KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah 2015-2019 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas
Batam, 8 September 2014
KERANGKA PAPARAN
I.
KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
II.
KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
III.
ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
IV.
STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERKOTAAN :(KUMUH DAN ILEGAL)
V.
PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
VI.
PERAN TKPK-D DALAM EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007)
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJM 2015-2019
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Evaluasi RPJMN 2010-2014 Isu Strategis Jangka Menengah 20152019 (background studies)
Arahan RPJPN 2005-2025
Visi – Misi Presiden terpilih
Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
Rancangan RPJMN 2015-2019
Aspirasi Masyarakat
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT (tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 68%/tahun) RT RPJMN penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. (tidak boleh meleset dalam masa 5 tahun ke depan).
AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM • • • • •
POLHUKAM
EKONOMI
RB Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN
• Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi
KESRA Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan kerja • SJSN • • • •
SDA-LH • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
DAERAH • • • •
Pemerataan SPM terpenuhi Urbanisasi Pelaksanaan Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
• Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri
TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019
Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030: Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA dan pengembangan Iptek dan inovasi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ketahanan pangan, energi, dan air Penyediaan infrastruktur yang memadai
Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan Pemberantasan korupsi Percepatan konsolidasi demokrasi Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
EKONOMI
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
POLHUKAM
Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.
DAERAH
Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
SOSIAL
INFRASTRUKTUR
SDA DAN LH
II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun 0,22% dibandingkan September 2013
16
3 14.15
14
13.33 12.49
2.5
11.96 11.37
12
11.25
2
8
1.5
6
1
Indeks
Persentase
10
4 0.5
2 0.370
0.380
0.410
0.410
0.413
0
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tingkat Kemiskinan (P0)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Gini Ratio
Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Bahkan, dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang.
Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5% tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%
Tingkat Kemiskinan antar Provinsi
Beberapa propinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013Maret 2014 (ribu orang)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Maret 2013 Maret 2014
50 40 30 20 10 0
KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT Mobilitas dalam 3 tahun (2008-2010)
Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
Jumlah RTM
Keluar dari miskin, namun tetap rentan
1.5 juta
Keluar dari sangat miskin, namun tetap miskin
2.1 juta
Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi
0.9 juta
Senantiasa dalam kemiskinan kronis
1.5 juta
RTM
6.0 juta
•
4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun
•
1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan
KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013 Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa 35
6000
Jumlah penduduk miskin tertinggi
31.13
30 26.67 25
4000 20.03 19.49 18.34 17.97 17.5117.6 15.43 14.86 14.67 14.56 14.24 12.83 12.312.55
20 15 10 5 3.553.95
5000
4.775.21
5.745.936.066.46
7.5 7.727.888.078.148.24
3000
2000
9.529.5410.06
1000
0
0
Persentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga /Kapita/tahun (%)
8 7 6 5 4 3
2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional
2 1
Growth Incidence 2003 to 2010
0
1
11
21
31
41
51
61
Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
71
81
91
Growth in mean
Sumber: Susenas, World Bank calculations
Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.
PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan:
menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras; masih adanya social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program penanggulangan kemiskinan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah perbatasan masih belum efektif; peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal; Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan penganggaran.
• Belum optimalnya dukungan dari aspek kebijakan makro dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan • Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak
PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN 1
Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah
Sisi kebijakan:
Sisi akses:
• Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal
• Kurangnya jangkauan pelayanan dasar
• Sistem logistik yang kurang efisien: distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin
• Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM
• Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif
2
Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi
Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata RTM bekerja di sektor pertanian.
Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
TANTANGAN 2015-2019 BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. • Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. • Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim.
• Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships. • Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin
III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019 ISU STRATEGIS
Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan perluasan perlindungan sosial
1.
2. 3. 4. 5.
Penataan bantuan sosial reguler berbasis siklus hidup dan peningkatan kapasitas keluarga Penataan bantuan sosial temporer Perluasan cakupan SJSN Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan bantuan sosial Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas
Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar
Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin
Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan: pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, listrik, dsb
Pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B): • Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan • Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin
TRANSFORMASI KLASTER I Saat ini (2013) Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
Tunjangan Lansia Tunjangan Penyandang Disabilitas Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin
2025 Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar
Bansos Reguler
Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas)
SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan
Bansos korban bencana alam
Bansos Temporer
Bansos korban bencana sosial Bantuan Langsung Tunai Bansos korban bencana ekonomi
PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
Jamkesmas
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ►
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
► ► ►
Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASET 2013
2025 Sustainable Livelihood
Klaster II, III, IV PNPM UMKMK Program Pro-Rakyat Pembangunan rumah murah dan sangat murah Penyediaan air bersih untuk rakyat Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau Penyediaan angkutan umum murah Peningkatan kehidupan nelayan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan
Klaster IV Program CSR
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial)
Transformasi dan Harmonisasi
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur)
Sinkronisasi
• Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial)
SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019 RPJPN 2005-2025 MP3KI 2013-2025 Background Study RPJMN 2015 - 2019 Evaluasi RPJMN 2010 2014
Rancangan RPJMN Teknokratis
RPJMN 2005-2009
RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2024
2005-2009
2010-2014
2015-2019***
2020-2024***
Target
8,2
9,0 – 10,5**
6,0 - 8,0
4,0 – 5,0
Realisasi
14,15 - 15,97
11,47*
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
•
Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan
1
Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
2
Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan
3
Penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
4
Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan
• • •
ARAH KEBIJAKAN
FOKUS PRIORITAS
SASARAN RKP 2015: KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran • Tingkat Kemiskinan: 9-10 persen dan Tingkat pengangguran: 5,5-5,7 persen
Program Perlindungan Sosial • Peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan
Pemberdayaan UMK dan Koperasi • Pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan • Peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
GRADUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM P2B • Program Klaster I: sebagai program dasar yang akan dilengkapi dengan P2B • Program Klaster II (modal bergulir) dan Klaster III (modal usaha kecil/mikro): sebagai program dengan potensi modal yang dapat dimanfaatkan oleh beneficiaries P2B • Program Klaster IV: sebagai pendukung P2B dengan berbagai dukungan pelayanan dasar.
Dana Amanah/Modal Bergulir/Lapangan kerja Akses lanjut
Program P 2 B (peningkatan kapasitas, akses thd pasar, keuangan)
Program-program Bantuan Sosial Karitatif Murni
Pembekalan lanjut
Bernilai Tambah (i.e.: Pembekalan Dasar)
TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI PADA PELAKSANAAN UU DESA Proses perencanaan partisipatif
Keberlanjutan kelembagaan masyarakat yang akuntabel
Keberlanjutan pendampingan
Mekanisme Musdes mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang ada di PNPM
Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
Peningkatan peran pemerintah daerah
Mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi di daerahnya
Pemanfaatan kelembagaan PNPM untuk membantu struktur pemerintahan desa
Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa
PNPM Mandiri fokus P2B Kecamatan (lintas Desa) Lokasi kantong-kantong kemiskinan Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (pemenuhan 5 aset penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM, finansial, sosial, dan infrastruktur) Pendampingan di tingkat Kecamatan
Variabel Lokus kegiatan BLM kegiatan Fokus Pelaksanaan kegiatan Pendampingan
UU Desa Desa Seluruh Desa secara nasional Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa meliputi kegiatan pelayanan publik, pembagunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Pendampingan di tingkat Desa
PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN (1/2) Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan tingkat kemiskinan 2014
Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh K/L dan Pemerintah Daerah baik dari sisi penentuan target dan waktu di kantong-kantong kemiskinan (Quick Wins) Penggunaan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sebagai acuan untuk distribusi penerima program bantuan sosial (Raskin, BSM, dan PBI Jaminan Kesehatan Nasional) Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah (TKPKD)
PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN (2/2) Reformasi Menyeluruh Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Penguatan kelembagaan
Penguatan pengelolaan sistem data terpadu
Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat
Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan sektoral
a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan b. Peningkatan peran pihak swasta, BUMN dan masyarakat dalam penguatan sinergi percepatan penurunan kemiskinan termasuk pendekatan pelayanan dasar terpadu ke masyarakat miskin dan pelibatan perencanaan dan pemantauan kualitas layanan dasar c. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penghidupan dan pelayanan dasar penduduk miskin
SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
G A R I S
Program-program Perlindungan Sosial
Sangat Miskin
Miskin
K E M I S K I N A N
Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan
Hampir Miskin/ Rentan
Tidak Miskin
Sejahtera
Sinergi di tingkat rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI
REGULASI
Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM)
SISTEM PROSEDUR
Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK
• Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid • Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat
DATA
IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN BERBASIS WILAYAH PERKOTAAN:(KUMUH DAN ILEGAL)
Fenomena Permasalahan Kemiskinan di Perkotaan
Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang bermukim di kawasan kumuh dan illegal. Luas area permukiman kumuh mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun. Berdasarkan renstra Ditjen Cipta Karya luas area kumuh mengalami peningkatan 54.000 ha pada 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir 2009 (Renstra Dirjen Cipta Karya PU 2010–2014), demikian pula dengan permukiman ilegal dan penduduk yang bermukim di kawasan illegal. Peningkatan luas kawasan ini disebabkan oleh, antara lain, meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia yang diiringi dengan urbanisasi kemiskinan. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk perkotaan meningkat dari 85,2 juta jiwa (41,9%) pada 2000 menjadi 118,3 juta jiwa (49,7%) pada 2010. Angka ini diprediksikan akan terus meningkat seiring tingkat urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun. Persentase penduduk miskin perkotaan pada tahun 2008 mencapai sekitar 11.65%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 3.26% hingga menjadi sekitar 8.39%. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata persentase penduduk miskin perkotaan per tahun sekitar 0.65%.
Fenomena permasalahan kemiskinan di perkotaan
penduduk miskin yang bermukim di kawasan kumuh dan kawasan ilegal menghadapi permasalahan yang hampir sama:
Tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta memiliki keterbatasan di bidang ekonomi dan keuangan. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat sebagian besar penduduk wilayah ini pada umumnya bekerja di sektor informal dengan tingkat kepastian usaha dan pendapatan yang relatif rendah. Bagi perempuan, kondisi kerentanan kerja di sektor ini sering kali lebih tinggi. Untuk beberapa jenis pekerjaan, kondisi kerja perempuan lebih buruk daripada kondisi kerja laki-laki; mereka berada dalam kondisi kerja yang lebih berbahaya dan dengan upah yang lebih rendah. Di beberapa lokasi permukiman kumuh dan permukiman ilegal, seperti bantaran sungai/kali dan pemukiman padat di tengah kota, penduduknya juga sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran
Ketidakjelasan status hukum lahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan illegal, mengakibatkan ketidakpastian status tempat tinggal dan ketiadaan identitas kependudukan. Rentan terhadap penggusuran dan keterbatasan akses terhadap bantuan program pemerintah.
Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia
No
1 2 3 4 5 6
Koridor berdasarkan PulauPulau Besar
Jumlah Desa
Jumlah Keluarga
Permukiman Kumuh (Slum Area)
Koridor Sumatra
23.461 12.146.848
Jumlah Lokasi 2.578
Jumlah Bangunan 108.155
Jumlah Keluarga 129.638
Koridor Jawa
25.159 36.021.662
5.605
242.385
311.352
Koridor Bali & Nusa Tenggara
4.428
3.243.012
340
13.843
17.222
Koridor Kalimantan
6.630
3.432.805
776
28.825
37.489
Koridor Sulawesi
9.274
4.226.789
1.040
34.168
43.693
Koridor Maluku & Papua Indonesia
6.458
1.495.589
239
6.430
9.145
75.410 60.566.705
10.578
433.806
548.539
Sumber : Podes 2010
Strategi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Perkotaan
1.
2.
3.
Pada kawasan kumuh, strategi kebijakan akan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kebijakan akan difokuskan pada pemenuhan akses terhadap listrik, air bersih, air minum, dan sanitasi, termasuk sanitasi lingkungan (misalnya, pengelolaan air limbah dan sampah). Pada kawasan permukiman ilegal, strategi kebijakan berfokus pada pembenahan status lahan permukiman atau relokasi permukiman dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pembenahan ini juga akan diikuti dengan upaya menjamin pemenuhan hak masyarakat akan identitas kependudukan resmi yang meliputi KTP, KK, akta kelahiran, dan nomor induk kependudukan (single identity number/SIN). Di kedua kawasan tersebut juga dilakukan upaya-upaya penjangkauan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk memberikan perlindungan bagi–dan pencegahan kekerasan terhadap–perempuan dan anak-anak.
Strategi, Agenda Transformasi, dan Target Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Kawasan Kumuh dan Kawasan Permukiman Ilegal
Periode 2013–2014 Strategi Kebijakan
Agenda Transformasi
Target Akhir Periode
Periode 2015–2020 Agenda Transformasi
Target Akhir Periode
Periode 2021–2025 Agenda Transformasi
Kawasan kumuh: Peningkatan kualitas lingkungan
Pemetaan lokasi & identifikasi permasalahan pelayanan dasar
Tersedianya data yang komprehensif terkait lokasi dan permasalahan permukiman kumuh
Pengembangan skema perbaikan lingkungan berbasis komunitas (listrik, air bersih, sanitasi)
Skema perencanaan dan pembangunan infrastruktur komunitas sudah berjalan
Kawasan Ilegal: Pembenahan status lahan dan kepastian tempat tinggal
Pemetaan lokasi & permasalahan pelayanan dasar untuk permukiman ilegal dan pengembangan skema legalisasi tanah atau relokasi
Tersedianya data yang komprehensif terkait lokasi, permasalahan permukiman ilegal, dan prosedur standar baku penanganan permukiman ilegal
Penyelesaian masalah legalitas permukiman dan kepastian tempat tinggal berdasarkan skema standar baku penanganan permukiman ilegal
Skema penyelesaian Pengembangan masalah legalitas tanah rencana perumahan sudah terintegrasi perkotaan nasional dengan program pengurangan kemiskinan
Pengembangan skema penjangkauan dan pelayanan berdasarkan hasil pendataan
Sistem pemantauan, pendataan dan penjangkauan penduduk miskin di kawasan kumuh dan kawasan permukiman ilegal sudah berjalan dan terintegrasi dengan SIN
Pemenuhan hak atas identitas kependudukan
Pengembangan mekanisme pendataan berbasis komunitas
Skema pendataan–dan pembaruan data– penduduk berbasis komunitas sudah siap
Sistem nomor identitas tunggal sudah siap Pemberian KTP, KK, dan akta kelahiran pada kelompok miskin di kawasan kumuh dan kawasan permukiman ilegal
Perluasan skema perbaikan lingkungan berbasis komunitas
Perluasan skema penjangkauan dalam pendataan dan pelayanan penduduk miskin dan termiskin perkotaan di kawasan kumuh dan kawasan permukiman ilegal
Target Akhir Periode Skema penjangkauan layanan perbaikan lingkungan sudah berjalan Peningkatan ketersediaan lahan dan perumahan bagi kelompok miskin
Skema penjangkauan penduduk miskin ekstrem perkotaan sudah terarusutamakan dalam program pengurangan kemiskinan
Strategi Pengembangan Penghidupan di Perkotaan
Penyediaan lembaga-lembaga yang memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja penduduk miskin.
Pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil mikro dan kecil di perkotaan.
Arah Program Pengembangan Penghidupan di Perkotaan • Usaha peningkatan penjangkauan terhadap penduduk miskin dan rentan. • Penguatan kelurahan/kecamatan yang terintegrasi dengan unit Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu (PPRT) dengan sistem kedatangan langsung (walk in). • Penguatan mekanisme penjangkauan bagi kelompok miskin dan rentan kelompok usia muda dan kelompok dengan ketersisihan khusus. • Penguatan kemitraan dengan dunia usaha. • Pelatihan keterampilan, misalnya melalui penguatan lembaga BLK menjadi BLK+. • Penguatan lembaga pembinaan UMKM dan pelatihan kewirausahaan. 38
Skema Pengembangan Penghidupan di Perkotaan
V. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
KETENTUAN UTAMA PNPM P2B 1.
Program difokuskan kepada masyarakat miskin.
2.
Membekali masyarakat mengenai esensi berkelompok.
3.
Membiasakan menabung sebagai salah satu indikator kesungguhan dan komitmen masyarakat untuk maju dan berkembang.
4.
Melibatkan Pemda secara aktif dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin.
5.
Memberikan pilihan usaha dan ketrampilan sesuai minat dan kemampuan masyarakat dan prospektif.
6.
Praktek pengelolaan yang baik dari program-program pemberdayaan akan terus dilanjutkan dan menjadi bagian dari P2B.
7.
Fasilitasi dan pendampingan yang intensif, dengan memperjelas siapa yang melakukan dan bagaimana mekanismenya.
8.
Menentukan pola kelembagaan yang paling sesuai dalam mengelola program di daerah (kab./kota).
UJI COBA PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B) DESAIN UMUM PNPM P2B TUJUAN : Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan KEGIATAN UTAMA : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pelatihan pengelolaan kelompok, pelatihan keahlian sesuai minat usaha anggota kelompok 2. Pengembangan penghidupan masyarakat, melalui pendampingan dan penyaluran dana bergulir 3. Peningkatan pelibatan Pemda dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin
PROGRESS • • •
•
Ujicoba dilakukan di 6 kecamatan di 3 kabupaten terpilih yakni Kab. Brebes, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi dan pendampingan yang intensif dari fasilitator Telah diberikan pembekalan kepada pendamping daerah dan pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan uji coba penghidupan berkelanjutan Masing-masing kecamatan terpilih diberikan anggaran sebesar 1,9-2 Miliar
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Kelembagaan ini diharapkan dapat memberdayakan kelompok masyarakat miskin lebih optimal meningkatkan kapabilitas dan produktivitas serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan Koordinasi/ Pembinaan
INDIVIDU/ RUMAH TANGGA
• Peningkatan Keterampilan • Simpan pinjam • Peningkatan Aset • Kewirausahaan • Penempatan kerja
Koridor pengembangan wilayah
DESA
KELOMPOK
KECAMATAN
KABUPATEN/ PROPINSI
Pengusulan Kegiatan
Penentuan target dan jenis kegiatan
• • • •
Analisa Potensi Desa Perencanaan Desa Kriteria target PK Linkage masyarakat dan UPK
• Potensi Kecamatan • Potensi Tenaga Kerja
• Potensi Daerah • Potensi Tenaga Kerja
BUMN, Swasta, dunia usaha
PENGEMBANGAN KONSEP PEMETAAN POTENSI WILAYAH SEBAGAI BAGIAN KETERLIBATAN PEMDA
Pemerintah Daerah Analisis Potensi Wilayah
Pemerintah daerah berperan dalam pengenalan potensi lokal yang efektif sehingga dapat menjadi masukan bagi masyarakat miskin sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan
Pengembangan Wilayah Pengembangan Desa
Kelompok Usaha
Kelompok Usaha Kelompok Masyarakat Masyarakat Miskin
Kelompok Usaha
LOKASI UJICOBA P2B (TA 2014) • Potensi daerah (kontribusi sektor terbesar dalam PDRB
2012): •Brebes: pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi kayu, dan bawang merah) •Pekalongan: industri pengolahan (pakaian dan makanan) •Pemalang: perdagangan, hotel, dan restoran. • Ketiga kabupaten memiliki potensi sektor pertanian dan perikanan. • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012: •Brebes: 9,54% •Pekalongan: 4,75% •Pemalang: 6,55% •(Nasional: 5,92%; Jateng: 6,02). Kab.
Kondisi Kemiskinan
Kecamatan
Pdd. Miskin (jiwa)
Tingkat Kemis. (%)
Desa Sample
Kondisi Geografis
Potensi Usaha RTM
Brebes
394.400 jiwa •Bulakamba (22,72%) •Paguyangan •Bantarkawung
57.457 35.879 37.126
35,42 •Kluwut (BS) 35,83 •Wanatirta (SM) 42,37 •Pangarasan (MS)
•Dat. rendah & pesisir •Perbukitan (hutan) •Dat. rendah (hutan)
•Tani & Nelayan •Tani & Ternak •Tani & Ternak
Pemalang
261.200 jiwa •Belik (20,68%)
37.252
36,26 •Mendelem (AS)
•Dat. tinggi
•Tani & Ind. RT
Pekalongan
125.900 jiwa •Petungkriyono (15%) •Paninggaran
1.055 11.648
8,84 •Simego 33,75 •Tlogohendro (KI) •Yosorejo •Tlogopakis •Kayupuring •Lambanggelun (PW)
•Dat. tinggi •Dat. rendah (hutan)
•Tani & Ternak •Tani
VI. PERAN TKPK-D DALAM EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PUSAT DAN DAN DAERAH
DASAR LEGAL KEBERADAAN LEMBAGA TKPK-KABUPATEN/KOTA Dasar Kebijakan Keppres No. 124/2001 jo. Keppres No. 8/2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan
Dasar Operasional Permendagri No. 34/2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Permendagri No. 42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Struktur Lembaga TKPK Kabupaten/Kota Penanggungjawab Bupati/Walikota Ketua Wakil Bupati/ Wakil Walikota Wakil Ketua Sekretaris Daerah
Sekretaris Kepala Bappeda Wakil Sekretaris Kepala BPMD
Kelompok Kerja • Pendataan dan Informasi • Pengembangan Kemitraaan • Pengaduan Masyarakat
Sekretariat TKPK Kepala Sekretaris Bappeda Wakil Kepala Sekretaris BPMD Anggota Bappeda dan BPMD
Kelompok Program • Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga • Pemberdayaan Masyarakat • Pemberdayaan UMKM • Program lainnya
Tugas dan Fungsi Lembaga TKPK Kabupaten/Kota
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKPK Kabupaten/ Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
TUGAS
1. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD 2. Koordinasi penyusunan Renstra SKPD 3. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD 4. Koordinasi penyusunan Renja SKPD 5. Koordinasi evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah
1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan PK 2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program PK oleh SKPD (target,dana dan kendala) 3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program /kegiatan PK secara periodik 4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PK 5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat 6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan PK (Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi)
FUNGSI
KUNCI KEBERHASILAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH 1. Adanya pendataan dan pemetaan kemiskinan (termasuk kemiskinan multidimensi) sebagai “basis data dan informasi” untuk penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 2. Mengintegrasikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 3. Sinkronisasi dan sinergi antara “intervensi pusat” dan “intervensi daerah”, dan antara berbagai intervensi daerah (antar SKPD) kedalam proses perencanaan reguler di daerah melalui mekanisme Musrenbang. 4. Mengoptimalkan peran TKPKD dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran) serta aliansi, kerjasama, dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani). 5. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang kontinyu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta kinerja pencapaian target program/kegiatan. 6. Koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dengan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K (pusat) dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. 7. Dukungan regulasi yang menjamin keberlangsungan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
pelaksanaan
kebijakan,
PENUTUP 1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada: (a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan soial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; serta (b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. (c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi; 3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
