www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
Dibacakan oleh
: HRM Pupung Suharis
Nomor Anggota
: A-356
Assalamualaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu
MERDEKA !!!
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM RI yang mewakili Pemerintah, Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan perlindunganNya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM. Setelah menjalani serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar/akademisi, pemerhati masalah informasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi dengan Pemerintah
dalam
rangka
pembahasan
Rancangan
Undang-Undang
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka tibalah saatnya kita memberikan Pendapat Akhir sebagai wadah bagi Fraksi-fraksi untuk menyatakan sikapnya.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Patut menjadi catatan kita semua, bahwa pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KlP)-yang semula berjudul RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)-merupakan salah satu proses terpanjang yang dilakukan di DPR RI. RUU ini sudah mulai dibahas oleh DPR RI periode 1999 -2004, namun tidak bisa disahkan menjadi Undang-undang karena berbagai alasan. Dan karena sistem yang berlaku di DPR RI tidak mengenal istilah carryover, maka pada periode 2004-2009, pembahasan RUU ini dimulai dari awal lagi. Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Juli 2005, usul inisiatif anggota terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) disetujui untuk dijadikan menjadi usul inisiatif DPR RI. Dengan demikian, proses pembahasan RUU ini telah dilakukan selama lebih kurang 33 bulan. Panjangnya waktu yang dibutuhkan dan alotnya proses pembahasan menunjukkan betapa banyaknya perbedaan pandangan dan pemahaman antara pemerintah dan DPR RI yang mewakili kepentingan rakyat terhadap RUU KIP yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Padahal harus kita pahami, ketika bangsa Indonesia bersepakat bahwa demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang berlaku maka hak masyarakat untuk memperoleh segala macam informasi-termasuk informasi dan berbagai catatan maupun rekaman yang menyangkut sepak terjang badan publik dan pejabat publik-harus mendapat jaminan dan kepastian hukum.
Pimpinan Sidang yang terhormat, Semenjak Rancangan Undang-Undang ini dibahas, telah banyak tenaga, pikiran, dan waktu yang digunakan, baik untuk sosialisasi, maupun pembahasan dalam Rapat kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timmus) dan Tim Sinkronisasi. Seluruh rangkaian proses tersebut dilakukan dengan suatu semangat untuk dapat melahirkan undang-undang yang akan menjadi payung hukum bagi pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya di bidang informasi. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini harus diakui bahwa ada perbedaan pendapat tentang berbagai hal, baik di antara fraksi-fraksi, yang ada di DPR maupun dengan Pemerintah. Namun harus dipahami bahwa Perbedaan tersebut bukan bertujuan untuk mempertahankan pendapat atau demi kepentingan sesaat dan bukan pula berarti untuk kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya, akan tetapi bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kita semua menyadari bahwa proses untuk menghasilkan suatu undang-undang yang ideal bukanlah
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Berangkat dan pemikiran dan kesadaran itulah, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI telah mengambil langkah-langkah antisipatif dan terprogram dengan mengundang berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan ilmuwan, akademisi LSM dan kelompok masyarakat lainnya untuk memberikan masukan dan saran. Keseluruhan mekanisme konsultasi publik yang telah kami tempuh dan dengan dinamika diskusi internal fraksi yang sangat intensif dan serius akhirnya fraksi kami dapat merumuskan konsep-konsep yang kami tuangkan dalam RUU KIP ini.
Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati, Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa : " information is knowledge, and knowledge is power ". Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan manusia. Dari terbit matahari sampai beristirahat di peraduan, hidup kita dipenuhi dengan beragam informasi, yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia. Informasi yang menyapa kita setiap hari sangat besar manfaatnya bagi kehidupan pribadi maupun lingkungan sosial kita masing-masing. Informasi bukan lagi merupakan kebutuhan tambahan, melainkan sudah merupakan kebutuhan pokok, dan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Memahami arti pentingnya informasi bagi kehidupan manusia, maka dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai implementasi dari ketentuan konstitusi tersebut, Sidang Umum MPR tahun 2001 telah melahirkan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang memberikan arah kebijakan bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pembentukan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya yang meliputi : (1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Perlindungan Saksi dan Korban; (3) Kejahatan Terorganisasi; (4) Kebebasan Memperoleh Informasi; (5) Etika Pemerintahan; (6) Kejahatan Pencucian Uang; dan (7) Ombusdman. Bagi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kebebasan memperoleh informasi atau keterbukaan informasi publik merupakan syarat penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan merupakan kata kunci untuk menghentikan sebuah rezim agar tidak menjadi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
otoriter. Karena rezim otoriter bersifat tertutup dan menganggap segala sesuatu adalah rahasia negara sehingga tidak bisa diakses masyarakat. Itulah yang kita alami selama 30 (tigapuluh) tahun lebih dan akibatnya telah membawa bangsa ini terpuruk sedemikian jauh. Keterbukaan informasi publik akan membawa kita pada keadaan di mana segala sesuatu yang dilakukan pemerintah seperti berada dalam ruang kaca, sehingga setiap orang bisa melihat apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah. Setiap warga negara dapat melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyatnya dan kemudian turut berpatisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, karena semakin terbuka pemerintahan untuk diawasi publik, semakin akuntabel pemerintahan tersebut sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi;
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Menyadari pentingnya informasi bagi pengembangan demokrasi, hingga saat ini di seluruh dunia terdapat 68 negara yang telah mengadopsi Undang-Undang Kebebasan Informasi, masing-masing tersebar di beberapa kawasan seperti Asia (12 negara), Afrika (3 negara), Amerika dan Karibia (14 negara), Eropa (37 negara), dan Oceania (2 negara). Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2006 terdapat 24 negara yang sedang dalam proses pembahasan draft RUU Kebebasan Informasi, empat (4) negara di antaranya terdapat di kawasan Asia-Pasifik, masing-masing adalah Indonesia, Filipina, Sri Lanka dan Papua New Guinea. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia juga sepantasnya mengikuti jejak tersebut dengan membuat UndangUndang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi. Perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus berangkat dari prinsip “Maximum Access, Limited Exeption” artinya bahwa “Semua Informasi Terbuka Untuk Umum”. Pengecualian terhadap prinsip ini harus didasarkan pada : 1. Pengecualian informasi bersifat ketat dan limitatif; 2. Pengecualian informasi dilakukan jika dipertimbangkan bahwa pembukaan sebuah informasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sebagaimana diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kebebasan memperoleh Informasi Publik (consequential harm test);
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
3. Informasi yang telah dikecualikan dapat saja dibuka kembali untuk publik jika melalui
test
tertentu
terbukti
bahwa
pembukaan
informasi
itu
lebih
menguntungkan kepentingan yang lebih besar (balancing public interest test) 4. Pengecualian informasi tidak bersifat permanen.
Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang berbahagia, Berdasarkan pada pertimbangan seperti yang kami uraikan di atas, serta merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amandemen UUD 1945 terutama Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah menjadikannya sebagai constitutional rights, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa Rancangan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan informatika dan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan kepada para pakar/akademisi, pemerhati masalah informasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), rekanrekan wartawan, dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat, dan bantuanya sehingga pembahasan RUU ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Om Shanti Shanti Shanti Om MERDEKA !!! Jakarta, 3 April 2008 PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
