Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Administrasi Sertifikasi Tanah (Suatu studi pada kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera ) Oleh : Piterson Kitong
Abstrak Kantor Pertanahan adalah sebuah organisasi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi tanah di Indonesia. Sertifikasi tanah diperuntukan untuk semua masyarakat yang mempunyai tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan administrasi sertifikasi tanah yang dilihat dari indikator kinerja yakni Produktifitas, kualitas layanan, Responsivitas, Responbilitas dan akuntabilitas, Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisi kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan administrasi sertifikasi tanah diKantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. Rumusan masalah yang digunakan adalah Bagaimana kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan administrasi sertifikasi Tanah dikabupaten Halmahera Utara dalam Pelayanan sertifikasi peralihan hak atas tanah ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, petugas loket, dan dilanjutkan kepada masyarakat pemohon peralihan hak atas tanah dengan metode pengambilan sampelnya. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen maupun buku-buku pedoman yang berhubungan dengan topik penelitian. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung mengenai pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. teknik analisis datanya adalah kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dan observasi, reduksi data. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional diKabupaten Halmahera Utara dalam pelayanan peralihan hak atas tanah umumnya sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tolak ukur sebagai berikut, Produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup memenuhi target karena 80% tanah diKabupaten Halmahera Utara telah bersertifikat. Untuk Kualitas Layana Kantor Pertanahan Kabupaten Halamhera Utara sudah cukup baik dilihat dari berbagai upaya dalam pelayanan untuk mengoptimalkan kedisplinan pegawai dengan standarisasi SDM. Untuk Responsivitas pihak Kantor Pertanahan diKabupaten Halmahera Utara terhadap pemohon peralihan hak atas tanah dalam menangani keluhan para pemohon umumnya sudah cukup baik karena keluhan dari pemohon langsung di proses oleh petugas Pertanahan. Untuk Responbilitas pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Halmahera Utara terhadap pemohon hak atas tanah, dalam mengenai keluhan,harapan dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan sertifikasi peralihan hak atas tanah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan cukup baik dalam melaksanakan program pemerintah dan juga sebagai mediator yang baik antar pihak yang bersengketa. Kata kunci : Kinerja, Produktifitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responbilitas Dan Akuntabilitas
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Berikut dikemukakan arti pentingnya penilaian kinerja menurut Agus
Dwiyanto (2006:47) yakni : Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi tersebut merupakan persoalan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Badan pertanahan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara selaku pemberi pelayanan administrasi sertifikasi tanah mempunyai peran sangat penting dalam bidang pertanahan di Kabupaten Halmahaera utara. Selain menangani berbagai permasalahan tersebut, Badan
pertanahan
diKabupaten
Halmahera
Utara
juga
berkewajiaban
melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan sertiikasi tanah yang salah satu diantaranya adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah adalah melalui Hibah. Hibah yaitu suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati,
perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara cuma cuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Salah satu contoh hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui hibah adalah Hak Milik. Hak Milik yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Apabila sudah dilakukan peralihan hak atas tanah maka harus segera didaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional atau yang biasa disebut dengan pendaftaran tanah. Peralihan hak atas tanah juga bisa mengenai pemegang haknya, yaitu jika terjadi pewarisan, pemindahan hak/peralihan hak, atau penggantian nama. Dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Badan Pertanahan Kabupaten/Kota maka masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut yang akan diperoleh dengan Sertifikat baru dengan data yuridis yang baru/nama pemilik hak yang baru. Permasalahan yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah ini adalah proses administrasi yang cenderung rumit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Kinerja Badan Pertanahan Nasional
di
Kabupaten Halmahera utara dalam pelayanan Administrasi Sertifikasi tanah. Dengan penelitian ini maka nantinya akan diketahui bagaimana kinerja Badan Pertanahan
Nasional
di
Kabupaten
permasalahan sertifikasi tanah.
Halmahera
utara
dalam
menangani
Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Kinerja Badan Pertanahan dalam pelayanan Administrasi Sertifikasi peralihan hak atas tanah di kabupaten Halmahera Utara.
1.1
Perumusan masalah dari uraian tentang latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah
dalam penelitian adalah sebagai berikut. Bagaimana Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan administrasi sertifikasi Tanah di Kabupaten Halmahera Utara dalam pelayanan peralihan hak atas tanah…? 1. 2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu : untuk menganalisis kinerja
badan pertanahan nasional
dalam pelayanan administrasi Sertifikasi Tanah
diKabupaten Halmahera Utara. Dilihat dari pendekatan proses meliputi efisiensi pelayanan prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai serta sarana dan prasaran. 1.3
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :
1. Manfaat Akademik.
Diharapkan
hasil
penelitian
ini
dapat
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam ilmu pemerintahan. 2. Manfaat Praktis. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak meneliti tentang sertifikasi tanah dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) diKabupaten Halmahera Utara.
Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data 1.
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua (2) teknik pengumpulan
data, yaitu : a.
Data Primer
1.
wawancara mendalam (indepth interview) Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.
2.
Observasi Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan kinerja Badan Pertanahan nasional untuk Peralihan Hak atas Tanah.. diKantor Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara
b.
Data Sekunder
diKabupaten
1.
penelitian Kepustakaan (library Reseach) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi melalui literature yang relavan dengan judul penelitian seperti buku-buku makalah dan majalah-majalah yang relavansi dengan masalah yang diteliti.
2.
Studi Dokumenter (Documentary) yaitu dengan menggunakan dokumen hukum, kersipan, catatan-catatan yang ada dilokasi penelitian serta sumber sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
2
Teknik Analisis Data Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 1.
Pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2.
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.
Tinjauan Pustaka
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai satu-satunya pemberi pelayanan di bidang pertanahan mempunyai misi menjadi Lembaga / Badan Pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sesuai dengan misi tersebut diharapkan BPN dapat memberikan pelayanan sertifikasi tanah secara optimal kepada masyarakat. Agus Dwiyanto (2006: 50) mengukur kinerja birokrasi organisasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1.
Produktivitas Konsep produktivitas tiddak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumunya di pahami sebagai rasio antara input dengan ouput.
2.
Kualitas layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik..Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari orrganisasi publik.
3.
Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program- program pelayana publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4.
Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiaatan organisasi publik itu dilakukakan sesuia dengn prinsip- prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 5.
Akuntabilas Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasekan kepentingan rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaikanya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai- nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan.” Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang
diungkapkan oleh para pakar di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006). Penulis
memilih
menggunakan
teori
tentang
pengukuran
kinerja
yang
dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara dalam pelayanan administrasi setifikasi tanah. kinerja Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50) meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Rianse (2008 : 30) Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara aktual fakta, dan sifat populasi atau daerah tertentu.
BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian Dalam memberikan pelayanan Administrasi sertifikasi tanah kepada masyarakat, Badan Pertanaha Nasional di kabupaten Halmahera Utara mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal penanganan permasalahan dalam pelayanan peralihan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan visi Kantor pertanahan yaitu Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarbesar
kemakmuran
rakyat,
serta
keadilan
dan
berkelanjutan
sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia produktifitas Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Halamehera utara sudah cukup menampakkan hasil yang baik dalam rangka pelayanan peralihan hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan pemohon yang positif mengenai upaya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara mengenai penjelasan kepada tiap pemohon yang belum mengerti syarat apa saja yang dibutuhkan dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimana prosedur yang harus dijalani. Pemohon yang semula tidak mengerti sama sekali tentang syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan, setelah dijelaskan melalui loket informasi menjadi mengerti dan bisa melengkapi syarat- syarat yang telah ditentukan. Selain itu juga kita dapat melihat dari penyelesaian peralihan hak atas tanah setiap
bulannya yang bisa dikatakan lebih dari setengah bahkan hampir semua permohonan peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam pelayanan, menjelaskan kinerja organisasi pelayaan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. dalam rangka pelayanan sertifikasi tanah, kantor Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sudah melakukan berbagai upaya terkait target dalam pelayanan untuk mengoptimalkan kedisplinan pegawai dengan standarisasi SDM dalam mengikut pelatihan pegawai antara Provinsi supaya kualitas pelayanan pegawai lebih baik. Dalam operasionalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara juga harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan masyarakat sehingga penanganan permasalahan dalam peralihan hak atas tanah dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sehingga masyarkat tidak menemui kendala dalam peralihan hak atas tanah mereka. Dalam pelayanan sertifikasi tanah ini khususnya peralihan hak atas tanah ini, pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara telah menampung berbagai keluhan, aspirasi, dan tuntutan terkait dengan masalah dalam peralihan hak atas tanah dan juga telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui tim yang beranggotakan pegawai Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan pegawai
BPN. Sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang diberikan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara terhadap harapan dan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. tetapi masih ada jawaban yang kurang memuaskan
dari pihak pegawai BPN bagian loket informasi
khususnya pelayanan dalam hal peralihan hak atas tanah. Akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam sertifikasi tanah, lebih khususnya lagi dalam peralihan hak atas tanah kepada pihak yang memiliki hak dan dan kewenangan dalam meminta pertanggung jawaban tersebut. Pertanggung jawaban Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Halmahera Utara adalah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
BAB IV PENUTUP A
Kesimpulan Produktifitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional di kabupaten Halmahera
Utara dalam peralihan hak atas tanah juga sudah cukup baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Hal ini dapat kita lihat dari penyelesaian peralihan hak atas tanah setiap bulannya yang bisa dikatakan lebih dari setengah bahkan hampir semua permohonan peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan cukup tepat waktu dan juga tepat mutu. Di Kabupaten Halamhera Utara sendiri tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan sebanyak 80%, hal ini menunjukan Kantor Badan Pertanahan Nasional di kabupaten Halmaera Utara sudah cukup mencapai target ,hanya 20% yang belum terdaftar. Bahwa kualitas Layanan Pegawai BPN Kabupaten Halmahera utara bahwa cukup baik dalam rangka pelayanan sertifikasi tanah, kantor Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sudah melakukan berbagai upaya terkait target dalam pelayanan untuk mengoptimalkan kedisplinan pegawai dengan standarisasi SDM dalam mengikut pelatihan pegawai antara Provinsi supaya kualitas pelayanan pegawai lebih baik lagi.
Responsivitas Badan Pertanahan Nasional dikabupaten Halmahera Utara dalam peralihan hak atas tanah sudah cukup baik. dilihat dari tanggapan pemohon peralihan hak atas tanah meskipun masih banyak keluhan, namun petugas BPN dikabupaten Halmahera Utara tetap menanggapi dengan cukup sabar dan baik melalui loket informasi,keluhan sering kali dialami masyarakat karena kurang mengerti dengan syarat- syarat apa saja yang di siapkan dalam peralihan hak atas tanah,hal ini wajar karena dokumen yang disiapkan cukup banyak,dan pemohon kurang teliti sehingga berkas yang berikan kurang lengkap. Berdasarkan Responbilitas tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini Responbilitas Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara terhadap kebutuhan pemohonnya cukup baik. Sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang diberikan oleh petugas Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara terhadap harapan dan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.tapi masih ada masyarakat yang kurang puas dengan penjelasan yang berikan oleh petugas BPN khususnya dalam hal pelayanan peralihan
hak atas tanah. Namun Kantor
Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara harus lebih mengoptimalkan lagi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih baik, hal ini mengingat bahwa Kantor Pertanahan merupakan satu satunya instansi yangmelayani masyarakat di bidang pertanahan yang harus mengacu pada SPOPP Akuntabilitas
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara
dalam peralihan hak atas tanah bisa dikatakan belum menampakkan hasil yang baik. Hal ini diketahui dari melihat pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam balik nama sertifikat mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit sehingga memerlukan waktu yang lama
dalam peralihan hak atas tanah. Akan tetapi Badan Pertanahan di Kabupaten Halmahera Utara telah berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam masalah yang terkait dengan sertifikat palsu atau ganda dengan meneliti dari berkas atau dokumen yang ada dengan tujuan dapat mengetahui sertipikat yang asli. B.
Saran
1.
Perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam pelayanan sertifikasi peralihan hak atas tanah karena masih cenderung rumit dan juga tentang kejelasan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga masyarakat yang mengurus peralihan hak atas tanah bisa dapat dengan mudah mengurus sertifikatnya tanpa lewat calo maupun notaris.
2.
Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Meskipun selama ini Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara sudah menanggapi dengan baik berbagai keluhan yang ada, diharapkan selanjutnya untuk berupaya lebih baik lagi agar dapat meminimalis keluhan yang dialami pemohon. Perlu juga adanya rapat evaluasi kinerja yang intensif yang bertujuan mengevaluasi kiner
DAFTAR PUSTAKA Brannen, Julian (1996). Memandu Penelitian Kualitatif & Kuantitif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Bumi Aksara Dwiyanto.Agus dkk, 2006. Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: gadjah Mada University press. Faried, Ali. Teori dan Konsep Administrasi ( Dari pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi). Jakarta : Raja Grafindo Persada Keban,Yeremias T. Enam Dimensi stretgis Administrasi publik. (konsep Teori dan Isu) Yogyakarta. Joses S, Jimmy. Tahun 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta : Visimedia Moleong, Lexi. (2006) metode penelitian Kualitatif. Bandung :PT Remaja Mahmudi, (2007).Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM PPKN Mohamad. Mahsun. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE Muljadi, K. &Gunawan W. (2007). Hak-Hak atas Tanah. Jakarta :Kencana
Nogi, Hesel. Tangkilisan,(2005 )manajemen publik. PT Gramedia Widiasarana. Ratminto dan Winarsih, Atik S. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: pustaka pelajar Rianse.(2008). metode penelitian kualitatif Deskriptif. Yogyajakarta.
Ruchiyat, Eddy. Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960). Bandung : Alumni Santoso,Urip. (2007). Hukum Agraria & Hak- Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Sugiyono. Statistik untuk penelitian. Bandung :CV Alpabeta, 1996. Suharsimi, Arikunto Tahun 1993. Prosedur Penelitian. (Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta Subyanto,Arief Suwarto. Metode & Teknik Penulisan Sosial. Yogyakarta : Andi Offset Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika Tehupeirory, Aartje. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup
SUMBER LAIN Data BPN RI. tentang Struktur organisasi dan pejabat kantor wilayah. TAHUN 2015 Data BPN RI. PP NO 13 Tahun 2010 jenis dan tariff atas jenis penerimaa bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. TAHUN 2015
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 ja.
