;
.'
>,
.
)
)r
iT
'"
\
.. - - - f
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
a.
b~hwasemua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, miika setiap orang, badan hukum atau inslansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara lanah, f!lenambah kesuburannya. mencegah terjadi kerusakannya sehingga lebih berdaya guna dan berbasil guna serla bermanfaal bagi kesejahleraan masyarakal;
b.
bahwa dalarn kenyalaannya masih lerdapat bidangbidang taoah yang dikuasai oleh perorangan, hadan hukum atau instansi yang tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifal dan tujuan haknya;
c.
bahwa sesuai ketenluan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria hak atas lanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlanlarkan;
d.
bahwa berhubung dengan hal terse but di alas, dipandang perlu untuk mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan Peraturan Pemerintah;
l.
Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 lentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Namar 2043);
3.
Undang-undangNomor5 Tahun 1974 tentang Pokak-
459
• 4.
5.
6.
7.
Menetapkan
pokok Pemerintahan Di Daeral. ,lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten tang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (LembaranNegaraTahun 1988Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lentang Pendaflaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 lentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan HakPakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tabun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
l
4.
pemel;]g Hak Pengelolaan adalah [nstansi Pemerinlah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pe[a!<sanaan sebagian hakmenguasai dari Negara alas lanah Negaradengan pemberian Hak Penge[o[aan.
5.
Tanah terlantar adalah tanah yang dilerlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan alau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan alas tanah tetapi belum memperoleh hak alas tanah sesuai kelenluan peraluran perundang-undangan yang berlaku.
6.
Menteri adalah Menleri yang bertanggung jawah di bidang agraria! pertanahan.
7.
Kantor Wilayab adalah Kantor Wil.ayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi.
8.
~.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan KabupatenlKotarnadya. BABll RUANG LINGKUP TANAH TERLANTAR PasaI2
Peraturan Pemerintah ini mengatur tanah terlantar yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, lanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MEMUTUSKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.
BABHI BABI
KRITERIA TANAH TERLANTAR
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Tanab Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
Pasall Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan : I. HakMilik, HakGuna Usaha, Hak GunaBangunan, dan HakPakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2.
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pe1aksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3.
Pemegang hak atas tanah adalah pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
460
.
dan Hak Pakai Pasal3 Tanah HakMilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila lanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan lujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.
461
,'
)
)
(2) Jika hanya sebagian dari bidang [anah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang memenuhi krileria terlantar, maka hanya bagian bidang tanah lersebut yang dapal dinyatakan terlantar.
Pasal4 TanahHakMilik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang lidakdimaksudkan un-tuk dipecah menjadi beberapa bidang laoah daJam rangka penggunaannya tidak. dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, apabila tan::lh tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pacta waktu permulaan penggunaan atau pembangunan fisik di alas
Bagian Ketiga Tanah Yang Belum Dimohon Hakoya
PasaI 8
tanah tersebut.
(I) Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh hale
PasalS
atas tanah sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan sebagai tanah lerlantar, apabila tanah tersebut oleh pihak yang lelah memperoleh dasar penguasaan lidak dimohon haknya alau tidak dipelihara dengan baik.
(1) . TanahHak Guna Usaha tidak dipergunakan sesuai dengankeadannya alau sifat dan lujuan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
apabila tanah itu tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan taoah pertanian yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan
(2) Jika hanya sebagian dari bidang tanah yang sudah diperoleh dan dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang memenuhi krileria terlanlar,
yang berlaku. (2) Jika hanya sebagian dari bid"ng lanah Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (I) memeriuhi kriteria terlanlar, maka hanya bagian
maka hanya bagian bidang tanah lersebut yang dapatdinyatakan terlantar.
tanah tersebut yang dapat dinyatakan terlantar.
BABIV
TATA CARA PENERTffiAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
PasaJ 6 (I) Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dimaksudkan unluk dipecah menjadi beberapa bidang taoah daIam rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabi!a lanah lersebul tidak dipecah dalam rangka pengembangannya sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
Pasal9 (I) Identifikasi adanya tanah yang dapal dinyatakan sebagai tanah terlanlar dilakukan oleh Kantor Pertanahan baik seeara kedinasan maupun berdasarkan perintah dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau laporan dari Instansi Pemerintah lain atau dari masyarakat.
(2) Jika hanya sebagian dari bidang tanah Hak Guna Bangunan alau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memenuhi kriteria lerlantar, maka hanya bagian bidang tanah tersebutyang dapatdinyatakan terlantar.
(2) Idenlifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : a.
nama dan a1amat orang alau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau telah memperoleh dasar penguasaan alas lanah yang bersangkutan;
b.
lelak, luas, status hak dan keadaan fisik tanah yang bersangkutan;
e.
keadaan yang mengakibalkan tanah yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
Bagian Kedua ~
Tanah Hak Pengelolaan Pasa! 7 (I) Tanah Hak Pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas (aoah rersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.
462
(3) Dalam rangka identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setiap orang dan badan hukum yang menguasai tanah dan/atau mempunyai hubungan hukum serta kepentingan dengan tanah yang bersangkutan
463
\ ) b.
wajib memberi keterangan yang diminta oJeL .ltuan tugas yang meJaksanakan identifikasi.
penguasaannya oleh orang perseorangan yang tidak menggunak':ln tanah tersebut sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan
(4) Oalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diperhatikanjangka waktu yang wajar setelah diperoleh Hak Atas Tanah
pemberian haknya, atau tidak memeliharanya dengan baik, atau telab tidak mengambillangkah-Iangkahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 bukan karena lidak mampu dari segi ekonomi.
atau dasar penguasaan atas fanah yang bersangkutan.
(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oJeh
maka .Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah agar kepada pemegang hak atau pihak yang memperoleh tanah
Menteri.
tersebut diberi peringatan agar dalam waktu tertentu sudah menggunakan tanahnya sesuai keadaannya alau menurut sifat dan tujuan pemberian
PasallO Untuk keperluan melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
haknya, atau mengambillangkah-Iangkah sebagaimanadiinaksud dalam Pasal 7 atau Pasitl 8. (4) Ketentuan sebag'aimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku apabila tidakdigunakannya tanab tersebut sesuai keadaannyaalau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya, atau lidlUc dipeliharanya tanah tersebut dengan baik, alau tidak diambilnya langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal8 tersebut disebabkan karena dihalangi oleh pihak lain.
9 yang menyangkut : a.
tanah Hak Guna Usaha;
b.
tanab Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidangtanah dalam rangka pengembangannya; tanab Hak Pengelolaan; atau
c. d.
tanah yang bersangkutan dipunyai atau diperoleh dasar
tanah yang diperoleh dasar penguasaannya oleh perusahaan dalarn rangka pelaksanaan izin lokasi.
Menteri membentuk Panitia Penilai yang diketuai oleh Kepala Kantor
Pasal12
Pertanahan dan beranggotakan wakil dari instansi-instansi yang terkait dengan penggunaan tanah yang bersangkutan.
(I) Oalam hal menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah hasil temuan serta
Pasalll (I) Laporan mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayab dengan disertai usul mengenai tindakan yang perlu dilakukan terhadap tanah tersebut. (2) Oalam hal menurut hasil identifikasi, temyata tanab yang bersangkutan dipunyai oleh pemegang hak orang perseorangan tidakdapatmenggunakan tanah fersebut sesuai keadaannya atau menurut sifatdan tujuan pemberian
haknya karena tidak mampu dari segi ekonomi, Kepala Kantor Pertanaban mengusulkan agar kepada yang bersangkutan dilakukan pembinaan dalam rangka pendayagunaan tanahnya. (3) Oalam hal menurut hasil identifikasi temyata : a.
tanab yang bersangkutan dipunyai, dikuasai atau diperoleh dasar penguasaannya oleh suatu badan hukum yang tidak menggunakan tanab tersebut sesuai keadannya atau menurut sifat dan tujuan
pemberian haknya, atau tidak memeliharanya dengan baik, atau tidak mengambil langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8;
464
.~
kesimpulan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (2) benar, Kepala Kantor Wilayah memberilabukannya kepada pemegang hak atas tanab dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II serta instansi yang berwenang di bidang pendayagunaan tanah yang bersangkutan menurut peruntukan tanah yang bersangkutan. (2) Pendayagunaan tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh pemegang hak dengan bimbingan instansi teknis yang berwenang di bidang penggunaan tanab tersebut menurut peruntukannya dengan koordinasi Pemerintab Daerah Tingkat II. (3) Pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program kegialan instansi/dinas yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah tersebut.
Pasal13 (I) Oalarn hal menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah hasil temuan serta
kesimpulan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (3) dapat diterima. maka Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan peringatan
465
~'hak
)
lerlulis kepada pernegang hak alas lanah atau pemega, Pengelolaan alau pihak yang sudah memperoleh dasar penguasaan alas lanah tersebUl agar dalarn waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya peringatan tersebut yang bersangkutan telah mulai menggunakan ,tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya alau memeliharanya dengan baik, atau mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8.
Pua115 (I) Tanab yang suda!tdinYaJa!
(2) Apabila dalam waktu yang ditentukan di dalam peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) temyata pihak-pihak yang bersangkulan belum mengambil langkah-Iangkah sebagaimana mestinya, Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan peringatan kedua yang memberi jangka waktu yang sarna seperti peringatan pertama kepada pihak yang bersangkutan.
,
(3) Apabila dalam waktu yang ditentukan di dalam peringalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) temyata pihak-pihak yang bersangkutan belum mengambil langkah-Iangkah sebagaimana meslinya, Kepala Kanlor Wilayah mengeluarkan peringalan ketiga yang memberi jangka waktu yang sarna seperli peringalan kedua kepada pihak yang bersangkulan.
>
BABVI KETENTUAN·KETENTUAN LAIN
PasaI16
PasaI14
Ketentuan-kelentuan lebih lanjul yang diperlukan unluk melaksanakan Peraturan Pemerinlab ini dilelapkan oleb Menleri.
(I) Menteri menelapkan lanah yang pemegang haknya atau pihak yang
memperoleh dasar penguasaan hak alas lanah lidak mengambillangkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalarn peringalan ketiga lermaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai lanah lerlantar.
BABV
"
(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pihak yang oleh Menleri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru alas lanah tersebul.
(4) Apabila dalam waktu yang ditentukan di dalarn peringatan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) temyata pihak-pihak yang bersangkulan belum mengarnbil langkah-Iangkah sebagaimana mestinya, Kepala Kantor Wilayah melaporkan hal tersebul kepada Menteri diserlai usul untuk menyatakan tanah yang bersangkutan sebagai lanah terlanlar.
(2) Sebelum mengeluarkan penetapan sebidang tanah sebagai lanah lerlanlar sebagaimana dimaksud pada ayal (I) Menleri memberi kesempalan kepada pemegang hak alau pihak yang lelah memperoleh dasar penguasaan atas lanah yang bersangkutan unluk dalam waktu 3 (tiga) bulan mengalihkan hak alas lanah tersebul melalui pelelangan umum.
(3) Dalam hal pemegang hak atau pihak. yang.lelah. memperoleh dasar penguasaan alas tanab lersebullelah me~geluarkanbiaya untuk membual p,rasarapa {lSik alaU bangunan di,atas.tanab'. ,yang dinyatakan lerlantar, • " , . ' " .I, ' , , • ' • ~"", ,i' ",' ~. , •.< , ' " ' , ,r-, ! makaJurnlah yang telah dlkeluark;rn lersebuldlperballkan dalam penelapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pOcta ayal (2).
BABvn KETENTUAN PENUTUP Pasal17 ¥
Peraturan Pemerinlah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. Agar setiap orang mengctahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerinlah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
TINDAKAN TERHADAP TANAH TERLANTAR
466
467
'>
Ditelapkan ...._)akarl3
pada tanggal 5 Marel 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1998
ltd
SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada langgal 5 Maret 1998 MENTEIU NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
ttd
MOERDIONO
,
LEMBARAN NEGARA REPlJBLlK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR51
UMUM Salah satu permasatahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya bidang-bidang tanah yang keadaannya terlantar. Jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanab yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkal. Di daerah pedesaan, keberadaan tanab terlautar akan mengganggu kelestarian swasembada c]i bidang pangan. Sedangkan di daerab perkotaan, keberadaan tanab terlantar akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh, yang mengurangi estelika perkotaan dan mengurangi eftsiensi penggunaan lanah serta dapat menyebabkan masalah-masalab sosial yang tidak dikehendaki. Disamping itu keberadaan tanah terlantar, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan akan mengurangi artidan peran tanah yang berfungsi sosial.
Adalah menjaeli kewajiban masyarakat baik pewrangan maupun badan hukum yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah, untuk senantiasa
memelihara, menambab kesuburan serta mencegab kerusakannya, yang bertujuan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat. Akibat hukum dan diterlantarkannya tanah sudah dialur di dalam Undangundang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
...
468
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah antara lain;
I.
Pasal 15 yang menyatakan bahwa memelihara tanab adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instans; yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah;
2.
Pasal 27 yang menentukan bahwa Hak Milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena diterlantarkan;
3.
Pasal 34 yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan; 469
4.
Pasal 40 yang menyalakan bahwa Hak Guna B. diterlantarkan.
"}nan hapus karen a
PASAL JEMI PASAL Pasal I Cukup jelas
Menurut ketentuan-ketentuan di atas apabila lanah dilerlantarkan, maka hak atas tanah itu hapus demi hukum. Dalam pada itu kriteria yang dapat dijadikan
Pasal 2 Tanah yang akan diatur dalarn Peraturan Pemerintah ini tidak hanya tanah yang telah dilekati sesuatu hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai), tetapi meliputi pula tanab negara yang untuk melaksanakan sebagian hak menguasai dari negara telah dibenkan pelimpahan kepadalnstansi, dengan pemberian Hak Pengelolann, dan tanab yang sudahdiperoleh dasar penguasaannya oleh orang atau badan hukum tetapi masih bersta!us sebagai tanahnegara karena belum diperoleh qaknya sesua; ketentuan PasaI4 jo. Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria.
ukuran bal1wa sebidang tanah diterlantarkan sehingga menjadi tanah terlantar
belumlah ditentukan secara tegas. Dalam Penjelasan Pasal27 Undang-undang Pokok Agraria yang sudah diseb'ut diatas hanya disebutkan bahwa : "Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan k.eadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya". Tidak adanya kriteria yang jdas mengenai tanah terlantar menyebabkan ketentuan hukum mengenai tanah
terlantar tidak dapat diterapkan dengan baik. Sehubungan dengan itu dipandangperlu untuk mengadakan ketenluan-ketentuan yang menetapkan kritena yang lebih jelas mengenai tanah terlantar dan bagaimana melakukan penilaian sehingga ketentuan di dalam Undang-undang Pokok Agraria tersebut di atas dapat diterapkan serta tindakan-tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap tanah itu sehingga dirasakan sebagai sanksi bagi pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanab itu.
Pasal 3 Sebidang tanah hak, baru memenuhi' kriteria untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila kepada pemegang haknya .udah diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah sesuai ketentuan melalui
penngatan-peringatan yang diatur dalam Bab IV Peraturan Pemerintah
Mengingat sebab-sebab diterlantarkannya tanah bermacam-macam dan tidak selalu dapat dipersalabkan kepada pemegang hak, sedangkan keadaan dan kemampuan para pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum
ini.
Pasa! 4 Pasal ini berlaku untuk tanah yang tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang daIam rangka pengembangannya (yang bukan Hak Gund Bangunan Induk atau Hak Pakai Induk). Pasal5
dengan (anah itu juga bermacam-macam, maka pengaturan dalam Peraturan
Pemenntab ini memuat hal-hal sebagai benkut : I. bahwa untuk pemegang hak yang tidak dapat menggunakall tanabnya sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi (golongan ekonomi lemah) tanabnya tidak akan dinyatakan sebagai t3nah terlantar. melainkan akan dibantu untuk mendayagunakan
tanab itu; 2.
babwa untuk ketegasan mengenai kapan sebidang tanah menjadi tanab terlantar, maka diperlukan pernyataan tertulis dan Menten atauatas nama Menteri babwa sebidang tanah telah diterlantarkan;
3.
bahwa kepada pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dibenkan kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk menggunakan tanab tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindarkan tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlamar.
10.'
Ayat (1) Tanab Hak Guna Usaba harus digunakan untuk usaba pertanian dalam arti luas, yakni uotuk usaba pertanian tanaman pangan, perkebunan, penkanan atau peternakan. Tanah Hak Guna Usaha dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabHa pengusahaan tanah tersebut tidak memenuhi kritena sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Pasal6 Ayat (1) Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Induk yang akan dikembangkan. misalnya untuk kawasan
470
471
...
perumahan oleh perusahaan real estate atau ~ )san industri. Pengembangan lersebut didasarkan pada senuah rencana pengembangan yangharusditaati nleh pengembang, dengan ketentuan
Ay'
bahwa rencana kerja itu dapat disesuaikan dengan keadaan sesuai pertimbangan dan persetujuan instansi yang berwenang.
Ayat (2) Cukup je/as Pasal7 Ayat (I) Tanah Hak Pengelolaan pada dasamya adalah tanah Negara yang sebagian kewenangan penguasaannya dilimpahkan kepada pemegangnya, yaitu kewenangan untuk menentukan penggunaannya
•
termasuk menunjuk siapa yang akan diserahi tanab itu dengan
PasalIO PenUaian mengenai apakah bidang lanah yang dimaksud Pasa! ini dapal dinyal3kan lerlanlar memerlubn keikutsertaan instansi lain, karena rencana penggunaan tanah ini melibalkan kewenangan instansi·instansi lain lersebut, misalnya mengenai usaha pertanian yang menggunabn lanah Hak Guna Usaha melibatkan inslons; perlanian dsb.
Pasal8 Ayat (I) Penggunaan sebidang tanah harus dilandasi dengao sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 jo. Pasa! 16 Undang-undang Pnknk Agraria (UUPA). Oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasarpenguasaan atas tanah, baikdengan membebaskan tanah itu dari hak orang lain atau dengan memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan haruslah segera mengajukan permohonan hak kepada Menteri. Sementara itu yang bersangkutan juga wajib memdihara tanah tersebul.
i'asal J J Ayal (I) Cukupjelas Ayal (2) ApabUa pemegang hak alas lanah lidal< mampu secara ekonom' unluk rnenggunakan lanahnya sebagaimana rnestinya. maka unsur kesengajaan tidak ada.
Ayat (2)
Ayal (3) Cukup jelas
Cukup jelas
472
Ayal(4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas
Cukup jelas
Pada dasarnya identifikasi mengenai adanya ianah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar merupakan tugas rutin Kantor Pertahanan sebagai pelaksana lapangan Badan Pertahanan Nasional.
Identifikasi mengawali kegialan penertiban dan pendayagunaan tanah terlanlar, kegiatannya mel iputi kegiatan-kegiatan pengumpulan data tanah terlanlar, baik menyangkut obyek maupun subyeknya. Identifikasi subyek meliputi nama peiniliklpemegang _hak alan yang menguasai tanah, alamat dan dala subyek hak lainnya. Identifikasi obyek tanah terlantar melipuli dala,lentang letal< tanah, luas lanah, stalus hak dan pengguJlaan saat ini. lamanya lanah dilerlantarkan.
Ayat (3) Cukupjelas
sesuatu hak. Kewenangan ini harus segera dilaksanakan nleh pemegang Hak Pengelolaan, karena apabila tidak maka tanah itu tidak akan segera produktif. Ayat (2)
Pasal9 Ayat (I)
)
~
Ayal (4) Yang dimaksud "dihalangi pihak lain" melipuli juga apabila lanah tersebul masih dalam sengkela. Pasal 12 Ayat (I)
473
'.
')
''I....
•
:lg kemudian menelantarkan tanahnya, setelah kepadanya diberi
Cukup jelas
kesempatan untuk menggunakan tanahnya sesuai ketentuan yang
Ajlll (2)
berlaku dengan 3 kali peringatan (Pasal 13) dan terakhir kesempatan untuk mengalihkan tanahnya dengan pelelangan umum (Pasal (4),
Cukup jelas Ayat
(~)
Ayat (3)
C1.lkup jelas'
Cukup jelas
Pasa' 1.'_ .-13
Ayat (4)
Ayat (1)
Cukup jelas
Peringatan tertulis tersebutmenyebutkan hal-hal yang secara konkrit harus dilakukan oleh pemegang hak atau pihak yang'telahmemperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut. •
Cukup jelas Pasal 17
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3)
T AMBAHAN LEMBARAN NEGAR:A REPUBLIK INDONESIA
Cukupjelas , , Ayat (4) " ,"
Pasal 16
NOMOR3745
Cukup jelas
I;'05al) 4 , Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Pemindahan hak melalui pelelangan umum mqupaka,n keharusan untuk memberi kesempatan kepada pihak 'yang berminat menggunakan atau mengembangkan tanah yang bersangkutan secara sungguh-'sungguh:' '
I'i' ,,'
.! ,
Pasal IS Ayat (I) Bekas pemegang hakatau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan tanah tersebut dan harus menyerahkannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemegang hale:selanjutnya. Ayat (2) Yang dijadikan dasar perhitungan adalah harga perolehan yang dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan. Eskalasinya dilakukan menurut perhitungan yang biasa Harus diingat bahwa penentuan harga ganti rugi ini merupakan sanksi terhadap pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut 474
475
