DRAFT (4) KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN

DRAFT (4) KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2015-2019

TIM PENYUSUN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JAKARTA 2014 Masukan silahkan kirim ke [email protected]

1

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 1.3 Dasar Hukum 1.4 Kondisi Saat Ini 1.5 Kondisi yang Diinginkan 1.6 Permasalahan Iptek dalam Peningkatan Daya Saing Perekonomian 1.7 Keterkaitan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptekdengan Perencanaan Pembangunan Nasional 1.8 Ruang lingkup Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK 2.1 Visi Pembangunan Nasional Iptek 2.2 Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Nasional Iptek 2.3 Misi Pembangunan Nasional Iptek 2.4 Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional Iptek 2.5 Tujuan Pembangunan Nasional Iptek 2.6 Sasaran Pembangunan Nasional Iptek 2.7 Ukuran keberhasilan BAB III PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEKDALAM SISTEM INOVASI NASIONAL 3.1 Prioritas Penguatan Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek dalam Rangka Penguatan Sistem Inovasi Nasional 3.2 Prioritas Iptek 3.2.1. Bidang Pangan 3.2.2.Bidang Energi 3.2.3. Bidang Transportasi 3.2.4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.2.5. Bidang Pertahanan dan Keamanan 3.2.6. Bidang Kesehatan dan Obat 3.2.7. Bidang Material Maju BAB IV KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK 4.1 Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek 4.2 Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional Iptek 4.3 Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek

Masukan silahkan kirim ke [email protected]

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami dinamika pengalaman dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan bangsa yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam

dinamika

pembangunan

yang

dialami

bangsa

Indonesia,

ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah dijadikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan lembaga penunjang menjadi bukti akan hal ini. Proses tersebut berjalan secara terus-menerus dan saat ini kita memiliki berbagai lembaga litbang yang dikenal dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan lembaga penunjang seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Selain LPNK tersebut, berbagai kementerian telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) seperti Balitbang Pertanian, Balitbang Kelautan dan Perikanan, Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral, Balitbang Kesehatan; Balitbang Pertahanan, dan lain-lain. Demikian juga beberapa pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD), perguruan tinggi memiliki Lembaga Penelitian/Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan beberapa industri juga telah memiliki unit penelitian dan pengembangan. Ini Masukan silahkan kirim ke [email protected]

3

semua merupakan refleksi dari komitmen bangsa dan negara untuk memajukan Iptek sebagai pilar utama pembangunan bangsa.Puncak dari komitmen bangsa dan negara Indonesia dituangkan dalam amandemen ke-4 UUD 45 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peningkatan daya saing menjadi semakin penting mengingat perkembangan perekonomian dunia saat ini sudah mengarah pada ekonomi yang semakin sarat dengan pengetahuan. Keberhasilan pembangunan perekonomian tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, melainkan lebih bertumpu pada peningkatan nilai tambah. Pengalaman berbagai negara maju, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-Operation and Development - OECD), penguasaan Iptek menjadi kunci utama dalam peningkatan nilai tambah. Dari pengalaman tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan menguasai Iptek menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi di era persaingan global. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Kedua hal tersebut menjadikan Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara maju dalam perkembangan ekonomi dan industri dunia. Tantangan ke

depan yang harus

dijawab bersama

adalah

bagaimana

memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal. Dengan bercermin pada pengalaman berbagai negara yang telah berhasil menggunakan Iptek sebagai kunci utama dalam peningkatan daya saingnya, maka penguasaan Iptek menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia. Kemampuan Indonesia dalam penguasaan Iptek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Meskipun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu antara lain ditunjukan oleh masih rendahnya sumbangan Iptek karya anak bangsa terhadap dunia industri. Masukan silahkan kirim ke [email protected]

4

Dalam era persaingan global, pengelolaan infrastruktur mutu nasional yang mencakup metrologi, standar, dan penilaian kesesuaian serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan memegang peranan penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Di Indonesia, pengelolaan pilar utama infrastruktur mutu ini dikoordinasikan oleh BSN bersama dengan lembaga litbang dan lembaga penunjang yang mencakup Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), Standar Nasional Indonesia (SNI), serta penilaian kesesuaian (PK). SNSU primer atau acuan nasional untuk pengukuran (metrologi) di Indonesia yang mendapatkan pegakuan internasional dikelola oleh LIPI sesuai dengan Keppres No. 79 tahun 2001. Hingga saat ini telah tercatat 104 cantuman Calibration Measurement Capability (CMC) LIPI pada Appendix C Key Comparison Data Base (KCDB) BIPM Paris (http://www.bipm.org). SNSU merupakan salah satu fakor kunci terjaminnya kebenaran pengukuran atas kualitas produk nasional dan keberterimaan produk di luar negeri, sehngga sangat diperlukan oleh industri nasional. Di dalam pengembangan Iptek nasional, SNSU diperlukan untuk memastikan bahwa invensi maupun inovasi hasil litbang Iptek memiliki dasar-dasar ukuran yang ekivalen dengan dasar-dasar ukuran yang digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, melalui SNI yang ada diharapkan akan dapat memberikan informasi bagi para peneliti, untuk digunakan sebagai acuan bagi kegiatan penelitian yang menghasilkan invensi maupun inovasi guna diterapkan oleh sektor produksi dan diterima oleh pasar. Sedangkan kegiatan penilaian kesesuaian diharapkan dapat memfasilitasi keberterimaan hasil litbang khususnya bagi dunia industri. Disamping untuk mendukung keberterimaan dan pemanfaatan hasil litbang Iptek, pengelolaan infrastruktur mutu yang terdiri dari kegiatan pengelolaan SNSU oleh LIPI dan BATAN yang dikoordinasikan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNU), pengembangan SNI yang dilaksanakan oleh BSN, dan akreditasi lembaga penilaiaan kesesuaian (LPK), yang terdiri dari laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi, yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga litbang dan lembaga penunjang. Masukan silahkan kirim ke [email protected]

5

Diharapkan juga pemanfaatan hasil litbang dapat memberikan layanan kepada industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan daya saing nasional. Selain itu, untuk menjamin keselamatan manusia dan lingkungan, penerapan Iptek yang terkait dengan ketenaganukliran harus senantiasa diikuti dengan pengawasan ketenaganukliran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek (Jakstranas Iptek) 2015-2019 bertujuan

untuk

memberikan

arah,

prioritas

utama,

dan

kerangka

kebijakandalam penyusunan dan pelaksanaan program-program penelitian, pengembangan dan penerapan Iptekdalam kurun waktu 2015-2019 di berbagai lembaga Iptek agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional.

1.3. Landasan Hukum Penguasaan dan pemajuan Iptek telah diamanahkan oleh konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4) dan berbagai peraturan perundangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Dasar1945 (Amandemen ke-4) Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan dengan memperhatikan hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amanah pasal 28 C yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan


6

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

1997

tentang

mengamanatkan

pemisahan

Badan

Pelaksana

dan

Ketenaganukliran Badan

dalam

ketenaganukliran. Berdasarkan undang-undang ini, yang berperan sebagai Badan Pelaksana adalah BATAN dan yang berperan sebagai Badan Pengawas adalah BAPETEN. Pada pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk keselamatan,

keamanan,

ketenteraman,

dan

kesejahteraan

rakyat.

Selanjutnya padapasal 14 dinyatakan bahwa pengawasan seluruh kegiatan ketenaganukliran dilakukan melalui peraturan, perijinan dan inspeksi, dengan tujuan antara lain untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. 3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanahkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minyak dan gas bumi.

4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanahkan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan peraturan perundangan di bawahnya


7

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek)

bertujuan

untuk

memperkuat

daya

dukung

Iptek

dalam

mempercepat pencapaian tujuan negara. 6.


Nomor

27

Tahun

2003

tentang

Panas

Bumi

mengamanahkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi. 7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan perundangan dibawahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati mengamanahkan

pemerintah

untuk

melaksanakan

langkah-langkah

konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Agar usaha penyeimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dapat berlangsung secara berkelanjutan maka upaya konservasi harus berpijak pada dukungan Iptek. Tanpa usaha untuk mengembangkan Iptek yang dibutuhkan, maka Indonesia akan selalu bergantung pada kemampuan luar. Penggunaan Iptek yang tepat dan efektif untuk melestarikan sumberdaya alam hayati sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 8.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan peraturan perundangan dibawahnya Undang-Undang

Nomor

41

tahun

1999

tentang

Kehutanan

mengamanahkan agar pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang

mendukung

peningkatan


kemampuan

untuk

menguasai, 8

mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan Sumber Daya Manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan perundangan dibawahnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup mengamanahkan agar pemerintah melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis perlu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi .

10.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanahkan agar pemerintah mengatur mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efesien, ekonomis, berdaya saing, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sebagai penjabaran dari tujuan negara ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2025. Dijelaskan bahwa tantangan persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Iptek nasional, tantangan yang


9

dihadapi adalah meningkatkan kontribusi Iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan Iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan Iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek. 12.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2007

tentang

Perkeretaapian

mengamanahkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga penelitian, atau perguruan tinggiuntuk melakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian untuk pengembangan perkeretaapian. 13.

Undang-Undang Nomor 24Tahun 2007 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanahkan perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi, pengaturan penggunaan teknologi, dan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanahkan penelitian dan pengernbangan untuk pengembangan energi baru dan energi

terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri. 15.



10

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanahkan penelitian, pengembangan, standardisasi, dan alih teknologi. 16.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanahkan bahwa untuk menunjang penyiapan Wilayah Pertambangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, perlu dilakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

17.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanahkan penyelenggaraan penelitian danpengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

18.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanahkan pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan.

19.


Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan

mengamanahkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi,

dan teknologi informasi (TI) kesehatan

untuk

mendukung pembangunan kesehatan. 20.



11

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanahkan penyelenggaraan informasi geospasial yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 21.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanahkan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan untuk peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan yang dilakukan dalam suatu sistem nasional.

22.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanahkan penelitian dan pengembangan pangan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu meningkatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

23.


Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan sebagai

dasar untuk mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan dan

pemanfaatannya untuk kepentingan kesejahteraan,

pertahanan, dan keamanan. 24.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan peraturan perundangan di bawahnya Undang

Undang

Nomor

3

Tahun

2014

tentang

Perindustrian

mengamanahkan bahwa untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak ekonomi nasional, kedalaman dan kekuatan struktur industi serta

pemerataan

pembangunan

industri

diperlukan

peningkatan

kemampuan pengembangan teknologi industri, yang merupakan hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk Masukan silahkan kirim ke [email protected]

12

teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. 25.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional untuk mendorong penelitian sebagai dasar pengembangan standar dan penilaian kesesuaian.

26.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 Instruksi

Presiden

Nomor

4

Tahun

2003

mengamanatkan

untuk

pengkoordinasian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek, terutama dalam koordinasi antar instansi terkait.

1.4. Kondisi Saat Ini Daya saing didefinisikan sebagai sehimpunan institusi, kebijakan, dan faktorfaktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (WEF, 2013). Daya saing suatu negara dalam persaingan global diukur dengan indeks daya saing global (Global Competitiveness Index – GCI) yang menggambarkan skor dan peringkat daya saing suatu negara di antara negara-negara di dunia. Dalam skala 1 – 7 skor daya saing Indonesia mengalami peningkatan dari 4,26 pada tahun 2009-2010 menjadi 4,53 pada tahun 2013-2014. Peningkatan skor daya saing ini membawa posisi daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 54 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.a dan Gambar 1.b.


13

Sumber: WEF, diolah oleh Tim Gambar 1.a. Skor Daya Saing Indonesia

Gambar 1.b. Peringkat Daya Saing Indonesia

Peningkatan daya saing tersebutmerupakan resultan dari kinerja berbagai pilar yang menjadi penopangnya, yang meliputi: institusi, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Diantara pilar-pilar daya saing tersebut, pilar kesiapan teknologi (technological readiness) dan inovasi berkaitan langsung dengan daya dukung Iptek. Pilar kesiapan teknologi mengalami penguatan dari skor sebesar 3,20 pada tahun 2009-2010 menjadi 3,66 pada tahun 2013-2014. Dengan peningkatan skor ini posisi kesiapan teknologi Indonesia meningkat dari peringkat 88 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 75 pada tahun 2013-2014, meskipun pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh laju peningkatan kesiapan teknologi yang dicapai oleh Indonesia masih lebih rendah dari laju peningkatan kesiapan teknologi yang dicapai oleh negara lain. Dinamika tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.a dan Gambar 2.b.


14

Sumber: WEF, diolah oleh Tim Gambar 2.a. Skor Kesiapan Teknologi Indonesia

Gambar 2.b. Peringkat Kesiapan Teknologi Indonesia

Adapun pilar inovasi mengalami penguatan dari skor sebesar 3,57 pada tahun 2009-2010 menjadi 3,82 pada tahun 2013-2014. Dengan peningkatan skor ini posisi inovasi Indonesia meningkat dari peringkat 39 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 33 pada tahun 2013-2014, meskipun pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh laju peningkatan inovasi yang dicapai oleh Indonesia masih lebih rendah dari laju peningkatan inovasi yang dicapai oleh negara lain. Dinamika tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.a dan Gambar 3.b.

Sumber: WEF, diolah oleh Tim Gambar 3.a. Skor Inovasi Indonesia


Gambar 3.b. Peringkat Inovasi Indonesia

15

Di antara 10 negara ASEAN, daya saing Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Sumber: WEF (2013) Gambar 4. Posisi Daya Saing Indonesia dalam Lingkup ASEAN

Berdasarkan pilar kesiapan teknologi, posisi Indonesia berada pada posisi ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun berdasarkan pilar inovasi posisi Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia. Kondisi di atas menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek sebagai implementasi Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek (Jakstranas Iptek) 2010-2014 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing. Seperti diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek pada kurun waktu tersebut dilakukan melalui 2 (dua) program, yaitu: program Penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Program Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek).


16

Melalui kedua program tersebut, telah dicapai beberapa kemajuan baik dalam pencapaian indikator input maupun indikator output. Pencapaian indikator input ditunjukkan dengan kemajuan dalam pilar kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek. Dalam pilar kelembagaan Iptek telah dicapai beberapa kemajuan seperti meningkatnya jumlah pusat unggulan, konsorsium, sentra HKI, dan pranata litbang terakreditasi. Dalam pilar sumberdaya Iptek, beberapa kemajuan yang diperoleh antara lain meningkatnya investasi Iptek nasional dari 0,048% PDB pada tahun 2010 menjadi 0,08% PDB pada tahun 2012, meningkatnya jumlah peneliti per 1 juta penduduk dari 438 peneliti pada tahun 2010 menjadi 518 peneliti pada tahun 2012. Namun demikian posisi Indonesia sangat lemah dalam litbang dunia bila dilihat dari indikator sumber daya Iptek, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Posisi Indonesia dalam Litbang Dunia Dari Gambar 5 terlihat bahwa jumlah saintis dan enjinir perjuta penduduk Indonesia berada pada posisi terendah. Demikian juga anggaran litbang sebagai % PDB juga berada pada posisi terendah. Berdasarkan Indikator Iptek Indonesia (LIPI, 2010) anggaran litbang yang berasal dari anggaran pemerintah sejak tahun Masukan silahkan kirim ke [email protected]

17

1969 mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut anggaran litbang secara nominal cenderung mengalami peningkatan, namun dalam % PDB cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Sumber: Indikator Iptek Indonesia (LIPI, 2010) Gambar 6. Anggaran Litbang Pemerintah

Pencapaian dalam indikator output ditunjukkan dengan kemajuan dalam pilar produktivitas dan pilar pendayagunaan Iptek. Dalam pilar produktivitas Iptek kemajuan ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah publikasi dan paten terdaftar, sedang dalam pilar pendayagunaan Iptek kemajuan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional oleh industri dan masyarakat. Publikasi Indonesia di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 7.


18

No

Negara

2009

2010

2011

2012

1

Singapore

12,855

14,429

15,049

16,023

2

Malaysia

10,910

15,087

19,800

20,838

3

Thailand

8,120

9,507

10,277

10,824

4

Indonesia

1,792

2,247

2,991

3,231

5

Viet Nam

1,620

1,990

2,215

2,836

6

Philippines

1,089

1,181

1,479

1,405

7

Cambodia

173

181

199

226

8

Myanmar

133

109

161

105

9

Brunei Darussalam

110

114

154

219

10

Laos

100

127

152

191

Sumber: SJR : Scientific Journal Rankings, http://www.scimagojr.com/countryrank.php, diolah oleh Tim

Gambar 7. Jumlah Publikasi Negara-negara ASEAN

Jumlah publikasi Indonesia mengalami kenaikan, akan tetapi jumlahnya jauh di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemajuan yang dicapai dalam pemabangunan Iptek juga belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing produk. Di tengah persaingan yang semakin tinggi dimana setiap negara berupaya untuk meningkatkan daya saing nasionalnya, Indonesia masih didominasi oleh produkproduk dengan kandungan teknologi rendah atau bahan mentah. Ekspor utama Indonesia meliputi batu bara, minyak kelapa sawit, pakaian jadi, crumb rubber, alat listrik, alas kaki (kulit, karet dan kanvas), kertas dan barang dari kertas, audio visual, tekstil lainnya, bahan kimia organik, besi baja, damar tiruan, bahan plastik, barang dari karet, timah, dan biji tembaga (BPS, 2013: xii). Data tersebut diperkuat oleh neraca perdagangan industri manufaktur berdasarkan intensitas teknologi. Data dari The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2011 neraca perdagangan Indonesia untuk barang industri dengan kandungan teknologi rendah (low-technology industries) bernilai positif cenderung mengalami peningkatan, sementara untuk barang industri dengan kandungan teknologi menengah-tinggi (medium-high technology


19

industries) dan teknologi tinggi (high technology industries) bernilai negatif dan cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini ditunjukkan pada Gambar 8.

Sumber: OECD Gambar 8. Neraca Perdagangan Indonesia untuk Industri Manufaktur Berdasarkan Intensitas Teknologi

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat yang maksimal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan Iptek untuk mendapatkan nilai tambah. Kegagalan meningkatkan nilai tambah produk membawa Indonesia pada resiko terjebak dalam Middle Income Trap. Seperti diketahui sebelum tahun 1990 Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan rendah (low income country). Sejak tahun 1990 sampai sekarang Indonesia tergolong negara dengan pendapatan menengah bawah (lower-middle income country). Selama lebih dari 20 tahun Indonesia belum mampu bergerak menuju negara dengan pendapatan menengah atas (upper-middle income country). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9.


20

Industri padat karya

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Gambar 9. Tahapan Pembangunan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Middle Income Trap merupakan fenomena kemandekan pertumbuhan ekonomi dimana negara-negara stagnan pada tingkat pendapatan menengah dan tidak tumbuh menjadi negara maju (ADB, 2012; World Bank, 2012). Data empiris menunjukkan bahwa dari 101 negara yang pada tahun 1960 termasuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah, hanya 13 negara yang berhasil menjadi negara dengan pendapatan tinggi (High Income Countries) pada tahun 2008, dan 88 negara lainnya terjebak dalam status negara dengan pendapatan menengah (World Bank, 2012). Penyebab utama Middle Income Trap adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan produktivitas. Perlambatan ini disebabkan oleh ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing dengan negara lain yang memiliki tingkat upah rendah dalam memproduksi produk ekspor, dan tidak mampu bersaing dengan negara maju yang menghasilkan produk dengan inovasi dan teknologi tinggi (Eichengreen et. al, 2011).


21

Ketidakmampuan bersaing dengan negara maju yang menghasilkan produk dengan inovasi dan teknologi tinggi, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pemanfaatan teknologi dalam industri. Pada umumnya upaya peningkatan kemampuan teknologi yang dilakukan oleh industri yang berorientasi ekspor masih terbatas pada tahap untuk mendapatkan perubahan kecil (incremental) dalam proses produksi. Investasi industri untuk litbang Iptek masih sangat terbatas, sehingga kemampuan mereka dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Beberapa industri besar bahkan mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi dari negara asing. Sementara lembaga litbang nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan teknologi yang diperlukan oleh industri. Akibatnya ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: pertama faktor yang berkaitan dengan kesiapan pengguna teknologi; kedua, faktor yang berkaitan dengan kesiapan teknologi hasil litbang yang akan diterapkan; dan ketiga, faktor yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi. Kesiapan teknologi hasil litbang untuk dapat diterapkan oleh pengguna dipengaruhi oleh produktivitas lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai penghasil Iptek dan relevansi teknologi yang dihasilkannya dengan kebutuhan industri dan masyarakat sebagai pengguna teknologi. Hal terakhir ini dipengaruhi oleh efektivitas lembaga litbang dan perguruan tinggi serta lembaga penunjang dalam mengoptimalkan penggunaan dan aliran sumber daya Iptek yang sangat terbatas. Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional melalui iptek, antara lain

dilakukan

dengan

pembangunan

sarana-prasarana

penelitian

dan

pengembangan Iptek. Salah satunya yang merupakan aset nasional yang sangat besar dan strategis adalah dibangunnya kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di kawasan Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten pada Tahun 1976. Dengan luas area 460 Ha, Puspiptek saat ini menampung 47 pusat/balai litbang dan pengujian dibawah BPPT, Batan, LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup, didukung oleh SDM berjumlah 2.451 orang, Masukan silahkan kirim ke [email protected]

22

dengan sekitar 400 orang diantaranya berkualifikasi Doktor. Disamping pusat/balai litbang dan pengujian, Puspiptek juga dilengkapi dengan perguruan tinggi, fasilitas permukiman dan fasilitas penunjang lainnya. Sejak awal berdirinya, pemerintah telah menginvestasikan lebih dari 500 juta USD di Puspiptek. Puspiptek berkembang di era 90-an karena industri strategis berkembang pada saat itu. Dengan kata lain, telah terjalin sinergi antara lembaga litbang dan industri. Pada tahun 1980 sampai dengan 1997 Puspiptek mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri strategis. Saat itu, industri strategis banyak mendapatkan dukungan insentif finansial dan fiskal yang memadai. Pada era tahun 1997 hingga 2012, Puspiptek mengalami kondisi yang 'idle' sejalan dengan perubahan kondisi dan arah pengembangan industri strategis. Disamping itu tidak ada investasi baru yang signifikan di Puspiptek menyebabkan kondisi peralatan menjadi usang (obsolete) dan SDM yang menua karena proses regenerasi yang berjalan sangat lambat. Upaya revitalisasi Puspiptek diarahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya, kelembagaan

dan

pengembangan

dan

jaringan;

meningkatkan

perekayasaan;

serta

produktivitas

meningkatkan

sinergi

penelitian, lembaga

litbangyasa dengan perguruan tinggi dan industri dalam pendayagunaan Iptek. Dalam mewujudkan kondisi seperti itu, tidak cukup dilakukan hanya oleh Kementerian Riset dan Teknologi, namun dibutuhkan peran serta dari Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat. Peran infrastruktur mutu yang terdiri dari metrologi, standar dan penilaian kesesuaian selain diperlukan untuk menunjang kebutuhan industri secara langsung juga diperlukan untuk menjembatani penghasil iptek dan pengguna iptek, sehingga hasil litbang iptek dapat memberi manfaat yang luas pada skala industri nasional. Pemanfaatan hasil iptek untuk mendukung pengembangan standar baik nasional maupun internasional terbukti dapat memberikan dampak bagi daya saing produk nasional. Perumusan standar tempe dalam forum internasional, Codex Alimentarius Commission (CAC) yang diusulkan oleh Masukan silahkan kirim ke [email protected]

23

Indonesia, memberikan dampak pada nilai makanan lokal di tingkat internasional. Kajian penerapan SNI pada beberapa produk yang memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan juga telah dilakukan, misalnya produk minyak goreng sebesar Rp. 18,6 trilyun, garam beryodium sebesar Rp. 547, 6 milyar dan air minum dalam kemasan sebesar Rp. 3,4 trilyun (2008). Sedangkan secara makro, dampak penerapan SNI terhadap PDB dan nilai tambah industri pengolahan besar-sedang di Indonesia sebesar 3,6 % (2007).

1.5 Kondisi yang Diinginkan Pembangunan nasional Iptek merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek ke arah yang lebih baik untuk mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pada tahun 2015-2019 Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan memanfaatkan Iptek sebagai kunci peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Untuk itu, pada tahun 2019 diharapkan dapat tercapai peningkatan kesiapan teknologi dan inovasi sebagai penopang daya saing. Penguatan

pilar-pilar

tersebut

diharapkan

dapat

mentransformasikan

keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif berbasis inovasi. Melalui transformasi tersebut diharapkan Indonesia mampu keluar dari resikoMiddle Income Trap, sehingga dapat bergerak dari negara berpendapatan menengah bawah (low-middle income country) menuju negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country), dan selanjutnya menuju

negara

berpendapatan

tinggi

(high

income

country).

Adapun

transformasi yang dimaksud dapat diilustrasikan pada Gambar 10.


24

Sumber: MP3EI

Gambar 10.Penguasaan Iptek untuk Mendukung Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi

Untuk mendukung proses transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi, maka diperlukan infrastruktur mutu yang terdiri dari metrologi, standar dan penilaian kesesuaian untuk memfasilitasi komersialisasi hasil invensi dan penerapan hasil iptek, sehingga hasil litbang iptek dapat meningkatkan daya saing nasional.

1.6 Permasalahan Iptek dalam Peningkatan Daya Saing Perekonomian

Penguasaan Iptek akan mampu mendukung transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi, apabila dapat diwujudkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan Iptek untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan penciptaan dan pembaruan di bidang Iptek dengan kemampuan memanfaatkan hasil ciptaan dan kebaruan tersebut ke dalam

proses

produksi

barang

dan

jasa

yang

kompetitif.

Penelitian,

pengembangan, dan penerapan Iptek ditujukan untuk menggali kekayaan dan potensi sumber daya alam hayati endemik Indonesia dan nir hayatinya serta mencari terobosan dan menghasilkan berbagai invensi yang tidak saja Masukan silahkan kirim ke [email protected]

25

memperkaya khazanah Iptek, tapi juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Upaya transformasi tersebut di atas dapat terlaksana apabila kita dapat mengatasi kelemahan dalam: 1) kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Iptek untuk menjamin terjadinya proses penciptaan dan pemanfaatan Iptek; 2) kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdayaguna bagi industri; 3) jaringan kelembagaan dan jaringan peneliti pada lingkup nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 4) produktivitas litbang nasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi di dunia industri; dan 5) pendayagunaan Iptek nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumber daya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Iptek untuk menjamin terjadinya proses penciptaan dan pemanfaatan Iptek ditunjukkan oleh belum berkembangnya budaya inovasi, masih rendahnya kinerja lembaga Iptek, lemahnya legislasi Iptek, belum optimalnya peran dan fungsi badan litbang daerah, belum optimalnya peran dan fungsi lembaga intermediasi, adanya hambatan birokrasi dalam penyelenggaraan penelitian dan inovasi, dan belum efektifnya kelembagaan litbang. Situasi tersebut berakar pada permasalahan kelembagaan Iptek sebagai berikut: 1.Kinerja lembaga Iptek (lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai penyedia Iptek,

industri/masyarakat

sebagai

pengguna

Iptek,

dan

lembaga

intermediasi sebagai penghubung antara lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan industri/masyarakat sebagai pengguna) belum optimal. 2.

Budaya inovasi belum berkembang di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan, Iptek, dan industri.

3.

Legislasi Iptek belum optimal dalam mengatur peran dan fungsi para pemangku kepentingan untuk menjamin terjadinya proses penciptaan dan pemanfaatan Iptek.


26

4.

Belum optimalnya revitalisasi kelembagaan iptek, dimana kelembagaan iptek diarahkan menjadi sumber inovasi bagi dunia usaha dan mampu mendorong penciptaan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi. Belum

5.

optimalnya

sinergi

mengakibatkan adanya

antar

hambatan

kementerian birokrasi

dan

dalam

lembaga

yang

penyelenggaraan

penelitian dan penerapan hasil-hasilnya.

Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdayaguna bagi dunia industri disebabkan oleh sumber daya yang terbatas belum dimanfaatkan secara optimal, jumlah dan kompetensi SDM masih sangat kurang dan penyebarannya tidak merata, belum kondusifnya iklim litbang untuk mendukung peningkatan produktivitas SDM, terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia, semakin menuanya sarana dan prasarana Iptek, dan kurangnya sarana pengujian produk teknologi. Situasi tersebut berakar pada beberapa permasalahan sumber daya Iptek, yaitu kelemahan dalam: 1. Perencanaan sumber daya Iptek sebagai akibat dari kelemahan penentuan target capaian Iptek dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 2. Manajemen SDM Iptek. 3. Manajemen investasi Iptek. 4. Manajemen sarana prasarana Iptek. 5. Manajemen kekayaan intelektual atau manajemen pengetahuan yang telah dimiliki secara nasional. 6. Manajemen informasi secara nasional. Masih lemahnya jaringan Iptek yang meliputi jaringan kelembagaan dan jaringan peneliti pada lingkup nasional dan internasional juga menjadi salah satu faktor yang

menghambat

peningkatan

produktivitas

litbang

nasional

dan

pemanfaatannya. Lemahnya jaringan Iptek ditunjukkan oleh masih lemahnya interaksi antara lembaga litbang dan industri, belum optimalnya kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai penghasil Iptek dengan industri sebagai pengguna Iptek, lemahnya posisi Indonesia dalam kerjasama Masukan silahkan kirim ke [email protected]

27

internasional, masih lemahnya jaringan antar pelaku Iptek sehingga kegiatan penelitian sering tumpang tindih, dan adanya mismatch antara pemerintah, dunia usaha, institusi riset dan perguruan tinggi untuk secara bersama-sama membangun ekonomi. Situasi tersebut berakar pada permasalahan belum optimalnya jaringan Iptek sebagai berikut: 1. Jaringan yang membentuk interaksi peran antara lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai penyedia Iptek. 2. Jaringan yang membentuk hubungan sinergis antara berbagai unsur kelembagaan untuk menjamin terjadinya proses penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek. 3. Kerjasama internasional sebagai pendorong penguasaan dan pemanfaatan Iptek nasional.

Lemahnya produktivitas litbang nasional berakibat pada lemahnya daya dukung Iptek untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Kelemahan ini ditunjukkan oleh belum terkaitnya kegiatan litbang dengan kebutuhan industri dan kebutuhan nyata,masih kurangnya pengembangan Iptek yang berbasis pada local wisdom, lemahnya pengembangan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dan masih relatif rendahnya kualitas riset nasional. Akibatnya, hasil litbang yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, sehingga ketergantungan pada produk teknologi luar negeri sangat tinggi.

Hal

inidisebabkan oleh lemahnya relevansi dan produktivitas Iptek yang berakar pada kelemahan: 1. Kemampuan mengidentifikasi tema-tema riset yang diperlukan oleh industri dan masyarakat. 2. Kemampuan mengidentifikasi tema-tema riset yang diperlukan untuk memberikan nilai tambah tinggi bagi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal. 3. Efektivitas manajemen litbang nasional. 4. Aktivitas litbang di lingkungan industri.


28

Terakhir, rendahnya pendayagunaan Iptek nasional merupakan faktor yang menghambat penciptaan nilai tambah pada sumber daya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh ekspor Indonesia masih didominasi barang mentah (teknologi rendah), belum tumbuhnya industri berbasis teknologi, tidak terjadi vertical value added. Hal tersebut disebabkan olehbelum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek, masih lemahnya rantai nilai dalam pengembangan produk, belum optimalnya tranfer teknologi dari penghasil ke pengguna teknologi atau antar pengguna teknologi, lemahnya audit teknologi, lemahnya tarikan pasar terhadap hasil litbang; dan masih kurangnya keberpihakan pemerintah dan BUMN terhadap pemanfaatan hasil invensi teknologi dalam negeri. Kelemahan pendayagunaan Iptek berakar pada: 1. Masih rendahnya relevansi dan tingkat kesiapan teknologi hasil litbang nasional untuk diterapkan. 2. Masih rendahnya minat kalangan industri sebagai pengguna teknologi untuk menggunakan teknologi hasil litbang nasional. 3. Belum efektifnya komunikasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi. 4. Kurang tumbuh-berkembangnya IKM/UKM berbasis hasil litbang.

Uraian di atas menggambarkan situasi problematik yang merupakan akibat sekaligus merupakan penyebab bagi timbulnya situasi lingkungan yang kurang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas Iptek serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan akibat dari masih lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, lemahnya sinergi kebijakan, masih banyaknya regulasi yang menghambat penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, dan belum adanya skenario pengembangan berkelanjutan. Di sisi lain, situasi problematik tersebut berakibat pada lemahnya daya dukung inovasi terhadap pembangunan ekonomi danlemahnya daya saing ekonomi dalam menghadapi tantangan global. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kemampuan produk Masukan silahkan kirim ke [email protected]

29

barang dan jasa nasional dalam menghadapi pasar bebas China – ASEAN, dan ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh barang-barang mentah dan barang-barang berteknologi rendah.

1.7 Keterkaitan

Kebijakan

Strategis

Pembangunan

Nasional

Iptek

dengan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah

Keterkaitan antara Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah ditunjukkan seperti pada Gambar 11.

Gambar 11. Keterkaitan antara Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pencana Kerja Pemerintah

1.8

Ruang lingkup Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek Ruang lingkup Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek, mencakup hal-hal sebagai

berikut: Masukan silahkan kirim ke [email protected]

30

a.

Visi Pembangunan Nasional Iptek;

b. Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Nasional Iptek; c.

Misi Pembangunan Nasional Iptek;

d. Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional Iptek; e.

Tujuan Pembangunan Nasional Iptek;

f.

Sasaran Pembangunan Nasional Iptek;

g.

Ukuran keberhasilan;

2. Prioritas Penguatan Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek dalam Rangka Penguatan Sistem Inovasi Nasional , mencakup prioritas utama dalam

penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan prioritas utama dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek untuk mendorong inovasi dalam bidang pangan, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, serta material maju. 3. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek yang mencakup penguatan

Sistem Inovasi Nasional (SINas), kunci keberhasilan yang perlu dipenuhi agar dapat tercapai tujuan pembangunan nasional Iptek, dan instrumen kebijakan pembangunan nasional Iptek sesuai dengan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Iptek.


31

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK

2.1. Visi Pembangunan Nasional Iptek Visi pembangunan nasional Iptek adalah sebagai berikut: ”Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban” “Iptek untuk kesejahteraan” mengandung makna bahwa pembangunan Iptek pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa. Adapun “Iptek untuk kemajuan peradaban” mengandung makna bahwa pembangunan Iptek bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berkualitas secara ekonomi, sosial dan budaya.

2.2. Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Nasional Iptek Visi pembangunan nasional Iptek dapat tercapai dengan fondasi pendidikan yang kuat. Dengan basis pendidikan yang kuat, keunggulan komparatif yang bersumber pada budaya masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat diberikan nilai tambah yang maksimal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui Iptek. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud daya saing dan kemandirian sebagai basis untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa. Pada akhirnya diharapkan dapat terwujud kehidupan bangsa yang berkualitas secara ekonomi, sosial dan budaya. Semua ini dapat terwujud dengan didukung oleh jiwa kewirausahaan berbasis teknologi serta manajemen dan kepemimpinan yang visioner dan transformatif.


32

Pola pikir pencapaian visi pembangunan nasional Iptek dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 11. Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Nasional Iptek

2.3. Misi Pembangunan Nasional Iptek Misi pembangunan nasional Iptek adalah sebagai berikut: 1

Meningkatkan penelitian dan pengembangan Iptek sebagai basis untuk membangun daya saing dan kemandirian dalam rangka mencapai kemajuan peradaban bangsa.

2

Meningkatkan dukungan Iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2.4.

Prinsip Dasar dan Nilai-nilai (values) Pembangunan Nasional Iptek Untuk mencapai visi dan misiseperti yang telah dijelaskan di atas, pembangunan nasional Iptek dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip dasar dan nilainilai sebagai berikut:

1.

Prinsip Dasar


33

Pembangunan nasional Iptek dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip dasar berikut: a

Pembangunan Iptek berlandaskan keimanan dan ketaqwaankepada Tuhan YME serta nilai-nilai luhur bangsa;

b Pembangunan Iptek berlandaskan pada budaya untuk berinovasi yang berbasis pengetahuan, menekankan pada universalitas, kebebasan ilmiah, kebebasan berpikir, profesionalisme, dan tanggung jawab ilmiah yang tinggi; c Pembangunan Iptek berlandaskan pada pendekatan sistem yang dapat menjembatani kepentingan makro dan mikro, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; d Pembangunan Iptek berlandaskan pada hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaranserta menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e Pembangunan Iptek berlandaskan pada penguatan partisipasi aktif dan potensi masyarakat.

2.

Nilai-nilai (Value) Nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam pembangunan nasional Iptek adalah sebagai berikut: a.

Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)

Pembangunan Iptek beserta seluruh aspek di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi mencakup aspek moralitas, dampak lingkungan, dampak budaya, dampak sosiokemasyarakatan,

dampak

politis

dan

dampak

ekonomis

pada

pembangunan nasional. b.

Visionary (berpandangan jauh kedepan)

Pembangunan Iptek dimaksudkan untuk memberikan solusi yang bersifat strategis atau jangka panjang, menyeluruh dan holistik (atau Masukan silahkan kirim ke [email protected]

34

kait mengait). Lebih lanjut pembangunan Iptek diupayakan untuk memberikan solusi taktis di masa kini sekaligus sebagai bagian integral dari solusi permasalahan di masa depan. c.

Innovative (inovatif)

Pembangunan Iptek senantiasa berorientasi pada upaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru, mulai dari konteks upaya untuk perolehan

temuan-temuan

baru

sampai

dengan

upaya

untuk

menginduksikan proses pembaharuan dalam dinamika kehidupan masyarakat secara bertanggung jawab. Lebih lanjut pembangunan Iptek dimaksudkan untuk memberikan apresiasi yang tinggi pada segala bentuk upaya untuk menghasilkan inovasi baru serta segala aktivitas inovatif untuk meningkatkan produktivitas. d.

Excellent (prima)

Pembangunan Iptek dalam keseluruhan tahapannya mulai dari fase inisiasi,

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi

dan

implikasinya pada masyarakat maupun bangsa ini harus yang terbaik. 2.5. Tujuan Pembangunan Nasional Iptek Tujuan akhir seperti tercermin dalam visi pembangunan nasional Iptek dan inovasi adalah terwujudnya kesejahteraan dan taraf hidup bangsa menuju kehidupan bangsa yang berkualitas secara ekonomi, sosial dan budaya. Dalam jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu 2015-2019, tujuan pembangunan nasional Iptek adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkanpenguasaan Iptek sebagai basis untuk membangun daya saing nasional. 2. Meningkatkankontribusi Iptekuntuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal dalam rangka memantapkan keunggulan kompetitif perekonomian dan pembangunan secara menyeluruh.

2.6.

Sasaran Pembangunan Nasional Iptek


35

Dalam jangka menengah tahun 2015-2019, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan nasional Iptek adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnyaproduktivitas litbangIptek. 2. Meningkatnya penerapan Iptekuntuk mendukung inovasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal.

2.7. Ukuran keberhasilan Untuk mengukur dan menentukan keberhasilan dari kebijakan yang dikeluarkan, digunakan indikator kinerja kebijakan. Indikator kinerja kebijakan ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu indikator input (masukan), indikator output (keluaran), dan indikator outcome (hasil). Uraian dari masing-masing indikator adalah seperti pada Tabel 1.


36


37

Tabel 1. Indikator Keberhasilan No.

Sasaran

1.

Meningkatnya produktivitas litbangIptek

2.

Meningkatnya penerapan Iptek untuk mendukung inovasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal

Input 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek 2. Peningkatan investasi litbang 3. Peningkatan peralatan laboratorium yang dimodernisasi sesuai dengan kinerja dan tuntutan pasar 4. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana dan peralatan laboratorium 5. Peningkatan jumlah pusat unggulan Iptek 6. Peningkatan jumlah konsorsium riset

7. Peningkatan jumlah inkubator teknologi


Indikator Output

Outcome

1. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan sitasi 2. Peningkatan jumlah HKI 3. Peningkatan teknologi yang siap diindustrikan

1. Meningkatnya kontribusi Iptek terhadap daya saing nasional

4. Peningkatan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa) yang dimanfaatkan 5. Peningkatan jumlah ketersediaan SNI 6. Peningkatan kesesuaian teknologi hasil litbang dengan SNI 7. Peningkatan komersialisasi hasil litbang

2. Meningkatnya nilai tambah produk atau proses produksi

3. Meningkatnya nilai tambah industri atau produktivitas industri

4. Meningkatnya start up company (perusahaan pemula) berbasis hasil litbang dan/atau spin off

38

BAB III PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK

3.1

Prioritas Penguatan Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Seperti telah dijelaskan pada bab 2 bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi

jangka

panjang

dalam

pembangunan

nasional

Iptek,

tujuan

pembangunan nasional Iptek tahun 2015-2019 adalah untuk: 1) meningkatnya invensi untuk memperkaya, menyempurnakan, atau memperbarui ilmu pengetahuan

dan

teknologi;

dan

2)

meningkatnya

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk atau proses produksi dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan input sumber daya yang memadai dan proses yang efektif. Sumber daya Iptek sebagai faktor input dalam sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal (anggaran), dan infrastruktur. Di antara kelima faktor input ini terdapat keterkaitan yang erat, dan sumber daya manusia merupakan faktor yang paling signifikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Iptekprioritas diberikan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Iptek sebagai lokomotif untuk menarik peningkatan faktor input lainnya. Hal ini sejalan dengan pentahapan pencapaian Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dimana pada periode tahun 20152019 pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus Masukan silahkan kirim ke [email protected]

39

meningkat. Selain itu, hal ini sejalan dengan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), dimana digariskan dalam inisiatif 1-747 bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan Iptek merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas menuju innovation-driven economy. Agar proses transformasi menuju innovation-driven economy dapat berjalan maka upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusiadalam penguasaan Iptek harus diikuti dengan pendanaan litbang yang dikelola secara professional, modernisasi sarana dan prasarana litbang, dan program litbang yang terkait langsung dengan proses produksi.

3.2

Prioritas Iptek Mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan untuk menjaga kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan pada periode lima tahun sebelumnya, pembangunan Iptek ditujukan untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut: 1

Pangan,

2 Energi, 3

Teknologi dan Manajemen Transportasi,

4 Teknologi Infomasi dan Komunikasi, 5

Teknologi Pertahanan dan Keamanan,

6 Teknologi Kesehatan dan Obat, 7 Material Maju. Adapun fokus penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek pada masingmasing bidang adalah sebagai berikut: 1 Pangan Bekurangnya lahan pertanian yang subur secara progresif disertai perubahan iklim global mengancam pasokan pangan nasional. Sementara itu fakta menunjukkan bahwa kebutuhan pangan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat. Kedua fakta tersebut menyebabkan


40

kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas, sehingga jika tidak dicarikan solusinya dapat mengarah pada terjadinya krisis pangan. Oleh sebab itu diperlukan terobosan teknologi untuk dapat menggunakan lahan-lahan suboptimal yang saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik agar ketahanan pangan dapat dijaga. Lahan-lahan sub-optimal masih tersedia luas di Indonesia, terutama lahan kering masam, rawa pasang surut, rawa lebak, rawa gambut, dan lahan kering. Pengelolaan lahan suboptimal perlu dilakukan secara berkelanjutan (dengan memperhatikan aspek lingkungan) dan bersifat inklusif agar petani dan masyarakat

lokal

dapat

berpartisipasi

aktif

agar

dapat

meningkatkan

kesejahteraannya. Selain upaya perbaikan karakteristik fisika, kimia, dan biologi tanah

lahan-lahan

pengembangan

suboptimal;

varietas/kultivar

perlu unggul

juga

secara

adaptif

paralel

untuk

dilakukan

masing-masing

karakteristik lahan suboptimal, baik melalui conventional breeding maupun aplikasi bioteknologi. Dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia, maka penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek difokuskan pada tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan

Smart

Village

(konservasi,

diversifikasi,

integrasi,

dan

optimalisasi sumber daya lingkungan).

Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang pangan harus senantiasa diikuti dengan penerapan standar

dan yang terkait dengan ketenaganukliran

harus senantiasa diikuti dengan pengawasan ketenaganukliran. 2 Energi Energi sangat vital bagi perekonomian kita karena tidak ada kegiatan manusia yang tidak memerlukan energi. Sementara itu cadangan energi fosil kita semakin menipis. Penelitian, pengembangan dan penerapan


41

Iptek difokuskan padaupaya untuk mewujudkan tercapainya elastisitas energi kurang dari satu pada tahun 2025. Terobosan teknologi diperlukan untuk

mendorong

pemanfaatan

sumber

energi

baru/terbarukan,

intensifikasi pencarian dan pengembangan sumber energi (migas, panas bumi, angin, biomasa, energi laut, matahari, air), dan konservasi energi termasuk pengembangan Penerapan Jalur Umum (PJU) pintar dan smart grid. Untuk mendukung peningkatan elektrifikasi nasional maka penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek difokuskan pada pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, fuel cell, energi nuklir, dan energi arus laut. Untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan maka penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek difokuskan pada biofuel (penyiapan refinery, proses, engineering, manufaktur, dan tata niaga), biomass, biogas, batubara muda (teknologi batubara bersih), surya, thermal, hidrogen, dan Coal Bed Methane (CBM). Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang energi harus senantiasa diikuti dengan penerapan standar dan yang terkait dengan ketenaganukliran harus senantiasa diikuti dengan pengawasan ketenaganukliran. 3 Teknologi dan Manajemen Transportasi Dengan meningkatnya kegiatan manusia maka meningkat pula kebutuhan transportasi nasional. Untuk itu diperlukan teknologi transportasi yang tepat guna, cepat, aman, nyaman, terjangkau, hemat energi, dan ramah lingkungan yang dapat menghubungkan kegiatan perekonomian nasional secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal ini maka penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek difokuskan pada sistem transportasi multimoda untuk konektivitas nasional; sistem transportasi perkotaan; sistem transportasi untuk sistem logistik; teknologi keselamatan dan


42

keamanan transportasi; klaster industri transportasi; dan riset pendukung transportasi. Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang transportasi harus senantiasa diikuti dengan penerapan standar. 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peran yang vital bagi perekonomian kita. Masalah utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan digital yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Oleh karena itu, fokus penelitian, pengembangan, dan penerapan TIK adalah sebagai berikut: pengembangan infrastruktur untuk IT security, IT defence and IT safety; pengembangan sistem dan framework/platform perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung e-Government, e-Business, e-Services; e-Health, peningkatan konten TIK; pengembangan teknologi dan konten untuk data dan informasi geospasial; dan penelitian pendukung yang meliputi riset sosial dan penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. 5 Teknologi Pertahanan dan Keamanan Untuk mendukung ketersediaan alutsista yang mempunyai daya deterrence effect tinggi dan sejalan dengan program Komite Kebijakan Industri Pertahanan, maka penguasaan Iptek pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dalam teknologi pendukung daya gerak, teknologi pendukung daya gempur, Komando; Kendal; Komunikasi; Komputer; Informasi; Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), teknologi pendukung dan alat perlengkapan khusus, kajian strategis hankam, dan sumber daya pertahanan. Untuk itu, pada kurun waktu 20152019 penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek pertahanan dan keamanan difokuskan pada pesawat tempur; kapal perang/kapal selam; roket balistik dan kendali; kendaraan tempur; radar; elektronika perta-


43

hanan; pesawat Udara Nir Awak (UAV); dan munisi kaliber besar. Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang pertahanan dan keamanan harus senantiasa diikuti dengan penerapan standar dan yang terkait dengan ketenaganukliran harus senantiasa diikuti dengan pengawasan ketenaganukliran. 6 Teknologi Kesehatan dan Obat Beberapa

kondisi

nasional

yang

perlu

dijadikan

acuan

dalam

pengembangan iptek kesehatan dan obat adalah : a. Tiga beban (triple burden) kesehatan nasional adalah: (1) pergeseran demografi (meningkatnya jumlah lansia); (2) meningkatnya penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes, kanker, dll); dan (3) masih tingginya penyakit infeksi (dengue, malaria, HIV/AIDS, dll).

b. Industri farmasi merupakan komponen utama dalam dalam pembangunan kesehatan, utamanya dalam penyediaan obat. Struktur industri farmasi nasional belum kuat, lebih dari 95% bahan baku obat tergantung impor.

c. Kedepan pengobatan penyakit diarahkan pada terapi target dengan menggunakan produk obat berbasis protein dan turunannya yang dihasilkan melalui bioteknologi (biofarmasetika) dan sel punca. Di Indonesia produk obat biofarmasetika dan sel punca belum berkembang.

d. Sumberdaya tanaman obat yang melimpah dan kekayaan budaya pengobatan tradisional merupakan keunggulan komparatif yang harus dikembangkan menjadi komoditi kompetitif dengan dukungan industri yang kuat. Daya saing industri obat herbal masih rendah. Kualitas bahan baku dan produk jadi masih harus ditingkatkan. Pengembangan ekstrak terstandar merupakan terobosan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan pengembangan obat herbal terstandar merupakan upaya meningkatkan khasiat dan mutu produk obat herbal .

e. Kebutuhan alat kesehatan lebih dari 95% tergantung impor. Industri alat kesehatan dalam negeri belum berkembang. Pengembangan prototip alat kesehatan prioritas dan SNI alat kesehatan sangat diperlukan untuk


44

mendorong daya saing industri dalam negeri dan mengurangi masuknya produk luar.

Berdasarkan hal tersebut pengembangan Iptek Kesehatan dan Obat diarahkan untuk: (i) mendorong berdirinya industri BBO; (ii) mengembangkan produk biofarmasetika untuk mengatasi penyakit infeksi dan degeneratif; (iii) meningkatkan daya saing industri obat herbal melalui penguatan inovasi teknologi berbasis sumberdaya hayati merupakan dan (iv) mendorong berkembangannya industri alat kesehatan. Riset terkait vaksin; kit diagnostik dan alat kesehatan; biofarmasi dan biosimilar; bahan baku obat dan obat baru; antibiotik serta pangan nutrisi khusus perlu terus ditingkatkan. Mengingat masih tingginya penyakit infeksi (dengue, malaria, HIV/AIDS, dll), maka kemampuan memproduksi vaksin merupakan terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor. Untuk itu diperlukan riset vaksin yang memenuhi persyaratan Good Laboratory Practice (GLP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) agar hasil-hasil penelitian dapat diserap dengan baik oleh industri. Oleh karena, itu keberadaan fasilitas riset vaksin yang terintegrasi dalam wadah Indonesian Life Science Center (ILSC) sangat diperlukan. Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang kesehatan dan obat harus senantiasa diikuti dengan penerapan standar dan yang terkait dengan ketenaganukliran

harus

senantiasa

diikuti

dengan

pengawasan

ketenaganukliran. 7 Material Maju Indonesia kaya bahan tambang yang mengandung logam tanah jarang (rare earth) yang sangat dibutuhkan dalam produksi berbagai produk teknologi tinggi. Saat ini logam tanah jarang terbuang begitu saja sebagai limbah dari pengolahan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan untuk mengekstrak logam


45

tanah jarang tersebut. Selain itu, penelitian dan pengembangan material maju difokuskan pada material katalis untuk gasifikasi batubara, bahan baku dan produk besi baja, pemisahan uranium, baterai (energy storage), dan functional and nano materials untuk bahan pendukung industri. Selanjutnya, penerapan Iptek pada bidang material maju harus senantiasa diikuti

dengan

ketenaganukliran

penerapan harus

standar

dan

senantiasa

diikuti

yang

terkait

dengan

dengan

pengawasan

ketenaganukliran. Prioritas utama penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek pada masingmasing bidang fokus adalah untuk menghasilkan invensi dan inovasi Iptek seperti tercantum pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 8.


46

Tabel 2. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Pangan Produk Unggulan

Teknologi Prioritas Uji Alpha A.

1.

Padi

2.Hortikultura

Milestone Uji Beta

Pelaksana Difusi

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI LAHAN SUB-OPTIMAL

Perakitan Varietas Padi untuk lahan sub-optimal melalui mutasi radiasi

Uji Multilokasi Galur M1

Uji Multilokasi Galur M2

Sertifikasi Penyebaran Benih

Teknologi Pengembangan Padi Unggul untuk toleran cekaman biotik

Perbanyakan untuk uji coba serta seleksi dan penanaman di lahan sub optimal

Uji multi lokasi dan uji kemananan hayati

Aplikasi teknologi padi unggul

Teknologi Introgresi (pemasukan karakter gen unggul melalui persilangan) sifat unggul dari varietas hasil rekayasa genetika pada varietas lokal

Persilangan varietas rekayasa genetika dengan varietas unggul lokal untuk mendapatkan galur stabil dengan backcross

Uji Multi lokasi

Demonstasi area di lahan penduduk di area endemik hama dan penyakit atau lahan suboptimal.

LIPI

Teknologi screening mutant tertandai dari padi yang dihasilkan melalui rekayasa gentika secara langsung pada lahan suboptimal

Perbanyakan benih 5000 mutan padi dan screening di lahan suboptimal

Perbanyakan benih mutan yang beradaptasi pada lahan suboptimal tertentu dan Uji keamanan lingkungan, uji keamanan pangan dan uji multi lokasi galur padi hasil rekayasa genetika.

Demonstrasi area di lokasi lahan suboptimal

LIPI

Teknologi produksi bibit dan budidaya tanaman tahan kondisi lahan suboptimal

Prototipe bibit yang lolos uji pertumbuhan pada lahan sub-optimal (2016)

Prototipe bibit yang lolos uji coba pada beberapa lahan sub optimal (2018)

Rekomendasi teknologi produksi bibit dan budidaya tanaman di lahan sub optimal bagi mitra pengguna (2019)

Teknologi molekular untuk perbaikan varietas hortikultura tahan/toleran terhadap cekaman biotik/abiotik

Identifikasi gen/marka molekular terkait sifat unggul toleran/ketahanan terhadap cekamam biotik/abiotik Uji teknologi budidaya umbi Tacca leontopetaloides,Amorpho

Uji agronomi di lahan suboptimal

Demonstasi area di lahan penduduk di area endemik hama dan penyakit atau lahan suboptimal.

1. BPPT 2. LIPI 3. IPB 4. Balitbang Pertanian 5. Balai Penelitian Hortikultura LIPI

Uji teknologi pasca panen umbi Tacca leontopetaloides,Amorphoph

Alih teknologi budidaya Umbi Tacca, Amorphophallus dan

Teknologi budidaya Umbi Tacca, Amorphophallus dan Serealia (Jewawut: Setarica italica) serta


1. BATAN 2. Kementerian Pertanian 3. Pemda LIPI

LIPI

47

3.Instalasi Iradiator Gamma (200 kCi) untuk mendukung ketahanan pangan nasional 4.SNI

teknologi paska panennya

phalus dan Serealia (Jewawut: Setarica italica)

alus dan Serealia (Jewawut: Setarica italica)

Serealia (Jewawut: Setarica italica) serta teknologi paska panennya

Teknologi seleksi varietas baru pisang hasil induksi poliploidi dan persilangan serta teknologi karbohidrat

Perbanyakan in-vitro pisang hasil induksi poliploidi

Perbanyakan pisang hasil induksi poliploididan kajian teknologi karbohidrat

LIPI

Teknologi produksi konsorsia mikroba untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian sub-optimal

Produksi konsorsia mikroba untuk meningkatkan produktifitas lahan suboptimal skala lab (20152016)

Uji lapang aplikasi konsorsia mikroba untuk meningkatkan produktifitas lahan sub-optimal (20172018)

Alih teknologi seleksi varietas baru pisang hasil induksi poliploidi dan teknologi karbohidrat serta pendaftaran varietas pisang tetraploid Alih Teknologi produksi konsorsia mikroba untuk meningkatkan produktifitas lahan (2019)

Teknologi Proses Pengawetan untuk meningkatkan mutu dan ketahanan hasil olahan bahan pangan dan hortikultura

Persiapan Konstruksi, Amdal, LAK,RKS, BQ, Perijinan, dll.

Konstruksi

Uji Komisioning dan Operasi

1. BATAN 2. Bapeten

SNI untuk sarana pendukung dan perlindungan lingkungan terhadap budidaya lahan sub-optimal (pupuk non organik, organik, hayati, kelestarian lingkungan hidup)

Kesesuaian terhadap SNI keamanan pangan, fungsi lingkungan hidup (residu pestisida, kontaminasi mycotoxin, uji lateral GMO)

Kesesuaian terhadap SNI keamanan pangan, fungsi lingkungan hidup (residu pestisida, kontaminasi mycotoxin, uji lateral GMO)

SNI jaminan mutu produksi, pedoman GAP (good agricultural practices) kesesuaian dan ketersediaan terhadap SNI keamanan pangan, fungsi lingkungan hidup

1. BSN 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup 4. Lembaga Litbang pemerintah dan swasta terkait

2. 1.

Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. 2. 3. 4.

BPPT LIPI PT. Indo Acidatama PT. Bioindustri Nusantara

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI AREA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

Teknologi produksi zat pemicu produksi klorofil (7 Amino Levulonic Acid ; 7-ALA) Teknologi agroforestry di lahan sub optimal Teknologi produksi konsorsia mikroba penyubur

Produksi melalui fermentasi dan pemisahan 7-ALA (2015-2016) Uji coba teknologi agroforestry lahan sub optimal Produksi dan formulasi konsorsia mikroba penyubur (2015-2016)


Uji lapang aplikasi 7-ALA pada lahan tanaman pangan dan hortikultura (2017-2018) Uji multilokasi

Alih Teknologi produksi 7ALA pada industri (2019)

Uji lapang konsorsia mikroba penyubur pada tanaman pangan dan hortikultura (2017-2018)

Alih teknologi produksi konsorsia mikroba penyubur pada industri pupuk hayati (2019)

Alih teknologi agroforestry lahan sub optimal

1. BPPT; 2. PT. Indo Acidatama; 3. PT. Bioindustri Nusantara LIPI 1. 2. 3.

BPPT; LIPI PT. Indo Acidatama;

48

Teknologi produksi pestisida hayati dan organik (untuk mengurangi penggunaan pestisida kimiawi)

Produksi pestisida hayati dan organik skala lab (2015-2016)

Teknologi produksi konsorsia mikroba pendegradasi pestisida kimiawi

3.

SNI

SNI pangan (organik), keamanan pangan, kelestarian lingkungan

Produksi konsorsia mikroba pendegradasi residu pestisida kimiawi (2015-2016)

Kesesuaian terhadap SNI /pedoman produksi pangan berkelanjutan,jaminan keamanan pangan dan fungsi lingkungan hidup

3.

Uji lapang pestisida hayati dan organik pada tanaman pangan dan hortikultura (2017-2018)

Alih teknologi produksi pestisida hayati dan organik (2019)

Uji lapang aplikasi konsorsia mikroba pendegradasi residu pestisida pada lahan tanaman pangan dan hortikultura (2017-2018)

Alih teknologi produksi konsorsia mikroba pendegradasi residu pestisida kimiawi pada industri (2019)

Kesesuaian terhadap SNI produksi pangan berkelanjutan, jaminan keamanan pangan dan fungsi lingkungan hidup

Kesesuaian SNI jaminan kelestarian lingkugan hidup, jaminan keamanan pangan dan keberlanjutan produksi serta pedoman GAP (good agricultural practices)

4.

PT. Bioindustri Nusantara

1. 2. 3.

BPPT; LIPI PT. Indo Acidatama;

4.

PT. Bioindustri Nusantara BPPT; LIPI PT. Indo Acidatama;

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

PT. Bioindustri Nusantara BSN Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan HTI Lembaga Litbang pemerintah dan swasta terkait

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BERNILAI TAMBAH TINGGI

1.

Kakao

Teknologi Produksi (Bibit Unggul, Perbanyakan Bibit, Biopestisida, Biofertilizer ) dan Teknologi Pengolahan

Teknologi Perbaikan Budidaya (2015)

Alih teknologi (2019)

Teknologi Pengelolaan Hutan Sagu menjadi Kebun Sagu (2014)

1. Prototype Bibit Hasil Mikrografting (2016); 2. Prototype Biopestisida Berbasis Beauvericin untuk hama PBK (2017) Teknologi Pengelolaan Hutan Sagu menjadi Kebun Sagu (2016)

2.

Sagu

Teknologi Pengelolaan Hutan Sagu menjadi Kebun Sagu

Teknologi penyediaan bibit sagu secara massal

Teknologi penyediaan bibit sagu secara massal (2015)

Teknologi penyediaan bibit sagu secara massal , (2017)

Teknologi penyediaan bibit sagu secara massal (2018)

Teknologi ekstrasi pati sagu yang

Teknologi ekstrasi pati

Teknologi ekstrasi pati sagu

Teknologi ekstrasi pati sagu


Teknologi Pengelolaan Hutan Sagu menjadi Kebun Sagu (2017)

1. Kementerian Pertanian 2. Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 3. Puslitkoka-Jember, BPPT, Unhas dll 1. Kementerian Pertanian, 2. Kementerian Kehutanan, 3. BPPT, 4. IPB, 5. Unipa, 6. Uncen dll 1. Kementerian Pertanian 2. BPPT, 3. IPB, 4. Unipa, 5. Uncen dll 1. BPPT,

49

efisien untuk daerah remote

sagu yang efisien untuk daerah remote , 2014

yang efisien untuk daerah remote , 2015

yang efisien untuk daerah remote , 2016

Teknologi diversifikasi pangan berbasis pati sagu

Teknologi diversifikasi pangan berbasis pati sagu (2014)



Teknologi penyuntikan gaharu untuk memperoleh gubal

Uji teknik penyuntikan gaharu

Pengujian skala lapangan di perkebunan dan kehutanan, serta standardisasi produk

Alih teknologi penyuntikan gaharu

4. Bibit Jati dan bibit pohon penghasil kayu bernilai ekonomi tinggi 5. Produk hilir berbasis CPO

Teknologi produksi bibit pohon jenis lokal dan bernilai ekonomitinggi (Jati, ramin, dll).

Uji teknologi produksi bibit

Alih teknologi produksi

LIPI

Teknologi diversifikasi produk hilir berbasis CPO

6. Bibit rotan, sawit, kakao, karet berbasis kultur jaringan

Teknologi produksi bibit (rotan, sawit, kakao dan karet) melalui teknik kultur jaringan

Teknologi diversifikasi produk hilir berbasis CPO (2015) Prototipe bibit unggul (rotan, sawit, kakao dan karet) melalui teknik kultur jaringan (2016)

Pengujian skala lapangan di perkebunan dan kehutanan, komersialisasi produk dan standardisasi produk Teknologi diversifikasi produk hilir berbasis CPO ( 2017) Prototipe bibit unggul (rotan, sawit, kakao dan karet) melalui teknik kultur jaringan lolos uji coba multi lokasi (2018)

1. BPPT, 2. PPKS, 3. IPB dll 1.BPPT 2.IPB 3.Litbang Pertanian 4.Balai Penelitian Karet 5. PPKS

7.

Material biokatalis (enzim) untuk bahan pendukung industri pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan 8. Bioplastik (Plastik Ramah Lingkungan) dari hasil perkebunan

Teknologi produksi hulu dan hilir enzim

Teknologi produksi hulu dan hilir enzim (lab & up scaling) (2015-2017)

Uji aplikasi enzim (performance test) (2018)

Teknologi diversifikasi produk hilir berbasis CPO (2019) Rekomendasi teknologi produksi bibit tanaman (rotan, sawit, kakao dan karet) melalui teknik kultur jaringan bagi mitra pengguna (2019) Alih teknologi ke industri (industrial scale) (2019)

1. Teknologi produksi bioplastik berbahan baku pati lokal (tapioka dan sagu) 2. Evaluasi bioplastik

1. Produksi bioplastik berbahan baku pati lokal (2015) 2. Pengembangan metode evaluasi bioplastik (20152016)

1. Uji aplikasi bioplastik untuk, pangan, kantong belanja dan aplikasi pertanian (2017) 2. Verifikasi metode evaluasi bioplastik (2017-2018)

1. Alih teknologi produksi bioplastik berbahan baku pati lokal (2019) 2. Pengajuan SNI (2018)

1.. BPPT 2. LIPI 3. PT. Fajar Paper 4. BiologiQ, Inc. 5. PT. Tirta Marta 6. PT. Sinar Pematang Mulia

9. Biomaterial

Teknologi produk biomaterial untuk peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan kehutanan

Uji teknologi produk biomaterial

Uji penerapan teknologi produk biomaterial

Aplikasi teknologi produk biomaterial

LIPI

10. SNI

1. SNI untuk inovasi teknologi ramah lingkungan, keamanan pengguna

SNI dan infrastruktur mutu untuk kesesuaian standar

Kesesuaian terhadap SNI dan jaminan mutu keamanan

Kesesuaian terhadap SNI jaminan keamanan pangan,

1. BSN 2. Kementerian Pertanian

3.

Gaharu


2. IPB, 3. Unipa, 4. Uncen dll 1. BPPT, 2.IPB, 3. Unipa, 4. Uncen dll LIPI

1. BPPT 2. PT. Petrosida Gresik 3. LIPI 4. ITB 5. PT. Fajar Paper

50

dan keberlanjutan produksi terutama 2. Teknologi untuk mengurangi kadar mico toxin pada produk pala 3. Teknologi untuk menstabilkan struktur kayu terhadap kadar air

pangan dan fungsi lingkungan hidup

4. 1.

Sapi

keberlanjutan produksi dan fungsi lingkungan hidup, serta sistem jaminan legalitas produk kayu

3. Kementerian Kehutanan 4. Lembaga Litbang pemerintah dan swasta terkait

1. Pilot Proyek Budidaya Ternak Sapi dan Sawit,2019 2. Alih teknologi budidaya ternak sapi dan sawit,2019 Diseminasi teknologi prosessing daging dan susu sapi

1. BPPT, 2. LIPI 3. Kementerian Pertanian, 4. Pemerintah Daerah

PETERNAKAN DAN VETERINER

1. Teknologi Reproduksi Sapi, 2. Teknologi Pakan Ternak, 3. Teknologi Budidaya Ternak Terintegrasi dengan Kebun Sawit

Formulasi Pakan dan Sinkronisasi Estrus, 2016

1. Prototype pakan dan teknologi reproduksi, 2017; 2. Manajemen budidaya ternak sapi dan sawit, 2017

Teknologi prosessing daging dan susu sapi

Uji prosessing dagingdan susu sapi

Aplikasi teknologi prosessing daging dan susu sapi

Teknologi perbibitan sapi

Produksi sperma sexing dan embrio sapi berstandar SNI

Aplikasi teknologi IB sexing dan transfer embrio sapi

Diseminasi teknologi IB sexing dan transfer embrio sapi

LIPI

4. Kerbau

Teknologi perbibitan kerbau

Produksi sperma sexing dan embrio kerbau berstandar SNI

Aplikasi teknologi IB sexing dan transfer embrio kerbau

Diseminasi teknologi IB sexing dan transfer embrio kerbau

LIPI

5.

Domestikasi Satwa Liar

Uji adaptasi satwa liar di penangkaran

pengembangan teknologi penangkaran satwa liar

Aplikasi Teknologi Penangkaran satwa liar

LIPI

6. Pakan ternak

1. Teknologi produksi enzim 2. Formulasi pakan ternak 3. Formulasi bioaditif pakan ternak

Uji formula dan aplikasi pakan ternak (2018)

Alih teknologi ke industri (2019)

1. BPPT 2. LIPI 3. UNDIP 4. UNIBRAW 5. Industri Pakan Ternak 6. LIPI

7.

Teknologi produksi dan ketersedian serta kesesuaian terhadap SNI produksi induk, bibit/bakalan (COD), sistem jaminan keamanan pangan dan pakan terhadap residu antibiotik, hormon tumbuh dan halal

1. Teknologi produksi Xylanase dan Selulase (2015-2017) 2. Formulasi pakan ternak (2015-2017) 3. Formulasi bioaditif probiotik dan fitobiotik Kesesuaian terhadap SNI keamanan pangan dan pakan

Kesesuaian terhadap SNIsystem jaminan mutu produksi

Kesesuaian terhadap SNI 51alibejaminan mutu produksi

1. 2. 3. 4.

Satwa Liar

SNI

LIPI

BSN Kementerian Pertanian LIPI Lembaga Litbang pemerintah dan swasta terkait

E. PERIKANAN BUDIDAYA DAN PERIKANAN TANGKAP DI LAHAN TERBATAS


51

1.

Teknologi Produksi udang galah

Udang : (1) Konsep Disain,2015

Udang : (1) Prototype Udang Galah Unggul (2017)

2. Ikan Malili dan Arwana

Teknologi produksi ikan malili dan arwana

Uji teknologi produksi ikan malili dan arwana

Standardisasi proses produksi ikan malili dan arwana

3.

SNI budidaya, kesehatan lingkungan, operasional pendukung dan kelestarian lingkungan hidup

SNIsystem budidaya dan peralatan penangkapan serta operasional pendukung

SNI, system budidaya dan peralatan penangkapan serta operasional pendukung

Udang

SNI


Udang : (1) Pilot Proyek Budidaya Udang Galah Unggul,2019 (2) Alih teknologi budidaya Udang Galah Unggul,2019 Alih teknologi produksi ikan malili dan arwana

1. BPPT 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. LIPI

SNI 52alibe budidaya ikan, GAP, dan operasional pendukung dan jaminan mutu keberlanjutan produksi

1. 2. 3. 4. 5.

LIPI

BSN KKP LIPI BPPT Lembaga Litbang pemerintah dan swasta terkait

52

Tabel 3. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Energi Produk Unggulan 1. Energi panas bumi: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi skala …….. 2. Energi angin: Pembangkit Listrik Tenaga Angin skala …….. 3. Energi surya: Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala ….

4.

Energi nuklir: 53aliber daya eksperimental,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

5. Energi arus laut: Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut

6.

Biofuel: biodiesel, bioetanol 7.

Biomass:

Teknologi Prioritas 1. 2. 3. 4.

Peralatan Sistem pembangkit Distribusi Pemanfaatannya

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Peralatan Sistem pembangkit Distribusi

Milestone Uji Beta SNI untuk keselamatan, kelestarian lingkungan dan peralatan, sistem pembangkitan, dan distribusi serta pemanfaatannya

SNI untuk peralatan pembangkitan dan penyimpanan energi angin

SNI untuk peralatan, sistem pembangkitan, dan distribusi serta pemanfaatannya

SNI untuk peralatan konversi dan penyimpananenergi surya

Pelaksana Difusi SNI untuk sistem jaminan mutu dan keberlanjutan produksi serta efisiensi produksi

1. 2. 3. 4. 5.

BSN Kementeran ESDM Kementerian Kehutanan LIPI BPPT

SNI untuk sistem jaminan mutu dan keberlanjutan produksi serta efisiensi produksi

1. 2. 3. 4. 5.

BSN Kementerian ESDM BPPT LIPI PLN

SNI untuk peralatan, sistem konversi, dan distribusi serta pemanfaatannya

SNI untuk sistem jaminan mutu dan keberlanjutan produksi serta efisiensi produksi

1. 2. 3. 4. 5.

BSN Kementerian ESDM BPPT LIPI PLN

1. PerijinanAmdal 2. SNI untuk instalasi dan keselamatan reaktor serta limbah nuklir

1. 2.

1.

1. BATAN 2. BAPETEN 3. BSN

SNI untuk peralatan pembangkitan dan penyimpananenergi arus air laut SNI untuk material, kompor, instalasi/distribusi, dan keselamatan, serta pengelolaan lingkungan SNI untuk efisiensi energi, tungku, emisi pembakaran

SNI untuk peralatan, sistem pembangkitan, dan distribusi serta pemanfaatannya

Penyimpanan Peralatan Sistem konversi Distribusi

Penyimpanan 1. Sistem Reaktor Eksperimental Generasi ke IV 2. Sistem jaminan keselamatan nuklir 3. Pengelolaan limbah nuklir

4.

Uji Alpha SNI untuk keselamatan, kelestarian lingkungan dan peralatan pembangkitan energi panas bumi

Sistem distribusi energi

1. Peralatan 2. Sistem pembangkit 3. Distribusi 4. Penyimpanan 1. Material 2. kompor 3. Instalasi/distribusi 4. keselamatan 5. Pengelolaan lingkungan 1. Material 2. Briket 3. tungku 4. Pengelolaan limbah


Konstruksi SNI untuk instalasi dan sistem keselamatan reaktor serta pengelolaan limbah nuklir

SNI untuk material, kompor, instalasi/ distribusi, dan keselamatan

SNI untuk efisiensi energi, tungku, dan emisi pembakaran

Uji Komisioning dan operasi 2. SNI untuk instalasi dan sistem keselamatan reaktor, interkoneksi jaringan serta pengelolaan limbah nuklir SNI untuk sistem jaminan mutu dan keberlanjutan produksi serta efisiensi produksi SNI sistem jaminan mutu, sistem jaminan keselamatan, distribusi dan sistem manajemen lingkungan produk biofuel SNI sistem jaminan mutu, jaminan ketersedian/distribusi dan pengelolaan limbah produksi dan emisi

1. BSN 2. Kementerian ESDM 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. BSN 2. Kementerian ESDM 3. BPPT 4. LIPI 1. 2. 3. 4.

BSN Kementerian ESDM BPPT LIPI

53

8.

Biogas:

9. Batubara muda:

10. Coal Bed Methane (CBM):

1. Bahan baku 2. Instalasi/distribusi 3. kompor 4. Keselamatan 5. Pengelolaan limbah dimethyl ether (DME) dari batu bara muda.

CBM

SNI untuk efisiensi energi, instalasi, tabung, kompor, limbah

SNI untuk efisiensi energi, instalasi, tabung, kompor,dan pengelolaan limbah

SNI untuk sistem jaminan mutu, jaminan ketersedian/distribusi dan pengelolaan limbah produksi

1. 2. 3. 4.

BSN Kementerian ESDM BPPT LIPI

SNI mutu DME, distribusi, kompor konverter kit, keselamatan, kelestarian lingkungan, emisi SNI mutu CBM, distribusi, kompor, konverter kit, keselamatan, kelestarian lingkungan, emisi

SNI mutu DME, konverter kit, keselamatan, kelestarian lingkungan, emisi

SNI sistem jaminan mutu, keselamatan penggunaan, dan sistem manajemen lingkungan SNI sistem jaminan mutu, keselamatan penggunaan, dan sistem manajemen lingkungan

1. 2. 3. 4. 1. 2.

BSN Kementerian ESDM BPPT LIPI BSN Kementerian ESDM


SNI mutu CBM, kompor, konverter kit, keselamatan, kelestarian lingkungan, emisi

54

Tabel 4. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Transportasi Produk Unggulan

Teknologi Prioritas

1.

Alat transportasi darat: Kendaraan 55alibe berbasis listrik, sistem manajemen keselamatan (intelligent transport system) Misal: mobil elektrik

2.

Alat transportasi laut: sistem manajemen keselamatan (intelligent transport system)baik penumpang maupun transportasi (navigasi, sinyal, dll)

1. 2. 3. 4. 5.

Uji Alpha Uji baterai lithium pack beserta sistemnya dalam mobil city car 20Kw, kapasitas 200Wh/kg dengan TKDN 50% (2015 – 2017)

Milestone Uji Beta Uji baterai lithium pack beserta sistemnya dalam beberapa jenis mobil, kapasitas baterai 240Wh/kg dengan TKDN 60% (20172018 )

Pelaksana Difusi Produk baterai pack dengan beberapa kapasitas untuk mobil listrik, kapasitas baterai 300Wh/kg dengan TKDN 70% (2018 – 2019)

1.

Battery

2.

Motor

Uji motor listrik dalam mobil city car

Uji motor listrik beberapa jenis mobil

3.

Kontrol

Uji sistem elektronika daya dalam mobil city car

Uji sistem elektronika daya dalam beberapa jenis mobil

4. 5.

Charger SNI

SNI untuk battery, motor, kontrol, dan charger

SNI untuk battery, motor, sistem kontrol, dan instalasi pengisian daya

SNI untuk sistem jaminan mutu, keselamatan berkendara, dan pengelolaan limbah battery

SNI untuk mesin, galangan, fasilitas kapal, fasilitas pelabuhan/dermaga, keselamatan penumpang, dan pengamanan laut

SNI untuk mesin, galangan, fasilitas kapal, fasilitas pelabuhan/dermaga, keselamatan penumpang, dan pengamanan laut

SNI sistem transportasi laut, sistem manajemen keamanan dan keselamatan kapal/penumpang

Kapal Pelabuhan/dermaga Sinyal (GPS) Pengamanan Keselamatan


dalam

1. LIPI 2. BATAN 3. BPPT 4. Balitbang Kehutanan 5. BALAI KERAMIK 6. UGM 7. ITS 8. UNLAM 9. UI

Produksi penggerak dan motor listrik dengan kinerja yang dapat dibandingkan terhadap ICE terkait pengurangan emisi dan efisiensi tinggi Produksi dan integrasi sistem elektronika daya dengan beberapa jenis mobil listrik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

BSN Kementerian Perhubungan Kementeran ESDM BPPT LIPI KNKT BSN Kementerian Perhubungan PT. PAL BPPT

55

3.

Alat transportasi udara:

Pesawat penumpang N219

Assembly integrasi, First Flight Certification

Uji terbang untuk Sertifikasi Validasi

Sosialisasidan pembinaan pemanfaatan pesawat N-219 kepada pemangku kepentingan

1. 2. 3. 4.

LAPAN PT. DI BPPT Kementerian Perindustrian

SNI

SNI untuk terbang, dan terbang

SNI untuk pesawat terbang, dan kelaikan terbang

SNI untuk pesawat terbang dan kelaikan terbang

1. 2. 3. 4. 5.

BSN Kementerian Perhubungan PT. DI KNKT BPPT

pesawat kelaikan

Tabel 5. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang TIK Produk Unggulan

Teknologi Prioritas Uji Alpha Standar Sistem manajemen keamanan informasi

Milestone Uji Beta SNI Sistem manajemen keamanan informasi

Difusi SNI Sistem manajemen keamanan informasi

1. BSN 2. Kementerian Kominfo

SNI Sistem manajemen keamanan informasi SNI Sistem manajemen keamanan informasi



1. 2. 1. 2.

SNI Sistem manajemen keamanan informasi

1. BSN 2. Kementerian Kominfo

1. eGovernment:

Keamanan informasi

2.

e-Business:

Keamanan informasi

3.

e-Services:

Keamanan informasi

4.

e-Health :

Keamanan informasi



1. Sistem satelit navigasi nasional 2. Sistem satelit penginderaan jauh nasional 3. GPS & GIS Integration

1. Prototipe Alpha sistem satelit navigasi nasional 2. Prototipe Alpha sistem satelit penginderaan jauh nasional 3. Prototipe Alpha GPS & GIS Integration

1.

Prototipe Beta sistem satelit navigasi nasional

2.

Prototipe Beta sistem satelit penginderaan jauh nasional

SNI untuk data dan informasi geospasial

SNI untuk data dan informasi geospasial

5. Data dan informasi geospasial:

SNI


3.

Pelaksana

Prototipe Beta GPS & GIS Integration

SNI untuk sistem pengelolaan informasi geospasial

BSN Kementerian Kominfo BSN Kementerian Kominfo

1. BIG 2. BPPT 3. PT. LEN 4. PT. Inti 5. LAPAN 6. ITB 7. UGM 8. UI 9. PT. DI 10.PT. Telkom 11. Kementerian Pertahanan 12.Dittop TNI AD 1. BSN 2. BIG

56

Tabel 6. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Pertahanan Produk Unggulan

Teknologi Prioritas Uji Alpha

1.

Pesawat tempur: Pesawat Tempur generasi 4,5

1. 2. 3. 4.

2.

Kapal perang: Kapal Perang Fregate Class

1. Combat Management System 2. Platform technology 3. Combat System technology: 4. Fabrication technology 5. Material 6. Stealth Technology 7. Propulsion system

3. Kapal selam: Desain Kapal SelamUkuran Sedang (Medium Size)

1. 2.

Desain

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Machinery

4. Roket: Roket Balistik 300 Km dan KendaliMedium size

Airframe Tech Avionic Tech Weapon Tech Material tech

Technology Dev dan manufacturing Navigation Weapon system Electric Power

Milestone Uji Beta

Pelaksana Difusi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kemhan Dislitbang TNI AU BPPT LAPAN LIPI ITB ITS UI Kemhan TNI AL BPPT LIPI ITS UNS PENS PPNS PT PAL PT LEN Kemhan TNI AL BPPT LIPI ITS PENS PPNS PT PAL PT LEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kemhan Dislitbang TNI LAPAN ITB ITS UNS UGM PENS

Life support System

Hydrolic System 1. Komposite Material 2. Teknologi Elektronika, Kontrol dan mekatronika 3. Case Bonded, Composite Modifier double Base 4. Teknologi Propulsi 5. Teknologi Peledak


57

5. Kendaraan tempur: Amphibious armored vehicle dan Infantery Fighting Vehicle (Light Tank) 6. Radar: Air Defence Radar & 3D Long Range Air Surveilance Radar

1. Teknologi Turet dan senjata 2. Sistem komunikasi dan Navigasi 3. Hull dan Chasis 4. Sistem Penggerak 5. Power Pack Technology 6. Nubika 7. Material Khusus Active Sparse Phased Array Radar (ASPAR): 1. Elektronika 2. FM-CW/Pulse S/L/X-band 3. Material 4. RF Component 5. Antene 6. Software

7. Elektronika pertahanan: Alat Komunikasi, Alat Penyadap

1. 2.

Elektronika Kontrol dan Navigasi

3.

Enskripsi

8. Pesawat Udara Nir Awak (UAV):

1. 2.

Disain Conceptual Desain Review

3.

Preliminary Design Detail Design

4.

9. 10.

PT DI PT Pindad

11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PT Dahana Kemhan TNI AD PT Pindad BPPT LIPI UNS UI

1.

Kemhan

2.

Dislitbang TNI AU LIPI ITB ITS UI

7. 8.

PT. LEN

3. 4. 5. 6.

Wind Tunel Testing, Pengadaan komponen, uji komponen, integrasi, Test Lab, Assembly

Uji terbang

Sosialisasidan pembinaan pemanfaatan pesawat UAV kepada pemangku kepentingan (Th 2020)

Kajian material biologi untuk biodefence

Uji material untuk biodefence

Aplikasi teknologi biodefence

1. 2. 3. 4. 5.

PT. INTI 1. Balitbang kemhan 2. TNI 3. LEN 4. ITB 5. UI 6. ITS 7. PENS 8. LIPI 9. BPPT LAPAN PT. DI ITB UGM Balitbang kemhan

9.

Munisi 58 kaliber besar: 10.

Biodefence

Teknologin biodefence


LIPI

58


59

Tabel 7. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Kesehatan dan Obat Produk Unggulan

Teknologi Prioritas

Milestone Uji Beta

Uji Alpha A. 1.

2.

Pangan Fungsional: Anti penyakit degeneratif dan penuaan (geriatric) Beta glukan (black yeast)

Pangan gizi tinggi berbasis bioaktif peptida, PUFA, mikronutrien (Zn, Fe, Iodium)

4. Bahan tambahan pangan & kesehatan berbahan baku sumber hayati lokal 5. SNI

PANGAN FUNGSIONAL

Teknologi ekstraksi dan formulasi pangan

- Pengembangan tek. ekstraksi dan formulasi pada skala lab dan pilot (2016) - Uji organoleptik (2016)

Uji klinis (2018)

Alih teknologi produksi pangan fungsional (2019)

1. Teknologi Produksi beta glukan black yeast

- Pengembangan teknologi produksi skala lab dan pilot (2015) - Uji efikasi / pra klinis laboratorium (20152016), - Uji klinis terbatas (2016) - Produksi dan uji skala lab dan pilot(2015) - Uji organoleptik (2016)

Uji klinis (2016-2017)

Alih teknologi produksi kepada industri pangandan kesehatan (2018-2019)

- Uji klinis(2017-2018) - Uji organoleptik (2016) - Uji klinis(2017-2018)

Alih teknologi pada Industri pangan, industri kesehatan (2018-2019)

1. Teknologi isolasi, 2. Teknologi analisis, 3. Teknologi pengujian keamanan pangan

Produksi dan uji skala lab dan pilot (2015-2016)

Uji organoleptik (2016) Uji klinis (2017-2018)

1. BPPT 2. ITB 3. IPB 4. BP2GAKI 5. Industri Pangan 6. Industri Kesehatan 1. BPPT 2. BPOM 3. IPB 4. Industri Pangan 5. Industri Kesehatan

Teknologi yang sesuai dengan SNI mutu dan keamanan pangan

SNI mutu dan keamanan pangan dan proses

Kesesuaian terhadap SNI mutu dan keamanan pangan dan proses

Kesesuaian terhadap SNI mutu, jaminan keamanan pangan, jaminan kualitas produksi dan kerberlanjutan produksi

1. BPOM

2. Teknologi Formulasi

3.

Pelaksana Difusi

1. 2. 3. 4. 5.

Teknologihidrolisa Isolasi Teknologi fermentasi, Teknologi pemurnian, Teknologi formulasi


1. 2. 3. 4.

BPPT IPB BPOM Industri Pangan Fungsional 5. LIPI 1. BPPT 2. BiologiQ Inc. 3. PT. IndoFarma

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BSN UI UGM ITB UB Unair BPPT LIPI

60

B. VAKSIN 1.

Seed vaksin Malaria

Teknologi produksi seed vaksin malaria

2.

Seed vaksin HIV

Teknologi produksi seed vaksin HIV

3.

Seed vaksin Dengue

Teknologi produksi seed vaksin Dengue

5.

Antibodi monoklonal untuk rapid tes dengue

6.

Sseed vaccine hepatitis B

6. SNI

Uji klinis pada model hewan vaksin malaria (2017) Prototip (1) seed vaksin HIV yang terkarakterisasi & fungsional pada skal lab. (2017) Uji klinis terbatas vaksin monovalent (DEN3) dan vaksin DNA (2016)

Uji klinis terbatas vaksin malaria (2018)

Teknologi produksi antibodi monoklonal untuk rapid tes dengue

Uji fungsionalitas diagnostika dengue berbasis NS1 (2015)

Difusi diagnostika dengue berbasis NS1 dalam bentuk rapid test dan ELISA (2016)

Teknologi produksi seed vaccine hepatitis B

Prototipe seed vaksin Hep B hasil produksi skala laboratorium melalui rekayasa genetika (2017)

Uji klinik terbatas diagnostika dengue berbasis NS1 dalam bentuk rapid test dan ELISA (2016) Prototipe seed vaksin Hep B hasil produksi rekayasa genetika lolos uji pre-klinik (2018)

Teknologi dan SNI untuk jaminan keamanan penelitian, penggunaan, paska penelitian dengan mempertimbangkan Bio Safety Level (BSL)

Kesesuaian terhadap SNI keamanan penelitian dan paska penelitian

Kesesuaian terhadap SNI keamanan penggunaan, paska penggunaan, metode penelusuran

Kesesuaian terhadap SNI keamanan produksi, jaminan keamanan penggunaan


Prototip (2) seed vaksin HIV yang telah dilakukan uji praklinik pada hewan uji (rat, ferret, monkey) (2019) Target ditentukan Konsorsium

Uji klinis lengkap vaksin malaria (2019)

PTFM-BPPT

1. PTFM-BPPT 2. Balitbangkes

Target ditentukan Konsorsium

Rekomendasi teknologi produski seed vaksin Hep B untuk BUMN Farmasi/ Biofarma (2019)

1. Balitbeng Kesehatan 2. BPPT 3. UI 4. UGM 5. LBM Eijkman 6. UNAIR PTFM-BPPT

1. Balitbang Kesehatan 2. UI 3. UGM 4. ITB 5. Universitas Brawijaya 6. Universitas Airlangga 7. PT Biofarma 8. BPPT 9. LIPI 10.LBM Eijkman 1. Balitbang Kesehatan 2. BSN 3. UI 4. UGM 5. ITB 6. UB 7. Unair 8. PT Biofarma 9. BPPT 10. LIPI 11. Eijkman

61

C. ALAT KESEHATAN DAN KIT DIAGNOSTIK 1.

2. 3.

Prototipe TDS dan TPS brakiterapi HDR Ir-192 Kit 177 Lu-DOTA -trastuzumab Kit Au-PAMAMdendrimer

Metode pengobatan kanker servik adalah dengan teknik brakiterapi

Prototipe alpha TDS dan TPS (uji dummy)

Prototipe beta TDS dan TPS (uji dg sumber)

Prototipe TDS dan TPS HDR Ir-192 tersertifikasi

BATAN

Produk radioisotop untuk diagnostik dan terapi kanker serta ginjal Produk radioisotop untuk diagnostik dan terapi kanker serta ginjal

Ijin komite etik data uji klinis Data uji preklinis Dokumentasi untuk uji klinis Alpha prototipe Siklotron 13 MeV Data riset uji klinik terhadap pasien kanker

Data uji klinis lanjutan, Sertifikasi Data uji klinis Sertifikasi

Diseminasi produk

BATAN

Diseminasi produk

BATAN

Beta prototipe Siklotron 13 MeV Data riset uji klinis lanjutan dan Naskah Rancangan (sertifikat)

Operasi dan Uji komisioning

BATAN

Diseminasi dan Kemitraan

1. BATAN 2. PT Kimia Farma

Difusi dan alih teknologi produksi USG 64 channel, single probe convex, 3.5.MHZ (2019) Difusi dan alih teknologi hemodialiser (2019)

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

4. Prototipe Siklotron 13 MeV 5. Kit 99mTc glukosa-6-fosfat dan 99mTc glutation 6. USG

Pembuatan Cyclotron untuk produksi radioisotop Prototipe kit diagnostik invivo 99m Tc Glutation untuk deteksi kanker Prototiping USG 64 channel, single probe convex, 3.5.MHZ

Prototip USG 64 channel, single probe convex, 3.5.MHZ (2017)

Pengujian dan validasi fungsi pada beberapa RS (2018)

7.

Hemodialiser

Prototiping Hemodialiser (elektromekanik, bahan disposable, teknologi dialyser dan water treatment)

Uji fungsi dan uji validasi (2017)

8.

Glucose meter

Prototyping Non invasive glucose meter

Uji Cyclic Voltammetry Biosensor Glukosaimobilisasi enzim tanpa membran PVA (2017) Uji performa, akurasi dan kehandalan system (2014)

- Uji performa dialyzer. - Uji keamanan unit instalasi penurnian air (2018) Uji fungsional, akurasi dan kehandalan non invasive glucose meter (2018) Pengujian dan validasi fungsi pada beberapa RS (2015)

9. Vital sign monitor

Prototype dengan 3 parameter : NIBP, SpO2, Temperature

10. SNI

Teknologi dan SNI serta kesesuaiannya

Kesesuaian terhadap SNI produk


Kesesuaian terhadap SNI penggunaan produk dan jaminan keselamatan pengguna

Difusi dan alih teknologi noninvasive glucosemeter (2019) Difusi dan alih teknologi vital sign monitor 3 parameter (NIBP,SpO2,Temperatur) (2016) Kesesuaian terhadap SNI penggunaan produk dan jaminan keselamatan pengguna dan keberlanjutan produksi

BPPT UGM ITB PT Tesena Inovindo BPPT BATAN PT Renalmed Tiara Utama SGU BPPT IPB

1. BPPT 2. PT. Sugih Instrumendo ABADI, 3. ITT Telkom 1. BSN 2. BPPT 3. BATAN 4. PT. Renalmed Tiara Utama 5. SGU 6. Kemenkes

62

D. BIOFARMASI DAN BIOSIMILAR 1.

Produk Biofarmasi : stem cell dan biosimilar

1. Pengembangan Sel Punca dewasa untuk terapi penyakit kulit dan degenerative

Sel punca alogenik dengan efek parakrin yang terkarakterisasi untuk terapi kulit dan diabetes (2015) Prototipe human albumin lolos uji produksi dan preklinik pada skala laboratorium (2015)

Sel punca untuk terapi kulit dan dabetes yang telah diuji secara klinis (2018)

Difusi terapi sel punca untuk penyakit kulit dan diabetes (2019

PTFM-BPPT

Human albumin lolos uji produksi skala pilot dan uji klinik untuk beberapa tujuan terapi (2017)

Rekomendasi teknologi produksi albumin untuk pihak swasta nasional atau BUMN Farmasi (2018)

1. LIPI 2. UGM 3. BPPT 4. BUMN 5. PT.Indofarma, ITB

3. Teknologi produksi human insulin rekombinan

Prototipe human insulin lolos uji preklinik pada hewan uji (2016)

Prototipe human insulin lolos uji klinik (2018)

SNI metode uji dan penilaian kesesuaian produk

SNI metode uji dan keamanan produk

SNI metode uji dan keamanan produk dan jaminan mutu

Rekomendasi teknologi produksi human insulin untuk BUMN Farmasi/swasta nasional (2019). SNI metode uji dan keamanan produk dan jaminan mutu

2. Teknologi produksi ekstraksi human albumin dari plasma darah

2.

SNI

1. LIPI 2. UGM

E. OBAT DAN OBAT HERBAL 1.

2.

Kandidat Obat

Ekstrak terstandar (untuk mendukung program Nasional Saintifikasi JamuKemenkes)

1. Teknologi Kandidat Obat Anti Retrovirus

Koleksi senyawa pemandu (lead compound) dengan aktivitas anti-retrovirus (2015)

2. Kandidat Obat Anti-Malaria

Koleksi senyawa pemandu (lead compound) dengan aktivitas anti-malaria (2015) - Pengujian in vitro (2013) - pengujian in vivo(2014)

1. Sambiloto dan brotowali untuk antidiabetes

Senyawa kandidat obat antiretrovirus hasil pengembangan in silico dan sintesis kimia dan telah diuji in vitro (2017) Senyawa kandidat obat antimalaria hasil pengembangan in silico dan sintesis kimia dan telah diuji in vitro (2017) Uji klinis terbatas (2015)

2. Kepel, tempuyung dan secang untuk anti antihiperurisemia

- Pengujian in vitro (2014) - pengujian in vivo(2015)

Uji klinis terbatas (2016)

3. Seledri, pegagan, kumis kucing untuk antihipertensi.

- Pengujian in vitro (2015) - pengujian in vivo(2016)


4. Jati belanda, kemuning, kelembak

- Pengujian in vitro



Kandidat obat anti-retrovirus yang telah diuji secara in vivo (2018)

PTFM-BPPT

Kandidat obat anti-malaria yang telah diuji secara in vivo (2018)

PTFM-BPPT

Formula ekstrak terstandar Sambiloto dan brotowali untuk antidiabetes (2016) Formula ekstrak terstandar kepel, tempuyung dan secang untuk anti antihiperurisemia (2017) Formula ekstrak terstandar seledri, pegagan kumis kucing untuk antihipertensi (2018) Formula ekstrak terstandar

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

PTFM-BPPT, RS, Indofarma, PT. Javaplant PTFM-BPPT, Rumah Sakit UGM PT Deltomed PTFM-BPPT Rumah Sakit PT. Indofarma UNAIR

1. PTFM-BPPT

63

untuk jamu antikolesterol

(2016) - pengujian in vivo(2017)

2.

Obat Herbal Terstandar (OHT)

Obat Herbal Terstandar (OHT): Anti kolesterol Fitoestrogen Antidiabetes, Imunostimulan, Hepatoprotektor Antiaging

- Prototipe formula OHT imunostimulan untuk penderita kanker (2015) - Prototip formula hepatoprotektor (2016) - Prototip formula antiaging (2017)

- Uji klinis terbatas formula OHT imunostimulan untuk penderita kanker (2016) - Uji klinis terbatas formula hepatoprotektor (2017) - Uji klinis terbatas formula antiaging (2018)

3.

Fitofarmaka

Fitofarmaka antidiabetes

Uji klinis formula antidiabetes di RS (2016)

Difusi fitofarmaka antidiabetes (2018)

SNI mutu dan metode uji serta penilaian kesesuaian terhadap inovasi

SNI mutu dan metode uji

SNI mutu dan penilaian kesesuaian serta keamanan penggunaannya

4. SNI

jati belanda, kemuning, kelembak untuk jamu antikolesterol (2019) - Difusi formula OHT antikolesterol, fitoestrogen (2014) - Difusi formula OHT antidiabetes (2015) - Difusi formula OHT imunostimulant kanker (2018) - Difusi formula OHT hepatoprotektor (2019) BPPT, RS, Industri

SNI mutu dan penilaian kesesuaian serta keamanan penggunaannya dan jaminan mutu produksi

2. Rumah Sakit 3. PT Indofarma 4. UGM 1. PTFM-BPPT 2. Industri

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

BPPT Rumah Sakit Industri IPB BPPT PT. Indo Farma Balitro

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

BPPT ITB UGM PT. Riasinia Abadi, PT. Indo Farma BPPT PT. Riasima Abadi Farma PT. Indo Farma 1. BPPT 2. PT. Riasinia Abadi 3. PT. Indo Farma

F. ANTIBIOTIK 1.

2.

Antibiotik betalaktam generasi lanjut

SNI

Teknologi Produksi Antibiotik Betalaktam Turunan Sefalosporin

Prototipe Cephalosporin C pada skala pilot (2016)

Prototipe 7-ACA melalui biokonversi dari senyawa Chepalosporin C (2018)

Rekomendasi teknologi produksi turunan senyawa 7ACA (2019)

Teknologi produksi enzim Cephalosporin asilase secara fermentasi

Teknologi produksi enzim (hulu dan hilir) (2015)

Uji aplikasi enzim (performance test) (2019)

Teknologi inovasi peningkatan mutu dan SNI

Kesesuaian mutu dan metode uji

Teknologi produksi hulu dan hilir enzim (lab & up scaling) (2018) SNI dan metode produksi serta jaminan mutu produksi


SNI dan metode produksi serta jaminan mutu produksi dalam skala besar

64

Tabel 8. Produk Unggulan dan Teknologi Prioritas pada Bidang Material Maju Produk Unggulan

Teknologi Prioritas Uji Alpha Kesesuaian mutu dan metode uji

Milestone Uji Beta SNI dan metode produksi serta jaminan mutu produksi

Pelaksana Difusi SNI dan metode produksi serta jaminan mutu produksi dalam skala besar

1.

Material katalis untuk gasifikasi batubara:

Ketersediaan teknologi inovasi peningkatan mutu dan SNI

2.

Tanah jarang

Pemisahan uranium dan tanah jarang


SNI dan metode produksi serta jaminan mutu produksi


1. Kementeran ESDM 2. BSN

3.

Bahan baku dan produk besi baja: paduan baja dan komposit baja





1. BSN 2. Kementerian ESDM 3. Kementerian Perindustrian

4.

Batere (energy storage): batere kendaraan missal berbasis listrik





1. BSN 2. Kementerian ESDM 3. Kemenprin

5.

Functional and nano materials untuk bahan pendukung industri:





1. BSN 2. LIPI 3. BPPT

6.

Laboratoriu m advanced NDE tersertifikasi

Metode Advanced NDE technology untuk uji material, diagnosis, dan optimasi industri proses

Peningkatan penguasaan iptek advanced NDE,

Persiapan dokumentasi sistem manajemen mutu advanced NDE,

BATAN

7.

Prototipe baterai koin lithium dengan elektrolit padat

Prototipe baterai koin lithium dengan elektrolit padat berbasis SDA lokal

Sintesis dan karakterisasi komponen baterai lithium padat berbasis SDA lokal dengan teknik nuklir

Pengujian struktur dan sifat komponen baterai lithium padat berbasis SDA lokal menggunakan fasilitas nuklir

Set-up sistem manajemen mutu advanced NDE, Perangkat Advace NDE Micro-focus Uji in situ baterai lithium menggunakan elektrolit padat berbasis SDA lokal dengan fasilitas nuklir

8.

Pilot Plan pemurnian monasit menjadi unsur LTJ dan Pengolahan RE(OH)3 menjadi La, Ce, Nd, Y

Pilot plan Slag II, rancangan monasit; rancangan proses oksida LTJ (La, Ce, Nd dan Y)

Detailed Engineering Design monasit; Detailed engineering design proses oksida La, Ce, Nd dan Y

Pilot plan monasit; Pilot plan pengolahan LTJ oksida (La, Ce, Nd dan Y)

BATAN

Pilot Plant LTJ dan pemanfaatan LTJ


1. BSN 2. Kementerian ESDM

BATAN

65

Prioritas utama penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek pada masingmasing bidang fokus tersebut di atas ditopang oleh ilmu dasar dan didukung oleh kajian sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek juga dimaksudkan untuk menjawab isu-isu yang bersifat lintas bidang (cross cutting issues) seperti Iptek kebumian dan perubahan iklim, teknologi hijau (green technology) dan teknologi maritim. Mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, dimana hampir semua provinsi mempunyai resiko kebencanaan yang berasal dari berbagai sumber ancaman (multi hazard) seperti gempa bumi, tsunami, aktivitas gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan (drought), maka penguasaan Iptek kebumian dan perubahan iklim ,menjadi sangat strategis untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, mengingat Indonesia merupakan negara maritim maka penguasaan Iptek kemaritiman baik untuk kepentingan ketahanan pangan, energi, transportasi, maupun pertahanan menjadi sangat strategis. Untuk itu diperlukan fasilitas riset kemaritiman terpadu sebagai Indonesian Marine Science & Technology Park (IMSTeP). Secara rinci prioritas Iptek tersebut diagendakan secara nasional dalam Agenda Riset Nasional (ARN) 2015-2019.


66

BAB IV KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK

5.1.

Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek

Penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka transformasi ekonomi nasional menuju innovation driven economy sesuai amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005-2025 mengarahkan agar dalam mentransformasikan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi. Oleh karena itu, pembangunan nasional Iptek diselenggarakan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional (SINas), sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai kapasitas inovasi nasional. Dalam kerangka SINas ini maka peneli tian, pengembangan dan penerapan Iptek diselenggarakan untuk mendorong proses di mana gagasan, temuan tentang produk/ proses yang dihasilkan dapat disampaikan kepada pasar/pengguna.

4.2. Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional Iptek

Kunci keberhasilan pembangunan nasional Iptek dalam kerangka penguatan SINas adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antar sektor dan lintas sektor; inter-temporal (antar waktu), nasional-daerah (inter-teritorial), daerah-daerah, dan


67

internasional. Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, diperlukan komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional maupun daerah

sebagai platform bersama. Dengan demikian, penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) merupakan komponen penting dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas.

4.3.

Strategi Implementasi dan Instrumen Kebijakan Pembangunan Nasional Iptek

Pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Iptek sebagaimana disebutkan pada bab 2.5 dilakukan melalui beberapa instrumen sesuai dengan strategi implementasi yang digunakan. A.

Untuk mencapai tujuan “meningkatnya produktivitas litbang Iptek”, dilakukan strategi sebagai berikut: 1.

Pengembangan dan penerapan sistem pendanaan beasiswa untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Iptek yang dikaitkan dengan master plan pengembangan SDM dan Iptek nasional.

2.

Pengembangan

dan

penerapan

sistem

pendanaan

riset

untuk

menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan produksi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 3.

Pengembangan dan penerapan sistem block grant dalam pembiayaan litbang untuk memberikan kemudahan administrasi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas litbang.

4.

Pengembangan dan penerapan sistem pengaturan tentang brain gain dan brain circulation dalam rangka mencegah dan atau meminimalisasi terjadinya brain drain sehingga dapat mendorong pencapaian human capital.

5.

Pengembangan dan penerapan sistem evaluasi kinerja lembaga Iptek untuk memberikan pedoman dan arah bagi setiap lembaga Iptek untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kompetensinya.


68

6.

Pengembangan dan penerapan sistem insentif untuk memotivasi lembaga Iptek yang berkinerja tinggi agar dapat bertransformasi menjadi pusat unggulan Iptek sesuai dengan kompetensinya.

7.

Transformasi Puspiptek menjadi Science and Techno Park (STP) sehingga dapat berperan secara efektif sebagai pusat penguasaan dan pengembangan Iptek nasional (center of excellence), pusat pelayanan pengembangan produk-produk nasional, pusat alih teknologi dan pusat informasi Iptek (advokasi teknologi, pelayanan teknologi, difusi, diseminasi, komersialisasi teknologi), pusat pengembangan kewirausahaan (enterpreneurship) dan inkubasi industri baru/UKMK berbasis teknologi (inkubator bisnis teknologi, klaster inovasi), dan pusat pendidikan dan pelatihan SDM industri.

8.

Pengembangan dan penerapan sistem pembayaran royalti secara berkeadilan dalam penerapan hasil litbang sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas hak moral dan ekonomi bagi inventor.

9.

Pengembangan dan penerapan sistem investasi Iptek dengan mengoptimalkan peran industri untuk mencapai peningkatan investasi menuju pendanaan litbang sebesar 1% GDP.

10.

Revitalisasi sarana dan prasarana Iptek untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan peningkatan penguasaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

11.

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen data dan informasi Iptek nasional dan peningkatan kinerja lembaga pengelola.

12.

Pengembangan dan penerapan sistem pengaturan resource sharing antar lembaga Iptek di pusat dan daerah untuk mendorong pencapaian penguasaan dan pemanfaatan Iptek sebagai platform bersama.

13.

Pengembangan dan penerapan sistem pengaturan mobilitas SDM antar lembaga Iptek pusat dan daerah untuk mendorong pencapaian penguasaan dan pemanfaatan Iptek sebagai platform bersama.


69

14.

Pengembangan dan penerapan sistem pengaturan mobilitas SDM antara lembaga Iptek nasional dan internasional untuk mendorong kapasitas Iptek nasional.

15.

Pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan kerjasama internasional untuk mendorong peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Iptek secara nasional.

16.

Penerapan sistem insentif bagi industri yang melakukan kegiatan litbang secara tegas sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku untuk memotivasi dunia industri melakukan penelitian dan pengembangan teknologi.

17.

Pengembangan infrastruktur mutu untuk fasilitasi komersialisasi hasil invensi.

B.

Untuk mencapai tujuan “meningkatnya penerapan Iptek untuk mendukung inovasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan sumber daya yang berbasis kearifan lokal”, dilakukan strategi sebagai berikut:

1.

Pengembangan dan penerapan sistem pengujian alpha (alpha test) dan pengujian beta (beta test) terhadap teknologi hasil litbang untuk mendorong proses hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil litbang.

2.

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen taknologi untuk menjaga keberlangsungan proses litbang sampai dengan pemanfaatan hasilhasilnya.

3.

Penguatan sistem transfer teknologi untuk menjamin pengembangan dan penerapan model dan mekanisme transfer teknologi yang tepat dalam

rangka

mendukung

pemanfaatan

hasil

litbang

Iptek

di

masyarakat/industri.

4.

Pengembangan dan penerapan sistem audit teknologi untuk keperluan performance improvement, compliance, prevention, positioning, planning, dan investigasi terhadap penerapan teknologi.


70

5.

Pengembangan dan penerapan sistem asuransi teknologi untuk menjamin resiko yang ditimbulkan dalam penerapan teknologi hasil litbang.

6.

Pengembangan dan penerapan sistem pendanaan beresiko untuk mendorong penerapan teknologi hasil litbang.

7.

Pengembangan dan penguatan mekanisme intermediasi inovasi untuk mendorong penerapan hasil litbang dalam proses produksi.

8.

Pengembangan dan penerapan sistem insentif untuk pembentukan IKM/UKM berbasis hasil litbang.

9.

Pengembangan dan penerapan sistem permodalan ventura (venture capital) bagi pembentukan IKM/UKM berbasis hasil litbang.

10.

Penerapan sistem pre commercial government procurement untuk produk hasil litbang.

11.

Pengembangan dan penguatan infrastruktur mutu untuk meningkatkan nilai tambah produk dan/atau proses produksi.


71

DRAFT (4) KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN

Recommend Documents