2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan; 15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, di Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan; 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun
2007
tentang
Pokok-pokok
18. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya; 19. Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN: Jenetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGELOLA PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kotamadya/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. 8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD. 9. Perkampungan Budaya Betawi adalah Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. 10. Lembaga Pengelola Budaya Betawi.
adalah
Lembaga
11. Ketua Lembaga Pengelola adalah Perkampungan Budaya Betawi.
Pengelola
Ketua
Perkampungan
Lembaga
Pengelola
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang selanjutnya dalam Peraturan Gubernur ini disebut Lembaga Pengelola. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Lembaga Pengelola merupakan wadah pengorganisasian unsur masyarakat yang ditunjuk/ditugaskan Gubernur mewakili masyarakat dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan; (2) Lembaga Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; (3) Tempat kedudukan Lembaga Pengelola berada dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi pada gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah.
BAB IV ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 4 (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola didasarkan pada asas : a. b. c. d. e.
demokratis; partisipasi; keaslian; taat hukum; dan kemitraan.
(2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. demokrasi artinya Lembaga Pengelola dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik yang bertempat tinggal dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi maupun masyarakat dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; b. partisipasi artinya dalam pelaksanaan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Lembaga Pengelola mengikutsertakan masyarakat dari dalam maupun dari luar kawasan Perkampungan Budaya Betawi; c. keaslian artinya dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Lembaga Pengelola harus mempertahankan keaslian budaya Betawi; d. taat hukum artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kemitraan artinya Lembaga Pengelola dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya mengembangkan kemitraan serta kerja sama dengan SKPD, UKPD, instansi Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat. Bagian Kedua Prinsip Pasal 5 (1) Lembaga Pengelola dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan menerapkan prinsip : a. b. c. d. e. f.
efisiensi; efektifitas; profesionalisme; produktivitas; transparansi; dan akuntabilitas.
(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. efisiensi adalah pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan dengan alokasi anggaran terukur, jelas dan rasional;
b. efektivitas adalah pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi harus berhasil melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari ciri khas Jakarta; c. profesionalisme adalah setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dilaksanakan secara terencana, konseptual, terarah dan dengan tujuan yang jelas oleh tenaga yang mempunyai kapabilitas/kompetensi untuk itu; d. produktivitas adalah kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan frekuensi, intensitas dan variasi yang berkesinambungan serta konsisten dari waktu ke waktu; e. transparansi adalah setiap kegiatan pengelolaan khususnya penggunaan anggaran dalam jumlah sekecil apapun dilaksanakan secara tertib dan terbuka; dan f.
akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 6 Lembaga Pengelola mempunyai tujuan : a. memelihara dan melindungi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi; b. menciptakan dan menumbuhkembangkan seni budaya Betawi; c. menata dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik, baik alami maupun buatan yang bernuansa Betawi; dan d. mengendalikan pemanfaatan lingkungan fisik dan non fisik sehingga saling bersinergi untuk mempertahankan ciri khas Betawi. BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 7 Lembaga Pengelola mempunyai Perkampungan Budaya Betawi.
tugas
melaksanakan
pengelolaan
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Pengelola mempunyai fungsi : a. penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi; b. penyusunan rencana strategi/pembangunan jangka menengah Perkampungan Budaya Betawi; c. penyusunan rencana kerja tahunan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi; d. penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan perlengkapan kesenian;
6
e. penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dalam kawasan Perkampungan Budaya Betawi; f. pengajuan kerja sama pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat; g. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi, kegiatan dan pemanfaatan anggaran.
Pasal 9 Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Pengelola dapat melaksanakan kegiatan berupa : a. rapat dengan instansi Pemerintah Pusat, SKPD, UKPD, dan swasta; b. pertemuan dengan warga Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, pemerhati, tokoh, ahli, dan pecinta seni budaya Betawi; c. sosialisasi Master Plan, rencana strategis/pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dengan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; d. sosialisasi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi kepada masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; e. pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; f. pergelaran, pameran, lomba, pendidikan, pelatihan, pengkajian, dan pendokumentasian seni budaya Betawi; g. sosialisasi, publikasi, pemasaran dan internalisasi seni budaya Betawi; h. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; i. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan oleh swasta dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan j. pemantauan pengawasan dan pengendalian pembangunan oleh instansi Pemerintah Pusat, SKPD, UKPD atau dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Pasal 10 Pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
BAB VI WILAYAH KERJA Pasal 11 Ruang lingkup kerja Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7
BAB VII ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 12 (1) Susunan organisasi Lembaga Pengelola, terdiri dari : a. b. c. d. e.
ketua; komite komite komite komite
Tata Kehidupan dan Budaya; Kesenian dan, Pemasaran; Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; dan Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Bagan susunan organisasi Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Ketua Pasal 13 Ketua Lembaga Pengelola, mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9; b. melaksanakan koordinasi dengan masyarakat dan pihak swasta dalam rangka mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi; c. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite-komite; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola. Bagian Ketiga Komite Tata Kehidupan dan Budaya Pasal 14 Komite Tata Kehidupan dan Budaya, mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang tata kehidupan dan budaya; b. mempersiapkan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang tata kehidupan dan budaya; c. menyusun rencana kerja Komite Tata Kehidupan dan Budaya; d. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; e. melaksanakan sosialisasi, dan internalisasi tata kehidupan dan budaya Betawi; dan f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
8
Bagian Keempat Komite Kesenian dan Pemasaran Pasal 15 Komite Kesenian dan Pemasaran, mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang kesenian dan pemasaran; b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategis/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Kesenian dan Pemasaran; c. menyusun rencana kerja Komite Kesenian dan Pemasaran; d. melaksanakan pergelaran, pameran dan lomba Kesenian Betawi; e. melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan pemasaran Kesenian Betawi; f. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan perlengkapan kesenian; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan Pasal 16 Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan, mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; c. menyusun rencana kerja Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; d. melaksanakan pengkajian dan pendokumentasian budaya Betawi; e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan seni budaya Betawi; f. memfasilitasi rencana kerja sama pelestarian dan pengembangan budaya Betawi; dan g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Komite Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17 Komite Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas : a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian; c. menyusun rencana kerja Komite Pengawasan dan Pengendalian; d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan pemanfaatan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh instansi Pemerintah Pusat, masyarakat, dan swasta,; e. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
9
Bagian Ketujuh Susunan Komite Pasal 18 (1) Keanggotaan setiap Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, terdiri dari satu orang sebagai Koordinator merangkap Anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota. (2) Koordinator merupakan pimpinan Komite yang dalam melaksanakan tugas Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengelola. (3) Tugas anggota komite membantu Koordinator Komite dalam melaksanakan tugas Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Komite.
BAB VIII PERSYARATAN Pasal 19 (1) Untuk dapat dipilih dan ditunjuk sebagai Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga Negara Indonesia; b. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta; c. berusia minimal 20 tahun; d. tidak berstatus sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, PNS, POLRI atau TNI; e. tidak menduduki jabatan pada partai politik; f. sehat jasmani dan rohani; g. berkelakuan baik dan belum pernah dan/atau sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; h. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa; i. memahami budaya Betawi; j.
mempunyai cukup waktu untuk kegiatan Lembaga Pengelola;
melaksanakan
tugas, fungsi dan
k. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas; dan I.
khusus Ketua Lembaga Pengelola dan Koordinator Komite, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam apat yang dilaksanakan untuk itu dan difasilitasi oleh Dinas. r
10
BAB IX PEMILIHAN DAN PENUNJUKAN Bagian Kesatu Pengajuan Calon Pasal 20 (1) Untuk dapat dipilih dan ditunjuk sebagai Ketua, Koordinator Komite, dan Anggota Komite Lembaga Pengelola, harus dilakukan melalui pencalonan. (2) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Dinas mengajukan maksimal 10 orang calon; b. Walikota Administrasi Jakarta Selatan mengajukan maksimal 10 orang calon; dan c. Badan Musyawarah Betawi mengajukan maksimal 10 orang calon. (3) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan bersifat rahasia, paling lambat dua bulan sebelum masa tugas Ketua, Koordinator Komite, dan Anggota Komite Lembaga Pengelola berakhir. Pasal 21 Berkas pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuka oleh Kepala Dinas dalam rapat pemilihan. Bagian Kedua Pemilihan dan Penunjukan Pasal 22 (1) Pemilihan Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dilaksanakan oleh Dinas, paling lambat satu bulan sebelum masa tugas Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola berakhir. (2) Peserta rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepala Dinas sekaligus sebagai pimpinan rapat; b. Walikota Administrasi atau pejabat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditugaskan; c. Tiga orang unsur Badan Musyawarah Betawi; d. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat atau pejabat Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat yang ditunjuk; e. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana atau pejabat Biro Organisasi dan Tatalaksana yang ditunjuk; f. Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan; g. 1 (satu) orang unsur Lembaga Kebudayaan Betawi; dan h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau pejabat Badan Kepegawaian Daerah yang ditunjuk. (3) Rapat pemilihan dinyatakan sah dan memenuhi kourum apabila telah dihadiri / (dua pertiga) dari jumlah peserta rapat yang diundang. 2
3
11
Pasal 23 (1) Pemilihan Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. (2) Hasil pemungutan suara dinyatakan sah apabiia telah disetujui 50 % (lima puluh persen) ditambah satu orang dari peserta rapat yang hadir. (3) Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara rapat pemilihan yang ditandatangani pimpinan dan sekretaris rapat, dan selanjutnya disampaikan/dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4)
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas kepada yang bersangkutan.
BAB X MASA TUGAS Pasal 24 (1) Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola ditunjuk untuk masa tugas 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya. (2) Sebelum mengakhiri masa tugasnya, para pengemban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam rapat yang dilaksanakan Dinas. (3) Keanggotaan peserta rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan keanggotaan peserta rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
BAB XI TATA KERJA Pasal 25 (1) Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite Lembaga Pengelola baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan koordinasi, sinkronisasi, simplikasi, asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Lembaga Pengelola melakukan dan mengembangkan kerja sama dan harmonisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan dengan SKPD/UKPD, swasta, masyarakat dan pekerja seni. (3) Setiap pelaksanaan kegiatan harus didukung dengan administrasi yang lengkap, tertib dan rapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengedepankan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
12
Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut tentang Master Plan dan Rencana Strategi/Tahapan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur. Pasal 27 Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditampung dalam DPA Dinas. BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 28 (1) Lembaga Pengelola tidak mempunyai pegawai dalam bentuk apapun. (2) Kebutuhan personel untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola disediakan melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII HONORARIUM Pasal 29 (1) Kepada Ketua, Koordinator Komite dan Anggota Komite diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional yang memungkinkan bersangkutan bertugas optimal. (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, Koordinator Komite, dan Anggota Komite dapat diberikan penghasilan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XIV KEUANGAN Pasal 30 (1) Belanja pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola dibiayai dari : a. APBD; dan b. Bantuan atau sumbangan swasta, perorangan dan masyarakat. (2) Anggaran untuk belanja pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada DPA Dinas.
13
(3) Pengelolaan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan negara/Daerah. (4) Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterima, dicatat, dikeluarkan, dipergunakan, dibukukan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara patut, tertib dan transparan terpisah dari pengelolaan APBD. (5) Penggunaan anggaran dari APBD dan bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan bersamasama untuk membiayai suatu kegiatan yang sama. (6) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
BAB XV ASET Pasal 31 (1) Aset daerah yang dimanfaatkan Lembaga Pengelola merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI AKUNTABILITAS Pasal 32 Pertanggungjawaban Lembaga Pengelola dilaksanakan melalui : a. Laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan; b. Laporan kinerja, disampaikan pada forum rapat yang diselenggarakan Dinas.
BAB XVII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 33 (1) Pengendalian terhadap Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas. (2) Hasil Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
14
BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 Untuk pertama kali pengangkatan Ketua, Koordinator Komite, dan Anggota Komite ditunjuk langsung oleh Gubernur atas usul Dinas, setelah berkoordinasi dengan Walikotamadya Jakarta Selatan, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi dan Lembaga Kebudayaan Betawi.
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
