Dialog Kota Pusaka Yogyakarta

Memanen Syukur Bersama PPIP

8

PU Dukung Larangan Politisasi PNPM Perkotaan

20

Edisi 12/Tahun XI/Desember 2013

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Dialog Kota Pusaka Yogyakarta dan Infrastruktur

Permukiman

LENSA CK • Rangkaian Peringatan Hari Bhakti PU ke-68 Jakarta 3 Desember 2013 • Penganugerahan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD - PU) 2013

daftar isi Berita Utama Kota Pusaka 4 Dialog Yogyakarta dan Infrastruktur Permukiman

Edisi 124Tahun XI4Desember 2013

4

Pasar Ngasem, 6 Merias Meraup Kunjungan Wisata

Syukur 8 Memanen Bersama PPIP

liputan khusus

10 Pengelolaan Sampah Setempat di Kantor PU : Pasti Bisa !

info baru Pemda Melalui 14 Membina PKPD-PU

18

10

Dukungan Kementerian PU Pada Hari Nusantara 2013

Dukung 20 PU Larangan Politisasi PNPM Perkotaan

Ekspose 21 PU Program Direktif Presiden di Madura

PIP2B 22 Kelembagaan Mendesak Dibentuk

inovasi

14

Rencana 23 Manual Pengamanan Air Minum Segera Disusun

Kawasan Kelok 24 Penataan Sembilan Sebuah Epik Dialog Manusia dan Alamnya

Umumkan 26 PU Pemenang Lomba Tata Letak IPA

Tetapkan 28 PU Tiga Desain Bangunan Evakuasi Sementara

Lakukan 30 PU Penataan Kawasan

Wisata Gili Iyang Madura

2

31

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected]

Segera, Rencana Induk Pengembangan Kawasan Kota Pusaka Yogyakarta Yogyakarta milik siapa? Dari hiruk pikuk kotanya, tentu saja semua sepakat bahwa kota pendidikan ini semakin menjadi anak jaman yang dihiasi gedung tinggi (perhotelan), macet sana-sini, baliho kanan kiri, dan seabrek masalah perkotaan lainnya. Pecinta Yogyakarta sebagai Kota Pusaka pun protes, mengapa pembangunan Yogyakarta seolah memanjakan wisatawan ketimbang kenyamanan warganya. Dari kegelisahan ini, Kementerian Pekerjaan Umum menggandeng Pemda Yogyakarta untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Kota Pusaka. Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia (P3KP) sudah mengantongi 10 kota pusaka, salah satunya Yogyakarta. Dalam piagamnya dinyatakan Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) pun sudah disusun, salah satunya adalah instrumen ketujuh, yaitu Penataan Ruang dan Sarana-Prasarana. Kini giliran Ditjen Cipta Karya bersama Pemerintah DIY sedang menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Kota Pusaka. Setelah itu, baru mengimplementasikan rencana tersebut dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana dasar permukiman di perkotaan yang menunjang pelestarian dan pengembangan Yogyakarta sebagai Kota Pusaka. Sasarannya adalah kawasan-kawasan strategis yang berdasarkan arahan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang RTRW DIY 2009 -2029, Kawasan Strategis Provinsi meliputi kawasan strategis dari aspek sosial budaya, yaitu Kraton Yogyakarta, Kota Lama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Kawasan Malioboro, dan candicandi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Tugu Jogja memendam makna filosofis tentang semangat perlawanan atas penjajahan dan kini menjadi landmark yang sangat lekat dengan Kota Jogja (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 12 4Tahun XI4Desember 2013

3

Foto-foto : Buchori

berita utama

Dialog Kota Pusaka Yogyakarta dan Infrastruktur Permukiman

Mewujudkan sebuah permukiman yang berkelanjutan di sebuah perkotaan maupun perdesaan adalah dialog narasi kebijakan dengan nilai-nilai penting sosial budaya setempat. Yogyakarta dengan keistimewaannya merangkul Ditjen Cipta Karya untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Kota Pusaka. Sebagian telah dilakukan dengan penataan kawasan heritage di bumi Mataram ini. Wartawan peserta Media Gathering Ditjen Cipta Karya.

4

berita utama

D

irektur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Santoso Ernawi, dengan jelas meng uraikan pikiran tersebut di hadapan belasan warta wan peserta Media Gathering di Yogyakarta medio Desember 2013 lalu. Apa yang dilakukan Cipta Karya adalah dalam rangka me wujudkan permukiman berkelanjutan. Maka visi tersebut tidak bisa dipisahkan dari isu perkotaan dan isu perdesaan, yaitu mewujudkan permukiman yang layak huni dan pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman (Adequate Shelter and Services are Basic). Visi tersebut kemudian berkembang sesuai Agenda Habitat II 1996, yaitu sustainable urbanization. “Banyak perkotaan memiliki aset heritage (pusaka), yaitu nilai-nilai yang penting dari sosial budaya dalam bentuk lingkungan binaan. Ini harus dijaga untuk bisa mengendalikan perwujudan kota versus dinamika yang ada,” ulas Imam. Imam kemudian menegaskan, visi tersebut tetap harus meles tarikan yang ada, bahkan dikembangkan untuk mewujudkan kota berkelanjutan dengan tematiknya sosial budaya heritage. Yogyakarta, tegas Imam, memiliki niliai-nilai kepusakaan (heritage) itu. Lebih jauh Imam menjelaskan, saat ini Ditjen Cipta Karya bersama dengan dinas terkait dan Pemkot Yogyakarta sudah membicarakan pengembangan kawasan kota dalam bingkai ke istimewaan DIY. “Namun yang jelas perlu rencana induk untuk melakukan pengembangan kawasan kota dengan tanpa me ngabaikan nilai budaya yang ada, termasuk heritage DIY sebagai kota pusaka,” tutur Imam. Rencana induk tersebut menurut Imam harus segera disusun. Sebagai implementasinya nanti, termasuk peran Pemda, dan Cipta Karya akan mendukung penyiapan perwujudan pelaksanaan kawasan strategis dari sisi kebudayaan pusaka yang akan diprioritaskan di tahun-tahun ke depan, termasuk 2014. “Ditjen Cipta Karya akan mendukung penyusunan Rencana Induk Revi talisasi Kawasan yang menyeluruh untuk wilayah Yogyakarta,” kata Imam. “Sinergi ini tidak hanya memberi solusi fiisk, tapi non fisik, seperti peraturan perundangan-undangan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas daerah. Semua akan ditangani bersama Pemda,” lanjut Imam.

Sesuai arahan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang RTRW DIY 2009 -2029, Kawasan Strategis Provinsi meliputi kawasan strategis dari aspek sosial budaya, yaitu Kraton Yogyakarta, Kota Lama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Kawasan Malioboro, dan candicandi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. Media Gatheting Cipta Karya Selain para wartawan, Media gathering diikuti oleh jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Satker Cipta Karya di provinsi, dan Dinas PUESDM DIY. Acara ini dilaksanakan sesuai dengan komitmen Cipta Karya untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk media. Media Gathering Cipta Karya dilaksanakan dengan dua acara inti, kunjungan lapangan (press tour) dan media briefing. Kunjungan lapangan diadakan dengan mengajak para wartawan peserta untuk melihat hasil pembangunan infrastruktur Cipta Karya di lapangan. “Kami mengajak wartawan untuk ikut serta dalam kunjungan ke wilayah pembangunan infrastruktur Cipta Karya, supaya mereka bisa melihat hasil kerja kami dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaatnya” ungkap Imam. Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa tempat yaitu pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagai hasil dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Pajangan di Kabupaten Bantul, dan Rusunawa Projo Tamansari I Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hari kedua, peserta mengunjungi Program Penataan Ling kungan Permukiman Berbasis Komunitas (PPLBK) dan Program Penganggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, serta program peningkatan kualitas kawasan Keraton Yogyakarta yang terdiri dari Revitalisasi Pasar Ngasem dan Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di wilayah Keraton Yogyakarta, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. (Teks : Buchori) Penataan kawasan Kali Buntung di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta dengan program PLPBK menghasilkan lingkungan yang nyaman.


5

berita utama

Merias Pasar Ngasem,

Meraup Kunjungan Wisata

Permukiman yang padat terus menyeruak menghiasi Pasar Ngasem Yogyakarta. Perkembangan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas lingkungan pasar dan pariwisata. Ditjen Cipta Karya tidak tinggal diam untuk merevitalisasi kawasan ini sekaligus sarana sanitasinya.

Foto Atas : Seorang turis melintasi kawasan Pasar Ngasem yang sudah ditata Ditjen Cipta Karya. Foto Bawah : Gerbang Pasar Ngasem.

6

Foto-foto : Buchori

D

alam konteks kepariwisataan di Yogyakarta, pasar Ngasem merupakan bagian dari kawasan Malio boro atau Kawasan Pusat perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta Inner City). Lokasinya di kampung Taman, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Bila ditinjau dari tapaknya (site), Pasar Ngasem berada dekat dengan kompleks Kraton atau di dalam lingkup Beteng (jeron beteng), tepatnya di area lingkungan Tamansari, khususnya pada zona “Segaran” dari Pulau Kenanga atau Pulau Cemeti. Seiring dengan perkembangan kota dan kawasan, lingkungan pasar Ngasem telah berkembang sebagai lingkungan permukim an padat. Selain kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan yang dominan di lingkungan Kraton Yogyakarta, di kawasan tersebut berkembang pula kegiatan perdagangan dan permukiman yang semakin padat. Pasar Ngasem dalam fungsinya sebagai pasar burung me ngalami peningkatan yang menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain adalah risiko munculnya limbah pasar serta penyebar an virus burung dan binatang lain yang kurang menguntungkan untuk lingkungan permukiman dan lingkungan pariwisata. Berdasar pertimbangan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta me ngambil kebijakan merelokasi kegiatan perdagangan burung dan ikan hias di Pasar Ngasem ke tempat yang lebih representatif, yaitu di Bursa Agro Jogja. Namun tetap mempertahankan citra pasar tradisional dengan komoditas sayur, kelontong dan sembako. Pada pengembangan fungsi baru pasar guna memperkuat peran dan fungsi pariwisata, kegiatan pasar tradisional tersebut dipadukan dengan pasar cindera mata dan kegiatan budaya. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum secara konsisten sejak tahun 2010 hingga 2013 ikut melestarikan

dan mengembangkan kawasan terpadu di sektor ekonomi, wisata, sosial, dan budaya. Salah satunya adalah melakukan penataan ka wasan Pasar Ngasem Yogyakarta. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, sejak tahun 2004 diadakan lomba Pra-Rancangan Kawasan Wisata Pasar Ngasem Yogyakarta serta outline plan Kawasan Wisata Pasar Ngasem pada tahun 2005. Dari hasil lomba tersebut telah memunculkan ideide segar, khususnya dari aspek arsitektural bagi pengembangan kawasan wisata Pasar Ngasem dan akan direalisasi dalam bentuk bangunan fisik. “Berbagai program dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya untuk

berita utama diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial. Secara ekonomi masyarakat dapat ambil bagian dalam rangkaian ke giatan usaha dan perdagangan misalnya sebagai pelaku seni, pedagang kuliner, pedagang cinderamata, tukang parkir, petugas keamanan, petugas kebersihan dan lain-lain. Pembiayaan ini ditopang oleh empat elemen dana, pem biayaan dari APBN sebesar Rp 5,29 Miliar, APBD DI. Yogyakarta sebesar Rp 2,58 Miliar, dan APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp 5,82 Miliar, serta pembiayaan dari swasta/investor sebesar Rp 3,47 Miliar.

Foto Atas : Salah satu sudut Pasar Ngasem yang tetap menjaga nilai-nilai hasil dialog sejarah. Foto Bawah : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di komplek Keraton peninggalan Belanda kini direvitalisasi Kementerian PU.

menyulap pasar ini hingga menjadi salah satu destinasi pari wisata, sesuai dengan karakter Yogyakarta,” ungkap Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi kepada peserta Media Gathering medio Desember 2013 di Yogyakarta. Imam menjelaskan, kegiatan Penataan dan Revitalisasi Ka wasan Pasar Ngasem meliputi penataan kawasan yang dikenal sebagai pasar burung itu seluas 6.126 m2, pengembangan kios/los pasar tradisional, pembangunan kios cinderamata dan kuliner. Manfaat kegiatan tersebut adalah terwujudnya fungsi kawasan Pasar Ngasem sebagai pusat wisata kuliner dengan cita rasa atraksi seni budaya, serta memberikan akses antara Pasar Ngasem dan Pesanggrahan Pulau. Lebih luas lagi, sebagai bagian dari kawasan Pusat Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta Inner City) untuk kesiapan menerima arus wisata Keraton menuju showroom Gentan, Pasar Wisata Ngasem dan Tamansari. Dukungan Ditjen Cipta Karya untuk pengembangan pasar Ngasem juga dilaksanakan melalui Program Revitalisasi Pena nganan Kawasan Tamansari, Program Pengembangan Parkir Wisata Ngabean, Lomba Penataan Pasar Ngasem, Studi Outline Plan Kawasan Ngasem, serta Program Pengembangan Jalur Wisata Kraton dengan Shuttle Bus. Pembangunan kawasan Pasar Ngasem juga dilakukan melalui pelibatan para pedagang lama yang sebelumnya menempati lokasi pasar, juga masyarakat sekitar. Bagi masyarakat, keberadaan Pasar Ngasem yang menyatu dengan kegiatan ekonomi tentu

Revitalisasi Sanitasi Warisan Sejarah Keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kompleks Keraton menjadi perhatian sasaran program keterpaduan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Usai menata kawasan Pasar Ngasem, saat ini sedang direvitalisasi IPAL Keraton untuk mem berikan akses sanitasi perpipaan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya, keberadaan IPAL Kraton yang berada di belakangnya dapat dikembangkan menjadi wisata peninggalan sejarah dan pendidikan. Situs ini dapat memberikan pendidikan mengenai teknologi pengolahan air limbah dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dalam pengembangan IPTEK dalam bidang teknik penyehatan lingkungan. “Salah satu cara untuk melestarikan IPAL Kraton tersebut adalah dengan merevitalisasinya,” tegas Kasatker Pengambangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) DIY, Darjat Wijunarso. Darjat menerangkan, pertama kali prasarana dan sarana pengolah air limbah domestik dengan Sistem Tricking Filter dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1932 di Ngasem, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton. Kapasitas pengolahannya relatif kecil, yakni sebesar 10 liter/detik, dan kapasitas produksi 6 liter/detik. Berdasarkan literatur yang diperoleh, tahun 1992 cakupan wilayah IPAL Keraton yaitu Kawasan Keraton dan sekitarnya. Melayani kurang lebih 15 ribu jiwa atau lebih kurang 3.000 KK (Sumber : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta, 2011). IPAL Keraton direvitalisasi oleh Ditjen Cipta Karya untuk melayani 10 ribu Sambungan Rumah (SR). Darjat mengatakan, IPAL Kraton pernah ditutup saat JICA (Japan International Coorporation Agency) membangun IPAL baru Sewon, Kabupaten Bantul. Sambungan rumah yang tadinya mengalir ke IPAL Keraton disalurkan ke IPAL Sewon sehingga mengakibatkan IPAL Keraton mangkrak tertutup sampah dan belukar. IPAL Keraton direvitalisasi bukan tanpa alasan, selain umur IPAL Sewon yang terbatas, IPAL Keraton akan dijadikan sebagai sarana edukasi tentang teknologi pengolahan air limbah. IPAL ini memakai tiga sistem pengolahan, dimana air limbah domestik yang mengalir dari inlet akan disaring dahulu di saringan kasar (kincir air) dan selanjutnya melalui tiga tipe saringan, yaitu tipe kerucut, persegi panjang, dan bulat. Pengolahan Air Limbah di IPAL Kraton menurut Darjat terdiri atas dua sistem, yaitu Primary Treatment dan Secondary Treatment. Primary Treatment terdiri atas Bak Pengendap Pasir dan Bak Pengendap Lumpur (Persegi Panjang, Bulat, Kerucut). Sedangkan sistem kedua, Secondary Treatment, terdiri atas Tricling Filter, Kipbak Filter, Tangki Pembusuk Lumpur, dan Kolam Stabilisasi. (Teks : Buchori Sumber data: Dit. PBL dan Dit. PPLP)


7

berita utama

Memanen Syukur

Bersama PPIP

Ketenaran Kreteg (Jembatan) Gantung Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tidak hanya milik fotografer dan para pencari landmark lain di tengah gemerlap Yogyakarta. Masyarakat Desa Selopamioro mewujudkan harapannya dengan membangun talud jalan desa untuk mengakses aset wisata tersebut. Bersama PPIP, warga desa pun memanen syukur.

J

embatan Gantung ini melintasi Sungai Oyo dan menghubungkan Desa Selopamioro dan Desa Sriharjo. Meskipun keduanya masih di wilayah Kecamatan Imogiri, namun sulit dibayangkan kedua masyarakat di dua desa tersebut saling berinteraksi tanpa jembatan

Foto-foto : Buchori dan Riset

itu. Kepala Desa Selopamioro, Himawan, menyebut potensi wi sata yang tinggi dengan indikasi banyaknya para wisatawan yang melintasi desanya menuju jembatan itu. Dari para fotografer hingga masyarakat biasa. Himawan juga mengungkapkan rencana akan dikembangkannya wisata arung jeram di Sungai Oyo. Berkah di depan mata itu ditambah dengan bantuan program pemerintah bernama Program Pembangunan Infrastruktur Per desaan (PPIP) di tahun 2013. Melalui model pendekatan pem berdayaan masyarakat, warga desa memutuskan dibangun talud penahan jalan yang sering diancam longsor. Tidak dilupakan, peran perempuan begitu terlihat dalam perencanaan dan pelak sanaannya. Tidak disangka oleh Himawan, masyarakat begitu semangat membangun hingga pekerjaan talud selesai lebih cepat dari yang direncanakan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) senilai Rp250 juta itu dianggap stimulan, karena nyatanya masyarakatpun banyak yang sukarela merogoh koceknya. Pembangunan talud sepanjang sekitar 170 meter di Dusun Kretek ini berhasil dibangun hanya dalam 12 hari. Kini keber adaannya menyatu dengan kondisi alam yang berbukit dan curam di desa yang terdiri dari 18 dusun itu. Talud menjadi tembok kokoh yang membatasi jalan dan dan persawahan terasering yang curam. “Dari 4.400 kepala keluarga, 1.798 diantaranya adalah warga

Jembatan Selopamioro yang sudah ada sebelumnya kini didukung perbaikan jalan desa dengan talud untuk mencegah longsor. Warga desa mengandalkan jalan ini sebagai penunjang wisata jembatan tersebut.

8

berita utama Lebih lanjut dijelaskan, PPIP memiliki sasaran antara lain tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan ke butuhan dan kemampuan masyarakat, meningkatnya kemam puan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infra struktur perdesaan, dan memperluas upaya pembangunan dan penanganan wilayah desa-desa miskin. Sasaran lainnya adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di per desaan, serta terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain di Desa Selopamioro, warga Desa Tirtohargo pun melaksanakan PPIP dengan membangun talud sungai sebagai penahan tanah yang rawan longsor. Talud sekaligus direncanakan agar masyarakat dapat memanfaatkan wilayah bantaran sungai untuk jalan akses alternatif pendukung mobilitas keseharian. Pembangunan talud ini diharapakan dapat selesai dan bermanfaat pada akhir bulan Desember 2013. Pembangunan infrastuktur perdesaan yang dicanangkan Ditjen Cipta Karya melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan partisipasi ini diharapkan agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat dan keberlanjutannya ada ditangan masyarakat. (Teks : Buchori) Masyarakat desa Selopamioro dengan guyubnya mensyukuri bantuan pemerintah membangun jalan melalui Program P4IP.

miskin yang umumnya menjadi buruh tani. Di tengah perjuangan mencukupi kebutuhan keluarga, kini kami juga terbebas dari ancaman longsor,” ujar Himawan haru. PPIP yang dilaksanakan di Desa Selopamioro dan Tritohargo adalah program Ditjen Cipta Karya di bidang infrastruktur perdesaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Program yang dilaksanakan di tahun 2013, selain dari program reguler, juga mendapat dukungan dari dana APBN-P hasil kompensasi pengurangan subsidi BBM tahun ini. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman DI Yogyakarta, Tri Rahayu menjelaskan, program ini menyasar 113 desa yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo (42 Desa) dengan total anggaran Rp10,5 Miliar, Kabupaten Bantul (7 Desa) dengan anggaran Rp1,75 Miliar, dan Kabupaten Gunung Kidul (64 Desa) dengan total anggaran Rp16 Miliar. “Setiap desa mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp250 juta dengan rincian Rp245 juta untuk pekerjaan fisik dan Rp5 juta sebagai biaya operasional,” ungkap Tri.


9

liputan khusus

Pengelolaan Sampah Setempat di Kantor PU :

Pasti Bisa ! Sandhi Eko Bramono *)

Foto-foto : Dit. PPLP

Foto Atas : Komposter sampah dari sapuan halaman. Foto Bawah : Menteri PU dan rombongan meninjau komposter sampah organik yang di tanam.

10

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum siap menjadi contoh penerapan sistem penanganan sampah yang baik.

liputan khusus

K

ementerian Pekerjaan Umum merupakan kemen terian yang membidangi pembinaan teknik untuk sektor persampahan di tingkat nasional. Dalam rangka pembinaan teknik tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum perlu untuk dapat memberikan percontohan terkait sistem penanganan sampah yang baik, pada tataran mikro adalah di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum sendiri. Dalam rangkaian Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-68,

tangani hingga 100 % pada saat program mulai dicanangkan, namun rencana induk untuk penanganan sampah secara me nyeluruh hingga mencapai 100 % dalam kurun waktu tertentu, harus menjadi suatu kebijakan perkantoran di Indonesia. Selain infrastrukturnya yang harus disediakan, upaya pe nyadaran pegawai di lingkungan kantor juga terus harus didorong, sehingga dapat menghadirkan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam mendukung penanganan sampah kantor. Proses Pengolahan Sampah Yang Dilakukan Pemilahan sampah dimulai dari sumber sampah, yaitu dengan menyediakan 2 buah tempat sampah pada tiap ruangan (1 buah tempat sampah organik dan 1 buah tempat sampah anorganik). Sampah terpilah kemudian diangkut ke tempat sampah besar di tiap lantai, yang terbagi menjadi 5 buah, yaitu warna merah (untuk sampah buangan beracun dan berbahaya), warna hijau (untuk sampah makanan dan sampah halaman), warna kuning (untuk sampah plastik, sampah gelas, dan sampah logam), warna biru (untuk sampah kertas), dan warna abu-abu (untuk sampah tekstil, sampah kain, dan sampah lain-lain). Sampah yang telah terpilah ini kemudian diangkut ke TPST, untuk ditempatkan pada 5 buah wadah sampah terpilah pula. Sampah organik makanan diolah secara biologis dengan 4 buah Modul Pengompos Semi-anaerobik dan sampah organik halaman juga diolah secara biologis dengan 2 buah Modul Pengompos Aerobik, yang merupakan produk dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.

Foto Kiri : Pelatihan para Pramubakti Penanganan Sampah Kampus PU. Foto Kanan : komposter sampah organik

Menteri Pekerjaan Umum pada hari Minggu, 1 Desember 2013, telah meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, yang berlokasi di dekat sisi timur lapangan parkir gedung Cipta Karya. Memperpanjang Umur Teknis IPS Bantar Gebang Gedung Kementerian Pekerjaan Umum telah memperoleh Greenship berlevel platinum dari Green Building Council Indonesia, yang dianugerahkan pada bulan Maret 2013. Salah satu parameter yang dinilai dalam penilaian tersebut adalah sistem penanganan sampah di lingkungan kantor. Dengan konsep zero waste yang diusung, diharapkan mampu untuk mengurangi kuantitas dan daya cemar sampah yang harus diolah di luar lingkungan kantor, yaitu pada Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) Bantar Gebang di Kota Bekasi, yang mengoperasikan proses lahan urug (landfilling). Melalui upaya penanganan sampah secara setempat ini, maka umur teknis dari IPS Bantar Gebang menjadi meningkat, di tengah keterbatasan untuk memperoleh lahan untuk penempatan IPS dengan proses lahan urug. Selain itu, hal ini diharapkan dapat menjadi percontohan untuk kantor lainnya, bahwa penanganan sampah secara setempat merupakan suatu pendekatan yang paling tepat. Sampah organik dan sampah anorganik dipilah serta diolah di lingkungan kantor, sehingga dapat meminimalkan atau bahkan tidak ada lagi sampah yang diangkut ke luar. Meskipun penanganan sampah mungkin belum dapat ter


11

liputan khusus

Para Pramubakti penanganan sampah di Kampus PU sedang mengolah sampah di Tempat Pemrosesan Sementara dan menggunakan Tungku SANIRA.

Penanganan sampah di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum harus dapat menjadi suatu percontohan untuk perkantoran lain di Indonesia.

Kedua modul ini akan dilengkapi pada tahun 2014, dengan Modul SIKIPAS (SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah) dengan kapasitas lebih besar, yang merupakan kerja sama penelitian antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman serta Direktorat Pengembangan Penyehatan Ling kungan Permukiman. Untuk sampah anorganik yang masih dapat didaur ulang, akan ditangani melalui pengelolaan Bank Sampah, untuk dijual kepada pengepul. Sampah yang direncanakan untuk dijual berupa sam pah logam, sampah gelas, sampah plastik, dan sampah kertas. Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah secara biologis dan dijual melalui Bank Sampah, yaitu sampah karet, sampah tekstil, dan sampah lain-lain, akan diolah secara termal dengan menggunakan Modul SANIRA.

12

Modul SANIRA merupakan modul yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Modul ini telah teruji dalam memenuhi beberapa baku mutu emisi gas buang yang disyaratkan, yaitu untuk parameter gas hidrogen fluorida, gas hidrogen klorida, gas nitrogen dioksida, gas karbon monoksida, dan gas hidrokarbon. Melalui mekanisme inilah, maka sampah di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai 6.342 m3/hari, dapat ditangani secara setempat dengan tuntas. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis berperan dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur ini. Menjadi Contoh Penanganan sampah di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan

liputan khusus Umum harus dapat menjadi suatu percontohan untuk perkantoran lain di Indonesia. Meskipun saat ini hal tersebut belum sepenuhnya menjadi budaya rutin di kantor, namun diperlukan suatu komitmen yang kuat dalam menerapkannya. Seluruh pegawai harus menjadi pengawas bagi pegawai yang lainnya, untuk dapat secara konsisten melaksanakan hal tersebut. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan staf, yang ada adalah komitmen secara komprehensif dan totalitas dari keseluruhan pegawai di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Jika ada pegawai yang tidak mendukung hal ini atau bahkan cenderung untuk bersikap pesimitis dan tidak peduli, maka senantiasa ingatlah petuah bijak dari Abu Bakar Shibli, seorang Sufi dari Persia (861-946 M) yang memberi perumpamaan “Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari dengan batu, tapi senantiasa membalasnya dengan memberi buah”. Dengan kata lain, apapun tantangan dan hambatan yang ada, maka senantiasalah untuk saling meneguhkan hati dalam menyadarkan dan mengingatkan. Perubahan paradigma ke arah yang lebih baik dalam hal penanganan sampah secara setempat di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum, akan segera menjadi keniscayaan! Amin. *) Staf Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

Foto Atas : Pembakaran sampah pada Tungku SANIRA. Foto Bawah : Menteri PU meninjau Model SANIRA.


13

info baru

Membina Pemda Melalui PKPD-PU Damastuti R. Wulandari *)

Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPDPU) tahun 2013 semakin kompetitif.

Foto : Puskom

Para pemenang PKPD PU 2013

14

Foto : Catur

info baru

M

enengok dua tahun ke belakang, untuk sub bidang Cipta Karya hanya Kota Payakumbuh saja yang beturut-turut menjadi terbaik II (2012) dan terbaik III (2013) untuk kategori kota sedang/kecil. Terbaik lainnya merupakan nama-nama baru. Selengkapnya, Sub Bidang Cipta Karya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Kota Metro/Besar, Sedang/Kecil dan Kabupaten. Untuk Kategori Kota Metro/Besar, pemenangnya adalah Kota Bogor, Kota Palembang dan Kota Pontianak. Kategori Kota Sedang/Kecil, pemenangnya adalah Kota Probolinggo, Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Kategori Kabupaten, pemenangnya adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Lombok Timur. Para pemenang tersebut mendapatkan Tropi PKPD PU, Piagam penghargaan dan bantuan program. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kampus PU, 4 Desember 2013. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto menyampaikan bahwa PKPD-PU merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada Pemda yang telah melakukan tugasnya sesuai dengan pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Pusat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PKPD PU ini meliputi sub bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi. PKPD-PU sub bidang Cipta Karya merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan teknis oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah, yakni pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam konteks pembinaan teknis tersebut, Kementerian

Kota Palembang Juara pertama PKPD-PU 2013 sub bidang Cipta Karya dengan unggulan penyelenggaraan air minum.

Pekerjaan Umum senantiasa mendorong dan memotivasi Pemda untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum sub bidang Cipta Karya untuk men dukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diting katkan melalui perbaikan kemampuan pada tataran pengambilan maupun pelaksana kebijakan. Peraturan Peme rintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penye lenggaraan Pemerintahan Daerah telah menjadi pengungkit utama (key leverage) bagi upaya perwujudan kapasitas Pemda. Dalam PP tersebut dijelaskan dan diamanatkan bahwa pemerintah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja penye lenggaraan pemerintahan daerah dengan melaksanakan prog ram-program peningkatan kapasitas (Capacity Building). Aspek-aspek yang dikaji meliputi pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas daerah. Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang baik, maka dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antar tingkat Pemerintahan (Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Pro vinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota). Pengaturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan telah dijabarkan dalam tataran peraturan yang lebih rendah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


15

info baru Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai urusan wajib yang harus dilaksanakan meliputi pelayanan dasar kepada masyarakat. Untuk Sub Bidang Cipta Karya substansi penilaiannya adalah “Penyelenggaraan Kawasan Permukiman” yang di dalamnya meliputi empat komponen, yaitu Penyelenggaraan Air Minum, Sanitasi, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Penanganan Per mukiman Kumuh Perkotaan, serta Bangunan Gedung. Mereka yang Terbaik Kota Bogor mendapatkan nilai terbaik pada komponen penye lenggaraan sanitasi. Pada komponen ini, poin tertinggi ada pada persampahan, diikuti dengan air limbah dan drainase. Pada sektor persampahan, aspek Peraturan Perundangan (Peraturan Daerah), didukung dengan institusi pengelola persampahan yang dipimpin oleh eselon II. Positifnya, kewenangannya menjadi luas, jumlah lokasi pelaksanaan Program 3R banyak dan semua terlaksana, alat berat dan kondisi operasi dan pemeliharaan prasarananya pun cukup baik, dan terlihat terpelihara dengan baik. Kota Palembang mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan air minum. Renstrada dan RPJMD sudah dimasukkan ke rencana pengembangan SPAM Kota (program Pemda selama 5 tahun). RPIJM untuk Pengembangan SPAM Kota sudah ditetapkan Walikota dan DPRD, namun peraturan terkait dengan perlindungan sumber air baku untuk air minum dari pen

cemaran limbah domestik dan lainnya belum ada. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) belum mengacu terhadap RTRW. Saat ini RISPAM sedang dalam proses penyusunan. Pada bagian lain, kinerja operator SPAM (PDAM) selama tiga tahun terakhir tidak dapat dikatakan baik. Program dan pelaksanaan penggantian dan terra meter pelanggan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Kota Pontianak mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan bangunan gedung. Pada Sektor Bangunan Gedung, aspek pengaturan dan kelembagaan dan pembinaan sudah cukup baik. Di bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan, kota Pontianak sudah memiliki Perda tentang Ba ngunan Gedung serta peraturan-peraturan turunannya. Dalam hal implementasi perijinan, pemerintah kota Pontianak telah menerapkan kerjasama dengan PLN dan PDAM agar menjadikan IMB sebagai syarat utama untuk instalasi listrik dan air. Kesadaran masyarakat pun dinilai cukup tinggi untuk mengurus IMB. Hal ini terlihat dari jumlah pengurusan IMB yang diproses. Dengan banyaknya investor yang mulai masuk, pihak bank juga saat ini telah mensyaratkan pemenuhan IMB sebagai jaminan. Kota Pontianak sudah memiliki Peraturan Walikota mengenai Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) (ada SK TABG), namun belum memiliki peraturan mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pendataan bangunan gedung juga telah diterapkan di kota

Foto : Dodo

Rumah ada di Pontianak. Kota Pontianak sebagai pemenang ketiga PKPD-PU 2013 kategori kota metro/besar. Kota ini dianggap terbaik dalam komponen penyelenggaraan bangunan gedung.

16

info baru

Foto : Dian

PKPD PU ini meliputi beberapa sub bidang, yaitu Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.

SANIMAS Tiga Serangkai di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten ini juara ketiga PKPD-PU 2013 kategori kabupaten.

Pontianak dengan menggunakan software pendataan. Pengurusan IMB dilakukan oleh Badan Perijinan Terpadu. Khusus untuk IMB, Badan Perijinan bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya untuk pengecekan secara teknis. Proses perijinan ini membutuhkan waktu kurang lebih 6-10 hari. Kota Probolinggo mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan sanitasi. Pada Sektor Sanitasi, sub komponen yang mendapatkan nilai paling menonjol adalah air limbah. Pada sub komponen ini, IPLT yang ada terpelihara dan berfungsi dengan baik. Fasilitas pendukung IPLT lengkap dan terpelihara. Effluent IPLT sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan kualitas effluent IPLT dianalisa secara rutin, serta volume lumpur tinja yang masuk juga tercatat. Institusi Pengelola Air Limbah sudah ada dan dipimpin setara dengan eselon II dan dibantu dengan SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai. Kota Solok juga mendapatkan nilai terbaik pada sektor penyelenggaraan sanitasi. Sub komponen yang mendapatkan nilai tertinggi adalah drainase. Peraturan Perundangan (Peraturan Daerah) dilaksanakan, SDM yang mendukung organisasi /jabatan struktural berpotensi, pembiayaan APBD nya pun besar, akses terhadap jaringan drainase baik, pengurangan luasan genangan air mencapai 50%. Upaya Pemda mendorong swasta sangat baik ditambah pula dengan respon masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi fisik, fungsi dan pemeliharaan saluran drainase terlihat ditangani dengan baik. Kota Payakumbuh mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan air minum. Produk hukum/peraturan per undangan yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM lengkap

dan dilaksanakan. Renstrada dan RPJMD memasukkan rencana pengembangan SPAM Kota (program Pemda selama 5 tahun). Pelayanan SPAM mencapai 88,63% atau lebih dari target MDGs 2015 (68%). Secara kelembagaan sudah dilengkapi Tupoksi yang jelas, manajemen pembangunannya cukup baik sehingga peran masyarakat yang terlibat besar, ketersediaan, kondisi sarana dan prasarana, serta operasi dan pemeliharaannya sudah membaik. Namun demikian, masih perlu perhatiaan terhadap pergantian SR per tahunnya. Kabupaten Banyumas mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan air minum. Komponen air minum pada kabupaten ini dikatakan baik karena penyelenggaraan SPAM untuk Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) di Banyumas sudah memiliki Badan Pengelola sendiri yang disebut dengan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). Badan pengelola tersebut sudah banyak yang mandiri bahkan mampu memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar. Produk hukum (Perda) sudah lengkap, RPJMD dan Renstrada Pengembangan SPAM untuk Jaringan Perpipaan (JP) BJP. RPIJM Pengembangan SPAM sudah ditetapkan oleh Bupati dan DPRD dan sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Didukung dengan adanya dinas terkait yang bertanggung jawab, serta Tupoksi dan Tata Laksananya jelas. SPAM diorganisir hingga ke tingkat perdesaan didukung dengan unit penanggung jawab sesuai Tupoksi yang ditetapkan Bupati dan penganggaran tahunan yang jelas. Cakupan pelayanan telah mencapai 80%, kondisi fisik sarana dan prasarana terawat dengan baik. Kabupaten Cilacap mendapatkan nilai terbaik pada komponen penyelenggaraan air minum karena inisiatif untuk upaya mencapai Desa Mandiri termasuk dalam upaya perlindungan sumber air baku dengan Peraturan Desa. Contohnya apabila memotong satu pohon diwajibkan mengganti dengan menanam dua pohon baru di sumber air baku utama Sungai Citandui dan Sungai Serayu. Selain itu, RPIJM untuk Pengembangan SPAM Kabupaten sedang dalam penyusunan memorandum Bupati dan DPRD. Kondisi fisik sarana dan prasarananya cukup baik, namun program dan kegiatan pemda dan operator untuk memenuhi kontinuitas pelayanan belum optimal 24 jam. Pelaksanaan penggantian dan terra meter pelanggan belum dilaksanakan sesuai rencana dan mengikuti SOP. Kabupaten Lombok Timur unggul di komponen penye lenggaraan sanitasi. Sub komponen yang terbaik adalah drainase. Pemda menaruh perhatian yang besar pada sistem drainase mereka, diantaranya dengan perencanaan yang telah memperhatikan konsep eco-drain, tindak lanjut terhadap penga duan masyarakat juga cepat (mekanisme pelaporan melalui sms atau telepon). Saat ini sistem operasi dan pemeliharaan sudah lebih ditingkatkan dalam upaya menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Disamping itu pihak dinas kebersihan dan tata kota melakukan sosialisasi dan himbauan ke masyarakat untuk membuang sampah ke tempat yang seharusnya, sistem drainase berwawasan lingkungan. Setidak-tidaknya ada dua lokasi teridentifikasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang juga berfungsi sebagai kawasan resapan serta terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan. Ada sistem “perangkap sampah” yang berfungsi untuk menghindari sampah masuk dalam saluran. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Edisi 12 4Tahun XI4Desember 2013

17

info baru

Dukungan Kementerian PU Pada

Hari Nusantara 2013 Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya turut mensukseskan Puncak Peringatan Hari Nusantara 2013 di Pantai Talise Kota Palu (15/12).

Foto Kiri atas : Gladi Resik H-1 di Anjungan Pantai Talise

18

K

iprah Cipta Karya antara lain merias Pantai Talise dengan membangun prasarana dan sarana dasar (PSD) Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemenuhan akses air minum. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) III Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Waskito Pandu, mengatakan bahwa pembangunan PSD RTH dilakukan sejak 2010-2013 oleh Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. “Pekerjaan tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 3 Miliar berhasil dibangun PSD RTH Kawasan Pantai Talise seperti pembuatan plaza, panggung terbuka, lantai taman, listrik dan lampu taman, bangku taman, dan lain-lain. Selain itu ada penambahan penanaman vegetasi esksiting, areal paving, pembuatan atap pergola, penataan pedestrian, perbaikan pra sarana dan sarana RTH di kawasan Pantai Talise,”tutur Pandu. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di kawasan pantai Talise, Ditjen Cipta Karya melalui Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Sulteng membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpeng hasilam Rendah (MBR). Puncak Peringatan Hari Nusantara tahun 2013 dibuka oleh Wakil Presiden Boediono yang didampingi sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengamanatkan pentingnya penguatan daya saing ekonomi nasional. Daya saing akan semakin kuat jika bertumpu pada potensi lokal.

info baru Gubernur Sulteng Longki Djanggola melaporkan, pemilihan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah hari Nusantara 2013, tak lain karena mempunyai komitmen membangun bidang kelautan di wilayahnya. Komitmen ini sejalan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia koridor Sulawesi Tengah yang dicanangkan pemerintah pusat. “Provinsi Sulteng berterimakasih kepada Kementerian PU yang telah mendukung pembangunan di sini, khususnya pada sektor jalan berupa akses pembangunan jalan pada kantong produksi seperti di Donggala dan Kabupaten Morowali, serta pembangunan jaringan air tambak di Kabupaten Donggala,” tutur Longki Djanggola. Longki juga menyampaikan terimakasih kepada Kementerian PU atas dukungannya berupa prasarana dan sarana lokasi diselenggarakannya Puncak Hari Nusantara, antara lain pembangunan pelataran tempat peringatan, penyediaan air bersih dan WC portable. Perayaan Hari Nusantara 2013 cukup istimewa karena memadukan kegiatan bahari dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan tema yang diusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ), Mari Elka Pangestu, yakni “Setinggi Langit Sedalam Samudera Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga”. Tema Hari Nusantara 2013 yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan budaya dan ekonomi kreatif antara lain berupa pertunjukan musik, kuliner dan tata saji, lukisan, fashion, kerajinan kain motif, maupun rangkaian pembacaan puisi dari daerahdaerah yang menggambarkan sebuah kesatuan daerah-daerah di wilayah nusantara.

Selain itu, beragam kegiatan seperti Indonesia World Underwater Photo Contest 2013, Indonesia Fishing Tournament, Pameran Ekonomi Kreatif, Lomba Kemaritiman, Seminar Kelautan Nasional, Pemilihan Putra Putri Bahari, Parade Tari Nusantara, Wisata Kuliner, Perkemahan Bahari, Talk Show, Tanam Bakau, dan Bersih Laut diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Nusantara. (Teks : Hendra Randal Sulteng/hery/bcr/nrm)


19

info baru

PU Dukung

Larangan Politisasi PNPM Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum mendukung ketagasan Wakil Presiden Boediono untuk melarang para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan memanfatkan program ini demi kepentingan politik.

P

rogram pemberdayaan ini harus bermanfaat optimal bagi warga miskin dan karenanya harus dijaga betul agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana kampanye terselubung menjelang Pemilu 2014. Dukungan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, selaku executing agency PNPM Mandiri Perkotaan, saat menjadi narasumber Media Gathering yang digelar oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengendali PNPM Mandiri. Diskusi digelar pada Kamis, 12 Desember 2013 kemarin itu diikuti sejumlah wartawan dari media nasional. “Kami menindaklanjuti dengan menyebarluaskan surat larangan dari Kemenko Kesra kepada seluruh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dan dipublikasikan di website www.p2kp.org,” ujar Imam. “Saat ini, kami telah memetakan personil konsultan pendamping yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT)

20

untuk Pemilu DPRD dan DPR tahun 2014. Ada 72 personil yang masuk DCT di kabupaten atau kota,” umbuh Imam. Imam menegaskan, seluruh personil yang masuk DCT tersebut telah diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai konsultan pendamping di PNPM Mandiri Perkotaan. Dia menambahkan, PNPM Mandiri Perkotaan juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa memiliki informasi atau pengaduan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan program PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk melaporkan adanya penyimpangan, masyarakat bisa melaporkannya ke website www.p2kp.org atau berkirim SMS ke nomor 0817148048. Sebelumnya, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra, Sujana Royat menjelaskan, Pokja Pengendali PNPM Mandiri menerbitkan surat edaran dengan nomor B.2013/KMK/D.VII/X/2013 pada tanggal 22 Oktober 2013 untuk mengantisipasi PNPM Mandiri tidak dijadikan kendaraan politik. Sejalan dengan larangan itu, lanjut Sujana Royat, pada 26 April 2013 lalu Wakil Presiden Boediono telah menegaskan bahwa PNPM Mandiri harus bersih dari korupsi dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan politik. (Teks : Iroh_KMP P2KP/bcr)

info baru

PU Ekspose Program Direktif Presiden di Madura Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan kepada Presiden SBY kemajuan pelaksanaan Direktif Presiden di bidang infrastruktur permukiman di empat kabupaten di Pulau Madura.

M

eskipun sempat terhambat dengan revisi DIPA, namun Kementerian PU optimistis akhir tahun 2013 dapat menyelasaikan semua paket pekerjaan tersebut. “Semua Direktif Presiden sudah kita kontrakkan, Insya Alah bisa selesai akhir Desember,” ucap Djoko Kirmanto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerja di Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (5/12). Direktif Presiden Percepatan Pengembangan Madura meng alokasikan dana pembangunan infrastruktur permukiman (Cipta Karya) sebesar Rp41,34 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Sejak tahun 2012-2013, penyediaan air minum di Pulau Madura telah dilakukan di 10 lokasi dengan total investasi Rp60,2 Miliar. Di Kabupaten Bangkalan untuk optimalisasi SPAM IKK yang

ada, antara lain di SPAM IKK Bangkalan dengan target 1.250 unit Sambungan Rumah (SR), SPAM IKK Socah 2.000 SR, SPAM IKK Kamal 800 SR, dan SPAM IKK Labang 550 SR. Sementara itu di Kabupaten Sampang berhasil dibangun SPAM IKK Ketapang, serta SPAM IKK Robatal dan Karang Penang. Di Kabupaten Pamekasan telah dibangun SPAM IKK Waru dengan target tambahan 550 SR, sedangkan di Kabupaten Sumenep telah dibangun SPAM IKK Arjasa (500 SR), optimalisasi SPAM IKK Saronggi (750 SR), dan SPAM IKK Giliraja (1.200 SR). Selain itu Kementerian PU bersama masyarakat membangun Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di delapan lokasi dengan total pembiayaan Rp3,2 Miliar. SANIMAS membangun MCK ++ sebanyak delapan unit yang ditargetkan dapat diakses oleh 50100 KK di setiap lokasinya. Selain air minum dan SANIMAS, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan P2KP di 54 kelurahan dan PPIP di 364 desa di Pulau Madura. Djoko Kirmanto mengatakan program bersifat pemberdayaan masyarakat tersebut selain menyediakan infra struktur dasar juga bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. “Program-program seperti ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat me nye rap tenaga kerja,” tutur Menteri PU. Dalam kunjungan lapangannya ke Pamekasan, Menteri PU didampingi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Danis H. Sumadilaga, Direktur Sungai dan Pantai, Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V, Hedi Rahadian dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Billy Pramono. (Teks : bcr/rnd)


21

info baru

Kelembagaan PIP2B Mendesak Dibentuk

U

paya tersebut diawali dengan Forum Diskusi yang dihadiri para Pengelola PIP2B Pusat dan daerah, Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, para Pejabat Fungsional Tertentu, dan para pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Diskusi sebagai ajang bertukar informasi mengenai status kelembagaan dan pengelolaan PIP2B Provinsi sampai saat ini. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Hukum dan PerundangUndangan, Dedi Sumantri, mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dia menyampaikan mengenai peran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menjadi tumpuan bagi institusi Pemerintah maupun non Pemerintah termasuk masyarakat untuk mendapatkan informasi dan rujukan, baik teknis maupun non teknis, berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya. Oleh kerena itu, dengan keberadaan PIP2B di 32 provinsi diharapkan mampu menjadi pusat rujukan teknis bagi masyarakat dan mampu memberikan kemudahan akses mendapatkan informasi, konsultasi dan advokasi teknis serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku dan pelaksana penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya. Acara selanjutnya diisi dengan diskusi panel oleh pengelola PIP2B Provinsi Jawa Tengah dan pengelola PIP2B DI. Yogyakarta dimoderatori oleh Ir. Rina Farida, MT (Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. Pengembangan Permukiman

22

Direktorat Jenderal Cipta Karya menilai perlu dilakukan percepatan pembentukan kelembagaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B). selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan SDM PIP2B Pusat). Rina banyak menyoroti mengenai pengalaman kedua PIP2B tersebut mengelola PIP2B selama ini serta hambatan dan upaya promosinya agar bisa eksis. Pada sesi diskusi panel selanjutnya dilaksanakan oleh penge lola PIP2B Provinsi Jawa Barat dan pengelola PIP2B Sulawesi Selatan dimoderatori oleh Ir. Th. Sri Mulyatini Respati (Pejabat Fungsional TBP Ditjen Cipta Karya selaku anggota PIP2B Pusat). Dia lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk membahas bagaimana posisi PIP2B Provinsi yang saat ini sudah selesai terbangun untuk segera mewujudkan kelembagaannya, disesuaikan dengan konsepsi pendiriannya, serta kebijakan pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian PU. Acara ini ditutup oleh Ir. Dian Irawati, MT, (Kasubdit Pengatu ran dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan selaku Sekretaris PIP2B Pusat) yang secara umum me nyimpulkan hasil diskusi ini. Salah satunya usulan untuk segera disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya, tentang bagai mana sebaiknya kelembagaan PIP2B ini dibuat oleh daerah, dan diusulkan untuk membuat FGD dengan sasaran yang lebih rinci dari setiap aspek pengelolaan PIP2B. (Teks : hrs-ortala)

inovasi

Manual Rencana Pengamanan Air Minum Segera Disusun Indonesia mengalami tingkat kehilangan air minum yang relatif tinggi pada sistem perpipaan yang dikelola PDAM. Fakta ini mendorong perlunya penyusunan manual Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi PDAM.

D

irektur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Danny Sutjiono, mengatakan tingkat kehilangan dan kebocoran air minum (non revenue water) secara nasional rata-rata mencapai 37 persen. Hal tersebut menjadi tantangana berat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk. Danny mengatakan, kebocoran air yang tinggi terjadi akibat faktor teknis dan non teknis, di antaranya terjadinya kebocoran pipa, tingkat akurasi dan rusaknya water meter, pencurian air, serta adanya kelemahan dalam pencatatan oleh petugas di lapangan. Kementerian PU sendiri mengharapkan tingkat kebocoran air bisa ditekan hingga 20 persen. “Permasalahan lain dalam penyediaan air minum yang harus segera diatasi adalah terjadinya kontaminasi pada jaringan distribusi yang menyebabkan kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung. Untuk meningkatkan pengelolaan air minum, maka diperlukan suatu alat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan SPAM,” katanya. Danny Sutjiono menjelaskan, dalam upaya menjamin penye diaan air minum yang aman bagi masyarkat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan pendekatan pengendalian kualitas pelayanan air minum dari hulu hingga hilir dengan pendekatan manajemen berbasis risiko. Pendekatan ini dikenal dengan Water Safety Plan (WSP) atau Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kementerian PU

melalui Direktorat PAM, Ditjen Cipta Karya, menyusun Manual Penyusunan RPAM bagi penyelenggara SPAM/PDAM. Manual tersebut, katanya, diharapkan dapat membantu PDAM dalam menyusun RPAM-nya, yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan SPAM. Untuk tingkat operator atau PDAM, konsep RPAM meng gambarkan secara detil bahaya dan besaran risiko dalam setiap tahapan proses penyediaan, pengolahan dan pengiriman air minum yang memenuhi syarat Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan (4K). “Melalui konsep RPAM, direksi PDAM dan jajarannya diyakini akan mampu melakukan analisa manajemen resiko yang mungkin timbul dalam proses penyediaan air minum untuk masyarakat,” kata Danny optimistis. Mengawali upaya tersebut, Ditjen Cipta Karya menggelar Workshop RPAM yang memiliki “output oriented” dan dapat lebih meningkatkan kemampuan PDAM dalam pengelolaan air minum menjadi lebih efektif dan efisien. Peserta yang hadir pada acara itu dapat berdiskusi secara terbuka untuk menyempurnakan manual RPAM-Operator, sehingga dapat dihasilkan manual yang dapat diterapkan secara nasional. Acara itu juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi hasil uji coba pelaksanaan Manual RPAM-Operator yang telah berhasil dilakukan di PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PDAM Bandarmasih telah menjalankan RPAM sejak tahun 2012 dan menjadi salah satu PDAM yang memiliki cakupan layanan air minum terbaik di Indonesia, yaitu melayani sebanyak 146.576 SR dengan kapasitas 1.775 liter/detik. Workshop Advisory Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)-Penyelenggara SPAM dihadiri antara lain pejabat terkait dari Kementerian PU, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian LH, Ketua BPPSPAM, Ketua Perpamsi, Ketua Forum Pelanggan Air Minum Nasional, dan beberapa pimpinan PDAM. (Teks : Buchori. Sumber: Dit. PAM)


23

inovasi

Penataan Kawasan Kelok Sembilan

Sebuah Epik Dialog Manusia dan Alamnya Jembatan Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, menjadi maha karya konstruksi Indonesia, setelah Jembatan Suramadu dan Jalan Tol Bali Mandara. Keindahannya bakal lengkap dengan ditatanya kawasan di sekitarnya menjadi lebih komunikatif dengan alam dan manusia.

P

enataan kawasan Kelok Sembilan digagas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sayembara Gagasan Perancangan Arsitektur dengan hasil tiga besar pemenang. Pemenang per tama menawarkan konsep ‘Dialogue with Nature’ dengan mengusung kearifan lokal ‘Alam Takambang Jadi Guru’ dan mengoptimalkan potensi alam serta tidak terlalu banyak merubah kondisi yang ada. Konsep yang ditawarkan Pemenang Kedua dan Ketiga pun

24

sama, yaitu penataan yang bersahabat dengan lingkungan dan mengedepankan fasilitas pandang. Kawasan Kelok Sembilan memang memiliki topografi yang sangat menarik, namun sulit untuk dinikmati di titik-titik tertentu. Dengan kesamaan konsep tersebut bisa jadi dari ketiganya akan disarikan yang terbaik. Isyarat tersebut sudah dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menerima presentasi ketiga pemenang tersebut di Wisma Werdhapura, Sanur Bali akhir Desember 2013 lalu. Dia pun akan mempertimbangkan ketiganya untuk diusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Djoko Kirmanto juga meminta gagasan rancangan pengem bangan kawasan Kelok Sembilan ditindaklanjuti dengan pe nyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang detail untuk mengantsipasi pengunjung yang membludak nantinya. Misalnya, untuk mengurangi kesemrawutan, rest area bisa dibangun di perkampungan sebelum jembatan. Selain Menteri PU, ikut memberikan saran dan tanggapan yaitu Wakil Menteri PU beserta jajaran pejabat Eselon I dan II Kementerian PU. Pada kesempatan tersebut penyaji dari pe menang I dibawakan oleh Andi Gunawan dengan tema konsep ‘Dialog With Nature’, Pemenang II oleh Basauli Umar Lubis, dan pemenang III oleh Sylvia dengan tema ‘Negotiating Between Building and Landscape’. Dengan dirancangnya pengembangan di kawasan jembatan monumental tersebut diyakini akan banyak dikunjungi banyak orang dan bisa jadi akan melampaui kapasitas ruang yang ada. Beberapa saran yang muncul adalah perlunya buffering untuk mencegah over capacity.

inovasi “Tugas desain arsitektur sudah maksimal oleh para pe menang. Sekarang tugas pemerintah untuk melaksanakannya. Apakah harus diterapkan sistem stop and go, ini dilakukan oleh pemerintah,” timpal Dirjen Bina Marga, Djoko Murjanto. Dari tiga desain pemenang sayembara ini tersaji konsep wisata alam dan budaya. Setelah tiba di kawasan ini, pengunjung dapat memilih salah satu dari kegiatan seperti berkeliling di area galeri museum, menikmati pemandangan dengan cable car (gondola), hiking, arung jeram di sungai yang melintas di bawah jembatan, bersepeda, dan fotografi. Karena itu Menteri PU juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk mengembangkan sungai untuk mendukung aktivitas wisata Kelok Sembilan. “Harus diakali oleh Ditjen SDA untuk view sungai agar terlihat besar dan layak, misalnya dengan membangun bendungan,” tutur Djoko Kirmanto. Djoko juga menekankan pentingnya aspek pemeliharaan oleh sebuah unit pengelola yang menjamin keberlanjutan dari konsep pengembangan tersebut. Jembatan Kelok Sembilan yang merupakan mahakarya anak negeri ini juga menurut Djoko perlu dilakukan penanaman pohon khas setempat, seperti pohon Andalas. Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menambahkan arahan konsep dan gagasan sayembara ini harus menjelaskan penerapan energi yang terbarukan, termasuk konsep dan pengembangan sistem tata lahan dan tata air. Ketua Tim Dewan Juri dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Sugeng Gunadi, pada saat penjurian di Jakarta sebelumnya mengungkapkan beberapa alasan dipilihnya tiga konsep terbaik

alam terganggu. Karya peserta harus mampu menerjemahkan muatan lokal di sana, namun mampu mentransformasi muatan lokal tersebut dengan muatan modern. Bangunan tambahan tidak boleh parasit (menempel, red) pada jembatan dan sifat bangunan tidak tektonik,” ujarnya. Sementara itu, salah satu anggota juri yang juga mewakili Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Adjar Prajudi, mengatakan sayembara digagas oleh Ditjen Cipta Karya karena melihat perlunya keberlangsungan ekologi dalam mengintegrasikan pembangunan dan konservasi alam. “Dari sekitar 40 hektar kawasan Kelok 9 dikelompokkan menjadi area pandang seluas 10 hektar yang dikembangkan maksimum 10 persen dan bisa direncanakan untuk fungsi-fungsi area pandang museum dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas Adjar. Adjar menambahkan, area lainnya sekitar 30 Ha untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti jalan patroli, sarana riset dasar, pos dan menara pengamat, embung air untuk minum satwa, dan wisata terbatas seperti hiking dan kemah. Dia menambahkan, tata lansekap dirancang tanpa menebang atau mengurangi pohon eksisting di kawasan Kelok 9. Pada area sekitar 3 km dari lokasi jembatan Kelok 9 direncanakan pengembangan rest area dan tempat parkir. Pengunjung dapat menuju ke lokasi area pandang dengan memarkir kendaraannya di rest area (di luar kawasan yang disayembarakan). (Teks: Buchori)

“Dari sekitar 40 hektar kawasan Kelok 9 dikelompokkan menjadi area pandang seluas 10 hektar yang dikembangkan maksimum 10 persen dan bisa direncanakan untuk fungsi-fungsi area pandang museum dan fasilitas pendukung lainnya,” Adjar Prajudi, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

tersebut. Menurutnya, penggagas menampilkan arsitektur lokal yang kuat, mampu menterjemahkan konsep dan desain, mengenalkan inovasi dengan cable car (kereta gantung), dan mengarusutamakan konservasi alam. Sementara itu anggota juri lainnya, Gregorius Antar, men jelaskan secara umum kriteria penilaian terhadap 22 karya pe serta tersebut diantaranya memperhatikan muatan lokal, elemen estetik, landmark, dan tidak membuang kemegahan maha karya konstruksi Kelok Sembilan. “Jangan sampai harmoni jembatan dan


25

inovasi

PU Umumkan

Pemenang Lomba Tata Letak IPA Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya mengimplementasikan konsep bangunan hijau (green building), salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Tahun ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan lomba desain bangunan dan tata letak IPA untuk mendapatkan acuan dalam perencanaan IPA. Berikut adalah para pemenangnya.

26

inovasi

IPA Pajangan

D

ari kategori Ketersediaan Lahan Standar (50m x 80m), Juara I, 2, dan 3 berturut-turut didapuk Sugeng Triyadi, Agung Radityo Adhi, dan Galeh NPP. Sementara di kategori Ketersediaan Lahan Minimal (50m x 40m), Juara I, 2, dan 3 masing-masing diraih oleh Rahmat Ramdhani F., Andi Harahap, dan Ahiska Ghulam Madia. Pemenang diputuskan berdasarkan kriteria arsitektural, lanskap, dan fungsi IPA oleh Dewan Juri yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Wisjnuprapto, Dipl. SE (Dosen Teknik Lingkungan ITB), Rahman Andra Wijaya ST, MT, IALI (Arsitek Lansekap), dan Ir. Atiek Untarti, M.Ars, IAI (Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila). Penyerahan hadiah dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, pada Media Gathering Ditjen Cipta Karya di Yogyakarta, Senin (16/12). “Untuk menerapkan Green Building, kami mengadakan lomba ini untuk meningkatkan kepedulian stakeholders bidang air minum terhadap desain bangunan dan pengaturan tata letak IPA dan bangunan pelengkapnya agar berkonsep hijau dan berwawasan lingkungan,” terang Imam. Imam menambahkan, pembangunan SPAM selalu dilaksanakan setiap tahunnya baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah,

swasta, dan masyarakat. SPAM yang telah terbangun saat ini, khususnya IPA dan bangunan pelengkap lainnya, masih belum memperhatikan aspek estetika dan dipandang belum berwawasan lingkungan. Dijelaskan, konsep bangunan hijau adalah bangunan yang perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan nya memperhatikan perlindungan, penghematan, pengurangan pengunaan sumber daya alam, namun tetap menjaga mutu bangunan berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Sementara itu dalam laporannya, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Air Minum, Oloan Simatupang, memaparkan lomba dilaksanakan pada 1-28 November 2013. Menurutnya, dari catatan tiga terbaik, pada kriteria lansekap pada prinsipnya bangunan IPA merupakan bangunan yang tidak dapat dijamah oleh publik (memiliki system keamanan). Namun peserta menyajikan gagasan rancangan dimana di dalam lingkungan bangunan IPA dapat digunakan sebagai ruang publik. “Namun pada aspek fungsi IPA, peserta belum dapat menyajikan sistem elaborasi IPA yang sesuai dengan kaidah. Karena itu tiga karya terbaik perlu penyesuaian lebih lanjut sebelum diimplementasikan sebagai pilot project,” terang Oloan. (Teks: Buchori)


27

inovasi

PU Tetapkan Tiga Desain Bangunan Evakuasi Sementara Pemerintah telah membangun berbagai percontohan bangunan evakuasi sementara, namun belum sepenuhnya berhasil mewadahi kebutuhan perlindungan bencana.

H

al itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, saat memberikan penghargaan kepada para pemenang Sayembara Desain Prototipe Bangunan Tempat Evakuasi Sementara (Temporary Evacuation Shelter/ TES), di Yogyakarta, 16 Desember 2013. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan para juara Sayembara Desain Prototipe

28

Bangunan Tempat Evakuasi Sementara (Temporary Evacuation Shelter/TES). Juara Pertama atas nama kelompok yang terdiri dari Robi Aria Samudra, Alexander Octa Kusumawardhana, Jaka Nur Sukma, Geri Dwi Samudra, dan Fetrada Nady Satria. Juara Kedua dimenangkan oleh Galih Winastwan dan Djehovan Dhira, sedangkan Juara Ketiga atas nama Robert Hutagalung dan Mufti Pamungkas. Penyelenggaraan sayembara TES dilatarbelakangi oleh skala bencana dan ancaman jumlah korban yang besar di Indonesia.

inovasi Dimulai dari perubahan paradigma penanggulangan bencana, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana dimana didalamnya terdapat ketentuan umum yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meli puti penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap da rurat, dan rehabilitasi. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya merespon isu-isu tersebut dengan menyelenggarakan sayembara TES. Sayembara ini mencerminkan prioritas terhadap struktur, kapasitas, tapak, sensitif terhadap kondisi lingkungan dan bangunan sekitar, serta aksesibilitas bagi semua pengguna. “Gagasan tidak perlu menentukan desain pondasi (substructure) namun perlu menunjukkan desain upper structure yang memiliki flexibilitas untuk dipadukan dengan desain pondasi apapun,” sambung Ketua Panitia Adjar Prajudi. Dijelaskan, sayembara melibatkan Dewan Juri yang terdiri dari Prof. DR. Ir. Gunawan Tjahjono, IAI perwakilan dari Ikatan Aristekt Indonesia juga sebagai Ketua Dewan Juri, Prof. DR. Ir. Imam Satyarno perwakilian dari akademisi, Ir. Medi Herlianto, CES, MM perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nick Alexander, MSCE perwakilan dari Himpunan Ahli Konstruktsi

Indonesia, dan Ir. Sumirat, MM perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Secara garis besar, menurut Adjar, penilaian didasarkan kepada kriteria Struktural dan Non Struktural yang mencakup empat konsep. Pertama, konsep perencanaan pemilihan tapak, struktur, dan pola ruang Bangunan Tempat Evakuasi Sementara yang terintegrasi dengan bangunan-bangunan dan lingkungan pada Kawasan Rawan Bencana. Kedua, konsep Bangunan Tempat Evakuasi Sementara yang yang mampu memenuhi kebutuhan perlindungan penghuni terhadap bencana tanpa meninggalkan kaidah-kaidah estetika, inovatif, progresif, dinamis dan dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan arsitektur tradisional. Ketiga, gagasan Bangunan Tempat Evakuasi Sementara dirancang dengan menerapkan konsep Green Building dan akrab bagi semua orang (termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang cacat). Dan keempat, gagasan penerapan material Bangunan Tempat Evakuasi Sementara yang inovatif, dan mudah dalam perawatan. “Selanjutnya desain-desain ini akan dijadikan referensi pembangunan Tempat Evakuasi Sementara pada wilayah-wilayah rawan bencana di Indonesia,” tutup Adjar. (Teks: Buchori)


29

inovasi

PU Lakukan Penataan Kawasan Wisata Gili Iyang Madura Bagi Anda yang ingin merasakan bernafas dengan ringan, datanglah ke Pulau Gili Iyang. Pulau di ujung Pulau Madura ini memiliki kadar oksigen paling tinggi setelah Yordania. Tak hanya itu, Gili Iyang juga memiliki pantai pasir putih, menawan siapa pun yang berkunjung ke sana.

B

etapa tidak, kadar oksigen dalam udara di perkotaan rata-rata hanya berkisar antara 16-17 % saja, se mentara di Gili Iyang bisa mencapai 27 %, dan titik terendahnya antara 20-23 %. Keistimewaan udara di pulau tersebut diketahui tahun 2006 lalu dari hasil penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penduduk Gili Iyang yang berjumlah sekitar 8.000 jiwa. Pulau Gili Iyang sebenarnya sudah diketahui banyak orang, khususnya masyarakat Sumenep. Namun tak banyak di antara mereka yang tahu persis keistimewaan pulau tersebut. Warga dua desa yang tinggal di pulau itu juga baru tahu jika pulau yang mereka tempati memiliki keistimewaan luar biasa. Kualitas udara di desanya itu sudah terbukti dan dirasakan masyarakat setempat. Salah satu bukti yang ada adalah tingkat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi, mereka jarang terserang penyakit. Selain itu usia masyarakat setempat juga relatif lebih panjang. Saat ini banyak wanita tua yang usianya sudah lebih dari 90 tahun. Yang mengherankan lagi adalah kondisi mereka cukup sehat untuk beraktivitas sehari-hari, seperti bercocok tanam, hingga mencari rumput untuk binatang ternak mereka. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Santoso Ernawi, menilai kawasan tersebut tinggal mem butuhkan sedikit sentuhan untuk bisa menjadi kawasan wisata, khususnya wisata kesehatan.

30

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya kata Imam akan melakukan penataan kawasan pulau Gili Iyang pada tahun depan. Penataan Gili Iyang diperlukan untuk merealisasikan pulau tersebut sebagai lokasi wisata kesehatan. Hal itu ditegaskan Imam usai mengikuti kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya, Jawa Timur pada

inovasi

Jumat (6/12) menjelaskan penyusunan masterplan penataannya akan dilakukan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Kita ingin supaya pulau dengan luas 900 hektar ini dapat ditata dengan baik. Pemerintah akan banyak masuk secara sektoral. Bagaimana perbaikan rumahnya, sarana dan prasarananya,” ung kap Imam. Imam melanjutkan, agar pengembangan sektoral yang di la kukan pemerintah tidak tumpang tindih, maka diperlukan masterplan penataan kawasan Gili Iyang. Dengan adanya peren canaan terpadu tersebut, pembangunan sektor hanya ting gal mengikuti yang sudah dirumuskan. Dalam kesempatan yang sama, Imam juga menerangkan bahwa program Cipta Karya terkait Direktif Presiden Percepatan Pengembangan Madura sudah hampir rampung. Program-

program seperti air minum, sanitasi dengan pola pemberdayaan masyarakat progresnya sudah diatas 75 persen. Alokasi dana Direktif Presiden untuk sektor Cipta Karya senilai Rp41,34 miliar. Dana tersebut di luar dana reguler Cipta Karya untuk Madura pada tahun ini melalui APBN sebesar Rp49,77 miliar dan Dana Alokasi Khusus senilai Rp11,21 miliar. Pada 2014, Imam menuturkan program air minum, sanitasi dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sektor Cipta Karya akan diteruskan. Kementerian PU pun menganggarkan dana Rp48,5 miliar untuk program-program tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), Muhammad Irian, mempertegas dalam laporannya kepada Presiden bahwa Pulau Gili Iyang juga sudah masuk dalam rencana Pengembangan Wisata Pulau Madura. (Teks : Buchori. Sumber: Puskom dan Riset)


31

lensa ck

Rangkaian Peringatan Hari Bhakti PU ke-68 Jakarta 3 Desember 2013

Foto-foto : Buchori

32

lensa ck

Penganugerahan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD - PU) 2013

Foto-foto : Buchori


33

seputar kita

Pringsewu Sambut PLPBK di Pekon Jati Agung

PU Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan peringkat terbaik II dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kementerian PU mendapatkan nilai 80,291 persen untuk kategori Badan Publik Kementerian dan Lembaga Negara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono kepada Menteri PU, Djoko Kirmanto di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (12/12). Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk peringkat I dan III masing-masing diberikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Selain kategori BP Kementerian dan Lembaga Negara, peng hargaan serupa juga diberikan untuk kategori Badan Publik Provinsi, Badan Publik BUMN dan Partai Politik Nasional. (Teks : rnd)

Diplihnya Pekon Jati Agung di Kabupaten Pringsewu sebegai satu-satunya penerima kegiatan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBK) di Provinsi Lampung disambut gembira oleh masyarakat maupun para pejabat. Pekon Jati Agung menjadi salah satu dari 92 kelurahan.BKM penerima PLPBK yang sudah bersaing dengan lebih dari 6000 kelurahan/ BKM di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, Ivan Kurniawan, memberikan ucapan selamat pada sosialisasi awal PLPBK di kantor balai desa Pekon Jatiagung (11/12), Kabupaten Pringsewu. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain oleh Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pringsewu Nazarudin, Anggota Badan Anggaran Ivan Kurniawan, PPK-Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja PIP-Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Pringsewu, Asisten Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Pringsewu Benny Arby Umran, Suprayogi Camat Ambarawa, Subehi Kepala Pekon Ambarawa, serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan Jatiagung dan masyarakat mewakili lingkungan masing-masing. (Teks : metha)

Tim Futsal Cipta Karya Raih Juara Pertama Pada POR-PU Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-68, Kementerian PU mengadakan kejuaraan Futsal yang diikuti delapan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan dua badan non struktural di lingkungannya. Kejuaraan ber langsung pada 25-28 November 2013 di lapangan Futsal Pro Arena, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada kejuaraan yang menggunakan sistem setengah kom petisi ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berhasil mem buktikan diri menjadi yang terbaik. Pada pertandingan final, meskipun sempat tertinggal 0-2 pada babak pertama, mereka mengkandaskan perlawanan tim Ditjen Sumber Daya Air dengan skor 6-4. Sementara juara tahun lalu, tim Ditjen Penataan Ruang harus puas dengan menempati juara ke-3 pada tahun ini. Penyerahan trophy kepada para tim pemenang diserahkan oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian PU, Puja Semadhi pada Kamis (28/11). (Teks : wisnu/rnd)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Natal 2013 dan Tahun Baru

Dialog Kota Pusaka Yogyakarta

Recommend Documents