BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Implementasi IFRS Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh para investor atau pemegang saham yang berkepentingan terhadap nasib investasinya. Laporan keuangan harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterima secara umum atau generally accepted accounting principles (GAAP). Sifat generally accepted memiliki pengertian diterima oleh suatu kelompok pengguna laporan keuangan yaitu para stakeholder. Namun arus globalisasi semakin deras telah menghilangkan batas-batas geografis dalam melakukan investasi dan perdagangan dan mengarah kepada pembentukan satu sistem keuangan dan pasar modal global. Standar – standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pada setiap negara belum tentu sama karena itu dibutuhkan standar akuntan keuangan yang seragam secara internasional maupun global. Sehingga GAAP bukan lagi kepanjangan dari generally accepted accounting principles,melainkan atau globally accepted accounting principles. Harmonisasi atas standar – standar akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh dunia mutlak dilakukan sebelum membentuk standar akuntansi keuangan global.
Ide pembentukan atau menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan global ada sejak dekade 70-an dengan membentuk standard setter. Pada akhir dekade 60-an perwakilan lembaga – lembaga profesional akuntansi membentuk accountants International Study Group (AISG). Lembaga ini bertujuan melakukan kajian terhadap kemungkinan melakukan harmonisasi standar akuntansi dan auditing. Pada tahun 1972 perwakilan AISG bertemu kembali untuk membahas proposal pembentukan international Accounting Standard Committee (IASC). Pada tahun 1973, lahirlah IASC dengan International Accounting Standard (IAS) sebagai produknya. Pada tahun 2000, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya IASC Foundation
(IASCF)
yang
membawahi
International
Financial
Reporting
Interpretation Committee (IFRIC). IASB kemudian mengeluarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan di samping IAS yang sudah ada. Harmonisasi standar akuntasi dan pelaporan keuangan telah dianggap sebagai suatu hal yang mendesak yang harus dilakukan oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang.
2.1.1.1 Manfaat Implementasi IFRS Menurut Rudy Suryanto, SE, M.Acc, Akt diterapkannya IFRS dalam pencatatan keuangan di Indonesia adalah untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikenal secara internasional dan akan berdampak pada pembelajaran studi akuntansi di Indonesia.
Manfaat utama yang diperoleh dari harmonisasi standar akuntasi dan pelaporan keuangan adalah adanya pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari berbagai negara. Hal ini tentunya memudahkan suatu perusahaan menjual sahamnya secara lintas negara atau lintas pasar modal. Hal ini juga dirasa dapat memberikan efisiensi dalam menyusun laporan keuangan yang menghabiskan sangat banyak dana dan sumber daya setiap tahunnya sebagaimana dialami oleh perusahaan – perusahaan multinasional yang sahamnya diperdagangkan di lintas pasar modal. Pengguna standar akuntansi dan pelaporan keuangan juga dapat menambah kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan – perusahaan nasional. Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurniawan dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus 1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Penggunaan standar akuntansi global yang berkualiatas tinggi, dapat dipahami dan diperbandingkan dengan standar akuntansi yang lainnya. 2. Mengurangi biaya standar akuntansi keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis 3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Dengan adanya peningkatan kredibilitas dalam kegunaan laporan keuangan mengakibatkan berkurangnya resiko kesalahan. 4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
Dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan atau pada perusahaan yang sama tetapi dalam periode berbeda, sehingga dapat di lihat perkembangan perusahaan tersebut. 5. Meningkatkan transparansi keuangan. Mempermudah cara membaca keuangan bagi para stakeholder 6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Alokasi penggunaan biaya modal bisa di tekan untuk dapat membuka aktivitas perencanaa, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana melalui pasar modal. 7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan Mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.
2.1.1.2 Tujuan Implementasi IFRS 1. Untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunanaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikenal secara internasional. 2. Untuk meningkatkan arus investasi global melalui transparansi serta menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 3. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akutansi keuangan yang dikenal secara internasional. 4. Efektif menurunkan biaya modal dengan membuka “fund raising” melalui pasar modal secara global.
2.1.1.3 Kendala Implementasi IFRS Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan di dunia hingga saat ini. Kendala – kendala tersebut berkaitan dengan faktor – faktor yang akan dijelasakan dibawah ini : 1.
Sistem hukum dan politik Setiap Negara memiliki politik dan ekonomi yang bervariasi, sehingga masalah politik dan ekonomi akan selalu menjadi hambatan dalam adopsi IFRS secara utuh dalam suatu Negara.
2.
Sistem perpajakan Manajemen perusahaan harus melakukan daftar peraturan perpajakan yang mungkin
mengalami
benturan
dengan
IFRS,
seperti
PMK
RI
NO
79/PMK.03/2008, tanggal 23 Mei 2008, “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan” yang berlaku efektif sejak 23 Mei 2008. PMK RI no 79/PMK.03/2008 mengharuskan revaluasi aktiva tetap dikenakan pajak. 3.
Nilai – nilai budaya korporasi Perbedaan lingkungan budaya korporasi menjadi salah satu masalah penerapan IFRS. Pengakuan publik akan kelengkapan dan ketransparanan laporan keuangan sebuah perusahaan akan meningkatkan tekanan sektor bisnis untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.
4.
Sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi Membuka peluang fund raising melalui pasar modal. Efek dari penerapan IFRS bisa mengurangi laba atau sebaliknya justru bisa menambah laba.
5.
Kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis
Terdapat rekomendasi yang terkait dengan dunia akuntansi antara lain perlu standar akuntansi internasional yang berlaku secara global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 6.
Teknologi Teknologi berkembang pesat telah mengubah pelaporan keuangan, mengurangi batas jarak fisik dan mampu membuat informasi menjadi tersedia diseluruh Indonesia hanya dengan sekali klik tombol enter dari komputer. Dengan adanya kemajuan ini mengakibatkan banyak investor untuk masuk ke lantai pasar modal di seluruh dunia. Antusias investor tidak terhalangi oleh batasan Negara. Dari keenam faktor di atas, faktor penghambat yang paling sering ditemukan
adalah system perpajakan dan hukum yang belum tentu sinkron antara suatu Negara dengan Negara – Negara pengapdosi IFRS lainnya. Sebagai contoh, adopsi IFRS sangat sulit dilakukan bagi Negara-negara yang menerapkan system ekonomi syariah dan ekonomi komunis. Indonesia sebagai Negara yang menerapkan system perbankan ganda, yaitu system ekonomi syariah dan system ekonomi kapitalis juga dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi secara penuh IFRS pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengalaman Negara – Negara pengadopsi penuh IFRS, adopsi dilakukan dengna dua cara, yaitu dengan cara sekaligus atau dengan pendekatan ‘big bang’ dan dengan cara gradual. Adopsi penuh dengan cara sekaligus berdampak drastik terhadap laba dan system akuntansi perusahaan. Perusahaan – perusahaan di Singapura, Australia dan Selandia Baru yang memilih pendekatan ‘big bang’ menghadapi koreksi laba besar – besaran pada tahun pertama penerapan IFRS.
2.1.2 Teori Auditing Menurut Arens and loebbecke alih bahasa Ilham Tjakrakusuma (2000:1), auditing adalah proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002) Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan sebagai berikut (Mulyadi, 2002) : 1. Suatu proses sitematik Auditing merupakan suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. 2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi
Yang dimaksud mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan. 4. Menetapkan tingkat kesesuaian Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. 5. Kriteria yang telah ditetapkan Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legistalif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen, dan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 6. Penyampain hasil Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report). 7. Pemakaian berkepentingan Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, seperti : pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.
2.1.3 Pengertian Auditor Dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah pemerikasaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. (Mulyadi, 2002).
2.1.3.1 Prinsip Auditor Mulyadi (2002) menyampaikan, dalam memberikan jasa audit, seorang auditor harus taat pada Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia, yaitu : 1. Tanggung jawab profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme 3. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 4. Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian professional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk memperhankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku professional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektifitas.
2.1.3.2 Standar Auditor Selain itu, akuntan publik juga harus
berpedoman pada standar umum,
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporna yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik dan tertera pada Standar Profesional Akuntan Pulik (SPAP, 2011) S A Seksi 150, yaitu sebagai berikut : a. Standar umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam
pelaksanaan
audit
dan
penyusunan
laporannya,
auditor
wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar pekerjaan lapangan 1. Pekerjaan harus direncankan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman yang memadahi atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamata, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
c. Standar pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi auditor sangat penting dan sentral sebagai pihak netral yang memberikan pengesahan atas laporan keuangan yang akan dipakai oleh para pengguna laporan keuangan dan pemegang saham untuk mengambil keputusan. Karena itu tuntutan untuk menghasilkan audit yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari profesi seorang auditor.
2.1.3.3 Kualitas Auditor Kualitas auditor adalah kemampuan professional individu auditor dalam melakukan pekerjaannya.
De
Angelo
(1981)
dalam
Nizarul dkk
(2007)
mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada system akuntansi klien.
Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang memiliki industri tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor pada umumya. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam free audit. Sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi (Wooten,
2003 dalam
Mirna Dyah,
2007).
Auditor
dengan kemampuan
profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan
setiap
tahapan-tahapan
proses
audit
secara
lengkap
dan
mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti – bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Selanjutnya menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) di mana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.
2.1.3.4 Independensi Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak akan mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak
dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Dalam Arens dkk (2004) sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Agoes. S (2004:1) mengklasifikasikan aspek independensi seorang auditor menjadi 3 aspek : 1. Independensi senyatanya (independent in fact), yaitu suatu keadaan di mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara obyektif. 2. Independensi dalam penampilan (independent in appeareance), yaitu pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. 3. Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (independent in competence), hal ini berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Menurut Taylor 1997 (dalam Susiana & Arleen, 2007) menyatakan bahwa ada dua aspek independensi yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan, penelitian ini menguji pengaruh dari independensi terhadap integritas laporan keuangan yang dinyatakan melalui berapa besar fee audit yang dibayarkan klien kepada auditor, jika Kantor Akuntan Publik atau yang disingkat dengan nama KAP menerima fee audit yang tinggi maka KAP akan menghadapi tekanan ekonomis untuk memberikan opini bersih.
2.1.3.5 Kompentensi auditor Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Sedangkan Trotter (1986) (dalam Saifuddin, 2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.
2.1.3.6 Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang
yang
memiliki
akuntabilitas rendah. Dalam standar umum dikatakan auditor independen harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya itu. Jadi kecermatan dan keseksamaan
merupakan
tanggungjawab
setiap
auditor.
Akuntabilitas
(tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor,yaitu : tanggungjawab kepada klien dan tanggungjawab rekan seprofesi.
2.1.3.7 Motivasi Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi (Goleman 2001:514). Motivasi yang paling ampuh adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, Condry dan Chambers dalam Suryani dan Ika (2004). Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berprilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai ke suatu tujuan. Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana (Michael Armstrong, 1994 dalam Sri lastanti, 2005). Adapun motivasi pada seorang itu tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri, seberapa kuat motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang berada di luar individu, sebagai suatu harapan untuk mendapat suatu penghargaan, suatu arah yang dikehendaki oleh motivasi. Reksohadiprodjo (1990) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dari dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong
inilah yang disebut motivasi. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan kerja.
2.1.3.8 Keahlian Auditor Menurut Agung (2007), keahlian adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan sebuah pekerjaan tertentu yang menjadi bidang kerjanya. American Accounting Association dalam Guy, Alderman dan Winters (2002), mendefenisikan audit sebagai suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Griffin (2004), audit adalah pengujian independen atas sistem akuntansi, sistem keuangan, dan sistem operasional perusahaan. Menurut Bastian (2007), auditing atau pemeriksaan merupakan proses investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Menurut Simamora (2002), audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor independen diharapkan mahir dalam bidang akuntansi dan auditing. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), pengertian keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan
(KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
2.1.4 Penelitian Sebelumnya 1. Nanang Shondji (2009) Dalam penelitiannya yang berjudul Factors of Auditors Readiness yang mengambil variabel kompetensi, keahlian audit dan pengalaman ini berpengaruh apa tidak terhadap implementasi IFRS, dan menghasilkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap implementasi IFRS sedangkan keahlian audit dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS. 2. Aulia Irdiani Putri (2011) Dalam penelitiannya yang berjudul Kesiapan Auditor Atas Kompetensi dan Keahlian Audit Terhadap Implementasi IFRS mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan keahlian audit tidak berpengaruh, penulis menyarankan untuk menambahkan faktor - faktor lain seperti tingkat pendidikan dan lama jabatan. Oleh karena itu peneliti mengambil salah satu saran faktor untuk di teliti. 3. Lilis Ardini (2010) Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit mengemukakan bahwa variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi secara bersama – sama
berpengaruh terhadap
kualitas
audit
adalah signifikan.
Dengan
menunjukkan bahwa turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang dimiliki oleh auditor.
4. Arief Setiawan (2012) Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Keahlian Audit, Independensi dan Kompetensi
Terhadap
Kualitas
Audit
Pada
Kantor
Akuntan
Publik
mengemukakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa diduga keahlian audit, independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, teruji kebenarannya.
2.2 Rerangka Pemikiran Gambar 1 Rerangka Pemikiran
Faktor kesiapan auditor terhadap penerapan IFRS di Indonesia, oleh Nanang Shonhadji (2009) mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap implementasi IFRS tetapi tidak dengan keahlian audit dan pengalaman
Kesiapan auditor atas kompetensi dan keahlian audit terhadap implementasi IFRS oleh Aulia Irdiani Putri (2011) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap implementasi IFRS
IMPLEMENTASI IFRS 2012
AUDITOR pengaruh
IMPLEMENTASI IFRS 2012
KOMPETENSI KEAHLIAN AUDIT TINGKAT PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI IFRS 2012
2.3 Perumusan Hipotesis Menurut Nanang Shondji (2009) kesiapan auditor dalam melaksanakan IFRS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi auditor. Auditor perlu meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengadiri seminar atau pelatihan tentang pelaksanaan IFRS. Pelatihan juga perlu diadakan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mengetahui bagian dari proses audit IFRS yang masih lemah dan perlu dikembangkan. Auditor perlu memiliki pengetahuan tentang lingkungan kontrol perusahaan yang akan mengimplementasi IFRS karena di tahun 2012 seluruh perusahaan harus menggunakan IFRS dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan melalui prinsip transparansi dan penilaian professional. Menurut Aulia Irdiani Putri (2011) tidak semua kesiapan auditor memiliki pengaruh terhadap implementasi IFRS di Indonesia tahun 2012. Kesiapan auditor memiliki pengaruh terhadap implementasi IFRS adalah kompetensi. Hal ini dimungkinkan pada kompetensi menujukkan bahwa auditor yang memiliki pengetahuan yang luas apalagi pengetahuan tentang IFRS dan tingkat pendidikan formal yang cukup maka auditor dapat mengimplementasi IFRS di Indonesia tahun 2012. Sedang yang tidak berpengaruh adalah keahlian audit. Hal ini dikarenakan seorang auditor adalah seseorang yang mempunyai pengalaman dan ahli dalam bidang auditing dan akuntansi. Semakin tinggi keahlian audit didalam menerapkan IFRS maka semakin tinggi pula auditor tersebut mengimplementasikan IFRS. Menurut Lilis Ardiani (2010) kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi memiliki pengaruh yang lebih besar dari independensi, akuntabilitas dan
motivasi ini dikarenakan kemampuan dan ketrampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. Menurut Arief Setiawan (2012) keahlian audit, independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Surabaya. Sama halnya dengan Lilis Ardiani (2010) bahwa seorang auditor selain ahli di bidang auditing juga harus punya kompetensi yang memadai sehingga ia mampu melaksanakan audit dan dapat mengumpulkan bukti kompeten yang akan digunakan auditor sebagai dasar dalam pemberian opini audit yang sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang dapat dipercaya sesuai dengan harapan para pemakai laporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti beberapa variabel dari penelitian sebelumnya untuk mengungkapkan bahwa di tahun 2012 akan dilaksanakan standar IFRS yang dimana akan mempengaruhi kompetensi auditor, keahlian auditor dan tingkat pendidikan auditor yang ada di Indonesia. Maka hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini adalah :
H1
: Kompentensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap implikasi implementasi IFRS di Indonesia
H2
: Keahlian auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap implikasi implementasi IFRS di Indonesia
H3
: Tingkat pendidikan auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap implikasi implementasi IFRS di Indonesia
