BAB 3 METODOLOGI ANALISIS

BAB 3 METODOLOGI ANALISIS

3.1.

Organisasi BNI

3.1.1. Latar Belakang Perusahaan Sejarah Pendirian Bank BNI Menurut BNI (1996, pp1-10), sejarah pendirian Bank BNI erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Untuk mempersiapkan pembentukannya, pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M. Margono Djojohadikoesoemo (alm.). Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan pegawai berjumlah 38 orang. Kemudian Yayasan Poesat Bank Indonesia yang merupakan cikal bakal lahirnya Bank BNI dilebur kedalamnya. Pada tahun-tahun selanjutnya dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Indonesia untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Pemerintah Indonesia dan Belanda, memutuskan untuk merubah fungsi Bank Negara Indonesia dari bank sentral menjadi bank umum. Bank BNI 36

37

mulai mengarahkan usahanya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan Bank Indonesia (yang pada waktu itu bernama de Javasche Bank) ditunjuk menjadi bank sentral. Go International Setelah beralih status menjadi bank umum, pada tanggal 15 September 1950, pemerintah memberi ijin kepada Bank Negara Indonesia untuk menjadi bank devisa dengan tujuan utama untuk membiayai kegiatan ekspor hasil perkebunan. Sebagai bank devisa, Bank Negara Indonesia selanjutnya dapat melakukan transaksi dengan luar negeri tanpa harus melalui de Javasche Bank sebagai bank sentral. Untuk memperluas jaringan internasionalnya, Bank Negara Indonesia membuka kantor cabang luar negerinya yang pertama di Singapura pada tanggal 19 Nopember 1955 bertempat di South Bridge Road No. 253. Pada tahun-tahun berikutnya dibuka kantorkantor cabang di Hong Kong, Tokyo, London, New York dan Grand Cayman Island. Bank Negara Indonesia 1946 Dengan dikeluarkannya Ketetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang integrasi bank-bank pemerintah, Bank Negara Indonesia berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit III. Kemudian pada tahun 1967 Undang-Undang No. 14 tentang PokokPokok Perbankan menetapkan kembali fungsi-fungsi bank-bank pemerintah seperti sebelum adanya integrasi. Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit III ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, dengan tugas utama diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

38

Masa Deregulasi Paket deregulasi pemerintah bulan Juni 1983 (Pakjun 1983) merupakan awal deregulasi di sektor moneter. Untuk mendukung kebijakan tersebut dan perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia, Bank BNI melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih berorientasi ke pasar dan lebih selektif dalam penempatan pegawai. Masa konsolidasi Bank BNI terus berlanjut hingga dikeluarkannya paket deregulasi tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) yang memberikan kemudahan pendirian bank-bank lokal maupun asing, sehingga berdampak meningkatnya persaingan. Untuk menghadapi tantangan ini Bank BNI secara terus menerus menata diri dengan jalan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan kualitas teknologi serta memperluas jaringan operasional melalui kerjasam dengan bank-bank di dalam dan luar negeri. Sebagai Perusahaan Publik Dalam suasana memperingati hari ulang tahunnya yang ke-50, Bank BNI menjadi bank milik pemerintah yang pertama melakukan IPO. Saham Bank BNI dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 25 Nopember 1996. Sambutan yang positif dari kalangan investor dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa Bank BNI memperoleh kepercayaan yang tinggi. Penawaran saham kepada publik ini bertujuan untuk meningkatkan modal, efisiensi serta untuk mencapai laba operasi yang optimal melalui pengembangan usaha yang sejalan dengan visi dan misi Bank BNI.

39

3.1.2. Visi dan Misi Bank BNI Visi Bank BNI adalah mempertahankan posisinya sebagai bank terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan berkualitas, baik untuk perorangan, perusahaan maupun lembaga di dalam dan di luar negeri. Secara konsisten berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan mempertahankan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai. Sebagai perusahaan publik, Bank BNI akan terus berupaya meningkatkan nilai sahamnya. Misi Bank BNI adalah memaksimalkan keinginan-keinginan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap Bank BNI yang meliputi pemegang saham, nasabah, manajemen dan pegawai, masyarakat dan pemerintah. Strategi utama Bank BNI untuk memenuhi visi dan misi tersebut adalah mempertahankan keunggulannya di Corporate Banking, mengembangkan Retail Banking dan meningkatkan usaha International Banking melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

40

3.1.3. Struktur Organisasi

RUPS

KOMISARIS

DIREKSI

SEKRETARIAT KOMISARIS

TIM AHLI KOMISARIS

KOMITE PERMANEN

DIREKTUR UTAMA

BADAN AUDIT

DIREKTUR KOMERSIAL

DIREKTUR KORPORASI

DIREKTUR OPERASI

DIREKTUR PENYELIAAN & HUBUNGAN LEMBAGA

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS, DALAM & LUAR NEGERI

DIREKTUR PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN

SATUAN PENGAWASAN INTERN

DIVISI UMUM

DIVISI KORPORASI

DIVISI SINDIKASI & JASA KEUANGAN

DIVISI HUKUM & PENYELIAAN KHUSUS

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI PENGENDALIAN PERKREDITAN

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

DIVISI PEMBINAAN WILAYAH

SATUAN PENUNJANG PERUSAHAAN & PENYELIAAN PERUSAHAAN ANAK

DIVISI TREASURY

DIVISI HUBUNGAN LEMBAGA

DIVISI DALAM & LUAR NEGERI

DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN & TEKNOLOGI

PERUSAHAAN ANAK

KANTOR CABANG LN

UNIT HUBUNGAN INVESTOR

KANTOR WILAYAH

PERUSAHAAN ANAK

KANTOR CABANG DN

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BNI

41

3.1.4. Model Bisnis BNI

LINGKUNGAN MAKRO

• Perkembangan ekonomi • Keunggulan teknologi • Kebijakan pemerintah/faktor politik • Sosial budaya/demografi LINGKUNGAN INDUSTRI Pemilik LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Sumber daya •Manusia •Aktiva •Infrastruktur Legal

Nilai Operasi

Pelanggan •Dana •Pinjaman •Jasa-jasa

Manajemen Kompetitor

Gambar 3.2. Model Bisnis BNI

♦ Pemilik Pemilik BNI merupakan para pemegang saham karena BNI adalah perusahaan publik. Pemegang saham terbesar masih merupakan pemerintah RI yang diwakili oleh Departemen Keuangan. ♦ Sumber daya ♦ Manusia Yaitu semua karyawan yang dimiliki oleh BNI meliputi para karyawan yang terdapat di cabang-cabang di seluruh Indonesia, kantor wilayah dan kantor besar.

42

♦ Aktiva Yaitu semua aktiva yang dimiliki oleh BNI dalam rangka menunjang pelayanannya kepada para pelanggan. Aktiva ini termasuk gedung dan teknologi yang dimiliki. ♦ Infrastruktur legal Yaitu pengaturan dari BI dan pemerintah tentang bank, serta hak/kewajiban yang timbul dari terjadinya transaksi dengan pelanggan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. ♦ Pelanggan Sesuai dengan bisnis BNI, maka pengelompokan pelanggan biasanya dibagi berdasarkan aktivitas yang dilayani, yaitu terbagi atas pelanggan untuk dana, pinjaman dan jasa-jasa. ♦ Kompetitor Kompetitor yang berada dalam industri yang sama, yaitu semua bank yang memfokuskan diri pada kegiatan Corporate Banking, Retail Banking dan International Banking. Untuk menghadapi kompetitor tersebut, BNI secara kontinyu memantau perkembangan perbankan serta mengumpulkan informasi mengenai kompetitor. ♦ Operasi Fungsi operasi di BNI berkaitan dengan penyelenggaraan aktivitas dan membangun relasi dengan pelanggan. Secara umum, aktivitas di dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas utama

43

adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelanggan, baik nasabah, peminjam maupun pengguna jasa, sedangkan aktivitas pendukung adalah kegiatan yang memberikan dukungan operasional. ♦ Manajemen Fokus utama dari manajemen saat ini adalah memformulasikan strategi ke depan,

menjaga

kepuasan

serta

hubungan

dengan

nasabah,

dan

mempertahankan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai. ♦ Nilai Nilai yang diharapkan BNI diperoleh dari pelanggan adalah pendapatan bunga dan komisi, sedangkan nilai yang diharapkan pelanggan dari BNI adalah pelayanan yang bersaing dan profesional serta keamanan dari dana nasabah. 3.1.5. Permasalahan yang Dihadapi Sesuai dengan strategi utama Bank BNI untuk memenuhi visi dan misinya, maka Bank BNI secara kontinyu melakukan pengembangan di bidang teknologi serta mengevaluasi masalah yang ada dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan pengumpulan data dari wawancara lisan dengan jajaran eksekutif, beberapa staf yang pernah bekerja sebagai kepala cabang, divisi teknologi, berbagai divisi terkait di BNI serta penelitian terhadap dokumen-dokumen pendukung, maka masalah-masalah BNI dapat diringkaskan sebagai berikut: 1. Waktu para staf cabang 30% dihabiskan untuk pembuatan laporan, karena kebutuhan laporan yang sangat beragam.

44

2. Data historis tidak ada sehingga menyulitkan bila hendak dilakukan analisis. 3. Terjadinya pulau-pulau informasi di divisi-divisi. Melihat masalah-masalah yang ada, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh BNI adalah dengan melakukan implementasi khasanah data, karena:

• Dengan tersedianya khasanah data, maka laporan yang beragam dapat dibuat oleh masing-masing user dengan menggunakan EIS/DSS tools yang tersedia dan user-friendly. Selain itu, untuk laporan maupun analisis yang tidak baku, dapat menggunakan OLAP tools yang banyak tersedia dan mempunyai fasilitas untuk melakukan hal tersebut.

• Basis data OLTP memang sebaiknya tidak menyimpan data historis, karena akan mempengaruhi kinerja sistem aplikasi. Oleh karena itu, dengan adanya khasanah data, maka data historis akan dapat disimpan tanpa khawatir akan mengganggu sistem operasional yang berjalan. Melalui khasanah data inilah, berbagai analisis dapat dilakukan.

• Pulau-pulau informasi yang terjadi, adalah karena tidak adanya satu sumber data yang seragam bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan adanya khasanah data, maka data dari berbagai tempat penyimpanan yang tidak terintegrasi, akan dimasukkan ke dalam khasanah data, tentunya setelah melalui proses transformasi terlebih dahulu. Selanjutnya, maka eksekutif dapat memperoleh gambaran yang utuh dari aktivitas yang terjadi di BNI.

45

3.2.

Pengumpulan Data

3.2.1. Daftar Divisi Yang Membutuhkan Informasi Dari Branch Banking Secara keseluruhan di kantor besar, ada sembilan divisi yang membutuhkan informasi branch banking berkenaan dengan aktivitas pinjaman dan dana. Di bawah ini akan diberikan uraian singkat mengenai fungsi dari masing-masing divisi tersebut: Tabel 3.1. Divisi Yang Membutuhkan Informasi Sehubungan Dengan Branch Banking

Divisi

Fungsi

Hubungan

HLB bertugas untuk menjaga hubungan dengan nasabah korporasi

Lembaga (HLB)

pemerintah, baik untuk mencari dana dari nasabah pemerintah maupun untuk memonitor pinjaman nasabah pemerintah.

Pengontrolan

PKR bertugas untuk memonitor kredit secara keseluruhan, mulai dari retail,

Kredit (PKR)

middle sampai korporasi.

Pemasaran

PMR bertugas untuk memperluas pasar retail dan bertanggung jawab untuk

Retail (PMR)

memberikan kebijaksanaan bagi produk BNI (mis: Taplus, Credit Card).

Pembinaan

PBN bertugas untuk memonitor nasabah middle secara lebih spesifik,

Bisnis

Middle termasuk perkembangan dana dan pinjaman nasabah middle, serta arah dari

(PBN)

bisnis middle.

Pembinaan

PBN bertugas untuk memonitor nasabah retail secara lebih spesifik, termasuk

Bisnis

Retail perkembangan dana dan pinjaman nasabah retail, serta arah dari bisnis retail.

(PBE) Korporasi

KPS/KPD bertugas untuk memonitor nasabah korporasi bukan pemerintah

Satu/Dua

(swasta).

(KPS/KPD) Customer Analysis

CAU bertugas untuk menganalisis kinerja serta memelihara hubungan dengan Unit nasabah korporasi bukan pemerintah (swasta).

(CAU) Divisi

Kredit DKS bertugas untuk mengawasi/memonitor pinjaman, terutama pinjaman

46 Khusus (DKS) Sindikasi

yang bermasalah / telah dihapusbukukan.

Jasa SJK mempunyai empat fungsi utama:

Keuangan (SJK)

Bisnis sindikasi (hanya untuk nasabah korporasi), yaitu mengadministrasikan dan memonitor pinjaman sindikasi. Dana Pensiun, mengumpulkan dana pensiun dari klien, dan kemudian menginvestasikannya sesuai pilihan anggota. Investasi, melakukan bisnis investasi seperti menjadi agen atau menjadi perwalian bagi perusahaan yang ingin menerbitkan saham atau obligasi. Kustodian, menyimpan fisik saham dan melakukan transaksi sesuai permintaan nasabah.

3.2.2. Ringkasan

Informasi

Yang

Dibutuhkan

Sehubungan

Dengan

Pinjaman dan Dana Setelah mengetahui fungsi dari masing-masing divisi yang membutuhkan informasi dari branch banking, maka selanjutnya dikumpulkan data mengenai informasi pinjaman dan dana yang dibutuhkan divisi-divisi tersebut dalam rangka menjalankan fungsinya.Adapun data yang berhasil dikumpulkan dari masing-masing divisi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.2. Ringkasan Informasi Dana dan Pinjaman Yang Dibutuhkan

Divisi

Informasi Pinjaman

HLB

Posisi saldo, kolektibilitas, sektor Posisi saldo untuk dana korporasi dari ekonomi

dari

Informasi Dana

pinjaman

untuk institusi

nasabah korporasi pemerintah. PKR

Posisi

berbagai

kolektibilitas,

macam

berbagai

pemerintah,

contohnya:

giro,

deposit on call, deposito. saldo,

macam

sektor, berbagai macam kepemilikan dari seluruh pinjaman. PMR

Posisi

pinjaman

nasabah

ditinjau dari berbagai sisi.

retail Posisi dana nasabah retail ditinjau dari berbagai sisi.

47 PBN

Posisi pinjaman nasabah middle Posisi dana nasabah middle ditinjau dari

PBR

ditinjau dari berbagai sisi.

berbagai sisi.

♦ Pertumbuhan produk

♦ Pertumbuhan produk

♦ Kredibilitas nasabah

♦ Kredibilitas nasabah

♦ Dominasi nasabah (pemerintah ♦ Dominasi nasabah (pemerintah dan non pemerintah)

dan non pemerintah) KP1/KP2

Aktivitas pinjaman untuk nasabah Aktivitas dana dari nasabah korporasi bukan korporasi bukan pemerintah

CAU

pemerintah

Aktivitas pinjaman untuk nasabah Aktivitas dana dari nasabah korporasi bukan korporasi bukan pemerintah

DKS

♦ Posisi

kolektibilitas

pemerintah kredit

nasabah ♦ Pinjaman

yang

telah

penjualan

jaminan

dihapusbukukan ♦ Aktivitas kredit SJK

Aktivitas pinjaman sindikasi

Aktivitas giro dan deposito per nasabah SJK

3.2.3. Proses Pelaporan Dari Cabang ke Kantor Besar Proses pelaporan dari cabang selama ini mempunyai tiga cara yang berbeda-beda. Ketiga cara tersebut akan diterangkan selanjutnya di bawah ini.

48

Cabang OLTP

Laporan Cabang

Spreadsheet

Kantor Wilayah Spreadsheet

Hardcopy

Spreadsheet

Laporan HO

Kantor Besar

Gambar 3.3. Proses Pelaporan Satu

Gambar di atas menunjukkan variasi pertama dari proses pelaporan cabang ke kantor pusat. Tahapannya adalah sebagai berikut: •

Sistem OLTP mengeluarkan laporan untuk staf cabang. Berdasarkan hardcopy dari laporan ini, maka para staf cabang akan memasukkan kembali laporan ke spreadsheet, kemudian dimasukkan ke disket untuk selanjutnya dikirim ke kantor wilayah.

•

Kantor wilayah akan menggabungkan semua disket dari cabang yang berada di wilayahnya, kemudian mengeluarkan laporan untuk kepentingan kantor wilayah tersebut, serta mengirimkan disket ke kantor pusat.

•

Kantor pusat akan menggabungkan semua disket dari semua wilayah dan kemudian mengeluarkan laporan untuk keperluannya.

49

Cabang OLTP

Dokumen External Eksternal Documents

Spreadsheet

Hardcopy


Kantor Pusat Spreadsheet

Laporan HO

Gambar 3.4. Proses Pelaporan Dua

Gambar di atas menunjukkan variasi kedua dari proses pelaporan cabang ke kantor pusat. Tahapannya adalah sebagai berikut: •

Sistem OLTP mengeluarkan laporan untuk staf cabang. Berdasarkan hardcopy dari laporan ini ditambah dengan data eksternal OLTP yang diperlukan, maka para staf cabang akan memasukkan kembali laporan ke spreadsheet, kemudian dimasukkan ke disket dan dicetak dalam hardcopy untuk selanjutnya dikirim ke kantor wilayah.

•


•


50

Cabang

Dokumen External Eksternal Documents

Spreadsheet

Hardcopy


Hardcopy

Spreadsheet

Laporan HO

Kantor Pusat

Gambar 3.5. Proses Pelaporan Tiga

Gambar di atas menunjukkan variasi ketiga dari proses pelaporan cabang ke kantor pusat. Tahapannya adalah sebagai berikut: •

Berdasarkan data eksternal OLTP yang diperlukan, maka para staf cabang akan membuat laporan ke spreadsheet, kemudian dimasukkan ke disket dan dicetak dalam hardcopy untuk selanjutnya dikirim ke kantor wilayah.

•


•


51

3.3.

Teknik Pembahasan Analisis serta perancangan khasanah data akan disajikan dalam metodologi

sebagai berikut:

Perencanaan (Planning)

•

Pemilihan strategi implementasi

•

Pemilihan metodologi pengembangan

Kebutuhan (Requirements)

•

•

•

Analisis

Pendefinisian kebutuhan pemilik (Owner’s Requirements)

•

Penetapan subyek area

•

Penetapan level detil (granularity)

•

Penetapan dimensi (dimensions)

Pendefinisian kebutuhan arsitek (Architect’s Requirements)

•

Arsitektur data

•

Arsitektur aplikasi

•

Arsitektur teknologi

Pendefinisian kebutuhan end-user (End-User’s Requirements)

•

Alur kerja (workflow)

•

Kebutuhan query / pelaporan

52

•

Pembuatan model data logical

•

Pendefinisian proses yang dibutuhkan untuk menghubungkan sumber data, khasanah data, dan tools akses dari end-user secara bersama-sama.

Desain

•

Desain detil dari arsitektur data

•

Mengembangkan data model physical untuk basis data khasanah data.

•

Melakukan pemetaan dari data model physical untuk sumber data ke data model physical dari khasanah data

•

Desain detail dari arsitektur aplikasi

•

Proses internal dari sumber data yang berhubungan dengan pembersihan atau pengambilan data dan proses secara bertahap dari sumber data ke khasanah data

•

Proses internal dari khasanah data dan digunakan untuk tujuan pemeliharaan

•

Proses yang menghubungkan khasanah data ke tools end user

BAB 3 METODOLOGI ANALISIS

Recommend Documents