10
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Teori Kebijakan Publik Nugroho (2003: 77) mengatakan terdapat banyak jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya yang diletakan dalam konteks kebijakan publik, yaitu jenis pelayanan yang berbentuk distributive, redistributif, dan regulsif. Kebijakan merupakan penyataan umum perilaku dari organisasi. Kebijakan membatasi ruang lingkup yang dalam menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian dari seluruh tujuan. Kebijakan diartikan dengan pernyataan-pernyataan umum yang memberikan bimbingan dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahan keputusankeputusan tersebut akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah sikap pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka menanggapi permasalahan yang timbul pada masyarakat. Kebijakan publik tersebut berkaitan dengan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sumber daya yang telah disetujui secara formal dan berkekuatan hukum termasuk peraturan pemerintah dan pelaksanaan terhadap program-program yang telah direncanakan pemerintahan.
10
11
Sehubungan dengan itu, Dunn (2003) menyatakan bahwa proses kebijakan sendiri memiliki emapt tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda (agenda setting), Penyusunan agenda yaitu suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijkan publik. Dalam proses penyusunan agenda memiliki ruang untuk memaknai sesuatu yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapat alokasi sumber daya yang lebih daripada isu lain. 2. Formulasi kebijakan (policy formulation), Formulasi kebijakan yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi artikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari bebrbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk mememcahkan masalah. 3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh
12
kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbil-simbol tertentu, diamana melalui proses ini masyarakat belajar untuk mendukung kebijakan pemerintah. 4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kagiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandag sebagai suatu kegiatan fungsional yang artinya, kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masaalh kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Dunn (2003) mengatakan bahwa dalam analisis kebijakan terdapat beberapa prosedur yang layak dilalui, yaitu yang pertama memahami hakikat permasalah yang ada dan kemudian dibuat perumusan masalahnya. Kedua, kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah yang ada. Ketiga, seberapa bermaksa hasil tersebut dalam memecahkan masalah. Keempat yaitu alternative kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah dan yang terakhir hasil apa yang bisa diharapkan dari proses tersebut. Kebijakan tidak akan bermakna tanpa diimplementasikan atau dilaksanakan. Kebijakan yang tidak dilaksanakan tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap permasalaha yang dihadapi. Jadi, penerapan kebijakan merupakan hal penting bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan.
13
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Menurut Daft (2003: 285), implementasi merupakan langkah awal dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrasi dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan. Sedangkan Mazmanian dan Sebastier (dalam Sharfritz et al, 2007) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sesuatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan dapat dipahami. Fokus dari implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Tampak jelas bahwa implementasi kebijakan mencakup segenap kejadian dan kegiatan pasca pengesahan kebijakan, baik yang terkait dengan kegiatan administrasi hingga dampaknya. Implementasi atau disebut juga penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan atau peraturan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (policy maker) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau intitusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.
14
Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Penjelasan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006), yaitu untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan. Hal ini sesuai pula dengan yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (dalam Agustino, 2006) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan yang dikatakn oleh Merrile Grindle (dalam Agustino, 2006),
15
pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari proyek individual dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Dalam berbagai sistem politik kebijakan publik diimplementasikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Instansi tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.
Supaya kebijakan dapat diimplementasikan terdapat tiga
kegiatan untuk mengoperasikan program bagi implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Organisasi merefleksikan bentuk pelaksanaan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit kerja serta metode untuk menjadikan sutu kebijakan dapat dilaksanakan dan kemudian memiliki dampak tertentu. Interpretasi terkait dengan usaha menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Sedangkan aplikasi merupakan ketentuan rutin dari palayana, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan denga tujuan atau perlengkapan program. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Performance Based Budgeting ini adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Widyantoro, 2009) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumberdaya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang
16
lainnya memiliki hubungan yang erat. Penjelasan ke empat faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga penerap kebijakan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
2.
Sumberdaya Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.
3.
Disposisi atau sikap Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi
17
dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Disamping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Wujud dari dukungan pimpinan ini diantaranya adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program dan penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 4.
Struktur Birokrasi Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan diantaranya tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksanaan.
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakukan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak
18
adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsitensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2013). Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP juga dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi atau pendapat antara penyusun, pengguna serta auditor. SAP merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dan hal itu perlu dikembangkan
untuk
pada
lingkungan
organisasi
pemerintahan
dalam
memperbaiki praktik akuntansi keuangan yang ada. Menurut Afifah (2009), Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: 1.
Pengakuan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga
19
akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 2.
Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
3.
Pengungkapan Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual), dan merupakan PP transisi karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
20
dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Dan tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.
2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.
PSAP
dan
Kerangka
Konseptual
Akuntansi
Pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam
21
Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Basis akrual sendiri adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui,
dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Manfaat basis akrual antara lain: 1.
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2.
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3.
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan
adanya
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Nugraha, 2009). Menurut Mursyidi (2009), tujuan dari penerapan SAP ini sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat
22
mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Agar informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus memenuhi empat unsur atau karakterisrik kualitatif agar dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu: 1.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
23
3.
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laopran keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang ditetapkan, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan,
baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Nordiawan et al, 2009).
24
2.1.5 Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah mengurus dan mengatur laporan keuangan daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Paragraf 9 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur menegenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah untuk pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah , jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum mengandung arti bahwa suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna pengambilan keputusn dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Memenuhi tujuan umum tersebut, laporan
25
keuangan pemerintah menyediakn informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, beban, dan arus kas. Komponen-komponen yang terdapat dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah
menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen tersebut disajikan setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Laporan keuangan pokok tersebut sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun. Dalam kondisi tertentu seperti pada entitas pelaporan
yang
mengalami pemekaran atau penggabungan yang dijinkan menurut perundangan, adanya perubahan tahun anggaran suatu entitas, dan masa transisi perubahan basis akuntansi dari kas ke basis akrual, tanggal laporan suatu entitas dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan periode yang lebih panjang atau lebih pendek. Apabila situasi seperti ini terjadi, harus diuangkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang bukan tahunan dan harus diungkapkan fakta bahwa jumlah komparatif suatu laporan tidak dapat diperbandingkan. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa kompenenkompenen yang terdapat dalam satu set laporan keungan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial, sehingga seluruh kompenen terdiri sebagai berikut:
26
1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menjelaskan perbandingan antara anggran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan – LRA, belanja transfer, dan pembiayaan.
2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga tersaji lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
3.
Neraca Neraca merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, dana untuk suatu entitas pada saat tertentu.
4.
Laporan Operasional (LO) Laporan operasioanal menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
27
5.
Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menjelaskan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat maupun daerah selama periode tertentu.
6.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7.
Catatan atas Laporan Keungan (CaLK) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggran, laporan perubahan salso lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laopran arus kas. Catatan atas laporan keungan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka kompenen laporan yang disajikan harus mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory report).
28
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 1.
Masyarakat
2.
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4.
Pemerintah
2.1.6 Faktor-faktor Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Menurut pendapat Mahmudi (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sehingga dapat tercapainya transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas
laporan
pada
pemerintahan yang baik.
keuangan
pemerintah
dalam
mewujudkan
29
Rahmansah (2012) menyatatahkan bahwa faktor yang diduga sangat mempengaruhi keefektivan dari penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dibedakan atas faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang terjadi begitu cepat. Menurut Febiani (2014) dalam mencapai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
perlu dipahami beberapa dasar
pemikiran penting yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, komitmen organisasi, ketersedian sarana dan prasarana dalam membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tiga variabel tersebut merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi efektitas dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mencapai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 1. Kualitas Sumber Daya Manusia Manusia meruapakn bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, namun pelaksanaan kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan misi dan misi serta tujuan dari organisasi.
30
Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Arfianti (2011) menyatakan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Persaingan dalam sumber daya manusia sebenernya adalah persaingan dalam kualitas. Kualitas sumber daya manuasia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (knowledge). Semakin banyak pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, maka semakin kuat daya saingnya. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah, dan kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah. Saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi pada penerapan standar akuntansi pemerintah
31
berbasis akrual. Pemerintah pusat maupun daerah untuk itu perlu secara serius menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Penarikan sumber daya manusia yang merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan sumber daya manusia bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Tjiptoherijanto (dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. 2. Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal adalah salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas suatu program atau kegiatan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan
32
pendeteksian penggelapan (fraud). Menurut Arens et al (2008) sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efesiensi dari operasional. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupaka proses yang dirancang oleh manajemen pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan. Diciptakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah agar pemerintah dapat mengetahui pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Munurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, dalam lingkungan pemerintahan sistem pengendalian internal disebut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
33
1. Pengendalian internal akuntansi Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 2. Pengendalian administratif Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Arens et al (2008) menyatakan ada lima komponen dalam sistem pengendalian internal yaitu: 1. Lingkungan pengendalian Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari pemimpin SKPD secara keseluruhan mengenai penegndalian internal dan arti penting badi entitas pemeritahan. 2. Penilaian Risiko Penilaian resiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan pemeimpin untuk mengidentifikasi dan menganalisis risisko-risiko yang relevan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP bebrbasis akrual.
34
3. Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk empat komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil dalam mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan. 4. Informasi dan Komunikasi Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi pada pemerintah adalah untuk memulai, mencatat memproses, dan melaporkan transaksiyang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas untuk laporan keuangan yang terkait. 5. Pemantauan Aktivitas pemantauan berhubungan dengan pengawasan berkala dari kinerja pengendalian internal oleh pemimpin untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Menurut Wilkinson et al. (dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah perancangan yang memadai dan penggunaan dokumendokumen dan catatan-catatan bernomor, pemisahan tugas, otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, pemeriksaan independen atas kinerja, dan penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat. 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana
35
dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketersedian sarana dan prasarana disini berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Perkembangan prasarana yang sangat pesat, yang terjadi pada perangkat keras untuk itu dibutuhkan perangkat pendukung, berupa perangkat keras, dukungan anggaran yang memadai dan perangkat lunak berupa aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut pemerintah untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Perangkat lunak menurut Mulyono (dalam Sulani, 2009) perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak yang meliputi perintah-perintah atau instruksiinstruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang dibutuhkan baik berupa Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA-BMN) yang telah terpasang dengan baik di komputer yang telah disediakan. 4. Komitmen Organisasi Luthans (2006) menatakan bahwa komitmen organisasi paling sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi
36
tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai tujuan organisasi, keyakinan tertentu dan pnerimaan nilai dan tujuan organisasi. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitemen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi lebih tepat. Kejelasan sasaran anggran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk tanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual selambatnya pada tahun anggaran 2015. Pada kebijakan ini, para petinggi pemerintah daerah adalah pihak yang harus dipastikan komitmennya terjaga. Penerapan tanpa komitmen, maka hanya akan menjadi hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen Pemerintah dalam satuan kerja, yaitu dengan melakukan perubahan sesuai adanya perubahan peraturan pemerintahan, kejelasan peraturan pemerintah, dan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk pedoman penyusuna dan penyajian dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah dapat dilihat dari komitmen organisasi yang tinggi aparat sipil negara dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Komitmen dari pemerintah daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari setiap SKPD untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Dukungan yang kuat dari pimpinan, kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan smemberikan dukungan yang kuat serta mempunyai
37
komitmen yang kuat bagi para pimpinan departemen atau lembaga dipusat Gubernur/ Bupati/ Walikota didaerah merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. 2.2
Rerangka Pemikiran Adanya reformasi dibidang keuangan negara, pemerintah daerah perlu
melakukan perubahan diberbagai bidang untuk mendukung perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan, yaitu adanya perubahan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan sehingga tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus dipenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus memenuhi empat unsur atau karakterisrik kualitatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diingikan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Beberapa cara tersebut salah satunya dengan menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan bebrabsis akrual dengan tujuan sebagai pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berbasis kas yang berkualitas pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
38
Dalam rangka penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan penegelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dan hal itu perlu dikembangkan untuk pada lingkungan organisasi pemerintahan dalam memperbaiki praktik akuntansi keuangan yang ada. Agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan efektif, maka diperlukan beberapa faktor pendukung seperti sumber daya yang kompeten, sistem penegendalian internal juga sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah
Daerah
berkewajiban
untuk
mengembangkan
dan
memanfaatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi kepada pelayanan publik. Sarana dan prasarana serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga akan tercapai dengan adanya komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang kuat dalam susunan atau struktur sebuah pemerintahan
39
akan mampu menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi.
Good Governace
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
Kualitas Sumber Daya Manusia
Sistem Pengendalian Internal
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Ketersediaan Sarana dan Prasarana (KSP) Komitmen Organisasi (KMO) Gambar 2 Model Penelitian
Efektivitas Penerapan SAP bebrbasis Akrual (SAP)
Komitmen Organisasi
40
2.3
Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual Azhar (2007) telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Kota Banda Aceh bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Begitu juga dengan penelitian yang Ardiansyah (2012) lakukan, dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sulani (2009) berpendapat pada penelitiannya tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintah daerah Labuhan Batu bahwa variabel sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah karena sumber daya manusia selalu terkait, mulai dari penetapan standar akuntansi hingga penerapan standar akuntansi tersebut. Salah satu manfaat utama pengguna kompetensi dalam organisasi adalah menggerakan sumber daya manusia kearah target yang ingin dicapai organisasi.
41
Anggraeni (2014) menyatakan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang bernilai keterandalan adalah dengan adanya sumberdaya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi. Keahlian ini dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemam-puan dibidang akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H1: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.
2.3.2 Pengaruh
Sistem
Penegendalian
Internal
Terhadap
Efektivitas
Penerapan SAP berbasis Akrual Putri (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini sejalan dengan pendapat Arens et al. (2008) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif akan mempengaruhi pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. PP Nomor 60 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
42
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Winidyaningrum et al. (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internalal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Priyamana et al, (2014) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Sehingga ssistem pengendalin internal merupakan alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporankeuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah . Dengan demikian, pengendalian internal merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
2.3.3 Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual Menurut Febiani (2014) pada penelitiannya yang memperoleh hasil hipotesis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di
43
Provinsi Kepualauan Riau. Febiani (2014) berpendapat sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang atau mendukung segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tersedianya sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung ketepatwaktuan dalam menyusun dan melaporakan laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Sulani (2009) menyatakan variabel perangkat pendukung memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuan Batu, sehingga pemerintah perlu mengembangkan perangkat pendukung untuk mempermudah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dengan penggunaan perangkat pendukung yang optimal, maka akan meningkatkan kefektifan dan keefesienan dalam penerapan peraturan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H3: Ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
2.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan SAP berbasis Akrual Sulani (2009) telah meneliti tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu bahwa variabel komitemen organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 karena dengan
44
ditingkatkannya komitmen di lingkungan pemerintahan , maka hal ini akan meningkatkan efisiensi sebab secara otomatis sumber daya manusia dan perangkat pendukung juga akan meningkat dan penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi lebih optimal. Putra dan Arianto (2015) menyatakan secara empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemrintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2012) menyatakan bahwa komitmen dalam pemerintahan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H4: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
