BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Good Corporate Governance 1.
Definisi Good Corporate Governance Istilah
Good
Corporate
Governance
(GCG)
pertama
kali
diperkenalkan oleh Cadbury Commitiee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager et al., 2003). Terdapat banyak definisi tentang GCG. Adapun definisi Good Corporate Governance dari Cadbury Committee adalah sebagai berikut : "A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakehorders in respect to their rights and responsibilities. Yang dapat diartikan sebagai berikut : “Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka”. 2.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terdapat lima prinsip dasar yang merupakan bagian dari praktik Good Corporate Governance (GCG) yang harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), yaitu :
8
a. Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. b. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertahankan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan
kepentingan
pemegiing
saham
dan
pemangku
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. c.
Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d.
Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan atas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 9
e.
Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dengan beberapa prinsip dasar tersebut, maka good corporate
governance memberi arti yang sangat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang responsive terhadap berbagai tekanan pasar, tantangan investasi baru, dan peluang untuk tumbuh kembang dalam masyarakat yang dinamis. 3.
Manfaat Good Corporate Governance Manfaat good corporate governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) adalah : a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value. c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles
10
of Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan regulatori good corporate governance dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan good corporate governance (Darmawati, 2003). Prinsip-prinsip tersebut adalah: a. Hak-hak para pemegang saham. Rerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk menjamin keamanan
metode
pendaftaran
kepemilikan,
mengalihkan
atau
memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris, memperoleh pembagian keuntungan perusahaan b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Kerangka kerja corporate governance harus menjamin adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.
11
c. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Kerangka kerja corporate governance harus mengakui hak-hak stakeholders seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktifantara perusahaan dan stakeholders dalam penciptaan kesejahteraan,
pekerjaan
-
pekerjaan,
dan
kemampuan
untuk
mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial. d. Transparansi dan Keterbukaan. Kerangka kerja corporate governance harus menyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepernilikan, dan ketaatan perusahaan (governance of company). e. Peranan Dewan Komisaris. Kerangka kerja good corporate governance harus menyakinkan pedoman strategik perusahaan, pemonitoran yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. 4.
Mekanisme Good Corporate Governance Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tefientu. Mekanisme good corporote governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskander & Chamlou (dalam Lastanti, 2004) mekanisme dalam pengawasan good corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external mechanisms. 12
Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan external mechanisms
adalah
cara
mempengaruhi
perusahaan
selain
dengan
menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Ada beberapa mekanisme good corporate governance yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan dewan komisaris Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalarn pelaksanaan good corporate governance, Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan.
13
a. Dewan Komisaris Dewan komisaris memegang peranan penting daram peraksanaan GCG. Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan esensi corporate governance. Yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan stakeholders lain. Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Coller dan Gregory (dalam sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jurnlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Terkait dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. b. Kepemilikan Publik Struktur kepemilikan perusahaan yang diduga mempengaruhi luasnya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat ditinjau dari besarnya kepemilikan masyarakat lain (publik) dibandingkan dengan kepemilikan pihak tertentu yang merupakan pihak insider. semakin besar rasio kepemilikan insider akan semakin sedikit informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena insider memiliki akses yang
14
luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan tahunan yang dipublikasikan. Sebaliknya semakin besar porsi kepemilikan publik, akan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk diungkapkan dalam laporan tahunan. Hal ini juga dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. c. Kepemilikan Manajerial Wahidawati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Jensen & Meckling (1976) menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati manfaat dan pihak luar yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi agency dificulties melalui pengurangan insentif untuk mengkonsumsi manfaat atau, keuntungan dan mengambil alih kekayaan
15
pemegang saham. Pengurangan ini sangat potensial dalam misalokasi resources yang pada gilirannya untuk peningkatan nilai perusahaan. 2.1.2 Definisi Corporate Social Responsiility (CSR) Istilah CSR pertama kali ada dalam tulisan Social Responsibitity of the Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Howard Rothmann Browen mengungkapkan bahwa keberadaan CSR bukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan merupakan komitmen yang lahir dalam konteks etika bisnis (beyond legal aspects) agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip kepantasan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat. Definisi terbaru menggenai CSR dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Inte,masional yakni ISO 26000. Detinisi yang dikeluarkan sejak November 2010 ini secara lengkap mendefinisikan CSR sebagai berikut : “'Responsibiility of an organization for the impacts of its decisions and activitie, on society and the ervironment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health, and the welfare on society ; takes into account the expectations of stakeholders ; is in compliance with aplicable law and consistent with international norms of behaviour ; and is integrated throughhout the organization and practiced in its relationship" Maksudnya adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampakdampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan 16
masyarakat. mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan secara menyeluruh. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedurian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup.
1. Konsep Triple Bottom Line Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak herfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya" Faktanya kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Canor (dalam Tanudjaja, 2006) harus difahami sebagai satu kesatuan. sebab, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu profit, people dan planet (3p).
2. Manfaat Corporate Social Responsibility Banyak sekali manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR ini, baik bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, maupun Negara. Menurut Ambadar (2008) mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat yang
17
diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi : a.
Perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan.
b.
Kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja.
c.
Perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat .vang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.
d.
Perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.
3.
Prinsip Corporate Social Responsibility Menurut Alyson, seperti yang dikutib oleh Wibisono (2007:39). Prinsip-prinsip CSR meliputi : a.
Prioritas Korporat Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. sehingga korporat bisa membuat kebijakan program dan prakrek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab sosial.
b.
Manajemen Terpadu Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
18
c.
Proses Perbaikan secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kinerja sosial tersebut secara internasional.
d.
Pendidikan Karyawan Menyelenggarakan pendidikan dan peratihan sefta motivasi karyawan
e.
Pengkajian Melakukan kajian dampak sosiar sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
f.
Produk dan Jasa Mengembangkan produk dan jasa yang tidak beidampak negatif secara sosial.
g.
Informasi Publik Mernberi informasi dan merrdidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan, pembuangan produk /jasa.
h.
Fasilitas dan Operasi Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
19
i.
Penelitian Melakukan dan mendukung peneritian dampak sosiar bahan baku, produk. proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi saran untuk mengurangi dampak negatif yang muncul.
i.
Prinsip Pencegahan Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosiai yang bersifat negatif.
j.
Kontraktor dan pemasok Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan karangan korporat dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok
k.
Siaga Menghadapi darurat Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja . sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal, sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
l.
Transfer best Practice Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang betanggung jawab sosial pada semua industri dan sektor publik.
20
m. Memberi Sumbangan sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah, serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. n.
Keterbukaan Menumbuhkernbangkan keterbukaan dan diarog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potential hazard, dan dampak operasi, produk, limbah, atau jasa.
o.
Pencapaian dan pelaporan Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang,saham, pekerja, dan publik.
4.
Program Kerja Corporate Social Responsibility Emst and Young (dalam Anatan, 2005) mengemukakan bahwa perusahaan memiliki empat tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Keempat hal tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan program inti.dalam melaksanakan CSR secara spesifik : Terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu :
21
a. Employee Programs Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga tidak mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan perlu diperluas bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan tetapi perlu adanya perluasan program seperti work life balance program dan decision making empowerment program. b. Community and Broader Society Mayoiitas pemsahaan memiliki aktivitas dalam area ini, salah satrnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya adalah bagaimana lndividu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan
keinginan
mereka
Shardlow
(dalam
Ambadar,
2008).
Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui: 1) Proyek-proyek
pembangunan
yang
memungkinkan
anggota
masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan. 2) Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. c. Environtment Programs Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; dan penyaluran limbah dengan baik
22
d. Reporting and Communications Programs Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSRnya melalui annual CSR report sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. e. Governance or Code of Conduct Programs Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat' dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR. Hal ini berarti diperlukan UU untuk mengatur CSR pada level makro seperti sasaran program CSR standar penilaian keberhasilan program dan koordinasi dengan pihak terkait. f. Stakeholder Engagement programs Upaya menciptaka, "Effictive engagement program, sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan sustainability strategy. g. Supplier Programs Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis. h. Customer/Ptoduct Stewardship programs Perlunya perhatian perusahaan terhadap keruhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan
23
i. Shareholder Programs Program peningkatan "share value" bagi sharehorder, karena shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan. Penerapan CSR harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. pengembangan CSR memerlukan tahapan yang sistematis dan kompleks. Tahap pertama dimulai dengan upaya merihat dan menilai kebutuhan masyarakat dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Tahap kedua perlu dibuat rencbna aksi beserta anggaran, jadwaf indicator evaluasi, clan sumber daya yang diperlukan bagi perusahaan.Tahap ketiga melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan langsung atau melalui survey. Tahap keempat, melakukan evaluasi secara regular dan melakukan peraporan untuk dijadikan panduan strategi dan pengembangan program selanjutnya. Evaruasi dilakukan pula dengan membandingkan hasil evaruasi dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. 5.
Ruang Lingkup CSR Menurut Zadek (dalam Grautier dan underdown, 2001 ; 367), ruang lingkup dari CSR dapat ditemukan pada beberapa are, yaitu : a. a. Environmental protection (perlindungan terhadap lingkungan) Meliputi aspek lingkungan dari produksi, pengendalian polusi akibat kegiatan operasional perusahaan pencegahan atau perbaikan atas kerusakan lingkungan yang disebabkan dari penggunaan sumber daya lama serta perlindungan sumber daya lama. Tujuan sosial perusahaan
24
dapat ditemukan dalam usaha untuk menanggulangi efek sosial perusahaan yang berdampak negatif dan dalam mengadopsi teknologi yang lebih efisien untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan produksi limbah. b. Energy Saving (Penghematan Energi) Meliputi penghematan energi dalam kegiatan operasional perusahaan dan peningkatan efisiensi energi dalam produksi perusahaan c. Fair Business Practice (praktik bisnis yang jujur) Meliputi hubungan perusahaan dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan khusus. Terutama yang terkait dengan masalah pekerja dan kepentingan pihak minoritas, penggunaan tata cara yang legal saat berhubungan dengan pemasok dan pelanggan' serta pemberian label informasi Pada Produk. d. Human Resources (Sumber Daya Manusia) Meliputi dampak dari aktivitas-aktivitas organisasi pada individu yang merupakan sumber daya manusia bagi perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi praktik perekrutan, program - program pelatihan, pengalaman dalam mengelola rotasi pekerjaan, job enrichment tingkat upah dan gaji, penyesuaian tujuan pekerja dengan tujuan perusahaan, saling percaya, keselamatan kerja, stabilisasi tenaga kerja, kebijakan transfer dan promosi, pemenuhan jaminan kesehatan, dan lain.lain. e. Community involvement (Keterlibatan dalam masyarakat) Meliputi adanya aktivitas yahg melibatkan masyarakat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesenian. 25
f. Product (Produk) Meliputi aspek kuantitatif dari produk, seperti manfaat produk ketahanan produk, keamanan dan garansi produk, efek penciptaan produk terhadap polusi lingkungan, serta meliputi kepuasan konsumen, kejujuran dalam pemberian informasi terkait dengan produk, dan pengemasan produk 2.1.3 Hubungan GCG dengan Pengungkapan CSR Pelaksanaan
tanggungjawab
perusahaan
atau
Corporate
Social
Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Seperti telah disebutkan bahwa terdapat lima prinsip dalam Good Corporate Governance
(GCG),
yaitu
transparency,
accountability,
responsibiliry,
independency, dan fairness. Dari kelima prinsip tersebut, responsibility merupakan prinsip yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan pengungkapan CSR.
Responsibility
mencakup
pertanggungiawaban
perusahaan
kepada
stokeholders, yang selain meliputi aspek-aspek manajerial perusahaan kepada stakeholders, yang selain meliputi aspek-aspek manajerial perusahaan, seperti sasaran dalam mencapai cost efficiency, peningkatan daya saing, dan sebagainya, juga mencakup pertaggungiawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berada, seperti melalui program community development. Terdapat keberagaman format, ruas, gaya, dan metodorogi evaruasi yang dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan dalam praktik pengungkapan aktivitas CSR mereka. Hal ini antara lain juga dipengaruhi oleh kebijakan corporate gavernance yang diacu oleh pihak manajemen perusahaan. struktur governance yang
26
berlandaskan prinsip GCG dan memiliki kesadaran morai bisnis akan mendorong pelaksanaan kegiatan CSR dan pelaporannya (Wibisono, 2007:38). Beberapa faktor corporate governance yang paling banyak diteliti karena dianggap cukup kuat mempengaruhi keberagaman pengungkapan tersebut adalah jumlah dewan komisaris, proporsi kepemilikan publih dan proporsi kepemilikan manajerial. 2.1.4 Nilai Perusahaan Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisi sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), karena nilai perusahaan dapat memberi kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham, untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para professional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Samuel (dalam Nurlela dan Islahuddin, 2008) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan Wahyudi (dalam Nurlela dan Islahuddin, 2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pemberi jika perusahaan tersebut dijual. Dalam penilaian perusahaan terkandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, dan judgment. Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu nilai ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu nilai harus ditentukan pada harga yang wajar, penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. 27
Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimunnkan nilai perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur, Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obrigasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan, atau memaksimalisasikan harga saham. Tujuan memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi. Herwidayatmo (Kusumadilaga, 2010) mengatakan nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Herwidayatmo (Kusumadilaga, 2010) menambahkan dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar bisa menjadi ukuran nilai perusahaan. penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. Menurutnya kondisi perusahaan mengalami banyak perubahan setiap waktu secara signifikan. Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tapi setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham, jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham Gapensi (Wahidahwati, 2002). 28
1.
Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai perusahaan. Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dey Report ( dalam Sialagan dan Machfoedz, 2005) mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham. Morck et al. (dalam Beinhart & Rosenstein, 1998) yang menguji hubungan antara kcpemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa nilai .perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan 5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial 5% - 25%, dan kemudian
meningkat
kembali
seiring
dengan
adanya
peningkatan
kepemilikan manajerial secara berkelanjutan. Black et al. ( dalam Sialagan dan Machfoedz, 2006) berargumen bahwa pertama perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan dapat lebih menguntungkan sehingga dapat dividen yang lebih tinggi. Kedua disebabkan oleh karena investor luar dapat menilai earnings atau dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan corporate governance yang lebih baik. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa
perusahaan
dengan
corporate
29
governance
yang
baik
lebih
menguntungkan atau membayar dividen yang lebih tinggi, tetapi ditemukan bukti bahwa investor menilai earnings atau arus dividen yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan corporate governance yang lebih baik. 2
Pengaruh Laporan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting (laporan keberlanjutan). CSR dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adannya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program yang tanpa guna (mubazir) dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawaan secare intensif maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai
perusahaaan.
Nilai
perusahaan
akan
terjamin
tumbuh
secara
berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. survei yang dilakukan Booth-Hanis Trust Monitor (dalam Sutopoyudo, 2009)
30
menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan Corporate Social Tesponsibility, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (earning) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan. Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. 2.1.5 Penelitian Terdahulu Penelitian tentang kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan corporate social responsiblity telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti antara lain: 1.
Jensen Meckling (1976) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi nilai perusahaan.
2.
Siallagan dan Machfoedz (2006) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.
3.
Wahyudi dan Prawesti (2006) dan Murwaningsih (2009) tentang implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening dengan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEJ tahun 2003 dan tahun 2002 sebagai komperasinya yang menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap nilai 31
perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 5.
Hexana Sri Lastanti (2004) menguji hubungan struktur corporate governance yang terdiri dari independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q, sedangkan kinerja
keuangan
diukur
menggunakan
ROA
dan
ROE.
Dengan
menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil yang diperoleh adalah independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara variabel kepemilikan institusi dan tingkat konsentrasi kepemilikan belum berpengaruh secara signifikan baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. 6.
Zuhroh dan Sukmawati (2003) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang go publik telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori high profile. Artinya bahwa investor sudah memulai merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi loparan tahunan.
32
7.
Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating menemukan bahwa corporate social responsibility, persentase kepemilikan, serta interaksi antara corporate social responsibility dengan persentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2.2 Rerangka Pemikiran Agency Problem
Agent
Principals
Information Asymetry
Nilai Perusahaan
Kepemilikan Publik
Kepemilikan Manajerial
Dewan Komisaris
Corporate Social Responsibility
Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 33
perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Masalah keagenan yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara shareholders dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik principal), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar, bahwa agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang ut un datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnyi. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric). Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan merrambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terlradap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Mecklin g, 197 6). Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme,
34
diantaranya dengan adanya mekanisme Good Corporate Governance dalam hal ini dewan komisaris, kepemilikan publik, dan kepemilikan manajerial dan Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR). 2.3 Perumusan Hipotesis Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Dalam skripsi inilmeneliti tentang pengaruh mekanisme good. corporate governance dan pelaporan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan, maka hipotesis yang diqiukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hl :
Mekanisme good corporate governance dalam hal ini dewan komisaris, kepemilikan publik, dan kepemilikan manajerial dan pelaporan corporate social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Nilai Perusahaan.
H2a :
Mekanisme good corporate governance dalam hal ini dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
H2b :
Mekanisme good corporate, governance dalam hal ini kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.
H2c :
Mekanisme good corporate governance dalam hal ini Kepemilikan manajerial mernpunyai pengaruh ierhadap Nilai Perusahaan.
H2d :
Pelaporan Corporate Social Responsibilityi (CSR) mempunyai pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
35
