BAB 5 PENENTUAN KOMODITI TANAMAN PERKEBUNAN YANG AKAN DIUSAHAKAN

Agribisnis Tanaman Perkebunan

BAB 5 PENENTUAN KOMODITI TANAMAN PERKEBUNAN YANG AKAN DIUSAHAKAN

Penentuan komoditi tanaman perkebunan yang akan diusahakan, merupakan pertimbangan awal dalam merencanakan suatu usaha. Setelah komoditi tanaman ditentukan, maka seluruh proses mengacu pada komoditi tanaman yang akan diusahakan. Ruang lingkup materi meliputi: • Mengidentifikasi kesesuaian persyaratan teknis • Mengidentifikasi kelayakan ekonomis • Mengidentifikasi kelayakan sosial/hukum • Pemilihan tanaman yang akan diusahakan

5.1. Identifikasi Persyaratan

Usaha dari Aspek Teknis Gagasan atau keinginan membuat suatu usaha/proyek perkebunan mungkin timbul setelah melakukan aktivitas seperti: membaca, muhibah, komunikasi dan diskusi, mengikuti dan mengunjungi pameran, pen didikan, searching di internet, pene litian/ riset, dan lain-lain. Dari sekian banyak gagasan mungkin tinggal beberapa bahkan mungkin hanya satu usaha yang akan diteruskan. Ada 3 macam bentuk usaha yang biasa dilakukan , yaitu: a. Pembelian usaha yang sudah ada (business acquisition). Ide mem beli perusahaan" menjadi salah satu alternatif gagasan untuk memiliki usaha baru. Alternatif bentuk ini relatif lebih mudah. b. Pengembangan usaha (develop ing of business). Pengembangan usaha berarti usaha yang akan dibangun merupakan bagian dari entitas usaha yang sudah ada sebelumnya c. Pendirian usaha baru (create new business). Maksud pendirian usa ha baru adalah bahwa usaha yang 160

akan didirikan benar-benar tidak pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang baru ini dapat diartikan "produk" atau "usaha" baru karena sebelumnya belum/tidak dimiliki si penggagas. Dalam mewujudkan gagasan baru tersebut diperlukan langkah (action) nyata dan salah satu langkah awal yang penting adalah kegiatan kajian atau studi. Ada berbagai macam kajian yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut di atas. Mengingat jenis dan lingkup serta keperluan studi dapat berbeda antara satu dengan yang lain, maka pandangan dan cara pendekatannya juga dapat berbeda.

5.1.1. Siklus Pengembangan Usaha Dalam siklus pemgembangan usaha ada tiga tahapan yaitu: 1. Tahap Pra-investasi 2. Tahap investasi dan 3. Tahap Operasional Tahapan diatas secara umum dapat berlaku hampir untuk semua proses perencanaan sampai implementasi Direktorat Pembinaan SMK (2008)


usaha/proyek. Namun, mengingat jenis dan skala industri yang ada bervariasi, maka jenis kegiatan masing-masing proyek dapat be ragam pula. Beberapa kegiatan mungkin berjalan seiring (paralel), namun mungkin juga ada yang bersamaan (tumpang-tindih) dengan kegiatan pada tahap lebih lanjut. Kegiatan pada tahap awal, yaitu pada tahap Pra-investasi lebih banyak dilakukan dalam bentuk penjajagan dan kajian atau studi, sementara tahap selanjutnya yaitu investasi lebih banyak dilakukan untuk melakukan kontak, pem bangunan sarana fisik, dan akhirnya pada tahap ketiga barulah berupa kegiatan awal operasional yang sebenarnya. Kegiatan pada tahap awal, yaitu pada tahap Pra-investasi terdiri dari beberapa kegiatan meliputi: a. Identifikasi peluang investasi, umumnya dilakukan dalam ben tuk studi peluang (Opportunity studies). b. Pemilihan dan kejelasan awal atas proyek (preliminary project selection and definition) umum nya dilakukan dalam bentuk PraStudi Kelayakan (Pre-feasibility Studies). c. Formulasi proyek (project formu lation) umumnya dilakukan da lam bentuk studi kelayakan (feasibility studies). Studi pen dukung (support sudies) atau pun studi fungsional (Functional studies) masih termasuk dalam tahap ini. d. Evaluasi dan keputusan akhir untuk melakukan investasi (final project evaluation and invest ment decision).

Direktorat Pembinaan SMK (2008)

Tahap Investasi dilakukan setelah dari hasil studi peluang dan studi kelayakan diperoleh gambaran yang cukup meyakinkan bahwa investasi dapat dilakukan. Kegiatan tahap ini meliputi: a. Pembuatan rujukan untuk pe rencanaan desain pembangunan fisik (engineering). b. Pembuatan desain fisik. Jika tidak mampu melakukannnya sendiri, maka kiranya perlu mencari dan mengontrak kon sultan perencanaan untuk mem buat desain dan dokumen tender. c. Pembuatan dokumen tender dan persiapan tender d. Penawaran tender, penentuan pemenang tender, negosiasi dan kontrak e. Pengerjaan fisik (konstruksi) disusul oleh pemasangan mesin dan.peralatan pabrik dan kantor f. Recruitment tenaga kerja dan pelatihan g. Pengoperasian awal biasanya masih dalam jaminan pem borong. Pada tahap operasional, agribisnis tanaman perkebunan ini telah diuji coba dan setelah itu memasuki tahap operasional yang sebenar nya. Pada awalnya mungkin belum mampu mencapai kapasitas penuh. Cepat atau lambat agri bisnis mencapai kapasitas penuh ber gantung banyak faktor, seperti faktor teknis (bahan baku dan bahan lain, peralatan/ perlengkapan) maupun faktor sosial-ekonomis (yakni tenaga kerja, mana jemen, dan keuangan) Faktor, finansial sering merupakan faktor kritis pada fase ini karena, pada fase inilah umumnya terasa "berat" dalam hal pembiayaan mengingat modal atau dana yang 161


ditanam telah banyak. dan masih harus dikeluarkan lagi untuk biaya operasional produksi. Beban pem biayaan akan makin terasa berat jika pemasukan uang (cash) sulit misalnya karena hasil produksi tidak dapat segera terjual. Keadaan ini sering menyebabkan beberapa proyek terhambat atau bahkan terbengkalai Mengingat hal tersebut, maka semua aspek dalam fase operasi onal ini harus diperhatikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek hendaknya diperhatikan semua hal teknis; sosial-ekonomis, maupun finansial yang terkait. Hal yang menyangkut teknis opera sional peralatan dan mesin yang digunakan, tenaga kerja yang me nanganinya, masalah administrasi, keamanan; dan sebagainya. Semua analisis ini pada akhirnya akan menyangkut aspek finansial. Oleh karena itu jika ada cacat pada studi pra investasinya, maka analisis tekno-ekonomis yang menyusul juga akan cacat dan sangat be resiko bagi usaha bersangkutan.

5.1.2. Studi Kelayakan Suatu kegiatan agribisnis hanya dapat memberikan keuntungan atau manfaat jika kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai target/tujuan yang ditetapkan. Pencapaian tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan usaha. Artinya, jika diihat dari segi usaha, suatu usaha sebelum dijalankan harus dinilai pantas atau tidak untuk dijalankan. Pantas artinya layak atau akan memberikan keuntungan dan man faat yang maksimal. 162

Tingkat kelayakan dapat diukur dan diketahui maka perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau usaha yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak suatu usaha tersebut dijalankan, dan kegiatan ini merupakan bagian dari pra investasi. Studi kelayakan usaha dalam arti sempit, bahwa pengkajian tentang dapat tidaknya suatu usaha dilaksanakan dengan berhasil de ngan pertimbangan mendapatkan manfaat finansial. Pengertian dalam arti luas adalah pengkajian tentang berhasil tidaknya usaha/proyek investasi diilaksanakan secara mengagungkan (penyerapan tenaga kerja), pemanfaatan akses sumber daya, penghematan devisa, dan peluang usaha. Dari pengertian tersebut, maka studi kelayakan merupakan kegiatan untuk mempelajari secara mendalam, artinya meneliti secara sungguhsungguh data dan informasi yang ada, yang kemudian mengukur, menghitung dan menganalisis hasil pengkajian tersebut dengan meng gunakan metode-metode tertentu. Dan pengkajian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan menggunakan ukuran tertentu, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. ertan mendapatkan manfaat finansial Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finan sial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut, istilah layak juga berarti bahwa suatu usaha juga dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi per usahaan yang menjalankan, tetapi Direktorat Pembinaan SMK (2008)


juga bagi investor, kreditor, pemerin tah dan masyarakat luas.

• •

Dengan demikian dalam suatu studi kelayakan akan menyangkut tiga aspek, yaitu:

• • •

•

•

•

Manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri (sering disebut sebagai manfaat finansial). Artinya apakah usaha tersebut dipandang cukup menguntungkan apabila dibanding kan dengan risiko usaha tersebut. Manfaat ekonomis usaha tersebut bagi Negara tempat usaha itu dilaksanakan (sering disebut sebagai manfaat ekonomi nasional). Hal ini menunjukkan manfaat usaha tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Dalam melakukan studi kelayakan mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Menghindari risiko kerugian Studi kelayakan bertujuan untuk menghindari resiko kerugian keuang an di masa datang yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. b. Memudahkan perencanaan Ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dapat mempermudah dalam melaku kan perencanaan. Perencanaan ter sebut, meliputi: Direktorat Pembinaan SMK (2008)

• •

Berapa jumlah dana yang diper lukan Kapan usaha akan dijalankan Dimana lokasi usaha akan di bangun Siapa yang akan melaksanakan Bagaimana cara melaksanakan nya Berapa besar keuntungan yang akan diperoleh Bagaimana cara mengawasinya jika terjadi penyimpangan

Dengan adanya perencanaan yang baik, maka suatu usaha akan mem punyai jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai pada waktu tertentu. c. Memudahkan kerjaan

pelaksanaan

pe

Berbagai rencana yang sudah disusun akan memudahkan dalam pelaksanaan usaha. Rencana yang sudah disusun akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap usaha, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat tepat sasaran serta sesuai rencana. d. Memudahkan pengawasan Pelaksanaan usaha yang sesuai rencana akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari ren cana yang telah disusun. Di samping itu, pelak sanaan usaha dapat dilakukan se cara sungguh-sungguh, karena ada yang mengawasi. e. Memudahkan pengendalian Adanya pengawasan dalam pelak sanaan pekerjaan dapat terdeteksi 163


terjadinya suatu penyimpangan, se hingga dapat dilakukan pengen dalian atas penyimpangan tersebut.

pinjaman di kucurkan kepada pihak peminjam. c. Pemerintah

Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar pekerjaan tidak melenceng, sehing ga tujuan perusahaan akan tercapai.

Perusahaan yang melakukan studi kelayakan usaha akan memper tanggung jawabkan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat, baik bagi pe rekonomian secara umum maupun bagi masyarakat luas, seperti pe nyediaan lapangan pekerjaan. Pe merintah juga berharap usaha yang akan dijalankan tidak merusak ling kungan sekitarnya, baik terhadap ma nusia dan lingkungan hidup lainnya

a. Investor

d. Masyarakat luas

Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak untuk direali sasikan, pendanaan dapat mulai dicari dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau menanam kan modalnya. Bagi investor, hasil studi kelayakan memiliki arti ter sendiri, karena investor akan mempe lajari laporan tersebut untuk me mastikan keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamat an atas modal yang akan diinvestasi kannya.

Bagi masyarakat luas, adanya usaha akan memberikan manfaat seperti tersedia lapangan kerja, baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Manfaat lain adalah terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan. Dengan adanya usaha akan me mancing munculnya sarana dan prasarana bagi masyarakat.

1. Pihak-pihak Berkepentingan

b. Lembaga keuangan Jika modal perusahaan berasal dari dana pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, maka lembaga lembaga tersebut akan berkepen tingan terhadap hasil studi kelayak an. Bank dan lembaga keuangan lainnya tidak mau memberi kredit atau pinjaman, bila suatu usaha tersebut dikemudian hari mem punyai masalah (kredit macet). Oleh karena itu, untuk usaha-usaha tertentu pihak perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum 164

e. Manajemen Hasil studi kelayakan usaha merupa kan ukuran kinerja bagi pihak mana jemen perusahaan untuk menjalan kan tugasnya. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usa ha. 2. Tahapan Studi Kelayakan Langkah-langkah studi adalah sebagai berikut:

kelayakan

1. Penemuan ide atau perumusan gagasan Direktorat Pembinaan SMK (2008)


Wirausahawan memiliki ide untuk merintis usaha barunya. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidenti fikasi dalam bentuk pemikiran dan kemungkinan-kemungkinan usaha apa saja yang paling memberikan peluang meng untungkan dalam jangka waktu panjang. b. Memformulasikan tujuan Dalam tahap ini adalah merumuskan visi dan misi. Perumusan visi dan misi, sebelumnya diawali perumusan nilai-nilai yang disepakati bersama. Sistim nilai yang telah disepakati dan diyakini bersama akan menuju ke arah lebih baik/ keberhasilan organi sasi/perusahaan. Kemudian nilai nilai tersebut dijadikan inspirasi dalam perumusan visi dan misi organisasi/perusahaan. c. Analisis Merupakan tahap penelitian, yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah usaha tersebut layak di laksanakan atau tidak. Adapun aspek-aspek yang diamati dan dicermati antara lain adalah: • Aspek teknis • Aspek ekonomi • Aspek hukum dan sosial d. Pengambilan Keputusan Merupakan tahap akhir yang me rupakan pembuatan keputusan untuk melaksanakan atau tidak suatu usaha.

5.1.3. Aspek Teknis Aspek-aspek teknis yang harus diperhatikan dan dikaji dalam ke Direktorat Pembinaan SMK (2008)

giatan agribisnis perkebunan antara lain:

5.1.3.1. Lokasi Usaha Lokasi usaha merupakan salah satu faktor terpenting dalam setiap usaha, terutama jika menyangkut usaha di bidang pertanian. Oleh karena itu faktor lokasi harus dipertimbangkan dan dilakukan pengkajian agar dapat ditentukan apakah suatu lokasi yang akan dijadikan tempat usaha tersebut dapat dikatakan layak digunakan. Dalam banyak hal justru faktor ini (terutama jika menyangkut lahan yang luas misalnya untuk perkebun an atau industri) sering kali meng hambat karena menyangkut berbagai aspek permasalahan. Ketersediaan lahan untuk di Jawa dan di kawasan perkotaan relatif lebih sulit di bandingkan di luar Jawa sehingga usaha perkebunan yang membutuhkan lokasi yang relatif luas cenderung dilakukan di luar Jawa. Lokasi merupakan tempat melayani pelanggan. Dengan demikian, maka perlu dicari lokasi yang tepat sebagai tempat usaha, karena akan mem berikan keuntungan sebagai berikut: a. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat lebih memuas kan b. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah dan kualitasnya c. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus d. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu 165


e. Memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang f. Meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat Dalam memilih dan menetukan lokasi perlu dilakukan penilaian dengan tujuan untuk memaksimalkan keun tungan pemilihan lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi berpengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri hampir mendekati 25% dari harga jual produk (bergantung pada produk dan jenis produksi atau jasa yang diberikan). Angka 25% ini mengan dung arti bahwa seperempat pen dapatan total perusahaan di butuh kan untuk menutup biaya pe ngang kutan bahan-bahan baku yang masuk dan barang jadi yang keluar. Biaya lain yang dipengaruhi faktor lokasi di antaranya adalah pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Pilihan lokasi mencakup a. Tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada; b. Menentukan lokasi baru; c. Mempertahankan lokasi seka rang, tetapi menambahkan fasili tas lain di lokasi yang berbeda; atau d. Menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi lain. Memilih lokasi menjadi semakin sulit dengan adanya globalisasi tempat kerja. Globalisasi terjadi karena: a. Perkembangan ekonomi pasar b. Komunikasi internasional yang lebih baik, 166

c. Perjalanan (udara, laut, darat) dan pengangkutan barang yang lebih cepat serta lebih dapat diandalkan, d. Semakin mudahnya arus kas an tar negara, dan e. Perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi. Selain globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi ke putusan pemilihan lokasi di antara nya adalah: a. Tenaga Kerja Masalah ketenagakerjaan men jadi perhatian utama investor karena jika terjadi kesalahan dalam menilai faktor ini, akibatnya akan fatal. Berbagai kasus pindahnya investor asing diduga akibat tidak kondusifnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi ketenaga kerjaan yang perlu dipertimbang kan antara lain (1) moral dan etika kerja, (2) etos kerja, (3) kedisi plinan, (4) loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan, (5) tingkat pendidikan, dan (6) tingkat rata-rata upah di daerah tersebut (UMR). Ke lima faktor tersebut akan menimbul kan perbedaan produktivitas pada tiap-tiap daerah. b. Tingkat suku bunga Tingkat suku bunga turut menentu kan gairah investasi di daerah. Ke beradaan lembaga keuangan di suatu daerah ikut mempengaruhi keadaan perekonomian daerah ter sebut. Daerah yang tidak mempu nyai lembaga keuangan mikro, biasanya investor lokal, akan me ngalami kesulitan dalam mengakses modal pinjaman. Pengusaha mikro dan kecil dengan keterbatasan aset dan pengetahuan yang dimiliki sering Direktorat Pembinaan SMK (2008)


kali kesulitan dalam men dapatkan pinjaman modal usaha dari bank umum, karena persyaratan dan pro sedurnya terlalu sulit. Kecenderung an tingkat suku bunga berpengaruh terhadap investasi nasional. Tingkat suku bunga yang tidak stabil dalam periode tertentu akan berdampak buruk pada iklim investasi nasional. Namun, bagi seorang analis studi kelayakan yang mengambil objek di daerah, kondisi kedaerahanlah yang menjadi perhatian utamanya. Kecuali proyek/ bisnis yang akan dijalankan bersifat Nasional, misalnya jangkau an sasaran pasarnya Nasional, ba han baku dan tenaga kerjanya di pasok dari daerah/ pulau lain. c. Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita antara daerah satu dan daerah yang lain relatif berbeda. Tingkat pendapatan per kapita daerah maju relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah terting gal. Jika lokasi usaha yang akan didirikan di daerah maju, seperti Se marang, pasti UMRnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Amba rawa. Namun, jika usaha/ proyek tersebut berorientasi pada market/ pasar, tentu bisnis tersebut akan mencari lokasi yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi. Kore lasinya ada pada daya beli masya rakat yang cenderung tinggi (konsu mtif). Sebaliknya kegiatan abribisnis berorientasi pada skala usaha yang luas sehingga pemilihan lokasi di daerah-daerah dengan tingkat pen dapatan per kapita relatif rendah. d. Biaya Biaya lokasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang terlihat dan biaya yang tidak terlihat. Biaya yang terlihat adalah biaya-biaya yang Direktorat Pembinaan SMK (2008)

langsung dapat diidentifikasi dan se cara tepat ditentukan jumlahnya. Biaya-biaya ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya utilitas, bahan baku, pajak, dan penyusutan yang dapat diidentifikasi oleh manajemen dan bagian akuntansi. Selain itu, ada biaya-biaya lain, seperti transportasi bahan baku, transportasi bahan jadi, dan sebagainya. Biaya tidak terlihat adalah biayabiaya yang tidak mudah ditentu kan angkanya. Biaya-biaya ini mencakup kualitas pendidikan, fasilitas angkut an umum, sikap masyarakat ter hadap industri dan terhadap pe rusahaan itu sendiri, serta mutu dan sikap karyawan yang akan dipekerja kan. e. Sikap Pemerintah Sikap pemerintah pusat ataupun daerah dapat tercermin dari pe raturan dalam bidang investasi yang terindikasi dari peraturan perizinan, yang meliputi: • Persetujuan/ izin penanaman modal non fasilitas PMDN/PMA (untuk usaha tertentu) • Izin lokasi, pengeringan, men dirikan bangunan (IMB), usaha jasa konstruksi, usaha industri. • Tanda daftar perusahaan. • Tanda daftar gudang. Sikap pemerintah pada saat mem buat keputusan lokasi mungkin tidak bertahan lama. Pemilihan lokasi dan site perlu juga diinventarisasi dan dikaji sebagai per timbangan dalam penentuan tingkat kelayakan di antaranya seperti: • Gambar peta dengan skala ukur an yang tepat dengan keterangan menyangkut; keadaan lingkungan, batas-batasnya dan tetangga yang ada, topografi, garis kontur (contour lines), elevasi/tinggi dari 167


•

•

per mukaan laut, jalan yang ada, sarana sekeliling, bangunan dan rintangan yang ada, dan kondisi bawah tanah) Letak lokasi ditinjau dari segi adminstrasi geografi seperti: Jalan nomor desa, kecamatan, dan seterusnya Harga lahan

Penentuan tata letak/ layout perlu dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas. Dengan pertim bangan di atas, maka akan di peroleh keuntungan sebagai berikut: • Ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan memadai. Artinya suatu ruangan didesain sedemikian rupa, sehingga tidak terkesan sempit. Kemudian layout juga harus memudahkan untuk melakukan pemeliharaan ruang an atau gedung. • Pemakaian ruangan menjadi efi sien. Artinya pemakaian ruang an harus dilakukan secara optimal, jangan sampai ada ruangan yang menganggur atau tidak terpakai karena hal ini akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. • Aliran material menjadi lancar. Artinya jika layout dibuat secara benar, maka produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. • Layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehat an dan keselamatan kerja yang lebih baik, sehingga memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawan. Di samping itu, pe langganpun betah untuk ber transaksi atau berurusan dengan perusahaan.

168

5.1.3.2. Kondisi Lokal Salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan karena sering menjadi penghambat adalah kondisi setempat di antaranya seperti: 1. Iklim Agribisnis tanaman perkebunan, iklim adalah unsur yang tidak dapat dipengaruhi artinya dengan jalan ba gaimanapun tak dapat diubah seke hendak manusia. Karena adanya ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hal iklim, maka pengusaha perkebunan harus dapat mempergunakan sumberdaya lokal sebaik mungkin. Karena iklim sangat berpengaruh pada pemilihan kultur, produktivitas hasil tanaman, dan pelaksanaan panen hasil pertanian/ perkebunan. Hal-hal yang perlu diinventarisasi dan dikaji antara lain: a. Suhu udara (khususnya suhu maksimum, minimum, rata-rata per hari, bulan, tahun dan 10 tahun). Contoh: Persyaratan suhu udara rata-rata 17-21o C, untuk kopi arabika, dan Suhu udara rata rata 21-24o C, untuk robusta. Suhu optimal untuk persayaratan tanaman karet berkisar antara 250C sampai 350C, untuk per kebunan tanaman kelapa sawit komersial dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 24-28o C, sedangkan suhu ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 300320C (maksimum) dan 180-210 (minimum). Suhu lebih rendah dari 100C akan mengakibatkan gugur daun dan mengeringnya bunga.



b. Kelembaban (khususnya ke lembaban maksimum, minimum, rata-rata perhari, bulan, tahun dan 10 tahun). Contoh persyaratan kelembapan udara tanaman kelapa sawit berkisar 80%. Penyinaran mata hari (khususnya penyinaran rata rata setahun, 10 tahun). Contoh untuk kelapa sawit, pan jang penyinaran yang diperlukan 5-12 jam/hari. Untuk fotosintesis tanaman kakao maksimum di peroleh pada saat penerimaan cahaya pada tajuk sebesar 20% dari pencahayaan penuh. c. Curah hujan (khususnya curah hujan bulanan, tahunan, kondisi ekstrim). Contoh untuk tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.500 mm sampai 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan berkisar antara 100 sd. 150 HH/tahun. Namun demikian, jika sering hujan pada pagi hari, produksi akan berkurang. Untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit curah hujannya sekitar 2000 mm per tahun yang merata sepanjang tahun tanpa adanya bulan kering yang nyata. Untuk tanaman kopi curah hujan yang dipersyaratkan 1.500 s/d 2.500 mm/th, bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan) 1-3 bulan. d. Angin (khususnya arah, kekuat an/ kecepatan, durasi, angin perusak). Contoh: angin yang sangat baik untuk kelapa sawit khususnya Direktorat Pembinaan SMK (2008)

mem bantu dalam penyerbukaan berkisar 5-6 km/jam. Pohon tanaman kopi tidak tahan terhadap goncangan angin ken cang, lebih-lebih dimusim ke marau. Karena angin itu mem pertinggi penguapan air pada permukaan tanah perkebunan. Selain mempertinggi penguapan, angin dapat juga mematahkan dan merebahkan pohon pelin dung yang tinggi, sehingga meru sak tanaman di bawahnya. e. Debu dan asap (khususnya arah, frekuensi, keadaan/ kotoran) f. Banjir (khususnya tinggi, waktu/ musim, lama) dan catatan gempa setempat (khususnya frekuensi dan kedahsyatan/skala Richter)

2. Kondisi tanah Tanah adalah lapisan atas bumi yang dapat diolah menurut kepenting annya, karena tanah dipandang sebagai sarana produksi tanaman yang mampu menghasilkan berbagai tanaman. Setiap komoditi tanaman membutuhkan persyaratan tanah untuk hidup secara optimal. Untuk itu kondisi tanah yang ada agar sesuai dengan peruntukan jenis tanaman hal ini tidak dapat dianggap ringan maka perlu dibutuhkan data yang riil seperti: a. Kandungan hara (makro dan mikro). Contoh pada tanaman kopi meng hendaki tanah yang dalam, gem bur dan banyak mengandung humus berarti banyak mengan dung zat-zat makanan yang di butuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. 169


Untuk tanaman karet tanah harus gembur, kedalaman antara 1-2 meter, tidak bercadas. Untuk tanaman kakao dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal persyaratan fisik dan kimia tanah yang berperan terhadap per tumbuhan dan produksi kakao terpenuhi. b. Sifat fisik (khususnya tekstur dan struktur) Contoh pada tanaman kopi umumnya menghendaki tanah lapisan atas (top soil) dalam, gembur, subur, banyak mengan dung humus, dan permeabel, atau dengan kata lain tekstur tanah harus baik. Tanaman karet umumnya lebih mempersyaratkan sifat fisik ta nah dibandingkan dengan sifat kimianya, tekstur tanah remah, porus dan dapat menahan air. Struktur terdiri dari 35% liat dan 30% pasir. Tanaman kakao, tekstur tanah yang baik adalah lempung liat berpasir dengan komposisi 30 40 % fraksi liat, 50% pasir, dan 10 - 20 persen debu. Tanaman kelapa sawit, dapat tumbuh pada jenis tanah Podzo lik, Latosol, Hidromorfik Kelabu, Alluvial atau Regosol. c.

Derajat keasaman (pH) tanah nya (khususnya asam, netral, dan basa). Contoh pada tanaman kopi menghendaki reaksi yang agak asam dengan PH 5,5 - 6,5.

170

Tanaman karet reaksi tanahnya dengan pH 4,5 - pH 6,5. Tanaman kakao dapat tumbuh dengan pH 6 - 7,5; tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4; paling tidak pada kedalaman 1 meter. Hal ini dise babkan terbatasnya ketersedia an hara pada pH tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada pH rendah. Kelapa sawit, nilai pH yang op timum adalah 5,0–5,5. 3. Fasilitas Transportasi Selain itu ada faktor yang secara umum harus dipertimbangkan untuk setiap usaha, yaitu sarana jalan dan transportasi dari dan ke tempat usaha tersebut. Faktor transportasi inilah yang umumnya merupakan kunci keberhasilan atau penyebab kegagalan suatu usaha karena me nyangkut biaya transportasi dan bagi usaha jasa akan menyangkut ke datangan pelanggan. Kondisi trans portasi yang meliputi: a. Jalan darat (kelas jalan, lebar, kondisi dan kekuatan, jaringan jalan dan jarak ke kota) b. Kereta api (jaringan, kekuatan dan kondisi, lokasi/ kondisi fasili tas muat dan bongkar, pergu dangan, peraturan berlaku dan tarif, dan sebagainya) c. Angkutan air (jaringan jalan air, lebar, dalam dan kondisi jaring an, fasilitas muat dan bongkar, pergudangan, kapasitas dan kon disi dermaga, peraturan berlaku dari tarif) d. Angkutan udara (tipe dan panjang lapangan terbang, per gudangan dan ongkos-ongkos) Direktorat Pembinaan SMK (2008)


e.

Angkutan umum penumpang (bus, angkutan kota/ pedesaan, taksi, dan lain-lain)

Banyak usaha pertanian yang gagal hanya karena hasil yang berlimpah tidak dapat diangkut untuk dipasar kan karena jarak yang jauh atau karena kondisi jalan tidak baik. Akibatnya produk yang dihasilkan tidak terjual atau jika laku harganya sangat rendah. Usaha jasa sangat tergantung atas jumlah dan jenis pelanggan. Pelanggan tentu akan enggan datang ke tempat yang jauh, sulit di datangi atau tempat yang "tidak enak". 4. Pasokan Air Karakteristik (kesadahan, sifat koro sif, kandungan gas dan unsur kimia berperan, rata-rata suhu minimum dan maksimal harian, bulanan dan tahunan, tekanan minimum dan maksimum. Sumber dari fasilitas umum (jumlah maksimum, tempat yang mungkin untuk penyam bungan, jenis dan tipe saluran yang ada, tekanan, dan biaya). Pengadaan sendiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau), air tanah (sumur) atau dari hasil reklamasi. Kegiatan terkait antara lain studi sumber air dan cara memperoleh nya, ijin pemompaan, ijin pengguna an sumber air, pembebasan atau ganti rugi penggunaan lahan untuk penyaluran air, usaha pengamanan dan perlakuan seperti pembersihan (kotoran organik, non organik) dan penjernihan, pengurangan bahkan penghilangan bau dan kesadahan, serta sterilisasi jika diperlukan. Direktorat Pembinaan SMK (2008)

5.1.3.3. Proses Produksi Di dunia usaha dikenal beberapa tipe proses produksi. Proses produksi berdasarkan kontinuitasnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu proses produksi terputus-putus (batch process), pro ses produksi terus-menerus (continu ous process), dan gabungan kedua nya. 1. Proses Produksi Terputus-Putus Suatu usaha menggunakan sistem produksi yang tidak kon tinu atau terputus-putus karena beberapa kondisi antara lain: g. Permintaan konsumen bersifat musiman. h. Karakteristik alami alat pro duksi. i. Karakteristik alat produksi yang dipengaruhi iklim. j. Bahan baku tersedia secara musiman. 2. Proses Produksi Terus Menerus Proses ini merupakan kegiatan pro ses produksi yang dilaksanakan suatu usaha yang berjalan secara terus-menerus dengan interval pro duksi yang relatif pendek dan jumlah produksi yang relatif tetap. Pada umumnya, produknya bersifat massal dan sejenis. Usaha yang mengguna kan proses ini biasanya karena be berapa faktor, antara lain: • Jumlah permintaan relatif sama sepanjang tahun. • Bahan baku dan sarana produksi tersedia setiap waktu. Ciri-ciri proses produksi secara kontinyu dapat diketahui dari jenis dan ragam mesin yang digunakan serta susunan penempatan setiap mesin (layout). Di samping itu, biasanya mesin yang digunakan me 171


rupakan satu kesatuan/paket yang tidak ter pisahkan. Proses produksi ini me merlukan dana investasi yang relatif besar, sedangkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk meng operasikan nya relatif sedikit/ kecil karena menggunakan otomatis asi dan komputerisasi. Misal, industri otomotif, industri air mineral, industri portland cement, dan sebagainya. Setiap produk dalam suatu usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dijabarkan adalah; • Ada-tidaknya pasar (konsumen) • Seberapa besar pasar yang ada • Peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis • Perilaku konsumen • Strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada. Untuk mengetahui ada tidaknya pa sar dan seberapa besarnya pasar, serta perilaku konsumen, maka perlu dilakukan riset pasar, dengan cara: • Melakukan survei dengan terjun langsung ke pasar untuk melihat kondisi pasar yang ada. Dalam hal ini untuk mengetahui jumlah pembeli dan pesaing. • Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peranan. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada pesaing secara diam diam. • Menyebarkan kuesioner ke ber bagai calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan ke butuhan konsumen saat ini. Dalam hal ini untuk mengetahui jumlah konsumen, daya beli dan selera. • Menawarkan produk dengan pe masangan iklan, seolah-olah pro duknya sudah ada. Dalam hal ini 172

untuk melihat respon kon sumen, walaupun produknya harus pesan terlebih dahulu. 5.1.3.4. Penyusunan Rencana Kapasitas Konsep dan teknik perencanaan ka pasitas harus diketahui oleh calon pengelola perusahaan. Pertama, pe rusahaan dapat mengelola perminta annya jika ada tingkat kapasitas tertentu. Kedua, hasil peramalan di gunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebutuhan kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi (output) maksimal dari sistem pada periode tertentu. Kapasitas dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan produktif suatu fasilitas. Kapasitas biasanya dinyatakan dalam angka per satuan waktu, misalnya jumlah buah tandan segar (TBS) yang dapat diproduksi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Untuk beberapa perusahaan, pengukuran kapasitas dapat dilakukan secara langsung. Ukuran kapasitas merupa kan jumlah maksimal unit yang dapat diproduksi pada jangka tertentu. Kebanyakan organisasi mengoperasi kan fasilitasnya pada tingkat yang kurang dari kapasitasnya. Mereka melakukan hal tersebut karena sadar bahwa mereka dapat beroperasi se cara lebih efisien, bila sumber daya mereka tidak dimanfaatkan sampai titik batas akhir. Oleh karena itu, mereka beroperasi pada tingkat mungkin 92% kapasitas. Konsep tersebut disebut kapasitas yang efektif atau utilisasi efektif. Kapasitas efektif atau utilisasi efektif = Kapasitas yang diharapkan Kapasitas total Direktorat Pembinaan SMK (2008)


Kapasitas atau pemanfaatan (utili sasi) efektif adalah kapasitas yang dapat diharapkan perusahaan untuk meng hasilkan berbagai produk dengan metode penjadwalan, cara pemelihara an, dan standar mutu tertentu. Pertimbangan lain adalah efisiensi. Efisiensi bergantung pada bagai mana fasilitas digunakan dan dikelola, namun kemungkinan besar sulit untuk mencapai efisiensi sebesar 100%. Biasanya, efisiensi diwujudkan se bagai persentase kapasitas efektif. Efisiensi adalah ukuran output aktual (yang sebenarnya) dihasilkan dengan kapasitas efektif. Kapasitas yang dijadikan patokan (rated capacity) adalah ukuran ka pasitas dengan fasilitas tertentu yang sudah digunakan secara mak simal. Kapasitas yang dijadikan pa tokan tersebut akan selalu kurang atau sama dengan kapasitas riilnya. Rumus yang diguna kan untuk menghitung kapasitas tersebut adalah:

tanian, maupun jasa. Berdasar kan jenis alat, cara proses, dan kualitas bahan baku suatu jenis produk baik industri, pertanian, maupun jasa dikenal beberapa tingkat teknologi, yaitu: 1. Teknologi Maju (advanced techno logy) Teknologi maju sering disebut tekno logi mutakhir di bidang industri manufaktur atau teknologi sangat intensif/supra intensif, di bidang per tanian contohnya dalam pengelola an hidroponik, pemberian nutrisinya diatur sedemikian rupa dengan menggunakan komputer. Mengingat perkembangan sarana produksi yang sangat cepat, teknologi maju bisa menjadi teknologi madya. Misalnya, mesin tik yang tadinya dikatakan teknologi maju menjadi teknologi madya karena digantikan komputer. 2. Teknologi Madya (intermediate technology)

Aspek teknis produksi menekankan pentingnya dimensi waktu kapa sitas. Dari sudut pandang inilah umumnya dapat dibedakan antara perencanaan jangka pendek, mene ngah, dan panjang.

Teknologi madya adalah pengem bangan dari teknologi seder hana dengan muatan teknologi yang intensif seperti dalam persiapan lahan sampai terbentuknya bedeng an melakukan penanaman, pemeli haraan menggunakan serba me kanis/mesin traktor dengan peralat an tambahannya. Pemetikan daun teh menggunakan alat mekanis

5.1.3.5 Teknologi Produksi

3.

Teknologi adalah cara/teknik proses produksi dengan alat produksi serta bahan baku dan penolong untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi, baik hasil industri, per

Tingkatan teknologi ini lebih tinggi dari teknologi tradisional karena sudah menggunakan cara modern. Contoh, pemupukan dengan cara menggunakan alat tugal yang sudah dihitung cara pengeluaran

Rated capacity = kapasitas pemanfaatan x efisiensi


x

Teknologi Sederhana technology)

(simple

173


pupuknya, atau dalam pemberantas an hama penyakit menggunakan alat penyemprot. 4. Teknologi Tradisional Teknologi ini sudah dilaksanakan berabad-abad lalu tanpa terpenga ruh cara-cara modern. Contoh, penggunaan cangkul, garpu dalam pengolahan tanah. Peralatan produksi tiap-tiap jenis produksi akan berbeda-beda karena karakteristik usaha yang berbeda. Demikian pula, pada jenis usaha yang sama, namun pada tingkat teknologi yang berbeda, bisa terjadi perbedaan sebagian atau seluruh alat produksi. Dengan demikian, modal investasi yang diperlukan un tuk alat produksi dan nilai penyusut annya akan berlainan.

5.1.3.6. Manajemen Untuk menyusun studi kelayakan dan mengoperasikan bisnis diperlukan manajemen. Proses pemanfaatan sumber daya yang memiliki organi sasi atau perusahaan tidak akan optimal apabila prinsip-prinsip mana jemen tidak diterapkan secara kon sisten. Pada setiap kegiatan, pe rencanaan, pengorganisasian, pe ngarahan, dan pengendalian harus dijalankan secara berkesinambungan.

Dalam menyusun studi kelayakan diperlukan perencanaan yang me liputi pembentukan tim kerja, pem bagian kerja, pembuatan rencana kerja, penyusunan anggaran, dan penyusunan jadwal (scheduling) a. Pembentukan tim kerja Sebelum kegiatan studi kelayakan dilakukan, langkah awal yang terlebih dahulu dilakukan adalah membentuk tim manajemen yang solid. Untuk menyusun studi kelayakan yang baik, tim biasanya terdiri atas beberapa orang yang ahli di bidangnya masingmasing. Jumlah tim disesuaikan de ngan kebutuhan dan kemampuan anggota yang ada. Idealnya, masing masing aspek dibahas dan dianalisis oleh orang-orang yang ahli. b. Pembagian kerja Tim kerja yang sudah terbentuk terbagi menjadi dua bagian tim, yaitu (1) tim pengarah dan (2) tim pelaksana. Tim pengarah merupa kan pemilik ide (gagasan), bisa dalam bentuk perorangan ataupun kelompok (perusahaan). c. Pembuatan rencana kerja

Aspek manajemen dalam pem bahas an ini dibatasi pada dua kegiatan, yaitu:

Rencana kerja (action plan) dibuat bersama-sama antara tim pengarah dan tim pelaksana untuk mendapat kan sinergi yang tinggi. Rencana kerja meliputi: sistematika studi kelayakan, pengumpulan data, pe ngolahan data, dan penyusunan laporan

1. Manajemen Studi Kelayakan

d. Penyusunan anggaran

Manajemen studi kelayakan yaitu proses manajemen yang di lakukan untuk menyusun studi kelayakan.

Untuk menyelesaikan studi kelayak an diperlukan anggaran dalam jum lah tertentu. Penyusunan anggaran

174



disesuaikan dengan besar kecilnya objek studi kelayakan. e. Penyusunan jadwal Untuk menjamin tercapainya tujuan pembuatan studi kelayak an langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah membuat jad wal. Beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam pem buatan jadwal adalah sebagai be rikut: • Kegiatan yang akan dilaksana kan dengan skala prioritas • Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan • Biaya yang dibutuhkan • Target • Waktu pelaksanaan • Realisasi (kolom pengendalian)

Dalam aspek studi kelayakan, anális jarang membuat manajemen bisnis. Mereka lebih berkonsentrasi pada penyusunan tim studi kelayakan (manajemen studi kelayakan) dan manajemen proyek. Manajemen bisnis disusun setelah studi kalayak an terealisasi sebagai rencana bisnis (business plan). a. Identifikasi SDM •

•

2. Manajemen Bisnis

•

Manajemen bisnis yaitu proses me ngelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang bagi ma syarakat dengan tujuan mem peroleh keuntungan dan memberikan kepuas an. Untuk menyiapkan infra struktur bisnis biasanya ada kegiatan mana jemen proyek dalam hal ini tidak diuraikan.

•

Manajemen bisnis disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional perusahaan di waktu yang akan datang. Penyusunan manajemen bisnis ini hampir sama dengan pembuatan business plan. Akan tetapi, rangkaian studi kelayak an hanya fokus pada análisis organisasi dan sumber daya manusia. Beberapa aspek yang disusun dalam manajemen bisnis ini, antara lain: struktur organisasi,tim manajemen, dan perencanaan personal.


•

Job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Untuk membantu pem buatan job description. Job specification, yaitu menentu kan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan Mendisain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organi sasi yang menggambarkan jen jang manajemen, kedudukan jabatan dan struktur pertanggung jawaban. Job Description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pe kerjaan tertentu. Uraian ini meliputi nama jabatan langsung, dan wewenang. Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur peng gajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis strukturar dan fungsional. Pada umumnya, struktur gaji meliputi gaji tetap, tunjangan hari tua, tunjangan transpor, dll. Untuk jabatan ter tentu, seperti yang berkaitan langsung dengan penjualan, biasanya diterapkan punishment dan reward, yaitu memberikan insentif berupa bonus, fee, dan insentif lain apabila pemegang 175


•

jabatan tersebut berhasil men capai target dan memenuhi Key Performance Indicator (KPI) perusahaan tersebut. Sistem pengembangan karya wan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara ke seluruhan. Bentuk pengembang an dapat bersifat in house training atau diikutsertakan da lam kegiatan pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam diklat dan sertifikasi.

Tugas Aplikasi Konsep 1. Mungkinkah pekerjaan studi ke layakan dilakukan tanpa me lakukan identifikasi peluang in vestasi dan studi kelayakan?. Diskusikan dengan teman anda! 2. Dalam agribisnis perkebunan dihadapkan pilahan komoditi yang akan diusahakan yaitu karet dan kelapa sawit. Diskusi kan mana yang Anda pilih di antara kedua komoditi ter sebut dan jelaskan alasan-alasan anda! 3. Menurut anda struktur bagan organisasi seperti apa yang paling ideal untuk tahapan awal memulai usaha? Berikan alasan nya! 4. Buatlah quisioner untuk studi kelayakan yang mengakaji tentang lokasi usaha dan kondisi lokal! Presentasikan hasil kerja anda didepan kelas, dan buatlah laporan nya

176

5.2.

Kelayakan Ekonomi

Aspek ekonomi dan finansial merupa kan bagian tahapan analisis dalam studi yang perlu diamati dan dicer mati dalam rangka untuk melihat suatu investasi dalam usaha dikata kan layak atau tidak. Dalam banyak hal aspek ekonomis dan finansial rnerupakan tolok ukur utama ke berhasilan atau dominan terutama jika usaha tersebut dijalankan secara komersial, selain itu untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terutama terhadap pertumbuhsn eko nomi masyarakat secara keseluruh an, seperti pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang tertampung, baik yang bekerja di tempat usaha maupun masyarakat yang di luar, dan peningkatan pen dapatan masya rakat. Analisis finansial dan ekonomi hendaknya mencakup semua beban biaya, baik biaya investasi maupun total biaya produksi yang diper badingkan dengan perkiraan hasil revenue yang akan diperoleh. Berdasarkan nisbah biaya dan pe nerimaan tersebut, selanjutnya di analisa berapa lama modal in vestasi akan kembali dan berapa besar nilai usaha yang akan di peroleh pada akhir masa usaha. Analisis finansial tersebut hendak nya digambarkan berdasarkan me tode diskonto (discounting methode) dan analisis sensitivitas untuk melihat apakah usaha tersebut layak dan relatif lebih menguntungkan dibandingkan jika modal disimpan dalam bentuk deposito atau surat berharga lainnya (saham di bursa saham). Akhirnya, analisis finansial hendaknya juga memberikan gam Direktorat Pembinaan SMK (2008)


baran dampak dan kontribusi usaha bersangkutan secara langsung atau pun tidak langsung terhadap per ekonomian regional dan nasional.

5.2.1. Jenis-jenis Biaya

•

Biaya meratakan, menutup atau menggali lahan untuk pekerjaan sipil, atau pun membuat petak, rorak, guludan, bedengan, saluran air, dan sejenisnya untuk peker jaan pertanian.

c. Biaya bangunan dan pekerjaan Semua kegiatan yang dilakukan un tuk mendukung operasional per usahaan pada hakikatnya tidak bisa lepas dari biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan ini dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

Dana yang dikeluarkan untuk men dapatkan aktiva tetap yang akan digunakan perusahaan untuk men jalankan aktivitas bisnisnya. Contoh nya:

Biaya bangunan dan pekerjaan sipil terdiri dari: • Biaya komunikasi, konsultasi dan pembuatan perencanaan gambar bangunan atau pun dokumen tender • Biaya tender, penentuan peme nang, kontrak dengan pe menang tender (pemborong) • Biaya pembangunan gedung dan bangunan non gedung, seperti taman, jalan di dalam, reservoir air, bangunan pengendali limbah, saluran air, dan sebagainya.

a. Biaya pembelian lahan

d. Biaya tetap kerjasama

Jika lahan harus dibeli, maka biaya pembelian lahan termasuk modal tetap. Biaya pembelian lahan terdiri dari: • Biaya pembebasan dan pem belian lahan • Pajak yang harus dibayar se hubungan dengan pembelian tersebut • Biaya pengukuran • Biaya urusan hukum • Biaya lain yang terkait

Dalam persiapan dan pembangunan usaha sering diperlukan kerjasama dengan perusahaan atau instansi lain. Biaya untuk itu tergolong sebagai biaya kerjasama.

1. Biaya Modal Investasi Tetap

b. Biaya penyiapan lahan Biaya penyiapan lahan terdiri dari: • Biaya pembukaan lahan jika lahan ternyata belum terbuka (masih banyak pohon, dan semak). • Biaya pengukuran ulang yang rinci, pemberian tanda-tanda dan lain-lain untuk pekerjaan sipil atau pun pekerjaan terkait dengan tanaman Direktorat Pembinaan SMK (2008)

e. Biaya pabrik dan peralatan Biaya untuk pembuatan disain pabrik dan pembangunannya, termasuk penyiapan daftar, pemesanan dan pemasangan mesin. Peralatan pabrik merupakan biaya pabrik dan peralat an, termasuk peralatan untuk perawatan rutin dan perlatan pe nunjang yang diperlukan. f. Biaya kantor dan perlengkapan Biaya untuk kantor dan perleng kapannya seperti meja kursi, lemari, mesin tulis, komputer, perlengkapan komunikasi (telepon, fax, radio), dan 177


lain-lain tetap.

ternasuk

biaya

investasi

g. Biaya mobilitas Untuk menunjang kelancaran bisnis diperlukan sarana transportasi, teruta ma untuk barang dan mungkin juga untuk staf. Biaya untuk itu termasuk biaya mobilitas. 2. Modal Investasi Pra produksi/ Biaya Start-up Biaya ini digunakan untuk: a. Biaya persiapan dan studi prainvestasi b. Biaya persiapan awal dan biaya untuk kajian atau penyelidikan awal, baik melalui studi umum atau pun studi awal yang agak intensif tergolong sebagai salah satu biaya modal pra-produksi. c. Biaya manajemen implementasi Usaha d. Perencanaan tender yang rinci e. Penyeliaan dan koordinasi pe kerjaan sipil f. Biaya pemasangan mesin dau uji olah awal (Test Run) g. Recruitment dan pelatihan staf/ karyawan h. Persiapan pemasokan pertama i. Persiapan pemasaran pertama j. Mengadakan poneksi k. Biaya berkaitan pencairan modal Dalam praktik sering juga para pe ngusaha, terutama pengusaha go longan ekonomi lemah tidak mampu menjalankan usahanya karena tidak mempunyai modal operasi atau modal kerja. Oleh karena itu selain modal investasi diperlukan juga modal kerja atau modal operasi. Besar modal operasi tentu saja ber gantung pada jenis dan besar usaha 178

yang ditangani serta laju atau cepat tidaknya usaha menghasilkan uang. 3. Biaya Operasi Total biaya produksi dihitung berda sarkan kapasitas normal yang nyata dicapai dalam kondisi normal dengan mempertimbangkan kapasitas ter pasang dan kondisi normal pabrik seperti hari dan jam kerja, hari-hari libur dan perawatan, pergantian alat, pola pergantian kerja (shift), dan lain lain. Berikut adalah komponen penting untuk perhitungan biaya produksi: Biaya pabrik ( bahan baku, pekerja, overhead pabrik), Overhead admi nistrasi, penjualan dan distribusi, ope rasional, finansial, penyusutan, biaya total Biaya operasi atau biaya produksi dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu : a. Biaya tetap yang tidak bergantung pada besar kecilnya produksi seperti gaji dan upah tetap, pemeliharaan (gedung, peralatan dan mesin, kendaraan perusaha an), penyusutan (gedung, pe ralatan, kendaraan), asuransi, promosi, bunga modal investasi, dan biaya umum (keamanan, hadiah lebaran, dan lain-lain). Biaya pemeliharaan, penyusut an, promosi, asuransi, dan bunga modal dapat diperhitungkan de ngan persentase, misal pe nyusutan gedung di perhitungkan 5% jika umur ekonomis gedung diperkirakan 20 tahun, penyusut an mesin di perhitungkan 20% jika umur ekonomis mesin di perkirakan 5 tahun, dan seterus nya.



b. Biaya tidak tetap yang besarnya bergantung dari volume kegiatan, antara lain meliputi tenaga kerja (borongan), bahan baku, bahan penolong, kemasan, listrik, trans portasi, biaya distribusi, bonus dan yang sejenis, dan sebagai nya. Dalam praktek mungkin juga be sar biaya yang dikeluarkan akan melebihi yang diperkirakan se mula. Beberapa biaya tidak ter duga mungkin saja terjadi pada saat pelaksanaannya kelak. Se lain itu para pengusaha juga harus memperhitungkan masalah "time lag" antara saat memulai kegiatan usaha dengan datang nya dana pinjaman, atau antara kesiapan teknis finansial ber produksi dengan masalah ad ministrasi perijinan menjual ba rang atau penggunaan merek bagi barang yang telah siap dijual ke pasar. Usaha harus segera dilaksanakan jika "Surat Perintah Kerja" (SPK) telah keluar. Ke terlambatan penyediaan biaya (uang) untuk melaksanakan usaha bukan hanya akan mem perlambat penyelesaian usaha, tetapi juga akan rugi dari segi waktu dan bunga modal. Ke rugian serupa juga akan dialami jika misalnya suatu pabrik telah siap berproduksi, tetapi ijin peng gunaan merek atau ijin menjual barangnya terhambat. Biaya promosi sangat bervariasi dan sering bergantung pada sifat produk yang dijual dan kondisi persaingan yang ada. Untuk produk yang baru, mungkin diperlukan biaya cukup be sar untuk mengenalkannya kepada masyarakat agar dapat diterima. Pro mosi kurang perlu dilakukan jika produk cukup dikenal dan diper Direktorat Pembinaan SMK (2008)

kirakan untuk masa kini dan men datang prospeknya tetap cerah serta diperkirakan juga masih dapat ber saing dengan barang sejenis atau barang penggantinya (substitusi) dari perusahaan lain. Promosi adalah penting, bahkan untuk beberapa produk yang tergolong kebutuhan sekunder, sering menentukan kelang sungan hidup perusahaan yang bersangkutan.

5.2.2. Modal dan Kredit Dalam membicarakan peranan mo dal dalam pertanian/perkebunan orang selalu sampai pada soal kredit, sehingga pengertian modal dan kredit dapat dikacaukan. Dari uraian tersebut di atas dapat dibedakan dengan jelas kedua pengertian ini. Modal merupakan salah satu fak tor produksi dalam pertanian/ perkebunan disamping tanah, te naga kerja dan pengusaha. Se dangkan kredit, suatu alat untuk membantu penciptaan modal. Me mang ada pengusaha/petani yang dapat memenuhi semua keperluan modalnya dari kekayaan yang di milikinya. Bahkan pengusaha/ pe tani kaya dapat meminjamkan modal kepada petani lain yang memerlukan. Tetapi secara eko nomi dapatlah dikatakan bahwa modal pertanian/perkebunan dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Dan modal yang berasal dari luar usaha ini biasanya merupakan kredit. Dalam arti aslinya kredit adalah suatu transaksi antara dua fihak di mana yang pertama disebut kre ditor (menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa atau 179


uang) dengan janji bahwa fihak kedua (debitor) akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Karena kredit merupakan alat untuk menciptakan modal maka jenis dan macam kredit dapat dibagi sesuai dengan jenis dan macam modal yang diperoleh dari kredit tersebut.

•

Sektor yang akan menghemat devisa (berupa produk substitusi impor) atau menaikan devisa, yakni menghasilkan produk eks por atau sektor yang dapat mem perluas kesempatan kerja.

Strategi pengembangan usaha yang berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi, antara lain: 1. Ekstensifikasi Usaha

Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembeli an barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu yang tidak habis dalam suatu proses produksi. misalnya tanah, ternak, mesin mesin dan lain-lain. Kredit yang tidak untuk investasi disebut kredit modal kerja, misalnya untuk mem beli pupuk, bibit, pestisida atau un tuk membayar upah tenaga kerja. Penggunaan modal sendiri dan kre dit perbankan untuk mengembang kan usaha mempunyai tujuan be ragam, namun secara umum adalah untuk mendapatkan laba atau profit oriented. Studi analisis perlu menge tahui bahwa melalui analisis ber bagai aspek dalam studi akan dapat diketahui bahwa dana yang ditanam kan akan tersalurkan ke berbagai sektor, antara lain: • Sektor usaha yang paling meng untungkan bagi investor untuk mendapatkan pengembalian/ balikan investasi yang memadai. • Sektor yang hasil produksinya atau keluarannya (output) di perlukan oleh masyarakat se hingga disatu sisi keluaran ter sebut mempunyai permintaan efektif yang memadai, di sisi lain masyarakat memperoleh ke mudahan dalam mendapatkan komoditi yang diperlukan. 180

Merupakan perluasan usaha dengan cara menambah ukuran atau luas usaha dan tetap memerhatikan bahwa per hitungan usahanya masih cukup layak baik dalam segi pe masarannya, tersedianya bahan baku/sarana produksi, kemudah an tenaga kerja, tersedianya alat produksi, maupun apakah usaha tersebut masih memberikan laba yang cukup besar atau me madai. Strategi ini biasanya dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: • Mengoptimalkan penggunaan alat produksi sesuai dengan kapasitas terpasang. • Menambah jumlah alat produksi untuk meningkatkan kapasitas atau jumlah produksi. • Membeli usaha lain yang se jenis 2. Intensifikasi Usaha Merupakan upaya untuk meningkat kan kualitas dan atau kuantitas produksi tanpa adanya penambahan luas atau ukuran usaha. Strtitegi ini dilakukan dengan salah satu atau beberapa cara berikut: • Memperbaiki kualitas prosedur proses produksi atau operasinya, misalnya memperbaiki jangka waktu proses, penyimpanan ma Direktorat Pembinaan SMK (2008)


•

•

•

•

•

terial, penyesuaian temperatur, dan sebagainya. Mengganti kualitas sebagian atau seluruh alat produksi/ mesin sehingga lebih efisien dan lebih produktif dan meningkatkan kuali tas produk. Menggunakan bahan baku indus tri atau sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pakan) yang lebih berkualitas sehinga kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan lebih meningkat. Memperbaiki sistem pengelola an dan administrasi usaha agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan memberikan pelatihan memadai. Meningkatkan sistem kerja sama dengan usaha sejenis lainnya dalam pola kemitraan usaha, dan lain-lain.

3. Diversifikasi usaha Merupakan strategi untuk mening katkan laba sambil memperkecil risiko kerugian akibat adanya fluk tuasi harga (terutama di sektor pertanian) dengan cara memper banyak jenis usaha. Diversifikasi usaha ini bisa bersifat (1) Vertikal, yakni pengembangan usaha disisi hulu dan atau hilir usaha induk. Misalnya, usaha induknya adalah pabrik tepung coklat. Jadi, usaha hulunya adalah perkebunan kakao (sebagai bahan baku tepung coklat) dan usaha hilirnya adalah industri permen coklat (yang meng gunakan bahan tepung coklat), dan sebagainya; (2) Horizontal, yakni pengembangan usaha lain yang tidak terkait dengan usaha induknya, misalnya usaha induk berupa minyak kalapa sawit dan usaha lain yang akan Direktorat Pembinaan SMK (2008)

dikembangkan adalah transportasi angkut an umum atau perdagangan hasil perkebunan lainnya. 4. Replacement (Penggantian) Merupakan strategi peremajaan usa ha yang terkait dengan semakin rendahnya produktivitas alat produk si/ mesin karena pemakaian yang sudah terlalu lama. Dengan demi kian, mesin perlu diganti dengan mesin yang lebih baru yang mampu menghasilkan produk dengan kuali tas dan kuantitas yang lebih besar. Semua strategi yang digunakan un tuk pengembangan usaha dipastikan memerlukan dana baik berupa inves tasi untuk membeli harta tetap (tanah, bangunan, kendaraan, me sin, peralatan produksi, dan sebagai nya), maupun modal operasional/ kerja untuk pengadaan bahan baku, bahan penolong, sarana produksi pertanian/ perkebunan, upah, dan biaya operasional lain. Berapa jumlah dana yang diperlukan untuk investasi, modal operasional/ kerja, dan start-up? Bagaimana memastikan bahwa dana tersebut efisien dan mampu memberikan manfaat bagi investor? Semuanya akan dikaji dengan piranti analisis aspek keuangan.

5.2.3. Kebutuhan Investasi Ketika mengadakan proses analisis keuangan pengembangan usaha, tahap pertama yang dilakukan ada lah menentukan kebutuhan investasi untuk pengadaan harta tetap dan kebutuhan modal kerja untuk opera sional usaha atau sering disebut eksploitasi. 181


Pada setiap sektor usaha pasti di perlukan investasi awal berupa harta tetap perusahaan, tapi tentu dengan jenis yang mungkin berbeda atau bisa juga sama. Secara umum investasi ini antara lain digunakan untuk tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi, kendaraan trans portasi, peralatan kantor serta jasa lainnya (penyediaan energi listrik, air, jalan, irigasi atau sewa alat berat dalam waktu lebih dari satu tahun, dan sebagainya.) Besarnya kebutuhan investasi ter sebut bergantung pada volume atau skala usaha yang akan dikembang kan. Misalnya, dalam sektor per kebunan.mengusahakan penanam an kelapa sawit minimal 10.000 ha atau lebih. Karena dikaitkan dengan kapasitas pabrik pengolah Crude Palm Oil (CPO)

•

•

•

•

Setelah menentukan skala usaha, lain yang memengaruhi jumlah in ves tasi antara lain sebagai berikut: • Luas dan harga tanah yang akan dibeli atau diadakan. • Biaya pematangan tanah (pe ngurukan, pengolahan, akta jual beli, sertifikasi tanah, pembuatan batas tanah, dan sebagainya). • Jumlah dan luas bangunan, ter masuk desain dan jenis konstruk si. • Jumlah unit dan jenis mesin ser ta peralatan produksi ter masuk merek. • Jumlah unit dan jenis mesin dan peralatan kantor termasuk me belair, lemari arsip, komputer dan printer mesin ketik, dan se bagainya • Jumlah unit dan jenis kendaraan bermotor. • Jumlah unit dan jenis alat berat yang disewa lebih dari setahun. 182

Pada sektor perkebunan tahunan dikenal investasi yang dikeluar kan untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) mulai dari pembibitan, penanaman, dan pe meliharaan baik yang mengguna kan tenaga kerja maupun sarana produksi. Pada sektor industri dan perke bunan yang memerlukan masa pembangunan cukup lama di kenal istilah Interest During Construction (IDC), yakni bunga kredit selama masa pembangun an tidak dibayarkan oleh perusa haan, tetapi dimasukkan dalam pokok pinjaman berupa kredit investasi. Jumlah unit dan jenis pembuatan jalan, instalasi listrik, instalasi air bersih dan pembuangan air kotor, instalasi pemadam kebakaran, dan sebagainya dapat ditentukan. Investasi untuk perizinan pem bangunan pabrik, penggunaan lahan pertanian, pendirian usaha (akta notaris), dan sebagainya.

Jumlah investasi dana dan jumlah penyusutan merupakan komponen yang digunakan dalam analisis ke uangan selanjutnya.

5.2.4. Modal Kerja Selain investasi untuk harta tetap, dana yang tersedia juga dapat digunakan untuk Modal Kerja bagi keperluan biaya operasional atau biaya eksploitasi usaha seperti yang sudah dijelaskan di atas. Penentuan jumlah kebutuhan modal kerja dalam suatu pengembangan usaha dapat dilakukan dengan: • Menentukan kegiatan-kegiatan kerja atau proses produksi, yang dimulai dari pengadaan bahan baku, bahan penolong, atau Direktorat Pembinaan SMK (2008)


•

•

•

•

• •

sarana produksi lain, pengolahan hingga terciptanya barang jadi, dan penjualan barang dagangan. Menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung dalam setiap proses kegiatan. Memastikan satuan harga beli setiap bahan baku, bahan penolong, serta upah kerja langsung. Menentukan besarnya biaya operasional tak langsung untuk setiap periode tertentu, biasanya dalam satuan bulan. Menentukan lama periode per putaran uang tunai/kas mulai dari pengadaan bahan, pemrosesan barang dagangan hingga terjual menjadi uang tunai kembali. Menentukan besarnya cadangan uang kas minimum. Menghitung besarnya kebutuhan modal kerja minimum, dengan formula: Modal Kerja = Periode perputaran x Biaya pengadaan setiap periode

informasi mengenai sisa uang tunai (kas) pada akhir periode. Calon inv estor juga dapat melihat kapan dia harus menambah setoran kepada perusahaan untuk membayar ke wajiban baik berupa pokok dan bu nga pinjaman maupun utang-utang kepada pemasok. Mengingat sedemi kian pentingnya alat ini, estimator atau perencana keuangan perusa haan juga analis kredit harus jeli dan teliti dalam memperkirakan semua penerimaan dan pengeluaran usaha. Rencana penjualan produk yang tertuang dalam aspek pemasaran, investasi barang modal serta produk si yang direncanakan dalam aspek produksi serta semua rekayasa yang terkait dengan adanya pemulihan dampak sosial ekonomi dan ling kungan akan terangkum dalam bentuk nilai uang pada usaha arus kas. Bahkan, dalam arus kas juga dapat ditambahkan rincian rencana pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman.

5.2.5. Proyeksi Arus Kas

Untuk menyusun proyeksi arus kas, hal-hal yang perlu diperhatikan serta tahapannya adalah:

Proyeksi arus kas merupakan salah satu perangkat penting dalam kajian studi khususnya aspek keuangan. Dengan proyeksi arus kas ini, calon investor termasuk bank kreditor akan dapat melihat sejauh mana kemam puan perusahaan dalam segi keuang an. Selain itu, sebagian besar alat analisis keuangan berpedoman pada arus kas ini karena arus kas ini menyajikan anggaran keuangan pe rusahaan untuk semua penerimaan dan pengeluaran pada masa depan. Dengan arus kas ini calon investor akan dapat melihat kemampuan usaha menciptakan surplus atau defisit keuangan serta memberikan

1. Membuat asumsi dasar yang sesuai dengan aspek pasar dan aspek teknik produksi, antara lain rencana besarnya volume penjual an baik dalam unit maupun harga unit. Kemungkinan adanya kenaik an harga unit, peningkatan biaya produksi, jumlah persediaan ba rang, dan sebagainya. Contoh penyusunan beberapa asumsi kenaikan harga, biaya, dan tingkat bunga yang berlaku. 2. Memastikan bahwa semua ba rang modal dan sarana produksi bisa diperoleh baik dalam jenis, harga, kuantitas maupun kualitas nya, termasuk waktu untuk


183


3. 4.

5.

6.

7.

8.

pengadaannya sesuai dengan rencana. Membuat daftar pengadaan ba rang modal (investasi berupa harta tetap). Menyusun rencana kebutuhan modal kerja dalam periode ter tentu (hari, minggu, bulan, tahun) sesuai dengan jenis usaha dan rencana pembelanjaan sarana produksi dan eksploitasi. Menetapkan struktur dan sumber dana untuk membiayai usaha yang terdiri atas modal sendiri dan kredit bank atau lainnya. Menyusun format usaha arus kas untuk periode bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan ber gantung pada kebutuhan. Mengisikan angka-angka sesuai kebutuhan masing-masing pos yang ada dalam format usaha arus kas. Memerhatikan sistem cek silang hasil untuk memastikan kebenar an perhitungan usaha arus kas.

Untuk mengetahui bahwa penyu sunan arus kas sudah benar, ciri cirinya adalah: a. Angka-angka pada setiap pos/ akun baik penerimaan maupun pengeluaran pada setiap periode sudah sesuai dengan rincian. b. Kas akhir dari periode sekarang harus sama dengan Kas Awal pada periode berikutnya. c. Kas akhir pada periode terakhir harus sama dengan nilai Kas akhir pada kolom jumlah. d. Nilai kas awal pada kolom jumlah harus sama dengan kas awal pada awal periode. e. Pada usaha arus kas tidak di perhitungkan penyusutan atas barang modal atau harta tetap karena penyusutan merupakan biaya tetap, bukan pengeluaran uang tunai secara riil. Penyusut 184

an hanya diperhitungkan pada usaha laba/rugi. Penyusunan usaha arus kas untuk usaha kecil cukup mudah dan sederhana, sedangkan untuk peru sahaan dengan skala menengah atau besar, karena rentang kegiat annya sangat luas dan kompleks, penyusunan usaha arus kas harus menggunakan alat bantu yang lebih banyak. Penyusunan proyeksi laba rugi akan lebih mudah jika dibanding kan dengan penyusunan proyeksi arus kas, karena sebagian pos proyeksi arus kas memang di adakan. Pos-pos tersebut adalah investasi, kas akhir, kas awal, dan angsuran pokok kredit, sementara pos penyusutan harta tetap atau barang modal akan menambah pos pengeluaran/biaya. Dengan adanya usaha arus kas, penilaian aspek keuangan suatu rencana usaha dapat dilaksana kan.

5.2.6. Hasil Usaha dan Keuntung an Hasil usaha atau revenue dari usaha meliputi semua yang dapat "dijual" dari usaha tersebut. Dalam hal ini, selain produk atau jasa utama, juga semua hasil samping dari usaha usaha yang "laku" atau yang mung kin akan dapat memberikan tambah an penerimaan perlu dihargai dan diperhitungkan. Pengertian revenue sering juga disebut sales pada usaha (bisnis) yang bersifat pe layanan jasa. Untuk itu diperlukan pengetahuan fraksinasi/pembagian masing masing produk tersebut. Direktorat Pembinaan SMK (2008)


Perhitungan hasil usaha akan makin tepat jika dapat diketahui secara lebih rinci dan akurat masing-masing produk yang dihasil kan termasuk porsinya masingmasing. Jika usaha menyangkut suatu proses industri, maka pe ngetahuan teknis tentang tek nologi proses dan hasil prosesnya haruslah dikuasai benar. Selain itu harus pula diketahui dengan tepat harga yang re presentatif untuk masing-masing produk yang dihasil kan tersebut. Kapasitas produksi atau jika pada bisnis jasa disebut volume pen jualan dan harga satuannya adalah penting dan paling menentukan besar keuntungan atau kerugian yang akan dialami. Perubahan sedikit saja pada harga satuan akan memberikan dampak yang besar pada jumlah hasil usaha yang diperoleh karena penggandaan nya, yaitu kapasitas produksi atau volume penjualan umumnya berupa angka yang besar.

pada suatu usaha tentulah meng harapkan keuntungan atau laba. Hanya dengan cara menghitung BEP yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnisnya. Keuntungan yang akan diperoleh merupakan motivasi penting yang mendorong seseorang atau suatu perusahaan mau menanamkan modal pada suatu bisnis. Berbagai pertanyaan berikut berkisar pada aspek keuntungan dan jawabannya dapat menjadi pertimbangan keputusan apakah rencana usaha akan diteruskan ataukah tidak. • Berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya? • Berapa lama keuntungan ter sebut dapat diterima? • Berapa laju keuntungannya? • Mana yang lebih menguntungkan dibandingkan jika uangnya di depositokan saja di bank? • Berapa besar resikonya?

Penerimaan akan makin besar jika volume penjualan makin besar pula. Ini berarti kapasitas produksi harus ditingkatkan pula. Namun, setiap peningkatan produksi tentu akan meningkatkan biaya. Suatu per usahaan sering dihadapkan pada masalah apakah kapasitas produksi harus ditingkatkan ataukah harus melakukan diversifikasi produk untuk dapat memperoleh yang terbaik. Jawaban untuk itu tidaklah mudah. Salah satu cara untuk melihat keuntungan ditinjau dari segi peningkatan produksi dan konsekuensi biaya dapat melalui Break Even Point (BEP).

Berbagai pertimbangan tersebut tentulah dipikirkan oleh investor sebelum suatu keputusan ditetap kan. Suatu perusahaan atau pe merintah yang menanamkan modal dalam suatu usaha lebih senang jika keuntungan dapat segera dinikmati. Keuntungan yang lebih besar untuk jangka waktu yang pendek tentulah lebih diharapkan lagi. Jika keuntungan perbulan atau pertahun sama apalagi lebih kecil daripada tingkat bunga deposito, jelas usaha tersebut kurang me narik. Mengapa harus bersusah payah menjalankan usaha jika keuntungannya sama apalagi lebih kecil dari pada bunga deposito yang dapat diperoleh dengan "ongkangongkang kaki"?

Suatu perusahaan, atau siapapun yang akan menanamkan modalnya

Keuntungan yang diperoleh dari usaha haruslah lebih besar dari


185


pada bunga bank atau laju inflasi. Keuntungan dari usaha juga harus lebih besar dari pada bunga atau insentip pembelian surat berharga lain seperti sertifikat bank atau obligasi. Jika tidak, tentulah orang lebih senang membeli surat ber harga. Mungkin saja dari segi uang kontan (cash) yang diperoleh sama atau lebih kecil dari pada bunga bank atau keuntungan dari pemilikan surat berharga, namun dari kekayaan (aset) berupa, peralatan, tanah atau bangunan akan diperoleh nilai yang lebih besar dari pada uang kontan tersebut. Keuntungan kecil dari usaha mungkin terkompensasi dari harga tanah yang berlipat ganda setelah usaha selesai. Dalam hal ini usaha tersebut dianggap layak karena secara keseluruhan pada akhirnya memberikan keuntungan yang besar. Pada awal usaha, mungkin saja belum diperoleh keuntungan. Na mun, keuntungan mungkin saja baru dinikmati sesudah beberapa tahun kemudian. Umumnya besar keuntung an juga bergantung pada besar modal yang ditanami. Makin hesar modal yang ditanamkan, makin besar pula kemungkinan keuntungan yang diharapkan. Walaupun demi kian belum tentu hal itu benar. Oleh karena itu penting diperhitungkan secara terperinci dan teliti semua yang mempengaruhi besar dan laju keuntungan yang akan diperoleh. Dalam agribisnis terutama untuk tanaman perkebunan umumnya di perlukan modal yang cukup besar dan modal tersebut akan kembali setelah jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu masa usaha umumnya juga harus lebih panjang agar keuntungan yang diperoleh 186

sepadan dengan besar modal, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Dalam suatu studi harus dapat digambarkan berapa besar laba yang akan diperoleh setiap tahunnya. Pada tahun-tahun pertama usaha mungkin belum memberikan laba, karena belum berada pada kapasitas penuh atau memang masih pada fase investasi. Namun setelah itu usaha akan menghasilkan dan mem berikan keuntungan. Keuntungan dapat dinyatakan dan diperhitungkan dengan beberapa cara, yaitu : • Keuntungan sebelum dikurangi pajak dan penyusutan. • Keuntungan bersih tanpa peng gunaan discount factor. • Keuntungan bersih dengan dis count factor. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh berdasarkan perhitungan selisih nilai yang diterima dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dapat dinyatakan sebelum dikurangi pajak dan "lain-lain" maupun keuntungan bersih sesudah dipotong pajak dan "lain-lain". Untuk dapat menghitung secara tepat, maka data yang digunakan harus lengkap dan tepat pula. Usahakan agar semua barang dan jasa yang menghasilkan "revenue" dimasukkan dalam perhi tungan. Demikian juga semua biaya untuk pengadaan bahan, barang dan jasa yang digunakan, upah, dan lainlain, biaya dihitung secermat dan selengkap, mungkin. Hanya dengan cara demikian akan diperoleh hasil perhitungan yang relevan dan reliable. Untuk dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh harus diketahui besar biaya dan besar penerimaan (revenue). Direktorat Pembinaan SMK (2008)


Keuntungan yang diterima adalah selisih penerimaan dikurangi biaya.

Total keuntungan = Total penerimaan - Total biaya Total keuntungan Laju keuntungan =

x 100 % Total biaya

Contoh : Jika total biaya yang dikeluarkan Rp 20 000 000/tahun Total penerimaan Rp 24 000 000/tahun maka : Laju Rp 24 000 000 - Rp 20 000 000 Keuntu = x 100% ngan Rp 20 000 000 = 20% per tahun.

Jika laju inflasi atau besar bunga di bank sekitar 15 %, maka usaha boleh diteruskan. Sebaliknya jika laju inflasi atau bunga di bank sekitar 20% atau lebih, maka usaha dianggap tidak layak. Jika bunga bank sekitar 18 - 19% mungkin masih ada orang yang tertarik terhadap usaha tersebut, dengan harapan memperoleh keuntungan lain bersifat nonfinasial, yang mungkin secara tidak langsung kelak memberikan keuntungan finan sial juga.

5.2.7. Nisbah Biaya dan Peneri maan Nisbah antara biaya yang di keluar kan dan penerimaan (re venue) hasil usaha yang diperoleh dikenal se bagai nisbah "penerimaan dan biaya" (P/B) atau R/C (revenue-cost ratio). Nisbah ini digunakan untuk menggambarkan satu siklus produk si tertentu, misalnya sekali panen yang mungkin hanya tiga bulan, Direktorat Pembinaan SMK (2008)

atau untuk satu umur usaha yang mungkin sekitar 10 tahun atau lebih. Nisbah penerimaan terhadap biaya yang dikeluarkan harus lebih besar dari pada 1,0, karena jika sama berarti tidak ada keuntungan finan sial dan jika lebih kecil berarti usaha merugi. Makin besar nilai nisbahnya, maka makin besar pula keuntungan yang akan diperoleh. Walaupun demikian nisbah manfaat dan biaya ini tidak dapat menggam barkan besarnya nominal manfaat yang diperoleh. Itulah sebabnya mengapa suatu komoditi yang mem punyai nilai R/C atau P/B lebih tinggi belum tentu lebih menarik dari pada yang P/B-nya lebih rendah Bahwa besar modal ikut menentu kan besar penerimaan keuntungan. Walaupun nilai R/C-nya lebih rendah namun menghasilkan laba yang jauh lebih besar untuk jangka waktu yang sama. Selain B/C dan besarnya pe nerimaan, masih ada lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu berapa lama modal akan kembali, apa dan berapa besar resiko yang mungkin terjadi. Dalam banyak hal, sering dijumpai adanya hubungan antara besar modal dan besar perolehan keun tungan dengan lama pengembalian modal, serta hubungan antara nilai B/C yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula.

5.2.8. Metoda Pendekatan Ana lisis Untuk menganalisis aspek keuang an sebuah pengembangan usaha, ada beberapa alat/metode analisis keuangan yang satu dan lainnya 187


mempunyai kelebihan dan kelemah an. Metode pendekatannya antara lain adalah:

•

1. Metode pemulihan investasi (Pay back method/ Pay back periode/ PBP) Merupakan metode analisis tasi untuk menilai jangka (tahun) pemulihan seluruh yang diinvestasikan dalam usaha.

inves waktu modal suatu

Metode ini menggunakan proyeksi Arus Kas dengan 2 (dua) cara acuan, yaitu: a. Metode arus kumulatif Metode ini dipakai sebagai alat evaluasi jika arus kas usaha selama usia ekonomis usaha tidak seragam; dari tahun ke tahun tidak sama besar. ‘ b. Metode arus rata-rata Metode ini digunakan pada sebuah usaha yang arus kas usahanya sama besar atau seragam sepan jang tahun selama usia ekonomis usaha. Kedua metode tersebut mengguna kan kriteria: • Usaha layak jika masa pemulih an modal investasi lebih pendek dari usia ekonomis. • Usaha tidak layak jika masa pemulihan modal investasi lebih lama dibandingkan usia ekono misnya. Kelebihannya: • Mudah dalam penggunaan dan penghitungan. • Berguna untuk memilih usaha yang mempunyai masa pemulihan tercepat. 188

Masa pemulihan modal dapat digunakan untuk alat prediksi risiko ketidakpastian pada masa mendatang. Masa pemulihan ter cepat memiliki risiko lebih kecil dibandingkan dengan masa pe mulihan yang relatif lebih lama.

Kelemahannya: Mengabaikan adanya perubah an nilai uang dari waktu ke waktu. • Mengabaikan arus kas setelah periode pemulihan modal di capai. • Mengabaikan nilai sisa proses. • Sering menjebak analisator jika biaya modal atau bunga kredit tidak diperhitungkan dalam arus kas yang menyebabkan usaha tidak likuid. •

2.

Metode Nilai Present Value)

Sekarang

(Net

Merupakan metode analisis ke uangan yang memerhatikan adanya perubahan nilai uang karena waktu; proyeksi arus kas dapat dinilai sekarang (periode awal investasi) melalui pemotongan nilai dengan pe ngurang yang dikaitkan dengan biaya modal (persentase bu nga). Kriteria: • Usaha dinilai layak jika Net Present Value (NPV) bernilai positif, dan • Dinilai tidak layak dari aspek keuangan jika NPV bernilai negatif. Kelebihannya: • Memperhitungkan nilai uang ka rena waktu sehingga lebih rea listis terhadap perubahan harga. • Memperhitungkan arus kas se lama usia ekonomis usaha. Direktorat Pembinaan SMK (2008)

Agribisnis Tanaman Perkebunan •

Memperhitungkan adanya nilai sisa usaha.

Kelemahannya: • Lebih sulit dalam penggunaan perhitungan. • Derajat selain dipengaruhi arus kas juga oleh factor usia ekono mis usaha. 3. Metode Tingkat Balikan Internal (Internal Rate of Return - IRR) Merupakan metode penilaian usa ha dengan menggunakan perluas an metode nilai sekarang. Pada posisi NPV = 0 akan diperoleh tingkat (rate) persentase tertentu (misalnya IRR – x %). Kriteria : Usaha dinilai layak jika IRR lebih besar dari persentase biaya modal (bunga kredit) atau sesuai dengan persentase ke untungan yang ditetapkan inves tor, sebaliknya • Dinilai tidak layak jika IRR lebih kecil dari biaya modal atau lebih rendah dari keinginan investor.

4. Profitability Index Indeks profitabilitas adalah rasio atau perbandingan antara jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya dan pengeluar an awal usaha. Jumlah nilai se karang arus kas selama umur ekonomis hanya memperhitungkan arus kas pada tahun pertama hingga tahun terakhir, dan tidak termasuk pengeluaran awal. Kriteria : • Usaha dinilai layak jika PI ≥1 sebaliknya • Dinilai tidak layak jika PI < 1

5.2.9. Proses Perhitungan Ana lisis Aspek Keuangan

•

Kelebihan: • Sudah memperhitungkan nilai uangyang disebabkan waktu • Memperhitungkan usia ekono mis usaha. • Memperhitungkan adanya nilai sisa usaha. • Bank lebih mudah menentukan persentase tingkat suku bunga maksimum yang bisa ditutup usaha. Kelemahannya: • Lebih sulit dalam proses per hitungannya, namun dengan prog ram komputer, masalah per hitungan ini bisa diatasi.


Dalam perhitungan, analisis aspek keuangan lazimnya mengikuti proses yang konsisten dan dapat diper tanggungjawabkan mengingat as pek ini merupakan penilaian terakhir mengenai suatu usaha. Untuk me mudahkan perhitungan tersebut, prosesnya dapat diikuti seperti diagram berikut:. Diagram proses perhitungan analisis aspek keuangan dapat dilihat pada Gambar 5.1 Prosesnya diawali dengan asumsi dasar yang terdiri atas: 1. Asumsi umum Setiap usaha selalu dipengaruhi berbagai kondisi ekonomi baik makro maupun mikro, antara lain kondisi ekonomi dunia, resesi, inflasi, per saingan, kondisi keamanan negara, politik, peraturan pemerintah, ben cana alam, dan sebagainya yang biasanya sulit diperkirakan kejadian nya. Oleh karena itu, dalam mem prediksikan perkembangan usaha 189


yang akan didanai, hal-hal yang dapat memengaruhi suatu usaha harus diasumsikan dalam kondisi normal, artinya tidak ada kejadian luar biasa sehingga dapat membuat suatu usaha bangkrut. Meskipun demikian, apabila hal tersebut diperkirakan akan terjadi, biasanya perhitungan aspek ke uangan diantisipasi dengan perhitung an sensitivitas usaha terhadap perubahan-perubahan ekonomi yang berdampak pada perubahan harga dan biaya usaha. Misalnya, besarnya tingkat persaingan akan berpengaruh terhadap penurunan omzet usaha. Untuk itu, dalam perhitungan, omzet usaha bisa diturunkan sejumlah persentase tertentu.

Asumsi Dasar

Investasi

Modal Kerja

Harga Pokok

Proyeksi Laba/Rugi Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Neraca

Rencana Keuangan kelayakan

2. Asumsi Pasar Gambar 5.1 Diagram Analisis Keuangan

Suatu usaha adakalanya memiliki sejumlah pasar yang pasti (captive market). Artinya, produk yang dihasilkan bisa dipastikan akan terserap pasar, misalnya produksi crude palm oil (CPO), kemudian produk usaha kecil yang pasti dibeli oleh usaha besar dalam ikatan kerja sama kemitraan usaha, produk jasa kontraktor yang mendapat order dari pemerintah, dan sebagainya. Untuk usaha-usaha seperti itu, volume penjualannya sudah bisa dipastikan sesuai dengan kesepakatannya. Sebaliknya, untuk usaha dengan produk yang pasarnya bebas, rencana volume penjualan meng gunakan asumsi pasar yang wajar. Artinya, jangan terlalu optimis dan jangan pula terlalu pesimis. Demikian pula dalam hal penetapan harga jual produk, bisa dengan persentase tertentu yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelum nya. 190

3. Asumsi Teknis Asumsi dalam segi teknis produksi merupakan yang tidak bisa ditawar karena untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas tertentu harus disediakan sarana produksi yang telah baku. Apabila sarana produksi berkurang, tingkat kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan pasti akan menurun. Oleh karena itu, dalam perhitungan aspek keuangan, penyediaan sarana produksi diasumsikan lancar tanpa hambatan. Namun, jika ada perubahan dalam sarana produksi, misalnya dalam hal jenis, waktu penyediaan, kesulitan transportasi, dan sebagainya, antisipasi akan dilakukan biasanya dengan menetap kan tingkat kenaikan harga atau biaya produksi. Setelah menetapkan asumsi, proses berikutnya adalah menghitung nilai Direktorat Pembinaan SMK (2008)


kebutuhan investasi harga tetap dan modal kerja untuk operasional atau eksploitasi, sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam aspek pasar, aspek produksi, aspek sosial eko nomi, dan lingkungan. Langkah selanjutnya adalah menyu sun proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, dan jika diperlukan, menyusun neraca usaha yang akan didanai. Proyeksi arus kas dapat digunakan untuk menganalisis aspek keuangan yang berupa Net Present Value (NPV), I n t e r n a l Rate of Return (IRR). dan Profitability index. Dengan menggabungkan beberapa pos dalam Proyeksi Neraca dan Proyeksi Laba Rugi, dapat dihitung rasio-rasio keuangan berupa Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas, dan Break Even Point (BEP) usaha. Untuk memastikan bahwa usaha ini masih layak, biasanya dilanjutkan dengan menganalisis sensitivitas untuk mencari hasil NPV, IRR, dan PBP berdasarkan tingkat penurunan harga jual atau kenaikan biaya eksploitasi.

itu, analisis sensitivitas sering meng gunakan dasar perhitungan atas dua hal tersebut. Perhitungan untuk analisis sensitivi tas umumnya didasarkan atas kenaikan harga satuan komponen biaya terbesar, misal bahan baku. Untuk itu perlu dihitung berapa besar dampaknya terhadap beban biaya produksi untuk setiap ke naikan, misalnya 1 % atau 2 % atas harga bahan baku. Tingkat kenaikan harga satuan bahan baku yang akan menyebabkan nilai NPV, IRR dan, PBP tidak lagi meyakinkan me nguntungkan, maka pada titik itulah usaha tersebut tidak lagi layak. Selain itu, perlu juga dihitung setiap penurunan harga jual satuan produk jadi terhadap keuntungan yang akan diperoleh. Tingkat penurunan harga satuan produk jadi yang akan menyebabkan nilai NPV, IRR dan PBP tidak lagi meyakinkan, maka pada tingkat harga jual itulah batas usaha. Jadi, sensitivitas usaha menggambarkan tingkat kenaikan harga beli komponen utama dan tingkat penurunan harga jual produk jadi atas nilai pada kriteria penting pengukur suatu usaha. Tugas Aplikasi Konsep

Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat seberapa jauh tingkat ke pekaan usaha bersangkutan terh adap perubahan yang ada. Untuk itu bisanya dihitung dan dilihat se berapa jauh dampak kenaikan atau penurunan harga atas finansial yang paling dominan. Bahan baku pada agroindustri sering merupakan kom ponen biaya yang paling dominan, sementara harga jual produk jadi merupakan komponen tunggal yang paling dominan terhadap komponen pendapatan (revenue). Oleh karena Direktorat Pembinaan SMK (2008)

1. Pendanaan suatu usaha per kebunan yang baru didirikan dapat diperoleh dari beberapa sumber, sebutkan dan jelaskan perbedaannya!. 2. Apa perbedaan antara biaya modal investasi, biaya modal kerja, dan biaya start-up? Jelas kan dan berikan contohnya! 3. Uraikan perbedaan antara eks tensifikasi usaha, intensifikasi usaha, dan diversifikasi usaha! 191


5.3. Kelayakan Hukum Aspek yang tidak kalah penting dari tahapan analisis dalam studi kelayak an agribisnis perkebunan adalah aspek hukum. Usaha, dalam bentuk apapun, memerlukan keabsa han legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya. Sebaik apapun prospek bisnis, secanggih apapun teknologi pro duksi dan operasi, seprofesional apa pun personalia, dan sesolid apapun sumber keuangannya, namun jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi/ departemen terkait, usaha tersebut tidak akan dapat beroperasi secara ber kelanjutan Sebelum melakukan investasi di suatu daerah/wilayah secara simul tan, pada saat menganalisis aspekaspek studi kelayakan di awal prastudi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra-penelitian tentang peraturan hukum dan ketentuanketentuan legalitas/perizinan yang berlaku di daerah/wilayah tersebut. Dipandang dari sudut sumbernya, bentuk legalitas dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: a. Kelompok masyarakat, yaitu se kelompok masyarakat hidup dan tinggal di daerah/ wilayah tempat proyek/ bisnis yang akan di dirikan. Kelompok masya rakat ini dapat merupakan bagian dari sistem dan struktur pemerintah an ataupun kelompok adat/suku. Misal, dalam struktur pemerintah an ada rukun tetang ga (RT), rukun warga (RW), desa/ ke lurahan, kecamatan, kabu paten/ kota madya, dan seterusnya. 192

b. Selain itu, ada juga ke lompok adat/ suku, misalnya suku/ adat Minang, Dayak, Bugis, dan sebagainya yang mengusai tanah ulayat. c. Pemerintah, yang merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintahan di Indonesia, ter masuk lembaga pemerintahan dari desa sampai negara serta instansi/ lembaga/ departemen yang membidangi sektor-sektor tertentu. Aspek hukum pada agribisnis per kebunan tidak kalah menarik untuk dipelajari karena pemerintah tidak bisa memberikan hak milik untuk penguasaan lahan dalam skala besar. Penguasaan lahan untuk per kebunan skala besar hanya diberikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Sehingga pemahaman kita akan aspek legal perkebunan menjadi dasar bagi operasional perkebunan yang berkelanjutan.

5.3.1. Tingkatan Skala Usaha Tingkatan Skala usaha adalah skala Usaha yang dapat diklasifikasikan menurut jumlah aset yang dimiliki nya. Pengklasifikasian ini berguna dalam berbagai aktivitas bisnis, terutama bagi pemerintah dalam kaitannya dengan kegiatan pembina an dan pengembangan usaha melalui dinas/departemen terkait. Dengan mengelompokkan usaha menjadi beberapa skala, pemerintah dapat melakukan pemetaan, pe mantauan, dan pembinaan melalui pengembangan SDM berupa pen didikan dan pelatihan, pemberian bantuan permodalan, pendukungan akses pemasaran, dan sebagainya. Skala usaha di Indonesia dikelompok kan menjadi 4 jenis, yaitu: Direktorat Pembinaan SMK (2008)


1. Usaha Mikro Usaha mikro merupakan usaha yang tidak berbadan hukum, biasanya tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi berwenang dan sering disebut usaha informal. Aset usaha yang dimiliki skala mikro ini maksimal sebesar Rp.25 juta (di luar tanah dan bangunan). 2. Usaha Kecil Skala usaha kecil memiliki kekaya an/aset usaha maksimal sebesar Rp.200 juta (di luar tanah dan bangunan). Omzet (perputaran usa ha) dalam waktu 1 tahun maksimal sebesar Rp 1 miliar. Usaha kecil ini rata-rata sudah memiliki izin usaha dengan bentuk badan hukum usaha dagang (UD), perusahaan dagang (PD), dan sebagian telah mempunyai organisasi yang lebih baik, seperti koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan sebagian kecil dalam bentuk perseroan terbatas (PT). 3. Usaha Menengah Skala usaha menengah belum mem punyai ketentuan baku tentang batasan aset, namun dari penelitian berbagai perguruan tinggi yang be kerja sama dengan instansi pe merintah telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan usaha me nengah adalah usaha yang memiliki kekayaan/aset antara Rp.200 juta dan maksimal Rp.500 juta (di luar tanah dan bangunan). Bentuk badan hukum usaha menengah ini sebagian besar sudah dalam bentuk CV, ko perasi, dan perseroan terbatas (PT). 4. Usaha Besar

Rp.500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Usaha besar se bagian besar bentuk badan hukum nya adalah peseroan terbatas (PT). Analisis studi kelayakan perlu mem perhatikan skala usaha yang layak dibuatkan studi kelayakan, biasanya dari skala usaha besar sampai skala usaha kecil.

5.3.2. Bentuk Badan Hukum Pe rusahaan di Indonesia Setelah seorang analis mempertim bangkan skala usaha yang akan di dirikan atau dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menentukan ben tuk hukum badan usaha yang akan dipilih. Ada beberapa bentuk perusa haan dari segi yuridis di Indonesia, yaitu: 1. Perusahaan Perseorangan Perusahaan ini biasanya diawasi dan dikelola seseorang. Di satu pihak ia memperoleh semua keuntungan pe rusahaan, selain menanggung se mua risiko yang timbul dalam ke giatan. Biasanya, bentuk izin usaha nya adalah usaha dagang (UD) dan perusahaan dagang (PD) dengan izin operasional berupa SIUP Kecil yang dapat diperoleh di Dinas Perdagang an (Dinas Perindustrian dan Per dagangan). Perusahaan perseorang an ini belum membutuhkan akta pendirian walaupun terkadang ada yang memilikinya, namun jumlahnya sedikit. Dalam tata peraturan per dagangan di Indonesia, untuk men dapatkan perizinan, usaha mikro tidak memerlukan akta notaris pen dirian usaha.

Skala usaha digolongkan termasuk besar bagi yang memiliki aset di atas Direktorat Pembinaan SMK (2008)

193


2. Firma Firma adalah bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian, kerugian itu akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar. Bentuk firma ini sudah jarang dijumpai di Indonesia, mungkin kurang diminati, karena pertimbangan faktor risiko yang dianggap terlalu besar bagi sebagian investor. 3. Perseroan Komanditer (CV) Perseroan komanditer (CV) merupa kan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan masingmasing menyerah kan sejumlah uang yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseroan komanditer ini ada 2 macam, yaitu (1) sekutu komplemen ter, yaitu orang-orang yang bersedia mengatur perusahaan; (2) sekutu komanditer, yaitu orang-orang yang memercaya kan modal usahanya dan bertang gung jawab sebatas modal yang diikutsertakan dalam perusahaan. 4. Perseroan Terbatas (PT) Badan usaha jenis ini adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak milik, dan tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan melalui saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, harta milik pribadi tidak 194

dapat dipertanggungkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. 5. Perusahaan Negara (PN) Perusahaan negara atau sering disebut BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah nerusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan ini adalah membangun ekonomi nasi onal menuju masyarakat adil dan makmur. 6. Perusahaan Pemerintah Badan usaha pemerintah lain di Indonesia adalah persero, perusaha an umum (perum), dan perusahaan daerah (PD). Persero dan perusaha an daerah (PD) adalah perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan perum tidak semata-mata mencari keuntungan. 7. Koperasi Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan meningkat kan kesejahteraan anggotanya; sifat nya murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi, badan usaha ini me rupakan wadah penting untuk ke sejahteraan anggota berdasarkan persamaan. Menurut bidang usaha, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi produksi, koperasi kon sumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbausaha. Menurut luas usahanya, koperasi terdiri atas primer koperasi (Prim kop), pusat koperasi (Puskop), ga bungan koperasi (Gakop), dan induk Direktorat Pembinaan SMK (2008)


koperasi (Inkop) sebagai satuan terkecil yang melibatkan secara langsung anggotanya. Pusat ko perasi merupakan gabungan paling sedikit lima primer koperasi. Gabung an koperasi merupakan gabungan paling sedikit tiga Puskop. Dan, induk koperasi merupakan gabungan pa ling sedikit tiga Gakop.

dicapai oleh perusahaan tersebut. Apakah semata-mata untuk men dapatkan keuntungan atau berorien tasi pada kemanfaatan semata atau kedua-duanya, yaitu untuk men dapatkan keuntungan (profit) dan kemanfaatan (benefit).

8. Yayasan

Siapa dan berapa orang yang akan memiliki perusahaan tersebut, ini akan membawa konsekuensi terha dap bentuk hukum badan usaha yang akan dibangun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan yang menjelaskan pemisahan kekayaan pribadi dan lembaga, susunan kepengurusan yayasan, serta per tanggungjawaban yayasan baik kepada pemerintah maupun publik telah diindikasikan bahwa yayasan di masa datang akan menjadi salah satu lembaga usaha milik masya rakat, yang pengelolaan dan skala usahanya tidak jauh berbeda dengan badan usaha dan badan hukum lainnya. Saat ini terbukti telah banyak badan usaha yang dikelola yayasan, terutama di bidang kesehatan, pen didikan, dan sosial/ ketenagakerjaan. Berkaitan aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis, bentuk perusahaan yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha perlu diketahui sebelumnya, karena masing-masing memiliki karakteristik

5.3.3. Pemilihan Badan Hukum Pemilihan bentuk badan hukum yang paling tepat dan sesuai tujuan pendirian perusahaan, dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu: 1. Tujuan (Goal) Tujuan utama didirikan perusahaan merupakan penentu arah yang akan Direktorat Pembinaan SMK (2008)

2. Kepemilikan (Ownership)

3. Permodalan (Capital) Estimasi modal dasar yang diperlu kan untuk mendirikan usaha akan menentukan bentuk hukum badan usaha karena untuk badan hukum tertentu mensyaratkan modal mini mal. 4. Pembagian Resiko (Risk sharing) Setiap usaha (bisnis) pasti mengan dung nilai resiko karena hukum ekonomi mengatakan bahwa antara resiko dan return ada hubungan positif dan signifikan. Pembagian porsi resiko dalam bisnis akan menentukan bentuk badan hukum yang digunakan. Ada badan hukum yang memiliki resiko tak terbatas sampai harta pribadi pe milik dan ada juga yang resikonya dibatasi hanya pada bagian kepe milikan modal usaha. 5. Faktor Jangka Waktu (Timely) Batas waktu usia organisasi ber pengaruh dalam menentukan jenis badan hukum organisasi yang akan dipilih. Untuk badan hukum tertentu, pemerintah melalui undang-undang 195


dan peraturannya tidak membatasi (seperti, yayasan); namun, ada ba dan hukum yang batas waktunya harus dibatasi (perseroan terbatas, persekutuan komanditer), walaupun dapat diperpanjang lagi.

5.3.4. Identitas Investor

seseorang yang menjadi nasabah di suatu bank termasuk nasabah yang masuk dalam kredit macet atau tidak. Informasi ini sangat penting karena, jika investor masuk dalam daftar hitam, tentunya dapat menimbulkan kesulitan akses keuangan di perbankan pada masa yang akan datang.

Studi kelayakan disusun untuk memenuhi kaitanya dengan sebuah investasi. Analis perlu mempertim bangkan analisisnya, terutama yang menyangkut aspek hukum dan legalitas usaha yang akan di diri kan/dikembangkan. Aspek tersebut berkaitan dengan keberlanjutan ob jek studi ini. Investor yang berma salah akan menyebabkan tersendat nya kelancaran usaha dan bisnis yang dinilai layak. Oleh karena itu, penting sekali untuk meneliti identi as investor.

3. Keterlibatan Pidana atau Perda ta

Hal-hal yang perlu diteliti mengenai identitas investor, antara lain seba gai berikut:

4. Hubungan Keluarga

Perlu juga diketahui apakah calon investor tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Sikap kehatihatian diperlukan dalam memilih calon investor karena jika ternyata investor bermasalah dengan aset yang dimilikinya dan tersangkut masalah perdata, realisasi usaha akan mejadi sulit bahkan dapat mengakibatkan kegagalan.

2. Informasi Bank

Jika di dalam usaha ada hubungan suami-istri atau orang tua-anak sebagai individu-individu yang terli bat, perlu diselidiki cara mereka mengatur kebijakan harta. Untuk suami-istri, perlu diteliti apakah nikah dengan harta campuran atau terpisah; untuk orang tua-anak, bagaimana kebijakan harta warisan yang dibuat.

Perlu diteliti apakah calon investor terlibat kredit bermasalah dalam suatu bank. Kenyataannya, se karang banyak pelaksanaan usaha yang terhenti karena pelaksana usaha/investor tersangkut dalam kredit macet. Dewasa ini Bank Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Debitur (SID) yang men jadi sumber informasi bagi perbank an untuk mengetahui apakah

Bisnis yang gagal di tengah jalan sudah sering terjadi antara lain karena pemiliknya berebut bagian masing-masing atau "bisnis" mereka akhirnya malah menjadi harta waris an yang diperebutkan anggota ke luarga lainnya. Oleh karena itu, pemisahan harta (aset) yang di investasikan dengan harta pribadi perlu dipertegas dan dinotariskan sehingga manajemen dan pihak

1. Kewarganegaraan Kewarganegaraan investor perlu di ketahui. Hal ini berhubungan de ngan peraturan pribumi dalam pen dirian suatu perusahaan.

196



pihak pengelola tidak menjadi korban kegagalan bisnis akibat pertengkaran/perselisihan keluarga.

5.3.5. Proses Perizinan dan Le galitas Usaha Sebelum kegiatan investasi dilaku kan, perlu diperhatikan lokasi usaha yang akan dibangun karena itu tidak akan terlepas dari pengaruh pengaruh yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Perhati kan juga masalah perencanaan wilayah dan status tanah. 1. Perencanaan Wilayah Lokasi usaha harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlu kan. Di samping itu, perlu juga diperhatikan perkiraan situasi dan kondisi lokasi pada waktu yang akan datang. 2. Status Tanah Status kepemilikan tanah usaha harus jelas, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, apapun bentuk suatu usaha, diperlukan perizinan. Kompleksitas perizinan bergantung pada badan usaha yang akan dibentuk, keterkaitan dengan pihakpihak lain, produk yang akan dihasilkan, sumber material yang akan digunakan, dan sumber permodalannya. Untuk mendapat kan legalitas usaha, ada beberapa jenis perizinan yang perlu dipersiapkan sebelum suatu usaha dijalankan, antara lain:


a. Akta pendirian Akta pendirian ini biasanya dalam bentuk akta notaris yang berisi keputusan/rapat pendirian oleh pen diri tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum usaha. Perusahaan/usaha mikro pada prinsipnya dapat memperoleh perizinan melalui Surat Keterangan Usaha dari kelurahan (kepala desa) setempat atau dari kepala pasar tempat pengusaha tersebut menjalankan usahanya. b. Surat keterangan domisili usaha Surat ini dikeluarkan kepala desa sebagai bukti adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat. Sebelumnya, untuk mendapatkan persetujuan dari kepala desa, pihak analis (pengurus) perizinan membutuhkun tanda tangan persetujuan dari warga yang bertempat tinggal di sikitar lokasi usaha atau persetujuan dari RT/RW setempat. c. Nomor pokok (NPWP)

wajib

pajak

Untuk mendapatkan surat izin dari instansi/dinas/departemen pemerin tah berupa SIUP, dalam ketentuan nya si pemohon harus sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP diterbitkan oleh Kantor Dinas Pajak Daerah tempat lokasi usaha akan didirikan. Untuk mendapatkan NPWP, badan hukum harus menyiap kan akta notaris pendirian yang berisi AD/ART, fotokopi KTP penanggung jawab/ pemilik, dan Surat Keterangan Domisili Usaha.

197


d. Tanda daftar perusahaan (TDP) Undang-Undang No. 3 tahun 1983 mewajibkan setiap perusahaan di Indonesia didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Departemen Per industrian dan Perdagangan. Pe rusahaan tersebut kemudian diberi Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Tanda daftar usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Ber dasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagang an No. 408/MPP/KEP/10/1997, setiap pe rusahaan di Indonesia wajib mem peroleh perizinan di bidang perda gangan, yaitu: • Tanda Daftar Usaha Perdagang an (TDUP) yang dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Perin dustrian dan Perdagangan, untuk perusahaan dengan nilai inves tasi sampai Rp 200 juta. • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, untuk inves tasi dengan nilai di atas Rp 200 juta. Selain perizinan yang bersifat umum, ada pula perizinan yang bersifat khusus, yaitu bersifat sektoral, sesuai dengan jenis usaha yang akan di dirikan, antara lain: 1. Jasa Perbankan a. Mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. b. Mendapatkan pengesahan usaha dari Menteri Kehakiman dan HAM RI. 198

c. Mencatatkan dalam Lembaran Negara. d. Mendapat izin operasional dari Gubernur Rank Indonesia. 2. Usaha Industri dan Perdagangan a. Izin gangguan (HO) dari kepala daerah. b. Izin lokasi berupa surat izin tempat usaha (SITU) dari kepala daerah setempat. c. Tanda daftar rekanan (TDR), terutama untuk perusahaan kon traktor yang dikeluarkan instansi terkait. d. Izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin penggunaan gedung. 3. Usaha Perkebunan, Pertambang an, dan Kehutanan a. Surat izin Penggalian C. b. Surat izin di bidang perkebunan. c. Surat izin hak pengelolaan hutan (HPH).

5.3.6. Proses Memperoleh Hak Guna Usaha Kebijakan pengambilalihan tanah ter kait dengan pengaturan mengenai proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu oleh negara dan individu atau kelompok masyarakat lainnya. Pengambilan tanah tersebut ber hubungan dengan penggunaan ta nah yang diambil untuk tujuan pem bangunan (jalan, perumahan, Indus tri, kawasan perdagangan, dan lain lain) serta menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan penguasaan tanah (landreform) sejalan dengan penata gunaan tanah. Tanah yang telah diambil tersebut kemudian dialihkan Direktorat Pembinaan SMK (2008)


pemilikannya, penguasaan, peman faatan, dan penggunaan untuk ke pentingan lainnya. Pemilikan tanah merupakan hubung an hukum antara orang-orang, ke lompok orang, dan/atau badan hukum (biasanya disebut subjek) dengan tanah (biasanya disebut objek) dalam kaitan legalitas atas klaim sesuatu bidang tanah. Sehingga menimbulkan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak, antara lain mencakup pemilikan de ngan bukti hak adat (girik, petok C/D, kekitir, SPPT, Akte Jual-Beli PPAT, dan sejenisnya). Bukti pemilikan berupa sertifikat tanah (Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pengelolaan, Hak Pakai, dan lain-lain), serta bukti kepemilikan yang berlaku lainnya. Permasalahan tanah di Indonesia khususnya yang terkait dengan pe ngadaan dan perolehan tanah ber tambah kompleks. Salah satu faktor mendasar timbulnya permasalahan pertanahan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengambilalihan (perolehan) tanah dalam era desen tralisasi yaitu aspek legal formal peraturan perundangundangan yang ada, tidak kondusif bagi pemecahan masalah pertanahan yang ada. Untuk itu pemerintah telah menge luarkan beberapa kebijaksanaan (policy) yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang sampai pe raturan daerah. Sebagai contoh, mulai dari prosedur perizinan untuk mendapatkan HGU perkebunan sam pai dengan kelangsungan hidup perusahaan perkebunan tersebut. Pemerintah telah menerbitkan pe raturan-peraturan sebagai berikut:


1. UUD 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh Hasil Aman demen). 2. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 4. Undang-undang Nomor 20 Ta hun 1961 tetang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Bendabenda yang ada di atasnya. 5. Undang-undang Nomor 24 Ta hun 1992 tentang Penataan Ruang. 6. Undang-undang Nomor 22 Ta hun 1999 tentang Pemerintah an Daerah. 7. Undang-undang Nomor 20 Ta hun 2000 (Revisi UU No. 21 Tahun 1997) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 8. Undang-undang Nomor 18 Ta hun 2004 tentang Perkebunan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenang an Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Oto nom. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah. 12. Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. 13. Keppres nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan un tuk Kepentingan Umum. 14. Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Arahan Bagi Pelaksanaan Kep pres No. 55 Tahun 1993 tentang 199


Pengadaan Tanah Bagi Pe laksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 15. Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 16. Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1994 tentang Hak Ulayat. 17. Kepmeneg Agraria/Kepala BPN Nomor u Tahuan 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. 18. Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; Permendagri No. 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta; Permendagri No. 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepen tingan Proyek Pembangun an di Wilayah Kecamatan. Dalam rangka implementasi Undang undang Otonomi Daerah, telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pro pinsi Sebagai Daerah Otonom. Adapun kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Ayat (3) butir (4) sebagai berikut. a. Penetapan persyaratan pemberi an hak atas tanah. b. Penetapan persyaratan land reform c. Penetapan persyaratan adminis trasi pertanahan. d. Penetapan pedoman biaya pe layanan pertanahan. e. Penetapan kerangka dasar ka dastral (batas tanah) nasional dan 200

pelaksanaan kerangka dasar kadastral orde I dan orde II. Pemerintah mengambil keputusan me lalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Na sional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, yaitu sebagai berikut: 1. Pemberian izin lokasi. 2. Penyelenggaraan pengadaan ta nah untuk kepentingan pem bangunan. 3. Penyelesaian sengketa tanah ga rapan. 4. Penyelesaian masalah ganti ke rugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 5. Penetapan subyek dan obyek re distribusi tanah serta ganti kerugi an tanah kelebihan maksimal 6. Penetapan dan penyelesaian ma salah tanah ulayat (tanah adat). 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 8. Pemberian izin membuka tanah. 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

5.3.6.1 Pencadangan Tanah dan Izin Lokasi Pencadangan tanah dan izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Dae rah Kabupaten/ Kota dengan Pera turan Daerah masing-masing yang, esensinya kurang lebih sebagai berikut: 1. Perusahaan-perusahaan yang me merlukan tanah untuk ke perluan penyelenggaraan usahanya harus mengajukan permo honan arahan lokasi kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Kepala Direktorat Pembinaan SMK (2008)


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II /kabupaten atau kota dengan me lampirkan rekaman akte pendirian perusaha an yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Dalam memperoleh arahan lokasi tersebut, Kepala Kantor Pertanah an mengadakan koordinasi de ngan instansi terkait dan menca dangkan areal nonhutan (di Kal teng disebut sebagai kawasan pengembangan produksi KPP, di propinsi lain disebut area pe ngembangan lain APL). Bupati/Walikota menerbitkan surat keputusan arahan lokasi yang berlaku 6-12 bulan (tergantung ka bupatennya). Berdasarkan surat keputusan arahan lokasi, perusahaan dapat melakukan kegiatan survei lahan. Jika lahan yang diarahkan sesuai untuk pengembangan perkebunan maka perusahaan dapat mengaju kan permohon izin prinsip. Ijin prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka wak tu selama satu tahun. Selama periode tersebut, pengusaha ha rus melakukan penguasaan atas tanah dan mengajukan permohon an izin lokasi. Permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status penguasaan ta nah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku untuk 2 tahun. Setelah mendapat izin lokasi, pe rusahaan harus melakukan AM DAL sebagai syarat untuk men dapatkan izin usaha perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan izin pembukaan lahan dan dapat segera beroperasi sejalan dengan


pengajuan permohonan HGU kepada BPN. 8. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut harus diajukan selambat lambat nya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berkhir disertai dengan alasan perpanjangannya. Permohonan perpanjangan izin lokasi hanya boleh diajukan bila syarat perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50% areal yang dicadangkan. Perpanjangan izin lokasi hanya diperbolehkan satu kali untuk periode 12 bulan. 9. Bupati/Walikota menerbitkan ke putusan perpanjangan izin lokasi selambat lambatnya l0 hari kerja setelah diterimanya berkas per mohonan perpanjangan izin lo kasi. Lampiran surat permohonan arahan lokasi yaitu fotokopi dokumen sebagai berikut. 1. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon. 3. Uraian rencana proyek yang akan dibangun. 4. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) bagi usaha yang diwajibkan.

5.3.6.2 Pemberian Hak Atas Ta nah Perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi dari Bupati/Walikota dan setelah selesai melaksanakan per olehan hak atas tanah yang telah dibebaskan maka dapat segera me ngajukan permohonan HGU. Adapun tata cara perolehan tanah dapat di lakukan dengan beberapa proses sebagai berikut. 201


1. Jual-beli, jika calon penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi subjek hak atas tanah yang diperoleh dan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya. Jual-beli ini dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 2. Pelepasan hak di depan PPAT, yaitu Notaris PPAT atau Camat jika tanahnya belum terdaftar dan/atau tanah adat. Penerbitan hak atas tanah seperti ini baru dapat dilakukan setelah masa pengumumannya berakhir. 3. Melalui permohonan hak jika ta nahnya dikuasai oleh negara. Dalam kasus ini, tanah harus be bas dari garapan atau penguasa an lainnya atas tanah dimaksud. 4. Melalui tukar menukar jika tanah nya milik instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. 5. Pelepasan tanah disertai penye rahan pembayaran rekognisi da lam hal tanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayat tersebut masih ada. Dalam kasus "tumpang-tindih hak ke pemilikan tanah" di dalam areal yang telah dikeluarkan izin lokasinya, pe rusahaan harus melakukan proses pembebasan tanah untuk mempe roleh tanah tersebut. Proses per olehan tanah diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan melalui negosiasi langsung dengan peme gang hak atas tanah. Bentuk dan besarnya nilai ganti rugi ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak pihak yang bersangkutan, bisa berupa hal berikut. • Uang pembayaran. • Pemukiman kembali (relokasi/ konsolidasi). • Kesempatan kerja. • Penyertaan saham/modal. 202

•

Gabungan dari beberapa bentuk kompensasi di atas.

Dalam pelaksanaan perolehan ta nah, pengawasan dan pengendali an dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Ka bupaten/Kotamadya sesuai dengan surat edaran Kepala BPN nomor 580.2-5568-D.III tanggal 6 Desem ber 1990. Tugas tim, berikut.

antara

lain

sebagai

1. Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang pertanahan. 2. Membantu kelancaran pem bebasan tanah. 3. Membantu menciptakan suasana musyawarah. 4. Mencegah ikut campurnya pihak ketiga. 5. Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada para pemilik yang berhak. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1993 pasal 5, Permohonan HGU diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dengan dilampirkan foto kopi berikut: • Izin lokasi • Bukti-bukti perolehan tanahnya • NPWP dengan tanda bukti pe lunasan PBB. • Gambar situasi tanah hasil pe ngukuran kadastral oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. • Jati diri dari pemohon (akte pen dirian perusahaan). • Surat keputusan pelepasan ka wasan hutan dari Menteri Ke hutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi. Direktorat Pembinaan SMK (2008)


Setelah menerima permohonan HGU dan dilakukan pemeriksaan serta membuat berita acara pemerik saan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGU yang luasnya tidak lebih dari 200 ha sesuai dengan atas nama pemohon. Apabila luas tanah lebih dari 200 ha, Kepala Kantor Wilayah BPN me nyampaikan berkas permohonan HGU kepada Kepala BPN selambatlambatnya dalam l0 hari kerja sejak selesainya penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Tanah guna mem peroleh keputusan pemberian hak. Apabila syarat-syaratnya sudah lengkap, Kepala BPN menerbitkan Surat Keputusan HGU. Bagi pe rusahaan PMA/PMDN, surat ke putusan pemberian HGU langsung kepada penerima hak dengan tem busan kepada semua instansi yang terkait. Sertifikat HGU akan dikeluar kan oleh Kepala Kantor BPN Kabu paten/ Kodya berdasarkan Surat Keputusan HGU yang telah dikeluar kan kepala BPN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 19 96 pasal 18, jangka waktu pemberian HGU paling lama 35 tahun dan selanjutnya dapat diper panjang selama 25 tahun. Sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya sebagaimana di maksud di atas, kepada pemegang hak dapat memberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Untuk kepentingan penanaman modal, per mintaan perpanjangan atau pem baharuan HGU dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan pada saat pertama kali mengajukan permo honan HGU. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus Direktorat Pembinaan SMK (2008)

sebagaimana di atas, untuk perpan jangan atau pembaharuan HGU hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat per setujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan atau pembaharuan HGU dan perincian uang pemasukan yang dibayar dicantumkan dalam ke putusan pemberian HGU yang ber sangkutan. Untuk lahan yang diperuntukkan sebagai tempat bangunan pabrik atau emplasemen, pemerintah memberi kan hak kepada perusahaan berupa Hak Guna Bangunan (HGB).

5.3.7. Pengelolaan Lingkungan Hi dup Pengelolaan lingkungan hidup men jadi suatu keharusan bagi agribisnis perkebunan karena meningkatnya tekanan konsumen akan produk yang ramah lingkungan (green product). Legalitas suatu produk dimasa yang akan datang, sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan melaksanakan ope rasionalnya dan ketaatannya pada azas-azas pengelolaan usaha yang berkelanjutan. 1. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan un tuk pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 sebagai penyem purnaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang 203


Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). c. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembentuk an Badan Pengen dalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ling kungan Hidup sebagai penyem purnaan UU No. 4 Tahun 1982. e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 sebagai penyem purnaan PP No. 51 Tahun 1993, di mana telah diakomodir wacana otonomi daerah sehingga dimung kinkan pembahasan dan penilaian AMDAL oleh Pemerintah Daerah Pada Bab II Pasa14 UU No. 23 Tahun 1997, dikemukakan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup se bagai berikut. a. Tercapainya keselarasan, kese rasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang mempunyai sikap dan tindak melindungi dan membina ling kungan hidup. c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang. d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. e. Terkendalinya pemanfaatan sum ber daya secara bijaksana. f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Analisis Mengenai Dampak Ling kungan (AMDAL) Dari sasaran pengelolaan lingkungan hidup terlihat bahwa kelestarian fungsi 204

lingkungan hidup merupakan sasaran utama yang dapat diukur. Menurut Bab V UU No. 23 Th. 1997 tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu 1. baku mutu lingkungan hidup dan 2. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dua parameter tersebut menjadi ukuran/ indikator apakah rencana usaha dan/ atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. PP 27 Tahun 1999 Pasa13 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup hal-hal berikut: a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui. . c. Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. d. Proses dan kegiatan yang hasil nya dapat mempengaruhi ling kungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumber daya. e. Proses dan kegiatan yang hasil nya akan mempengaruhi peles tarian kawasan konservasi sum ber daya alam dan/atau perlin dungan cagar budaya. f. Introduksi jenis tumbuh tumbuh an, jenis hewan, dan jasad renik. g. Pembuatan dan penggunaan ba han hayati dan nonhayati. h. Penerapan teknologi yang di perkirakan mempunyai potensi Direktorat Pembinaan SMK (2008)


i.

besar untuk mempengaruhi ling kungan hidup. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup lingkup pertanian pada dasar nya mengacu pada 4 hal, sebagai berikut. a. Penerapan konsep intertemporal choice dalam perencanaan, pe manfaatan, dan pengerahan sum ber daya alam untuk menjamin keberlanjutan pem bangunan. . b. Penerapan konsep internalized external cost dalam penanganan dampak negatif terhadap ling kungan dari suatu kegiatan atau usaha agribisnis. Dengan konsep internalized external cost, pelaku pembangunan yang melakukan kegiatan harus membayar biaya pengelolaan lingkungan di sekitar usahanya tersebut. c. Pengembangan sumber daya ma nusia pelaku agribisnis agar mam pu melaksanakan pembangunan pertanian berwawasan lingkung an. . d. Pengembangan dan pemanfaat an teknologi akrab lingkungan. Dengan memperhatikan prinsip di atas, kegiatan pengelolaan lingkung an hidup pertanian diterapkan mulai dari pembinaan dan pengendalian investasi suatu rencana usaha melalui keterlibatan pemerintah dalam bentuk sebagai berikut. a. Penilaian dan penyempurnaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. b. Pembinaan dan pengendalian as pek lingkungan atas usaha atau kegiatan yang telah berjalan c. Perakitan teknologi yang akrab lingkungan Direktorat Pembinaan SMK (2008)

Amdal yang baik memilki peran selama implementasi, ketika proyek diimplementasikan konsekuensi pada lingkungan bisa diminimalkan dengan ukuran dan pengawasan yang tepat. Adapun kegunaan AMDAL sebagai berikut: a. Memodifikasi dan memperbaiki desain b. Menjamin penggunaan sumber da ya yang efisien. c. Meningkatkan manfaat sosial d. Mengidentifikasi ukuran dari pe ngawasan dan pengaturan dam pak e. Memberikan informasi kepada pe ngambil keputusan f. Memberikan penilaian terhadap proposal. Pedoman penyusunan Anilisis Me ngenai Dampak Lingkungan Hidup dikemukan bahwa studi AMDAL, ter dapat 4 kelompok parameter lingkung an yaitu: a. Fisik-kimia (iklim, kualitas udara, dan kebisingan; demografi; fisio grafi; hidro-oceanografi; ruang; lahan dan tanah; serta hidrologi) b. Biologi (flora dan fauna) c. Sosial (budaya, ekonomi, dan per tahanan/kemanan) d. Kesehatan masyarakat

5.3.8. Memilih Tanaman Setiap pengusaha perkebunan pasti ingin memperoleh hasil setinggitingginya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keinginan tersebut dapat tercapai dengan memperbaiki lingkungan hidup tanaman yang akan diusahakan. Pengaruh faktor ling kungan seperti iklim dan keadaan tanah sangat dominan mempenga ruhi pertumbuhan dan perkem bangan tanaman. Apabila kita per hatikan sebagian besar tanaman perkebunan komersial dibangun 205


pada daerah yang mempunyai neraca air positif selama 6 bulan atau lebih yaitu kondisi dimana jumlah curah hujan lebih besar dari pada evapotranspirasi tanaman perkebun an. Artinya bahwa kemungkinan tingkat stress tanaman berkurang apabila dilakukan perbaikan lingkung an yang memadai sehingga produk tivitas tanaman optimal dan pada akhirnya keuntungan dapat tercapai. Hasil rekayasa tanaman salah satunya memberikan sumbangan peningkatan kualitas tanaman yang sekaligus memberikan alternatif untuk menentukan jenis tanaman mana yang akan dipilih sebagai sarana agribisnis baik dalam bentuk sel/jaringan tanaman, benih maupun klon. Permintaan pasar pada dasarnya menunjukkan besarnya kuantitas permintaan konsumen atas produk, Segmentasi pasar juga merupakan bagian penting dalam menentukan golongan konsumen yang potensial, dan persaingan dari perusahaan lain, merupakan unsur-unsur penting dalam menetukan perilaku pasar dalam hal ini sebagai pertimbangan untuk menentukan produk komoditi yang akan ditawarkan 1.

Aspek Teknis

Untuk menentukan tanaman yang akan dipilih sebagai sarana agribisnis perkebunan, salah satu pertimbang an yang digunakan adalah hasil studi aspek teknis antara lain meliputi; a. Lokasi Ada beberapa pertimbangan dalam melihat lokasi yang akan digunakan sebagai tempat agribisnis seperti: 206

1) Letak lokasinya apakah di Pulau jawa atau di luar jawa? Kalau di pulau jawa, kalau memilih lokasi di jawa tengah dan jawa timur relatif padat penduduknya sehingga akan mempengaruhi luasan yang akan diusahakan dan akan berpe ngaruh pada hasil akhir. Biasanya yang dipilih cenderung kelompok tanaman perkebunan semusim se perti kapas, tebu, tembakau. Berbeda kalau lokasi yang dipilih di jawa barat, topografi dan perilaku iklimnya mendekati Sumatera, pe milihan tanaman cenderung pada kelompok tanaman perkebunan ta hunan seperti kelapa sawit, karet, kopi Berbeda lagi apabila lokasinya di P. Kalimantan yang tanahnya relative masam karena di dominasi tanah gambut. Demikian seterusnya. 2) Elevasi tanah atau permukaan tanah dari laut Elevasi harus diukur dengan benar karena tanaman tertentu memerlu kan persyaratan tersebut, seperti tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah ketinggian 200 m dari permukaan laut, pada ketinggian di atas 600 m dari permukaan laut tanaman tidak cocok untuk tumbuh. Tanaman kopi jenis arabika pada dataran tinggi yang beriklim kering sekitar 1350-1850 m dpl produksi nya baik, jika di Indonesia dapat berproduksi baik pada ketinggian 1000-1750 m dpl, berbeda pada tanaman kopi robusta dapat tumbuh sampai ketinggian 1700 m dpl, karena jenis ini mudah menye suaikan diri produksi yang optimal Direktorat Pembinaan SMK (2008)


pada ketinggian 300-800 m di atas permukaan laut (dpl).

tidak, ini semua akan menentukan cuaca setempat.

3) Topografi

Suatu tempat, walaupun tanah dan pemeliharaannya sama, belum tentu hasil setiap tahunnya akan sama, hal ini semata-mata disebabkan karena keadaan cuaca saja. Dengan ber bagai macam cara dapat me nyesuaikan diri dengan cuaca, tetapi pada umumnya manusia tidak dapat mengatasi pengaruhnya. Kurang lebih 30% produksi panen tergantung dari keadaan cuaca. Kadang-kadang bahkan panenan bisa gagal total hanya karena akibat cuaca buruk, termasuk banjir, erosi dan lain sebagainya. Untuk daerah tropis, hal ini bisa terjadi terlalu kering dan panas atau terlalu basah.

Topografi ialah keadaan muka bumi pada suatu daerah juga dapat mem pengaruhi pemilihan jenis tanaman seperti pada tanaman kelapa sawit menghindari lahan penanaman pada kemiringan lebih besar dari 40o karena dengan kemiringan tersebut resiko orang bekerja sangat tinggi dan kalau dibuat teraspun kurang efisien, biasanya pada topografi tersebut untuk tanaman murbai,dan untuk hutan produksi (kayu& pulp) b. Iklim Tanaman menuntut jenis iklim ter tentu. Tidak semua tanaman dapat ditanam disembarang tempat pada iklim yang berbagai macam. Se baliknya pada iklim tertentu (yang sama) tidak semua jenis tanaman dapat hidup/ produktif ditempat ter sebut. Untuk menyelesaikan lingkar an hidupnya, tanaman mem butuh kan jumlah panas dan jumlah air sesuai dengan kebutuhannya. Setiap jenis dan varietas harus di sesuaikan iklimnya. Misal tanaman tembakau akan lebih baik bila ditanam pada iklim tropis, jenis asli daerah (misal tembakau Jawa dan Bali) membutuhkan iklim yang khusus, sehingga tembakau Kedu tak mungkin menjadi baik ditanam di sembarang tempat, apalagi cuaca tidak menguntungkan. Di daerah Kedu sendiri, tembakau kedu tak akan berhasil, akibat cuaca buruk. Adanya danau atau tidak, seperti rawa Pening di Jateng, danau Toba di medan, arah aliran air di atas/di bawah tanah, adanya hutan atau Direktorat Pembinaan SMK (2008)

Cuaca tidak hanya mempengaruhi produksi secara langsung, melainkan ada yang tidak langsung, misalnya akan timbul hama dan penyakit. Kehadiran hama dan penyakit, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh ter hadap produksi tanaman. Seperti yang telah dilakukan pada kegiatan studi kelayakan, data-data iklim seperti suhu, sinar matahari, curah hujan, angin, kelembaban dan tingkat penguapan pada areal agri bisnis perkebunan yang telah di peroleh sebagai dasar untuk mem berikan alternatif-alternatif jenis ko moditi yang akan ditanam. Selain itu dapat juga diberikan gam baran jenis komoditi mana yang resikonya kecil dan besar, komoditi mana yang cukup menguntungkan dan sangat menguntungkan; ke untungan dapat dilihat dari aspek profit maupun sosial.

207


c. Keadaan lahan/ tanah

2. Aspek Pasar

Lahan merupakan media/ tempat tumbuh bagi tanaman. Lahan adalah alat produksi untuk mencapai hasil pertanian/ perkebunan. Tanpa lahan tanaman perkebunan tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial. Sebagai bahan pertim bangan dalam memilih suatu ta naman, tidak kalah penting apabila tersedia data/ informasi dan kondisi riil dari tanah yang diusahakan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui hasil pengamatan langsung seperti kondisi topografi, geografi, dan lain-lain, namun untuk melihat sifat fisik, kimia dan biologi tanah perlu adanya penelitian laboratorium. Selain itu diperlukan juga persyarat an tanaman mengenai kondisi lahan yang diinginkan.

Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dari aspek pasar dan pemasaran, be berapa hal yang perlu dicermati adalah; a. Ada tidaknya pasar (konsumen) b. Seberapa besar pasar yang ada c. Peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis d. Perilaku konsumen e. Strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada.

Contoh kriteria kesuaian lahan yang dipergunakan pada komoditi kelapa sawit yaitu kelas kesesuaian lahan ditetapkan berdasarkan jumlah dan intensitas faktor pembatas dari karakteristik lahan. • Kelas lahan dibagi menjadi Sesuai/Suitable (S) dan Tidak Sesuai/Not suitable (N). • Kelas “sesuai” dibagi menjadi 3 sub-kelas : S1: Sangat sesuai (highly suitable) S2: Sesuai (suitable) S3: Agak sesuai (marginal suitable • Kelas “tidak sesuai” dibagi menjadi 2 sub-kelas : N1: Tidak sesuai bersyarat (temporary not suitable) N2: Tidak sesuai permanen (permanently not suitable)

208

Untuk mengetahui ada tidaknya pa sar dan seberapa besarnya pasar, serta perilaku konsumen, maka perlu dilakukan survey pasar yaitu: a. Melakukan survei dengan terjun langsung ke pasar untuk melihat kondisi pasar yang ada sehingga dapat diketahui jumlah pembeli dan pesaing. b. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peranan. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada pesaing secara diam-diam. c. Menyebarkan kuesioner ke ber bagai calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan ke butuhan konsumen. Diharapkan dengan mempertim bang kan aspek pasar, pemilihan dan pe nentuan jenis tanaman lebih akurat. Tugas Aplikasi Konsep 1. Bila Anda memiliki suatu usaha di bidang perkebunan, sebaiknya memiliki dokumen hukum. Pen tingkah dokumen hukum tersebut. Jelaskan! 2. Sebutkan aspek apa saja yang dapat membantu dalam pemilih an tanaman? jelaskan! Direktorat Pembinaan SMK (2008)

BAB 5 PENENTUAN KOMODITI TANAMAN PERKEBUNAN YANG AKAN DIUSAHAKAN

Recommend Documents