BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1
Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenasi posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
10
11
1.
Pemerintah pusat
2.
Pemerintah daerah
3.
Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4.
Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjawabnya. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
12
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Definisi laporan keuangan SKPD menurut Erlina et al., (2015:19) adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”
13
Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Berdasarkan
Kerangka
Konseptual
Akuntansi
Pemerintahan
menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SKPD sebagai entitas akuntansi berupa laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa laporan realisasi anggaran PPKD, neraca PPKD, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah kota sebagai entitas pelaporan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL/SAK, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
14
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 1.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aloksai dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari: a.
Definisi pendapatan-LRA menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: “Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”
b.
Definisi belanja menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: “Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”
c.
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
15
d.
Definisi pembiayaan (financing) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: “Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.”
e.
Penerimaan pembiayaaan antara lain dapat berasal dari pinjaan dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa, sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Berdasarkan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan PSAP Nomor 1 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo aggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya mengenai pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir
16
Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. 3.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tangal tertentu. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: a.
Definisi aset menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”
b.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi peerintah.
c.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas mengklasifikasi asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca
17
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. 4.
Laporan Operasional Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos
pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasonal (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit-LO. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b.
Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dala periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
c.
Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
5.
Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
18
6.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas
awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 7.
Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam
laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali: 1.
Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian. Tujuan laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
adalah: 1.
Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
19
3.
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5.
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
20
a.
Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b.
Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c.
Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d.
Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup
semua
informasi
akuntansi
yang
dapat
mempengaruhi
pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah. 2.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
21
a.
Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b.
Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c.
Netralitas Infomasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3.
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
22
4.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.1.2
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul
sebagai
konsekuensi
konsep
pertanggungjawaban
publik.
Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan
23
laporan
keuangan
sebagai
bukti
pertanggungjawaban
dan
pengelolaan
(accountability dan stewardship) (Mardiasmo, 2002). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan
aksesibilitas
laporan
keuangannya,
tidak
sekedar
menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: 1.
Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2.
Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3.
Accesible, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).
2.1.3
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) (Mardiasmo, 2009:20). Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability)
24
adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
Pertanggungjawaban horisontal (horizontal
accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:21). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) (dalam Mardiasmo, 2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu 1.
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality). Akuntabilitas
kejujuran
(accountability
for
probity)
terkait
dengan
penghindaraan penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2.
Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalan hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajeman dan prosedur administrasi.
3.
Akuntabilitas program (program accountability). Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
25
4.
Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas. Definisi keuangan daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Azas umum pengelolaan keuangan daerah
yang ditetapkan dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Azas tersebut sesuai isi pasal 4 adalah sebagai berikut: 1.
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2.
Secara tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
26
3.
Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4.
Efektif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pencapaian hasil program dengan target
yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil. 5.
Efisien sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan asukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6.
Ekonomis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7.
Transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8.
Bertanggung jawab sebagaiana dimaksud pada ayat 1 merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9.
Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
27
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa
keuangan
daerah
diutamakan
untuk
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan
daerah
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007). Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, serta kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar publik (badan pemeriksa, masyarakat, maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daeah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
28
2.2 Rerangka Pemikiran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
2.3 Perumusan Hipotesis 2.3.1
Pengaruh
Penyajian
Laporan
Keuangan
Daerah
Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus
29
bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan
daerah
kepada
pengguna
laporan
pemerintah.
Sasaran
pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah
maka
akan
berimplikasi
terhadap
peningkatan
terwujudnya
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahyuni, Sulindawati dan Herawati (2014) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan penyajian laporan keuangan yang baik maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
30
Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2.3.2
Pengaruh
Aksesibilitas Laporan
Keuangan
Daerah
Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak
31
akan berjalan dengan baik. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sukhemi (2013) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dengan adanya kemudahan publik dalam memperoleh informasi keuangan daerah maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
32
2.4 Penelitian Terdahulu Tabel 1 Penelitian Terdahulu Peneliti
Judul Peneltian
Hasil penelitian
Hehanussa, Pengaruh Penyajian Salomi J. Laporan Keuangan Daerah (2015) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon
Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Mustofa, A. Pengaruh Penyajian dan I. (2012) Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang.
Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sande, (2013)`
Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
P. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat)
Wahyuni, P. S., Sulindawati, N. L. G. E., SE Ak, M., Herawati, N. T., & AK, S. (2014)
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris pada pemerintahan kabupaten Badung)
Sumber: Penelitian Terdahulu
Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
