BAB 4 : KEUANGAN DAERAH

BAB 4 KEUANGAN DAERAH

BAB 4 : KEUANGAN DAERAH Realisasi penyerapan belanja APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo triwulan I-2012 cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya persentase realisasi dimaksud lebih disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Langsung terutama Belanja Modal. Sementara untuk realisasi penerimaan APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan terutama Dana Perimbangan. Pada triwulan I-2012, kenaikan penerimaan kurang diimbangi oleh penyerapan belanja Pemerintah Provinsi sehingga mendorong terjadinya kontraksi fiskal terhadap jumlah uang beredar di masyarakat.

4.1 PENDAPATAN DAERAH Pada triwulan I-2012, persentase realisasi pendapatan meningkat pada Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain sementara untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Secara nominal, realisasi pendapatan triwulan I-2012 sebesar Rp 271,09 Miliar dengan capaian 29,75% dari target anggaran APBD 2012. Capaian tersebut meningkat apabila dibandingkan triwulan I-2011 yang tercatat sebesar Rp 161,09 Miliar dengan capaian 25,30% dari target anggaran APBD 2011. Realisasi DAU dan DAK lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan I-2012, realisasi DAU telah mencapai 33,33% sementara Dana Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya mencapai 28,07%. Pendapatan Asli Daerah pada triwulan I-2012 mengalami penurunan, karena Pemerintah Provinsi selama semester I-2012 menerapkan kebijakan pembebasan BBN (Bea Balik Nama) dan Pajak kendaraan selama setahun untuk mobil/motor dari luar wilayah yang melakukan mutasi ke nomor polisi Gorontalo. Melalui penerapan kebijakan tersebut, tercatat realisasi penghimpunan pajak hanya mencapai 24,65% dari target anggaran 2012 sementara untuk periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 31,48%. Hasil liaison Bank Indonesia yang dilakukan kepada dealer utama kendaraan bermotor di Gorontalo menyatakan bahwa angka penjualan mobil/motor di showroom mengalami penurunan selama kebijakan tersebut dijalankan. Namun pengiriman kendaraan bermotor terutama mobil yang berasal dari luar Provinsi Gorontalo seperti dari Surabaya, Jakarta dan Manado justru mengalami peningkatan. Hal tersebut cenderung menarik perhatian masyarakat mengingat harga perolehan yang lebih rendah serta insentif pembebasan pajak kendaraan selama setahun yang cukup menguntungkan.

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2012

39

BAB 4 KEUANGAN DAERAH Tabel 4.1 Anggaran Induk dan Realisasi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo I-2011 Pendapatan Daerah

APBD 2011

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

122.766.740.520 110.427.278.321 550.000.000 11.789.462.199 513.873.300.000 24.698.000.000 461.118.100.000 28.057.200.000 636.640.040.520

Nominal 37.290.174.669 34.761.990.594 2.528.184.075 123.789.631.179 92.944.179 115.279.527.000 8.417.160.000 17.090.100 161.096.895.948

I-2012 Pencapaian (%) 30,37 31,48 21,44 24,09 0,38 25,00 30,00 25,30

APBDP 2012 161.639.396.184 150.012.733.985 100.000.000 11.526.662.199 630.131.540.835 23.983.008.835 582.140.302.000 24.008.230.000 121.630.890.000 913.401.827.019

Nominal 39.066.992.323 36.985.596.579 2.081.395.744 200.778.207.044 6.731.439.044 194.046.768.000 31.862.468.000 271.707.667.367

Pencapaian (%) 24,17 24,65 18,06 31,86 28,07 33,33 26,20 29,75

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Sumber : Badan Keuangan Prov. Gorontalo

Dilihat dari pangsanya, komposisi dana perimbangan masih mendominasi APBD triwulan I-2012 sebesar 73,89% lebih rendah dibandingkan pangsa dana perimbangan pada triwulan I-2011 sebesar 76,84%. Sementara pangsa pembiayaan mandiri dari PAD tercatat 14,38% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,15%. Tabel 4.2 Komposisi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo (dalam %) I-2011 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

APBD 2011 122.766.740.520 110.427.278.321 550.000.000 11.789.462.199 513.873.300.000 24.698.000.000 461.118.100.000 28.057.200.000 636.640.040.520

Nominal 37.290.174.669 34.761.990.594 2.528.184.075 123.789.631.179 92.944.179 115.279.527.000 8.417.160.000 17.090.100 161.096.895.948

I-2012 Komposisi (%) 23,15 21,58 1,57 76,84 0,06 71,56 5,22 0,01 100,00

APBDP 2012 161.639.396.184 150.012.733.985 100.000.000 11.526.662.199 630.131.540.835 23.983.008.835 582.140.302.000 24.008.230.000 121.630.890.000 913.401.827.019

Nominal 39.066.992.323 36.985.596.579 2.081.395.744 200.778.207.044 6.731.439.044 194.046.768.000 31.862.468.000 271.707.667.367

Komposisi (%) 14,38 13,61 0,77 73,89 2,48 71,42 11,73 100,00


4.2 BELANJA DAERAH Menurunnya penyerapan belanja APBD Pemerintah Provinsi triwulan I-2012 terutama pada Belanja Langsung. Penyerapan hampir seluruh komponen penyusun Pos Belanja Langsung mengalami penurunan persentase realisasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan, tercatat Rp 147,07 Miliar dana APBD telah dibelanjakan dengan persentase realisasi mencapai 15,67%, lebih rendah dibandingkan penyerapan belanja triwulan I-2011 yang mencapai Rp 118,21 Miliar (17,62%). Pada Pos Belanja Langsung, penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp 40,54 Miliar atau sebesar 8,59% dari target anggaran 2012. Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 59,90 Miliar atau sebesar 16,67% dari target anggaran. Penurunan persentase realisasi terbesar terjadi pada Belanja Modal yang 40

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2011| BANK INDONESIA


realisasinya hanya mencapai Rp 4,36 Miliar atau hanya sebesar 2,9% dari target anggaran. Kondisi ini terjadi karena realisasi pelaksanaan proyek infrastruktur belum berjalan optimal sehingga penyerapan anggaran terhambat. Sementara Belanja Tidak Langsung, realisasi persentase penyerapannya meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 106,52 Miliar atau sebesar 22,84% dari target anggaran 2012. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 58,31 Miliar atau sebesar 18,71% dari target anggaran 2012. Peningkatan penyerapan belanja terbesar terjadi pada Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Tabel 4.3 Anggaran Induk dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo I-2011 Belanja Daerah

APBD 2011

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

311.594.816.664,00 203.973.905.336,00 3.200.000.000,00 41.750.000.000,00 6.000.000.000,00 44.170.911.328,00 7.500.000.000,00 5.000.000.000,00 359.456.670.266,00 30.439.242.880,00 216.489.471.944,00 112.527.955.442,00 671.051.486.930,00

Nominal 58.313.381.818,00 43.793.743.505,00 4.155.000.000,00 1.904.236.853,00 6.770.300.610,00 1.618.100.850,00 72.000.000,00 59.901.325.113,00 3.000.205.194,00 38.883.455.672,00 18.017.664.247,00 118.214.706.931,00

I-2012 Pencapaian (%) 18,71 21,47 9,95 31,74 15,33 21,57 1,44 16,66 9,86 17,96 16,01 17,62

APBDP 2012 466.387.095.206,40 241.569.991.136,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 472.014.731.812,80 36.893.361.512,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801,00 938.401.827.019,20

Nominal 106.525.837.505,00 50.089.873.831,00 41.526.260.236,00 1.060.000.000,00 12.371.034.144,00 1.478.669.294,00 40.543.312.895,09 3.268.830.827,00 32.913.149.258,09 4.361.332.810,00 147.069.150.400,09

Pencapaian (%) 22,84 20,74 29,70 18,93 22,63 9,72 8,59 8,86 11,37 2,99 15,67

Kualitas APBD Gorontalo triwulan I-2012 lebih diarahkan pada kepentingan konsumsi sementara untuk kegiatan investasi relatif minimal. Pada triwulan laporan, komposisi belanja konsumsi mencapai 97,02% sementara untuk belanja investasi hanya mencapai 2,99%. Kondisi tersebut jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dimana 15,24% anggaran direalisasikan untuk kepentingan investasi. Keterlambatan proses tender dinilai sebagai salah satu pendorong lambatnya belanja investasi Pemerintah Provinsi. Tabel 4.4 Komposisi Belanja APBD Provinsi Gorontalo I-2011 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

APBD 2011 311.594.816.664,00 203.973.905.336,00 3.200.000.000,00 41.750.000.000,00 6.000.000.000,00 44.170.911.328,00 7.500.000.000,00 5.000.000.000,00 359.456.670.266,00 30.439.242.880,00 216.489.471.944,00 112.527.955.442,00 671.051.486.930,00

Nominal 58.313.381.818,00 43.793.743.505,00 4.155.000.000,00 1.904.236.853,00 6.770.300.610,00 1.618.100.850,00 72.000.000,00 59.901.325.113,00 3.000.205.194,00 38.883.455.672,00 18.017.664.247,00 118.214.706.931,00

I-2012 Komposisi (%) 49,33 37,05 3,51 1,61 5,73 1,37 0,06 50,67 2,54 32,89 15,24 100,00

APBDP 2012 466.387.095.206,40 241.569.991.136,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 472.014.731.812,80 36.893.361.512,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801,00 938.401.827.019,20

Nominal 106.525.837.505,00 50.089.873.831,00 41.526.260.236,00 1.060.000.000,00 12.371.034.144,00 1.478.669.294,00 40.543.312.895,09 3.268.830.827,00 32.913.149.258,09 4.361.332.810,00 147.069.150.400,09

Komposisi (%) 72,43 34,06 28,24 0,72 8,41 1,01 27,57 2,22 22,38 2,97 100,00



41


4.3. KONTRIBUSI REALISASI APBD GORONTALO TERHADAP SEKTOR RIIL DAN UANG BEREDAR Realisasi anggaran konsumsi pemerintah pada triwulan I-2012 memberikan pangsa 5.73%, sementara itu belanja modal memberikan pangsa 0,18%. Pangsa konsumsi pemerintah terhadap sektor riil mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I-2011 terutama untuk belanja rutin. Stimulus fiskal untuk kepentingan investasi masih sangat kecil, hal ini dikarenakan pelaksanaan proyek investasi belum berjalan secara optimal. Sementara apabila dilihat dari sisi anggaran masih terdapat surplus penerimaan sebesar Rp 124 Miliar dimana surplus tersebut lebih disebabkan karena realisasi belanja modal masih dibawah target anggaran. Tabel 4.5 Stimulus Fiskal APBD terhadap Sektor Riil Belanja Daerah Konsumsi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Pembentukan Modal Tetap Bruto Belanja Modal

APBD 2011 558.523.531.488 234.413.148.216 3.200.000.000 41.750.000.000 6.000.000.000 44.170.911.328 7.500.000.000 5.000.000.000 216.489.471.944 112.527.955.442 112.527.955.442

I-2011 Nominal 100.197.042.684 46.793.948.699 4.155.000.000 1.904.236.853 6.770.300.610 1.618.100.850 72.000.000 38.883.455.672 18.017.664.247 18.017.664.247

%PDRB 4,64 2,17 0,19 0,09 0,31 0,07 0,00 1,80 0,83 0,83

APBDP 2012 792.697.622.218 278.463.352.648 4.500.000.000 139.830.890.000 5.600.000.000 54.676.214.070 15.210.000.000 5.000.000.000 289.417.165.500 145.704.204.801 145.704.204.801

I-2012 Nominal 142.707.817.590 53.358.704.658 41.526.260.236 1.060.000.000 12.371.034.144 1.478.669.294 32.913.149.258 4.361.332.810 4.361.332.810

%PDRB 5,73 2,14 1,67 0,04 0,50 0,06 1,32 0,18 0,18

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo *) PDRB Q1-2010 Proyeksi Bank Indonesia Gorontalo

Di sisi pengaruhnya terhadap uang beredar, realisasi anggaran APBD Gorontalo sampai dengan akhir triwulan I-2012 menunjukkan kontraksi. Kontraksi terjadi karena realisasi dari penerimaan APBD lebih besar dibandingkan penyerapan belanja APBD. Tabel 4.6 Dampak APBD terhadap Uang Beredar APBD Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Darurat Dana Penyesuaian Belanja Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Surplus/Defisit Pembiayaan Netto

636.640.040.520,00 122.766.740.520,00 513.873.300.000,00 24.698.000.000,00 461.118.100.000,00 28.057.200.000,00

I-2011 Nominal 161.096.895.948,26 37.290.174.669,26 123.789.631.179,00 92.944.179,00 115.279.527.000,00 8.417.160.000,00

671.051.486.930,00 234.413.148.216,00 3.200.000.000,00 41.750.000.000,00 6.000.000.000,00 44.170.911.328,00 7.500.000.000,00 5.000.000.000,00 216.489.471.944,00 112.527.955.442 (34.411.446.410) (34.411.446.410)

17.090.100,00 118.214.706.931,00 46.793.948.699,00 4.155.000.000,00 1.904.236.853,00 6.770.300.610,00 1.618.100.850,00 72.000.000,00 38.883.455.672,00 18.017.664.247 42.882.189.017 -

APBD 2011

%PDRB 7,46 1,73 5,73 0,00 5,34 0,39 0,00 5,47 2,17 0,19 0,09 0,31 0,07 0,00 1,80 0,83 1,99 -

913.401.827.019,20 161.639.396.184,20 630.131.540.835,00 23.983.008.835,00 582.140.302.000,00 24.008.230.000,00

I-2012 Realisasi 271.707.667.366,64 39.066.992.322,64 200.778.207.044,00 6.731.439.044,00 194.046.768.000,00 -

121.630.890.000,00 938.401.827.019,20 278.463.352.648,40 4.500.000.000,00 139.830.890.000,00 5.600.000.000,00 54.676.214.070,00 15.210.000.000,00 5.000.000.000,00 289.417.165.499,80 145.704.204.801 (25.000.000.000) (25.000.000.000)

31.862.468.000,00 147.069.150.400,09 53.358.704.658,00 41.526.260.236,00 1.060.000.000,00 12.371.034.144,00 1.478.669.294,00 32.913.149.258,09 4.361.332.810 124.638.516.967 -

APBDP 2012

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo *) PDRB Q1-2010 Proyeksi Bank Indonesia Gorontalo

42


%PDRB 10,91 1,57 8,06 0,27 7,79 1,28 5,90 2,14 1,67 0,04 0,50 0,06 1,32 0,18 5,00 -

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN

BAB 5 : SISTEM PEMBAYARAN Transaksi sistem pembayaran tunai di Gorontalo pada triwulan I-2012 diwarnai oleh net inflow dan peningkatan persediaan uang layak edar. Pada triwulan laporan juga sudah terdapat temuan uang palsu sebanyak enam lembar uang kertas. Sementara itu, sistem pembayaran non tunai transaksi kliring dan transaksi RTGS mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan volume transaksi dalam sistem pembayaran tersebut diperkirakan akibat dari menurunnya transaksi ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya yang merupakan siklus awal tahun.

5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI 5.1.1 ALIRAN UANG KARTAL (INFLOW/OUTFLOW) Kegiatan kas titipan di Gorontalo sepanjang triwulan I-2012 mengalami net inflow sebesar Rp 218,21 miliar. Aliran uang kartal yang masuk ke dalam khasanah kas titipan lebih tinggi dibandingkan dengan aliran uang kartal yang keluar dari khasanah kas titipan.

Sumber: Bank Indonesia Grafik 5.1 Netflow Kas Titipan Gorontalo

Grafik 5.2 Perkembangan Netflow Bulanan

Kondisi net inflow pada triwulan laporan didominasi pada bulan Januari yang mencapai Rp171,39 miliar. Net inflow yang terjadi pada bulan Januari 2012 merupakan arus balik aliran uang kartal pasca akhir tahun 2011. Net inflow tersebut juga menggambarkan lambatnya aktivitas ekonomi pada awal tahun karena minimnya kegiatan-kegiatan (event) daerah yang masih belum berjalan.


43


5.1.2 PENYEDIAAN UANG KARTAL LAYAK EDAR Uang layak edar yang tersedia pada kas titipan Gorontalo pada akhir triwulan I-2012 sebesar Rp90,26 miliar lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp72,48 miliar. Adapun rincian uang layak edar dimaksud sebesar Rp90,25 miliar untuk uang kertas dan Rp18,92 juta untuk uang logam. Sementara itu, uang lusuh yang terdapat pada kas titipan pada triwulan laporan sebesar Rp18,92 miliar. Pecahan uang kertas sebesar Rp2000,- merupakan pecahan yang memiliki tingkat kelusuhan tertinggi yaitu sebanyak 350.000 lembar, kemudian diikuti oleh pecahan uang kertas sebesar Rp1000,- yang memiliki tingkat kelusuhan sebanyak 120.000 lembar. Tabel 5.1 Rincian Pecahan Uang di Kas Titipan Gorontalo (Dalam Rp.ribu) Jenis Pecahan (Rp) Uang Kertas 100,000 50,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 Total Uang Logam 500 100 50 Total TOTAL UANG

Tw. III 2011 Jumlah (ribu) Layak edar Lusuh 60,400,000 7,500,000 67,900,000 51,900,000 7,000,000 58,900,000 4,500,000 4,200,000 8,700,000 5,400,000 2,000,000 7,400,000 2,880,000 2,300,000 5,180,000 3,320,000 1,300,000 4,620,000 16,000 400,000 416,000 128,416,000 24,700,000 153,116,000 25,000 25,000 2,000 2,000 27,000 27,000 128,443,000 24,700,000 153,143,000

Tw. IV 2011 Jumlah (ribu) Layak edar Lusuh 35,900,000 1,000,000 36,900,000 15,000,000 2,000,000 17,000,000 6,240,000 900,000 7,140,000 5,420,000 1,000,000 6,420,000 4,515,000 250,000 4,765,000 4,962,000 600,000 5,562,000 422,000 135,000 557,000 72,459,000 5,885,000 78,344,000 20,000

Tw. I 2012 Jumlah (ribu) Layak edar Lusuh 38,800,000 6,000,000 44,800,000 35,000,000 9,000,000 44,000,000 5,160,000 1,200,000 6,360,000 4,850,000 1,000,000 5,850,000 2,030,000 900,000 2,930,000 4,404,000 700,000 5,104,000 5,000 120,000 125,000 90,249,000 18,920,000 109,169,000 5,000

20,000 72,479,000

2,000 7,000 90,256,000

5,885,000

20,000 78,364,000

18,920,000

7,000 109,176,000

Sumber : Bank Indonesia

5.1.3 UANG PALSU Tabel 5.2 Perkembangan Uang Palsu di Gorontalo

Periode Jan-Maret 2012 Pecahan / Tahun Emisi Temuan Uang Palsu 100.000 / 2004 100.000 / 1999 50.000 / 2005 50.000 / 1999 50.000 / 1993 20.000 / 2004

0 0 6 0 0

10.000 / 2005

0 0

Jumlah

6

Sumber: Bank Indonesia

Pada periode Januari – Maret 2012, telah teridentifikasi enam lembar uang palsu yaitu uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2005. Sementara itu, belum terdapat temuan uang palsu untuk pecahan lainnya.

44



5.2 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI 5.2.1 KLIRING NON BI DI GORONTALO Jumlah nominal perputaran warkat kliring non BI di Gorontalo pada triwulan laporan sebesar Rp396,15 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 5,12% (q.t.q) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 4,43% (q.t.q). Adapun jumlah warkat sebanyak 17.673 lembar dengan pertumbuhan sebesar 1.12% (q.t.q). Sementara itu, rata-rata harian nominal kliring Non BI di Gorontalo pada triwulan I-2012 sebesar Rp6,29 miliar atau mengalami kontraksi 3,58% (q.t.q). Sedangkan rata-rata harian jumlah warkat sebanyak 281 lembar atau tumbuh sebesar 2,72% (q.t.q).

Grafik 5.3 Perputaran Kliring di Gorontalo

Sumber: Bank Indonesia Grafik 5.4 Rata-Rata Perputaran Kliring Per Hari

Rata-rata rasio jumlah nominal Cek/BG kosong per hari terhadap total keseluruhan nominal warkat yang dikliringkan pada triwulan I-2012 tercatat sebesar 1,57% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,27%. Sementara itu, rata-rata rasio warkat Cek/BG kosong per hari terhadap total keseluruhan warkat yang dikliringkan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,16% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,08%.

Sumber : Bank Indonesia Grafik 5.5 Rasio Warkat dan Nominal Cek/BG Kosong Kliring Non BI di Gorontalo


45


5.2.2 REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) Perkembangan penyelesaian transaksi RTGS rata-rata per bulan (dari dan ke Gorontalo) selama triwulan I-2012 secara nominal sebesar Rp472 miliar atau terkontraksi 32,17%

(q.t.q) lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang

mengalami

pertumbuhan sebesar 7,26% (q.t.q). Sementara itu, secara volume penyelesaian transaksi RTGS rata-rata per bulan selama triwulan I-2012 tercatat sebanyak 1.208 transaksi atau mengalami kontraksi secara triwulanan sebesar 22,55% (q.t.q). Perlambatan perkembangan transaksi RTGS diperkirakan karena pergerakan aktivitas ekonomi pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Siklus pada awal tahun ditandai dengan lesunya transaksi RTGS dibandingkan akhir tahun. Diperkirakan transaksi-transaksi besar yang menggunakan fasilitas RTGS diantaranya transaksi untuk proyek pembangunan infrastruktur pemerintah belum direalisasikan pada awal tahun.

Tabel 5.3 Perkembangan Transaksi RTGS di Gorontalo

Bulan Januari Februari Maret Rata-rata tw I-11 Pertumbuhan (qtq) April Mei Juni Rata-rata tw II-11 Pertumbuhan (qtq) Juli Agustus September Rata-rata tw III-11 Pertumbuhan (qtq) Oktober November Desember Rata-rata tw IV-11 Pertumbuhan (qtq) Januari Februari Maret Rata-rata tw I-12 Pertumbuhan (qtq)

FROM TO FROM + TO Nilai Nilai Nilai Volume Volume Volume (Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp) 155 574 360 474 515 1048 166 490 268 470 434 960 175 701 373 703 548 1404 165 588 334 549 499 1137 -27.42% -35.28% -20.54% -39.63% -22.96% -37.45% 196 725 267 611 464 1336 165 715 353 635 518 1350 216 796 365 710 581 1506 192 745 328 652 521 1397 16.26% 26.69% -1.57% 18.76% 4.34% 22.86% 241 874 440 801 681 1675 228 899 517 785 745 1684 192 772 327 563 519 1335 220 848 428 716 648 1565 14.54% 13.82% 30.27% 9.87% 24.46% 11.98% 244 844 396 687 640 1531 273 884 387 624 659 1508 327 954 460 685 787 1639 281 894 414 665 695 1559 27.60% 5.38% -3.21% -7.12% 7.26% -0.34% 206 667 154 441 360 1108 182 609 260 421 442 1030 238 913 375 572 613 1485 209 730 263 478 472 1208 -25.73% -18.38% -36.55% -28.16% -32.17% -22.55% Sumber : Bank Indonesia

46


BAB 6 KESEJAHTERAAN

BAB 6 : KESEJAHTERAAN Tingkat kesejahteraan masyarakat di Gorontalo menunjukkan tendensi penurunan sebagaimana tercermin dari salah satu indikatornya yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka tercatat mengalami peningkatan dari 4,26% pada bulan Agustus 2011 menjadi 4.81% pada Februari 2012. 6.1. PENGANGGURAN Jumlah angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) di Provinsi Gorontalo berdasarkan data Februari 2012 tercatat sebanyak 471.128 jiwa atau meningkat dibanding angkatan kerja pada periode Agustus 2011 sebesar 465.027 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut bersumber dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dimana pada Februari 2012 mencapai 448.489 jiwa atau naik 3.279 jiwa dibanding posisi Agustus 2011 yang tercatat sebanyak 445.210 jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gorontalo pada Februari 2012 tercatat sebanyak 4,81%, mengalami peningkatan dibandingkan data Agustus 2011 sebesar 4,26%. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari 64,12% pada Agustus 2011 menjadi 64,36% pada Februari 2012. Kenaikan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk Angkatan Kerja (1,31%) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Bukan Angkatan Kerja (0,26%). Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan

Februari 2011

Jenis Kegiatan

Bekerja

Agustus 2011

Februari 2012

437,459

445,210

448,489

21,120

19,817

22,639

Angkatan Kerja

458,579

465,027

471,128

Sekolah

71,393

33,142

73,060

162,649

171,804

160,867

24,979

55,270

26,966

259,021

260,216

260,893

4.61

4.26

4.81

63.90

64.12

64.36

Pengangguran

Mengurus Rumah Tangga Lainnya Bukan Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Gorontalo

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 168.806 orang (Februari 2012) atau sekitar 36,52% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut meningkat 3,04% jika dibandingkan BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I -2012

47

BAB 6 KESEJAHTERAAN

dengan Agustus 2011. Di sisi lain, terjadi shifting tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa kemasyarakatan yang ditandai oleh peningkatan persentase sebesar 0,38% dari jumlah penduduk yang menggeluti sektor tersebut jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2011. Sementara itu pada sektor perdagangan, menempati posisi ketiga dengan persentase sebesar 13,62% pada Februari 2012. Tabel 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2011 – Februari 2012 Februari 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen

Pertanian

179,933

41.13

158,973

35.71

163,806

36.52

Industri

40,584

9.28

44,015

9.89

37,619

8.39

Perdagangan

64,022

14.63

65,851

14.79

61,079

13.62

Jasa Kemasyarakatan

87,087

19.91

91,393

20.53

91,741

20.46

40,322 437,459

9.22 100

84,978 445,210

19.09 100

94,244 448,489

21.01 100

Lainnya Total

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Gorontalo Grafik 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2011

Grafik 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2011

6.2 KEMISKINAN Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo berdasarkan data September 2011 tercatat sebanyak 192.396 jiwa atau 18,02% dari jumlah penduduk Gorontalo. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,73% dibandingkan posisi Maret 2011 yang tercatat sebesar 198.270 jiwa (18,75% dari jumlah penduduk Gorontalo). Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di perkotaan yang mencapai 4.538 jiwa atau 1,31%, sedangkan di pedesaan penurunan hanya sebesar 1.336 jiwa atau 0,44%. Sementara itu garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada bulan September 2011 sebesar Rp.195.685 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp.8.470 perkapita per bulan dibandingkan dengan bulan Maret 2011 yang tercatat sebesar Rp.187.215 per kapita per bulan. 48


BAB 6 KESEJAHTERAAN Tabel 6.3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (%)

Periode

Indikator Persentase Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Miskin (% ) (Jiwa)

Maret 2011

18.75

198,270.00

September 2011

18.02

192,396.00

Perubahan

-0.73

(5,874.00)

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Gorontalo Tabel 6.4 Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah Tahun 2012

Garis Kemiskinan (Rp) Uraian

Maret 2011

September 2011

Perkotaan

194,161

202,305

Pedesaan

183,637

192,274

Total

187,215

195,685

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Gorontalo

Jika dilihat berdasarkan sebarannya di tahun 2011, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo terbesar masih berada di wilayah pedesaan yaitu sebanyak 92,33%, selebihnya 7,67% tinggal di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur dan program pengembangan wilayah pedesaan dapat lebih dioptimalkan. 6.3. RASIO GINI Rasio gini Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pada tahun 2007, indeks gini tercatat 0,39 meningkat dibandingkan tahun 2005 yang lalu sebesar 0,36. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antar lapisan penduduk semakin meningkat. Berdasarkan komposisi pendapatan penduduk, terlihat bahwa persentase 20% penduduk berpenghasilan tinggi justru semakin meningkat dari 44,38% pada tahun 2005 menjadi 47,67% pada tahun 2007. Begitu pula 40% penduduk dengan pendapatan rendah, mengalami peningkatan persentase pendapatan dari 19.87% pada tahun 2005 menjadi 28.64% pada tahun 2007. Sementara itu, 40% penduduk dengan pendapatan sedang justru mengalami penurunan persentase, dari 35,75% di tahun 2005 menjadi 33.69 di tahun 2007. Hal inilah yang menyebabkan “jurang” kesenjangan kesejahteraan antar penduduk semakin lebar.

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I -2012

49

BAB 6 KESEJAHTERAAN

Provinsi

Tabel 6.5 Rasio Gini Provinsi Gorontalo 2005 2007 40% 40% 20% 40% 40% 20% populasi populasi populasi populasi populasi populasi Gini Ratio Gini Ratio dengan dengan dengan dengan dengan dengan pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan rendah sedang tinggi rendah sedang tinggi

Gorontalo

19.87

35.75

44.38

0.36

28.64

33.69

47.67

0.39

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Sakernas

6.4. IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo pada tahun 2007 tercatat sebesar 68,98, meningkat 0,97 poin dibandingkan IPM tahun 2006 sebesar 68,01. Peningkatan ini ditunjang oleh kenaikan Angka Harapan Hidup dari 65,60 tahun pada tahun 2006 menjadi 66,19 tahun pada tahun 2007. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dari 6,80 tahun menjadi 6,91 tahun dan rata-rata pengeluaran riil juga mengalami kenaikan dari Rp.608,65 ribu menjadi Rp.615,94 ribu pada periode pengukuran yang sama. Peningkatan tersebut, salah satunya dipicu oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo yang dilakukan secara berkala. Tabel 6.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo

Komponen Pembentuk IPM Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Rata-rata Pengeluaran Riil (ribuan Rp) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2002 64.20 95.20 6.50 573.30 64.13

2004 64.50 94.70 6.80 585.90 65.4

2005 65.40 95.00 6.80 607.80 67.5

2006 65.60 95.70 6.80 608.65 68.01

2007 66.19 95.70 6.91 615.94 68.98

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Sakernas

Di sisi lain, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, layanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang terjadi sejak awal pemekaran wilayah menyebabkan perbedaan

angka

Indeks Pembangunan

Manusia

(IPM) antara

Provinsi dengan

Kota/Kabupaten di Gorontalo. Angka IPM tertinggi sebesar 71,64 dimiliki oleh Kota Gorontalo, sedangkan IPM terendah sebesar 67,24 tercatat Kabupaten Boalemo (data tahun 2007).

50


BAB 6 KESEJAHTERAAN

BOKS 4 : MENGGUGAH KEMANDIRIAN MELALUI PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA MAHASISWA 80 pemuda-pemudi Gorontalo antusias mengikuti kegiatan Pelatihan Wirausaha Muda. Pelatihan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu bertujuan untuk menanamkan jiwa wirausaha kepada mahasiswa yang pada gilirannya dapat membentuk pengusaha-pengusaha baru yang ikut memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Pelatihan wirausaha muda berlangsung selama sembilan hari mulai tanggal 10 hingga 20 April 2012. Dalam pelatihan tersebut, dibagi dua kelompok besar yang masingmasing berjumlah 40 orang dengan beragam latar belakang pendidikan dan usaha yang akan digeluti. Berbagai materi seperti kiat memulai usaha, bagaimana membaca peluang dan memahami lingkungan usaha, etika bisnis hingga membuat dan mempresentasikan proposal usaha diusung guna memberikan pembekalan kepada peserta sebelum terjun ke dunia nyata. Pola pelatihan pun dibuat semenarik mungkin, dengan mengkombinasikan sistem klasikal, dinamika kelompok serta praktek kunjungan lapangan ke sentra-sentra usaha. Hal ini dilakukan agar para peserta tidak merasa jenuh dan senantiasa antusias dalam mengikuti pelatihan. Pengusaha lokal pun digandeng untuk menyampaikan success story-nya masingmasing. Disamping itu instansi teknis pemerintahan seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Investasi Daerah juga diundang untuk memaparkan kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait pengembangan sektor riil dan UMKM. Sebagai upaya mendukung program financial inclusion, dalam pelatihan tersebut juga dilibatkan perbankan Gorontalo yang memberikan informasi mengenai produk-produk dana maupun pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam mendukung pengembangan usahanya ke depan. Materi yang disampaikan perbankan memberikan warna tersendiri bagi para peserta, karena dengan hadirnya perbankan dapat membuka sekat-sekat birokrasi yag selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat. Pelatihan yang berjalan selama sembilan hari tersebut ditutup oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Wahyu Purnama A menyampaikan harapannya agar para peserta dapat mengambil intisari dari seluruh materi yang telah diberikan. Wahyu juga berharap agar pelatihan ini menjadi cikal bakal terciptanya kemandirian berusaha yang pada akhirnya akan dapat menekan angka pengangguran di Provinsi Gorontalo. “Ketika kemandirian tercipta, tingkat pengangguran tergerus dan kesejahteraan masyarakat pun terwujud”, imbuh Wahyu menutup sambutan.

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I -2012

51

BAB 6 KESEJAHTERAAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

52


BAB 7 OUTLOOK EKONOMI

BAB 7 : OUTLOOK EKONOMI Perekonomian

Gorontalo

pada

triwulan

II-2012

diperkirakan

lebih

rendah

dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2011. Kondisi ini diperkirakan didorong oleh proyeksi menurunnya produksi pertanian selama triwulan II-2012 setelah mengalami puncak masa panen pada triwulan I-2012. Inflasi Gorontalo pada triwulan II-2012 diproyeksikan pada kisaran 6,50% ± 1% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya Peningkatan inflasi tersebut tak lepas dari merangkak naiknya komoditas core inflation seiring dengan tingginya permintaan ekonomi daerah yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Aktivitas usaha perbankan diindikasikan mengalami peningkatan, pada triwulan II-2012 yang diperkirakan bersumber dari menguatnya aktivitas ekonomi masyarakat. 7.1 OUTLOOK MAKROEKONOMI REGIONAL

Grafik 7.1 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Triwulan II-2012

Perekonomian Gorontalo pada triwulan II-2012 diperkirakan tumbuh 7,6 – 8,1 % y.o.y) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2011 (8,42% y.o.y). Setelah memasuki masa panen pada triwulan I-2012, perkembangan produksi pertanian akan kembali menurun. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, luas tanam periode Januari-Februari yang akan dipanen April-Mei relatif lebih rendah dibandingkan panen triwulan I-2012 baik untuk komoditas jagung maupun padi. Mulai melambatnya kinerja pertanian ditunjukkan pula oleh tingkat NTP yang mulai menurun pada bulan April 2012. Pertumbuhan NTP terkontraksi sebesar 1,37% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan kondisi Januari – Maret 2012.


53


Grafik 7.2 Perkembangan Luas Tanam Padi

Grafik 7.3 Perkembangan Luas Tanam Jagung

Sampai dengan akhir tahun 2012, secara kumulatif tahunan perkembangan pertanian padi diperkirakan akan menurun namun untuk pertanian jagung diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2011. Dinas Pertanian dan BPS dalam ARAM I-2012 memperkirakan bahwa produksi padi tahun 2012 sebesar 291.893 ton atau tumbuh 6,56 % (y.oy) melambat dibandingkan produksi padi tahun 2011 sebesar 273.921 ton (tumbuh 8,03% y.o.y) sementara produksi jagung tahun 2012 diperkirakan mencapai 698.888 ton atau tumbuh 15,37% (y.o.y) dibandingkan produksi jagung tahun 2011 sebesar 605.871 ton. Cuaca dan iklim diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong.

Grafik 7.4 Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 7.5 Indeks Tendensi Konsumen BPS Gorontalo

Sementara itu kinerja konsumsi juga diperkirakan melemah. Survei Konsumen Bank Indonesia memperkirakan bahwa ekspektasi konsumsi berada pada level optimis namun relatif lebih rendah dibandingkan triwulan I-2011. Sementara hasil perkiraan Indeks Tendensi Konsumen BPS Gorontalo turut mengkonfirmasi hal dimaksud, dimana perkiraan nilai ITK di Provinsi Gorontalo pada Triwulan II‐2011 sebesar 107,59, artinya kondisi ekonomi konsumen triwulan yang akan datang diperkirakan akan menurun (ITK TW I-2011 = 108.12).

54



Sementara itu kinerja dunia usaha selain sektor pertanian diperkirakan masih tumbuh lebih baik. Hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia Gorontalo triwulan IV2011 mencatat bahwa angka prakiraan kondisi dunia usaha pada triwulan II-2011 berada pada level optimis 19,59. Sektor-sektor yang diperkirakan memberikan dukungan pada pertumbuhan adalah sektor PHR dan sektor angkutan

7.2 OUTLOOK INFLASI

Sumber: Proyeksi Bank Indonesia Gorontalo Grafik 7.6 Proyeksi Inflasi Tahunan Provinsi Gorontalo

Realisasi inflasi Gorontalo Triwulan-I 2012 sebesar 5,90% (yoy) berada pada batas atas proyeksi sebelumnya pada kisaran 5,00% ± 1% (yoy). Peningkatan inflasi tersebut tak lepas dari merangkak naiknya komoditas core inflation seiring dengan tingginya permintaan ekonomi daerah yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Pada Triwulan-II 2012, inflasi Gorontalo diproyeksikan berada pada kisaran 6,50% ± 1% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan inflasi diperkirakan akibat dari mulai naiknya harga komoditas bumbu-bumbuan karena berkurangnya stok. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi diperkirakan dapat mendorong kenaikan ekspektasi inflasi. Hasil Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 memberi keputusan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah agar menyesuaikan harga BBM apabila harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan berjalan dibandingkan asumsi harga ICP dalam APBN-P 2012 (USD105/barrel). Dengan mempertimbangkan harga ICP pada bulan Maret 2012 yang mencapai sekitar USD128/barrel, dan jika pada April rata-rata ICP bertahan di USD135/barrel, maka rata-rata ICP 6 bulan terakhir dapat mencapai USD120,79/barrel

(akan

dilakukan

kebijakan

kenaikan

harga

BBM

bersubsidi).


55


Perkembangan ini tetap membuka peluang yang cukup besar adanya kenaikan harga BBM pada Mei 2012. Apabila kebijakan ini diimplementasikan pada triwulan II-2012, tidak menutup kemungkinan realisasi inflasi akan jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.

7.3 PROSPEK PERBANKAN Aktivitas usaha perbankan diindikasikan mengalami peningkatan, pada triwulan II2012 yang diperkirakan

bersumber dari menguatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat disinyalir karena menguatnya permintaan domestic maupun realisasi proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD yang kecenderungannya dimulai pada triwulan II.Kondisi tersebut memberikan peluang ekspansi penyaluran kredit perbankan pada triwulan mendatang. Sementara itu, suku bunga perbankan gorontalo diperkirakan masih akan berada pada level stabil seiring dengan penetapan BI Rate di kisaran 5,75% (Maret 2012) dan himbauan Bank Indonesia untuk mendukung perkembangan sektor riil melalui penurunan suku bunga kredit. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I-2012 mengkonfirmasi kondisi usaha sector keuangan dalam keadaan yang relative stabil, dimana persentase responden yang menjawab ekspektasi usaha pada sector tersebut relative tetap/stabil pada triwulan II-2012 mencapai 100%.

Jawaban Responden (%)

80.00 70.00 60.00 50.00 40.00

30.00 20.00 10.00 -

Meningkat

Tetap

Menurun

Triwulan I-11

10.00

50.00

40.00

Triwulan II-11

30.00

70.00

0.00

Sumber: Bank Indonesia Gorontalo Grafik 7.7 Realisasi dan Ekspektasi Usaha Sektor Keuangan

56


BAB 4 : KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents