SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA ACARA SEMINAR SOSIALISASI LEMBAGA, LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN TANGGAL 11 JUNI 201, DI KABUPATEN TANAH DATAR
ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARRAKATUH SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. YTH. SAUDARA
KETUA
KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT, 1
YTH. SAUDARA BUPATI TANAH DATAR BESERTA
UNSUR
KOORDINASI
PIMPINAN
FORUM DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR, YTH. KETUA
STAIN
BESERTA
BATUSANGKAR
SELURUH
CIVITAS
KETUA
KOMISI
AKADEMIKA, YTH. SAUDARA PENYIARAN
DAERAH
PROVINSI
SUMATERA
BARAT
BESERTA
KETUA
FORUM
KOMISIONER, YTH. SAUDARA
MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN BESERTA ANGGOTA, YTH. PANITIA SEMINAR
PENYELENGGARA SOSIALISASI
ACARA
LEMBAGA,
LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN
2
PEMBENTUKAN
FORUM
MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN, YTH. PARA
NARASUMBER
BAIK
DARI
PUSAT MAUPUN DAERAH, YTH. SAUDARA-SAUDARI PARA PESERTA SEMINAR
SERTA
HADIRIN
DAN
HADIRAT YANG BERBAHAGIA,
PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, BERKAT RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK BERKUMPUL DALAM RANGKA MENGIKUTI ACARA
PEMBUKAAN
“SOSIALISASI
LEMBAGA, LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN TAHUN 2015”.
3
SELANJUTNYA SALAWAT DAN SALAM TIDAK LUPA PULA KITA PANJATKAN PADA JUNJUNGAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW.
HADIRIN
DAN
UNDANGAN
YANG
BERBAHAGIA PERTAMA-TAMA KAMI
ATAS
MASYARAKAT
NAMA
PERKENANKAN PEMERINTAH
SUMATERA
DAN
BARAT
MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG TULUS ATAS KESEDIAAN BAPAK/IBU SEKALIAN UNTUK MENGHADIRI
ACARA
SOSIALISASI
LEMBAGA, LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI
PENYIARAN
TAHUN
2015
DI
KABUPATEN TANAH DATAR. PADA
KESEMPATAN
INI
KITA
BERHARAP SEMOGA SELURUH RANGKAIAN 4
KEGIATAN DALAM ACARA SOSIALISASI LEMBAGA, LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN TAHUN 2015 INI AKAN DAPAT BERJALAN LANCAR, AMAN TERTIB DAN SUKSES.
HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN, PROSES INDONESIA SEBAGAI
DEMOKRATISASI MENEMPATKAN
PEMILIK
DAN
DI PUBLIK
PENGENDALI
UTAMA RANAH PENYIARAN. OLEH KARENA FREKUENSI ADALAH MILIK PUBLIK DAN SIFATNYA
TERBATAS,
PENGGUNAANNYA
HARUS
MAKA SEBESAR-
BESARNYA BAGI KEPENTINGAN PUBLIK. SEBESAR-BESARNYA BAGI KEPENTINGAN PUBLIK
ARTINYA
ADALAH
MEDIA
PENYIARAN HARUS MENJALANKAN FUNGSI 5
PELAYANAN
PUBLIK
YANG
SEHAT.
PENYIARAN BERFUNGSI SEBAGAI MEDIA INFORMASI, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, HIBURAN,
KONTROL
SOSIAL,
PEREKAT
SOSIAL, EKONOMI, WAHANA PENCERAHAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. DASAR
DARI
FUNGSI
PELAYANAN
INFORMASI YANG SEHAT ADALAH SEPERTI YANG
TERTUANG
DALAM
UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN YAITU DIVERSITY OF CONTENT (PRINSIP
KEBERAGAMAN
DIVERSITY
OF
ISI)
OWNERSHIP
DAN (PRINSIP
KEBERAGAMAN KEPEMILIKAN). KEDUA
PRINSIP
TERSEBUT
HENDAKNYA MENJADI LANDASAN BAGI SETIAP KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI). PELAYANAN
INFORMASI
YANG
SEHAT 6
BERDASARKAN PRINSIP KEBERAGAMAN ISI ADALAH TERSEDIANYA INFORMASI YANG BERAGAM
BAGI
PUBLIK
BAIK
BERDASARKAN JENIS PROGRAM MAUPUN ISI
PROGRAM.
KEBERAGAMAN
SEDANGKAN KEPEMILIKAN
PRINSIP ADALAH
JAMINAN BAHWA KEPEMILIKAN MEDIA MASSA YANG ADA DI INDONESIA TIDAK TERPUSAT
DAN
DIMONOPOLI
OLEH
SEGELINTIR ORANG ATAU LEMBAGA SAJA. PRINSIP
INI
PERSAINGAN
JUGA YANG
MENJAMIN SEHAT
IKLIM ANTARA
PENGELOLA MEDIA MASSA DALAM DUNIA PENYIARAN DI INDONESIA.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, APABILA DITELAAH SECARA MENDALAM, UNDANG-UNDANG
NO.
32
TAHUN
2002
7
TENTANG PENYIARAN LAHIR DENGAN DUA SEMANGAT UTAMA. PERTAMA,
PENGELOLAAN
SISTEM
PENYIARAN HARUS BEBAS DARI BERBAGAI KEPENTINGAN
KARENA
MERUPAKAN
RANAH
PENYIARAN PUBLIK
DAN
DIGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK. KEDUA, ADALAH SEMANGAT UNTUK MENGUATKAN ENTITAS LOKAL DALAM SEMANGAT OTONOMI DAERAH DENGAN PEMBERLAKUAN
SISTEM
SIARAN
BERJARINGAN. DENGAN KATA LAIN, UU PENYIARAN MEMILIKI
SEMANGAT
PENGUATAN
KEARIFAN LOKAL YANG PADA DASARNYA MERUPAKAN
KEBIJAKSANAAN
MASYARAKAT YANG BERSANDAR PADA FILOSOFI NILAI-NILAI, ETIKA, CARA-CARA 8
DAN
PERILAKU
YANG
MELEMBAGA
SECARA TRADISIONAL. KEARIFAN LOKAL ADALAH NILAI YANG DIANGGAP BAIK DAN BENAR
SEHINGGA
DAPAT
BERTAHAN
DALAM WAKTU YANG LAMA DAN BAHKAN MELEMBAGA.
REGULASI
DUNIA
PENYIARAN YANG BISA DIJADIKAN ACUAN MODEL ADALAH REGULASI PENYIARAN “DEMOKRATIS-PARTISIPATIF” YANG SALAH SATU SUBSTANSINYA MEMANDANG RADIO DAN TELEVISI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL,
PENGEMBANGAN
BERBASIS
KEARIFAN
KEBUDAYAAN LOKAL
DAN
PEMBANGUNAN BANGSA. KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) DAPAT
DIPAHAMI
GAGASAN
SEBAGAI
SETEMPAT
YANG
GAGASANBERSIFAT
BIJAKSANA, PENUH KEARIFAN, BERNILAI BAIK, YANG TERTANAM DAN DIIKUTI OLEH 9
ANGGOTA MASYARAKATNYA.
KEARIFAN
LOKAL MERUPAKAN “NILAI-NILAI“ YANG HARUS SELALU DIJUNJUNG DI MANAPUN BERADA. NILAI ENTITAS DAN BUDAYALAH YANG BERHARGA DAN DIJUNJUNG DENGAN BAIK DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN DI MASYARAKAT. KEDIGDAYAAN SUATU BANGSA ADALAH DI SAAT BANGSA ITU DAPAT
MEMAJUKAN
TRADISINYA”
“BUDAYA
DENGAN
BAIK,
DAN DAN
KETERPURUKAN SUATU BANGSA ADALAH DI SAAT BANGSA ITU SELALU BANGGA MENGIKUTI TREND BANGSA LAIN.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, UNTUK MAMPU MENJADIKAN DUNIA PENYIARAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL, BERBASIS
PENGEMBANGAN KEARIFAN
KEBUDAYAAN LOKAL
DAN 10
PEMBANGUNAN
BANGSA,
HARUS
ADA
REGULATION OF FAIRNESS YANG MEMUAT PRINSIP DAN
OBJEKTIVITAS,
AKUNTABILITAS
IMPARSIALITAS, AGAR
TERCIPTA
DUNIA PENYIARAN YANG SEHAT DAN HUBUNGAN YANG SEIMBANG DAN DINAMIS ANTAR-STAKEHOLDERS
(PEMANGKU
KEPENTINGAN) YAKNI KPI, PENGELOLA INDUSTRI PENYIARAN, PEMERINTAH, DAN PUBLIK/MASYARAKAT. PARADIGMA
KOMUNIKASI
UNTUK
MEMBANGUN HUBUNGAN DINAMIS ANTARSTAKEHOLDERS PENYIARAN DI TANAH AIR AKAN DESIGN GRAND
MAMPU DUNIA DESIGN
INDONESIA
MEWUJUDKAN PENYIARAN DUNIA
ADALAH
GRAND
INDONESIA. PENYIARAN
SEBUAH
KONSEP
KOMPREHENSIF YANG MENJADI TUJUAN BERSAMA DARI SELURUH STAKEHOLDERS 11
DUNIA PENYIARAN, MULAI DARI PUBLIK, PELAKU
INDUSTRI
PENYIARAN,
PEMERINTAH, DAN KPI. DI DALAMNYA ADA DESAIN STRUKTUR DUNIA PENYIARAN SECARA UTUH, POLA HUBUNGAN
ANTARA
STAKEHOLDERS
SELURUH
(BERDASAR
PERAN,
KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB), MEKANISME SELURUH
KERJA
BERSAMA
ANTARA
PELAKU
DAN
BENTUK
KOORDINASINYA,
ORIENTASI
PRODUK
IDEAL, POLA KEPEMILIKAN MEDIA, DAN KODE
ETIK
UNTUK
PELAKU
INDUSTRI
PENYIARAN NON-JURNALIS.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MELALUI BERBAHAGIA
KESEMPATAN INI,
YANG
MENGINGAT
PENTINGNYA ARTI DARI UU NO. 32 TAHUN 12
2002
INI,
MAKA
KAMI
ATAS
PEMERINTAH
PROVINSI
MENGHARAPKAN
PERHATIAN
NAMA SUMBAR
HAL HAL
SEBAGAI BERIKUT: 1. DIHARAPKAN
KEPADA
KOMISI
PENYIARAN
DAERAH
PROV.
SUMATERA BARAT AGAR MENJADI FASILITATOR
DAN
PARTISIPASI
AKOMODATOR
PUBLIK
DALAM
PENYELENGGARAAN PENYIARAN. 2. MENINGKATKAN
KOMUNIKASI
EFEKTIF DAN DINAMIS KPI DENGAN INDUSTRI
ATAU
LEMBAGA
PENYIARAN UNTUK MENUMBUHKAN PEMAHAMAN YANG SAMA TENTANG TANGGUNG JAWAB BERSAMA DALAM MENJAMIN MENDAPATKAN
MASYARAKAT MATERI
SIARAN
SESUAI FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI 13
MEDIA
INFORMASI,
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, HIBURAN, KONTROL SOSIAL, PEREKAT SOSIAL, EKONOMI, WAHANA
PENCERAHAN,
DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 3. AGAR
MASYARAKAT
FORUM
TERUTAMA
MASYARAKAT
PEDULI
PENYIARAN (FMPP) SERTA CIVITAS AKADEMIKA IKUT SERTA BERPERAN AKTIF
DALAM
KONTROL
MELAKSANAKAN
SOSIAL
TERHADAP
PENYIARAN 4. KEPADA SELURUH PESERTA AGAR DAPAT
MENGIKUTI
ACARA
INI
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH. DAN BILA
BELUM
MEMAHAMI,
UNTUK
TIDAK SEGAN BERTANYA KEPADA NARASUMBER MENGENAI HAL-HAL YANG BELUM DIPAHAMI. 14
DEMIKIANLAH
YANG
DAPAT
SAYA
SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,
ACARA
SOSIALISASI LEMBAGA, LITERASI MEDIA PENYIARAN DAN PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN TAHUN 2015 INI DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.
SEKIAN, TERIMA KASIH. WASSALAMUA’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
15
