Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1

Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1 Benyamin Lakitan

Sejatinya, peran pokok Sistem Inovasi Nasional (SIN) adalah menjaga kelancaran aliran teknologi dan aliran informasi kebutuhan yang bersifat dua arah antara pengembang dan pengguna teknologi. Dalam skenario ini, peran pihak bisnis/industri memegang peranan setara dengan pihak pengembang teknologi dalam menentukan kinerja SIN. Ironisnya, perlunya kesetaraan peran ini dalam SIN belum dikenali dengan baik. Sampai saat ini, kalangan akademisi dan periset masih mencoba berperan dominan dalam penumbuhkembangan SIN. Persoalan pokoknya adalah SIN masih dianggap sebagai wilayah tanggung jawab pihak pengembang teknologi, padahal berdasarkan ‘nature’-nya, SIN lebih merupakan persoalan bisnis daripada persoalan teknologi. Lebih merupakan technologically-related economical problems dari pada economically-related technological problems. Menyejahterakan rakyat bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari akademisi, periset, dan pebisnis. Ia menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa. Oleh sebab itu, jika SIN telah diniatkan untuk mendukung tujuan mulia ini, maka berbagai komponen bangsa yang lainnya selayaknya juga memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas dan lingkup tanggung jawabnya masing-masing, termasuk peran kelembagaan pendidikan.

Jika pasokan sumberdaya manusia yang cerdas dan sensitif terhadap persoalan nyata dapat dipenuhi oleh kelembagaan pendidikan untuk mengawaki kelembagaan riset, termasuk sebagai periset di perguruan tinggi sendiri, maka akselerasi upaya mencapai kemandirian teknologi nasional dapat lebih dipacu. SIN yang didambakan akan lebih cepat terwujud. Kontribusi teknologi terhadap pembangunan berbagai sektor pembangunan akan dapat ditingkatkan menjadi lebih signifikan.

1

Makalah disajikan pada Lokakarya Nasional Standarisasi, Jakarta, 7-8 Oktober 2009

Benyamin Lakitan: SIN dan SNI

Untuk menguasai dan mengembangkan teknologi tentu membutuhkan sumberdaya manusia dengan kapasitas akademik yang baik. Mesin produksi untuk mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas adalah kelembagaan pendidikan yang juga berkualitas, mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Akan menjadi persoalan serius jika niat untuk mengembangkan SIN yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan bangsa tidak dibarengi dengan upaya yang sebanding dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

1

Dari sisi proses produksi serta produk barang dan jasa yang dihasilkan industri, SIN juga perlu mendapat dukungan sistem standarisasi yang mantab. Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan, sehingga konsumen domestik terlindungi dan pasar global lebih mudah dirambah. SNI wajib menjadi bagian dari skenario besar pengembangan SIN Indonesia. Berdasarkan telaah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa komponen kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan SIN Indonesia yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Strategi untuk pengembangan SIN adalah: a. b. c.

d.

Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara; Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antar-aktor utama SIN, serta mendekatkan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya, termasuk mengintegrasikan SNI sebagai bagian penting dari SIN.

Keempat strategi ini jelas terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh strategi harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SIN hanya dapat dicapai jika semua strategi ini dapat dieksekusi dengan baik.

Strategi ini mempunyai rentang cakupan yang lebar, dimulai dari upaya sinkronisasi program penyiapan sumberdaya manusia yang relevan dan kompeten antara kelembagaan pengelola pendidikan dengan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi. Pendidikan selain untuk meningkatkan kecerdasan akademik harus pula ditambah dengan upaya meningkatkan sensitivitas terhadap permasalahan nyata yang dihadapi bangsa. Pendidikan perlu diupayakan tidak hanya peningkatan mutunya tetapi juga dibarengi dengan upaya peningkatan relevansinya terhadap kebutuhan nyata. Tidak semua individu warga negara perlu disiapkan menjadi pengembang teknologi yang handal dengan derajat penalaran akademik yang tinggi dan juga sensitif terhadap dinamika persoalan dan kebutuhan masyarakat, karena dalam implementasi SIN juga sangat dibutuhkan pengguna teknologi yang terampil. Pengguna teknologi yang dimaksud dalam konteks ini adalah tenaga teknis yang berperan mengaplikasikan teknologi dalam proses produksi barang atau jasa. Idealnya, populasi pengguna teknologi yang terampil jauh lebih


Sinkronisasi Pengembangan - Pengguna

2

banyak dibandingkan dengan populasi pengembang teknologi. Rasio yang pas antara pengembang-pengguna teknologi tentu tergantung pada jenis teknologi yang diimplementasikan. Persentase jumlah peneliti terhadap total populasi suatu negara sering dipakai sebagai indikator kemajuan SIN dari negara yang bersangkutan. Walaupun angka ini mungkin mengindikasikan kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan teknologi, tetapi sesungguhnya basis argumennya sangat dangkal, malah dapat menyesatkan. Hal ini bisa dicermati dari beberapa perspektif: [1] teknologi yang berdampak signifikan dan mampu mengubah ‘wajah’ dunia dalam berbagai bidang bukan merupakan hasil kerja kolektif seluruh populasi peneliti suatu negara, tetapi merupakan hasil kerja kelompok ‘kecil’ peneliti pada satu laboratorium atau kolaborasi peneliti antarlaboratorium; [2] jumlah peneliti yang banyak tidak otomatis berarti akan banyak teknologi bermanfaat yang dihasilkan, karena selain tergantung pada produktivitas peneliti, juga ditentukan oleh relevansi substansi yang diteliti; dan [3] sebagian besar peneliti bekerja di perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah yang mayoritas pada saat ini lebih fokus pada riset akademik yang tak terkait langsung dengan persoalan nyata, akibatnya hasil riset yang diperoleh masih sulit untuk diadopsi oleh industri. Argumentasi di atas mencoba mengingatkan bahwa aspek yang paling penting untuk mendapat perhatian dalam proses penyiapan sumberdaya manusia yang diproyeksikan untuk menjadi pelaku utama pengembangan teknologi bukan terletak pada aspek kuantitasnya, tetapi lebih pada aspek kualitasnya. Kualitas dimaksud mencakup basis mutu akademik dan relevansi keahliannya terhadap kebutuhan nyata.

Kesiapan sumberdaya manusia wajib dibarengi dengan langkah reorientasi pengembangan teknologi dari supply-push ke demand-driven. Jika selama ini aktor penentu arah SIN diperankan secara ‘terlalu’ dominan oleh para pengembang teknologi, sehingga pendekatan yang diterapkan adalah supply-push, yakni melakukan pengembangan teknologi dahulu, baru kemudian ‘ditawarkan’ kepada industri untuk menggunakannya. Pendekatan ini ternyata tidak efektif untuk meningkatkan intensitas interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi. Aliran teknologi banyak yang tersumbat. Penyebab utamanya adalah ketidakpaduan antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan industri. Kalaupun jenis teknologinya sudah sesuai tetapi sering tidak kompetitif secara ekonomi untuk diaplikasikan.


Implikasi operasionalnya adalah Indonesia tidak perlu terlalu berambisi untuk meningkatkan angka persentase jumlah peneliti per sejuta penduduk (atau indikator lain yang serupa), tetapi lebih perlu menyiapkan tenaga-tenaga pengembang teknologi yang punya basis kapasitas akademik yang hebat dan juga sensitif terhadap dinamika permasalahan dan kebutuhan bangsa. Untuk konteks ini, kuantitas menjadi tidak penting. Indonesia tidak perlu ‘kelihatan’ baik secara statistik, yang perlu adalah Indonesia mampu dan produktif dalam menghasilkan solusi teknologi bagi permasalah bangsa.

3

Strategi untuk memperlancar aliran teknologi dalam SIN dan untuk meningkatkan intensitas kolaborasi antara pengembang dan pengguna teknologi adalah melakukan reorientasi, yakni jika sebelumnya pihak pengembang teknologi menjadi penentu arah dan prioritas pilihan teknologi, maka peran ini di masa yang akan datang perlu dipercayakan kepada pihak pengguna teknologi. Pendekatan yang dipilih tentunya juga berubah arah, dari supply-push menjadi demand-driven. Pada tahap awal, proses reorientasi ini tentu belum akan berjalan mulus. Akan ada resistensi (penolakan) dari pihak pengembang teknologi dan akan ada keengganan di pihak pengguna teknologi. Pergeseran mindset selalu membutuhkan waktu relatif panjang, karenanya proses ini akan berlangsung secara bertahap (gradual). Ekspektasi pada tahap awal adalah mulai tumbuhnya kesepakatan bahwa pengembangan teknologi perlu berubah arah, menjadi lebih fokus untuk menjawab permasalah nyata atau memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat pengguna. Resistensi internal sangat mungkin untuk muncul di kalangan akademisi dan periset dalam proses pergeseran prioritas riset dari curiousity-driven research menjadi goaloriented research, dari riset yang dilakukan untuk pemuasan rasa keingintahuan akademik menjadi riset untuk menjawab permasalah nyata yang dihadapi masyarakat dan negara.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi menawarkan secara terbuka dan kompetitif empat program insentif kepada komunitas akademik di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga riset pemerintah, yakni program riset dasar, riset terapan, difusi iptek, dan penguatan kapasitas iptek sistem produksi. Dua program yang pertama merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dua program terakhir merupakan upaya mentransfer dan aplikasi teknologi yang dihasilkan oleh pihak pengguna teknologi. Pada tahun 2008, proposal untuk riset pengembangan iptek mencapai 89,84 persen, sedangkan proposal untuk difusi dan aplikasi iptek hanya 10,16 persen. Dengan upaya yang lebih intensif untuk menumbuhkan minat komunitas akademisi dan peneliti untuk berperan dalam kegiatan difusi dan aplikasi iptek, pada tahun 2009 proposal untuk kegiatan ini meningkat menjadi 24,95 persen. Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka memicu dan memacu pergeseran preferensi atau prioritas riset ini adalah: [1] meluruskan pemahaman tentang status ilmiah goal-oriented research dan [2] memberikan insentif yang lebih baik bagi pelaksanaan riset untuk solusi permasalahan nyata ini.


Pengalaman Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) melalui Program Insentifnya menjadi bukti empiris tentang sulitnya menggeser kegiatan para akademisi dan periset keluar dari zona nyamannya (comfortable zone). Akademisi dan periset Indonesia masih sangat nyaman di wilayah riset akademik (dasar dan terapan), sedangkan kegiatan yang lebih hilir (difusi teknologi dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi) untuk mendorong agar hasil risetnya diadopsi oleh pengguna masih sangat kurang diminati.

4

Kekeliruan pemahaman tentang ‘riset pesanan’ disebabkan bukan oleh makna hakiki dari goal-oriented research tersebut, tetapi lebih disebabkan karena riset ini telah diselewengkan pemaknaannya oleh kepentingan-kepentingan lain yang bersifat nonscientific. Sejatinya, goal-oriented research harus dimaknai sebagai riset akademik yang tidak hanya potensial untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sekaligus dapat secara nyata menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Merupakan langkah yang tepat jika Pemerintah lebih mengarahkan bantuan pembiayaan risetnya pada kelompok goal-oriented research, terlebih lagi pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi, dimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus berpotensi menggerakkan perekonomian domestik. Sudah saatnya, pembiayaan kegiatan riset diposisikan tidak hanya untuk mendukung upaya pencerdasan bangsa, tetapi juga sekaligus sebagai investasi untuk menumbuhkan kemandirian bangsa dalam menyediakan solusi teknologi bagi masalah-masalah mendasar yang menyakut hajat hidup asasi masyarakat. Sangat ironis jika untuk memenuhi kebutuhan solusi teknologi untuk masalah-masalah sederhana (misalnya di sektor pertanian), Indonesia masih tergantung pada pasokan teknologi asing. Apalagi jika untuk mengimpor teknologi asing tersebut (yang sebetulnya dalam tataran teknologi tergolong sederhana), negara harus mengeluarkan devisa yang signifikan karena kuatitas kebutuhannya yang masif.

Transformasi Pedagang menjadi Produsen

Rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik perlu diintensifkan. Ketersediaan teknologi domestik yang secara teknis sesuai kebutuhan dan secara ekonomi menguntungkan dengan sendirinya juga merupakan bentuk rangsangan yang dibutuhkan industri produsen barang dan jasa. Akan tetapi (terutama pada fase awal), tetap perlu insentif tambahan bagi bisnis perdagangan untuk bertransformasi menjadi industri produsen barang/jasa. Penguatan industri dalam negeri merupakan salah satu pilar utama pendukung SIN. Oleh sebab itu, investasi dan akses permodalan untuk pengembangan dan/atau penumbuhan industri baru berbasis teknologi nasional perlu dirangsang dan difasilitasi.


SIN belum akan berfungsi optimal jika kegiatan bisnis yang dominan di Indonesia masih berupa perdagangan; walaupun kegiatan riset dan pengembangan teknologi sudah diarahkan sesuai dengan kebutuhan nasional, berbasis sumberdaya dalam negeri, dan berorientasi pasar domestik. Bisnis Indonesia perlu pula mengalami transformasi, dari dominan perdagangan menjadi dominan industri produsen barang dan jasa. Kelompok industri ini yang paling berpotensi untuk mengadopsi teknologi domestik yang telah dikembangkan.

5

Aksesibilitas untuk tiga kunci sukses industri produsen perlu dijamin, yakni: [1] akses untuk mendapatkan bahan baku yang cukup, sesuai spesifikasi teknis, harga yang pantas (dan relatif stabil), serta tersedia sesuai siklus produksi; [2] akses untuk mendapatkan modal, sumberdaya manusia, dan teknologi yang sesuai secara teknis serta kompetitif secara ekonomi; dan [3] akses pasar yang terjamin. Pasar domestik Indonesia yang besar harusnya menjadi ‘penyerap’ bagi semua produk barang dan jasa yang dihasilkan industri dalam negeri.

Vitalisasi Lembaga Intermediasi. Percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi untuk pihak pengembang memerlukan peran aktif dari lembaga intermediasi. Pada saat ini, hampir semua lembaga intermediasi terbentuk atas inisiatif Pemerintah dan sebagian juga diawaki oleh aparatur pemerintah. Belum adanya lembaga intermediasi yang diinisiasi oleh pihak bisnis maupun masyarakat dapat menjadi indikasi bahwa kegiatan ini masih dianggap belum menarik, atau masih diyakini belum akan membuahkan hasil. Persepsi ini sesungguhnya dapat dipahami, karena berbagai kondisi yang terjadi saat ini masih belum ‘favorable’ untuk berfungsinya kelembagaan intermediasi.

Kondisi lainnya yang masih kurang kondusif bagi lembaga intermediasi adalah: [1] sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual masih belum membudaya di kalangan pengembang teknologi di Indonesia, sehingga berpotensi menjadi masalah jika dikomersialisasikan; [2] preferensi komunitas bisnis Indonesia masih cenderung sebagai pedagang daripada sebagai produsen; kalaupun masuk ke wilayah industri produsen barang/jasa, maka lebih cenderung memilih memproduksi barang di bawah lisensi asing; dan [3] pelaku industri dalam negeri belum percaya atas kehandalan teknologi domestik hasil karya anak bangsa, sehingga lebih cenderung membeli teknologi asing. Lembaga intermediasi perlu diawaki oleh personel yang memahami tentang teknologi dan sekaligus punya kemampuan persuatif yang tinggi dan terampil dalam menjual. Opsinya ada dua: [1] merekrut peneliti/akademisi, kemudian diasah ketrampilan pemasarannya; atau [2] merekrut tenaga pemasaran, kemudian diperkaya wawasan teknologinya. Opsi kedua kelihatannya lebih layak, karena merubah karakter manusia (terkait marketing skills) lebih membutuhkan waktu dibandingkan dengan menambah pengetahuan (tentang teknologi terkait).


Lembaga intermediasi berperan sebagai penghubung antara lembaga pengembang teknologi dengan pengguna teknologi. Akan tetapi, kelembagaan intermediasi ini belum mungkin berfungsi secara efektif, jika prasyarat dasarnya belum terpenuhi, yakni kepaduan antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan industri yang merefleksikan preferensi dan daya beli konsumen.

6

Regulasi dan Fasilitasi Pemerintahan. Selama proses transisi pergeseran orientasi arah dan prioritas riset, peran pemerintahan sangat dibutuhkan, yakni dalam bentuk: [1] regulasi yang mendukung dan [2] fasilitasi percepatan laju proses reorientasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya ‘gesekan’ yang tidak perlu antar-pihak terkait. Peran regulasi pemerintah ditujukan untuk mengawal agar implementasi SIN konsisten mengarah pada upaya: [1] menyediakan solusi teknologi bagi permasalahan nyata yang dihadapi rakyat; [2] menyeimbangkan posisi psikologis dan peran aktif antara pihak pengembang teknologi dengan pihak pengguna teknologi sehingga interaksi antara keduanya terjadi dalam kerangka kemitraan yang setara harkatnya, proporsional kontribusinya, dan saling ‘complementary’ ruang kiprahnya; dan [3] memberdayakan sumberdaya manusia Indonesia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing agar dapat secara langsung berperan aktif dalam implementasi SIN. Berkaitan dengan upaya membangun SIN secara utuh, regulasi dan fasilitasi pemerintah antara lain dalam menyiapkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan untuk pengembangan teknologi dan kebutuhan tenaga terampil untuk aplikasi teknologi, melalui program pendidikan yang berkesesuaian, terutama pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah kejuruan.

Bentuk fasilitasi dari pemerintah yang lain adalah dukungan untuk kolaborasi riset dengan pembiayaan bersama (sharing funding) oleh pemerintah dan pihak industri. Porsi pemerintah disalurkan melalui lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi. Kegiatan riset kolaborasi dalam format ini sudah mulai dilaksanakan, tetapi belum optimal menunjukkan kemanfaatan hasilnya. Hal ini terutama karena substansi riset masih dominan ditentukan oleh pihak pengembang teknologi, bukan atas usulan pihak industri. Dalam beberapa kasus, pihak industri hanya diposisikan untuk memenuhi kelengkapan administratif agar dana pemerintah bisa dialirkan ke lembaga riset atau perguruan tinggi. Bentuk riset kolaborasi yang lain tidak dalam bentuk pembiayaan bersama, tetapi dalam bentuk riset yang diawaki oleh personel dari pihak pengembang dan pengguna teknologi serta memanfaatkan fasilitas dan sarana riset yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Akan tetapi yang selalu perlu diperhatikan adalah apapun bentuk atau format riset kolaborasi tersebut, ia akan memberikan kemanfaatan pada publik jika substansi masalah yang diteliti memang merupakan masalah aktual yang dihadapi masyarakat, bukan masalah hipotetik yang diilhami oleh berbagai referensi asing.


Meningkatkan partisipasi tapi mengabaikan relevansi dan mutu sama saja dengan menyiapkan ‘jebakan’, karena hasilnya adalah makin banyak warga negara yang secara ‘formal’ terpelajar tetapi sejatinya tidak mempunyai pengetahuan dan/atau ketrampilan yang berkesesuaian, sehingga peluangnya untuk berkiprah di dunia kerja relatif kecil karena pengetahuan dan ketrampilannya tidak relevan dengan kebutuhan.

7

Regulasi pemerintah lainnya dapat berupa insentif bagi kedua belah pihak untuk berkolaborasi, misalnya dukungan pembiayaan dari pihak industri untuk kegiatan riset dapat dianggap sebagai bagian dari pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya (tax deductible). Upaya kearah ini sesungguhnya sudah dilakukan pemerintah, yakni dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Dalam PP 35/2007 ini dinyatakan bahwa badan usaha yang mengalokasikan pendapatannya untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif [Pasal 6 ayat (1)], dimana insentif tersebut dapat berbentuk insentif perpajakkan, insentif kepabeanan dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan [Pasal 6 ayat (2)]. Bentuk regulasi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkan SNI bagi seluruh produk barang/jasa di Indonesia sebagai bentuk upaya harmonisasi hubungan antara seluruh stakeholders. SNI telah memenuhi WTO Code of Good Practices, yakni dirumuskan berdasarkan asas keterbukaan (openess), transparansi (transparency), konsensus dan tidak memihak (consensus and impartiality), keefektifan dan relevan (effectiveness dan relevance), koheren (coherence), dan berdimensi pembangunan (development dimension). Dengan demikian, diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan domestik tetapi juga untuk kepentingan perdagangan global.


Rasa bangga dan percaya diri warga negara sebagai sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang diimbangi dengan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk berusaha, merupakan modal kuat dalam menuju Indonesia yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Jika lintasan (pathway) ini yang ditempuh, dan ditempuh dengan baik, maka tak akan ada lagi keraguan bahwa teknologi domestik akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional dan standarisasi akan menyempurnakan sosok SIN Indonesia di masa yang akan datang.

8

Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1

Recommend Documents