BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan 1.
Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Mursyidi (2009: 1), akuntansi pemerintahan (governmental
accounting) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nordiawan et al (2007: 4), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuainnya dengan UU yang berlaku. 2.
Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Mursyidi (2009: 40) menyatakan, lingkungan operasional organisasi
pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
Ciri-ciri
penting
lingkungan
pemerintahan
yang
perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
8
9
a.
Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
1)
Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaz demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi
dan
menjaga
keseimbangan
terhadap
kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara pemerintahan. 2)
Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Secara subtansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
3)
Adanya pengaruh proses politik. Salah satu tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat.
10
4)
Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain: a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya sukarela. b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah dalah relatif sulit.
b.
Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
1)
Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain: a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
11
b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintahan. e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. 2)
Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.
3)
Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu manunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau tranfer yang diterima.
12
3.
Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan Nordiawan et al (2007: 7), menyatakan dengan beragam karakteristik
organisasi
pemerintahan
yang
telah
disajikan,
akuntansi
pemerintahan
berkembang dengan ciri-ciri sebagai berikut: a.
Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.
b.
Tidak ada pengungkapan laba Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak tedapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
c.
Tidak ada pengungkapan kepemilikan Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.
13
d.
Penggunaan akuntansi dana Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo laba. Sedangkan tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan ada tiga macam,
yaitu: a.
Pertanggungjawaban Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unitunit pemerintahan.
b.
Manajerial Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan
untuk
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. c.
Pengawasan Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
14
4.
Persamaan dan Perbedaan antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan Menurut Rachmat (2010: 77), akuntansi pemerintahan mempunyai
persamaan dan perbedaan dengan akuntansi perusahaan. Berikut persamaan dan perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan: a.
Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan
1)
Mempunyai tujuan yang sama, yaitu penyediaan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2)
Menggunakan konsep akuntansi, konvensi, praktik dan prosedur yang dapat dipakai oleh akuntansi perusahaan.
3)
Menggunakan siklus akuntansi yang sama.
4)
Memakai istilah yang sama, seperti buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain-lainnya.
5)
Menggunakan konsep akuntansi yang diakui secara luas, seperti konsistensi, objektif, biaya, material, tutup buku, yang digunakan pada pelaksanaan akuntansi pemerintahan seperti yang berlaku pada akuntansi perusahaan.
6)
Proses akuntansi dimulai dengan pengakuan dan analisis dokumen transaksi yang utama. Selanjutnya, diikuti oleh pencatatan ke dalam buku harian dan pencatatan ke dalam buku besar serta buku tambahannya. Dari pencatatan yang sudah dilakukan tersebut diringkas untuk menyusun laporan keuangan.
15
b.
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan
1)
Kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.
2)
Pemberi pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya.
3)
Pemberi dana kepada pemerintah, seperti wajib pajak tidak bertindak secara sukarela dan mereka mengharapkan agar dana yang mereka bayarkan ditangani dengan efektif, efisien, dan ekonomis untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada seluruh rakyat, sedangkan para pemberi modal perusahaan bermaksud memperoleh keuntungan langsung.
4)
Hubungan antara rakyat sebagai penyedia dana dan rakyat sebagai konsumen barang-barang dan jasa-jasa dari pelayanan tersebut tidak langsung dan tidak terdapat pasar terbuka untuk menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan hubungan antara penjual dan pembeli dalam dunia usaha dilaksanakan pada pasar atau bursa terbuka.
5)
Anggaran tahunan negara yang disiapkan oleh pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran belanja yang tercatat dalam anggaran negara tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah. Penggunaan yang melampaui batas anggaran belanja yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif tersebut tentu harus mendapatkan persetujuan dari
16
lembaga legislatif itu. Adapun anggaran tahunan di perusahaan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan rapat umum pemegang saham. 6)
Akuntansi pemerintahan bersifat kaku dengan banyaknya peraturan, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat luwes dan fleksibel.
7)
Akuntansi pemerintahan tidak menyusun perhitungan rugi atau laba seperti yang selalu dilakukan pada akuntansi perusahaan
8)
Akuntansi pemerintahan tidak membuat pencatatan tentang pemilikan pribadi (individual ownership), seperti yang selalu dibuat pada akuntansi perusahaan.
9)
Akuntansi pemerintahan tidak melaksanakan perkiraan penyusutan aset, sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan suatu keharusan.
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan 1.
Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Mahmudi (2011: 271), Standar akuntansi pemerintahan adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan: 1.
Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
17
2.
Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3.
Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4.
Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
5.
Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan
hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Mahmudi (2011: 271) menyatakan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. Peraturan pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
18
laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2009: 123). Afifah (2009: 27) menyatakan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: 1.
Pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
2.
Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
3.
Pengungkapan. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
19
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 2.
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Robert dan Vijay (2005: 174) dalam Nurlaila (2014: 31) menyatakan
bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan diatas dapat didimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.
2.1.3 Laporan Keuangan 1.
Pengertian Laporan Keuangan Menurut Permadi (2013: 49) menyatakan laporan keuangan adalah suatu
daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode.
20
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Adapun definisi lain dari laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan ( Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 7). Mardiasmo (2002: 160) menyatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. 2.
Tujuan Laporan Keuangan Mahmudi (2011: 276) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaopran yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
21
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntanbilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a.
Menyediakan
informasi
mengenai
posisi
sumber
daya
ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah. b.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
c.
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
d.
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
e.
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
f.
Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
g.
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a.
Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan
b.
Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
3.
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Menurut PP No. 71 Tahun 2010, terdapat beberapa kelompok utama
pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
22
a.
Masyarakat
b.
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
d.
Pemerintah Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. 4.
Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 tahun 2010 menyatakan laporan keuangan pokok
terdiri dari: a.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran(LRA) menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatanLRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pendapatan-LRA
adalah
penerimaan
oleh
bendahara
umum
negara/bendahara umum daerah atau olehentitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
23
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2) Belanja
adalah
semua
pengeluaran
oleh
bendahara
umum
negara/bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada
entitas
pelaporan
lain,
termasuk
dana
perimbangan dan dana bagi hasil. 4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau manfaatkan surplus anggaran. b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c.
Neraca Neraca merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu
24
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur tersebut: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk oenyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. d.
Laporan Operasional (LO) Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari penddapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25
2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3) Transfer adalah hal penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. e.
Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasi,
investasi,
pendanaan,
dan
transitoris
yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan salso akhir kas pemerintah pusat/daerha selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah. 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah. f.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
26
g.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
5.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengorekso hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
27
3) Tepat waktu 4) lengkap b.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalakan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Penyajian jujur 2) Dapat diverifikasi (verifiability) 3) Netralitas c.
Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
28
d.
Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
6.
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan (PP No. 71 tahun 2010). Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: a.
Materialitas Walaupun idealnya
memuat
segala informasi,
laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
29
b.
Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat
yang
dihasilkan
informasi
seharusnya
melebihi
biaya
penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. c.
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik
kualitatif
tersebut
merupakan
masalah
pertimbangan
profesional.
2.2
Rerangka Pemikiran Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa setelah
pemerintah melakukan reformasi dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor
30
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang nantinya apabila dilaksanakan sesuai dengan SAP maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Berikut ini rerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1:
Otonomi Daerah dan Reformasi Keuangan Daerah
Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
PSAP
No. 01
No. 02
No. 03
No. 04
No. 05
No. 06
No. 07
No. 08
No. 09
No. 10
No. 11
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Gambar 1 Rerangka Pemikiran 2.3
Perumusan Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
disampaikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”.
