BAB 1. PENDAHULUAN. 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

BAB 1. PENDAHULUAN Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15/SE/IX/2015 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dijelaskan bahwa perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu, yang juga menjadi kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah sebagai pimpinan kepada atasan langsungnya. Dokumen ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Hal ini tercermin dari penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan setelah ada kejelasan tentang alokasi anggaran agar target yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja

dapat lebih realistis

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dapat dipergunakan. 1.1 Program dan Kegiatan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

PUSTRA | LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN PERTAMA

1

Tabel 1.1 IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SATUAN

1.

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

% (Persen)

2.

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pulbaket

3.

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

4.

Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019

Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian, (3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana). Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara. Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: 1. Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah


2

2. 3. 4. 5.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Tabel 1.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Output: 1. Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Output: Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Output: Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Output: Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga) Output: 1. Dokumen administrasi umum dan rumah tangga 2. Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan


3

Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Output: 1. Dokumen Keuangan 2. Dokumen BMN Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala Output: 1. Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Dokumen Pengembangan Pegawai 3. Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS Output: Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan


4

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 6: Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Output: Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Output: Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 10: Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 11: Jumlah Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Output: Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Indikator Kinerja Kegiatan 12: Jumlah Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Output:


5

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen pelaksanaan pemanfaatan ruang

pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan

Indikator Kinerja Kegiatan 13: Jumlah Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Output: Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 14: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penertiban Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang

Penertiban

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Output: Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: 1. Data Base Indikasi Pelanggaran 2. Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: 1. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) 2. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) 3. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)


6

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang 4. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Output: 1. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA) 2. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB) 3. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA) 4. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IIB) Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Kegiatan 10: 1. Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Tersedianya Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: 1. Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2. Dokumen Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 3:


7

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola Output: Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: 1. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 2. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: 1. Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2. Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar


8

Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Output: Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, menjadi dasar ataupun acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

a. Visi Mengacu kepada peraturan teknis penyusunan Renstra K/L sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam menyusun Renstra, tidak lagi menyusun Visi dan Misi-nya masing-masing tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yakni: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.” b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dicanangkan di atas, terdapat 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga meliputi: 1) Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah , menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandasakan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera;


9

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6) Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasisikan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

c. Tujuan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendasarkan kepada arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan. Dalam arah kebijakan dan strategi tersebut, terdapat 6 (enam) agenda yang menjadi prioritas nasional. Pada agenda ketujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor–Sektor Ekonomi Strategik, terdapat arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilaksanakan dengan strategi: 1) Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; 2) Pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang; 3) Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Dari arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebagai berikut: “Menjamin terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria”. d. Sasaran Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah: 1) Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2) Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. 1.3 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

a. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 merupakan acuan pembangunan nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan

lintas

kewilayahan,

serta

kerangka

ekonomi

makro

yang

mencakup

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


10

RPJMN ini adalah tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan bidang tata ruang untuk Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN adalah (1)tersedianya peraturan perundangundangan

bidang

tata

ruang

yang

lengkap,

harmonis,

dan

berkualitas;

(2)meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3)meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5000 atau penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian

pangan

berkelanjutan; dan

(4)meningkatnya

kualitas

pengawasan

penyelenggaraan penataan ruang. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan dan strategi yang akan menjadi arahan pelaksanaan di tiap-tiap bidang. Adapun, kebijakan dan strategi yang dirumuskan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. Tabel 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah RPJMN 2015-2019 Kebijakan Meningkatkan Pembinaan Penataan Ruang

Kelembagaan

Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang

Pelaksanaan

Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah, Pemberian Tanah, dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi 1. Pembentukan Perangkat PPNS yang handal 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha 1. Penyusunan Peraturan Zonasi yang Lengkap Untuk Menjamin Implementasi RTR 2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Terukur 1. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan


11

Kebijakan

Strategi legalisasi aset 2. Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset

Sumber: Renstra Ditjen PPRPRT 2015-2019 Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang dimiliki sekaligus menjalankan garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka dirumuskan kebijakan operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang meliputi kebijakan kelembagaan, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengendalian dan pemantauan pertanahan, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebijakan tersebut mencakup lingkup kegiatan yang menjadi bagian dari program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Adapun, kebijakan dan strategi dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel 1.3. Tabel 1.4 Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 Kebijakan Kelembagaan: Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Strategi: •

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM bidang Penataan Ruang di tingkat Pusat dan Daerah.

•

Mengembangankan sistem informasi terpadu di bidang Penataan Ruang.

•

Mewujudkan konsep reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang

•

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Penataan Ruang.

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang Strategi: •

Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya (P5R);

•

Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang dTingkat Pusat dan Daerah;

•

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

•

Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang.

•

Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang

•

Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan


12

ruang Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang Strategi: •

Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

•

Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah;

•

Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia;

•

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang

•

Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

•

Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS bidang penataan ruang;

•

Pengelolaan pelaporan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan: Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan Strategi: •

Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian

•

Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan

Kebijakan Pengendalian Pertanahan dan Penertiban Tanah Terlantar: Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar Strategi: •

Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

•

Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar

•

Penertiban dan penetapan tanah terlantar

•

Penyiapan rekomendasi dan

•

pendayagunaan tanah terlantar


b. Program dan Kegiatan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1.

Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;


13

2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Tabel 1.5 IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SATUAN

1.

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

% (Persen)

2.

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pulbaket

3.


Dokumen

4.


Dokumen


Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan

khusus,

(3)pengembangan

dan

pemenuhan

kelembagaan

dan

SPM,

prosedur,

(2)pembinaan (4)

pemantauan

pengendalian, dan

evaluasi

pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik)


14

yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana). Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara. Dalam

rangka

menjalankan

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: A. Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah B. Pengendalian Pemanfaatan Ruang C. Penertiban Pemanfaatan Ruang D. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan E. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 1.4 Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Penetapan Kinerja tahun berjalan kemudian dituangkan dalam tabel-tabel berikut yang sesuai dengan renstra. Tabel 1.6 Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah TARGET

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(3)

(5)

(6)

Dokumen

13,98%

9,08%

1

Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan

Prosentase implementasi

2015-2019

Persentase


TARGET 2016

15

SASARAN STRATEGIS

NO. (1)


(2) Rencana Tata Ruang

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

(3)

(5)

(6)

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

Pulbaket

138 Pulbaket

13 Pulbaket


Bidang

288 Bidang

64 Bidang

207 Bidang

39 Bidang


Rekomendasi Bidang Rekomendasi

1.5 Indikator Kinerja Kegiatan Untuk melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dibantu oleh unit kerja eselon 2 yang terdiri dari Setditjen, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, dan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Unit kerja eselon 2 tersebut juga telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara direktur kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Di bawah ini telah tersaji beberapa tabel indikator kinerja kegiatan unit eselon 2 yang berisi target pencapaian kinerja tahun 2016. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah SASARAN STRATEGIS

NO (1) 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(2) Tersusunnya kebijakan dan strategi perencanaan, pemrograman, evaluasi kinerja, kerjasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum

(3) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(4) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(5) Dokumen

(6) 13 Dokumen

(7) 2 Dokumen

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama

Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

OUTPUT


16

NO

SASARAN STRATEGIS


(1)

(2)

(3) Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepegawaian ortala Direktorat Jenderal dan terbentuknya PPNS penataan ruang

OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(4)

(5) Dokumen

(6) 24 Dokumen

(7) 3 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

22 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

34 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

13 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Dokumen

34 Dokumen 12 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

26 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

28 Dokumen

1 Dokumen

Orang

1.000 orang

175 Orang

Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Dokumen administrasi umum dan rumah tangga

Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan Dokumen Keuangan Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala

Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki 8 indikator kinerja kegiatan dan 13 output kegiatan Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NO

SASARAN STRATEGIS


OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 9,08%

Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

Terwujudnya Kebijakan, Strategi, Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

20 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

22 Dokumen

3 Dokumen


17

NO

SASARAN STRATEGIS


OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 9,08%

Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 2

3

4

Tersusunnya Rancangan NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PZ, Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi)

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan SPM Bidang Penataan Ruang

5

Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

17 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

8 Dokumen

0 Dokumen

Dokumen

185 Dokumen

37 Dokumen

Dokumen

159 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen

29 Dokumen

4 Dokumen

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki 5 Sasaran Program, 9 indikator kinerja kegiatan, dan 9 output.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Strategi Penertiban Program Program Operasional Pemanfaatan Ruang Operasional Penertiban Pemanfaatan

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

17 Dokumen

13 Pulbaket 2 Dokumen


18

SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pembinaan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

13 Pulbaket

Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2

Tersusunnya Rancangan NSPK bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

3

Tersedianya Sistem Informasi Penertiban Pemanfaatan Ruang

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rancangan Perlindungan Tata Ruang

Pedoman PPNS Bidang

Data Base Pelanggaran

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan

5

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

8 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

49 Dokumen

Indikasi

Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

Dokumen

49 Dokumen

4 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)

Dokumen

51 Dokumen

2 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV)

Dokumen

51 Dokumen

4 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA)

Dokumen

10 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB)

Dokumen

7 Dokumen

1 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA)

Dokumen

10 Dokumen

1 Dokumen


Dokumen

6 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang

Dokumen

123 Dokumen

6 Dokumen

Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

Dokumen

179 Dokumen

35 Dokumen

1 Dokumen


19

SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6 Terselenggaranya Jumlah Dokumen Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

16 Dokumen

13 Pulbaket 16 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah. Kegiatan

Penertiban

Pemanfaatan Ruang memiliki 6 Sasaran Program, 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan 17 output.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7) 64 Bidang

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

15 Dokumen

4 Dokumen

2

Terselenggaran ya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

11 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

14 Dokumen

3 Dokumen

3

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian

Dokumen

9 Dokumen

2 Dokumen

4

Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian

Bidang dan Rekomendasi

288 Bidang

1 Dokumen

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian

Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen


20

NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 5 Terselenggaran Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran ya Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

23 Dokumen

64 Bidang 2 Dokumen

Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Plt. Direktur Jenderal

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah.

Kegiatan

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan memiliki 5 sasaran kegiatan, 5 indikator kinerja kegiatan, dan 8 indikator output. Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar SASARAN KEGIATAN

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar

2

Terselenggaranya Pembinaan/ Pendampingan/ Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

SATUAN

TARGET 2016-2019

(5)

(6)

TARGET 2016 (7) 39 Bidang

Dokumen

18 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

40 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

39 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

10 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar memiliki 2 sasaran kegiatan, 3 indikator kinerja kegiatan, dan 4 output.


21

1.6 Target Kinerja Triwulan 1 Pada subbab ini ditampilkan rencana pencapaian target triwulan pertama dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi di beberapa tabel di bawah ini. Tabel 1.12 Target Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan I NO.


(1)

(2)

1

TARGET

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

PK 2016

Triwulan I (%)

(3)

(4) 18,80

9,08%

13 Pulbaket


64 Bidang


39 Bidang

12,57 15,00

32,30

Tabel 1.13 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan I TARGET

SASARAN STRATEGIS

NO (1) 1

(2) Tersusunnya kebijakan dan strategi perencanaan, pemrograman, evaluasi kinerja, kerjasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum


OUTPUT


(4) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepegawaian ortala Direktorat Jenderal dan terbentuknya PPNS penataan ruang

Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5) 2 Dokumen

(6) 10,50

1 Dokumen

13,00

3 Dokumen

18,33

4 Dokumen

13,25

4 Dokumen

12,50

1 Dokumen

21,00

1 Dokumen

10,00

Dokumen administrasi umum dan rumah tangga

Dokumen pelaksanaan


22

TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS


OUTPUT

(1)

(2)

(3)

(4) dokumentasi dan kepustakaan Dokumen Keuangan Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala


PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

15,00 20,00 23,00

1 Dokumen

18,00

1 Dokumen

13,00

175 Orang

14,00

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki 8 indikator kinerja kegiatan dan 13 output kegiatan Tabel 1.14 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1 Terwujudnya Kebijakan, Jumlah Dokumen Kebijakan, Dokumen Kebijakan dan Strategi, Program Strategi, dan Program Strategi Pengendalian Operasional Pembinaan Operasional Pembinaan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Dokumen Program Pemanfaatan Ruang Ruang Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Rancangan Jumlah Rancangan NSPK bidang Perundang-undangan bidang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang (PZ, Ruang Ruang Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi) 3 Terwujudnya Pembinaan Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Terkait Pengendalian Terkait Pembinaan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang di Ruang di Tingkat Nasional, Tingkat Nasional, Provinsi, Provinsi, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang 4

Terlaksananya Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan SPM Bidang Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota


Jumlah Dokumen Monitoring

Dokumen Kegiatan

PK 2016 (5)

(6) 9,08%

3 Dokumen

12,00

3 Dokumen

12,00

4 Dokumen

12,67

3 Dokumen

14,00

4 Dokumen

16,25

37 Dokumen

30,54

12 Dokumen

14,42


TRIWULAN I (%)

23

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kab/Kota 5 Terlaksananya Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

TRIWULAN I (%)

PK 2016 (5)

(6) 9,08%

2 Dokumen

12,75

Target indikator kinerja 2015 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki 9 Sasaran Program, 13 indikator kinerja kegiatan, dan 15 output.

Tabel 1.15 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Strategi Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Program Program Operasional Operasional Penertiban Pemanfaatan Pembinaan Ruang Pengendalian Dokumen Program Operasional Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Perundang-undangan Rancangan NSPK Bidang bidang Penertiban bidang Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Perlindungan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang PPNS Bidang Tata Ruang Jumlah Data Base 3 Tersedianya Sistem Data Base Indikasi Pelanggaran Informasi Penertiban Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang


TARGET PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6) 13 Pulbaket

2 Dokumen

13,00

1 Dokumen

14,00

4 Dokumen

11,00

1 Dokumen

14,00

2 Dokumen

11,00

1 Dokumen

11,00 11,00

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

4 Dokumen

11,00


2 Dokumen

11,00


4 Dokumen

11,00


15,00 1 Dokumen


24

SASARAN PROGRAM

NO


TARGET

OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB)

6

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

7

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6) 13 Pulbaket

1 Dokumen

15,00


1 Dokumen

15,00


1 Dokumen

15,00

Dokumen Pembinaan Penataan Ruang

PPNS

6 Dokumen

12,33

Operasionalisasi

35 Dokumen

11,71

Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran

16 Dokumen

12,19

Dokumen Pembinaan PPNS

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah. Kegiatan

Penertiban

Pemanfaatan Ruang memiliki 7 Sasaran Program, 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan 18 output.

Tabel 1.16 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

(4)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6) 64 Bidang

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan



4 Dokumen

35,00

2

Terselenggaranya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan


1 Dokumen

40,00

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

2 Dokumen

32,33


25

SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6)

1 Dokumen

64 Bidang 32,50

(4)

3

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola



4

Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah


1 Dokumen

30,00

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Dokumen Kinerja Pelaksanaan Anggaran

dan

1 Dokumen

32,50

Dokumen Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4 Dokumen

35,00

5

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Plt. Direktur Jenderal

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah.

Kegiatan

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan memiliki 5 sasaran kegiatan dan 5 indikator kinerja kegiatan. Tabel 1.17 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar SASARAN KEGIATAN

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar

2

Terselenggaranya Pembinaan/ Pendampingan/ Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6) 39 Bidang

4 Dokumen

31,75

Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1 Dokumen

32,00

Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1 Dokumen

32,00


26

SASARAN KEGIATAN

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Penertiban Bidang Penertiban dan dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(5)

(6) 39 Bidang

10 Dokumen

32,30


27

BAB 2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN PERTAMA Pada Bab 2 ini diuraikan tentang hasil pencapaian kinerja per-triwulan dan sekaligus dibandingkan terhadap rencana. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target per triwulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian

diisikan

ke

dalam

kolom

evaluasi

sehingga

dapat

diketahui

keberhasilan/kegagalan indikator kinerja selama triwulan yang dilaporan. Tabel 2.1 Tabel Kriteria Penilaian No

Kategori

Menjadi

Interpretasi

1

AA

> 90 - 100 Sangat Memuaskan,

2

A

> 80 – 90

3

BB

> 70 – 80

4

B

> 60 - 70

5

CC

> 50 - 60

6

C

> 30 - 50

7

D

0 - 30

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Kategori Warna


28

2.1 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Program Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015 Triwulan I TARGET NO.


(1) 1

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

Triwulan I (%)

(2)

(3)

(4)

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

9,08%

18,80

18,73

18,73

13 Pulbaket

11,00

4,64

42,14


64 Bidang

15,00

2,00

66,67


39 Bidang

32,30

9,78

30,28

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

2.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Realisasi capaian kinerja program sebagaimana pada tabel di atas merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon 2. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalsir permalahan tersebut pada triwulan selanjutnya. Permasalahan diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencapaian target. Sementara itu, rencana tindak yang perlu dan akan diambil dalam tindak lanjut ke dapan dalam mengejar ketertinggalan dari target pencapaian. Permasalahan dan tindak lanjut diuraikan di bawah tabel capaian indikator kinerja kegiatan. 2.2.1

Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO (1) 1


TARGET OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(3) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(4) 2 Dokumen

(5) 10,50

(6) 4,00

(7) 38,10

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama

1 Dokumen

13,00

4,00

30,77


29


NO (1)

(2) Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga) Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala


TARGET OUTPUT (3) Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen Keuangan Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(4) 3 Dokumen

(5) 18,33

(6) 6,67

(7) 36,36

4 Dokumen

13,25

3,00

22,64

4 Dokumen

12,50

6,25

50,00

2 Dokumen

21,00

10,50

50,00

1 Dokumen 1 Dokumen

15,00 20,00

4,00 9,00

26,67 45,00

1 Dokumen

23,00

15,00

65,22

1 Dokumen

18,00

6,00

33,33

1 Dokumen

13,00

5,00

38,46

175 Orang

14,00

6,00

42,86

Permasalahan: a. Progres keuangan pekerjaan kontraktual masih rendah karena belum bisa melakukan penyerapan karena masih dalam tahap penyusunan dokumen kontrak b. Progres keuangan masih rendah karena terkendala proses revisi DIPA dan penyerapan masih menggunakan dana UP dan TUP c. Penyusunan SK Swakelola masih dalam proses penandatanganan oleh PPK Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah d. Belanja Jasa Konsultan masih belum dapat diserap karena masih proses penyelesaian pengumpulan data tenaga ahli individual di seluruh unit kerja Rencana Tindak: a. Unit kerja yang memiliki paket pekerjaan kontraktual yang sedang dilelangkan, mohon berkoordinasi dengan pokja terkait untuk memantau proses pelelangan tersebut b. Unit kerja yang sedang memproses revisi DIPA mohon agar tetap melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaannya c. Penyelesaian SK Swakelola harap segera dipercepat d. Seluruh unit kerja yang diperbantukan tenaga ahli individual kontrak dan personel satuan kerja dimohon segera mengumpulkan data tenaga ahli individual


30

2.2.2

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO

TARGET OUTPUT

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(1) (2) (3) (4) (5) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3

Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4

5

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 9,08 %

3 Dokumen

12,00

4,00

33,33

3 Dokumen

12,00

4,00

33,00

4 Dokumen

12,67

2,33

18,42

3 Dokumen

14,00

2,00

14,29

4 Dokumen

16,25

2,50

15,38

37 Dokumen

30,54

14,35

46,99

12 Dokumen

14,42

4,33

30,06

4 Dokumen

12,75

4,50

35,29


Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Permasalahan: 1. Pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban sudah diselesaikan namun petugas eMonitoring belum memperbaharui data penyerapan 2. Progres keuangan SKPD Dekonsentrasi masih rendah karena terdapat banyak perubahan struktur Pejabat Inti Satker di daerah 3. Pelaksanaan pekerjaan terfokus di Pengawasan Teknis dan kegiatan tersebut baru akan berjalan akhir bulan Mei 4. Proses pengadaan barang dan jasa sudah masuk tahap pengumuman pemenang, namun masih terkendala proses administrasi Rencana Tindak: 1. Dimohon agar petugas e-Monitoring segera mengupdate progres keuangan yang terbaru


31

2.

3. 4.

Sebagai salah satu direktorat Pembina substansi mohon dapat mengarahkan satker daerah binaannya untuk menyusun penjadwalan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan sebelum PIS selesai Jika paket pekerjaan pengawasan teknis menjadi prioritas, mohon disiapkan dan dilaksanakan dengan baik bersama unit kerja di pusat atau dengan satker daerah terkait Unit kerja yang memiliki paket pekerjaan kontraktual yang sedang dilelangkan, mohon berkoordinasi dengan pokja terkait untuk memantau proses pelelangan tersebut

2.2.3

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO

(1) (2) Indikator Kinerja Program:

TARGET OUTPUT (3)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(4)

(5)

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 13 Pulbaket

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Strategi Kebijakan, Strategi, dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Jumlah Rancangan Perundang-undangan Rancangan NSPK Bidang bidang Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Perlindungan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang PPNS Bidang Tata Ruang Jumlah Data Base Data Base Indikasi Pelanggaran Penertiban Pemanfaatan Ruang 3 Data Base Pelaksanaan Program

2 Dokumen

13,00

4,00

30,77

1 Dokumen

11,00

4,00

36,36

4 Dokumen

14,00

4,50

32,14

1 Dokumen

11,00

5,00

45,45

2 Dokumen

14,00

3,50

25,00

2 Dokumen

11,00

4,00

36,36

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

1 Dokumen

11,00

4,50

40,91

11,00

5,00

45,45


4 Dokumen

11,00

5,50

50,00


2 Dokumen

11,00

3,50

31,82


4 Dokumen

15,00

4,00

26,67

15,00

5,00

33,33

Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang


Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB)

3 Dokumen

1 Dokumen


1 Dokumen

15,00

4,00

26,67


1 Dokumen

15,00

5,00

33,33


32


NO

(1) (2) Indikator Kinerja Program:

TARGET OUTPUT (3)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(4)

(5)

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 13 Pulbaket

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6 Jumlah Kegiatan Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Operasionalisasi Pembinaan PPNS 7 Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran

6 Dokumen

12,33

4,33

35,14

35 Dokumen

11,71

5,29

45,12

16 Dokumen

12,19

4,19

34,36

Permasalahan: 1. Pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan namun masih menunggu revisi anggaran selesai, sehingga administrasi pertanggungjawaban dapat sesuai dengan revisi tersebut 2. Paket pekerjaan sudah dilaksanakan namun beberapa dokumen pertanggungjawaban belum selesai dibuat 3. Progres keuangan SKPD Dekonsentrasi masih rendah karena terdapat banyak perubahan struktur Pejabat Inti Satker di daerah 4. Paket pekerjaan kontraktual masih dalam proses pelelangan

Rencana Tindak: 1. Melakukan koordinasi dengan Subbag Program, Bagian Program dan Hukum dalam memantau proses revisi anggaran tersebut 2. Pelaporan dan administrasi pertanggungjawaban segera diselesaikan dengan baik 3. Sebagai salah satu direktorat Pembina substansi mohon dapat mengarahkan satker daerah binaannya untuk menyusun penjadwalan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan sebelum PIS selesai 4. Unit kerja yang memiliki paket pekerjaan kontraktual yang sedang dilelangkan, mohon berkoordinasi dengan pokja terkait untuk memantau proses pelelangan tersebut 2.2.4 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO

(1) (2) Indikator Kinerja Program 3:

TARGET OUTPUT (3)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(4)

(5)

REALISA SI (%)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 64 Bidang

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 1



2 Dokumen

35,00

20,25

57,86

2

Jumlah Dokumen Pembinaan dan


1 Dokumen

40,00

31,00

77,50


33


NO

(1) (2) Indikator Kinerja Program 3:

TARGET OUTPUT (3)

PK 2016

TRIWULAN I (%)

(4)

(5)

REALISA SI (%)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 64 Bidang

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Bimbingan Teknis Bidang Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengendalian dan Pemantauan Pemantauan Pertanahan Pertanahan

32 Dokumen

32,33

29,00

86,69

3



4 Dokumen

32,50

31,00

95,38

4

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran


1 Dokumen

30,00

2,00

6,67

32,50

5,50

16,92

35,00

0

0

5

Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Dokumen Peralatan Perkantoran

dan

Fasilitas

2 Dokumen 1 Dokumen

Permasalahan: 1. Belum adanya landasan hukum berupa Peraturan Menteri untuk memperkuat fungsi pengendalian dan pemantauan pertanahan. 2. Tidak sinkronnya antara tupoksi Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan berdasarkan Permen No. 8/2015 yang tidak menyebut adanya tugas dan kewenangan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), tetapi pada Permen No. 18/2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Kementerian ATR/BPN terdapat tugas terkait LP2B pada jabatan Analis Pemantauan Pertanahan. Rencana Tindak: 1. Perlu dibuat usulan permen yang terkait pengendalian dan pemantauan pertanahan 2. Perlu dibuat juknis yang menjembatani atau menjadi solusi atas ketidaksinkronan tupoksi tersebut


34

2.2.5 Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO

OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(5)

(6)

(7) 39 Bidang

31,75

27,75

87,50

32,00

24,00

75,00

32,00

21,00

65,63

32,30

9,78

30,28

TARGET TRIWULAN I PK 2016 (%)

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Jumlah Rancangan Rancangan NSPK 4 Dokumen Peraturan PerundangBidang Penertiban dan undangan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar 2 Jumlah Dokumen Dokumen Pembinaan 1 Dokumen Pembinaan dan Bidang Penertiban dan Pendampingan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar Dokumen 1 Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi dan 10 Dokumen dan Pelaporan Bidang Pelaporan Bidang Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

Permasalahan: 1. Ketepatan waktu Tahapan Peringatan dan Pengusulan Penetapan Tanah Terindikasi Terlantar belum maksimal; 2. Pemantauan dan Evaluasi pada Akhir Peringatan tidak dilakukan secara Konsisten; 3. Pemanfaatan dan Pengamanan TCUN Bekas Tanah Terlantar belum berjalan secara optimal. Rencana Tindak: 1. Perlu koordinasi dengan pihak terkait di daerah mengenai tahapan peringatan dan pengusulan penetapan tanah terindikasi terlantar 2. Perlu kesepakatan yang kuat dalam memantau dan mengevaluasi akhir peringatan sehingga target pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai dengan baik 3. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait pemanfaatan dan pengamanan TCUN Bekas Tanah Terlantar


35

BAB 3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pada triwulan pertama tahun anggaran 2016 ini, capaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dinilai cukup baik. Program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah tahun anggaran 2016 mulai dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret sehingga realisasi anggaran dan fisik Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dinilai masih belum optimal. Pelaksanaan pekerjaan terkendala proses reorganisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN sehingga pelaksanaan pekerjaan di seluruh unit kerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengalami keterlambatan. Meskipun demikian seluruh elemen unit kerja telah berupaya maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3.2 Saran Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk mengupayakan pencapaian kinerja yang dapat sesuai target/rencana aksi antara lain : 1. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah per dua mingguan secara berkala yang hasilnya dapat dijadikan acuan tindak lanjut terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. 2. Direktorat Pembina SKPD Dekonsentrasi diharapkan memberikan pengarahan kepada daerah binaannya secara substansial dan manejemen kinerja mengingat dinamika organisasi yang terjadi di pusat maupun daerah pada tahun anggaran 2015 3. Mengingatkan para petugas e-Monitoring Satker Pusat dan SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang untuk selalu meng-update data e-Monitoring setiap ada perubahan status progres pelelangan serta penyerapan keuangan dan fisik 4. Menerapkan ketertiban administrasi pelaporan softcopy progres e-monitoring kepada seluruh satker setiap dua mingguan melalui email 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada SKPD Dekonsentrasi 33 provinsi untuk memantau progres kinerja satker daerah, memberikan advisory terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan untuk mengetahui best practices pelaksanaan pekerjaan yang dapat diterapkan di daerah lain yang progres kinerjanya perlu peningkatan (lesson learned).


36

LAMPIRAN


37

BAB 1. PENDAHULUAN. 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Recommend Documents