ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERDESAAN DRAFT PEDOMAN UMUM
Tim Penyusun: Kementerian Dalam Negeri Badan Pertanahan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MENCIPTAKAN KEMAKMURAN RAKYAT PERDESAAN
DRAFT PEDOMAN UMUM
Isi Pedoman Umum Bab 1 • Latar Belakang • Landasan Kebijakan • Tujuan & Sasaran Kebijakan Bab 2 • Pengaturan Inventarisasai Tanah Terlantar • Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar • Pengaturan Konsolidasi Tanah Terlantar • Pengaturan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Bab 3 • Skema Pengembangan Lahan Produksi • Skema Kemitraan PTT • Skema Penyediaan Dana Investasi PTT • Konsep Pengelolaan Program PTT Bab 4 • Mekanisme Pengelolaan Program PTT • Organisasi Pengelolaan Program PTT • Rencana Kegiatan Pengelolaan Program PTT • Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan
ARAH KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERDESAAN
Latar Belakang
Pemerataan kesejahteraan rakyat atau pengurangan kesenjangan antar wilayah memerlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat, yang diciptakan oleh adanya proses ’akumulasi kapital’ di masyarakat serta dihasilkan dari siklus investasi, produksi, pendapatan, konsumsi, tabungan, re-investasi secara membumbung (cyclonic). Akumulasi kapital menciptakan potensi peningkatan ’daya beli’ masyarakat (purchasing power) yang merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengembangan kegiatan produksi, melalui pemanfaatan sumberdaya, yang menghasilkan produk yang cepat dapat diperdagangkan (tradeable product) dan menciptakan ‘nilai tambah’ yang tinggi (value added). Pengembangan kegiatan produksi dan perdagangan harus diarahkan untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara terjamin (wealth). Pengembangan kegiatan produksi memerlukan ketersediaan lahan, baik melalui pendayagunaan tanah yang tergarap atau tanah yang terlantar.
Proses Pertumbuhan Ekonomi Y=C+I+G+NX MAKRO Penyediaan uang
- Tingkat inflasi - Tingkat harga - Nilai tukar - Suku bunga - Investasi
INVESTASI
PERMINTAAN BARANG & JASA
PRODUKSI PEKERJAAN PENDAPATAN
DAYA BELI
KONSUMSI TABUNGAN REINVESTASI
INPUT / SUPPLY Impor Resources
- Dana - Material - Tenaga - Manajemen - Teknologi - Kreasi - Inovasi
PAJAK
OUTPUT / DEMAND
ECONOMIC GROWTH
EksporDN Pasar
- GDP/capita - Economic structure - Employment distribution - Purchasing power - Wealth
Pasar LN/Ekspor Pasar LN
MIKRO Penyediaan Barang & Jasa
Proses Peningkatan Kemampuan Masyarakat (Menciptakan Kemakmuran Rakyat) Sumberdaya Negara
Administrasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Sistem Politik Negara - Mekanisme Politik (Pemerintahan)
Sistem Perekonomian Negara - Mekanisme Ekonomi (Pasar)
Sistem Sosial-Budaya Bangsa - Mekanisme Sosial (Keswadayaan)
Sumberdaya Politik Sumberdaya Ekonomi Sumberdaya Sosial
- Akses Penenuhan Hak Dasar Rakyat - Akses Penyediaan Regulasi, Pelayanan Publik & Pembangunan - Akses Ilmu Pengetahuan & Teknologi - Akses Kapital & Input Produksi - Akses Pendayagunaan Lahan/SDA - Akses Keadilan & Keamanan
UUD’45
Demokrasi Politik Demokrasi Ekonomi Kedaulatan Rakyat Hak & Kewjaiban Warga Negara
Kesejahteraan Rakyat
Kemampuan Masyarakat Kualitas SDM-Inovasi/Kreatifitas Interaksi Sosial – Gotong Royong Kemampuan Produksi -Produktifitas Pendapatan & Akumulasi Kapital Pemilikan Aset & Kemakmuran
Kontekstual Pendayagunaan Tanah Terlantar • Pendayagunaan Tanah Terlantar terkait dengan ‘proses pengembangan wilayah’ yang pada dasarnya indentik dengan proses transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik di dalam ruang (transformasi spasial). • Faktor pendukung ‘transformasi spasial’ adalah : penataan ruang, pengelolaan pertanahan, dan penyediaan sarana & sarana, yang merupakan ‘unsur pembentuk’ kawasan permukiman (perkotaan & perdesaan). • Pendayagunaan Tanah Terlantar di perdesaan sangat penting untuk menjawab permasalahan ‘pembangunan perdesaan’, yang terkait dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan lahan produksi, dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan. • Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat perdesaan diperlukan adanya ketersediaan lahan usaha, sebagai basis kegiatan ekonomi perdesaan, namun disisi lain terdapat banyak ‘tanah yang ditelantarkan’ oleh pemilik, pemegang, dan pengguna hak atas tanah (HAT), yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ‘tujuan’ pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Proses Pengembangan Wilayah TRANSFORMASI EKONOMI
- Tradisional - Informal - Rural
TRANSFORMASI SOSIAL
- Modern - Formal - Urban
TRANSFORMASI LINGKUNGAN FISIK
TRANSFORMASI SPASIAL
Penataan Ruang dan Pertanahan
PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN RAKYAT ANTAR WILAYAH KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH KELESTARIAN LH & PEMANFAATAN SDA
Penyediaan Sarana dan Prasarana
KESERASIAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN
Daya Dukung Lingkungan
Sumberdaya Manusia, Pengetahuan, &Teknologi
Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup
Sumberdaya Manajemen & Kelembagaan
Daya Tampung Kawasan
Isu Kebijakan Pembangunan Perdesaan Stagnasi ekonomi perdesaan, akibat kebijakan & regulasi ekonomi yang distortif & disintegratif
Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam/lahan sebagai basis ekonomi perdesaan
Kemiskinan, akibat stagnasi perekonomian, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan
Kesenjangan kehidupan sosial-ekonomi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, serta ketidaksetaraan hubungan ekonomi desa-kota
Rendahnya tingkat ketersediaan prasarana & sarana perdesaan, serta adanya pembedaan penerapan SPM
Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup & rendahnya kualitas kawasan permukiman perdesaan
Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan •
Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia, dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran: meningkatnya kemampuan masyarakat (keswadayaan, kreatifitas, dan produktifitas masyarakat).
•
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dilakukan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi/kapital, pemilikan aset tanah/lahan usaha, input produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi, dengan sasaran: terciptanya peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara terjamin, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam (productivity).
•
Pengembangan Kawasan Permukiman, dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan usaha, penyediaan perumahan berikut prasarana dan sarana lingkungan, dengan sasaran: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman yang fungsional dan teratur (urbanized).
Kebijakan Pengembangan Lahan (Land Development) PEMILIKAN TANAH INDIVIDU/ BADAN USAHA
Kebutuhan Komersial /Produksi
Kebutuhan Pengembangan Kawasan
PEMILIKAN TANAH PUBLIK
PEMANFAATAN RUANG
Kebutuhan Sosial
PEMANFAATAN TANAH (TUJUAN, LUAS, HAK ATAS TANAH)
PENGADAAN TANAH
. PENGEMBANGAN LAHAN PERKOTAAN -PERDESAAN
Kebutuhan Khusus Strategis
PRODUKTIVITAS TANAH (TINGKAT PEMANFAATAN -NILAI TANAH)
Isu Kebijakan Pemanfaatan Tanah Perdesaan UUD’45 Pasal 33
Ketidak adilan Terhadap Masyarakat Perdesaan Kemiskinan Masyarakat Perdesaan
SDA/Lahan
Tanah
Kesejahteraan Rakyat
Pendayagunaan Tanah Terlantar Perdesaan
Penertiban Tanah Terlantar Perdesaan
Pengertian Tanah Terlantar • Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang dikuasai subjek dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang: (i) tidak diusahakan, (ii) tidak dipergunakan, atau (iii) tidak dimanfaatkan, sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusaannya. • Tanah terlantar adalah tanah yang diindikasikan terlantar yang telah diindentifikasikan dan telah ditetapkan oleh Kepala BPN. • Penertiban tanah terlantar adalah proses identifikasi, penelitian, dan peringatan terhadap hak atas tanah dan atau dasar pengusaan atas tanah.
Tanah Terindikasi Terlantar • BPN telah menerbitkan sertifikat tanah (HM, HGU, HGB, HP, dan HPL) dan Pemda telah menerbitkan Ijin Lokasi atau Ijin Pemanfaatan Ruang. • Subjek hak wajib mengusahkan, menggunakan, dan memanfaatkan objek haknya. • Pada kenyataannya, ada subjek hak menelantarkan objek haknya -- > aset tidur --> tidak memberikan kesejahteraan rakyat -- > kerugian negara (nilai tambah ekonomi, penciptaan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan negara). • Tanah terlantar (2008) seluas 7,3 juta Ha: (i) tanah hak 3 juta Ha dan (ii) dasar penguasaan atas tanah 4,3 juta Ha. • Perlu penertiban, dengan cara: (i) pelepasan sebagian atau seluruh objek hak oleh subjek hak, dan (ii) pembatalan hak sesuai peraturan (UUPA, PP 38/1998, dan Keputusan Kepala BPN 24/2002).
Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar TUJUAN
SASARAN
Mengoptimalkan pemanfaatan tanah terlantar untuk meningkatkan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat perdesaan sebanyak 14 juta Rumah Tangga (RT). Mendukung penciptaan kemakmuran rakyat di perdesaaan. Mendukung pembangunan pertanian dan perdesaan, terutama di luar Jawa.
Terdayagunakannya tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan, sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusaannya, seluas 7,3 juta Ha, sebagai ‘tanah inti’ pengembangan lahan produksi di perdesaan. Terkonsolidasinya tanah (hasil konsolidasi tanah terlantar dan tanah tergarap sekitarnya), sebagai pengembangan lahan produksi yang diusahakan oleh masyarakat secara kolektif seluas 30 juta Ha.
Pengaturan Inventarisasi & Penertiban Tanah Terlantar
Tanah APL Terlantar >250 ha
Konsolidasi Tanah Terlantar dan Tanah Tergarap Sekitarnya
Tanah terlantar >250 ha
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pengaturan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar BANK Investasi Pengembangan Lahan Produksi
Konsolidasi Tanah Terlantar 1.000 Ha -> 500 RT Tanah Terlantar Hasil Penertiban > 250 Ha
Kerjasama Antara BUMD, Pemilik HAT, dan Unit Usaha Ekonomi Desa/BUMDes
Tanah Tergarap
Disekitarnya > 750 Ha
Investarisasi & Penertiban Tanah Terlantar Pelepasan sebagian atau seluruh objek hak atas tanah oleh subjek hak
Pembatalan hak atas tanah dan atau penguasaan atas tanah
Skema Pengembangan Lahan Produksi Pengembangan Lahan Produksi Hasil Konsolidasi Tanah Terlantar
Pengembangan Lahan Produksi Lahan Hasil Penertiban Tanah Terlantar sebagai “Tanah Inti”
BUMD
Pemilik HAT
Tanah Tergarap Sekitarnya
UED BUMDes
Skema Kemitraan Bisnis dan Pengerahan Dana Investasi Kemitraan • Pemerintah • Perbankan • Pemilik HAT • Masyarakat
BANK sebagai Penyedia Dana Investasi Beragun Tanah
BUMD Sebagai ‘Developer’ Lahan Siap Produksi
UED (BUMDes) sebagai Pengelola Kegiatan Produksi
Konsep Pengelolaan Program Pendayagunaan Tanah Terlantar Pemerintah Pusat
Inventarisasi & Penertiban Tanah Terlantar
Plus Tanah Tergarap Disekitarnya
Pemerintah Provinsi
Pendayagunaan Tanah Terlantar
PEMERINTAH KABUPATEN (BUMD)
HASIL PENERTIBAN TANAH TERLANTAR PEMILIK TANAH HASIL KONSOLIDASI TT - 30 juta ha - 14 juta RT
Konsolidasi Tanah Terlantar
Pengembangan Lahan Produksi
- 500 RT/paket - Rp. 50 milyar/paket
AGUNAN UNIT USAHA EKONOMI DESA
- 28.000 paket - Total Investasi Rp. 1.400 T
BANK
Mekanisme Pengelolaan Program Pendayagunaan Tanah Terlantar (PTT) Inventarisasi Tanah Terlantar
Penertiban Tanah Terlantar
Konsolidasi Tanah Terlantar
Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pengerahan Dana Investasi
Pengembangan Lahan Produksi
Skema Pengelolaan Program PTT UNIT PENGELOLA PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (BUMD)
BANK INVESTASI TENAGA PENDAMPING (BDS) PENGEMBANGAN LAHAN PRODUKSI
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KEMITRAAN UNIT USAHA EKONOMI DESA (BUMDes)
500 RT 1.000 HA
ON-FARM UNIT USAHA PRODUKSI
INVENTARISASI & PENERTIBAN TANAH TERLANTAR KONSOLIDASI TANAH TERLANTAR PEMILIK HAT HASIL KONSOLIDASI
UNIT USAHA PENGOLAHAN
OFF-FARM UNIT USAHA PEMASARAN
PASAR
Skema Penciptaan Sistem Pendapatan Terjamin Unit Usaha Ekonomi Desa (BUMDes)
INPUT • Lahan • Kapital • Tenaga Kerja • Manajemen • Teknologi • Sarana produksi • Tenaga Pendamping • Regulasi
Kegiatan Investasi
Nilai Tambah Ekonomi PROSES PRODUKSI & PENGOLAHAN
Pengembangan Lahan Produktif Pemasaran Output
Sistem Pasar Umum
Sistem Pasar Lelang
OUTPUT • Komoditas unggulan • Komoditas sampingan • Hasil jual komoditas • Pendapatan • Tabungan • Akumulasi kapital
Pendapatan Terjamin Sistem Resi Gudang
Hasil Penanaman Pohon Super Pauwlonia Berumur 1 Bulan
Struktur Organisasi Pengelolaan Program PTT 1. Inventarisasi TT 2. Penertiban TT 3. Konsolidasi TT 4. Pendayagunaan TT 5. Pengerahan Dana Investasi 6. Pengembangan Lahan Produksi
Tim Pengelola PUSAT
Program PTT Pusat
1&2 PROVINSI
Tim Pengelola Program PTT Provinsi
Badan Layanan Umum PTT
Tim Pelaksanaan Proyek PTT Kabupaten.
Unit Pengelola PTT (BUMD)
Unit Pelaksana PTT Kecamatan
Unit Pengelola Usaha Ekonomi Desa (BUMDes)
3,4, & 5 KABUPATEN
6 KEC/DESA
Tim Konsultan Pendamping
Kegiatan Pelayanan Publik
KELOMPOK MASYARAKAT
Bank
KELOMPOK MASYARAKAT
Kegiatan Usaha Masyarakat
Penyiapan Rencana dan Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Terlantar • Perlu dibentuk Tim Studi Kelayakan tentang Skema Pendayagunaan Tanah Terlantar (Kemdagri-BPN-Bappenas). • Perlu percepatan inventarisasi & penertiban tanah terlantar di tingkat pusat (BPN). • Perlu penjajagan dengan pihak perbankan untuk pengerahan dana investasi (Bappenas). • Perlu lokakarya/sosialisasi tentang konsep/skema pengelolaan PTT (Kemdagri).
