BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1 Pengertian Bank Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Kasmir, 2002: 23). Sebagai lembaga, kegiatan bank sehari-harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. 2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit perdagangan. 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu : 1. Dilihat dari Segi Fungsinya a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikan Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja memilki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah : a. Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah yaitu bank yang baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : BRI, BNI, BTN, BPD. b. Bank Milik Swasta Nasional Bank jenis ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh
swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh: Danamon, Bank Niaga, BCA, Muamalat dan sebagainya. c. Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham pada bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia. d. Bank Milik Asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh: ABN AMBRO Bank, City Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan sebagainya.
3. Dilihat dari Segi Status Status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas layanannya. a. Bank Devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh: transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit serta transaksi lainnya. b. Bank Non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 4. Dilihat dari Segi Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terdiri dari : a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.
2.1.2 Prinsip Bank Pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu : 1.
Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi kewajibannya.
2.
Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya.
3.
Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
2.1.3 Fungsi Bank Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai: 1.
Agent of Trust Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat, jika dilandasi dengan unsur kepercayaan.
2.
Agent of Development Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana
kegiatan
tersebut
perekonomian masyarakat.
merupakan
kegiatan
pembangunan
3.
Agent of Service Disamping kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank di antaranya pemberian jaminan, dan jasa penyeleseaian penagihan.
2.1.4 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya Bank umum menerapkan dua cara dalam menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan, yaitu : a.
Bank Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia merupakan bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank konvensional menggunakan dua metode yaitu :
1.
Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread (Kasmir, 2002; 38).
2.
Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan Barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atas persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
b.
Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.
Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi riba (Rodoni dan Hamid, 2007; 14).
2.1.5 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Tabel 1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah NO
ITEM
BANK KONVENSIONAL
BANK SYARIAH
1.
Bunga
Berbasis bunga
Berbasis revenue/profit loss sharing
2.
Resiko
Anti Risk
Risk sharing
3.
Operasional
Beroperasi
dengan Beroperasi dengan pendekatan sektor
pendekatan sektor keuangan, riil tidak terkait lansung dengan sektor riil 4.
Produk
Produk tunggal (kredit)
Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.
Pendapatan
Pendapatan yang diterima Pendapatan yang diterima deposan deposan tidak terkait dengan terkait langsung dengan pendapatan pendapatan yang diperoleh yang diperoleh bank dari pembiayaan bank dari kredit
6.
Negative
Mengenal negative spread
Tidak mengenal negative spread
Spread 7.
8.
Dasar
Bank
Indonesia
Hukum
pemerintah
Falsafah
Berdasarkan
dan Al-quran, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah
atas
bunga Tidak
berdasarkan
bunga
(riba),
(riba)
spekulasi (maisir) dan ketidak jelasan (gharar)
9.
Operasional
- Dana masyarakat (dana - Dana masyarakat (dana pihak ketiga pihak ketiga / DPK) berupa / DPK) berupa titipan (wadiah dan titipan simpanan yang harus investasi mudharabah) yang baru akan dibayar bunganya pada saat mendapatkan terlebih dahulu jatuh tempo - Penyaluran dan apada pada - Penyaluran dana (financing) pada sektor yang menguntungkan, usaha yang halal dan menguntungkan aspek halal tidak emnjadi pertimbangan agama
10.
Aspek sosial Tidak diketahui secara tegas
Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
11.
Organisasi
Tidak
memiliki
dewan Harus
pengawas syariah (DPS) 12.
Uang
dewan
pengawas
syariah
Uang adalah komoditi selain Uang sebagai alat pembayaran
memiliki
bukanlah
komoditi
hanyalah alat pembayaran
Sumber : Rodoni dan Hamid (2007:15)
2.1.6 Pengertian Bank Syariah Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2002:15) “bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadist”. Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dana dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi
tetapi
kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current and saving account dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (profit and loss sharing) antara pihak bank dan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syari’ah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam dan lain-lain. Berkembangnya
bank-bank
syariah
di
negara-negara
Islam
berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataamadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan, di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Wirdyaningsih, 2005). 2.1.7 Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Baitul maal wat tamwil ( BMT ) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan islam yang berorientasi sosial dan komersial. Dikatakan sosial karena memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodakoh. BMT bersifat komersial karena salah satu kegiatan utamanya adalah menghimpun dan mendistribusikan kembali
kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up. Melalui bentuk BMT memberi keuntungan kepada kaum muslimin atau masyarakat pada umumnya bahwa bantuan tidak diberikan secara konsumtif, namun secara produktif, yaitu bantuan di harapkan dapat menjadikan secara berusaha meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama – sama. Jadi tujuan akhir yang ingin di capai oleh BMT adalah bukan hanya mengentaskan
kemiskinan
saja,
melainkan
juga
mewujudkan
peningkatan sumber daya manusia indonesia seutuhnya melalui peningkatan peran serta dan pendapatnya secara produktif, efisien dan mandiri.
2.1.8 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Tabel 2 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah No .
Kelompok Bank
KCP / UPS
KPO / KC
KK
Bank Umum Syariah
1298
404
224
1.
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
178
81
119
2.
PT Bank Syariah Mandiri
438
136
56
3.
PT Bank Syariah Mega Indonesia
315
34
6
4.
PT Bank Syariah BRI
153
50
8
5.
PT Bank Syariah Bukopin
5
11
-
6.
PT Bank Panin Syariah
-
5
-
7.
PT Bank Victoria Syariah
6
8
-
8.
PT BCA Syariah
6
6
21
9.
PT Bank Jabar dan Banten
27
8
1
10. PT Bank Syariah BNI
170
64
13
11. PT Maybank Indonesia Syariah
-
1
-
Unit Usaha Syariah
298
166
71
12. PT Bank Danamon
144
25
-
13. PT Bank Permata
9
12
-
14. PT Bank Internasional Indonesia (BII)
21
5
-
15. PT CIMB Niaga
4
29
-
16. PT. Bank DKI
8
2
6
17. BPD DIY
2
1
5
18. BPD Jawa Tengah
3
2
2
19. BPD Jawa Timur
3
1
37
20. BPD Banda Aceh
12
2
-
21. BPD Sumatera Utara
3
5
-
22. BPD Sumatera Barat
5
3
-
23. BPD Riau
5
2
-
24. BPD Sumatera Selatan
1
3
6
25. BPD Kalimantan Selatan
-
2
-
26. BPD Kalimantan Barat
4
1
3
27. BPD Kalimantan Timur
12
2
2
28. BPD Sulawesi Selatan
1
3
-
29. BPD NTB
4
2
1
30. BPD BTN
12
22
1
31. PT Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN)
45
13
-
32. PT OCBC NISP
-
6
-
33. PT Bank Sinarmas
-
22
8
34. PT Jambi
-
1
-
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
-
92
161
Total
1596
662
456
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, September 2013.
KP : Kantor Pusat
KCP
: Kantor Cabang Pembantu
UUS
: Unit Usaha Syariah
KPO
: Kantor Pusat Operasional KK
KC : Kantor Cabang
-
UPS
: Unit Pelayanan Syariah : Kantor Kas
: Tidak termasuk layanan syariah
2.1.9 Konsep Dasar Transaksi Bank Syariah 1. Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. 2. Keadilan, mengacu pada hubungan yang ridak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi. 3. Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bentuk dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas. Lima transaksi yang lazim dipraktikan perbankan Syariah adalah : 1. Transaksi yang tidak mengandung riba. 2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (Murabahah). 3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (Ijarah). 4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (Mudharabah). 5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (Mudharabah) dan transaksi titipan (Wadi’ah).
2.1.10 Kegiatan Usaha Bank Syariah Dalam penjelasan Undang Undang Perbankan Syariah No.3 tahun 2006 pasal 19 disebutkan kegiatan usaha bank syari'ah meliputi: 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna' atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 6) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 7) Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 8) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. 9) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
10) Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 11) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 14) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 15) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.11 Prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
2.1.12 Prinsip Operasional BMT Bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Prinsip Keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara manajemen BMT dan nasabah.
2.
Prinsip Kemitraan BMT menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan
keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai Intermediary Institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
3.
Prinsip Keterbukaan Melalui
laporan
keuangan
bank
yang
terbuka
secara
berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen BMT. 4.
Universalitas BMT dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil’alamin.
2.1.13 Pola Tabungan Dan Investasi Islami Menabung adalah tindakan yang dianjurkann oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung tela memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti Q.S An-Nisa ayat 9 dan Q.S Al-Baqarah ayat 266 yang menyatakan bahwa “Allah
memerintahkan
manusia
untuk
mengantisipasi
dan
mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani ayau iman maupun secara ekonomi”. Menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut (Antonio, 2000; 205-206). Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain:
(1) untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, (2) untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, serta (3) untuk mengakumulasikan kekayaannya. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapat hasil (return) di masa datang. Dengan adanya return di masa datang berarti akan terjadi akumulasi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Bukti lain bahwa Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi adalah bahwa dalam berbagai aturan Islam dalam mengelola harta membawa implikasi positif pada tabungan dan investasi ini, misalnya larangan terhadap penumpukan harta, pengenaan zakat pada harta yang menganggur melebihi batas waktu tertentu dan penghapusan bunga. Hal terakhir ini kemudian dijadikan alternatif sistem bagi hasil yang diperoleh melalui kerjasama investasi mudharabah dan musyarakah (Fadhila,2004).
2.1.14 Pengertian Mudharabah Mudharabah berasal dari kata adhdharbu fil ardhi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20, ”mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
secara
mudharabah
dibagi
menurut
kesepakatan
yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian
si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum, Al Quran : Dan jika orang-orang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Q.S. al-Muzzamil (73):20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT (Q.S. al-Jumuah (63):10). Al-Hadis : Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atas membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (H.R. Thabrani). Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepunguntuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah).
2.1.15 Teknik Perbankan a.
Jumlah modal yang harus diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atas barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
b.
Hasil
pengelolaan
modal
pembiayaan
mudharabah
diperhitungkan dengan dua cara : -
Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
dapat
c.
Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung
seluruh
kegiatan
kecuali
akibat
kelalaian
dan
penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penalahgunaan dana. d.
Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
e.
Jika nasabah cidera dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
2.1.16 Kendala Pengembangan BMT Dalam perkembangannya bank BMT menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut diantaranya sebagai berikut : a.
Sumber daya manusia, maraknya BMT di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuwan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah (terutama bank konvensional yang membuka Islamic windows) berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan BMT menjadi lambat.
b.
Belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Walaupun pasca krisis berlangsung pembahasan Undang-Undang (UU) bank dan lembaga keuangan syariah trend-nya meningkat dari BI dan pemerintah. Namun upaya untuk merealisasi UU yang lebih komprehensif belum begitu memadai. Maka setidaknya UU mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan
dimana perkembangan BMT membutuhkan proses perbaikan secara bertahap. c.
Kurangnya akademisi
perbankan syariah.
Hal
ini
diakibatkan
lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisis ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literaturliteratur ekonomi konvensional dibanding literatur Islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan istrument-instrument keuangan syariah kurang mendapat perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat. d.
Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan BMT. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan BMT di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk BMT dan istrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.
2.1.17 Macam-macam Mudharabah 1.
Al-Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. -
a.
Teknik Perbankan Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
b)
Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan linnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib
memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. c)
Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
d)
Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu
yang
telah
disepakati
1,3,6,12
bulan.
Deposito
yang
diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangn otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. e)
Ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Al-Mudharabah Muqayyadah : 1) Al-Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet. Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. -
Teknik Perbankan
a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya. d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
2.) Al-Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet. Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet adalah akad dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dari pelaksana usahanya. -
Teknik Perbankan
a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi. b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana. c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.
3. Al-Mudharabah
Musyatarakah
merupakan
mudharabah
di
mana
pengelola dana menyertakan modal atau dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah. Mudharib dapat diperintahkan untuk : -
Tidak mencampuri dana shahibul maal dengan dana lainnya,
-
Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan atau,
-
Mengharuskan mudharib untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
2.1.18 Pengertian Bagi Hasil Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian antara deposan dengan mudharib. Nisbah bagi hasil ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yaitu antara mudharib (pengelola) dan shahibul maal (pemilik harta) yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil atas profit lost sharing adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil uasaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antar bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah, lebih prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak pembiayaan (Muhammad, 2002:17). Dalam pembagian keuntungan berdasarkan nisbah ini ada 2 landasan : 1)
Prosentase Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bakan 99:1. Jadi keuntungan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
2)
Bagi Untung dan Bagi Rugi Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.
2.1.19 Pengertian Bunga Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam (Antonio, 2001:28).
2.1.20 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Tabel 3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga
Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu Penentuan besarnya rasio atau nisab akad dengan asumsi selalu untung
bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Pembayaran dijanjikan
bunga apakah
tetap proyek
pada jumlah keuntungan yang diperoleh
seperti Bagi hasil bergantung pada keuntungan yang proyek yang dijalankan. Bila usaha
dijalankan oleh pihak nasabah untung merugi, atau rugi Jumlah
kerugian
akan
ditanggung
bersama oleh kedua belah pihak pembayaran
meningkat keuntungan
bunga
sekalipun berlipat
atau
tidak Jumlah pembagian laba meningkat jumlah sesuai
dengan
peningkatan
jumlah
keadaan pendapatan
ekonomi sedang booming Eksistensi bunga diragukan oleh semua Tidak ada yang meragukan keabsahan agama termasuk Islam Sumber : Antonio, 2001:29
bagi hasil
2.1.21 Pengertian Tabungan Ada banyak sekali pengertian tabungan, salah satunya yang dikemukakan oleh Sadono Sukimo yaitu tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam masyarakat tradisional tabungan yang dicipta terutama untuk menyediakan pinjaman pada amggota masyarakat lainnya yang lebih miskin atau ditanamkan dalam kegiatan yang tidak produktif seperti membeli tanah, bangunan, rumah, dan sebagainya. Penggunaan tabungan yang digunakan tesebut tidak akan memberikan sesuatu sumbangan yang penting kepada usaha pembangunan.
2.1.22 Pengertian Deposito Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan simpanan tabungan dan giro (Martono, 2002:40).
2.1.23 Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga (Liquidity Preference) Keynes dalam teori menyebutkan bahwa, tingkat bunga di tentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur
permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi.
2.1.24 Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga (Loanable Funds) Tabungan,
simpanan
menurut
teori
klasik
(teori
yang
dikemukakan kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo) adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pada keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. 2.1.25 Teori Konsumsi, tabungan dan investasi dalam Islam Secara garis besar seorang muslim akan mengalokasikan konsumsinya untuk dua jenis konsumsi, yaitu konsumsi untuk ibadah (Ci) dan konsumsi untuk duniawi (Cw). Dengan demikian konsumsi total (Cr) seorang muslim merupakan penjumlahan dari konsumsi untuk ibadah dengan konsumsi untuk duniawi, atau dapat diinformasikan sbb : Ct = Ci + Cw Alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain : (1) untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang,
(2) untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, (3) untuk mengamukulasikan kekayaannya. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil (return) di masa datang. Dana tabungan yang tidak diivestasikan pada dasarnya tidak berbeda dengan harta yang menganggur. Menganggurkan harta selain tidak menciptakan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian, juga sangat tidak dianjurkan dalam ajaran agama islam. Bahkan harta seperti ini akan dikenai zakat sebesar 2,5% setiap tahunnya. Sementara itu, jika diinvestasikan maka harta itu berarti telah menciptakan produktifitas dan nilai tambah bagi perekonomian dan sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Dengan sistem mudharabah maka tabungan yang diinvestasikan ini dapat memberikan pendapatan (return of investment). Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan anggaran yang dimiliki dari waktu ke waktu. 2.1.26 Teori Permintaan Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan, sedangkan permintaan akan suatu barang adalah jumlah barang yang bersangkutan yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu tertentu. Pada penelitian ini barang diumpamakan adalah deposito mudharabah dan harga dari suatu pasar adalah bunga dan bagi hasil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan deposito mudharabah yaitu :
a. Bunga b. Bagi Hasil Hubungan permintaan menjelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah output yang diminta akan turun dan sebaliknya, jika harga turun maka output yang diminta akan naik. Artinya jika harga atau bunga bank umum mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito mudharabah akan berkurang atau menurun dan sebaliknya, jika bagi hasil lebih besar dari bunga bank umum maka permintaan akan deposito mudharabah meningkat karena nasabah bersifat profit motif. Jika dilihat dari sisi permintaan akan deposito maka hubungan antara bunga dengan deposito mudharabah adalah negatif. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan fatorfaktor yang mempengaruhinya. Dalam fungsi permintan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut : Qdx = f (Px, Py) Keterangan : Qdx
: Deposito mudharabah
Px
: Bunga
Py
: Bagi Hasil
2.1.27 Hasil Penelitian Terdahulu Antara lain penelitian yang dilakukan oleh: a)
Khairunnisa (2000) yang meneliti mengenai preferensi masyarakat terhadap bank syariah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah), hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ada faktor ekonomis, agamis, dan pihak luar dalam mendorong nasabah menabung di bank
syariah. Ada perbedaan preferensi agamis dan pihak luar bagi nasabah di BMI dan Bank BNI Syariah dalam menabung. Tidak adanya perbedaan preferensi ekonomis bagi nasabah di BMI dan Bank BNI Syariah dalam menabung. Ada hubungan antara faktor selera ekonomis dan faktor agamis dalam menabung di bank syariah. b)
Ghafur W. M (2003) yang melihat hubungan antara bagi hasil, suku bunga serta pendapatan terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Dimana penelitian ini mengamati secara empiris pengaruh tingkat bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (TBH), tingkat suku bunga bank konvensional (TSB), dan pendapatan masyarakat riil (GDP) terhadap volume simpanan mudharabah(SM) yang terdiri dari tabungan dan deposito mudharabahdi Bank Muamalat Indonesi (BMI). Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya variabel pendapatan (GDP) yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan
mudharabah, sedangkan
variabel tingkat bagi hasil(TBH) dan tingkat suku bunga (TSB) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya bagi hasil (TBH) yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk menabung, demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga (TSB) di bank konvensional juga tidak mempengaruhi simpanan mudharabah(SM) di BMI. c)
Fadhila D (2004) yang meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan mudharabah( Studi Kasus Bank Syariah Mandiri / BSM) periode januari 2001 – juni 2003. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel keuntungan tingkat bagi hasil (TBH) berpengaruh tidak signifikan terhadap simpanan mudharabahdi BSM, sedangkan variabel tingkat suku bunga(TSB) berpengaruh negative dan signifikan terhadap simpanan mudharabahdi BSM. Serta berdasarkan uji kausalitas granger dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dua arah (simultan) antara tingkat bagi hasil dengan tingkat suku bunga.
Artinya keduanya saling mempengaruhi, perubahan-perubahan tingkat bagi hasil mempengaruhi suku bunga dan demikiansebaliknya perubahan-perubahan suku bunga mempengaruhi tingkat bagi hasil. d)
Priatin R (2005) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menabung di BPRS Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta tahun 2004. Di dalam penelitian tersebutdapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan seseorang akan halalnya sistem operasional yang dijalankan oleh Perbankan Islam, pelayanan dalam hal kepuasan nasabah mendapatkan kemudahaan dari segi jarak dan lokasi/ letak yang strategis dan referensi yang dalam hal ini berupa informasi yang diberikan pihak BPRS dan atau orang lain (bukan ustadz/kyai) tentang kemanfaatan simpanan mudharabahdibanding simpanan lainnya sangat mempengaruhi motivasi seseorang dalam menabung di BPR Syariah.
2.1.28 Skema Mudharabah Secara umum, aplikasi perbankan Al-Mudharabah dapat digambarkan dalam Gambar 4 sebagai berikut :
Skema alur Al-Mudharabah PERJANJIAN BAGI HASIL KEAHLIAN
MODAL100% BANK (Shahibul Maal)
NASABAH (Mudharib)
PROYEK USAHA NISBAH Y %
NISBAH X %
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MODAL Gambar 1 Skema alur Al-Mudharabah 2.2 Rerangka Pemikiran Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga (mudharabah kedua). Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.
Pada bank konvensional, nilai nominal kewajiban bank (dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro) bersifat tetap dan harus dibayarkan sesuai dengan permintaan nasabah. Jika aset bank tersebut tidak likuid, tidak bisa diperdagangkan, atau bermasalah (non performing loan) maka semua simpanan nasabah tidak bisa dibayar. Sedangkan bank Islam yang sumber dan penggunaan dananya berbasis pada modal tidak akan menghadapi kondisi tersebut karena aset dan pembagian keuntungannya dapat dicairkan di pasar. Sofyan (2003:23) menyatakan bahwa penurunan suku bunga SBI dinilai tidak memberikan dampak secara langsung terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Pasalnya, prinsip bank syariah dalam mengelola dana sama sekali tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil. Di saat kondisi ekonomi khususnya sektor riil semakin membaik justru membawa dampak positif terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Saat ini ada kecenderungan dana masyarakat dialihkan kepada bank syariah mengingat tingkat keuntungan bagi hasil bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga bank umum dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah. Untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda yang dimana variabel independent terdiri dari tingkat suku bunga dan bagi hasil, sedeangkan variabel dependennya adalah deposito mudharabah. + Nisbah Bagi Hasil
-
Deposito Mudharabah
Suku Bunga Umum Gambar 2 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2.3
Hipotesis Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
H1
:
Diduga tingkat suku bunga bank konvensional sebagai pembanding nisbah bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah.
H2
:
Diduga tingkat bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah.
