TESIS
WEWENANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
I WAYAN ADI SUMIARTA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
WEWENANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
I WAYAN ADI SUMIARTA NIM. 1292462011
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
WEWENANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
I WAYAN ADI SUMIARTA NIM. 1292462011
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH., MS. NIP. 19441221 197503 2 001
Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH. NIP. 19590923 198601 1 001
Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
(Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum ) NIP. 19640402 198911 2 001
(Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iv
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 5 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 1703/UN 14.4/HK/2015 Tanggal : 5 Juni 2015
Ketua
:
Anggota :
Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH., MS. 1. Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH. 2. Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH. 3. Dr. I Gede Yusa, SH., MH. 4. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH.
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: I Wayan Adi Sumiarta
NIM
: 1292462011
Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis
: Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari dalam karya ilmiah ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 12 Agustus 2015 Yang Membuat Pernyataan
(I Wayan Adi Sumiarta)
vi
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Pada kesempatanini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH., MS. selaku pembimbing pertama dan Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum. atas kesempatan dan dukungan yang telah
vii
diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen dan staf pengajar serta Pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu tercinta Drs. I Nyoman Arthana dan Ni Nyoman Sumini, saudara penulis I Kadek Ari Pebriarta, I Wayan Gendo Suardana, SH., dan terkasih Ni Luh Putu Ekajayanthi Mandasari, Amd.Keb., serta seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, dukungan material dan immaterial yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada Prapta, Wahyu, Wily, Ade, Gek Widya, Icha, Sisil, Desi, Bu Luh De, Pak De Prapta, Bli Yus, Ondel, Nana dan seluruh keluarga besar Angkatan V Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kawan-kawan di Frontier Bali, Walhi Bali, ForBALI serta semua pihak yang telah membantu memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Denpasar, 12 Agustus 2015
Penulis
viii
ABSTRAK
WEWENANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena apabila tidak dipergunakan dalam waktu tertentu tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Pasal 3 huruf a PP No. 11 tahun 2010 menjelaskan tentang pengecualian obyek penertiban tanah terlantar namun dalam hal ini masih belum jelas bagaimana obyek serta kriteria tanah terlantar tersebut dan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010 menerangkan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam hal ini masih belum jelas bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah yang diterlantarkan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi apakah yang menjadi obyek dan kriteria tanah terlantar serta bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah yang diterlantarkan ditinjau dari peraturan perundangundangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kekaburan norma pada Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) PP. No. 11 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriftif dan teknik interprestasi. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji adalah Kriteria tanah yang dapat diidentifikasi tanah terlantar adalah pemegang hak atas tanah dengan sengaja tidak memelihara hak atas tanah tersebut dengan baik dalam jangka waktu tertentu sehingga kualitas kesuburan tanahnya menjadi menurun dan tidak produktif lagi. Sedangkan Objek penertiban tanah terlantar adalah Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan atau yang telah memiliki dasar penguasaan atas tanah dan subjeknya adalah Perseorangan, Badan Hukum Privat maupun Badan Hukum Publik. Sedangkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden), sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang tergabung dalam panitia C adalah memperoleh kewenangan subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Adapun mekanisme dalam penertiban tanah terlantar dengan melakukan dengan melakukan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar, melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, memberikan peringatan terhadap pemegang hak, dan terakhir apabila pemegang hak tidak mengindahkan peringatan yang diberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional akan mengeluarkan penetapan tanah terlantar. Kata Kunci
: Kriteria, Objek, Kewenangan, Tanah Terlantar ix
ABSTRACT THE AUTHORITY OF NATIONAL LAND AGENCY IN CONTROLLING AND UTILIZING THE ABANDONED LAND Land rights must be used according to its purpose, because if not used within a certain time such land can be regarded as abandoned land. Article 3 letter a of the Government Regulation No. 11 of 2010 describes an exception of the object of controlling of abandoned land, but in this case it remains unclear what the criteria of abandoned land is and in Article 5 (2) of the Government Regulation Number 11 of 2010 stipulates the National Land Agency and related agencies that have the authority to take control and the utilization of abandoned land, in this regard is still not clear what the authority of the National Land Agency over the abandoned land. Therefore, the formulation of the problem in this research include what the object and the criteria of abandoned land as well as what the authority of the National Land Agency over the abandoned land in terms of legislation. This type of research is a normative legal research based on the vagueness of the norms in Article 3 point a and Article 5 (2) of Government Regulation No. 11 of 2010. This research use statutory and conceptual approaches. Sources of legal materials in this study consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material collection techniques were conducted by studying the documents and legal materials analysis techniques by using descriptive and interpretation techniques. The research results showed that the criteria of abandoned land is the land rights holder deliberately does not preserve the land rights properly, within a specified period so that the quality of the soil fertility is lowered and no longer productive. While the controlling objects of abandoned land are Land Properties, leasehold, Building Rights, Right to Use, Rights of management, or ones who already have basic control over land and its subject are the Individual, Private and Legal Entity of Public Law Firm. While the authority of the National Land Agency in the controlling of abandoned land is a delegation of government authority (the President), while the Regional Office of the National Land Agency, Land Office, Local Government and agencies relating to the allotment of land belonging to the C committee was to obtain sub-delegation of authority from the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia. The controlling mechanisms in the of abandoned land are: to conduct an inventory of abandoned land indicated, to identify and study indicated abandoned land, to give a warning to the right holder, and the lastly, if the right holder does not comply with the warnings given, the National Land Agency will issue a determination of abandoned land.
Keywords: Criteria, Object, Authority, Abandoned Land
x
RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai wewenang Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I menguraikan latar belakang masalah yang berawal dari adanya kekaburan norma pada Pasal 3 huruf a PP No. 11 tahun 2010 menjelaskan tentang pengecualian obyek penertiban tanah terlantar namun dalam hal ini masih belum jelas bagaimana obyek serta kriteria tanah terlantar tersebut dan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2010 menerangkan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam hal ini masih belum jelas bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teoritis serta metode penelitian yang digunakan. Bab II menguraikan tinjauan umum tentang hak atas tanah dan tanah terlantar yang terdiri dari empat sub bahasan. Pada sub bahasan pertama membahas mengenai pengertian tanah dan dasar hukum hak atas tanah. Pada sub bahasan kedua membahas mengenai hak penguasaan atas tanah. Pada sub bahasan ketiga membahas pengertian tanah terlantar menurut pakar hukum agraria, tanah terlantar menurut hukum adat, dan tanah terlantar menurut peraturan perundangundangan. Kemudian pada sub bahasan keempat membahas mengenai fungsi social hak atas tanah. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yang terdiri dari dua sub bahasan. Pada sub bahasan pertama membahas tentang kriteria tanah terlantar dalam peraturan perundang-undangan. Pada sub bahasan kedua membahas tentang objek dan subjek penertiban tanah terlantar dalam peraturan perundang-undangan. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang terdiri dari dua sub bahasan. Pada sub bahasan pertama membahas tentang sumber-sumber kewenangan pemerintah dan kewenangan Badan Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Pada sub bahasan kedua membahas tentang mekanisme dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Bab V sebagai bab penutup menguraikan mengenai simpulan dan saran yang didapatkan dari hasil uraian analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun simpulan yang didapatkan dari pembahasan tersebut adalah : Kriteria tanah yang dapat diidentifikasi tanah terlantar adalah pemegang hak atas tanah dengan sengaja tidak memelihara hak atas tanah tersebut dengan baik dalam jangka waktu tertentu sehingga kualitas kesuburan tanahnya menjadi menurun dan tidak produktif lagi. Sedangkan Objek dan Subjek penertiban tanah terlantar adalah Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan atau yang telah memiliki dasar penguasaan atas tanah dan subjeknya yang diberikan kepada kepada Perseorangan, Badan Hukum Privat,
xi
maupun badan Hukum Publik (Pemerintah). Dalam hal penertiban tanah terlantar dapat disimpulkan Badan Pertanahan Nasional memperoleh kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden). Sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang tergabung dalam panitia C adalah memperoleh kewenangan subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Untuk mekanisme penertiban tanah terlantar adalah dilakukan dengan membentuk panitia C yang kemudian panitia tersebut melakukan inventarisasi tanah berindikasi terlantar, melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, memberikan peringatan terhadap pemegang hak, dan terakhir mengeluarkan penetapan tanah terlantar yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga tanah tersebut kembali kepada penguasaan negara dan oleh negara tanah tersebut akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.
xii
DAFTAR ISI Isi
Halaman
SAMPUL DEPAN.................................................................................... SAMPUL DALAM………………………………………………….…..
i
PRASYARAT GELAR……………………………………………….…
ii
LEMBAR PERSETUJUAN…………………………………………......
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI…………………………………….. iv PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT…………………………………....
v
UCAPAN TERIMA KASIH…………………………………………...... vi ABSTRAK………………………………………………………………..
vii
ABSTRACT………………………………………………………….......
ix
RINGKASAN…………………………………………………………....
x
DAFTAR ISI………………………………………………………….......
xii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang Masalah……………………………………… 1 1.2. Rumusan Masalah………………………………………….....
12
1.3. Tujuan Penelitian……………………………………………..
12
1.3.1. Tujuan Umum………………………………………….
12
1.3.2. Tujuan Khusus…………………………………………
13
1.4. Manfaat Penelitian……………………………………………. 13 1.4.1. Manfaat Teoritis………………………………………..
13
1.4.2. Manfaat Praktis………………………………………… 13 1.5. Landasan Teoritis Dan Kerangka Berpikir…………………… 15
xiii
1.5.1. Landasan Teoritis………………………………………
15
1.5.2. Kerangka Berpikir……………………………………...
31
1.6. Metode Penelitian…………………………………………….
33
1.6.1. Jenis Penelitian…………………………………………
34
1.6.2. Jenis Pendekatan……………………………………….
35
1.6.3. Sumber Bahan Hukum………………………………....
35
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…………………..
36
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum………………………… 37 BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS TANAH DAN TANAH TERLANTAR…………………………………………………………….. 39 2.1. Pengertian Tanah dan Dasar Hukum Hak Atas Tanah……….. 39 2.2. Hak Penguasaan Atas Tanah………………………………….
43
2.3. Pengertian Tanah Terlantar………………………………….... 56 2.3.1. Tanah Terlantar Menurut Pakar Hukum Agraria………. 56 2.3.2. Tanah Terlantar Menurut Hukum Adat………………… 58 2.3.3. Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-undangan.59 2.4. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah………………………………… 73 BAB III KRITERIA, OBJEK DAN SUBJEK TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN…………….. 76 3.1. Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan.76 3.2. Objek dan Subjek Penertiban Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan………………………………………….. 86 3.2.1. Objek Penertiban Tanah Terlantar Dalam Peraturan
xiv
Perundang-undangan…………………………………… 86 3.2.2. Subjek Penertiban Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan…………………………………… 108 BAB IV KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. 111 4.1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional…………………….. 111 4.1.1. Sumber-Sumber Kewenangan Pemerintah……………… 111 4.1.2. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar…………………… 117 4.2. Mekanisme Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar… 128 BAB V PENUTUP…………………………………………………...…… 144 5.1. Kesimpulan……………………………………………………. 144 5.2. Saran…………………………………………………………... 145 DAFTAR PUSTAKA………………………………………...…………… 147
xv
