SALINAN Lampiran Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 246 /M/Kp/IX/2011 Tanggal : 30 September 2011
ARAH PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JAKARTA, 2011
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Daftar Isi
i
Daftar Tabel
iii
Daftar Gambar
iv
Daftar Lampiran
v
BAB 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Permasalahan
1
1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan
4
1.3. Sistematika Penulisan
5
BAB 2. Teori Sistem Inovasi Nasional 2.1. Konsepsi Sistem Inovasi Nasional
11
2.2. Aktor Inovasi Nasional
18
2.3. Interaksi Antar-aktor Inovasi
31
2.4. Ekosistem Inovasi Nasional
32
BAB 3. Potret SINas Indonesia 3.1. Kinerja Ekonomi dan Inovasi
40
3.2. Analisis Ekosistem SINas
42
3.3. Isu Pokok SINas Indonesia
51
3.4. Permasalahan yang Dihadapi
55
3.5. Pembangunan SINas Saat Ini
58
BAB 4. Menuju SINas yang Diharapkan 4.1. Reorientasi Arah dan Prioritas Riset
68
4.2. Interaksi yang Intensif Antar-aktor Inovasi
70
4.3. Peningkatan Produktivitas dan Relevansi Teknologi Domestik
74
4.4. Ekosistem Inovasi yang Kondusif
77
4.5. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional
79
BAB 5. Dinamika Lingkungan Strategis 5.1. Dinamika Lingkungan Global
82
5.2. Dinamika Lingkungan Regional
84
5.3. Dinamika Lingkungan Nasional
86
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAB 6. Konsepsi SINas Indonesia 6.1. Membangun Inovasi sebagai Sistem
91
6.2. Revitalisasi Lembaga Pengembang Teknologi
93
6.3. Peningkatan Kapasitas Adopsi Lembaga Pengguna Teknologi
96
6.4. Peningkatan Peran Lembaga Intermediasi
101
6.5. Penyiapan Science and Technology Park
102
6.6. Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi
104
6.7. Mendorong Pembentukan Konsorsium/Kolaborasi Inovasi
106
6.8. Revitalisasi Dewan Riset Nasional
111
6.9. Sinkronisasi dan Perbaikan Regulasi
114
6.10. Berbasis Sumberdaya dan Memenuhi Kebutuhan Nasional
118
BAB 7. Rangkuman dan Rekomendasi 7.1. Rangkuman
124
7.2. Rekomendasi
126
Referensi
129
Lampiran
133
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Daftar Tabel Synthesis of theoretical rationales for science, technology and innovation policy
36
Persentase ekspor Indonesia dengan kandungan teknologi tinggi untuk periode 1989-2008
47
Perbandingan minat akademisi dan peneliti Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengembangan (riset dasar dan terapan)dan penerapan teknologi (difusi dan kapasitas produksi), tahun 2007-2009
57
Competitiveness Index Indonesia 2008-2010
59
Indicators Related to National Innovation System for Indonesia in 2009/2010
60
Potensi pengembangan Sistem Inovasi Nasional Indonesia berdasarkan beberapa indikator akademik dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura
85
Tiga kapasitas lembaga litbang dan contoh indikator kinerjanya
76
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Daftar Gambar Klasifikasi berdasarkan status formal lembaga riset dan pengembangan
21
Diagram Konsepsi Sistem Inovasi Nasional
29
Peringkat daya tarik Indonesia bagi investor asing
44
Persentase ekspor produk Indonesia dengan kandungan teknologi tinggi, periode 1989-2008
46
Penyerasian Sistem Pendidikan, ketenagakerjaan, SINas, dan perekonomian nasional
49
Peran Pemerintah dalam menyiapkan ‘panggung’ Sistem Inovasi Indonesia
90
Konsepsi Dasar Sistem Inovasi Nasional
92
Tiga kapasitas yang harus dimilik lembaga litbang
94
Kerangka dasar konsepsi peningkatan kapasitas adopsi lembaga pengguna teknologi
98
Faktor eksternal yang mempengaruhi kapasitas adopsi lembaga pengguna teknologi
100
Peran Ganda Lembaga Intermediasi
102
Metamorfosis Puspiptek Menjadi I-STP
104
Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi yang Konsisten dengan Amanah Konstitusi
105
Pilihan Alternatif Organisasi Pusat Unggulan Inovasi
106
Model Konsorsium/Kolaborasi Inovasi
108
Kunci Sukses Konsorsium/ Kolaborasi Inovasi
109
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Daftar Lampiran Lampiran 1
133
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang
146
Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang
153
Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
