BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari sebuah system yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundangundangan
yang
berlaku
dalam
rangka
membangun
sinergitas
dan
harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banyuwangi. Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam RENJA Satuan Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Banyuwangi
dilaksanakan
dengan
menerapkan prinsip transparasi, akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan Good Governance. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan RENJA pada Tahun berikutnya. RENJA
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Banyuwangi
merupakan penjabaran dari RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :
1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi : “Terwujudnya suatu Pengendalian masyarakat yang tentram dan tertib serta keamanan yang terkendali sebagai breakdown dari Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yang mengedepankan Peningkatan Perekonomian untuk Kesejahteraan serta kemandirian Pengembangan SDM aparatur yang profesional.” 2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi : 1. Peningkatan Ketahanan Masyarakat 2. Pemantapan nilai-nilai kehidupan sosial budaya masyarakat 3. Pengembangan ekonomi masyarakat 4. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahn yang efektif dan efisien.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang keamanan, ketentraman dan
ketertiban di
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Adapun tujuannya adalah : 1. Merupakan
acuan
untuk
pembahasan
forum
SKPD
Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 2. Menciptakan
sinergitas
pelaksanaan
pembangunan
di
Kabupaten
Banyuwangi antar SKPD dan antar sektor pembangunan 3. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.
C. DASAR HUKUM Penyusunan
Renja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembangian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RENJA TAHUN 2014 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran tahuanan dari rencana strategis Satuan Polisi Pamong
Praja
Kabupaten
Banyuwangi
Tahun
2010-2015.
Evaluasi
pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dan realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan 7 (tujuh) program 21 kegiatan yang dilaksanakan. Total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebesar Rp. 12.468.261.800 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.722.212.858 atau sebesar 94 %. Adapun rincian capaian kinerja fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan
: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran
: Rp. 5.000.000
Realisasi
: Rp. 4.920.000
Kinerja Anggaran
: 98 %
Output
: Terselenggaranya penyediaan surat menyurat
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Kelancaran Kinerja Perkantoran
b. Kegiatan
: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik Anggaran
: Rp. 21.000.000
Realisasi
: Rp. 16.996.333
Kinerja Anggaran : 81 % Output
: Kelancaran Kinerja Perkantoran
Capaian Kinerja
: 100 %
c.
d.
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Anggaran
: Rp. 5.000.000
Realisasi
: Rp. 4.500.000
Kinerja Anggaran
: 90 %
Output
: Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyedia Alat Tulis Kantor
Anggaran
: Rp. 50.000.000
Realisasi
: Rp. 49.998.400
Kinerja Anggaran : 100 %
e.
f.
Output
: Tersedianya ATK selama 12 Bulan
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyedia barang cetakan dan penggandaan
Anggaran
: Rp. 34.000.000
Realisasi
: Rp. 33.995.000
Kinerja Anggaran
: 99 %
Output
: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyedia komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Anggaran
: Rp. 25.000.000
Realisasi
: Rp. 24.997.350
Kinerja Anggaran : 99 %
g.
Output
: Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran Kinerja Perkantoran
Kegiatan
: Penyedia peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran
: Rp. 16.000.000
Realisasi
: Rp. 15.000.000
Kinerja Anggaran : 94 % Output
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
h.
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran
: Rp. 30.000.000
Realisasi
: Rp. 29.989.000
Kinerja Anggaran : 99 %
i.
Output
: Tersedianya peralatan rumah tangga
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyediaan makanan dan minuman
Anggaran
: Rp. 358.861.000
Realisasi
: Rp. 358.830.000
Kinerja Anggaran : 99 %
j.
Output
: Tersedianya makanan dan minuman rapat
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Penyediaan bahan logistik
Anggaran
: Rp. 375.968.500
Realisasi
: Rp. 311.669.175
Kinerja Anggaran : 82 %
k.
Output
: Tersedianya logistik
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Anggaran
: Rp. 555.000.000
Realisasi
: Rp. 544.062.300
Kinerja Anggaran : 99 % Output
: Kelancaran kinerja perkantoran
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: meningkatkan Kelancaran kinerja perkantoran
2.
Program
: peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a.
Kegiatan
: Pembangunan gedung
Anggaran
: Rp. 200.000.000
Realisasi
: Rp. 199.440.000
Kinerja Anggaran : 99 %
b.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Kegiatan
: Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
Anggaran
: Rp. 3.139.000
Realisasi
: Rp. 3.139.000
Kinerja Anggaran : 100 % Output
: terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung
kantor
c.
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
: Meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Pemeliharaan gedung kantor
Anggaran
: Rp. 75.000.000
Realisasi
: Rp. 75.000.000
Kinerja Anggaran : 100 %
d.
Output
: terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
Capaian kinerja
: 100 %
Outcome
: meningkatkan kelancaran kinerja perkantoran
Kegiatan
: Pengadaan Mebeuler
Anggaran
: Rp. 32.000.000
Realisasi
: Rp. 32.000.000
Kinerja Anggaran : 100 %
e.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Kegiatan
: Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
Anggaran
: Rp. 75.000.000
Realisasi
: Rp. 74.974.000
Kinerja Anggaran : 99 %
3.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Program
: peningkatan Kapasitas sumber daya
Kegiatan
: Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Anggaran
: Rp. 209.400.000
Realisasi
: Rp. 208.360.200
Kinerja Anngaran : 99 %
4.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Program
: Penyiapan peningkatan tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan
: Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Anggaran
: Rp. 1.955.035.250
Realisasi
: Rp. 1.711.748.200
Kinerja Anggaran : 87 %
5.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Program
: Pemeliharaan Kantrantibum dan pencegahan tindak
kriminal a.
Kegiatan
:Kerjasama pengembangan kemampuan apparat Polisi
Pamong
Praja
dengan
kKejaksaan Anggaran
: Rp. 164.125.000
Realisasi
: Rp. 163.875.000
Kinerja Anngaran : 99 %
b.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Kegiatan
: Pelaksanaan Penegakan Perda
Anggaran
: Rp. 970.031.500
Realisasi
: Rp. 968.303.600
Kinerja Anggaran : 99 %
6.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Program
: Dukungan Kelancaran pemilu
TNI/POLRI
&
a.
Kegiatan
: Penyelenggaraan Pemilu legislative dan pemilu Presiden & wakil Presiden
Anggaran
: Rp. 7.000.000.000
Realisasi
: Rp. 6.576.791.000
Kinerja Anggaran : 93 %
b.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Kegiatan
:
Pelatihan
pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan Lingkungan Anggaran
: Rp. 275.701.550
Realisasi
: Rp. 273.611.100
Kinerja Anggaran : 99 %
7.
Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
Program
: Penyusunan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan
: Penyusunan laporan capaian ikhtisar kinerja SKPD
Anggaran
: Rp. 35.000.000
Realisasi
: Rp. 34.943.200
Kinerja Anggaran : 99 % Output
:
Capaian Kinerja
: 100 %
Outcome
:
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Banyuwangi
melalui
Musrenbang Kabupaten telah menetapkan 7 Program dan 22 Kegiatan dengan analisis sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat 11 kegiatan dengan nilai rata-rata 94,54 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 5 kegiatan dengan nilai rata-rata 99,6 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat 1(satu) kegiatan dengan nilai rata-rata 99 % 4. Program Peningkatan Tenaga Keamanan dan Kenyamana Lingkungan, terdapat 1 kegiatan tetap dengan nilai rata-rata 87 % 5. Program Pemeliharaan Kantrantibum dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdapat 2 kegiatan dengan nilai rata-rata 99 % 6. Program Dukungan Kelancaran Pemilu, terdapat 2 kegiatan dengan nilai rata-rata 96 % 7. Program Penyusunan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, terdapat 1 kegiatan dengan nilai rata-rata 99 %
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi tertuang dalam Program Kerja Tahunan (RKT) yang dilakukan terhadap pelanggaran Perda dan K3 (Keamanan, ketertiban dan keindahan) antara lain : - Penertiban Anjal dan gelandangan dan lain-lain dengan hasil sebagai berikut : a.
Telah dilakukan penertiban K3 (keamanan, ketertiban dan keindahan) sebanyak 1420 pelanggaran dengan penyelesaian 1370
b.
Telah dilakukan pembongkaran reklame tak berijin sebanyak 21 buah reklame
c.
Telah dilakukan penertiban galian C dengan hasil 29 galian C telah ditutup
d.
Telah dilakukan penertiban bangunan tidak berijin dengan hasil 7 bangunan pembinaan 18 bangunan penyegelan
2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
1. Lemahnya pengawasan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh BPKAD, BPPT dan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Masih banyaknya masyarakat yang enggan mengajukan ijin karena terbentur dengan berbagai macam persyaratan 3. Masih rendahnya Kwalitas SDM petugas yang diturunkan ke lapangan terkait masalah pemahaman Perda 4. Minimnya petugas PPNS selaku Penegak Peraturan Daerah ( PERDA)
5. Banyaknya pemungutan liar di lapangan sehingga pengusaha enggan untuk mengajukan proses perijinan di BPPT.
Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut : 1. Faktor Internal a. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintah dengan banyaknya obyek pengawasan b. Koordinasi antar instansi terkait belum berjalan sesuai harapan c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana d. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar Perda 2. Faktor Eksternal a. Tingkat kesadaran dari PKL untuk tidak berjualan diatas trotoar masih sangat kurang b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah c. Lemahnya SKPD dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, sehingga sangat berpengaruh terhadap laporan kinerja.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya sebagai berikut : a. Mengoptimalkan peran pegawai yang ada melalui pemerataan pemberian tanggung
jawab
atas
masing-masing
urusan
sehingga
dalam
melaksanakan tugas akan lebih terpantau, terukur dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan b. Memberikan kesadaran dalam rangka meningkatkan partisipasi kerja yang lebih aktif dan berdisiplin tinggi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku c.
Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah memlalui Diklat khusus, seminar dan studi banding.
d. Perencanaan terhadap sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan e. Pengusulan dana anggaran setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan f.
Koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan.
2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Semakin bertambahnya pedagang kaki lima (PKL) baik yang berasal dari masyarakat Kabupaten Banyuwangi maupun yang dari luar Kabupaten Banyuwangi, disisi lain lahan yang tersedia terbatas 2. Munculnya Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengemis, gelandangan serta orang terlantar tetapi belum ada solusi/jalan keluar bagi yang terjaring razia 3. Masih ditemui adanya masyarakat yang melanggar Perda 4. Masih adanya penyakit masyarakat yaitu judi, miras dan lain-lain 5. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang perda khususnya bidang perijinan 6. Kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar Perda
2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 mengacu pada RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi menetapkan 7 program dengan 21 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam setiap indikator kinerja program kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 10.660.155.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Tabel terlampir.
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Indikator Kinerja Program(Outc ame) kegiatan(Outp ut) 2
Anggaran 2015
Rencana Realisasi II III Rp (000) Rp (000)
IV Rp (000)
Capaian Kinerja
Target
Rp(000)
I Rp(000)
3
4
5
6
7
8
9
Rp (000)
Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi
1.250
bh
7.500.000
1.878.000
1.878.000
1.878.000
1.878.000
7.500.000
12
bl
43.800.000
10.950.000
10.950.000
10.950.000
10.950.000
43.800.000
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
5
uni t
8.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
12
bl
50.000.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000
50.000.000
%
Ket
10
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi/penerang an bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kelancaran kinerja perkantoran
Kelancaran kinerja administrasi Satpol PP Kelancaran kinerja administrasi Satpol PP Penyediaan bahan Kelancaran logistik tugas dan kinerja Satpol PP Penyediaan Meningkatnya makanan dan kelancaran minuman pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Pengembanga koordinasi dan n& konsultasi keluar pemantapan
12
bl
35.000.000
8.750.000
8.750.000
8.750.000
8.750.000
35.000.000
12
bl
25.000.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
25.000.000
8
uni t
132.120.000
93.120.000
0
0
39.000.000
132.120.000
28
uni t
41.800.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
23.050.000
41.800.000
8
uni t
375.000.000
150.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
375.000.000
12
bl
402.000.000
134.000.000
134.000.000
134.000.000
0
402.000.000
12
bl
452.600.000
128.680.000
154.740.000
164.180.000
5.000.000
452.600.000
daerah
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan
pelaksanaan tugas Satpol PP
Terciptanya situasi lingkungan kerja yg memadai Terciptanya situasi lingkungan kerja yg memadai Terselenggara nya suasana lingkungan Mendukung kelancaran tugas operasional
90
M2
200.000.000
0
200.000.000
0
0
200.000.000
85
M2
75.000.000
0
75.000.000
0
0
75.000.000
3
uni t
15.000.000
15.000.000
0
0
0
15.000.000
12
bl
100.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
100.000.000
Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan & kenyamanan lingkungan
Aparatur yg memahami peraturan
50
org
96.080.000
37.580.000
58.500.000
0
0
96.080.000
Terjaganya kondisi tertib, bersih di lingkungan perkantoran, taman dan kawasan jalan protokol
250
org
2.366.985.000
583.235.000
658.750.000
562.500.000
562.500.000.
2.366.985.000
100
ke g
584.110.000
176.623.400
272.764.200
134.722.400
0
584.110.000
Program Pemeliharaan Katrantibum & Pencegahan Tindak Kriminal Pelaksanaan penegakan
peraturan Pengawasan & Evaluasi Keg. Satpol PP Program Dukungan Kelancaran Pemilu Penyelenggaraan Pilkada dan Wakil kepala daerah Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pengendalian keamanan lingkungan
1
ke g
485.355.000
485.355.000
0
0
0
485.355.000
2
ke g
5.056.000.000
0
0
0
5.056.000.000
5.056.000.000
217
tim
108.805.000
37.605.000
71.200.000
0
0
108.805.000
10.660.155.000
BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini telah menggalakan penegakan hokum terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dewasa ini sedang menggalakan Peraturan Daerah dengan melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik
berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak
terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel dan bebas KKN yang menjadi target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dicapai.
Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah di daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewajiban untuk : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui system koordinasi yang terintegrasi dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan agar lebih terstruktur dengan azas demokrasi, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan system pengendalian intern secara berkelanjutan 4. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah.
3.2 Tujuan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja a. Tujuan Tujuan Renja merupakan implementasi yang akan diciptakan dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan tujuan dimaksud sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan serta perlindungan masyarakat ; 3. Terwujudnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang professional. b. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Sasaran
Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi adalah :
sasaran strategis
Indicator kinerja
satuan
target
2
3
4
5
1 1
Meningkatkan
Angka kriminalitas
kasus
515
kesadaran,
Angka kriminalitas
kasus
653
%
1:0,62
kegiatan
82
%
98
keamanan
dan yang ditangani
ketertiban
Rasio jumlah Satpol
masyarakat
PP per 10.000 penduduk Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Banyuwangi Jumlah demo Persentase Penegakan
demo
4
%
97
%
2,368
orang
60
%
31
Perda Persentase anggota Satuan Linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan Swakarsa Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Rasio jumlah pos kamling per jumlah desa/kel
3.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2015 melalui Musrenbang Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 7 program 21 kegiatan anatara lain :
No
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9
Penyediaan Bahan Logistik
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 2 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pembangunan Gedung Kantor
2
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3
Pengadaan mebeleur
4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4 Peningkatan Tenaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1
Penyiapan
Tenaga
Pengendali
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan 5 Pemeliharaan Kantrantibum dan Pencegahan Tindak Kriminal 1
Pelaksanaan Penegakan Peraturan
2
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP
6 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 1
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 disusun berdasarkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan aspirasi masyarakat sebagaimana di atas. Rencana Kerja yang telah disusun ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dengan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun 2015. Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, berarti telah memberikan masukan yang sangat positif bagi perencanaan di Kabupaten Banyuwangi sesuai alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Nasional. Semoga penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi ini dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banyuwangi, Plt.
KEPALA
Januari 2015
SATUAN
POLISI
PAMONG
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. AHMAD NURIL FALAH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19691117 199101 1 001
PRAJA
