PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanan ketentuan mengenai tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan tarif atas bahan galian tambang yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum, dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 2831); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 3174); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerientah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
-2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM. Pasal 1 Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berelaku pada Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II A Angka (8) Nomor 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 (1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung dengan cara tarif dikalikan jumlah satuan. (2) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak uang dikenakan atas bahan galian berupa intan, dihitung dengan cara tarif dikalikan harga jual. Pasal 3 Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperlihatkan pertimbangan Menteri Pertambangan dan Energi. Pasal 4 Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II A Angka (8) Peraturan Pemerintah Negara 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 yang belum tercakup dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam
-3-
Pasal I, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SAADILLAH MURSJID
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 93 Salian sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KABINET RI Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan Ttd Lambock V Nahattands
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM UMUM Dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional, Sumber Daya Alam di bidang Pertambangan Umum sebagai salah satu potensi ekonomi nasional perlu dikelola dan dimanfaaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan maksud tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum dengan Peraturan Pemerintah ini. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2). Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5
-2-
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3766
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58 TAHUN 1998 TANGGAL : 5 MEI 1998
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
NO.
Jenis Mineral/ Bahan Galian
Tingkat Kualitas (Kalori) <5000
1
Batubara (openit)
5000-6000 >6000
<5000
2
Batubara (underground)
5000-6000
>6000
3
Gambut
4
Bijih Nikel (gamiertik)
Tingkat Produksi
Satuan Jumlah
<400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <400000 ton >400000 ton <1250 ton >1250 ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton/logam
Besarnya Tarif ASD 0.30 ASD 0.45 ASD 0.50 ASD 0.55 ASD 0.55 ASD 0.60 ASD 0.15 ASD 0.225 ASD 0.25 ASD 0.275 ASD 0.275 ASD 0.30 ASD 0.30 ASD 0.45 ASD 70.00 ASD 78.00
-2-
5
Bijih (limonitik)
6
Kobal
7
Timah
8
Tembaga
9
Timbal
10
Seng
11
Besi
12
Emas
13
Perak
14
Platina
15
Air Raksa
<750 ton >750 ton <500 ton >500 ton <50000 ton >50000 ton <80000 ton >80000 ton <6000 ton >6000 ton <4000 ton >4000 ton <100000 ton >100000 ton >2000 kg >2000 kg >25000 kg <25000 kg <100 kg >100 kg <500000 kg >500000 kg
ton/logam
ton/logam
ton/logam
ton/logam
ton/logam
ton/logam
ton/logam
kg/logam
kg/logam
kg/logam
kg/logam
ASD 62.00 ASD 63.00 ASD 140.00 ASD 156.00 ASD 59.00 ASD 64.00 ASD 45.00 ASD 55.00 ASD 17.50 ASD 18.00 ASD 12.00 ASD 12.50 ASD 2.70 ASD 2.90 ASD 225.00 ASD 235.00 ASD 1.90 ASD 2.00 ASD 35.50 ASD 38.50 ASD 0.16 ASD 0.17
-3-
16
Antimonit
<100000 kg >100000 kg
kg/logam
17
Bismut
<1000 >1000
kg kg
kg/logam
18
Wolfram
<12.5 >12.5
ton ton
ton/logam
NO.
Jenis Mineral/ Bahan Galian
19
Vanadium
20
Molibdenit
21
Titan
22
Kromit
23
Monasit
24
Xenotim
25
Ilmenit
26
Zircon
Tingkat Kualitas (Kalori)
Tingkat Produksi
Satuan Jumlah
<12.5 ton >12.5 ton <500 ton >500 ton <20000 ton >20000 ton <15000 ton >15000 ton <10000 ton >10000 ton <100000 ton >100000 ton <12.5 ton >12.5 ton <12.5 ton
ton/logam
ton/logam
ton/logam
ton/ konsentrat
ton/ konsentrat
ton/ konsentrat
ton/ konsentrat
ton/ konsentrat
ASD 0.55 ASD 0.60 ASD 45.00 ASD 50.00 ASD 0.30 ASD 0.40 Besarnya Tarif ASD 0.10 ASD 0.15 ASD 612.00 ASD 624.00 ASD 41.00 ASD 42.00 ASD 0.35 ASD 0.45 ASD 60.00 ASD 65.00 ASD 80.00 ASD 85.50 ASD 0.60 ASD 0.90 ASD 17.50
-4-
>12.5 ton <12.5 ton >12.5 ton
ton/ konsentrat
27
Rutil
28
Pasir Besi
<100000 ton >100000 ton
ton/ konsentrat
29
Belerang
<5000 >5000
ton/ konsentrat
30
Baoksit
31
Mangaan
32
Aspal
33
Barit
34
Yodium
35
Pasir Urug (lepas pantai)
36
Kristal Kuarsa
37
Pirit
ton ton
<200000 ton >200000 ton <10000 ton >10000 ton <200000 ton >200000 ton <10000 ton >10000 ton <500 ton >500 ton <100000 ton >100000 ton <10000 ton >10000 ton <10000 ton >10000
ton/bijih
ton/bijih
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ASD 18.50 ASD 4.75 ASD 5.50 ASD 0.60 ASD 0.70 ASD 2.10 ASD 20 ASD 0.40 ASD 0.50 ASD 0.25 ASD 0.35 ASD 0.17 ASD 0.20 ASD 0.15 ASD 0.25 ASD 83.00 ASD 88.00 ASD 0.29 ASD 0.30 ASD 0.70 ASD 0.75 ASD 0.15 ASD
2
-5-
38
ton ------------
Intan
Harga jual
0.20 5%
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undang Cap/ttd Lambock V. Nahattands
