ADINKES
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 24 Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 25 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 155 Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 22 (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. Pasal 23 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokan atas: a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
HIBAH Pasal 43 (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. (2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Lanjutnya HIBAH Pasal 44 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(2) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan daerah badan/lembaga/ organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BANTUAN SOSIAL Pasal 45 (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2011 BAB III KLASIFIKASI DAN MEKANISME Pasal 3
(1) Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah, dan sumber hibah. (2) Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi: a. hibah uang, terdiri diri: 1) uang tunai; dan 2) uang untuk membiayai kegiatan. b. hibah barang/jasa; dan c. hibah surat berharga (3) Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi: a. hibah terencana; dan b. hibah langsung. (4) Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi: a. hibah dalam negeri; dan b. hibah luar negeri.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 4
1. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. 2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. 3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat 4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: - peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; - tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.
PENERIMA HIBAH Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.
ORGANISASI KEMASYARAKATAN Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Lampiran II Butir I, UU No. 23 Tahun 2014 (1) Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan, sebagai berikut :
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (2) Kewenangan dalam Pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahanbahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) Dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (3)
kecuali
apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan
menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.
Pelayanan Publik Pasal 344 : Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggarannya
pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pasal 347 :
(1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat-temapt yang mudah di akses oleh masyarakat (2) Informasi pelayanan publik tersebut dituangkan dalam bentuk “Maklumat Pelayanan Publik Pemerintah Daerah” Pasal 349 : Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik dikenankan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga program pembinaan
SPM menurut UU No. 23 Tahun 2014 SPM juga menjadi acuan dari kualitas dan kuantitas suatu
pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta harus dapat menjamin terwujudnya hak-hak individu dan dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemerintah Daerah sesuai ukuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 12).
Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar SPM (Pasal 18)
SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada
Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.
SPM menurut Pasal 12, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib yang di SPM-kan merupakan urusan pelayanan dasar warganegara yang terkait dengan : Perlindungan hak konstitusi (Pasal 28H & 34 UUD 1945) Perlindungan untuk kepentingan nasional, yaitu terkait
dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban dalam rangka keutuhan nasional. Pemenuhan terhadap komitmen nasional yang terkait dengan perjanjian dan konvensi internasional. SPM dilaksanakan secara bertahap dan di tetapkan oleh Pemerintah.
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 2 Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya; Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat memperoleh haknya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 8 Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, pemerintah daerah melakukan langkahlangkah sebagai berikut : Mengumpulkan data tentang jumlah kebutuhan dasar
minimal yang dibutuhkan oleh warga negara di masingmasing daerah; Mengumpulkan data tentang barang atau jasa yang belum terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan warga negara secara minimal.
Lanjutan Penerapan Pasal 9 Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey untuk
memperoleh data tentang jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Survey sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mengetahui
kecukupan persediaan barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara di setiap daerah. Pengukuran ketersediaan barang atau jasa kebutuhan dasar
warga negara dilakukan dengan cara menghitung rasio antara warga negara yang membutuhkan dengan jumlah barang yang tersedia dan/atau dengan membandingkan kebutuhan dasar warga dengan penyedia jasa kebutuhan dasar tersebut berdasarkan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Lanjutan Penerapan
Pasal 10 Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey untuk memperoleh data tentang jumlah warga negara yang belum memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui identitas warga negara yang belum memperoleh kebutuhan dasar dan penyebab belum terpenuhinya kebutuhan dasar dasar warga negara di setiap daerah.
Lanjutan Penerapan
Pasal 11 Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemerintah daerah menyusun rencana penyediaan kebutuhan dasar warga negara agar tersedia secara cukup sesuai dengan standar pelayanan minimal Rencana pemenuhunan ketersediaan kebuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : Menyediakan/memproduksi sendiri barang atau jasa
kebutuhan dasar yang masih kurang sampai terpenuhinya jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Memberikan kemudahan atau meminta badan usaha swasta atau badan usaha milik daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih kurang sampai terpenuhinya jumlah kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
Lanjutan Penerapan
Pasal 12 Pemerintah daerah wajib menyediakan/memproduksi
sendiri barang atau jasa kebutuhan pokok warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a apabila : Belum terdapat badan usaha baik swasta maupun badan usaha milik daerah/negara yang menyediakan barang atau jasa tersebut; Jenis barang atau jasa tersebut tidak diminati atau biaya produksi yang masih sangat tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh masyarakat jika disediakan oleh badan usaha; Pemenuhannya bersifat mendesak sehingga penyediaanya tidak dapat dilakukan oleh badan usaha; atau Karena sifatnya, barang atau jasa tersebut tidak boleh disediakan oleh badan usaha.
Lanjutan Penerapan Pasal 13 Badan usaha milik daerah/negara atau badan usaha swasta
dapat diminta untuk menyediakan/memproduksi barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b apabila : Barang atau jasa tersebut pada umumnya sudah disediakan oleh badan usaha milik daerah/negara atau badan usaha swasta; dan Untuk meproduksi barang atau jasa tersebut tidak memerlukan proses penyediaan/produksi yang lama; dan/atau Barang atau jasa yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Lanjutan Penerapan Pasal 14 Penyediaan kebutuhan dasar warga negara yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha swasta atau badan usaha milik daerah/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah: Penyediaan barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk jenis penyediaan barang atau jasa yang dapat dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta atau badan usaha milik daerah/negara; Barang atau jasa yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (Karena sifatnya, barang atau jasa tersebut tidak boleh disediakan oleh badan usaha).
Lanjutan Penerapan
Pasal 15 Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara yang belum mampu memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara : Membebaskan biaya (gratis) untuk memperoleh kebutuhan dasar warga negara yang disediakan/diproduksi oleh pemerintah daerah; Menyediakan sarana atau prasarana untuk memperoleh kebutuhan dasar warga negara tersebut secara bebas biaya (gratis); Memberikan subsidi untuk memperoleh barang atau jasa kebutuhan dasar warga negara bagi barang atau jasa yang disediakan/diproduksi oleh badan usaha; dan/atau Menggunakan cara lain yang menjamin warga negara untuk mampu memperoleh kebutuhan dasarnya.
Lanjutan Penerapan Pasal 17 Berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3), pemerintah daerah dan DPRD menganggarkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam KUA dan PPAS. Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dan DPRD menganggarkan anggaran untuk melaksanakan standar pelayanan minimal dalam APBD. Dalam hal program dan kegiatan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal belum tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, pemerintah daerah dan DPRD wajib memasukkan program dan kegiatan untuk melaksanakan standar pelayanan minimal dalam KUA dan PPAS dan mengganggarkannya dalam APBD.
Lanjutan Penerapan Pasal 18 Anggaran untuk melaksanakan standar pelayanan minimal
wajib disediakan secara cukup untuk menjamin kebutuhan setiap warga negara yang membutuhkan pelayanan dasar tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemenuhan anggaran untuk melaksanakan standar pelayanan minimal mendahului pemenuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lain di luar belanja wajib dan mengikat. Prioritas Utama Bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan
rendah, pemerintah pusat wajib membantu penyediaan dana (DAK) untuk melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
MEKANISME PENERAPAN SPM PEMDA PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2007 Muatan in : • Jenis Pelayanan Dasar • Indikator dan Nilai SPM • Pengorganisasian SPM • Batas Waktu Pencapaian SPM
Mengacu pada Pemda menyusun rencana Pencapaian SPM
Target tahunan Pencapaian SPM Dituangkan dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Klasifikasi belanja daerah Dengan per mbangan kemampuan keuangan Daerah
Berdasarkan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT Pasal 2 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk: 1. memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area; 2. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan; 3. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah; 4. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas; 5. penggerakan pemberdayaan masyarakat; 6. pelayanan terintegrasi; dan 7. peningkatan dan pemerataan pelayanan.
KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT DI PUSKESMAS 1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang bersifat jangka pendek dan merupakan bagian dari kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan jangka panjang dalam rangka meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diprioritaskan untuk puskesmas sangat terpencil di DTPK dan DBK yang mengalami kekosongan tenaga kesehatan 3. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 4. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diberikan biaya perjalanan dan gaji/insentif dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun fasilitas lainnya dari pemerintah daerah setempat sesuai kemampuan daerah masingmasing. 5. Tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) DALAM MENDUKUNG
PROGRAM NUSANTARA SEHAT SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam
Mendukung Program Nusantara Sehat diutamakan minimal terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat)
Masa penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim
(team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah 2 (dua) tahun.
Besaran gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim
(team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
Apa yang Perlu Dilakukan Sektor Kesehatan : Setelah 70 Tahun Indonesia Merdeka : Oleh : Prof. Laksono Trisnantoro 1.
2.
3. 4.
5.
Kebijakan Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaksanaan JKN perlu ditingkatkan Kolaborasi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan Swasta dimungkinkannya sistim kontrak, khususnya dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Perlu koordinasi lebih erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Desentralisasi Perlu Reorientasi Pendidikan Tenaga Kesehatan….. Promosi kesehatan perlu ditingkatkan
SARAN APBN (Kemenkes) DAK
DAK Pemda tertentu (APBD) SPM SPM :
- Faskes Pemerintah - Faskes Swasta / Badan Usaha Swasta
