Sumbangan Pemikiran ISTECS untuk Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Integrasi IPTEK-Industri

Sumbangan Pemikiran ISTECS untuk

Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Integrasi IPTEK-Industri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 22 Oktober 2001

Institute for Science and Technology Studies Jl. Duren Tiga Selatan No 17, Duren Tiga, Jakarta Selatan ISTECS/HQ/PresentasiUU

0

Daftar Isi

n

Latar belakang

n

Kondisi IPTEK Indonesia

n

Tinjauan umum RUU Sisnasiptek

n

Usulan Isi RUU IPTEK

n

Penutup

ISTECS/HQ/PresentasiUU

1

Latar Belakang

n

ISTECS sebagai LSM yang bergerak di bidang pengembangan IPTEK ingin memberikan kontribusi dalam pengembangan IPTEK

n

RUU Sisnasiptek yang diajukan pemerintah kepada DPR masih memungkinkan untuk disempurnakan agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan

n

IPTEK merupakan modal dasar pembangunan nasional.

n

Perlunya segera mewujudkan integrasi IPTEK dan industri.

n

Belum adanya arah IPTEK Nasional.


2

Kondisi IPTEK Indonesia § IPTEK belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. § Belum terkoordinasinya institusi dan program. § Industri cenderung memanfaatkan lisensi impor. § Institusi belum melaksanakan fungsinya. § Belum menjadi pelaku IPTEK yang diperhitungkan secara internasional. § Sumber daya yang ada belum diberdayakan secara maksimal. § Peran industri belum optimal dalam pengembangan IPTEK. § Terjadi “Brain Drain” SDM IPTEK. § Arah IPTEK belum jelas.


3

Secara umum, latar belakang dan tujuan penyusunan UU Sisnasiptek perlu lebih diperjelas dan dipertajam Tinjauan

Evaluasi

n

RUU Sistem Nasional IPTEK hanya menyebutkan tentang perlunya IPTEK dikembangkan sebagai sebuah sistem nasional untuk pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

n

Perlunya penajaman latar belakang dengan menggambarkan situasi dan kondisi IPTEK di Indonesia, sehingga jelas duduk masalahnya yang menyatakan bahwa RUU Sisnasiptek ini benar-benar dibutuhkan untuk kebangkitan IPTEK di Indonesia

n

Tujuan disusunnya undang-undang ini disebutkan hanya untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi unsur-unsur pembentuk kemampuan IPTEK dan tidak disebutkan secara jelas

n

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan disusunnya UU ini perlu ditetapkan secara lebih jelas dan kongkrit, sehingga bab-bab serta pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh UU benar-benar mencerminkan usaha demi pencapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud

n

Secara keseluruhan, kesadaran pemerintah tentang perlunya sebuah UU yang khusus membahas IPTEK adalah sebuah kemajuan besar bagi perkembangan IPTEK di Indonesia Isi keseluruhan RUU Sistem Nasional IPTEK ini kurang memfokuskan pada masalah yang sedang dihadapi atau sedang dibutuhkan oleh keadaan IPTEK di Indonesia saat ini

n

Perlunya penegasan kewajiban pemerintah dalam pembangunan IPTEK nasional Perlunya penataan kelembagaan IPTEK yang jelas, terutama masalah koordinasi antar lembaga IPTEK di Indonesia untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih tugas antar lembaga IPTEK

Latar Belakang

Tujuan dan Sasaran

Pokok Isi n

n


4

Secara khusus, isi UU Sisnasiptek harus diarahkan untuk mendorong terjadinya integrasi antara IPTEK dan Industri, tidak sebatas kemitraan Tema-Tema Utama RUU n

Lembaga IPTEK n

n

Pemasukan klausul pengembangan budaya IPTEK sebagai salah satu sumber daya IPTEK, beserta kewajiban/peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pembudayaan ini

n

SDM memegang peranan penting dalam pembangunan IPTEK

n

Pengaturan pembentukan SDM yang diperlukan bagi pembangunan IPTEK perlu disebutkan secara eksplisit dalam UU Sisnasiptek dan karenanya perlu diatur secara khusus

n

Penegasan cara mewujudkan kemitraan antara PT, Lembaga LITBANG, BUP dan lembaga lain

Sumber Daya IPTEK

Sumber Daya Manusia

Jaringan IPTEK

Penataan lembaga-lembaga IPTEK yang ada dengan melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsinya saat ini termasuk reposisi BUMN dengan kandungan IPTEK tinggi. Diusulkan untuk memasukkan lembaga koordinasi pembangunan IPTEK nasional dalam UU Sisnasiptek


5

Usulan Isi RUU Sisnasiptek: Integrasi IPTEK-Proses Industri


6

Nama Undang-undang

UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

UU Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seharusnya lebih diarahkan pada pengembangan IPTEK itu sendiri, bukan sebatas pembahasan sistemnya.


7

Komposisi Undang-undang IPTEK n

Tujuan

n n n

Sisnasiptek n

Integrasi IPTEK-Industri Kebijakan Strategis Pembangunan IPTEK

Latar belakang dan tujuan yang jelas dan kongkrit mengenai penyusunan UU Iptek yaitu bagi kesejahteraan rakyat, sehingga menjadi pedoman yang tegas bagi para pelaku IPTEK Menjadikan IPTEK sebagai Modal Dasar Pembangunan dan Unsur Ketahanan Nasional Pengembangan IPTEK didasarkan pada sumber daya nasional Mengatur pembangunan Sistem Nasional IPTEK yang terdiri dari empat unsur • Kelembagaan IPTEK – perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian • Sumber Daya Manusia • Sumber Daya IPTEK • Jaringan IPTEK Memberi peran pemerintah daerah di era Otoda dalam pembangunan IPTEK nasional • Pengaturan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah • Pembentukan lembaga-lembaga IPTEK daerah • Pengembangan IPTEK sesuai dengan karakteristik setiap daerah

n

Mengatur hal-hal yang mendorong terjadinya integrasi antara IPTEK dan proses industri sehingga terjadi kesinambungan dalam proses inovasi nasional

n

Mengatur kewajiban pemerintah untuk menyusun Kebijakan Strategis IPTEK Nasional secara berkala dan melaksanakan evaluasinya yang menjadi acuan kerja bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta • Arah dan target pembangunan IPTEK • Bidang-bidang unggulan pembangunan IPTEK ISTECS/HQ/PresentasiUU

8

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Basis Sumber Daya Alam

Proses Pembangunan IPTEK

Basis Sumber Daya Manusia

Perumusan basis-basis IPTEK yang ada untuk menghasilkan IPTEK yang dapat mendorong pembangunan industri

Basis Industri

Kesejahteraan Rakyat

Peran Pemerintah Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan IPTEK •Regulator •Fasilitator •Motivator ISTECS/HQ/PresentasiUU

9

Tujuan Penyusunan UU IPTEK

n

Tujuan utama penyusunan UU ini adalah untuk memberikan arah pembangunan IPTEK yang menunjang pembangunan industri

Isi UU IPTEK haruslah mengatur pembangunan IPTEK Indonesia agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pembangunan industri nasional

n

Pembangunan industri nasional untuk menjadi industri yang tangguh dan kompetitif di dunia tidak bisa terlepas dari pembangunan IPTEK yang berkualitas dan berdaya guna dan juga lingkungan yang kondusif untuk berkembang

n

Tidak berjalannya pembangunan IPTEK yang terfokus dan efektif akan membawa pengaruh buruk terhadap pembangunan industri dan ekonomi

Tujuan penyusunan UU IPTEK harus menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa Iptek adalah Modal Dasar Pembangunan dan Unsur Ketahanan Nasional


10

Pembangunan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Unsur-unsur Sisnasiptek Lembaga IPTEK Sumber Daya IPTEK

Pokok-pokok Peraturan n n

Penataan kembali lembaga-lembaga IPTEK berdasarkan fungsinya Pembentukan lembaga koordinasi pembangunan IPTEK sebagai konsistensi Kebijakan Satu Pintu (KSP)

n

Pembentukan sumber daya IPTEK yang mumpuni dan dapat menunjang pembangunan IPTEK Pengembangan budaya IPTEK sebagai salah satu unsur sumber daya IPTEK, beserta kewajiban/peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pembudayaan ini

n

n n

Pembinaan SDM IPTEK untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IPTEK nasional Penentuan target jumlah SDM yang diperlukan Pengaturan sistem insentif dan disinsentif

n

Mendorong akselerasi realisasi kerjasama tripartit yang sinergis

n

Pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan Sistem IPTEK Daerah (Siptekda)

n

Sumber Daya Manusia Jaringan IPTEK Sistem IPTEK Daerah


11

Penataan kembali lembaga-lembaga IPTEK nasional berdasarkan fungsinya menjadi tema utama bagian lembaga IPTEK Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kebijakan IPTEK Pemerintah Lembaga Perumus dan Koordinasi

Lembaga Pengawas

Kebijakankebijakan IPTEK

Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pembiayaan IPTEK

Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hasilhasil IPTEK

Hasil-hasil IPTEK

• Perumusan dan koordinasi • Pelaksanaan • Pengawasan

• Litbang • Promosi

Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pembentukan sumber daya IPTEK • Pembentukan SDM • Pembentukan Infrastruktur IPTEK • Pembentukan Profesionalisme IPTEK

Pengguna hasil-hasil IPTEK ISTECS/HQ/PresentasiUU

12

Pembinaan SDM IPTEK dan penentuan target kualitas dan kuantitasnya adalah poin utama bagian SDM dalam UU IPTEK Alokasi SDM n Sistem rekruitmen yang baik n Training dan edukasi n Merit system dan promosi n Perencanaan karir n Motivasi, insentif dan disinsentif n

Pembinaan SDM IPTEK

n

Target Jumlah SDM IPTEK

Penentuan target jumlah SDM IPTEK secara nasional pada kebijakan pemerintah di bawah undang-undang untuk memudahkan evaluasi pembangunan SDM IPTEK • Pendekatan secara critical mass • Pendekatan rasio • Pendekatan benchmarking negara lain


13

Pembangunan Sistem IPTEK Daerah perlu dilakukan dalam rangka mendorong munculnya produk-produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi, baik untuk tingkat nasional maupun global Pembangunan Sistem IPTEK Daerah Peran Pemerintah Pusat Peran Pemerintah Daerah n

n

Mendukung pengembangan SDM daerah dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan sebagainya Mendukung kerjasama tripartit (industri, lembaga riset pemerintah, universitas) tingkat daerah, antar daerah, dan dalam skala nasional.

n

Menguatkan aktivitas dan fungsi institusi riset daerah untuk menjadi pendorong industri daerah dengan mempermudah pertukaran SDM antar daerah

n

Memindahkan sebagian fungsi riset Pemerintah Pusat ke daerah dalam Balitbangda

n

Menentukan produk unggulan pada masingmasing DATI II

n

DATI I mengkoordinasi dan mengintegrasi produk-produk unggulan dari DATI II

n

Mendukung pembangunan sekolah-sekolah profesional kejuruan yang mengarah kepada bidang teknologi (untuk Dati II), sedang untuk DATI I adalah pembangunan sekolah tinggi yang mengarah kepada penelitian yang berhubungan dengan kompetensi inti DATI I tersebut


14

UU IPTEK harus menyebutkan secara tegas dan jelas kewajiban pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis pembangunan IPTEK (Jakstra IPTEK) nasional Kewajiban Pemerintah

Pokok-pokok Jakstra IPTEK Rencana yang komprehensif untuk pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK n Penentuan bidang-bidang IPTEK yang dianggap strategis dalam pembangunan industri dan ekonomi Indonesia dan karenanya patut diprioritaskan untuk dikembangkan n Kebijakan-kebijakan yang komprehensif dan sistematis yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur IPTEK, promosi dan pelaksanaan hasil-hasil IPTEK dan perealisasian situasi yang kondusif bagi kegiatan IPTEK n Hal-hal lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan IPTEK n

Konsultasi dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perumusan kebijakankebijakan IPTEK nasional dalam penyusunan Jakstra n Memonitor pelaksanaan Jakstra IPTEK dan melakukan revisi terhadapnya jika dianggap perlu n Mempublikasikan Jakstra IPTEK kepada masyarakat n Mengalokasikan dana yang diperlukan untuk implementasi Jakstra IPTEK dari APBN dan sumber-sumber dana yang lain dalam batas kemampuan keuangan pemerintah n Mengkoordinasikan pelaksanaan Jakstra IPTEK dan hasilnya secara berkala (1 tahun sekali) dengan DPR n


15

Penutup

n

ISTECS berharap masukan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bagian dalam penyusunan UU IPTEK

n

ISTECS berharap agar “IPTEK menjadi titian emas menuju kesejahteraan”

n

ISTECS berterima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan untuk menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan UU IPTEK ini


16

Lampiran: Kelembagaan Iptek


17

Kelembagaan IPTEK Nasional Pengawasan bidang IPTEK

PRESIDEN

DPR Komisi VIII

LEMBAGA PERUMUS KEBIJAKAN DAN KOORDINASI IPTEKNAS 1. AIPI (koordinator) - ilmuwan. pakar, wakil industri, ulama, organisasi profesi ilmiah 2. Penasehat presiden bidang IPTEK 3. Menristek (DRN) 4. Deperindag (BPPT)

KEBIJAKAN IPTEK NASIONAL

LEMBAGA PELAKSANA KEBIJAKAN IPTEK NASIONAL

Menristek(melalui DRN)

Koordinasi pelaksanaan

Laporan teratur/ tahunan

LEMBAGA PENGAWAS (1) AIPI (koordinator) (2) Organisasi profesi ilmiah

memantau pelaksanaan

Deperindag (melalui BPPT)

Implementasi 1. Menristek (BATAN, LAPAN, Bapeten, LIPI IPTEK Dasar)

1. Deperindag (BPPT, LIPI Industri, BBI, Bumnis)

2. Depdiknas (PT)

2. Dep. Pertambangan dengan litbangnya (hasil tambang dan industrinya)

3. Depkes (Eijkman Biologi molekuler & litbang lainnya

3. Dep. Pertanian dengan litbangnya untuk industri pertanian

4. Kantor lingkungan hidup & litbangnya

4. Dep. Perhubungan

5. Departemen lainnya

5. Departemen lainnya

LEMBAGA PENGHUBUNG (1)Pemerintah (dengan perundang-undangannya) (2)Technology Licensing Office pada lembaga IPTEK (3)Asosiasi Profesi Ilmiah LEMBAGA PENGGUNA (1)Industri (swasta dan bumnis) (2)Masyarakat

memantau efektifitas kerja lembaga penghubung

Evaluasi hasil dan manfaat riset IPTEK bagi industri dan masyarakat Menggunakan hasil-hasil IPTEK ISTECS/HQ/PresentasiUU

18

Kelembagaan IPTEK Daerah Kepala Daerah

DPRD

Lembaga Perumus dan Koordinasi • • • • •

BBI* Universitas Industri Organisasi profesi ilmiah Ulama

Program IPTEKindustri

Lembaga Pelaksana • Lembaga Pengembang (BBI, Universitas, industri) • Lembaga penghubung (BBI, organisasi profesi ilmiah) • Lembaga Pengguna (IKM, koperasi, Industri)

Lembaga Pengawas • Universitas • Organisasi profesi ilmiah

Catatan: BBI- Balai Besar Industri ISTECS/HQ/PresentasiUU

19

Sumbangan Pemikiran ISTECS untuk Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Integrasi IPTEK-Industri

Recommend Documents