BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Sistem Akuntansi
2.1.1 Definisi Sistem Dalam pengertian sistem, beberapa para ahli memberikan pendapat tentang definisi sistem. Hal ini salah satunya dikemukakan oleh Hall (2007:6) Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sedangkan Widjajanto (2001:2) menyatakan bahwa sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang penting yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan dan Output adalah hasil operasi, sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi output. Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi dua syarat, yaitu memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut subsistem atau ada pula yang menyebutnya sebagai prosedur. Agar sistem dapat berfungsi secara efisien dan efektif, subsistem-subsistem atau prosedur-prosedur itu harus saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Menurut Krismiaji (2005:1) terdapat tiga karakteristik sistem, yaitu:
24
1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan 2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasi komponen yang terlihat dalam sebuah sistem 3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Sebuah sistem terdiri atas beberapa bagian yang memiliki karakteristik sama dengan sistem induknya. Bagian dari sistem semacam ini disebut subsistem. Dengan demikian subsistem juga memiliki komponen, proses, dan tujuan.
2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi Dalam hal ini terdapat faktor yang menjadi masukan manajemen dalam pengambilan keputusan adalah masukan yang berasal dari sistem informasi akuntansi. Akuntansi itu sendiri, sebagai suatu sistem informasi, mencakup kegiatan
mengidentifikasikan,
menghimpun,
memproses,
dan
mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi kedalam berbagai pihak. Dalam pembahasaan mengenai definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), beberapa ahli yaitu Krismiaji (2005:4) adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermafaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Bodnar dan Hopwood (2000:1) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan,
yang diatur
untuk
mengubah
data
menjadi
informasi.
Informasi
ini
dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Menurut Diana dan Setiawati (2011:4) mengemukakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Widjajanto (2001:4) mengemukakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang: 1.
Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
2.
Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.
3.
Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, seperti misalnya informasi mengenai penjualan, piutang, pembelian, utang,dan lainnya.
4.
Informasi lain yang harus disajikan kepada para stakeholder atau berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya.
Sistem informasi akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta kekayaan
perusahaan.
Dengan
adanya
unsur-unsur
pengendalian
atau
pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan, dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki.
2.1.3 Prinsip penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Dalam melaksanakan penugasan sistem, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan ataupun pedoman. Prinsip-prinsip ini harus dicermati agar sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan bermanfaat bagi penggunanya. Prinsip ini disajikan secara menurut urutan proses akuntansi, yaitu: 1.
Analisis transaksi bisnis.
2.
Pencatatan transaksi ke dalam formulir dan catatan yang tepat.
3.
Perancangan sistem internal check dalam transaksi.
4.
Pencatatan transaksi yang telah terekam di formulir ke dalam buku.
5.
Perancangan berbagai pernyataan (statement) akuntansi dalam laporan statistik dengan sumber data dari transaksi yang telah tercatat di buku.
6. Pelaksanaan pemeriksaan intern (internal audit) yang berkesinambungan dan pemeriksaan eksternal secara periodik terhadap sistem informasi akuntansi. 7. Penyajian laporan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang dalam penyusunan sistem informasi akuntansi (SIA). Semakin besar volume kegiatan yang dilakukan perusahaan, semakin besar jumlah departemen yang terdapat dalam organisasi
perusahaan tersebut, dan semakin rumit lingkup penugasan sistem yang harus dilakukan.
2.1.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Krismiaji (2005:188) agar para analisis dan pemakai dapat memusatkan perhatiannya pada elemen-elemen penting yang menunjang keberhasilan SIA maka perlu di uraikan tujuan SIA diantaranya: 1.
Kemafaatan, yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
2.
Ekonomis, dimana manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.
3.
Daya andal, yaitu sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.
4.
Ketetapan waktu, yaitu informasi yang penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian baru informasi lainnya.
5.
Servis pelanggan, hal ini dimaksudkan bahwa servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan.
6.
Kapasitas, yaitu kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan pertumbuhan dimasa mendatang.
7.
Praktis, yaitu sistem harus mudah digunakan.
8.
Fleksibilitas, yaitu sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sistem.
9.
Daya telusur, dimana sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem di masa mendatang.
10. Daya audit, yaitu daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya. 11. Keamanan, dimana hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses atau diijinkan mengubah data sistem.
2.2
Pengendalian Intern
2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2011:33) Suatu perusahaan yang berkembang seiring dengan jalannya usaha dan era yang semakin maju harus terus dikontrol kegiatannya dan begitu juga hasilnya. Dimana pemilik atau pimpinannya dapat mengawasi dan mengendalikannya secara langsung. Tetapi setelah perusahaan semakin berkembang dengan ruang lingkup dan wilayah usaha perusahaan telah meluas, maka manajemen tetap dituntut untuk mengupayakan pencapaian tujuan perusahaan, menjaga keamanan harta milik perusahaan serta mencegah terjadinya pemborosan, kesalahan, bahkan penyelewengan. Hal ini memiliki kepentingan guna perencanaan strategis dan
pengendalian
manajemen
bertanggung
jawab
untuk
menyusun,
melaksanakan dan selalu mengawasi terus-menerus berjalannya sistem tersebut. Dalam suatu perusahaan yang menjalankan aktivitasnya memerlukan informasi guna pengambilan keputusan dalam perusahaan maka, diperlukan pengendalian intern yang tepat dan efektif serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam seluruh kegiatan operasional dari perusahaan. Sistem pengendalian intern harus terus menerus untuk dibina guna menetukan kebijakan
perusahaan dilaksanakan secara tepat, tindakan perbaikan yang efektif harus segera dilakukan karena ditemui kesulitan atau hambatan dalam sistem yang ada. Kegiatan pengendalian intern harus melibatkan seluruh pegawai termasuk pimpinan atau Direksi dari perusahaan tersebut. Salah
satu
ahli
mengemukakan
Widjajanto
(2001:18)
definisi
pengendalian intern yaitu, suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: 1.
Mengamankan aktiva perusahaan.
2.
Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi.
3.
Meningkatkan efisiensi
4.
Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi Agar dapat berjalan efektif, pengendalian intern memerlukan adanya
pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Setiap fungsi harus ada penanggung jawabnya secara khusus, tujuannya yaitu agar setiap karyawan dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masingmasing, sehingga tidak ada suatu fungsi yang tidak tertangani. Sedangkan menurut Tunggal (1995:1) pengendalian intern adalah Organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi. Meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan.
2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Terdapat tujuan dari Sistem Pengendalian Intern menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2011:39) sebagai berikut: 1.
Mengamankan harta kekayaan bank atau perusahaan
2.
Meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi
3.
Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan
4.
Mengidentifikasi risiko dan menggunakan strategi yang efektif untuk mengendalikannya Sedangkan tujuan sistem pengendalian intern yang efektif menurut salah
satu ahli yaitu Tunggal (1995:2) sebagai berikut: 1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan atau menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat. 2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencagah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien. 4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.
2.2.3 Karakteristik Pengendalian Intern Menurut COSO (dalam Winarno, 2006:11.5) karakteristik pengendalian intern sebagai berikut: 1.
Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja.
2.
Sangat di pengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan.
3.
Hanya dapat memberikan perlindungan secara reasonable (sewajarkan), karena harus memperhatikan keuntungan dan kerugian (cost and benefit).
4.
Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait.
2.2.4 Unsur Pengendalian Intern Menurut Widjajanto (2001:18) agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1.
Struktur Organisasi Suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarkis. Penyusunan struktur organisasi dengan demikian harus memperhitungkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan kemudian membagi habis fungsi-fungsi tersebut kepada pihak-pihak yang harus mempertanggung jawabkannya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menyusun suatu struktur organisasi adalah: a. Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan, dan penyimpanan atau pengelolaan. b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir. 2. Sistem wewenang dan prosuder pencatatan Memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Di dalam struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tegas (job description) yang mengatur tentang tugas, hak, dan wewenang masing-masing pejabat beserta seluruh jajarannya sesuai fungsinya. Uraian tugas tersebut juga harus didukung oleh petunjuk prosedur dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan tugas yang
didalamnya dimuat prosedur pelaksanaan suatu kegiatan disertai dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk mengesahkan kegiatan. 3. Pelaksanaan kerja secara sehat Tata cara kerja yang sehat adalah pelaksanaan kerja yang dibuat demikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Tata cara kerja yang sehat antara lain tercermin dalam: a. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga penggunaannya dapat dipantau. Pemantauan diperlukan karena formulir berperan sebagai alat otorisasi. b. Pemeriksaan secara mendadak terhadap obyek-obyek yang dianggap penting, misalnya jumlah kas yang tersimpan di kasir, surat-surat berharga, dan barang-barang berharga lainnya. c. Rotasi jabatan antar karyawan dengan tujuan untuk memutus mata rantai kolusi yang ada. d. Kewajiban untuk cuti bagi karyawan agar untuk sementara digantikan oleh karyawan lain. Tujuannya adalah sama dengan rotasi jabatan. e. Pencocokan fisik harta perusahaan dengan catatannya, dengan tujuan untuk menjaga ketelitian dan keandalan data di samping juga untuk menjaga ketelitian dan keandalan data disamping juga untuk mengungkap adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam pengelolaan harta perusahaan.
f. Adanya staf pemeriksa intern (internal audit staff) yang dalam perusahaan disebut staf pengawas intern (SPI). Staf ini bertugas untuk melakukan
audit,
mengecek
efektivitas
unsur-unsur
sistem
pengendalian intern, investigasi, ataupun berperan sebagai “konsultan” intern bagi unit-unit organisasi lainnya. Agar hasil pengawasannya efektif dan objektif, SPI harus mandiri dan tidak ikut campur atau terlibat dalam kegiatan oprasional perusahaan. g. Mekanisme saling uji antarfungsi. 4. Karyawan yang berkualitas Kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan ahlak. Pendidikan dan pengalaman berada pada satu sisi dimensi karena bersifat saling mengisi. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang. Sebaliknya, pengalaman yang pendek dapat diisi oleh pendidikan yang sesuai dan panjang, meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan. Pekerjaan yang mutlak memerlukan pengalaman misalnya adalah pekerjaan yang menjaga keselamatan jiwa, seperti pilot atau nahkoda kapal.
2.3
Pemberian Kredit
2.3.1 Definisi Kredit Kegiatan aktivitas bank dalam proses pemberian akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah uang yang cukup besar. Dibutuhkan persetujuan pinjaman kredit yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan ataupun secara notarial, dan sebagai pengaman bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya dalam meyelesaikan pinjamannya akan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Beberapa ahli mengemukakan menurut Veithzal dan Andria (dalam LPPI 2011:1) mendefinisikan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau penghutang) dengan janji membayar dari si penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Simorangkir (dalam Untung 2000:1) mendefinisikan kredit sebagai pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Apabila dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi (dengan balas prestasi), sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang harus dipenuhi.
2.3.2
Filosofi Penyaluran Kredit Bank Dalam hal ini harus sangat dimengerti dan dipahami oleh pihak dari
pemberi pinjaman dana, agar kredit yang diberikan ataupun disalurkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan penggunaannya dapat dilakukan secara maksimal. Beberapa filosofi yang harus dipahami ini adalah sebagai berikut: 1. Pembiayaan Sementara Kredit bukan penyertaan (penanaman modal) dari bank yang sifatnya permanen, tetapi kredit merupakan pembiayaan yang bersifat sementara dan tidak mengambil alih modal debitur (peminjam kredit). Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: a. Pihak bank harus memperhatikan dan meyakini bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan beserta bunga kredit yang telah disepakati. b. Secara administrasi pelunasan dapat saja dilakukan dengan menutup rekening simpanan (giro/tabungan/deposito) lamanya, selama rekening tersebut mencukupi pelunasan kreditnya. 2. Sumber Pembayaran Kredit Dari sumber pembiyaannya, kredit dapat dilunasi melalui dua cara yang utama, dan satu cara alternatif jika kredit bermasalah, yaitu: a. Sumber pengambilan berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan arus kas perusahaan, contoh: kredit investasi dan kredit modal kerja.
b. Sumber pengambilan berasal dari pendapatan tetap debitur, untuk debitur individu, contoh: kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit tanpa agunan (KTA). c. Jika nasabah kesulitan dan tidak mampu melakukan pelunasan dengan kedua cara yang disampaikan sebelumnya, dikarenakan kesulitan usaha, dll. Oleh karena itu pengambilan kredit dilakukan dengan melelang agunan yang telah diberikan debitur, dengan syarat: asset mudah pencairannya likuid dan mudah dijual (marketable) dimana contohnya berupa lelang rumah dan lelang kendaraan. 3. Prinsip Kehati-hatian Dalam proses menyalurkan kredit, bank juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang dalam kegiatan operasional bank dipengaruhi kedua hal, yaitu: a. Adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip keberhatian dan memenuhi kriteria transparansi. b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, berintegrasi tinggi sehingga dapat dijamin dan prosedur dipatuhi. Faktor sumber daya manusia juga sangat berperan penting untuk berjalannya sistem. Suatu sistem dapat dikatakan baik atau memadai apabila didukung oleh kecakapan yang menjalankan sistem tersebut. Kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab dapat dicapai melalui pengembangan mutu karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup. Dengan
pendidikan dan pelatihan akan mendorong peningkatan kemampuan kemahiran dalam pelaksanaan tugas. Khusus untuk prinsip kehati-hatian ini, selalu ada pilihan antara layanan dan risiko, dimana semakin baik tingkat layanan yang dalam hal ini salah satunya adalah semakin selektif dan ketatnya sistem serta prosedur dalam penyaluran kredit, maka kemungkinan kredit yang akan disalurkan tidak sebesar apabila sistem bank dan prosedur bank lebih longgar, namun dampaknya adalah bank akan mampu menekan risiko yang mungkin akan dihadapi, begitupun sebaliknya.
2.3.3 Jenis-jenis Kredit Jumlah produk kredit dalam industri perbankan di Indonesia relatif sangat banyak, terutama dikarenakan produk kredit masing-masing bank telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari nasabah dan calon debitur. Dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memilki banyak jenis produk kredit, namun ada 3 jenis kredit utama yang wajib dikuasai. Ketiga jenis kredit adalah sebagai berikut: 1. Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usahanya, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan uang kas ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan
dalam proses, persediaan bahan baku. Kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Selain itu kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membeli barang dagangan, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Dalam kredit modal kerja, umumnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan fasilitas kredit modal kerja yang bervariasi. Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. 2. Kredit Investasi Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan modal usaha atau alat-alat produksi yang menunjang kegiatan operasional, misalnya pabrik, kendaraan operasional, serta mesin-mesin. Jenis kredit ini berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 1 (satu) tahun, dan umumnya jumlah kredit yang disalurkan tergolong besar atau lebih besar dari kredit modal kerja. Sedangkan menurut Muljono (1993:28) kredit investasi yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau, barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang–barang modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/deplesi/amortisasinya
sesuai jangka waktu ekonomisnya (economical useful life) yang mana dana depresiasi yang berupa out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 (dua) pokok dari kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-barang modal dan jangka waktunya cukup lama. Dalam kredit kerja maupun kredit investasi sasarannya adalah untuk usaha-usaha yang bersifat mengejar laba (profit motive). Jadi fungsi kredit yang diberikan tersebut sesuai dengan sifat murni dari pengertian kredit sebagai faktor produksi. 3. Kredit Konsumtif Kredit konsumtif (consumer loan) adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Kredit ini bersifat individual, oleh karena itu risiko yang tertanam dalam kredit jenis ini juga relatif tinggi, dikarenakan tidak mengikat kepada badan hukum serta dalam beberapa jenis kredit tidak diperlukan agunan, seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Kredit investasi mempunyai jangka waktu yang bersifat jangka panjang (KPR) dan jangka pendek (KTA). Tujuan dari kredit ini umumnya adalah untuk tujuan pembelian barang-barang konsumsi seperti rumah, mobil, dan sepeda motor atau untuk tujuan keperluan rumah tangga seperti untuk pembayaran uang sekolah dan sebagainya.
2.3.4 Jenis-jenis Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas kredit atau kualitas aktiva produktif merupakan penanaman dana bank dalam pos-pos aktiva yang menghasilkan pendapatan bagi BPR, yaitu antara lain dalam bentuk kredit dan penempatan dana di bank lain, dengan
menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva produktif senantiasa lancar dan tidak mengalami masalah kemacetan kredit. Kolektibilitas kredit atau kualitas aktiva produktif juga ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (DR), dan Macet (M). Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dilakukan berdasarkan ketepatan membayar atau membayar kewajiban oleh debitur. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut: a. Kredit dengan angsuran, diluar kredit kepemilikan rumah b. Kredit dengan angsuran, untuk kredit kepemilikan rumah c. Kredit tanpa angsuran (dibayar bunga kreditnya dahulu) Kualitas kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2006 (PBI No. 8/19/PBI/2006) pada pasal 3 ayat (3) tentang Kualitas aktiva produktif yang berlaku hingga sekarang, ditetapkan sebagai berikit: a. Lancar (L) apabila: 1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga. 2. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo. b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran. 2. Kredit belum jatuh tempo.
c. Kurang Lancar (KL) apabila: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran. 2. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. d. Diragukan (D) apabila: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran. 2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. e. Macet (M) apabila: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran. 2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan. 3. Kredit telah diserahkan pada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). 4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
2.3.5 Teknik Pengendalian dan Pengawasan Kredit Pengawasan kepada para debitur atau nasabah dan kegiatan perekonomian yang mempunyai pengaruh terhadap kegiatan perekonomian secara luas. Pengawasan kepada pihak intern dalam lingkungan bank penyelenggara kredit tersebut, baik ditinjau dari sudut administrasi, operasional, performance maupun
ditinjau dari sudut policies. Mengingat kegiatan perkreditan bersifat kasusiatis yaitu masing-masing debitur mempunyai kasus yang berlainan, maka pendekatan yang akan ditempuh disini juga akan mengikuti pola permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing debitur, dan disamping itu sudah tentu akan dilengkapi pula pendekatan pengendalian dan pengawasan secara overall. Sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam pemberian kredit tersebut dapat disebabkan berbagai masalah antara lain: a. Masalah intern bank itu sendiri b. Masalah perekonomian secara makro c. Masalah-masalah yang menyangkut nasabah sendiri secara intern d. Pemahaman sebab kegagalan perkreditan tersebut akan mempermudah bagi para karyawan atau pegawai di bidang perkreditan untuk menemukan cara penyelesaiannya yang setepat-tepatnya, setelah mengadakan identifikasi secara jelas sebab-sebab terjadinya kegagalan perkreditan tersebut yang berakibat kesulitan dalam pengembalian pinjaman atau macet. Teknik pengendalin dan pengawasan kredit adalah sebagai berikut: 1. Control by Exception Dimana pengendalian dan pengawasan kredit harus berjalan dengan efisien, oleh karena itu dalam pelaksanaannya sehari-hari harus mengikuti suatu prinsip yang disebut control by exception. Prisnsip ini secara mudah dapat dikemukakan bahwa kegiatan pengawasan itu perlu ditekankan pada hal-hal yang bersifat exception. Untuk mengetahui hal-hal yang bersifat exception ini perlu dilakukan suatu analisa yang kritis atas suatu obyek untuk menilai hal
yang mana yang telah baik dan yang mana perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satu cara analisa tersebut sebagai Swot analysis yang meliputi analisa akan: Strenghtness, Weakness, Opportunities, Threat. Jadi dengan demikian Swot analysis ini merupakan alat yang sangat berguna bagi manajemen agar kegiatan pengendalian dan pengawasan itu sendiri dapat berlangsung secara terarah dan efisien. 2. Verband Controle Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau pengawasan pada situasi dan kondisi tertentu sering perlu dilakukan secara tersamar untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak atau obyek yang sedang diawasi. Hal ini terjadi apabila dirasakan adanya sesuatu yang mencurigakan terhadap sesuatu informasi, dan untuk menguji kebenaran informasi lain yang mempunyai hubungan sangat erat. Oleh karena itu pendekatan atau teknik verband controle akan sangat membantu untuk memecahkan persoalan yang ada, menurut Muljono (1993:480) secara umum verband controle sendiri dapat didefinisikan yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan, dengan demikian telah dibuktikan, maka hal ini dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika antara kedua perkiraan saling berhubungan itu terdapat ketidakcocokan, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut.
3. Pengawasan Fisik Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan atau kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari pengawasan fisik adalah: a. Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan atau data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaannya secara fisik. b. Secara langsung melihat atau meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya. c. Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya dan juga sekaligus untuk dapat memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada problemprobem yang dihadapinya. d. Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. e. Kegiatan survey minimal dilakukan 1 kali atau lebih apabila pihak internal control merasa informasi kurang terpenuhi dari pihak usaha debitur.
2.4
Penelitian Terdahulu Ika Agustina (2008) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi sistem
pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. BPR
Nusamba Wlingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. BPR sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang baik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur kredit pada PT. BPR Nusamba Wlingi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi pada bidang kredit yang sudah memisahkan tanggung jawab. Adanya pendelegasian tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi bagian yang jelas memadai. Sehingga masing-masing bagian dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing fungsi bagian yang jelas. Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Nusamba sudah baik, karena dalam realisasi kredit mengacu pada syarat pemberian kredit serta sistem pengendalian yang baik. Semua aktivitas melalui sistem otorisasi pejabat yang berwenang menghasilkan dokumen pembukuan, sehingga menjadi masukan bagi proses pencatatan akuntansi. Setelah itu, dilakukan praktek yang sehat yaitu dengan digunakannya formulir-formulir kerja, serta dilakukannya penyimpanan atas dokumen. Setiap karyawan perusahaan memiliki mutu atau kualitas yang dapat diukur dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hingga dapat menghasilkan laporan yang tepat waktu. Sementara untuk menambah pengetahuan bagi para karyawan, PT. BPR harus lebih sering mengikut sertakan karyawan pada seminar-seminar tentang perbankan. Agar hasil kinerja karyawannya lebih baik, perlu diadakan pemberian motivasi kerja maupun penghargaan atas prestasi kerja. Selain itu harus lebih selektif dan cermat dalam
memilih karyawan yang kompeten sehingga pengawasan dalam sistem pengendalian intern dapat dijadikan control yang baik untuk menghindari adanya kecurangan di dalam PT. BPR Nusamba Wlingi.
2.5
Rerangka Pemikiran Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Pengendalian Intern
Karakteristik Pengendalian Intern
Unsur Pengendalian Intern
Prosedur Pemberian Kredit pada PT BPR Kudamas Sentosa
Kesimpulan
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
2.6 .Proposisi Penelitian Dalam setiap penelitian ilmiah setelah menentukan rumusan masalah, maka perlu untuk mengajukan proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realitas yang dapat diuji kebenarannya, proposisi tersebut dinamakan hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah disampaikan penulis tersebut di atas maka peneliti mengajukan proporsisi sebagai berikut: Sistem pengendalian intern yang efektif akan mempengaruhi penyaluran dan ketepatan dalam pemberian dana yang berbentuk kredit di masyarakat. Hal ini sangat penting dan berpengaruh bagi kegiatan organisasi terutama PT BPR Kudamas Sentosa dalam pemberian dan penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
