu bertujuan untuk mengubah wajah perbatasan NKRI menjadi lebih baik tanpa kesenjangan bahkan dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelintas batas antar negara secara terpadu, efektif, dan efisien, khususnya pe­ layanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan keamanan. “Saya minta semua jajaran untuk bekerja lebih baik, lebih ter­ tib dan transparan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan. Waktu kita sangat terbatas, untuk itu kita harus terus bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat, untuk dapat mencapai hasil yang telah direncanakan. Kita membangun PLBN bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk menciptakan per­ tumbuhan ekonomi di perbatasan,” tegas Basuki. Ruang lingkup tugas Kementerian PUPR dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan progres kemajuan pelaksanaan pekerjaannya, yaitu percepatan penyelesaian legalisasi rancangan masterplan yang disusun oleh Kementerian PUPR dan telah

berita utama

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Na­sional Pengelola Perbatasan pada tanggal 18 Juni 2015. Ke­ mudian, percepatan pembangunan gedung 7 PLBN Terpadu yang dimulai tahun 2015 telah selesai pada tahun 2016, dengan alokasi APBN sebesar Rp. 943 miliar. Lalu, penyediaan jaringan trans­portasi, penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sanitasi (drainase, pengolahan limbah, dan persampahan) serta permukiman sekitarnya yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP). Pada tahun 2015 – 2017, program PIP dilakukan di 9 lokasi termasuk Long Apari di Provinsi Kalimantan Timur dan Sebatik Tengah di Provinsi Kalimantan Utara dengan alokasi APBN sebesar Rp. 1,45 triliun. Tahun 2017 – 2019 akan dilakukan pembangunan PLBN Tahap

II untuk zona sub inti dan pendukung dilakukan dengan multi years contract senilai Rp. 1,571 triliun melalui dana APBN. Gedung PLBN Mota’ain tahap I untuk zona inti dibangun pada lahan seluas 8,8 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m², meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemerikasaan kargo kedatangan dan keberangkatan, bangunan carwash, bangunan jembatan timbang, bangunan pemindai truk, rumah pompa dan gerbang tasbara. Kapasitas yang diharapkan dapat melayani hing­ ga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung PLBN Motaain ini

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

7

berita utama

dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) sejak bulan Agustus 2015 dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp. 82,07 mi­ liar. Desain gedung PLBN Motaain mengusung budaya lokal ma­ syarakat Belu dengan mengadaptasi bentuk atap tradisional rumah Matabesi, penggunaan ornamen sun shading pada atap, ba­ ngunan pemeriksaan kendaraan pribadi mengadopsi corak tenun setempat, serta menerapkan prinsip-prinsip bangunan hi­ jau (green building) melalui penggunaan material kaca sebagai din­ding bangunan dan penggunaan warna terang untuk cat in­ terior sebagai perwujudan konsep hemat energi. Selain pembangunan Gedung PLBN, Kementerian PUPR ju­ga membangun infrastruktur lainnya di kawasan perbatasan Mo­ taain, antara lain pengembangan infrastruktur permukiman un­tuk mendukung kawasan perbatasan Motaain dengan alokasi APBN sebesar Rp. 244 miliar. Saat ini, progres konstruksi telah men­capai 43,08% dan target penyelesaian pada tahun 2017. Bangunan penunjang lainnya dengan metode design and build pada tahun 2017-2019 dengan alokasi APBN Rp. 228 miliar antara lain untuk perumahan pegawai serta fasilitas khusus dan fasilitas umum untuk warga. “Saya berharap dengan beroperasinya Gedung PLBN Motaain ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kota perbatasan Motaain,” harap Basuki. Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya akan terus be­ r­upaya dalam mendukung pembangunan infrastruktur Bi­dang PUPR pada kawasan perbatasan dimana hal ini sejalan de­ngan motto Kementerian PUPR, yakni bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Bekerja keras untuk mencapai target pem­ bangunan infrastruktur PUPR yang demikian besar dan memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Kemudian, bergerak cepat untuk mengejar percepatan pem­ bangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia guna meng­ gerakkan perekonomian daerah tertinggal dan mem­ per­ cepat

8

pemerataan kesejahteraan khususnya ke wilayah per­batasan dan terisolir. Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa pemenang, maju, berdaulat, dan mandiri. ( Teks : bns)

liputan khusus

Cipta Karya Siap Mendukung Rekonstruksi Paska Bencana Gempa di Pidie Aceh Berakhirnya masa tanggap darurat bencana gempa di Pidie Jaya pada 20 Desember 2016 yang lalu, maka saat ini mulai memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

P

embangunan dilakukan terhadap bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi tanggal 7 Desember 2016. Pembangunan paska bencana difokuskan pada fasilitas penting, seperti bangunan sekolah. Dari data yang dihimpun, terhitung sejumlah 22 unit bangunan yang rusak parah, 29 unit bangunan yang rusak sedang, dan 41 unit bangunan yang rusak ringan. Diantara bangunan yang rusak berat, terdapat 12 unit bangunan sekolah yang harus segera dibangun. Agar dapat melanjutkanaktivitas sekolah, kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di dalam tenda, sehingga dibutuhkan 104 tenda untuk mengcover proses belajarmengajar tersebut. Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, bersama rombongan mela­ kukan kunjungan lapangan guna melihat langsung proses pembangunan, Sabtu(24/12/2016). Rombongan dipimpin oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danish H. Sumadilaga, serta didampingi oleh Kasubdit Bangu­nan

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

9

liputan khusus

Dari data yang dihimpun, terhitung sejumlah 22 unit bangunan yang rusak parah, 29 unit bangunan yang rusak sedang, dan 41 unit bangunan yang rusak ringan.

10

Gedung Negara, Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Johny, dan Satker sektoral di Provinsi Aceh. Peninjauan tersebut diawali dengan rapat koordinasi yang berlangsung di posko PU yang terletak di Desa Paru. Pada rapat tersebut dilakukan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan pada masa tanggap darurat serta ditentukan rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam rapat tersebut, Dirjen Cipta Karya melakukan pembagian kategori kerusakan bangunan gedung, baik buruknya kualitas bangunan gedung hingga standar yang akandigunakan dalam mendesain gedung kedepannya yang kuat dan tahan terhadap gempa. Usai rapat, rombongan melakukan kunjungan untuk meli­ hat pembangunan sekolah sementara. Sekolah sementara ter­ sebut menggunakan sistem knock-down, berbahan zin kulum (Besin Aluminium) dan dibangun diatas lahan seluas 7.2 x 9.6 m dan memiliki 6 ruang kelas belajar. Rencananya, agar dapat menampung semua siswa dan proses belajar-mengajar tidak terhenti, kegiatan proses belajar-mengajar akan dibagi menjadi 2 waktu (pagi dan siang). “DItjen Cipta Karya akan mendukung persiapan rekonstruksi paska bencana gempa, diantaranya persiapan bangunan fasilitas umum seperti masjid dan pesantren. Namun untuk saat ini, rekonstruksi diutamakan pada bangunan sekolah. Saat ini sedang dilakukan penyiapan sekolah sementara sambil menunggu pembangunan sekolah permanen. Sekolah sementara tersebut sudah didesain secara modular agar mempercepat proses pelaksanaannya. Tak lupa juga, sekolah sementara tersebut akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana air bersih dan MCK,” ujar Sri Hartoyo. (Teks : dotz/randalaceh/ari)

liputan khusus

Menteri PUPR Meninjau Infrastruktur Permukiman di Kota Pontianak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Walikota Pontianak Sutarmidji, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Direktur Jenderal Binamarga Arie Setiadi Moerwanto, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja melakukan kunjungan kerja ke Pontianak.

K

unjungan tersebut dalam rangka meninjau proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Parit Mayor di Keca­ matan Pontianak Timur dan penataan Kampung Beting di kawasan pesisir Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/12/2016). Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang masuk dalam program kota binaan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu kota-kota yang direncanakan akan dapat mencapai 100 persen akses aman air minum pada tahun 2019. Basuki menilai manajemen, kualitas, dan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Minum Parit Mayor, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sangat baik dan bisa dijadikan contoh bagi IPA di kota lainnya. “Dengan kapasitas 300 liter/detik, IPA ini sudah sangat bisa mendukung penyediaan air minum di Pontianak Timur,” ujar Basuki usai meninjau fasilitas IPA Parit Mayor, Pontianak. Menurut Basuki sistem IPA Parit Mayor tersebut bisa dikatakan

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

11

liputan khusus

sudah lebih baik dibanding IPA yang ada di kota lainnya, baik dari segi manajemen, hasil kualitas air dan pelayanan. “IPA ini sudah menghasilkan sumber air baku yang cukup bagus, tadi saya lihat turbidity-nya (kekeruhan) sudah cukup rendah,” ungkapnya. Selain tingkat kekeruhan yang rendah, ia menambahkan bah­ wa kandungan PH yang terdapat di air baku yang dihasilkan IPA tersebut sudah mendekati angka normal yaitu sebesar 5,8. “Kalau gambut biasanya PH sebesar 3-4 terlalu asam, jauh dari PH normal yaitu 7,” terang Basuki. Dikatakannya dengan PH sebesar 5,8 tersebut maka tidak di­ per­lukan banyak tambahan zat kimia untuk meningkatkan kan­ dungan PH, sehingga dapat mengurangi biaya produksi air baku dan lebih aman untuk dikonsumsi. Pembangunan IPA Parit Mayor bertujuan untuk melayani kurang lebih 24.000 sambungan rumah (SR) baru di Kota Pontianak dengan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300 liter per detik. Saat ini cakupan pelayanan air minum Kota Pontianak ada­ lah sebesar 77 persen melalui 91.300 SR dengan kapasitas produksi 1.450 liter/detik. Sampai saat ini, telah terpasang 13.000 SR dari target pemasangan sekitar 24.000 SR. Selain mengunjungi IPA Parit Major Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga meninjau Kampung nelayan yang terletak di

12

Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ini yang termasuk sebagai satu dari tiga pengembangan ka­wasan pesisir di Indonesia. Dikatakannya selain Kampung Beting di Pontianak, Kemen­ terian PUPR juga tengah menata pemukiman nelayan di Bengkulu dan Tegal, Jawa Tengah. Basuki menyatakan program penataan kawasan tersebut mencakup penataan rumah-rumah yang berada di pesisir pantai agar terlihat lebih rapih. Kampung Beting juga dipercantik dengan membangun fasi­ litas jalan yang menggunakan tipe permanen dengan beton se­ men. Selain itu, sepanjang dermaga di Kampung Beting juga diba­ ngun taman sehingga terlihat lebih asri dan nyaman. Penataan kawasan nelayan di Kampung Beting tersebut men­­ cakup kawasan seluas 38,25 hektar dengan tujuan mening­katkan akses masyarakat untuk kegiatan sosial dan eko­nomi serta me­ nyediakan pemukiman yang layak huni dan ber­kelanjutan. Dana yang digunakan untuk penataan kawasan nelayan ter­ sebut berasal dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp. 13,93 miliar. Sementara untuk pembangunan jalan beton se­pan­ jang 2.057 meter di kawasan tersebut menggunakan pen­da­naan dari APBN sebesar Rp 496 juta, APBD sebesar Rp. 108 juta dan dana Swadaya sebesar Rp. 278 juta. (Teks : Kompuck)

liputan khusus

Cipta Karya Komitmen Wujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Rencana Strategis Tahun 2015-2019 berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang diselenggarakan tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga melalui kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan infrastruktur permukiman.

H

al tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dalam acara Forum Kota 2016, di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat(9/12/2016). “Pembangunan infrastruktur permukiman pada da­sarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 strategic goals yaitu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kua­ litas lingkungan.Untuk mencapai tujuan strategis tersebut dikem­bangkan berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kawasan permukiman yang ber­ beda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya,” tutur Sri Hartoyo. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Ditjen Cipta Karya turut berkontribusi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat seperti Kotaku, PPIP, Pamsimas, dan Sanimas, serta program pro rakyat klaster 4 sesuai dengan Direktif Presiden RI.

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

13

liputan khusus Di tahun ke 6, 165 kabupaten/kota bergabung dalam pelak­ sanaan P2KH, dan masing-masing telah menyusun Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) sesuai dengan potensi dan kemam­puan­ nya masing-masing. RAKH berisi identifikasi potensi dan per­ma­ salahan yang menjadi sumber kekuatan dan hambatan dalam memujudkan kota yang berkelanjutan, serta berisi rencanarencana jangka pendek dan menengah yang dapat dilakukan. Setiap kabupaten/kota juga telah membentuk komunitas hijau yang berkomitmen untuk me­ ngawal RAKH dan mewujudkan kota hijau. Pada forum kota hari ini, bergabung 9 kabupaten/kota yang akan menandatangani Piagam Kota Hijau, untuk kemudian bersama-sama berusaha mewujudkan RAKH-nya. “Hal lain yang juga tidak boleh kita lupakan adalah keragaman budaya, peninggalan sejarah dan bentang alam yang khas sebagai pusaka Indonesia yang wajib dijaga kelestariannya, yang jika

Sejak tahun 2015, Ditjen Cipta Karya melanjutkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh Ditjen Penataan Ruang di tahun 2011.

Sedangkan dalam hal pengembangan kota hijau, Ditjen Cipta Karya turut berperan dengan menginisasi penyelenggaraan green waste (TPA Sanitary landfill dan TPST 3R), green water (IPA Reverse Osmosis dan Pamsimas), green building dan green open space secara regular dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015, Ditjen Cipta Karya melanjutkan Prog­ram Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh Ditjen Penataan Ruang di tahun 2011. Ditjen Cipta Karya juga men­da­ patkan mandat membangun infrastruktur permukiman pada ka­ wasan strategis seperti daerah perbatasan dan pulau-pu­lau ke­cil terluar, daerah pariwisata, bersejarah dan lain-lain. Ditjen Cipta Karya juga melanjutkan sekaligus mengem­bang­ kan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang diinisiasi oleh Ditjen Penataan Ruang di tahun 2012. Prog­ram tersebut bertujuan mewujudkan ruang kota yang aman, nya­ man, produktif, berkelanjutan, bercirikan nilai pusaka melalui sustainable urban heritage development. “Mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan menjadi tu­ gas kita bersama. Sustainable development harus implementatif dalam segala aspek pembangunan. Melalui Program Pengem­ba­ ngan Kota Hijau (P2KH), kami coba implementasikan sustainable development dengan pengembangan 8 atribut kota hijau, yang terdiri dari green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green buiding, green energy dan green transportation untuk dapat dikembangkan di masingmasing kabupaten/kota peserta P2KH melalui penyusunan Masterplan Kota hijau,” tutur Sri Hartoyo.

14

dikelola dengan baik akan memberi sumbangsihnya bagi ter­ wujudnya lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan. Se­ bagaimana tersurat dalam Deklarasi Quito mengenai Kota berke­ lan­jutan dan Permukiman untuk semua, Agenda Baru Perkotaan memandang bahwa kebudayaan dan keanekaragaman budaya adalah pengkayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang me­ megang peranan penting terhadap pengembangan kota-kota dan lingkungan permukiman yang berkelanjutan,” ujar Sri Hartoyo. Melalui program P3KP, Ditjen Cipta Karya berusaha kembali turut serta berperan aktif melestarikan pusaka Indonesia, yang me­ ngandung nilai-nilai penting Indonesia sebagai bangsa yang terhormat, yang juga membanggakan dan wajib kita lestarikan. Aset pusaka perlu terus menjadi bagian dari pembangunan kota di masa kini dan mendatang. Aset pusaka harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan kota yang tumbuh dan dinamis. Sampai dengan tahun 2016 ini, 52 kabupaten/kota tergabung dalam P3KP, menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) sesuai dengan potensi dan kondisi aset-aset pusaka di masing-masing kab/kota. Seperti juga RAKH, RAKP merupakan identifikasi terhadap asetaset pusaka yang wajib dilestarikan, namun sekaligus juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan kota yang ber­ kelanjutan, yang akan mewarnai karakter kota. Dalam RAKP, kabupaten/kota menuangkan rencana-rencana stra­te­gisnya dalam rangka pelestarian aset-aset pusaka. Ke-52 ka­bupaten/kota peserta P3KP juga memiliki perangkat Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) yang siap mengawal implementasi RAKH sampai dengan terwujudnya kota Pusaka. Ke-9 kabupaten/kota dian­taranya, hari ini telah selesai menyusun RAKP dan siap menan­ da­tangani Piagam Kota Pusaka. (Teks : ari)

info baru

Bupati Kutai Timur Resmikan SPAM IKK Muara Bengkal Bupati Kutai Timur Ismunandar, yang didampingi oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Kalimantan Timur, Syafruddin, meresmikan SPAM Perkotaan IKK Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, dengan kapasitas 20 liter/detik.

A

cara tersebut dihadiri oleh instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan, perwakilan Kecamatan Muara Bengkal, serta Direktur Utama PDAM Tirta Tuah, Benua Kutai Timur. Pada tahun 2015, dilakukan pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Muara Bengkal dengan kapasitas 20 liter/detik. Pembangunan ini bertujuan untuk melayani jumlah penduduk yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Muara Bengkal, yaitu Desa Muara Bengkal Ilir, Desa Muara Bengkal Ulu, dan Desa Ngayau dengan jumlah total 16.630 jiwa (berdasarkan data Bappeda tahun 2015). Sampai saat ini IPA tersebut sudah dimanfaatkan oleh 360 Sambungan Rumah dari target 1.600 Sambungan Rumah. Kecamatan Muara Bengkal merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 1.522,80 km2 dengan kepadatan penduduk 10,92 jiwa/km2. Untuk memenuhi ketersediaan air bersih sebelumnya, warga hanya memanfaatkan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya me­ ning­­katkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan infra­ struktur jalan, listrik, dan air bersih. “Diharapkan masyarakat saat ini tidak hanya dapat menikmati 24 jam pelayanan listrik, tapi juga 24 jam pelayanan air bersih,” ungkap Ismunandar.

Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur Aji Mirni Mawarni menjelaskan, pembangunan SPAM Perkotaan IKK Muara Bengkal ini bersumber dari dana APBN tahun 2015 sebesar Rp. 14,8 miliar yang dilaksanakan oleh Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 sebesar Rp. 2,2 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. SPAM IKK tersebut telah dioperasikan oleh PDAM cabang Muara Bengkal pada bulan April 2016. “Sebelumnya, PDAM cabang Muara Bengkal hanya memiliki kapasitas 5 liter/detik dengan melayani 603 pelanggan, dika­re­ nakan jumlah pelanggan melebihi kapasitas produksi yang se­ ha­rusnya melayani 400 pelanggan. Sehingga diterapkan sistem ­giliran dalam pendistribusian,” tambah Aji. (Teks : Umi/Randal-Kaltim/ari)

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

15

info baru

Direktur KIP Tinjau Infrastruktur Bidang Cipta Karya di Kota Tarakan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Dwityo A Soeranto bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan, dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah infrastruktur di Kota Tarakan, Jumat (16/12/2016).

I

nfrastruktur yang dikunjungi diantaranya peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Kota Tarakan, drainase lingkungan kawasan Pambusiang dan Karang Anyar. Peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan merupakan di Kecamatan Tarakan Tengah yang memiliki karakteristik permukiman pasang surut dan permukiman di atas air laut menjadi prioritas. Kelurahan Selumit Pantai memiliki kepadatan bangunan yang terlalu tinggi dan bahan bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang mudah terbakar, oleh sebab itu kawasan kumuh tersebut dilakukaan penataan melalui dana APBN tahun 2016 sekitar Rp. 5 miliar. Setelah mengunjungi kawasan permukiman kumuh, Dwityo pun meninjau drainase lingkungan Pambusiang dan Karang Anyar. Pembangunan drainase lingkungan kawasan Karang Anyar terletak pada 2 titik lokasi perkerjaan. Dimana salah satu perkerjaan tersebut berada di lingkungan kompleks perumahan yang fungsi drainasenya masih belum maksimal, sehingga pada musim hujan terdapat genangan yang mengganggu aktifitas warga, drainase tersebut di bangun pada tahun 2016 dengan biaya sekitar Rp. 2 miliar. Dwityo mengungkapkan, bahwa konsep penanganan kumuh dari segi fisik sudah bagus pelaksanaanya. Konsep kumuh harus mengutamakan keterpaduan, yang didalamnya termasuk bidang air minum, sanitasi, dan permukiman. Penataan kawasan bukan hanya masalah fisik yang harus ditangani tetapi juga perubahan perilaku manusia itu sendiri agar dapat menjaga lingkungannya.

16

“Keterpaduan dilakukan demi meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan serta terwujudnya pemahaman akan arah kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga tercipta sinergi keberlanjutan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan sebagai penguatan kapasitas institusional dalam melaksanakan program pembangunan infra­ struktur permukiman di perkotaan dan perdesaan baik dalam basis regional, kabupaten/kota, kawasan maupun lingkungan yang lebih kuat dengan tingkat kinerja yang lebih baik khususnya di Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Dwityo. (Teks: randal kaltara/ari)

info baru

Dirjen Cipta Karya Resmikan Ruang Terbuka Hijau Kota Tarakan Pemerintah Kota Tarakan berusaha untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memanfaatkan kawasan taman depan eks Kantor Djakarta Lyod, yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur. Dengan luas 1,3 Ha, RTH Kota Tarakan dapat dimanfaatkan oleh 193.605 jiwa penduduk Tarakan.

K

eterbatasan lahan di kawasan perkotaan saat ini semakin menyulitkan penyediaan ruang hijau un­ tuk publik. Untuk meningkatkan kualitas dan kuan­ titas ruang hijau, diperlukan upaya besar untuk me­registrasi dan memetakan lahan-lahan terlantar di setiap sudut kota, baik milik pemerintah maupun swasta atau masyarakat, untuk direstorasi dan difungsikan kembali menjadi RTH dalam berbagai tema. Konsep pembangunan ruang hijau ini dirumuskan sebagai revitalisasi ruang terbuka hijau. “Hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya mengembangkan konsep infrastruktur hijau, salah satunya melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Terdapat delapan atribut Kota Hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Building, Green Open Space, Green Waste, Green Water, Green Transportation, Green Energy, dan Green Community. P2KH diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota dalam menjawab permasalahan perkotaan,” tutur Dirjen Cipta Karya, yang diwakili oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Per­ mukiman Dwityo A. Soeranto, Kamis (15/12/2016). Dwityo menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Peker­ jaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyu­su­ nan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, luas minimal RTH yang disarankan adalah 30% dari luas wilayah kota. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, sekaligus menjawab fenomena perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berupaya menyediakan RTH untuk mewujudkan per­ mukiman yang layak huni dan berkelanjutan. “Direktorat Jenderal Cipta Karya memfasilitasi pembangu­nan RTH di Kota Tarakan, sebagai insentif bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Perda RT/RW dan Perda Bangunan Gedung sebagai landasan dalam pembangunan di daerah. Fasilitasi ini merupakan salah satu bentuk stimulan atau contoh, sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat direplikasi oleh Pemerintah Kota Tarakan ke depannya. “ tutur Dwityo.

Lokasi ini merupakan satu-satunya lokasi yang mempunyai akses ke laut.

Sementara itu, Walikota Tarakan Sofian Raga, menyampaikan apresiasi atas dibangunnya RTH ini. Lokasi ini merupakan satusatunya lokasi yang mempunyai akses ke laut. “Oleh karena itu RTH ini dibuat sedemikian rupa sehingga aksesnya langsung ke laut,” tutur Sofian Raga. Keberadaan ruang terbuka hijau ini dapat menjadi wahana tempat berkumpul yang memberikan nuansa positif bagi masya­ rakat setempat, dan akan menjadi pengingat komitmen per­wu­ judan kota hijau yang perlu terus menerus diupayakan, dengan komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah dan sinergi berbagai elemen masyarakat, serta para pemangku kepentingan. (Teks: randal kaltara/ard)

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

17

info baru

Ditjen Cipta Karya Bekali Mahasiswa KKN Tematik Unair Surabaya Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya adalah melakukan kerjasama dengan unsur perguruan tinggi melalui KKN Tematik, bahkan saat ini sudah berjalan dengan 27 perguruan tinggi.

S

alah satu mitra kerjasama KKN Tematik di Jawa Ti­ mur adalah dengan Unair Surabaya. Kerjasama ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan akan terus ber­ lanjut sampai dengan tahun 2019. Terkait dengan pelaksanaan KKN Tematik tahun 2017, maka sebelum mobilisasi dilakukan, sebanyak 202 mahasiswa mendapat pem­ bekalan materi yang bertempat di Gedung LP4M Unair Surabaya, Jumat (23/12/2016). Dalam sambutannya Ketua LP4M Unair Yusuf Irianto, me­ nyambut baik pelaksanaan KKN Tematik pembangunan infra­ struktur permukiman karena memang ke depannya pola KKN harus berorientasi tematik sehingga pembelajaran kepada ma­ha­ siswa bisa lebih komprehensif dan mampu menghasilkan ino­vasiinovasi pembangunan infrastruktur permukiman oleh ge­nerasi muda.

18

Sementara, Kasatker Setnas Habitat Ditjen Cipta Karya Yoyok Setio Utomo menyampaikan bahwa mahasiswa harus dapat men­jadi agent of change, agent of development dan agent of modernization. Selain itu mahasiswa juga harus peka terhadap ber­­­­bagai per­masalahan di sekitar yang dalam hal ini adalah terkait de­­ngan kondisi infrastruktur permukiman sehingga nantinya da­ pat ber­kontribusi di lingkungannya seperti mendorong peru­ba­ han peri­laku dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pelaksanaan KKN Tematik Unair periode 55 akan diikuti oleh 202 mahasiswa yang akan dimobilisasi pada 16 Januari 2017 di Surabaya sebanyak 122 mahasiswa dan di Kabupaten Probolinggo sebanyak 80 mahasiswa dengan fokus pada penanganan kawasan kumuh. (Teks: ef&bap/randaljatim/ari)

info baru

Menteri PUPR Tinjau Kondisi Infrastruktur Terdampak Bencana Gempa Aceh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR bertolak ke Banda Aceh untuk melihat langsung ke lapangan dan mengidentifikasi kerusakan serta mengambil langkah penanganan tanggap darurat, dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan masyarakat korban gempa bumi di 3 kabupaten Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

D

alam inspeksi ke lokasi bencana tersebut, Menteri PUPR yang didampingi oleh Kepala Balitbang Danis Sumadilaga, Direktur Pembangunan Jalan Gani A. Ghazali, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja, Kepala BPJN Aceh Fathur Rachman, Kepala BWS Aceh Maksal dan Kepala Satker PBL Ditjen Cipta Karya Provinsi Aceh, Kepala Satker Pe­ngembangan Kawasan Permukiman

Ditjen Cipta Karya Provinsi Aceh, Kepala Satker PLP Ditjen Cipta Karya Provinsi Aceh, dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya Provinsi Aceh. Menteri Basuki menyatakan dalam kondisi darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana seperti air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi. “Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempattempat pengungsian. Kita akan manfaatkan Instalasi Pengolahan Air terdekat untuk menyuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian,” jelas Basuki. Ia menambahkan bahwa saat ini dari 3 IPA terdekat yang tersedia, 1 IPA tetap berfungsi baik karena mengandalkan sistem gravitasi, tetapi 2 IPA lainnya tidak dapat berfungsi karena gangguan listrik. Untuk memastikan jalur logistik berjalan lancar, termasuk ma­­­ kanan dan obat-obatan, Kementerian PUPR melalui Satgas Pe­­ nanggulangan Bencana Ditjen Cipta Karya telah mengirimkan se­­ jumlah peralatan berat untuk membantu tanggap darurat gempa bumi di Aceh. Bantuan alat berat dimanfaatkan untuk mem­­­bantu evakuasi terhadap korban bencana. Sejak kemarin sudah dikerahkan di Kabupaten Pidie Jaya berupa 2 excavator dan 1 wheel loader yang diturunkan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Aceh. Sedangkan bantuan peralatan yang sudah berada di lokasi pe­ngungsian berupa 4 unit mobil tangki air kapasitas masingma­sing 6.000 liter. Sementara untuk mengantisipasi ke­kurangan sarana, saat ini sedang dalam perjalanan dari Depo Regional Medan adalah 5 unit mobil tangki air kapasitas 4.000 liter, 70 unit hidran umum 2.000 liter, 30 unit hidran umum 1.000 liter dan MCK knockdown sebanyak 80 unit. (Teks: randal aceh/ari)

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

19

info baru

Kawasan Hijau di Wakatobi Telah Tertata Tahun 2016 Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi wisata laut yang cukup besar sehingga Wakatobi ditetapkan masuk ke dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

U

ntuk mendukung program Kawasan Strategis Pa­ri­ wisata Nasional (KSPN) maka Kementerian Pe­ker­ jaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Di­­rek­ torat Jenderal Cipta Karya melaksanakan ke­gia­tan penataan bangunan kawasan hijau Kabu­paten Wa­ katobi meliputi pembuatan plaza, pembuatan talud, pem­bua­tan tangga, pembuatan bak tanam, penataan ha­laman, pem­buatan jalan pedestrian, serta finishing lantai ha­laman bebe­rapa waktu lalu di Kendari.

Provinsi Sulawesi Tenggara Markus Ganna menjelaskan, bahwa Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu spot menyelam ter­ baik yang ada di Indonesia. Untuk itu ke depan Wakatobi perlu mendapatkan perhatian khusus, agar semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan maksimal. Markus berharap, semoga semua ruang publik yang sudah terbangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik se­ hingga semakin banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Wakatobi serta berdampak pula pada peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” harap Markus. (Teks: randal sultra/ari) Penataan bangunan kawasan hijau Kabupaten Wakatobi dilak­ sanakan mulai bulan April dan berakhir di bulan Oktober 2016, dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Muhammad, salah seorang warga mengungkapkan, bahwa kondisi awal pantai ini masih tampak kosong karena belum ada sarana atau fasilitas pendukung di dalamnya dan biasanya di­ gunakan sebagai tempat bermain bola. Namun setelah di la­kukan pe­nataan kawasan, pantai ini menjadi rapi dan telah dise­diakan panggung terbuka dan berbagai fasilitas, bahkan pang­­ gung ter­ sebut telah digunakan untuk festival Pulau Tomia,” ungkap Muhammad. Sementara, Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan

20

info baru

Satker PBL Provinsi Sulawesi Tenggara Bangun Kawasan Pusaka Benteng Keraton Wolio Dalam rangka mendukung Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Direktorat Bina Penataan Bangunan melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan penataan bangunan kawasan pusaka di Benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau, beberapa waktu lalu.

B

enteng Keraton Wolio merupakan salah satu obyek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan bekas Ibu Kota Kesultanan Buton yang memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau gunung dan pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI) dan Guinness World Records yang dikeluarkan bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Berkaitan dengan Kota Pusaka, maka tujuan dari program ini adalah untuk melestarikan dan meningkatkan kawasan pen­ dukung Kota Pusaka dengan tetap menjaga keaslian situs dari cagar budaya dalam setiap kegiatan pembangunan. Waktu ke­ giatan program dimulai dari bulan April hingga bulan Sep­tember 2016 dengan menyerap anggaran dari APBN. Kasatker PBL Provinsi Sulawesi Tenggara Markus Ganna, me­ nam­­bahkan se­moga dengan adanya revitalisasi kawasan Ben­ teng Keraton Wolio, dapat melestarikan Kota Pusaka yang me­ miliki nilai sejarah yang tinggi sehingga dapat pula me­ning­katkan

informasi dan pe­nye­barluasan tentang keberadaan ben­­teng ke­ raton ini sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Su­ lawesi Tenggara dan wajib dikunjungi oleh para wisa­tawan, ser­ta fasilitas–fasilitas penunjang yang sudah ter­bangun agar bisa di jaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baik­nya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat“ harap Markus. Sementara PPK Pelaksanaan Satker PBL Prov. Sultra, Harmin menjelaskan beberapa jenis kegiatan yang sudah terbangun yaitu pembuatan jalur pedestrian, pembuatan pusat kebudaya­ an, pembuatan anjungan, pembuatan bangku taman, pembuatan lampu taman, serta pembuatan area hijau. “Salah satu kondisi awal sebelum adanya program ini yaitu pengunjung agak sulit untuk melihat gua persembunyian Aru Palaka karena akses jalannya yang kurang memadai (rusak) tetapi setelah dibangunnya jalan pedestrian maka pengunjung dapat dengan nyaman mengakses gua tersebut,” ucap Harmin. (Teks: randal sultra/ari)

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

21

info baru

BPB Gelar Workshop Rencana Aksi Kota Pusaka 2016 Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus (PBLK), Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) menyelenggarakan Workshop Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) tahun 2016 di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

K

egiatan workshop ini diadakan terkait dengan Pro­ gram Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), dimana kabupaten/kota difasilitasi untuk me­lakukan penyusunan RAKP. Muatan inti dari RAKP itu sendiri adalah inventarisasi aset pusaka yang ada di daerah beserta penetapan kawasan pusaka prioritas. Peserta workshop RAKP terdiri dari 5 kabupaten di antara­nya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sambas. Kelima ka­bu­paten tersebut telah menyusun proposal keikutsertaan ke­ ang­gotaan P3KP. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pe­­­ mahaman terkait pengembangan kota pusaka yang akan ber­­manfaat dalam penyusunan RAKP serta memberikan pendam­ pingan dan panduan dalam melalukan identifikasi kawa­san pu­ saka atau cagar budaya prioritas. Workshop RAKP secara resmi dibuka oleh Sekretaris Direkto­ rat Jenderal Cipta Karya, Rina Agustin Indriani. “Kami berharap workshop ini memperkaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip penataan kawasan cagar budaya, meningkatkan kesadaran un­ tuk semakin menghargai nilai sejarah dan budaya dalam setiap kegiatan pembangunan, dan menyamakan persepsi dalam hal pe­ nataan dan pelestarian kota pusaka,” tutur Rina. Sekilas mengenai P3KP, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 52 kabupaten/kota telah ikut serta dalam program ini. Pada kegiatan workshop ini peserta mendapatkan materi terkait pelaksanaan P3KP, proses penyusunan RAKP, penetapan signifikasi kota pu­ saka, atribut pusaka yang meliputi inventarisasi, pemetaan, dan

22

morfologi, penetapan kawasan prioritas, dan pengelolaan kota pusaka. Kemudian pada akhir sesi peserta melakukan pelatihan dalam menyusun RAKP dengan menggunakan kelengkapan data dukung peserta yaitu proposal keikutsertaan P3KP, Peta RTRW, Perda RTRW, Perda BG, dan Perda terkait cagar budaya. “Dengan adanya workshop ini peserta diharapkan dapat me­ ningkatkan keberlanjutan pembangunan melalui kepekaan ter­ hadap peninggalan sejarah, keragaman budaya, dan nilai-nilai masyarakat, serta mewujudkan ruang-ruang kota yang nyaman dan berjati diri,” tutup Rina. (Teks: pbl/ari)

info baru

Sesditjen Cipta Karya Tinjau Lokasi Gempa Pidie Aceh Hingga hari ke delapan paska gempa Kabupaten Pidie Jaya, penanganan terhadap korban bencana sudah baik. Distribusi air melalui HU serta WC Portable ke pos-pos pengungsi juga sudah dilakukan.

T

idak terlepas juga bantuan dari berbagai provinsi tu­rut mempercepat proses tanggap darurat di Kabupaten Pidie Jaya. Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari (7-20 Desember 2016) melalui surat Nomor 39/PER/2016. Masa tanggap darurat ini berlaku untuk tiga kabupaten meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen. Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pidie Jaya (14/12/16). Rina melakukan serangkaian kun­ jungan ke beberapa titik lokasi yang berdampak parah sekaligus melihat langsung sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan oleh Tim Satgas Cipta Karya dalam penanganan tang­gap darurat gempa Pidie Jaya. Hingga saat ini, status penanganan bencana Pidie Jaya berjalan dengan baik. Sarana air bersih yang dilayani melalui Hidran Umum (HU) yang sudah terpasang berjumlah 39 unit untuk 25 titik pengungsian. Sedangkan untuk sanitasi melalui 13 Mobil Tangki AIr (MTA) dan 10 WC Portable sudah terpasang di 5 titik pengungsian untuk tahap berikutnya. Kegiatan masih

difokuskan pada pemasangan 2 HU dan WC Portable di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya, 2 HU di Pesantren Al Aziziyah Samalangan, akan diupayakan juga pemasangan 13 HU di 10 titik pengungsian yang terdiri dari 5 titik pengungsian yang belum terpasang dan 5 titik pengungsian baru. Dapat diinformasikan juga, ada 3 MTA yang sedang menuju Pidie Jaya dan diperkirakan akan tiba pada sore hari. Target saat ini, akan disumbangkan 100 jerigen air diisi air siap minum, dimana mesinnya dibantu oleh PDAM Bandarmasih. Rina Agustin menegaskan, agar semua sektor dapat bekerja sama dalam tanggap darurat ini, tidak ada titik pengungsian yang kekurangan air serta sanitasi di setiap pengungsian juga harus terjaga, karena 2 elemen tersebut sangat penting dalam setiap bencana. “Tolong libatkan semua pihak termasuk konsultan pemberdayaan di masing-masing sektor untuk mengontrol HU yang sudah terpasang,” tegas Rina Agustin. (Teks: dodotz/randalaceh/ari)

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

23

inovasi

Cegah Konflik Sosial Akibat Sampah dengan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Arindita Dessi Permatasari *)

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pertambahan jumlah penduduk serta perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif, menjadikan sampah dihasilkan dalam kuantitas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

24

D

alam realitanya, perkembangan infrastruktur pengelolaan sampah tidak secepat kuantitas sampah yang dihasilkan. Sejumlah dampak negatif terhadap ling­kungan akhirnya mulai dapat dirasakan, seperti ti­ dak terangkutnya sampah, terjadi pembuangan dan pembakaran sampah secara liar, bahkan dapat memicu berbagai penyakit bawaan sampah (solid waste borne disease) dan penyakit bawaan air (water borne disease). Namun di sisi lain, penolakan masyarakat atas keberadaan infra­struktur pengelolaan sampah, juga berpeluang menimbulkan konflik. Penolakan atas kehadiran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong di Kabupaten Bogor pada tahun 2004, penolakan masyarakat atas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Leuwigajah di Kota Cimahi pada tahun 2007, atau kasus

inovasi penolakan TPA sampah Bantargebang di Kota Bekasi pada ta­hun 2015, menjadi contoh konflik yang terjadi terkait pengelolaan sampah. Oleh karenanya, partisipasi secara menyeluruh antara berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat, mutlak untuk dilaksanakan da­lam mendukung sistem pengelolaan sampah yang baik. Konflik Sosial Akibat Sampah Kita tentu pernah mendengar sejumlah kerawanan sosial di masyarakat, saat akan dibangun sistem pengelolaan sampah, yang sebenarnya ditujukan untuk penyehatan lingkungan permukiman di kawasan. Akan tetapi, penolakan seringkali terjadi, meskipun sistem sudah diinformasikan secara terperinci oleh pemerintah, mendatangkan ahli dari perguruan tinggi, bahkan diiming-imingi infrastruktur pengelolaan sampah yang baik sebagai produk Corporate Social Responsibility (CSR) dari sebuah perusahaan swasta. Konflik horizontal ini seringkali sampai harus mendatangkan aparat berwenang, dalam menenangkan massa yang menolak pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan sampah harus dilaksanakan di skala sumber sampah atau skala komunal atau skala kawasan, sebelum sisa sampah yang tidak terolah atau residunya harus diangkut dan diproses akhir di TPA sampah. Namun penolakan atas keberadaan gerobak sampah, truk sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle (TPS 3R), TPST, atau TPA sampah, menjadi acapkali terjadi. Jika ditelusuri penyebab konflik ini, adalah sosialisasi yang tidak dilakukan secara baik dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat cenderung menolak. Oleh karenanya, upaya komunikasi yang baik, jujur, dan trans­ paran, menjadi mutlak untuk mengetahui kondisi masyarakat da­ lam mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Keterpaduan Peran Keterpaduan peran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, mutlak untuk disinergikan. Hal ini dapat dila­ kukan melalui pendekatan yang integratif, dari hulu hingga ke hilir, dalam sistem pengelolaan sampah, dengan menggabungkan upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya un­ tuk mengurangi kuantitas dan mengubah karakteristik sampah yang lebih ramah lingkungan sebelum diproses akhir di TPA sam­ pah, melalui prinsip 3R, menjadi suatu pilihan yang paling mutlak untuk diterapkan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, telah menyusun prin­ sip-prinsip pengelolaan sampah yang tercantum dalam Un­dangUndang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dimana diatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan pula menge­nai proses-proses pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPA sampah. Selain menyusun kebijakan dalam pengelolaan sam­pah, pemerintah juga bertugas dalam membangun infrastruktur pe­nge­ lolaan sampah, baik infrastruktur utama maupun pendukungnya. Dunia usaha juga sangat berperan penting, dalam mengurangi

Undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dimana diatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

kuantitas serta karakteristik sampah yang akan dihasilkan oleh masyarakat paska konsumsi dari produk. Dengan terus mendorong dunia usaha dalam mengambil kem­bali sampah yang dihasilkan dari konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, maka diharapkan akan semakin kecil beban ling­ kungan terhadap masalah sampah. Upaya menegakkan Extended Producer Responsibility (EPR) sangat signifikan dalam menjamin semakin rendahnya konsumsi material mentah (raw material) untuk dijadikan bahan baku

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

25

inovasi

Peran serta masyarakat sangat penting karena peran serta masyarakat adalah proses masyarakat sebagai konsumen yang akan menghasilkan sampah bagi lingkungan.

produk konsumsi, serta masyarakat juga semakin terdidik dalam tanggung jawabnya untuk mengembalikan sampah yang masih bisa didaur ulang kepada produsen. Perguruan tinggi juga memegang peranan yang besar dalam memacu sistem pengelolaan sampah melalui pendekatan yang metodologis. Ada sejumlah teknologi yang dapat dikembangkan untuk mengolah sampah, dimana sangat mem­butuhkan kontribusi riset pendukungnya. Tanpa kehadiran riset dari perguruan tinggi atau lembaga riset, maka teknologi pe­ngolahan sampah yang ada tidak teruji keandalan dan keama­nannya bagi lingkungan. Peran serta masyarakat sangat penting karena peran serta masyarakat adalah proses masyarakat sebagai konsumen yang akan menghasilkan sampah bagi lingkungan. Selain itu, dalam mem­peroleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan upaya pe­ngelolaan sampah yang partisipatif.

26

Penolakan masyarakat atas berbagai infrastruktur pengelolaan sampah, merupakan suatu cerminan dari peran serta masyarakat yang belum dikembangkan secara masif dan terkendali dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang direncanakan. Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama an­tar semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, pe­ ri­ laku dan etika yang berbudaya lingkungan. Dibutuhkan juga kesadaran bersama bahwa kolaborasi secara baik harus dilaksanakan, sehingga potensi konflik akibat pengelolaan sampah tidak perlu untuk terjadi. Pemerintah yang kuat, dunia usaha yang mendukung, perguruan tinggi yang mumpuni dalam riset, namun tidak didukung oleh peran serta masyarakat yang kondusif, maka sangat memungkinkan terjadinya tidak berhasilnya kinerja sistem pe­nge­lolaan sampah yang diharapkan, bahkan terjadi konflik atau friksi sosial. Terkait hal tersebut, masyarakat perlu untuk terus didorong, bahwa pengelolaan sampah harus berangkat dari upaya mengubah budaya, serta menjadikannya tidak lagi sebagai keha­rusan atau kewajiban, tetapi Iebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan se­ cara terus-menerus, terarah, terencana, dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: dessipu@ yahoo.com

inovasi

Laporan Konferensi APMCHUD ke-6, New Delhi - India:

Satu Dekade APMCHUD : Menguatkan Komitmen New Urban Agenda Negara Kawasan Asia Pasifik Tepat satu dekade sejak konferensi pertamanya, perhelatan dua tahunan The 6th Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD ke-6) kembali diselenggarakan.

B

ertempat di New Delhi-India, kota yang sama ketika konferensi pertamanya digelar, pertemuan para Menteri yang membidangi perumahan dan pembangunan perkotaan di kawasan Asia Pasifik ini kembali diadakan. Kali ini dengan mengusung tema ‘Emerging Urban Forms - Policy Responses and Governance Structure in the Context of the New Urban Agenda’ konferensi berlangsung pada tanggal 14-16 Desember 2016 dengan dihadiri oleh 11 Menteri, perwakilan dari 23 negara anggota dan sekitar 250 peserta yang mewakili berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan dan pembangunan perkotaan serta perwakilan UN Habitat kantor Asia Pasifik.

Konferensi APMCHUD kali ini dibuka oleh Menteri Perumahan dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan India, M. Venkaiah Naidu. Hadir mewakili Indonesia, delegasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Dr. Maurin Sitorus dengan didampingi oleh Staf Ahli bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Dr. Lana Winayanti, serta perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya. Pertemuan di New Delhi ini dalam rangka memperkuat tekad setiap negara di Kawasan Asia Pasifik dan juga menyusun rencana aksi bersama terhadap pelaksanaan yang efektif dari New Urban Agenda sejak dokumen tersebut disahkan pada Konferensi Habitat III di Ekuador pada akhir Oktober 2016. Isu utama yang diangkat dalam pertemuan ini bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik menyadari peran besarnya dalam menambah tingginya laju urbanisasi dan perlu dilakukan langkah cepat agar tidak bermunculan berbagai bentuk perkotaan spontan yang mungkin menjadi tidak terkendali dan tidak berkelanjutan. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga sadar akan fakta bahwa urbanisasi dikawasannya telah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan peningkatan tingkat standar hidup pada umumnya, dan bahwa potensi positif urbanisasi belum direalisasikan sepenuhnya. Topik ini menjadi hal penting yang didiskusikan dalam pertemuan karena seluruh negara di dunia telah berkomitmen mewujudkan Sustainable Development Goals Agenda 2030, terutama tujuan 11 untuk membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta mewujudkan komitmen transformatif untuk pembangunan perkotaan yang ber­kelanjutan yang telah disepakati dalam New Urban Agenda. Dalam kaitan dengan isu tersebut, Indonesia dalam pernyataan negara yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Pe­ rumahan di sesi pleno menyatakan bahwa konferensi ini me­miliki arti penting dikarenakan merupakan konferensi re­gional perta­ma sejak New Urban Agenda disahkan, diharapkan pada pertemuan ini dibahas tindak lanjut dari New Urban Agenda tersebut di

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

27

inovasi kawasan Asia Pasifik dan akan didiskusikan berbagai komitmen negara-negara di Kawasan Asia Pasifik untuk pelaksanaan New Urban Agenda, kerangka nasional implementasi serta sinergi New Urban Agenda dengan komitmen internasional seperti Sustainable Development Goals Agenda 2030 serta Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Disampaikan juga bahwa Indonesia telah menjadi mitra kerjasama yang aktif di kawasan Asia Pasifik selama proses

Keberhasilan dan pengalaman Indonesia tersebut tidak hanya dipaparkan dalam diskusi Working Group pada saat Indonesia terlibat aktif dengan menjadi ketua diskusi pada WG-5 namun juga ditampilkan dalam pameran yang memberikan gambaran beberapa praktek terbaik bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yaitu bencana tsunami Aceh (2004), bencana gem­pa Sumatera Barat (2009) dan bencana akibat letusan Gunung Me­rapi (2009) serta hasil pelaksanaan berbagai lokakarya atau seminar ter­kait ketangguhan kota. Pengalaman Indonesia dalam manajemen penanggulangan bencana sangat diapresiasi negara-negara Asia Pasifik yang ingin mempelajari lebih dalam. Hal ini akan menjadi fokus dari program kegiatan RCCEHUD (Regional Center for Community Empowerment in Housing and Urban Development) yang berada di bawah binaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR. Selama satu dekade perjalanannya, banyak kemajuan yang persiapan menuju Konferensi Habitat III dengan menjadi tuan rumah Asia Pacific Regional Meeting dan Asia Pacific Urban Forum serta penyelenggaraan Prepcom3 yang hasilnya memberikan ma­ sukan yang signifikan bagi penyusunan New Urban Agenda. Indonesia juga mengharapkan agar APMCHUD dapat terus aktif menjadi forum berbagi pengetahuan dan kolaborasi antara negara-negara dan pemangku kepentingan di kawasan Asia Pa­ sifik untuk bidang perumahan dan pembangunan perkotaan ber­ kelanjutan. Dalam rangka mewujudkan berbagi pengetahuan tersebut, inti dari forum APMCHUD ini selain pertemuan dalam konferensi, terdapat kelompok diskusi yang dibentuk untuk membahas isuisu penting terkait perumahan dan pembangunan perkotaan. Tiap isu dibahas dalam tiap working group yang dipimpin oleh satu negara anggota terpilih. Terdapat 5 (lima) WG yaitu: Urban Rural Planning Management (WG-1), Upgrading of Slums and Informal Settlements (WG-2), Delivery of Basic Services (WG-3), Financing Sustainable Housing (WG-4) dan Urban Development with reference to Natural and Climate Change related Disasters (WG-5). Indonesia dipercaya menjadi koordinator Working Group 5 (WG-5) tentang pembangunan perkotaan dengan fokus pada bencana alam dan bencana akibat perubahan iklim. Kepercayaan ini tentunya diperoleh karena keberhasilan dan pengalaman Indonesia yang sangat baik dalam penanganan rekons­truksi dan rehabilitasi pasca bencana bahkan pengalaman tersebut telah digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip build back better masuk dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan New Urban Agenda. Selain Indonesia, beberapa negara yang juga menjadi koordinator Working Group adalah Republik India (WG-1), Republik Islam Iran (WG-2), Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, dan Republik Maladewa (WG-3), dan Republik Korea (WG-4).

28

APMCHUD telah buat sebagai forum mekanisme konsultatif an­ tar pemerintah dan secara efektif memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi dalam membina pembangunan perumahan dan pem­ bangunan perkotaan berkelanjutan. Berbagai deklarasi te­lah di­ se­­pakati, sejak deklarasi pertama di Delhi dan lebih diper­kuat serta diperluas lagi dalam deklarasi berikutnya yang dite­tapkan di Teheran Iran, Solo Indonesia, Amman Yordania, dan Seoul Korea Selatan. Bahkan berbagai diskusi dalam forum ini telah mem­ berikan masukan yang sangat signifikan pada proses pe­nyusunan New Urban Agenda.

inovasi Pada titik ini yang harus dilakukan adalah menegaskan kem­ bali niat dan mengkonfirmasi tekad negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk secara suka rela, terbuka, inklusif, berjenjang, partisipatif dan transparan mengimplementasikan tindak lanjut yang efektif dari New Urban Agenda, terutama yang terkait untuk menjawab tantangan strategis kebijakan dan tata kelola reformasi sebagai akibat dari perluasan kota di berbagai negara kawasan Asia Pasifik, yang memerlukan kebijakan perkotaan nasional yang

tepat, kerangka hukum pembangunan perkotaan yang kuat, desain perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, kerangka pem­biayaan perkotaan, dan kerangka tata kelola dalam setiap tingkatan yang tepat sehingga dapat mendorong aksi se­mua pemangku kepentingan. Termasuk kerja sama yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta bekerja sama dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya UN-Habitat serta de­ngan seluruh negara di dunia. Dan sebagai forum dan jaringan diskusi, APMCHUD beserta ke­lompok kerjanya harus menguatkan komitmen untuk saling “melayani” dalam mewujudkan New Urban Agenda dan Sustainable Development Goals Agenda 2030. Secara teratur meng­ adakan pertemuan untuk berbagi pengalaman, praktek yang baik, pen­ dekatan inovatif dan tantangan di bidang peru­mahan dan pem­­ bangunan perkotaan dan meningkatkan dokumentasi ter­masuk dengan memperbarui sumber informasi online. Konferensi yang berlangsung selam 3 (tiga) hari ini selain diisi dengan sesi pleno, pertemuan Working Group dan pameran, juga diadakan kunjungan lapangan yang dilakukan ke Hindustan Prefab Limited Housing Technology Park (sebuah lokasi taman seluas 1 Ha dimana diperlihatkan berbagai contoh bangunan pre fabrikasi yang dapat dibangun dengan cepat) dan New Moti Bagh Project (proyek pemerintah mengembangkan konsep green building de­ ngan memanfaatkan air daur ulang). Konferensi ditutup dengan pengesahan dokumen akhir

berupa New Delhi Declaration and Implementation Plan. Secara garis besar, New Delhi Declaration menyampaikan perlunya pe­ nguatan ko­mitmen pemerintah untuk mewujudkan tujuan ke 11 dari Sustainable Development Goals Agenda 2030: mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dan komitmen transformatif New Urban Agenda un­tuk pembangunan perumahan dan perkotaan berkelanjutan. Sedangkan New Delhi Implementation Plan fokus pada ren­ cana kerja masing-masing Working Group untuk dua tahun ke depan dengan beberapa penekanan yaitu pada WG-1 akan me­ ngem­­­bangkan kebijakan nasional pembangunan perkota­an yang implementasinya dapat terpadu dari level makro sampai mikro; WG-2 akan memperluas cakupan peningkatan kualitas per­kotaan termasuk perumahan, infrastruktur dasar, kesehatan, pen­­­didikan dan ekonomi; WG-3 akan meningkatkan manajemen data dan informasi dalam pelayanan infrastruktur dasar; WG-4 akan mengembangkan pembiayaan perumahan yang holistik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyakat terutama MBR dan pekerja sektor informal, mengembangkan subsidi peru­

mahan yang tepat sasaran, mengembangkan pilihan rumah sewa terjangkau dan desain perumahan yang inovatif dan WG-5 akan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam mem­ bangun ketangguhan perkotaan menghadapi tantangan ben­cana (building urban resilience). Indonesia tetap mendapat kepercayaan dari negara-negara anggota untuk menjadi anggota biro bersama dengan India (se­ bagai Ketua), Korea Selatan, Iran, Irak, Yordania, dan Srilanka. Ke depannya, Indonesia diharapkan memiliki peran aktif da­ lam berbagai pertemuan mitra yang akan membahas imple­men­ tasi New Urban Agenda, meningkatkan dokumentasi prak­tek baik bidang perumahan dan pembangunan perkotaan ber­­ke­lanjutan, memperkuat peran RCCEHUD (Regional Center for Community Empowerment in Housing and Urban Development) dalam mening­ katkan kapasitas sumber daya manusia terkait ketang­guhan per­ kotaan (urban resilience), baik di tingkat nasional mau­pun Asia Pasifik serta menyiapkan laporan progres im­plementasi New Delhi Implementation Plan dan New Urban Agenda.

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

29

sebaiknya anda tahu

Fakta Unik tentang Perbatasan di Dunia Perbatasan Nepal - Cina adalah Gunung Everest Hampir Semua orang tahu bahwa Gunung Everest tentu adalah gunung tertinggi di dunia, tetapi apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa perbatasan Nepal dan Cina membentang tepat di tengah-tengah gunung termasuk di puncaknya sehingga tidak hanya gunung tertinggi tetapi juga daerah perbatasan tertinggi.

Perbatasan Belanda dan Belgia Berupa Paving di Jalanan yang Membelah Tempat Makan dan Rumah Baarle-Nassau adalah Kota di Belanda. Pada kota ini terdapat sebuah perbatasan yang tidak biasa dengan kota Baarle-Hertog, Belgia. Baarle-Hertog terdiri dari 26 bagian yang terpisah dikelilingi oleh Baarle-Nassau, tetapi beberapa bagian dari Baarle-Hertog juga memiliki wilayah milik Baarle-Nassau.

Perbatasan Polandia dan Ukraina Berupa Tanah Lapang yang Digambari Ikan Seorang seniman Jaroslaw Koziara membuat “crop circle” bentuk ikan dalam bidang antara Horodyszcze (Polandia) dan Warez (Ukraina) untuk Land Art Festival tahun 2011. Dia ingin melambangkan sejarah persatuan dan perdagangan di sepanjang perbatasan antara kedua negara, menunjukkan bahwa alam dan budaya yang ada di luar batas geo politik yang ditetapkan oleh manusia. Seniman ini membuatnya dengan menabur 23 jenis tanaman di sepanjang perbatasan dalam bentuk dua ikan.

30

sebaiknya anda tahu

Perbatasan Amerika Serikat dan Kanada adalah Celah Pepohonan Ketika mengarungi Danau Memphremagog saat musim semi atau gugur, akan terlihat ada celah kecil yang terpapas habis di hutan sekeliling. Jika melewati celah tersebut, berarti orang telah melintasi perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Perbatasan tersebut mungkin tidak disadari jika hanya dilewati dengan santai menggunakan kapal. Namun, jika dilihat dari udara, ada garis lurus kosong yang membelah hutan tersebut. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh International Boundary Commission. Setiap be­ be­ rapa tahun, secara berkala, mereka mengirimkan tim yang dikenal dengan sebutan “Slash” untuk memangkas pohonpohon se­ hingga membentuk garis batas se­panjang de­lapan ribu kilometer di antara kedua negara

Pembatas Perancis dan Belgia adalah Toko Cokelat Pembatas terakhir ini terbilang paling unik. Berada di Bray Dunes terdapat toko cokelat kecil di tengah jalan. Toko ini bukan toko cokelat biasa sebab memiliki fungsi ganda sebagai pembatas dua negara yakni Perancis dan Belgia.

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

31

lensa ck

Hari Bakti PUPR ke-71

32

lensa ck

Malam Kilas Balik Kementerian PUPR

Edisi 124Tahun XIV4Desember 2016

33

seputar kita

Meriahkan Harbak PU Ke-71, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Gelar Gowes Berbagai acara dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71, dan kali ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Leonard S. Ampung beserta jajarannya melaksanakan gowes atau bersepeda santai, di Palangkaraya, Jumat (25/11/2016). (Teks: Tiwi/Randal Kalteng/ari)

Cipta Karya Terus Tingkatkan Capaian Sanitasi Menuju 2019 Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada tahun 2019 pemerintah telah mene­tap­kan target untuk pencapaian universal access pelayanan sani­tasi. Target RPJMN 2015-2019 di bidang sanitasi ini sangat relevan dengan target yang harus dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam rangka pencapaian target universal access sanitasi tersebut, pendekatan pelayanan sanitasi akan dilakukan melalui pelayanan sistem setempat (sebesar 85%) dan sistem terpusat/perpipaan (sebesar 15%). (Teks: ari)

Satker PSPAM Papua Barat Serahkan Aset Proyek Air Minum ke Kabupaten Manokwari Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemente­ rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan aset pekerjaan Pembangunan SPAM tahun anggaran 2015-2016 kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Senin (5/12/2016). Aset tersebut adalah SPAM IKK Prafi di Kampung Wasegi Indah SP3 dan SP4 Manokwari, dan SPAM Kawasan Sowi. (ari)

34

HARI BAKTI PU