KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2010:
PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BAPPENAS Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat Jakarta, 22 April 2009
1
1. Tingkat kemiskinan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan adalah 16,7 persen, tahun 2008 mencapai 15,4 persen. 2. Meskipun demikian, tahun 2009 menghadapi tantangan berat dg adanya krisis finansial global yang berdampak pada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. 3. Tahun 2009 dan 2010 masih akan merupakan tahun-tahun penting untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menjaga kesejahteraan rakyat. 2
4. Sejalan dengan Tema RKP 2010: PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, maka kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan penting untuk benar-benar dilaksanakan secara fokus agar efektif membantu masyarakat memelihara dan seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan mereka.
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
3
1. Mengoptimalkan program dan anggaran 2010 untuk memulihkan ekonomi dan memelihara kesejahteraan rakyat. 2. Terutama: a. Memelihara iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya perekonomian di daerah Æ investasi, usaha mikro, sektor informal perlu diberi tempat dan kepastian usaha b. Memanfaatkan secara optimal program-program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam 3 Kluster
3. Meningkatkan koordinasi program-program pembangunan untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat. 4
KELOMPOK (KLASTER) PROGRAM‐PROGRAM Di dalam Prioritas 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Di dalam Prioritas I
Di dalam Prioritas I
Program2 yg melaksanakan pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup, & perbaikan kalitas hidup masyarakat miskin (Bea Siswa Miskin, Raskin, PKH, JAMKESMAS, dll) Rmh tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin
II. Pemberdayaan Masyarakat Program2 pemberdayaan masyarakat yg bertujuan mengembangkan potensi & memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin (program2 PNPM).
Kelompok masy. miskin dan hampir miskin
III. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil Program2(UMK) pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yg memberikan akses & penguatan ekonomi bagi pelaku mikro & kecil (KUR & skema kredit kecil lainnya)
Pelaku usaha mikro dan kecil
5
1. Bantuan dan perlindungan sosial perlu diarahkan kepada sasaran yang tepat agar memberi manfaat yang optimal (Prioritas 1) 2. Pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya agar kualitas SDM terjaga utk memelihara kesejahteraan secara berkelanjutan (Prioritas 2) 6
3. Program PNPM Mandiri (Prioritas 1): a. Kesinambungan dari tahun sebelumnya dijaga untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi lokal dan mengembangkan partisipasi serta kapasitas masyarakat. b. Tahun 2009 mencakup 6.408 kecamatan, tahun 2010 terus dilaksanakan agar terjadi keberlanjutan peningkatan keberdayaan dan kapasitas masyarakat dlm mewujudkan pembangunan partisipatif.
4. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yg dihasilkan dari proses perencanaan masyarakat ke dalam musdes, mus kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi 7
5. Program Usaha Mikro dan Kecil (Prioritas 4): a. Perlu dimanfaatkan untuk memelihara perekonomian daerah, terutama untuk masyarakat kecil. b. Program lain seperti pertanian, perikanan dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan usaha masyarakat di daerah-daerah.
6. Program-program pembangunan infrastruktur fisik dikerjakan secara padat karya untuk memberi peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
8
PERPRES 13/2009 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERLUKAN KARENA: 1. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah‐langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. 2. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan RPJP dan kesepakatan global MDGs. 3. Penguatan kelembagaan pusat dan daerah untuk peningkatan koordinasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 9
1. Koordinasi PK meliputi sinkronisasi, harmonisasi & integrasi kebijakan dan program , serta pengendalian pelaksanaan program PK 2. Dilaksanakan oleh TKPK Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 3. Bertanggungjawab kepada Presiden (TKPK), Gubernur (TKPK Prov), Kabupaten/Kota (TKPK Kab/Kota) 4. Hubungan antara TKPK nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat koordinatif dan konsultatif
1.
2.
Pendanaan pelaksanaan program PK bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yg tidak mengikat Anggaran TKPK dibebankan kepada APBN, sedangkan TKPK daerah dalam APBD 10
1. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah • Mengupayakan perencanaan dan penganggaran yang pro poor • Memadukan hasil perencanaan masyarakat ke dalam proses perencanaan reguler (Musrenbang) agar sesuai dg kebutuhan masyarakat (pasal 6 Perpres 13/2009) 2. Mendukung PNPM agar berhasil dan tidak tumpang tindih dg program daerah.
•
Mengoptimalkan program2 PNPM‐inti untuk pemerataan pembangunan & peningkatan keberdayaan masyarakat.
•
Terus memfasilitasi terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat (atau nama lainnya) yg dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat
•
Mengintegrasikan pelaksanaan program2 PNPM inti dengan program sektor dan daerah untuk membangun perdesaan, membuka keterisolasian wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
•
Memadukan pendanaan yg ada utk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif.
3. Mengkoordinasikan pemantauan dan penanganan dampak krisis finansial di daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan program‐program APBN dan APBD untuk memelihara kesejahteraan rakyat. 11
Terima kasih
12
