2
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/KEP/MENKO/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPK; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2002 entang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tupoksinya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
4.
Unit Kerja adalah bagian SKPD yang tupoksinya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
5.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disingkat TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah Tujuan dan Rumusan aturan dan langkah-langkah dasar yang menjadi kebijakan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
7.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi PMKS adalah orang perorang, keluarga atau kelompok yang karena berbagai faktor penyebab tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (peran terhadap din sendiri, keluarga dan atau masyarakat) dalam kehidupan bermasyarakat serta memerlukan pertolongan orang lain;
9.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya penguatan masyarakat beserta organisasi dan kelembagaannya, berupa peningkatan SDM, peningkatan organisasi dan kelembagaan sosial;
10. Peningkatan Kemampuan adalah sebagai upaya meningkatkan pendapatan melalui pendekatan produktifitas, dengan penguatan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk membentuk hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
4
11. Perlindungan Sosial adalah upaya mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pemberian subsidi dan bantuan untuk pengurangan bantuan kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi; 12. Memperluas Kesempatan adalah upaya penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan; 13. Lembaga Mikro Keuangan Non Bank adalah penyedia pelayanan keuangan bukan bank bagi masyarakat miskin dengan jangkauan yang lebih luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang dan asuransi bagi orang miskin dan keluarga berpendapatan rendah dan usaha mikro mereka. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan disusunnya Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 3 Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan bagi: a. warga masyarakat miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan berdomisili di Daerah; b. warga masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan kumuh dan miskin serta memerlukan penataan perbaikan lingkungan; c.
penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan hak azasi manusia, hak anak dan hak lanjut usia. BAB III ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Arah Penanggulangan Kemiskinan Pasal 4
Berdasarkan hasil pemetaan dan pendekatan penanggulangan kemiskinan, maka penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk:
5
a. menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2% (dua persen) setiap tahun; b. terpenuhinya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin; c.
menurunkan angka pengangguran menjadi 3% (tiga persen) pada tahun 2009;
d. terwujudnya perbaikan pendapatan masyarakat miskin. Bagian Kedua Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 5 Dalam Penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta fokus kebijakan diarahkan untuk: a. peningkatan kesempatan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dan sehat serta terpenuhinya kebutuhan dasar; b. peningkatan pemenuhan kegiatan penataan dan perbaikan infrastruktur lingkungan/perumahan miskin dan kumuh; c.
peningkatan kemampuan melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan;
d. peningkatan kesempatan kerja melalui keterampilan berusaha, permodalan serta informasi pasar; e. peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan bantuan usaha. Bagian Ketiga Srategi Penanggulangan Kemiskinan Pasai 6 Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui: a. perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi dan sosial budaya yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; b. perlindungan sosial sebagai upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian subsidi dan bantuan untuk pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan;
6
c.
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan sebagai upaya peningkatan pendapatan melalui pendekatan produktifitas dengan penguatan kemampuan masyarakat miskin dalam pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk membentuk hasil yang baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
d. pembentukan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kelompok usaha dan pendampingan usaha masyarakat di tingkat kelurahan dalam rangka peningkatan kualitas usaha yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Bagian Keempat Langkah-langkah Penanggulangan Kemiskinan Pasal 7
Dalam melaksanakan strategi langkah-langkah, sebagai berikut:
penanggulangan
kemiskinan
diperlukan
a. penyusunan peta kemiskinan; b. penyusunan indikator dan database kemiskinan; c.
pengembangan jejaring kerja melalui TKPK dan Pokja;
d. pemaduan program kegiatan penanggulangan kemiskinan; e. penerbitan Kartu Multi Guna; f.
pemberian jaminan akan teriaksananya sistem pendidikan dan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat miskin;
g. penguatan kapasitas kelembagaan; h. peningkatan kualitas sumber daya manusia; i.
peningkatan produktivitas usaha;
j.
perluasan akses peluang usaha;
k.
pengembangan informasi bursa kerja;
l.
revitalisasi Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan menjadi Lembaga Keuangan Mikro;
m. pengembagan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K); n. peningkatan kualitas hasil industri rumah tangga; o. peningkatan produktivitas kelompok usaha bersama. BAB IV BIDANG DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Bidang Penanggulangan Kemiskinan
7
Pasal 8 Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka penanggulangan kemiskinan dibagi dalam bidang yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang ekonomi; bidang fisik lingkungan dan perumahan; bidang tenaga kerja; bidang pemberdayaan masyarakat; bidang perlindungan sosial. Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan Pasal 9
Terhadap bidang penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun program aksi penanggulangan per bidang yang terdiri dari: a. bidang pendidikan meliputi: 1. 2.
penyelenggaraan Wajib Belajar Dikdas; pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa Dikdas dan siswa rawan drop out; 3. bantuan biaya pendidikan sekolah (beasiswa); 4. peningkatan dan perluasan akses kesempatan belajar; 5. pengembangan pendidikan luar sekolah; 6. penyelenggaraan guru kunjung; 7. pembinaan anak jalanan; 8. wisata edukatif dan outbond siswa SLTP; 9. Pendidikan keterampilan. b. bidang kesehatan meliputi: 1.
pelaksanaan program JPK Gakin dan pelayanan bencana;
2. penyusunan sistem pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu; 3. peningkatan pelayanan siaga kesehatan. c.
bidang ekonomi meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pengembangan Kredit Usaha Mikro kelompok miskin; pengembangan lembaga keuangan mikro; pembinaan teknis kepada usaha mikro kelompok miskin; pengembangan produksi peternakan dan perikanan (penebaran benih ikan di perairan umum); pemberdayaan satgas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB); PPMK; bantuan modal; bantuan pemasaran
8
d. bidang fisik lingkungan dan perumahan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
rehabilltasi infrastruktur bagi lingkungan kumuh; penataan lingkungan kumuh; penyehatan lingkungan kumuh; pola padat karya; pembangunan rumah susun murah; penataan taman interaksi masyarakat di daerah kumuh dan miskin.
e. bidang tenaga kerja meliputi: 1. 2. 3. 4. f.
penempatan tenaga kerja bagi keluarga miskin; peningkatan wirausaha baru bagi keluarga miskin; pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi keluarga miskin; transmigrasi.
bidang pemberdayaan masyarakat meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PPMK; pengembangan sikap perilaku keluarga miskin; pengembangan teknologi tepat guna; pemberian makanan tambahan anak sekolah; pemberdayaan ketahanan dan/atau lumbung pangan kelurahan; pemberdayaan perempuan.
g. bidang perlindungan sosial dan pembinaan mental spiritual meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
penanganan PMKS tuna sosial; penanganan PMKS anak, keluarga dan lanjut usia; penanganan PMKS penyandang cacat; penanganan PMKS di panti-panti sosial; penanganan korban bencana dan musibah sosial lainnya; pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial; perlindungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; pelayanan pemakaman keluarga miskin; peningkatan peran Lembaga Konsutasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); pembinaan tenaga-tenaga Dai; pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan. BAB V TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 10
Untuk melaksanakan arah, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4u sampai dengan Pasal 9 dibentuk TKPK yang keanggotaannya terdiri dari SKPD/unit kerja terkait, unsur organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur sendiri.
BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI dan PELAPORAN Pasal 11 (1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.
9
(2)
Terhadap pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 17&1 Tahun 2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 2 April 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 5 5
