Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
8 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 57-64
PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI ACEH Rahmadaini1, Ilyas Ismail2, Eddy Purnama2 1)
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah KualaBanda Aceh
Abstract : Article 6 of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation as an umbrella Agrarian land law , states that " All rights to the land has a social function " . This means any land rights that exist in a person , should not be used ( or not used ) solely for their own interests , especially if it is causing harm to the public . Land use should be tailored to the circumstances and nature than the right , to beneficial , both for the welfare and happiness that have it as well as beneficial to society and the State . But in fact in the middle of the land requirement is becoming increasingly difficult as there are many parties that abandoned land that has given rise to social inequality , economic , and welfare of the people and the quality of the environment .Based on the survey results revealed that many found abandoned land in the province of Aceh , it is due to the ongoing conflict in Aceh led plantations cultivated by the right holder no longer worked , but it was also because of the natural disasters that hit Aceh in 2004 . Until now the total amount indicated lands totaling 34,656.59 acres have been abandoned , and no one has defined as abandoned land , while people are often trying to advocate or insist on acceleration and also transparency in the process of demolition of abandoned land .It is recommended that BPN Aceh region can work optimally reorganize abandoned lands , it is also suggested to the Government of Aceh in order to actively contribute to the acceleration of demolition of abandoned land , because the Law No. 11 Year 2006 on Aceh Government also authorizes the of the Aceh Provincial Government in terms of the Land , and need to be reevaluated associated with fixing mechanism wastelands because the process is still very long and old , wherever possible revocation of land rights because of neglect is done in BPN region . Keywords : Neglected Land , Aceh Province Abstrak: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai payung hukum agraria, menyebutkan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Ini berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Namun dalam kenyataannya di tengah kebutuhan tanah yang semakin sulit sementara masih banyak pihak-pihak yang menelantarkan tanahnya sehingga telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak diketemukan tanah terlantar di Provinsi Aceh, hal tersebut dikarenakan konflik yang berkepanjangan di Aceh menyebabkan areal perkebunan yang diusahakan oleh pemegang hak tidak digarap lagi, selain itu juga karena faktor bencana alam yang melanda Aceh pada tahun 2004. Sampai saat ini jumlah total tanah Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar telah berjumlah 34,656.59 hektar, dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, sementara masyarakat sudah sering berupaya mengadvokasikan atau menuntut adanya percepatan dan juga transparansi dalam proses penertiban tanah terlantar.Disarankan agar BPN Wilayah Aceh dapat bekerja secara optimal dalam menata kembali tanah-tanah yang terlantar, disarankan juga kepada Pemerintah Aceh agar dapat turut berperan secara aktif guna percepatan penertiban tanah terlantar, karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah Aceh dalam hal Pertanahan, dan perlu dievaluasi kembali terkait dengan mekanisme penetapan tanah terlantar karena prosesnya masih sangat panjang dan lama, sedapat mungkin pencabutan hak atas tanah karena ditelantarkan cukup dilakukan di BPN Wilayah. Kata Kunci : Tanah Terlantar, Provinsi Aceh
57 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha
Pengertian agraria yang luas, tidak hanya
Esa, bangsa dan
mengenai tanah semata tetapi meliputi bumi air,
Negara Indonesia, yang harus di usahakan,
ruang angkasa, dan kekayan alam yang
dimanfaatkan dan dipergunakan untuk sebesar-
terkandung didalamnya. Adapun pengertian
besarnya kemakmuran rakyat. Tanah bukan saja
bumi adalah meliputi permukaan bumi, tubuh
sebagai sumber kehidupan dalam melakukan
bumi, dibawahnya, serta yang berada dibawah
kegiatan masyarakat, melainkan modal bagi
air. Permukaan bumi yang dimaksud, disebut
pembangunan
mewujudkan
juga sebagai tanah. Dapat disimpulkan bahwa
kesejahteraan serta kemakmuran bangsa. Pasal
pengertian tanah adalah meliputi permukaan
6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang berada di bawah air, termasuk air laut.
(UUPA) menyatakan bahwa semua hak atas
Dalam UUPA, pengertian agraria menjadi lebih
tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam memori
luas lagi dari pengertian dalam teks bahasa
penjelasan atas rancangan Undang-Undang
Inggris. Pembuat undang-undang memasukan
Pokok Agraria Pasal 6 dijelaskan bahwa tidak
faktor sumber daya alam dalam definisi agraria,
hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah
menurut penulis hal tersebut dimaksudkan
mempunyai
lanjut,
untuk membuat landasan hukum terhadap
penjelasan umum bagian II Prihal dasar-dasar
kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jadi bila
dari hukum agraria nasional pada angka (4)
ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya
dijelaskan
keempat
alam tersebut, negara harus ikut berperan dalam
diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa "Semua
pengaturanya sesuai dengan jiwa Pasal 33 Ayat
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".
(3) UUD NKRI Tahun 1945.
dalam
fungsi
bahwa
sosial.
dasar
Lebih
yang
Hal itu berarti bahwa hak atas tanah
Pengertian hukum agraria dalam UUPA
apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat
adalah dalam arti pengertian yang luas bukan
dibenarkan,
akan
hanya merupakan satu perangkat bidang hukum,
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-
tetapi merupakan kelompok berbagai bidang
mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi
hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi
penguasaan atas sumber-sumber daya alam
masyarakat.
tertentu yang termasuk pengertian agraria.
bahwa
tanahnya
Penggunaan
itu
tanah
harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat
Sesuai
dengan
TAP
MPR
No.IX
daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi
/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat
Pengelolaan Sumber Daya Alam. permasalahan
dan Negara.
tanah terlantar yang berkaitan dengan upaya penertibannya oleh pemerintah merupakan hal Volume 2, No. 2, November 2013
- 58
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang penting untuk dikaji, karena hal itu
Beberapa faktor umum yang menyebabkan
merupakan
tanah terlantar diantaranya :
perwujudan
pembaharuan
di
salah
bidang
satu
agraria.
upaya UUPA
merupakan dasar dari lahirnya perundangundangan
lainnya
dan
1. Kondisi geografis Secara geografis Provinsi Aceh terhitung
peraturan-peraturan
luas dimana saat ini berjumlah 23 kabupaten
pendukung dalam mengatur kebijakan di bidang
dan kota, dimana terdapat wilayah pegunungan,
pertanahan.
perbukitan, wilayah pantai maupun kepulauan,
Pemberian hak-hak atas tanah (Hak
kondisi tersebut merupakan tantangan bagi
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
Badan Pertanahan (BPN) Wilayah Aceh dalam
dan lain-lain) kepada perorangan atau badan
melakukan inventarisir maupun pengawasan
hukum oleh Negara untuk diusahakan, dikelola
terhadap tanah-tanah yang berpotensi terlantar.
dan dipergunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, merupakan
2. Terkait Masalah Hukum
suatu kebijakan di bidang pertanahan yang
Dalam prakteknya juga dijumpai tanah
harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Fungsi
terlantar yang disebabkan permasalahan hukum
sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada
yang membelit pemilik lahan, seperti kesalahan
yang mempunyai hak untuk mempergunakan
administrasi contohnya areal perkebunan masuk
tanah
dengan
dalam wilayah hutan lindung, ataupun terdapat
keadaannya, artinya keadaan tanahnya serta
pelangaran perizinan bahkan terlibat dengan
sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika
masalah pidana seperti ilegal loging, proses
kewajiban itu sengaja diabaikan, maka dapat
hukum yang panjang yang berakibat tidak
mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak
adanya
yang bersangkutan. Dengan kata lain dalam
sehingga menyebabkan tanah tersebut terlantar.
yang
bersangkutan
sesuai
kepastian
terhadap
status
lahan,
pemberian hak itu ada maksud agar tidak menelantarkan tanah.
3. Konflik Sosial Adapun salah satu penyebab dari tanah
PELAKSANAAN
PENERTIBAN
TANAH
terlantar dikarenakan terjadinya konflik antara
TERLANTAR DI PROVINSI ACEH
satu perusahaan dengan perusahaan yang lain
Kondisi tanah terlantar di Provinsi Aceh
terkait dengan alas hak, ataupun konflik yang
Tanah terlantar di Provinsi Aceh juga
terjadi dengan masyarakat, dimana pemegang
terhitung banyak, hal tersebut dikarenakan
HGU tidak mampu mengamankan haknya dan
beberapa faktor penyebab, baik itu merupakan
harus berhadapan dengan masyarakat/petani
faktor umum sebagaimana yang dialami oleh
sekitar lokasi HGU yang sudah mengokupasi
wilayah lain di Indoensia maupun faktor-faktor
tanah dan menggarap dengan tanaman tegalan,
khusus yang hanya terdapat di Provinsi Aceh.
atau menyadap tanaman karet yang tersisa.
59 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4.
Iklim Investasi
terjadinya tanah terlantar di Aceh, terdapat juga
Iklim investasi juga sangat berpengaruh
faktor-faktor yang khusus di Aceh yang
terhadap setiap usaha yang berkaitan dengan
menyebabkan tanah terlantar, yaitu :
tanah, seperti perkebunan, jika di Provinsi Aceh dapat dicontohkan dengan jenis perkebunan
1.
Konflik berkepanjangan
Sawit, Kopi, Karet, Coklat dan lainnya. Dimana
Konflik sangat memengaruhi terlantarnya
jika prospeknya sedang bagus maka lahan
tanah di Provinsi Aceh. Kondisi ini tidak bisa
tersebut akan menjadi sangat produktif, namun
dipisahkan
jika sebaliknya maka lahan tersebut akan
keseluruhan. Berbeda dengan pada umumnya
terlantar. Sementara untuk mengantikan fungsi
wilayah lain di Indonesia, setelah kemerdekaan
lahan atau jenis usaha tersebut harus melalui
Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Aceh
mekanisme perizinan yang tidak mudah.
masih
terus
dari
kondisi
terjadi
Aceh
konflik-konflik
secara
yang
tentunya memberikan dampak sosial yang 5.
Kendala Teknis Operasional
sangat luas khususnya tanah terlantar, seperti
Kendala teknis operasional antara lain
Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
struktur organisasi unit kerja yang secara
dengan Pemerintahan Republik Indoensia (RI)
langsung menanganinya di tingkat Kanwil BPN
yang berlansung pada tahun 1976 sampai
Provinsi
dengan 2005.
maupun
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota belum memadai, Pembiayaan yang masih terbatas, terdapat SK Pemberian
2.
Bencana Alam
Hak dan Gambar Situasi (GS) yang sulit atau
Terjadinya gempa bumi yang diikuti
bahkan tidak dapat ditemukan lagi di daerah,
dengan tsunami pada tahun 2004 banyak sekali
belum
bentuk
menelan korban jiwa maupun materi, ini sangat
pengaduan adanya tanah terlantar dan sulit
berpengaruh pada wilayah-wilayah pantai Aceh,
mencari alamat pemegang HGU yang tanahnya
musibah tersebut turut merubah bentuk-bentuk
diduga terlantar, sebab telah berpindah alamat
tanah khususnya pada wilayah yang terkena
dari alamat saat mengajukan permohonan hak.
dampak parah dari tsunami, seperti tergerus
adanya
laporan
sebagai
oleh gelombang, terbentuknya rawa-rawa dan 6.
Kesadaran
lain sebagainya yang mengakibatkan tanah
Disamping faktor-faktor tersebut kesadaran juga merupakan hal yang sangat mendasar terhadap pemanfaatan lahan, kesadaran akan fungsi sosial masih sangat rendah khususnya pada kalangan pengusaha yang umumnya menguasai hak atas tanah tersebut. Selain
faktor-faktor
umum
yang semula tidak dapat dimanfaatkan seperti keadaan sebelumnya. Selain itu juga banyaknya korban jiwa mengakibatkan terlantarnya tanah karena tidak diketahui ahli waris daripada pemilik tanah, ataupun terjadi sengketa waris yang berkepanjangan.
penyebab Volume 2, No. 2, November 2013
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kondisi tanah terlantar di Aceh terbilang
d. dicabut untuk kepentingan umum;
sangat banyak, dari data yang dirilis BPN
e. diterlantarkan;
Wilayah Aceh saat ini total seluruh tanah yang
f. tanahnya musnah;
terindikasi terlantar mencapai 4.791.178 hektar,
g. ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).
namun sampai saat ini belum pernah ada keputusan pencabutan terhadap hak atas tanah
Pasal 40. Hak Guna Bangunan hapus
karena telah ditelantarkan, padahal sudah cukup
karena:
banyak tuntutan masyarakat yang mendesak
a. jangka waktunya berakhir;
agar tanah-tanah yang telah terindikasi terlantar
b. dihentikan
segera ditetapkan menjadi tanah terlantar untuk
berakhir
seterusnya dapat diberdayakan oleh masyarakat
dipenuhi;
setempat.
karena
jangka
sesuatu
waktunya
syarat
tidak
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum
Implikasi Hukum Terhadap Tanah Terlantar Sejak
dibentuknya
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
sebelum
–Pokok
Agraria
(UUPA)
telah
dimasukkan ketentuan mengenai hapusnya hak
jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).
atas tanah karena ditelantarkan, yaitu tersebut Selanjutnya mengenai tata cara pencabutan
dalam:
hak atas tanah karena ditelantarkan diatur dalam
UUPA Pasal 27 Hak Milik hapus bila:
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
a. Tanahnya jatuh kepada negara, 1. karena pencabutan hak berdasarkan
Terlantar.
Pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela
3. Pengosongan
3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
sebelum
waktunya
syarat
tidak
dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 61 -
Perundang-
jelas dan tegas mengenai ancaman hilangnya
jangka
sesuatu
Peraturan
undangan yang ada sudah menunjukan secara
a. jangka waktunya berakhir;
karena
4. Pendayagunaan Berdasarkan
Pasal 34. Hak Guna Usaha hapus karena:
berakhir
1. Teguran 2. Penetapan Tanah Terlantar
oleh pemiliknya;
b. dihentikan
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Volume 2, No. 2, November 2013
hak atas tanah karena ditelantarkan. Hal tersebut merupakan implikasi hukum terhadap penelantaran tanah. Namun berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini di Provinsi Aceh belum terdapat pencabutan terhadap hak atas
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tanah akibat ditelantarkan.
maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut :
Upaya yang ditempuh untuk menertibkan tanah terlantar di Provinsi Aceh Hingga saat ini Kantor BPN Wilayah Aceh telah membentuk tim khusus yang berkoordinasi dengan setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Aceh untuk inventarisir kembali terhadap seluruh hak-hak atas tanah, yang mana lebih diprioritaskan kepada Hak Guna Usaha (HGU) yang paling besar potensi terlantarnya. Kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen penguasaan tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai. Melihat faktor-faktor meminta
penyebab
ditelantarkan
serta
pemegang
hak.
keterangan
melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan, mengadakan analisis serta sidang panitia yang untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil, kemudian menyampaikan berita acara serta laporan kepada Kepala BPN Wilayah Aceh
Kesimpulan 1. Tanah terlantar di Provinsi Aceh termasuk banyak, hal tersebut dikarenakan konflik yang berkepanjangan di Aceh menyebabkan areal perkebunan yang diusahakan oleh pemegang hak tidak digarap lagi, selain itu juga karena faktor bencana alam yang melanda Aceh pada tahun 2004. Disamping faktor tersebut juga terdapat kendala internal yang dihadapi oleh BPN Wilayah Aceh dalam upayanya menertibkan tanah terlantar. Sampai saat ini jumlah total tanah-tanah yang terindikasi terlantar telah berjumlah 34,656.59 hektar, dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, sementara
masyarakat
sudah
sering
berupaya mengadvokasikan atau menuntut adanya percepatan dan juga transparansi dalam proses penertiban tanah terlantar. Sehingga sampai saat ini apa yang ingin
Saat ini panitia yang telah dibentuk oleh Kepala BPN Wilayah Aceh masih dalam proses identifikasi dan penelitian, hal tersebut sudah berjalan lebih dari satu tahun karena memang banyaknya kendala maupun hambatan yang masih dihadapi menyebabkan lambannya proses penertiban dan pemanfaatan tanah terlantar.
dicapai yaitu reforma agraria belum tercapai. 2. Oleh karena tanah memiliki fungsi sosial maka terhadap tanah yang ditelantarkan dapat
dicabut
sebagaimanya Undang
tersebut
Pokok
penguasaannya dalam
Agraria,
Undangmekanisme
pencabutan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hak
uraian
yang
telah
disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya
dan
Pendayagunaan
Tanah
Terlantar, yaitu melalui indentifikasi dan penelitian, kemudian memberikan teguran tertulis, jika diabaikan maka Kepala BPN Volume 2, No. 2, November 2013
- 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pusat dapat mencabut hak atas tanah yang ditelantarkan
untuk
dimanfaatkan
2. Disarankan agar implikasi hukum terhadap
oleh
tanah terlantar dapat disosialisasi dengan
masyarakat atau negara, namun mengacu
baik kepada pemegang hak atau para
pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
pengusaha yang berkaitan dengan tanah,
11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
diharapkan dengan pemahaman yang baik
Pendayagunaan Tanah Terlantar, dimana
akan meningkatkan kesadaran, sehingga
penetapan
adalah
dapat meminimalisir jumlah tanah terlantar.
menjadi kewenangan Kepala BPN, sehingga
Juga perlu dievaluasi kembali terkait dengan
proses
mekanisme penetapan tanah terlantar karena
tanah-tanah
terlantar
penertibannya
menjadi
sangat
panjang.
prosesnya masih sangat panjang, sedapat
3. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BPN
Wilayah
Aceh
yaitu
dengan
membentuk tim yang terdiri dari perwakilan BPN
Wilayah,
ditelantarkan cukup dilakukan di BPN Wilayah.
Pertanahan
3. Disarankan juga kepada Pemerintah Aceh
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah baik
agar dapat turut berperan secara aktif guna
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta
percepatan penertiban tanah terlantar, karena
dinas-dinas terkait seperti Perkebunan dan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
Pertanian. Dimana tim ini telah berhasil
tentang Pemerintah Aceh juga memberikan
menginventarisir
data
kewenangan yang besar kepada Pemerintah
yang
Daerah
penguasaan
Kantor
mungkin pencabutan hak atas tanah karena
kembali
tanah
seluruh
khususnya
Aceh
dalam
hal
Pertanahan,
beralaskan HGU lalu kemudian tengah
sehingga diharapkan dengan adanya peran
melakukan
terhadap
aktif dari Pemerintah Aceh bersama-sama
maupun
dengan
dokumen
penelitian perizinan
baik (yuridis)
penelitian lapangan (kondisi fisik).
BPN
Wilayah
Aceh
dapat
meningkatkan kinerja tim penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang telah
Saran
dibentuk, ataupun dapat mengkawal proses
1. Disarankan agar BPN Wilayah Aceh dapat
percepatan, hal ini dimaksud agar tanah
bekerja kembali
secara
optimal
tanah-tanah
dalam yang
menata terlantar,
terlantar di Aceh dapat segera diselesaikan dan
dapat
segera
dimanfaatkan
oleh
kemudian agar lebih selektif lagi dalam
masyarakat agar terciptanya kesejahteraan
menerbitkan hak penguasaan atas tanah
dan keadilan.
apalagi dalam jumlah besar, karena semakin besar luasnya maka semakin besar pula potensi terlantarnya.
63 -
Volume 2, No. 2, November 2013
DAFTAR KEPUSTAKAAN Ateng, S., 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negera Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisiaedisi IV. Bandung: Universitas Perahyangan.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Boedi, H., 1994. Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan. Chan, N., 1999, Land-Use Right In Mainland Chaina: Problem and Recommendation For Inprovement. Jurnal of Real Estate Literature. Diana, H. K., 2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Galilia Indonesia. Efendi, P., 1983. Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari SuDUT Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali Irfan, F., 2004. Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni Perlindungan, A. P. 1998. Pendaftaran Tanah Di
Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Volume 2, No. 2, November 2013
- 64
