3.1 Perbaikan lklim lnvestasi 3.2 Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro 3.3 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR ISI Halaman

Daftar lsi Kata Pengantar

l.

ll.

lll.

I

ii

1,1 Penyelesaian Masalah Konflik 1.2 PenanggulanganTerorisme 1.3 PenanggulanganAktivitasllegal

t-1 t-1 l-22 t-28

Agenda 2 : Mewuiudkan Indonesia Yanq Adil dan Demokratis

il-1

2.1 Penguatan lnstitusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian 2.2 Penyelesaian Kasus-kasus Korupsi 2.3 MelanjutkanReformasiBirokrasi

lt -1

il-2 il-8

Agenda 3 : Mewuiudkan Indonesia Yanq Seiahtera

ilt

3.1 Perbaikan lklim lnvestasi 3.2 Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro 3.3 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

ilt -1

Agenda 1 : Mewuiudkan tndonesia Yanq Aman dan Damai

lil-35 lil-38

tv-1

Program Khusus Pengamanan Lebaran, Natal, Banjir dan Musim Tanam DOKUMEI.J-rAI1I

-. 1

&

ARSiI)

PENGANTAR uku ini merupakan Laforan Ringkas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelal<sanaan Agenda roo Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu Hari ke-roo yang dilaporkan oleh masing-masing Kementerian, LPryD (le_mbaga Pemerintahan Non Departemen), serta badan independen di bawah Presiden yang terkait dalam pelaksanaan program-program sebagaimana tercantum dalam Dokumen Agenda roo Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu yang diterbitkan oleh l(ementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tertanggal z5 Oktober zoo4. Agenda roo Hari Pertama ini disusun berdasarkan kiiteria dan batasan yang telah ditetapkan oleh Presiden yaitu untuk menunjukkan kehadiran Pemerintah baru (fo ,shoru the flag) untuk bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga, program-program roo hari ini juga merupakan landasan dan langkah awal Pemerintahan dalam lima tahun ke depan, yeng secara simultan merupakan upaya penanganan masalah-masalah mendesak dan prioritas dan dapat merupakan terapi kejut (shock therapy) serta bukan merupakan kegiatan rutin yang memang merupakan kewajiban Pemerintah, dalam rangka mencetak sukses awal untuk membangun kembali kepercayaan publik (trust building) terhadap fungsi pemerintahan. Agenda roo hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu terdiri atas agenda-agenda: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai, z. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demol
Seluruh .program dan kegiatan yang diusulkan dalam Agenda 1oo Hari Pertama ini dapat digolongkan ke dalam z (dua) kategori, yaitu pertama, berupa program dan kegiatan yang merupakan intervensi langsung, dan kedua, berupa penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai suatu landasan dan langkah awal untuk perubahan ke arah kemajuan. Dalam Agenda tersebut terdapat 66 (enampuluh enam) Program roo Hari, terdiri dari 64 (enampuluh empat) Program Utama dan e (dua) Program Khusus, yang kesemuanya terbagi lagi atas Tindakan dan I(egiatan l(husus.

Status Pelaksanaan Program Adapun status kemajuan pelaksanaan Agenda 1oo Hari Pertama lGbinet indonesia Bersatu (yang terdiri dari 66 Program) setelah 1oo hari pelaksanaan, jumlah dan persentasenya adalah sebagai berikut: Dalam kelompok Agenda r: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai, terdapat 14 (empatbelas program), IenB terdiri dari sub-Agenda Penyelesaian Masalah Konflik (S program), Penanggulangan Terorisme (3 program), dan Penanggulangan Aktivitas Ilegai (6 program). Dari ke-r4 program tersebnt, setelah pelaksanaan 1oo hari, terdapat L2 program termasuk kategori selesai berlanjut, sedangkan 2 program lainnya masih diproses, yaitu Program Penataan I(elembagaan untuk pembentukan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme, dan program Revisi UU tentang Narkotika dan UU tentang Psikotropika.

Meurujudlra

Dafam Kelompok asenda r: is, terdapat 6 (cnam) program, yang terdiri dari sub-Agenda Penguatan Institusi Kejakgung dan I(epolisian (S program); Penyelesaian Kasus-Kasus Korupsi (z program); Melanjutkan Reformasi Birokrasi (r program). Dari keenam program tersebut, 4 program di antaranya telah selesai sepenuhnya, dan 2 program lagi belum selesai yaitu program pembeniukan Komisi Pengawasan Kejaksaan (Program No.- r5), dan program Penanganan Kasus Korupsi Yang Berpotensi Mengembalikan Uang Negara (Program No. rB).

Dalam Kelompok Agendi 3: Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera, terdapat 44 (ernpatpuluh empat) program,, yang terbagi atas sub-Agenda Perbaikan Iklim Investasi (z+ program); sub-Agenda Menjaga Stabili[as Ekonomi Makro (z program); dan sub-Agenda Peningkatan Kbselatlteraan Rakyal dan Penanggulangan Kemiskinan (tB program). Sebanyak 3r program telah dapat diselesaikan pada masa 1oo hari, dan sisanya 13 program masih dilanjutkan. Di dalam Agenda ini, terlihat bahwa program-program yang berkenaan dengan Perbaikan Iklim Investasi yang terbanyak yang masih belum seiesai dalam periode roo hari mengingat banyak hal dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor el<sternal pemerintah. Kelompok Agenda yang terakhir adalah Program Khusus yang berkenaan dengan Penganranan Lebaran, Natal, Anstisipasi Bencana Banjir, dan Menghadapi Musim Tanam 2oo5. Agenda ini memiliki z

ill

program, yaitu Program Pengamanan Lebaran dan Natal yang pada prinsipnya teiah selesai secara tuntas; dan Program Mengantisipasi Musim Tanam Oktober zoa4 - Maret 2oo5 yang selesai nanun berlanjut. Secara ringkas, status pelaksanaan program-program 10o hari pada

hari ke-roo dapat direkapitulasi

sebagai berikut:

1. Sebanyak r5 Program

z.

(z3s7o1 telah selesai seluruhnya.

Sebanyak 34 Program (gt,zo/o) telah selesai berlanjut. Dengan demikian jumlah program yang telah selesai seluruhnya adalah 49 program atau 7Q,z% dari keseluruhan program.

3. Sebanyakry Program (zS,B%) belum selesai atau sedang diproses. Dampak Yang Dihasilkan. Evaluasi terhadap damp4k yang dihasilkan menunjukkan bahrva irampir seluruhnya program di dalam Agenda roo Hari Pertama ini memberil
Contoh lain lagi adalah masalah konflik di Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Meialui Program Mencegah Eskalasi di daerah tersebut (Program No.oz), kini telah berhasil diciptakan situasi yang

IV

Penutup Program-program dalam kerangka Agenda too Hari Pertama lkbinet Indonesia Bersatn, sebagaimana dikemukakan pada awal prakata ini, adalah merupakan awal dari iangkah-langkah perjalanan Kabinet untuk lima tahun ke depan, sekaligus merupakan landasan bagi pelaksanaan program-program pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta lebih sejahtera. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidaklah sedikit atau sederhana dan tentu saia tidak dapat diselesaikan dalam waktu roo hari. Di dalam upaya mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantunr dalam Mukadimah UUD L94S kiranya langkah-langkah roo hari Pemerintahan ini dapat menjadi bukti kesungguhan Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran Menteri dan Kepala LPND dalam lQbinet Indonesia Bersatu untuk memenuhi janji, tugas dan fungsi masing-masing dalam kerangka visi, misi, dan program pembangunan yang,disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta, r Februari zoo5 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ I(eoala BAPPENAS

,-)

CD{7nfryd'\/d Sri Mulyani Indrlrt'ati

vill

AGENDA 1: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

1.1 PeHYeusRnH Mnsllln Konrur No

Pnocnnm 100 Hnru

Penreul

Menclptakan

sltuasl aman dan damal dl Mamasa.

REALISASI PELAKSANAAN

YRHc otnaonpt

RENCANA TINDAK LANJUT

(41

(51

(6)

(fl

(8)

(9)

(3)

(2)

01.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

PERMASALAHAN

Knusus

KelulnaH (OurPurl

Keeratll

TINDAKAN

1.

Meningkatkan dialog antar masyarakat yang bertikai.

1.

Membentuk forum dialog antar kelompok yang bertikai dengan Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dan LSM.

1.

Terbentuknya forum dialog dengan Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dan LSM. Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik.

2. Menyusun mekanisme penyelesaian konflik.

1.

3, Melaksanakan dialog kelompok bertikai

Terlaksananya dialog kelompok bertikai 2. Tercapainya kesepakatan kelompok yang bertikai

MONTTORTNG AGENDA 1OO HARI KABINET INDONESIA

l.

'1.

Membentuk Tim Peneliti Lapangan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan melibatkan Perguruan Tinggi (Ul dan UNHAS). Upaya yang telah dilakukan: Mengadakan dialog dengan Muspida, Tokoh Masyarakau Agama, elit politik, dan LSM. Mengadakan pertemuan dengan Gubelnur Sulawesi Barat, Bupati Polmas dan Bupati Mamasa. 2. Sosialisasi UU No. 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Palopo 3. Rapat lnternal dalam rangka penyelesaian batas wilayah Kabupaten Mamasa dan Polewalimamasa di Prov Sulawesi Barat 4. Memantau kesiapan Pemda dan masyarakat dalam melaniutkan pelaksanaan Program PPK. 5. Tim Depdagri beserta Bakosurtanal, Direktorat Topography TNI AD dan drbantu Topdam

-

Selesai berlanjut Telah dicapai : a. Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat b. Kesepakatan antar kelompok yang bertikai c. Komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Bupati Polewalimamasa, Bupati Mamasa kepada Mendagri untuk menciptakan kondisi aman dan damai d. Menghentikan duplikasi di 3 Kecamatan e. Tidak mengembangkan wacana Kab. Pitu Uluna Salu (PUS) di 3 kecamatan f. Ditetapkan lokasi PPK tahun 2005 di Mamasa yaitu di Kec. Mambi dan Pana g. Pengukuran batas pada 4 Titik Pilar Utama :

- Titikl:batas

-

BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

antara Kec.Tabulahan Kab. Mamasa dengan Kec. Bonehau Kab Mamuju Titik ll: Batas antara Kec. Tabulahan Kab. Mamasa dengan Kec. Kaluku Kab.

,|,

Masih terjadinya duplikasi pemerintahan di dua kecamatan, yakni Kec. Aralle dan Mambi z- Bupati Polewalimamasa belum sepenunnya melaksanakan komitmennya terhadap UU No. 1 1 tahun 2002. Kurang lancarnya pelaksanaan pr09ram pemberdayaan masyarakat di tiga kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi. Pengukuran batas antara Kab, Mamasa dengan Polewali Mamasa belum dapat dilakukan karena situasi di Lap. belum kondusif

1. Melanjutkan

sosialisasi UU No. 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab, Mamasa. 2. Menghentikan duplikasi pemerintahan di Kec. Aralle dan Mambi dengan mencabut SK. Bupati Polewalimamas a tentang Pengangkatan Camat Aralle dan Mambi 3. Melanjutkan dan meningkatkan program pemberdayaan masyaraKat antara lain PPK 0an peningkatan prasarana/sara n a lainnya. 4. Membuat peta batas wilayah Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat 5. Menyusun Permendagri tentang Batas Wilayah Kab.Mamasa

DAMPAK YANG

DrHlsrtxlH (1 1

0)

Tumbuhnya saling percaya di

anlata a

masyarakat yang bertikai Meningkatnya komitmen dan kualitas pemeranlah

daerah untuk menciptakan situasi aman dan damai Terciptanya situasi kondusif di Mamasa

PRoGRAM lOO

No Itl

Hnru Penreml I

t2)

TrHonxlH t3)

KEGIATAN

KELUARAN

Kxusus

(Oureurl

t4)

t5)

YANG TELAH DILAKUKAN

PeRmnsnuHllt

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

(7)

(8)

(6)

Wirabuana telah melakukan suNei pelacakan batas dan pengukuran koordinat titik batas antara Kab. Mamasa dan Kab. Mamuju dan antara Kab. Mamasa dengan Kab. Majene pada tgl 28 Des 2004 s/d 19 Jan 2005 1. Menggelar Operasi

ATM.LIPU-2004 dengan sasaran

-

-

-

:

Mendirikan Pos Penjagaan di 24 titik rawan konflik (23 pos jaga di wil ATM dan 1 pos Jaga perbatasan di wil Kec. Mangkutan Kab. Luwu Utara) Melaksanakan patroli Membentuk Tim penyidik I'Jlembangun jaring intelijen & komunikasi di tengah masy. Melaksanakan penyuluhan dan mem0angun kerukunan hiduP .

Dersama.

2. Memeriksa saksi kasus pembakaran rumah (18 buah) dan mesjid (1buah) di Desa Makalu Kel. Aralle Kec. Aralle Kab Mamasa tgl 15.10-2004 3. Memeriksa tersangka. 4. Koordinasi dengan JPU.

MONTTORTNG AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA

Renlrslst

UpayI

-

Dlwrplx

Reuclrua TrHonr

YIHC

LlHrur

DtHRsruxnH (10)

{9)

Mamuju

Titik lll: batas antara Kec.

Aralle Kab

-

Mamasa dengan Kec. Tatalang Kab Mamuju Titik lV: Batas antara Kec Mambi Kab Mamasa dengan Kec. Malunda Kab Malening

1. Melakukan

pemeriksaan berdasarkan LP No Pol : LP/02Alll/ 2004/ Sek Mambi tanggal 22 Juli 2004, telah

memeriksa

2

orang saksi An. Masdar dan Nurmiati &1tskAn. Sudarmin dan 3 l^l^* ^-^^^ vr dr 19 vdrcr

||

pencarian (DPO) An. Abdulrahman, lse dan Uddin. 2. Melakukan Pemeriksaan berdasarkan LP No Pol. : LP /05

Masyarakat belum menyadari akan hakekat berbangsa dan Cenderung memilih untuk kepentingan sendiri atau golongan.

1.

Menyiapkan langkahlangkah konprehensif antar instansi terkait. Melakukan penelitian untuK mencarl apa masalan mendasar dalam melakukan

1

Masyarakat sudah bisa memahami dan situasi sudah mulai aman

terkendali.

langka h-

langkah penyelesaia konflik.

n

/lX/2004/Sek

Mambi

tanggal 21 Sept. 2004, telah memeriksa 3 orang saksi An. Levenus, DG. Maempa (saksi korban) dan 1 org tsk. An Burhanuddin. Berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU. 3. Melakukan pemeriksaan berdasar-kan LP No Pol : LPlO2l X/2004/Sek Mambi


t-2

No t1)

Pnoenlm ,|00 HARI PERTAMA (2)

TINDAKAN

Kecrnran Knusus

KelulnnH lOurPur)

{3)

{4)

{5)

REALTSASI

Penrunsnuxltt

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

RENCANA TInoIr LANJUT

t7)

(8)

{9)

UpavI

YANG TELAH DILAKUKAN {6)

Daupax YnHc

DlxasuxaH t

10)

tanggal 16 Oktober 2004, telah

memeriksa 2 orang saksi An. Nuqjo dan Darwis dan 1 tsk. An. Andi Jalilu dan 10 dalam pencarian (DPO) An. Syamsu Ali, Darwis, Eliyanus, Kornelius, berhnard, Heraman, Basri, Adu, Hadi dan Nudin 4. Melakukan pemeriksaan berdasarkan Lp No Pol : LP/03D( 2004/ Sek Mambi

tanggal 18 Oktober 2004, telah memeriksa 2 orang saksi An. Ny Melkias dan Todiang serta 1 tersangka Melkias dan 7 dalam pencarian (DPO) An. Amiruddin, Kadda, Kao, ltang, Koho, lsse dan Endang.

MONTTORTNG AGENDA 100 HARI KABINET

INJONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

t-3

PRoGRAm,IOO

NO

Hlm Pentamn

fi)

(21

Mencegah eskalasl konfllk dl Poso, Maluku, dan Maluku Utara.

KEGIATAN KHUSUS

Ttruolxlu (3l 1. Membantu

pencegahan eskalasi konflik di Poso, Maluku dan Maluku Utara.

l4) 1. Memberi bantuan -

unsur TNI kepada Polri.

KELUARAN

(OurPUr)

UPAYA YANG TELAH OILAKUKAN

(s)

Tercegahnya eskalasi konflik di Poso, Maluku dan Maluku Utara.

Renltsnst

PERMASALAHAN

PELAKSANAAN

Ynuc otnaolpt

RENCANA TINoax LANJUT

(71

(8)

(9)

t6)

POSO:

POSO:

1.

Terselenggaranya koordinasi antat satuan/instansi daerah 2. Jumlah Perkara/kasus yang di-selesaikan (P-21) sebanyak kasus. Dengan Barang Bukti yang

2.

Menggelar Pos Pam Terpadu di titiUdaerah rawan konflik Melakukan pemulihan dan pemantapan keamanan dan ketertiban wilayah Poso dan Morowali dengan kekuatan yang digelar. sebanyak 3.462 personel dengan

1.

I

disita

Amunisi

-

1.277 btr Senpi organik/revolv

perincian 1.741 personel organik Polda Sulteng dan 326 personel BKO Mabes Polri serta '1.350 personel BKO TNI.

:

-

-

I

-

er

:1pck

Senpi laras panjang rakitan : 84 pck Senpi laras pendek rakitan

:110pck Senpi dum-

dum : 6 pck Selongsong : 144 btr

Magazen :3

1.

z,

Menyiapkan langkahlangkah komprehensif antar instansi terkait. Melakukan penelitian apa masatan mendasar dalam melakukan langkahlangkah penyelesaian konflik

(1

0)

Situasi bersangsurangsur aman terkendali. 2, Tumbuhnya Kesadaran magyarakat akan hakekat berbangsa dan bernegara Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Poso dan sekitarnya Masyarakat tidak mudah 1

lagi

terpancing/tec pengaruh oleh hasutanhasutan dari kelompokkelompok yang Ingrn menimbulkan lagi kerusuha Maluku/Malut.

Handak :59 buah

Panah :209 buah

Anak panah

:

'152 buah

46 bh

-

Gerendel

-

Sistem Kodal ops dilapangan masih belum terpadu/solid Masyarakat belum menyadari akan hakekat berbangsa dan 0ernegara. Cenderung memilih untk kepentingan sendiri atau golongan

YANG DIHASILKAN

di Poso,

buah

-

:

1.

Dnruplx

Popor senpi: Sangkur/paran

g:9pck

rakitan: 2 bh Senjata tajam 14 pck HT : 12 buah

Teropong:

1

buah

MONTTORTNG

AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

t-q

No (il

Pnoennm 100 HARI PERTAMA QI

TrHolxlu (3)

KEGIATAN

KELUARAN

UpNYI YANG TELAH

KHusUs

lOureufl

DILAKUKAN


(1)

{51

(6)

(71

MALUKU:

MALUKU:

1.

t. Telah

Mengedepankan kegiatan pencegahan, penangkalan, kegialan intelijen dan penegakkan hukum. Dengan kekuatan 3.260 oersonel dan kekuatan BKO 1.294 oersonil.

melaksanakan kegiatan pencegahan dan penangkalan meliputi peniagan pada pos-pos, pengawalan, patroli, penyuluhan dan melatih masyarakat untuk jaga keamanan agar memiliki kemampuan lawan aksi provokasi. 2. Telah melaksanakan kegiatan pembentukan Opini agar pelaksanaan kegiatan Polri (Operasi Mutiara2004) diketahui oleh masyarakat sehingga ikut berperan aktif memelihara kamtibmas dan tidak mudah terprovokasi. Melaksanakan kegiatan intelijen, penindakan & penegakan hukum

MONTTORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

ReNcnnn TrHoarc Lerurur (e)

{8)

1. Masyarakat belum

menyadari akan hakekat berbangsa dan bernegara. 2. Masyarakat Maluku yang berada di Maluku Utara ingin kembali ke daerah asalnya.

1.

DAMPAK YANG DIHASILKAN (

10)

Menyiapkan langkah-langkah komprehensif anlar instansi terkait,

z. Mewu,iudkan

keamanan yang lebih baik.

r-5

Nb

PROGRAM {OO

rHmtFeRraut QI

KEG|ATAN

TtHolxlH

KELUARAN ,l,Ou:TptJ,fl

,,KtJusus

(3)

(5t

(4)

z. MenrngKaKan Binter dan deteksi dini di wilayah konflik.

1.

UPAYAYANGTELAH

Reluslst

PeRmnseunltr

DILAKUKAN

PEI.AKSANAAN

YANG DIHADAPI

(61

1. Melaksanakan

Selesal berlanJut

dialog kesepakatan antar kelompok yang bertikai.

patroli terpadu dan sweping dititik-titik rawan 2, Meningkatkan giat intelijen dan Binter di daerah 3. Fasilitasi jajaran aparat daerah untuk terus menerus menindaklanjuti dialog antar komunitas sehingga tercapai kohesi sosial yang lebih mantaD

1.

2.

3.

1. Masih adanya

Terselenggaranya dialog, sarasehan, dan pelatihan antarkelmpok yang bertikai. Temujudnya rasa aman dan dapat mencegah terjadinya kerusuhan kembali. Tersitanya barang-barang, sejata tajam dari kelompok yang bertikai antara lain :

Masyarakat masih rentan terhadap provokasi pihak ketiga. Program yang belum sepenuhnya

buah

kebutuhan masyarakat. Proses hukum terhadap oknum yang melakukan tindak pidana kriminal lambat. Pengungkapan kasus kriminaUpidana lambat dan tidak tuntas.

btr

Magazen:4bh

cuk

Muhandak:86 buah

Binter 2. Penyuluhan

?

secara berkesinambu ngan terhadap upaya perdamaian pada tataran elit dan masyarakat Memberikan dukungan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan desa/kecamata n yang rusak akibat konflik

DAMPAK YANG DIHASILKAN (10) 1. Konflik

menurun dan situasi diharapkan kembali aman dan damai 2. Tumbuhnya Kesadaran masyarakat akan hakekat berbangsa dan bernegara

menyentuh

Muhandak:265

Senjata rakitan :

t9l

2. Tingkat

pengangguran pada generasi muda masih tinggi sehingga sering memicu meluasnya konflik sosial

Lltruur

't. MentngKatKan

kepada kepemimpinan

Senjata rakitan : 30 cuk Bom rakitan:'136

MALUKU/MALUT Senjata standar: 4 cuk

-

krisis kepercayaan

diagendakan

POSO

-

TtNoEx

tE)

{7)

Terjadinya

RENcANA

1

Bom rakitan: 16 buah

2. Menyebarkan

@unter informasi atas berbagai manipulasi informasi di daerah konflik.

1.

Menyusun materi

dan strategi untuk mefakukan counter informasi.

1. Tersedianya

Mengirimkan poster

materi untuk

tentang himbauan

melakukan

kepada masyarakat untuk meninggalkan pertentangan dan menumbuhkan pesatuan I(e Kecamatan di Mamasa, Poso, Maluku dan kemudian ditemoelkan oada

counter informasi serta strategi counter informasi.

Selesai

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan lndonesia Yang Aman dan Damai

't. LIN tidak bisa memantau pemasangan poster tersebut secara keseluruhan

1. Masyarakat

memahami akan pentingnya persatuan dan kesatuan 2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyanng setiaD

t-6

NO

Pnoemu 100 Hnru Pennml

TrHolxnH

{ll

t2l

(31

KeenrlH

KetunRlN

KHUSUS

lOureufl

(4)

(5)

Rrnttsnsr

PERMASALAHAN

RENCANA

PELAKSANAAN

YlHo otnnoapt

Ttr.rolx Leru.lur

(7)

(8)

(e)

UpIya

YANG TELAH DILAKUKAN (6t

DAMPAK

YnHC

Drxlsnxnru (1

tempat yang strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat.

2.

Melaksanakan

counter informasi.

2. Terbangunnya

jaringan dengan masyarakat media dan publik di daerah konflik.

1.

Membangun hubungan dengan RRI setempat untuk menyiarkan Radio Spot dan obrolan dengan tema a. Kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa b. Kita jalin persauctaraan sesama kita

Selesai berlanjut 1. Adanya kerjasama dengan Media

menyiarkan Spot membangun persatuan dan kesatuan

1. Adanya kerjasama dengan TVRI

Ambon untuk menayangkan filer,

telop, running teks dan dialog membangun persatuan dan kesatuan

a.

I

1. Melakukan

Situasi kondusif dan relatif aman

Palu, Ternate dan

hubungan kerjasama dengan TVRI setempat untuk menayangKan fller, telop dan running teks sena dialog dengan tema: Kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa b. Kita jalin persau0araan sesama kita 3. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi.

1.

Ambon untuk

:

z. Membangun

0)

informasi yang diperoleh (manipulasi informasi).

Selesai

sosialisasi dan konsultasi publik kabinet lndonesia bersatu dalam rangka NKRI 0engan mengundang para pejabat, Pemda, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Organisasi Non Pemerintah di Palu

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

'l

.

Para Pejabat lebih

memanaml program KIB

t1

NO

Pnoonan 100 HARI FERTAMA

TrHolxlN

KEGIAT'AN KHUSUS

KelulRnx lOurP/arl

B)

t4)

(5)

(2t

Melanjutkan

rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi

Mengidentifikasi sarana dan prasama yang perlu direhabilitasi.

dan pemerintahan di

1.

Tersedianya data dan informasi tentang sarana dan prasarana yang perlu direhabilitasi.

daerah konflik.

Upevavlne

Reru-sasr

PERMASALAHAN

DlIIAKUKAN

PEIAKSANAAN

YANG DIHADAPT

(6)

(7)

t8)

rELAH

Tim Pusat telah

Belum selesai

mengadakan kinjungan ke Maluku dan Maluku Utara tanggal 13 s.d. 17 Desember 2004 untuk sinkronisasi program/kegiatan TA 2005

1. Telah temusun

RenclNl TINDAK

LIH.Iur

DAMPAK YANG

DrHnsrtxlH

t9t

(1

0)

Melaksanakan program aksi rehabititasi sarana dan prasarana pemerintahan dan revitalisasi budaya lokal Pada tahun anggaran 200

program rencana aksi rehabilitasi prasarana dan sarana untuk dilaksanakan melalui TA 2005.

2. Terselenggaran

ya rehabilitas sarana dan prasarana di daerah konflik.

4. Meningkatkan koordinasi antara instansi pusat dan

daerah untuk menciplakan suasana damai.

5. Penegakan hukum bagi

Melaksanakan koordinasi antara instansi pusat dan daerah untuk menciptakan suasana damai.

1. Adanya mekanisme pembagian keda antar

Melakukan penangkapan

1. Tertangkapnya

qata

'dalang'

dalang/provokat

provokator.

Selesai berlanjut

Mendorong terus-menerus agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas berbagai kasus konflik.

instansi terkait baik pusat dan daerah dan di daerah.

1. Berjalan baiknya proses penyelesaian konflik

"dalang" provokator.

or konflik.

03.

Membangun kemball kepercayaan antar

kelompok masyarakaL

'1.

Pendampingan

terhadap lembaga sosial budaya di daerah konflik seperti di Poso, Maluku Utara, dan Maluku.

1. Melakukan

mobilisasi pendampingan.

1. Tersedianya

agenda/ kegiatan pendampingan (fasilitasi).

Menyusun agenda kegiatan untuk pendampingan antara lain (a). Rencana pengiriman

Belum selesai '1. Tersusunnya drafl agenda pendampingan di daerah konflik

tenaga pendampingan untuk kegiatan ekonomi sosial masyarakat; (b). Merencanakan pemberian stimulan kegiatan ekonomi sosial kepada

masyarakat Melaksanakan workshop dengan oara oakar di bidano

Selesai


1. Banyaknya etnis di Indonesia yang belum terianqkau

Melanjutkan pertemuan dengan perguruan tinggi, LSM dan Ormas untuk penyempurnaan agenda pendampingan

1. Adanya

Perlu dilakukan penulisan secara lebih

1. Penerbitan buku ini mamou

kejelasan dan kepastian aoanya program pendampinga n

t-8

NO

PROGMM {OO

Ttuolxln

HARI PERTAMA

(11

(3)

t2l

Kecrntnn

Ker-ulnlu

KHUSus

(OurPut)

(41

(5t

UpIvn


YANG TELAH DILAKUKAN (6)

kebudayaan menyangkut konsep berpikir positif dari berbagai etnis besar di lndonesia Menyusun 2 buku kecil dengan tema pokok "Bunga Rampai Berpikir Positif Beberapa Etnis Besar di lndonesia" Mencetak dan menerbitkan buku

(71

Selesai


YANG

Trnolr Lln.lur

DIHASILKAN

(9t

(8)

dan teridentifikasi untuk dapat ditemukenali konsepsi berpikir positif sebagai titik temu sifat pluralistik dalam kerangka NKRI

DAMPAK

ReruclNn

(1

pluralitas, bahwa tatanan kehidupan masyarekat Indonesia perlu

beranlai di

dilakukan dengan saling memanaml

seluruh daerah yang dicakup oleh kedua buku ini Rintisan pelaksanaan pendampingan di daerah konflik

Selesai

0)

membefikan pemanaman

komprehensif konsepsi berpikir positif dari seluruh etnis di Indonesia 2. Perlu dilakukan sosialisasi/work snop secara

dalam men,ialankan peran 0an

fungsi kenega raan 2 Konsepsi

berpikir positif yang tenuang dalam kedua buku ini mampu

mencairkan sekat yang selama ini menghambat terwuiudnya rekonsiliasi antar etnis di Indonesia. 2. Terlaksananya mobilisasi LSM,

.

Perguruan

. Tinggi, Ormas setempat dalam program pendampingan di daerah konflik.

04.

Mempercepat penyelesalan masalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

1.

Peninjauan status darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan onlimalisasi

1. Melaksanakan

operasi pemulihan pemerintahan.

1. Terlaksananya

evaluasi kondisi sosial politik setempat menjelang evaluasi status daerah sipil

MONTTORTNG AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU:'.Mewujudkan

Mengadakan pertemuan awal dengan PT untuk membahas indikator dan kriteria tenaga pendampingan

Selesai berlanjut

Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pemantapan pemerintahan daerah seliap bulan untuk preparasi kebijakan keberlaniutan

1. Telah ditetapkan

1.

Indonesia Yang Aman dan Damai

Berlangsungnya pertemuan dengan PT terkait dengan mobilisasi LSM, PT dan Ormas

keadaan bahaya setingkat DARSIP ll dengan meneruskan operasi Terpadu vanq telah

1.

Melanjutkan penemuan 0engan

1.

pe19uruan

tinggi, LSM dan Ormas untuk mobilisasi agenda penoamprngan 1. Melanjutkan

fasilitasi pemantapan penyelenggaraan pemda NAD 2. Melanjutkan oelaksanaan

1.

Tumbuhnya rasa memiliki terhadap pr0gram pendampinga n yang akan dilaksanakan

Diperolehnya

pemahaman mengenai pelaksanaan program Operasi Teroadrr

t-9

No

Pnocnam 100 Hnm Penuma tzl

(11

TINDAKAN (3)

{JDefasl Terpadu.

KecnuH

Upavn YANG TELAH

Realrsast

KHusus

KEtulnnH (OurPUrl

DILAKUKAN

PELAKSANAAN

(4)

(5)

(6t

t7l dimantapkan formulasi dan kerangka kerjanya. 2. Telah terbitnya keputusan Menko Polhukan selaku Ketua Pelaksana Harian Penguasa DARSIP tentang Pemberntukan Tim Pengawas Operasi Terpadu 3. Evaluasi bulanan dibawah koordinasi Menko Polhukam 4. Monev oleh Tim Operasi Terpadu pada akhir bln pertama Operasi Pemantapan Pemerintahan di Prov NAO tgl 12 Des 2004 5. Telah dilakukan tu9as pendapimgan penguatan pemerintahan di Pemda Prov, Kab/Kota dan Kec.

berdasarkan Keppres No. 4312004 tentang Perubahan Status Darurat Militer Menjadi Darurat Sioil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

uAKtitP yang diproyeksikan maksimal 6 bulan

I

Mengejar tokoh politik, penyandang dana, dan TNI GAM Ke dalam menindak tegas prajurit yang melanggar disiplin dan hukum Melaksanakan bakti sosial Melaksanakan operasi intelijen untuk mencari tokoh dan memperkecil pengaruh GAM

DEPHAN: Sebelurn Bencana Tsunami :

- Pelaksanaan Opslikam periode

:

Tgl 1911112004 s.d 24t1t2005.

- Keuntunqan vanq dicapai

1.

Personil GAM a. Tewas 266 orang b. Tahanan 477 orang :

c. MONITORING AGENDA 100 HARTKABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

:

Tawanan 176


RENCnHa TtNoAK LRr.r.rut

t8)

(e)

monitoring dan evaluasi pelaksanaan DARSIP ll oleh Tim Pengawas Operasi Terpadu 3. Melanjutkan operasi darurat kemanusiaan dalam upaya penan9anan pasca 0encana alam gempa dan tsunami di prov. NAD

DAMPAK YANG

DtHasttxaN (1

untuk

1.

mengantisipas i berbagai potensi konflik Tenvujudnya kondisi keamanan yang

mengaran pada situasi yang lebih baik/kondusif Masyarakat tidak lagi terpengarun oleh ajakanajakan GAM atau hasutanhasutan dari GAM bahkan sebaliknya sudah muncul kebersamaan melawan GAM. Indikasinya

Medan operasi sangat luas dan GAM selalu berpindahpindah. Rolling pef9antran pasukan tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi moril pasukan. Masyarakat di wilayah hitam masih tertutup kepada aparat keamanan. Pemerintah

1.

I

Telah beranl

memberikan info kepada TNI tentang

Melakuka n

peningkata n operasi intelijen sebagai upaya untuk mendeteksi keberadaan sisa GAM dan senjata 2. Program Proaktif oleh Dephan Cq. Ditjen Pothan melaksanakan program PKBN konarla masyarakat

0)

sehingga oapat digunakan

-

keberadaan GAM Siskamling sudah

-

berjalan ditiap desa Masyarakat sudah tidak ragt

membantu GAM (logistik) kecua

li

masyarakat kecil yang masih ada

t-

10

No (1)

Pnoonm 100 HARI PERTAMA (2)

TrHolxlH t3)

KEGIATAN

Kelulnnn

UPAYAYANG TELAH

Renlrslsr

PenmnsluexRN

Kxusus

(Ournur)

DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPT

ReHcnul TrHolx LaH.lur

(4)

(5)

(61

t7l orang Seniata GAM:

(8)

(9)

2.

a.

khususnya di beberapa wilayah kategori "hitam" belum berjalan normal. Dephan sebagai Tim monitoring bersifat pasif

Standar:

1) Laras panjang

2)

151 pucuk Laras pendek 63 pucuk.

b.

Rakitan

1) Laras panjang

2)

37 pucuk. Laras pendek 1 9 pucuk.

- Keruqian : 1. Warga Sipil

:

a. Meninggal 26 org b. Luka berat 15 org c. Luka ringan 7 org 2. TNI/POLRI a. Gugur 35 org b. Luka beral 10 org c. Luka ringan 27 :

o19

3. Senjata : - 55 pucuk hilang

Pasca Bencana

Tsunami:

-

Personel TNI melakukan proses evakuasi korban tewas dalam bencana gempa dan menolong mereka yang terluka. Hingga data terakhir tgl 24 Januari 2005, Kapendam lskandar Muda telah menemukan 288 jenazah personel TNI dengan 254 pucuk senjata mereka, sementara masih terus dicari 300 pucuk senjata lainnva. Sementara

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INOONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

1.

Kurangnya koordinasi relawan Aceh dari 4000 relawan yang berada di Aceh hanya 1.087 yang mendaftar ke Dephan. Hal ini disebabkan ketiadaan payung hukum sehingga menyulitkan koordinasi relawan oleh Dephan. Terjadinya gempa bumi dan oelombano

Dtnesrtxat (

Aceh di Provinsi NAD. PKBN dan pembentukan Forum Bela Negara sehingga masyarakat bisa membantu memberikan informasi keberadaan GAM dan senjatanya kepada aparat Melengkapi pelaksanaan tugas intelijen yang bertugas di Aceh

dengan

DAMPAK YANG

1

2

perwira ahli Psikologr untuk melakukan penggarangan 4. Melaksanakan upaya untuk mempengarunl agar simpatisan GAM agar menyerahkan

10)

ikatan emosional. Kehidupan masyarakat sehari-hari sudah mulai normal mulai pagi hari sampai malam hari. Perekonomi -an berjalan normal, distribusi bahan sembako lewat darat dari Medan ke Aceh lancar, sehrngga harga

sembako 0rpasaran mulai sama

dgn daerah lain.

diri.

Menyiapkan langkahlangkah komprehensif antar instansi terkait dan masyarakat dalam Kerangka Aceh sebagai Daerah Darurat Sipil. Menyiapkan langkahlangkah konprehensif |

44

Pnoenm,| 100

NO

HARI PERTAMA t2t

TINDAKAN (3)

KEGIATAN

'Kelulnln

Upavn YANG TELAH

Kxusus

(OurPUTl

DILAKUKAN

{4)

(5)

(6)



0l

(8)

itu, Pasca bencana

Tsunami telah terjadi 86 kali kontak senjata dengan GAM

POLRI GSBA,/GAM yang

berhasil ditindak sebanyak 926

orang: Hasil tangkapan Polri : 337 orang Serahan TNI : 532 orang Serah diri: 57 orang Tersangka GSBA/GAM yang diproses :

Berkas Perkara ke JPU sebanyak 606 BP dengan Tersangka 631 orang Berkas Perkara yang P-21 sebanyak 590 BP dengan tersangka 61 6 orang Tersangka GSBA,/ GAM yang telah divonis sebanyak 1 89 orang

3.

4.

a.

Tsunami telah meluluhlantahan Aceh dan berdampak menghambat pelaksanaan Operasi Keamanan terhadap kekuatan GAM yang masih tersisa Masih terbatasnya jumlah hakim di Aceh Masih terbatasnya jumlah intilijen yang beroperasi di Aceh. Masyarakat belum menyadari akan hakekat berbangsa dan Dernegara.

b. Ada sebagian masyarakat Aceh yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI 0engan melakukan tindakan-tindakan yg melanggar ketentuan

ReNCnHR TINDAK LIH.Iur

DAMPAK

YIHC DIHASILKAN

(9)

(

10)

untuk mengatasi masalah akibat bencana alam Tsunami. 1.

Masyarakat berangsurangsuf kembali mempercayal pemerintah

L Pada

umumnya

masyarakat Aceh lebih konsentrasi terhadap rehabilitasi pasca

bencana Tsunami. Situasr saat ini cukup terkendali walaupun masih terjadi beberapa kontak senjata dan pelanggara n

hukum lainnya

huKum,

t

MONTTORTNG AGENDA 1OO HARI I(ABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

c. Masyarakat belum sepenuhnya membantu aparat pemerintah untuk mendukung la ngkah-langkah mencegah konflik karena adanya perasaan takut

t - ta

No

Pnoenmr l00 Hlru Psnmma

Ir)

t2)

TINDAKAN

KecnreH Kxusus

KelulnlH

{3)

t4)

ts)

2. Melaksanakan operasi pemulihan keamanan (direktif panglima TNI No.

1n004).

UpIya


lOurPUrl 1.

TeMujudnya kondisi


PenMnsltlxaH

Rexcaxa

YANG DIHADAPI

TINDAK LaN.Iur

(7t

(8)

(9)

(6)

Meningkatkan Operasi Tempur dengan sasaran terpilih didukung dengan Ops Intel dan Ops Ter.

1.

Melanjutkan proses hukum bagi GAM yang menyerahkan diri/ditawan kepada PJO Gakkum

Melakukan patroli Keamanan, penghadangan dan penyekatan lauUperairan 2. Melaksanakan Operasi Penerangan Info, Gakkum dan Yustisi internal TNI ? Melaksanakan kegiatan pengamanan 0an operasi bantuan kemanusiaan PBA (tmt 27 Des 2004)

1.

t.

keamanan yang mengarah pada situasi yang lebih baik4
2. Dapat mereduksi kekuatan dan kemampuan GSBA.GAM.

3. Tuntasnya

operasi pemulihan pemerintahan,

1.

1.

Melaksanakan Operasi Penerangan/l nfo, Gakkum dan Yustisi inlernal TNl.

1.

Terdapat satuan yang bertugas lebih dari 1 tahun

Mengoptimalkan hasil Opslihkam melalui kegiatan tempur, intelijen dan teritorial.

Dapat mencegah aktivitas GAM yang akan menggangu/mem anfaatkan situasi akibat bencana

Masih terdapal oknum rakyat yang melindungi/mem bantu

atam

Terjadi kerusakan daerah yang cukup besar akibat bencana alam

Mengerahka n sebagian kekuatan untuk membacK-up Pam dan kegiatan operasi bantuan

Dapat melumpuhkan sisasisa kekuatan GAM sbb :

-

Senjata:267

-

Tewas:310

-

ofang Ditahan: 426 orang

-

pucuk

GSBfuGAM

Masih terdapatnya oknum rakyat yang melindungi/membantu GSBAGAM.

DAMPAK YANG

DtHasrtxaN (1

0)

kema nusia

PBA

Melanjutkan proses hukum bagi GAM yang menyerahKan diri/ditawan kepada PJO Gakkum.

Menyerah:312 orang

2, Mendorong

'proses hukum terhadap Hasan Tiro cs. di Swedia.

1. Melaksanakan

diplomasi bilateral dengan Swedia.

Terus dilakukannya upaya-upaya diplomasi dalam rangl(a mendorong proses hukum terhadap Hasan Tiro cs di Swedia.

1. Kerjasama Polri, Deplu dan Kejaksaan kedua negara untuk mengumpulkan buktibukti bagi proses peradilan Hasan Tiro cs di Swedia. Proses hukum bagi Hasan Tiro tidak dapat dilanjutkan (ditarik) mengingat alasan kemanusiaan (sakit

Belum selesai


t-13

No

nl

Pnocmm 100 HARI PERTAMA (2!

TrHolxlr.t (3)

KeolrEu

Ker-uannru

Upnya YANG TELAH

Renusasr

PenmlsatauEH

ReNcana

Kxusus

lOurPUr)

DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YaHG otnnoapr

TINDAK LnNIUT

(4t

(s)

a6l

(7)

(8)

(s)

Daupax YANG

DrnasttxaN (1

0)

dan tua). Sementara untuk Malik Mahmud dan Zaenal Abidin penah ditahan sebagai tersangka namun dibebaskan kembali mengacu pada aturan peradilan Swedia dan proses hukumnya masih menunggu bukti-bukti yang sedang dikumpulkan. 3. Percepatan penangkapan tokoh GSBAGAM.

1. Melakukan operasi

penangkapan tokoh GSBA-GAM.

1.

Tertangkapnya tokoh GSBAGAM.

1.

Memonitor aktivitas

1.

tokoh-tokoh GSBA-

2.

3.

GAM dan kelompoknya. Meningkatkan Operasi Intel dan Operasi Tempur di sasaran-saran duga para tokoh-tokoh GAM. Meningkatkan Operasi Penerangan dan Teritorial guna menghimbau para pemberontak GAM dan tokoh-tokohnya untuk rnenyerahkan diri dan kembali ke pangkuan lbu

Dapat melumpuhkan

tokoh{okoh lapangan GSBAGAM setingkat Panglima Sagoe. z. Aktivitas tokoh GAM dapat tertekan dan sistem kodal tidak berfungsi ? Terdapat pemberontak GAM yang menyerahkan diri sebanyak 297 orang, kecuali tokoh-tokoh kunci GAM yang belum menyerahkan diri.

Sistem Pam terhadap tokohtokoh puncak GSBA-GAM sangat berlapis, sehingga agen sulit masuk kejaringannya. 2. Masih terdapat oknum rakyat yang melindungi tokoh-tokoh GSBA.GAM Kodal GAM masih dikendalikan oleh Hasan Cs dari Swedia

Meningkatkan kegiatan intelijen didukung Ops Pur dan Ops Ter.

Melaksanakan pendekatan kepada keluarga tokoh-tokoh kunci serta menghimbau melalui

selebaran-, selebaran yan9 disebarkan

dari udara.

Pertiwi(NKRI) 4. Peningkatan Civic Mission.

1. Melaksanakan

1. Terselenggara-

sosialisasi wawasan kebangsaan.

nya program sosialisasi wawasan kebangsaan.

1. MewuJudkan dan

meningkatkan semangat perlawanan rakyat yang merupakan implementasi dari kecintaan terhadap NKRI.

1. Terwujudnya sistem

pengamanan lingkungan (siskamfing) dan Sispam swakarsa mandiri terhadap ancaman dari GAM di desa desa, 2. Desa yang berkemampuan Wanra samapai saat ini telah mencapai 84,50%.

MONITORING AGENDA'100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan lndonesia Yang Aman dan Damai

.

1. Belum semua

desa/daerah tercover unsur TNI.

1.

Melanjutkan peningkata n Civic Mission.

1.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dia ntaranya

masyarakat yang masrn tinggal ditempattempat pengungsian Karena ruman s ucta

h

dibakar/

t-14

NO

Pnoenam 100 Ham Penrama

Ttttolxex

{2)

(3)

tr)

KecnrnH Ktusus

Keuulnnn lOurPurl

UPAYA YANG TET.AH DILAKUKAN


PERMASALAHAN

(41

(5)

(61

fll

(81

2.

Teuujudnya

1. Melaksanakan

pembangunan/rehabi litasi sarana

bantuan

pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana di daerah.

jalan/perumahan rakyat. 2. Melaksanakan operasi bantuan kemanusia pasca bencana alam tanggal 26 Desember

2004.

Yanc otxloapr

1. Menyel€saikan

1. Dana rehabilitasi/

pembangunan rumah sederhana type 36 sejumlah 1.'l 13 unit dari 1.520 sasaran dan membantu Pemda dalam membuat jalan tembus di wilayah Aceh Utara 5 km. sepanjang 2. Pengerahan personel sebanyak 4.579 orang. 3. Pengerahan Alut ; 26 KRt, 6 C-130 Hercules, 2F-27,2 CN-235. 6 Cassa-

pembangunan tergantung PJO pemulihan ekonomi (dari Pemda). 2. Hasil pembangunan secara umum rusak berat terkena bencana alam tsunami. 3. Alut TNI terbatas dan kondisi cukup tua.

t

DAMPAK

RENCANA

Trr.rolx

Ylue

Lm.lur

DrxnsruxlN

(9)

(1

0)

nancur diharapkan sudah dapat menempati rumahnya kembali setelah dibangun kembali

Melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai sebanyak 407 unit.

Melanjutkan operasi bantuan kemanusia PBA.

212,3 N-22,',t2 Heli, 2 kapal ADRI,

42 unit Albezi. 4. Membentuk 6 posko PBA, 5 Rumkitlap 5. Mengangkut Bansos ke MD menggunakan pesawat sebanyak

642.931 kg, menggunakan KRI sebanyak 30.762 koli. 5. Peninjauan kembali penutupan PT.

1. Audit

teknologi PT

AAF.

1. PT. AAF

beroperasi kembali.

AAFdan jaminan

1.

Depperind telah melakukan audit teknis yang hasilnya PTAAF masih layak untuk dioperasikan

'1.

1. PTAAFsiap dioperasikan

Beroperasinya secara optimal 3 pabrik pupuk di NAD

I

. Beroperasinya secara ootimal 3 pabrik pupuk di NAD

pasokan gas untuk PT. PIM-

il. 2. Mencari solusi penyediaan gas

MONTTORTNG

2. Solusi

penyelesaian.

1. Mengupayakan

1

pemenuhan kebutuah 3 pabrik pupuk di l{AD tahun 2005 sebesar equivalen 15 kargo Melakukan kaiian

AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan lndonesia Yang Aman dan Damai

Menurut jadwal, PIM-2 akan mulai dioperasikan bulan April 2005 Telah ditanda tangani perjanjian Dasokan oas

1.

EMOI meminla kompensasi selisih harga jual gas ke pabrik pupuk dengan

ekspor (Value Retentionl.

Menyelesaikan negosiasi untuk rescheduling sehingga dapat memberikan kepastian oasokan oas bao

t-

15

No

Pnoenam 100 HnRt

Penrnml tzl

TnolxlH

KEGIATAN KHUSUS

KELUARAN

(3)

t4)

(51

UpIyI


lOurPUr)

(6)

3.



MF.

Mempercepat penyelesalan masalah Papua.

1. Membantu Polri

1. Pemberian bantuan

untuk mencegah terjadinya kerusuhan di daerah rawan Papua.

perkuatan kepada Polri.

't, Tercegahnya

Membantu Polri/Pemda dalam atasi gangguan KSB OPM di Kab. Puncak Jaya

kerusuhan didaerahdaerah rawan Papua.

,ol

lapangan Blok A untuk pasokan gas mulai 2008 belum ditetapkan.

Belum ada kepastian pasokan gas untuk: - PIM 2 yang akan mulai operasi April 2005 - Kebutuhan PIM I untuk 6 bulan berikutnya. Kebutuhan

-

Mampu melumpuhkan kelompok KSB Goliat Tabuni yang menyanoera masyarakat dengan hasil :

MF.

Luasnya wilayah yang dicover belum dapat terawast secara maksimal.

(1

0)

3 pabrik pupuk.

2. Pengembangan

untuk PT

05.

TtHolx LeHrut

(8)

(71

antara EMOI dan PIM sebesar equivalen 3 kargo untuk PIM-1 selama 6 bulan Telah ada JOM antara PIM dan AAF untuk optimalisasi operasi pabrik, dan pemasaran, dan lain-lain.

berbagai alternatif pengoperasioan pabrik secara optimal sesuai dengan ketersediaan 9as. Dalam jangka panjang peluang penyediaan gas terbuka untuk 3 pabrik sehingga penyelesaian AAF dilakukan dengan pendekatan korporasi, misalnya menggabungkan/me rger antar PIM dan

DAMPAK YANG DIHASILKAN

RENclNa

2. Kajian

bentuk/struktur organisasi lndustri Pupuk di NAD oleh PT. PUSRI Menteri BUMN menyelesaikan aspek korporasi untuk langkahlangkah merger PT MF dan PT PIM 4 Menteri ESDM dan Menkeu segera memutuskan pengembangan lapangan gas Blok A dan value retention. 1.

Melanjutkan bantuan perkuatan kepada Polri/Pemda sesuai permintaan..

1.

Situasi di Papua & lrja Barat menjadi aman & konflik antara

kelompokkelompok di

Senjala standar:

Ild

cuk Senjata

dieliminir.

1

udPdr

kuno/Jepang:2 cuk Munisi campuran 30 butir Magazen : 3 buah

:

juno/Jepang:2 pucuk 2. Meningkatkan kegiatan Intel dan Binter.

1. Terciptanya situasi dan

kondisi keaman Papua yang kondusif.

1.

Melaksanakan giat Intel, Ter dan patroli keamanan di daerah-daerah rawan. Melaksanakan operasi dengan menitik beratkan kepada aspek nence-oahan

Dapat memberikan informasi Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Operasi Sadar Kemitfaan : a. Senjata api : 234 pucuk b. Senpi Rakitan 1 89 pucuk


:

Sarana dan Prasarana pendukung terbatas. Masyarakat belum menyadari akan hakekat berbangsa dan bernegara. Khususnya

Menyiapka n

langkah-langkah komprehensif antar instansi terkait. Mempersiapkan iangkah-langkah pengamana n dalam rangka Pilkada di wil

t- to

No

Pnocmm 100

Hlm Penuul t2l

Trruonmr

KeenrlH

KerulnlH

UpIYe YANG TELAH

Reelrsnsr

Knusus

(OurPUr)

DILAKUKAN

PELAKSANAAN

{4)

(5)

F)

(6)

sehingga lebah mengutamakan upaya-upaya persuasif yang bersifat pendekatan, bimbingan dan pengga-langan terutama melalui kegiatan Bimmas Kemitraan.

1. Melaksanakan

evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

MONTTORTNG AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA

(8)

(7)

c. Amunisi

masyarakat lrja

:

1.684butir d. Handak :

-

Granat : 56 Bom :11

-

3bh Magazen:2

Baral tetapberkeinginan untuk mengadakan Pilkada

Peluru Roket

-

Anak panah 1

0)

Rompi Anti peluru : 1 bh

1. Telah terbit PP No.

5412004 tgl 23 Des

2112001

(1

:

tentang MRP dengan instansi terkait di Kantor Menko Polhukam 2. Finalisasi pembahasan draft RPP tentang MRP 3. Melakukan evaluasi awal terhadap substansi UU No. 21t2001 4. Melakukan rintisan kajian penyempurnaan UU No. 2112001 khususnya terkait dengan ruang lingkup penerpan otsus disamping di Prov. Papua juga di Prov. lrjabar 5. Memfasilitasi upaya percepatan dan pembentukan kelengkapan pemerintahan di Prov. lrjabar 6. Pembahasan intensif terhadap implementasi setiap pasal UU No. 21t2001

tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.

(9)

Papua & lrja Barat.

gbh

1. Membahas draft RPP

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dan UU No.

DrtrAslt.Knru

bh

Hasil evaluasi

Jaya Barat,

YaHc

TINDAK LANJUT

:

$inkronisasi UU No. 2'U1999 tentang Pembentukan Propinsi lrian Jaya Tengah, Propinsi lrian

Dampax

RexclNa

- Busur:2bh -

2. Persiapan sinkronisasi UU No.45/'1999 tentang Pembentukan Propinsi lrian Jaya Tengah, Propinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dan UU No. 2112001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.


Adanya keielasan bagi

1. Memfasilltasi pemerintahan Provinsi dalam menindaklanjuti PP No. 54 tahun 2004

2004 ttg MRP

masya rakat Papua mengenar

eksistensi MRP

1. Hasil evaluasi substansi UU 211200'l sudah ada inventarisasi subjek yang memerlukan konsistensi dengan peraturan perundangan lainnya. Beberapa kelemahan/kerawa nan UU No. 2112001 anlata lain:

-

-


Pengakuan bahwa negara Rl telah mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli Papua; Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas antara lain melakukan

1.

UU No. 2112001 memiliki banyak kelemahan dan overlapping dengan ketentuan UU lain yang mengatur hal yang sama sehingga terjadi kesulitan terutama dalam penyusunan RPP produk hukum IUrUna nnya.

1. ldentifikasi lanjut substansi yang harus diselaraskan dengan mempertimbang kan perKem0angan dinamika politik di lapangan 2. Evaluasi komprehensif dengan melibatkan instansi terkait

,l

)

Tumbuhnya kepetcayaan masyarakat Pemerintah Diperolehnya pemahaman mengenai konsekuensi pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 aapat menganlrsrpas i potensi konflik yang

akan timbul

l-17

NO (1t'

PRoGRAM 1OO

Hlm Pentnmn t2l

. Truonmru (3)

KEGIATAN

KELUARAN

Upnvn YANG TELAH

Reaursnsr

KHusUs

lOurPur)

DILAKUKAN

PELAKSANAAN

(4)

(5)

(6)

t7l klarifikasi sejarah Papua MRP sebagai representasi kultural ternyata mempunyai kewenangan yang sangat luas (politik antara lain memberi

PenruRslunxnN Ylttc orxaoapl (8)

ReNclNe TrNonx

LlH.lur

(9)

Dauplx YANG

DtxnsuxaH f10l

persetuJuan

terhadap: (a) bakal calon

gubernur, (b) rancangan

perdasus, (c) perjanjian kerjasama yang dibuat pemerintah dengan pihak ketiga. Selain itu laralrh.l kesulitan

mengakomodir suku-suku di Papua duduk dalam MRP karena jumlah suku lebih kufang 251, sedangkan yang

terakomodir dalam MRP hanya 29 suku. Peradilan adat mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perkara adat dan perkafa pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewuiudkan lndonesia Yano Aman dan Damai

l-

18

No

tlt

Pnocnmrl00 HARI PERTAI,IA t2)

TrHolxlH t3l

Kxusus

KetulnnH lOurPUr)

(4)

f5)

KEGIATAN

UpIYI



PERMASALAHAN

(7)

(81

{6}

t. Melakukan

1.

penyesuaran kebijakan pasca putusan MK tgl 11 November 2004 mengenai posisi hukum UU No. 45/1 999

Tindak lanjut lerhadap putusan MK atas perkara

N0.018/PUUl/2003 tanggal

'l

1

November 2004 antara lain ; a. Pemahaman bersama tentang putusan MK dengan fasilitasi ketua MK pada

tanggal 1 0

I

Desember 2004 bagi Pemda dan Muspida Propinsi Papua dan lrjabar, Pemda Kabupaten/Kota dan Depdagri b.Telah dilakukan analisis pakar hukum atas dokumen putusan MK. Beberapa hal yang dapat dimaknai dalam putusan MK tersebut adalah: Putusan MK tidak berlaku surut dan bahwa pembentukan Provinsi Kab/Kota berdasarkan UU No. 45 tahun 1 999 sah adanya. Keberlanjutan penyelenggara

YlNo otxnonpr 1. Respon Pemda

Papua, Gubernur,

dan DPRD terhadap putusan MK yang berkaitan dengan disahkannya keberadaan Provinsi/Kabupat en/Kota

berdasarkan UU No.45/1999 masih belum rnanrap.

RENcANA

Ttt'tolx

LANJUT

(s) 1.

Menyelesaikan produk hukum sebagai landasan operasional pasca Keputusan MK bagi Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupalen Puncak Jaya

DAMPAK YANG

DrxnsrtxlH (10) 1. Meningkatnya

Kepercayaan dan

kepedulian terhadap hukum

dan Kota Sorong

.

.

an

pemerintahan Provinsi dan Kota yang dibentuk berdasarkan UU No.45


t-

19

No

PRoGRAM IOO HARI PERTAMA

KecrlrlH

TrnolxlH

Ketunnnu (Ourpur)

Kxusus

UpnvI

YANG TELAH

DILAKUKAN

Rentrsast

PenmnseLlxlH

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

ReHcnNa TrHoax LlHrur

0)

(8)

(9)

I

fit

(2)

(4t

t3)

(5)

(6t

Dnupar YANG

DtrlsttxAt*t fi0)

tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan UU No. 21 tahun 2001, UU no. 33 tahun 2004 dan peraturan perundangan lainnya. c. Perancangan substansi kebijakan pemerintah untuk penanganan Papua lebih lanjut (Provinsi/Kabupa ten/Kota yang pembetntukanny a didasarkan atas UU No. 45

tahun 1 999). d. Pertemuan antara MK dengan Pemprov Papua, Pemprov lrjabar dan Depdagri tentang sosialisasi putusan MK Penguatan diplomasi untuk menangkal intervensi asing di dalam masalah Papua.

1. Penegasan

1. Melaksanakan

multitrack diplomacy mengenai masalah Papua.

kedaulatan NKRI pada forum-forum internasional khususnya untuk wilayah Asia-Pasifik.

1.

Asia ifik khususnya ifik Barat Daya

daerah yang soko guru nasional

Memberikan bea siswa kepada 27 peserta dari 15 negara Pasifik Barat daya dibawah program South West Pasific Dialogue (SWPD) pada tanggal 14

1.

Diperlukan dukungan semua pihak, khususnya insta ns i-insta nsi

pemerintah terkait dan dukungan dana untuk menunjang multi-track diplomacy

Sep-5Des2004 di Yogyakarta, Bandung dan Bali.

Menyebarkan kontra informasi atas manipulasi informasi.

1.

Melaksanakan

'

counter informasi.

1. Tersedianya

materi untuk melakukan

counter informasi serta

postet himbauan masyarakat untuk meninggalkan oertentanoan dan

1.


Poster tersebut dikirmkan ke kecamatan Papua dan kemudian ditempelkan oada

'1

.

Tidak dapat dipantau pemasangan poster tersebut secara

l-tu

No

tlt

Pnoanlu 100 HAR| PERTAMA QI

TINDAKAN (3)

KEGIATAN KHUSUS (4)

KELUARAN

(OurPur) t5)

skategi counter informasi.

2, Terbangunnya

jaringan dengan masyarakat media dan publik di daerah konflik,

3. Advokasi dan

sosialisasi.

5. Penangkapan

Antonius Swamang, pelaku penembakan di Timika.

1. Tertangkapnya

Antonius Swamang.

Rentrslst

PERMASALAHAN

ReNcnNn

PELAKSANAAN

YeHc ornnonpr

TINDAK LANJUT

(8)

/ql

UpIva

YANG TELAH OILAKUKAN

(7)

{61

tempat yang strategis agar dibaca oleh masyaraKat

menumbuhkan prsatuan dan kesatuan

Membangun hubungan dengan RRI setempat untuk menyiarkan radio spot dengan tema persatuan dan kesatuan

1.

Adanya kerjasama dengan media RRI Jayapura dan RRI Sorong untuk menyiarkan spot memDangun persatuan dan kesatuan

Pembentukan Panitia Pelaksana MNHAM Prov. Papua

1.

SKB ttg Pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM Papua ditandatangani Gub. Papua tgl 13 Des 2004

Mengusulkan kepada pihak Polri untuk mengeluarkan red notlce bagi penangkapan Antonius Swamang.

Daupar YANG

DrxlsruxlH (1

0)

keseluruhan

Tinggal menunggu waktu Pelantikan/Pen gukuhan Panitia Pelaks. RANHAM oleh Menhukham bersama Gub. Papua Upaya keras penegaKan

hukum untuk penangkapan Antonius Swamang sebagai anggota OPM dan pelaku penembakan Timika.

I

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewu.iudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

t-

zl

1.2 PeHIxGGULANGAH Tenonrsme No

PROGRAM lOO

Flnnr Penrnma rz)

06.

Penlngkatan daya tangkal terhadap terorlsme.

TINDAKAN

KEGIATAN KHUSUS

r3t

1. Pengetatan izin

kepemilikan senjata api.

1. Razia senjata.

2. Penyitaan senjata. 3. Peradilan.

Kelulnaru lOureurl (s) 1. Operasi Terpadu

vlxc

TELAH DILAKUKAN


PenuaseuHaru YnNc orxnolpr

ReHceNa TIHoaT LANJUT

(6)

(71

(8)

{9)

Upnvl

1. Melakukan

kepemilikan

senjata api.

2.

3.

1. Tidak terdapat

1.

Terdapat oknum

1. Melanjutkan Ops

pengawasan dan pengendalian serta pengecekan terhadap prosedur Pam Senpi dan muhandak secara rutin dan periodik. Perumusan kebijakan tentang kepemilikan senjata api dalam forurn Polhukam Penerbitan TR arahan ke Poldapolda mengenai persyaratan ijin kepemilikian dan

penyalahgunaan senpi dan muhandak diluar ketentuan. 2. Koordinasi tentang pengetatan pemilikan senjata api dan bahan peledak 3, Seluruh Polda mulai menata kembali pelap0ran administrasi kepemilikan senjata

perpanJangan senjata api non

4. Surat ljin yang telah diproses selam 100 hari

anggota yang kurang disiplin. 2. Masih banyaknya kepemilikan, per0a9angan gelap, dan penyelundupan senjata api serta bahan peledak illegal. 3. Masih terdapatnya senjata api rakitan yg ilelgal/tidak terdaftar dimungkin karena dari hasil jual beli dgn pihakpihak ter-tentu, seperti GAM, RMS/FKA ataupun dari kelompokkelom-pok yang menen-tang NKRI

Preventif dan Gakkum 2. Pengetatan ijin, 3. Razia senjata api & bahan peledak 4. Upaya menghenti-kan penye-lundupan senjata api & bahan peledak ilegal. 5. Tetap terus mealkukan operasi terpadu dgn instansi terkait. 6. Melakukan razialsweeping senjata api/ handak secara simultan. 7. Mengungkap/ mendeteksi jaringan leronsme

organik TNI/Polri dengan melengkapi Test Psikologi, Test kesehatan dan Test Menembak (TR Kapolri No.

l.ot.

:

'1R|13681x12004

tgl 20-10-2004)

4. Memberikan

5.

arahan kepada para pemilik senjata api pada saat penyerahan kartu penggunaan dan senpinya (Buat Surat pernyataan penggunaan Senpi) Meningkatkan pelayanan perijinan terhadap pemohon senpi non organik TNI/Polri.

apt.

sbb:

Surat ijin Baru - Senjata api: 73 - Senjata karet: 358 - Senjata Gas: 7 - Semprotan gas: 1

DAMPAK YANG

DrxasrxaH (1

1.

0)

Masyarak dt mengerti bahwa untuk memiliki senjata api harus

memenuhi prosedur dan izin yang berlaku. 2. Masyarakat akan merasa tentram dgn

berkurangnya oknum-oknum yang secara illegal memiliki senjata api dan arogan dalam pemakaianny 3. Berkurang-nya kelompok/sindikaVjaringan

terorisme

Surat ljin Perpanjangan: -Senjata api: 392 -Senjata Karet: 778 -Senjata Gas: 155

-Semprotan gas:22 ljin Hibah Senjata karet: 58 Senjata gas: 19 Senjata api: 3 Semprotan gas: 2 :

Akan terus dilaksanakan


t-zl

No nt

Pnoennm 100 HARIPERTAITIA t2l

TtHolxlH

KEGIATAN KHUSUS

KEuulnln (Oureu4

(3t

(1)

(5)



PEnmlsaurtlu

(6)

fll

(El

YeHc ornnonpr

Dauplx

ReHclxl TrNolx

YnHo Dtnasrr-xlN

LANJUT

(9)

(10)

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senpi olah raga dan satpam/polsus 2. Menggalang

partisipasi masyarakat utk. menyadari bahaya terorisme.

07.

Pemberanta3an terorlsme.

1. Pengungkapan

dan penangkapan pelaku terorisme terutama Azahari dan Noordin M. Top.

1. Penyusunan

1. Kampanye

modul kampanye. 2. Pelaksanaan kampanye. 3. Penggalangan dan pembinaan ex teroris/ kelomook radikal. 4. Menyampaikan informasi tentang terorisme.

bahaya terorisme. 2. ldentifikasi dan inventarisasi kelompok dan tokoh yang akan dibina, 3. Tersedianya bahan infomasi untuk membantu Pemerintah dalam menangKap para teroris.

1. Operasi intelijen 2. Penangkapan:

1. Operasi terpadu

penanganan terorisme.

1.

Perumusan kebijakan kampanye dalam forum Polhukam.

Penangkapan dan pemeriksaan terhadap masyarakat sipil yan9 membeli/memili-ki senjata api illegal kasus terakhir di wilayah Banten dan Jambi.

Perumusan kebijakan operasi dalam forum Polhukam 2. Secara terus menerus melakukan pencarian dan pengejaran tersangka. 1.

1. Koordinasi operasi

penanganan terorisme 2. Mendorong kerjasama intelijen TNI dengan Badan Intelijen lainnya. 3. Penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang terakhir adalah penyitaan di Palu terhadap 5 bom rakitan, 3 pucuk senjata rakitan, 3 kg pupuk furadan, 1 botol campuran mesiu, 1 buah clurit, 1 buah magazen, satu tas amunisi yang diantarnya berisi revolver kaliber 3.8 mm beserta 139 butir peluru 4. Dilaksanakan oleh seluruh Polda. ,

MONITORING AGENDA

1OO

HAR| XlSti,{Er tiOONEStA BERSATU: Mewljudkan Indonesia Yang Aman dan

Damai

1.

Masih rendahnya kesadaran hukum masyaral(al

1.

Peralatan intelijen minim Anggaran terbatas Tersangka selalu berpinda h-pindah tempat dan terus berupaya merekrut para pemuda untuk di didik menjadi Eksekutor.

Peningkatan kampanye dan sosialisasi.

Perlu peningkatan partisipasi masyarakaV lapor dini. 2. Secara simultan melakukan pelacakan & pencarian tbd pelaku utama dengan memberdayakan Babinkamtibmas, Pospol & pol-sek serta Parmas melalui penyebaran foto. Pencarian & pengejaran thd jaringan pelaku terus dilakukan oleh Polri dan )ajarannya.

1

2

Daftar pencarian orang (DPO) sudah mulai memasyarckat. Masyarakat sdh mengenal wajah pelaku utama/otak ter0r bom tsb. Bertambahnya tingkat parmas dan

daya cegah/tang-kal masyaral(al thd jaringan terorisme Masyarakat merasa tentram

t

- 23

I

NO (1)

Pnoeum 100 Hnnr

Penrrul (zl

Trr.rolxnH t3l 2. Pengawasan secara intensif pen99unaan bahan peledak (termasuk impor dan distribusi bahan baku peledak).

KeonrnH Kxusus t4l

KetulnlN lOurpurl


1. Operasi terpadu

peledak. 2. Penyitaan bahan peledak. 3. Peradilan.

penanganan bahan peledak. 2. Revisi Keppres No.'12511999 tentang Pengadaan Bahan Peledak.

PgnnnnsnuxaN

REHcaNn

PELAKSANAAN

YaHo otxnolpt

TINoRx LANJUT

(6)

(5)

1. Razia bahan

ReRttsnsr

1.

Perumusan kebijakan ttg struktur laboratorium forensik dalam forum Polhukam. Memperketat pemberian iiin/rekomendasi bahan peledak Pengecekan pencampuran bahan peledak dilokasi pengguna akhir/and user. Membuat arahan tentang penggunaan bahan peledak kpd seluruh pen9guna akhir/and user dan para distributor handak (Surat No. Pol. :

1.

2.

.

t7l Koordinasi pengawasan bahan peledak dalam forum Polhukam. Memperketat pemberian ijin/rekomendasi bahan peledak Menginventarisir kembali data pengguna bahan peledak. yang

YaHC

DrnnsruxaN

(9)

{8}

Masih ada perbedaan pendapat tentang pengawasan dan perijinan bahan peledak.

Dlupax

1,

Koordinasi antara Dephan dengan Polri

(10r

1. Masyarakal

merasa tentram

o Berkas diproses - lzin 1P : 370 - lzin2P:112 - lzin 3P : 32 :

Akan terus dilaksanakan

Bl464lxl2004 tgl 8-1 0-2004) Menerbitkan TR No.Pol.: TR/1954/;nt/ 2003 tgl 1 9-l 2-2003 ttg zat NC (Nitro Cellulosa/ bahan kimia berbahaya yang dapat dirakit menjadi bahan peledak) ? lmportasi Nitro Selulosa dan Amonium Nitrat secara rutin dicatat dan digunakan sebagai : Bahan evaluasi dalam rapat koordinasi dengan Dep. Pertahanan. Evaluasi kineria 1

-

-

1. Produksi dan impor bahan baku peledak di monitor/dicatat secara terus menerus. Produksi NC tahun 2003 adalah 2.640 ton, impor 3.61 1,8 ton dan ekspor adalah 73,8 ton.


1. Akan terus

dilakukan pencatatan dan peraporan

importasi bahan baku peledak secara rutin dan lebih teliti

1. Tertatanya

jumlah produksi dan impor bahan nplpdek Sehingga memudahkan pema ntauan

penggunaann ya

|-24

NO

{t)

Pnoenlm 100 Hlm Pentaue

TINDAKAN

I2l

t3)

Keolltnu

KELUARAN

KHUsus

lOurpur)

t4l

{5)

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN {6)

perusahaan yan9 bersangkutan

3. Pengawasan lalu

lintas dan pemblokiran asetaset kelompok teroris. 4. Peningkatan pengawasan keimigrasian dan mobilitas penduduk.

1. Deteksi sistem

informasi. 2. Pemblokiran aset, 3. Penyitaan.

1. Melaksanakan

Operasi Yustisi.

1. Operasi intelijen

1.

1. Operasi Yustisi

Kependudukan.

Perumusan

1.

pemblokiran aset terorisme dalam forum Polhukam 1. Meningkatkan

RExcnNn

PELAKSANAAN

YnHo orHlonpr

TINDAK LANJUT

(7)

(E)

(9)

Dnupnx YANG

DrxlsruxaN (1

0)

Koordinasi pemblokiran aset teorisme

1.

Sulit melacak keberadaan aset jaringan teroris,

Perlu info masyarakat dan kerjasama erat dengan

1

Masyarakat merasa

tentram

perbanka n. 1.

kewaspadaan dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Penyebaran fotofoto tersangka terorisme 3. Training Intelijen 4. Training Document

Froud

5. Pengawasan Operasi PSK wanita asing dan

6.

PenmnsntlxlN

Tahun 2004, produksi diperkirakan 3000 ton, impor pada Jan-Juli 2004 sebanyak 5.822,7 ton dan ekspor pada periode yang sama adalah 22,1 ton

kebrakan

terpadu lalu lintas aset terorisme.

RelLrslsr

orang asing lainnya di Indonesia Kerjasama dgn negara ASEAN untuk Exchange of lnformation


Melaksanakan pengarahan & penegasan kepada petugas rapangan

Telah disebarluaskan & ditempel pada Kanim Pelatihan bagi Eselon lll 8 hari di Bogor Dibentuk Tim pembekalan deteksi di 5 wilayah Secara berkala dilakukan operasi PSK OA dikota besar di Indonesia

Minimnya informasi ttg biodata & informasi ttg identitas tersangka teoris 2. Pendeportasian tidak dapat serta merta, karena masih menunggu kelengkapan adm. antara lain : BAP, tiket, Kep. Deportasi Pertukaran informasi belum teragenda secara pasti 1.

Terus menerus dimonitor 2. Telah dilakukan tes potensial individu 50 orang Sedang dilakukan pembekalan deteksi dokumen palsu di Jakarta, Medan, Surabaya, Pekanbaru dan Makasar 4. Telah dilakukan pendeportasian terhadap 31 PSK OA pelaku pelanggaran keimigrasian 5. Secara berkala dilakukan pertukaran informasi mengenar orang yang diduga mengganda-kan dok. palsu. 1.

t-zc

Pnocnnm 100

NO

HARI PERTAMA

ril

tzl P6nguat.ln Kelembagaan.

08.

TtHonxaH (31

1. Revitalisasi desk

koordinasi pemberantasan terorisme (DKPT) menjadi Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme. 2. Pengukuhan struktur laboratorium forensik DNA lembaga Eijkman.

I

KeentnH KHUSUS

Ketuanau lOurPur)

t4)

(5t

t. Penyusunan drafi

vlHc

Reaurslsr

PeRulsnuxaru

RENcalu

TELAH DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YnHc orHaonpr

TINDAK LANJUT

(6)

17l

(8)

(9)

Upnva

Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BPT).

1.

Teruujudnya laboratorium rujukan untuk tes forensik DNA di lembaga Eijkman.

DrxasruxRH (

10)

1. Belum Selesai Draft Perpres

1. Perpres tentang

Perpres tentang Badan Pemberantasan Terorisme beserta naskah pendukungnya.

DAMPAK YANG

disampaika ke Setkab

Pertemuan dengan Kepala Pusdokkes Polri untuk pembicaraan awal tentang konsep dan scope kerja pada 1 Desember 2004 Penyampaian penjelasan DNA Forensik melalui seminar di Rakernas Polri

Selesai

Selesai

Selesai

Penandatanganan naskah kerjasama antara Meneg Ristek dan Kapolri serta kerjasama antara Eijkman dan Pusdokkes Polri yang direncanakan pada 2 Matel 2005 di Mabes

1. Masyarakat dapat mengetahui secara cepat dan akurat hasil

identiifkasi terhadap korban-korban keja hatan

peledakan DOm,

2. Penghematan devisa untuk biaya uji lab0ratorium dalam analisa DNA forensik dibanding bila dilaksanakan diluar negeri 3 Kepercayaan negara latn terhadap lndonesia dalam penangggula

MoU

Pembuatan cetak biru laboratorium rujukan DNA Forensik pada 31 Desember 2004 Penyusunan naskah kerja sama oleh Biro Hukum KRT Pengukuhan laboratorium DNA Forensik

1,

Polri

TIM DVI (Dissaster Victim ldentification) Pertemuan Kepala Dokpol dengan Kepala Biro Hukum dan Ristek dan Lembaga Eijkman pada 24 Desember 2004 mengenai rencana penandatanganan

Koordinasi Polri dengan instansi terkait dalam jajaran Polhukam.

Selesai

n

gnan terorisme 4. Kepercayaan akan kemampuan teknolog

i

bangsa sendiri

Belum Selesai


t-zo

NO

Pnoomm 100 HARI PERTATIA tzl

TrruoexlH (3)

3. Peningkatan kerjasama intelijen dan dukungan internasional.

KeonuH

UPAYAYANG

Rentrsnst

PennrtlsnuxlN

RENcANA

KHUSUS

KetuenlH lOurPUr)

TELAH DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YaNc otgnonpr

TIuoex LANJUT

(4)

(s)

(61

(7)

(8)

(9)

1. Terbangunnya

kerja sama intelijen antar. negara.

1. Meningkatkan

DAMPAK YANG

Dtxlstt-xltt ('t 0)

1. Keria sama

kerjasama intelijen dengan negara tetangga.


dengan negara Malaysia.

|-27

1.3

PeHlnceuLANGAN Pnocuru 100

No

Hnnt Penramn 2

1

MOntngKatxan

09.

kondlsl aman dl wllayah yurlsdlksl laut dan Udara lndonesla.

Axrurls lleoll Tttroaxln 3

1. Revitalisasi

Bakorkamla melalui oenerbitan Perpres.

2. Mengintensiftan operasi keamanan laut dan udara di perairan/udara rawan nasional.

I

Keonmu

KetulRnH

KHUSUS

(OurPUrT

4

5

Uplvl vnHc


TELAH DILAKUKAN

PenmnsltlHlH YaHc DtHnonpr

6

Percepatan proses finalisasi konsep Perpres Bakorkamla.

Diterbitkannya Perpres.

1.

Koordinasi antar instansi. Persiapan teknis pelaksanaan.

Berkurangnya kegiatan tindak pidana tertentu di perairan/laut dan udara yurisdiksi Indonesia.

1, Menggelar unsur

Pelaksanaan operasi terpadu Kamla dan Purla serta pengamatan udara dan patroli udara di wilayah nasional.

Operasi Terpadu Keamanan Laut.

Perumusan kebijakan Bakorkamla dalam forum Polhukam

patroli laut dan udara di wilayah yurisdiksi lndonesia 2. Meningkatkan koordinasi dengan AL maupun AU negara sahabat 3. Meningkatkan fungsi Puskodal/K31.

4. Menggelar Ops Intelmar untuk mendukung Ops laut sehari-hari dan pengamatan udara 5. Koordinasi kebijakan strategis dengan TNI 6. Penyiapan anggaran bagi TNI

Dampax YaHc DtHasrtxaH

Rerucann TIHOax LANJUT

8

1. Koordinasi

kebijakan revitalisasi Bakorkamla antara TIM POKJA dengan Kantor MENPAN 2. Draft Perpres oleh Setkab diserahkan kepada MenPAN untuk diserasikan perihal kelembagaan. 'l .

Melaksanakan proses deteksi & pemeriksaan bagi kapal maupun pesawat udara yang dicurigai. 2. Melaksanakan Patkor Malsindo di Selat Malaka dan Selat Singapura dan Patkor lainnya sesuai daerah dan waktu yang ditetapkan. 3. Mampu memonitor kapal-kapal maupun pesawat asing/domestik yang beroperasi diwilayah laut maupun uoara nasional. 4. Meningkatkan efektivitas koordinasi dgn menempatkan TNI AL sebagai Ieading sector. 5, Penyiapan rencana anggaran operasi.

MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewuiudkan Indonesia Yanq Aman dan Damai

1.

Perpu yang diajukan memiliki kekurangan dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi prosedur serta tata kelembagaan.

1. Kondisi teknis

kapal maupun pesawat sudah tua 2. Dapat menurunkan pelanggaran penyelundupan di wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura 3. Jumlah kapal dan pesawat Kurang sebanding dengan luas perairan maupun udara nasional 4. Terbatasnya AluYRadar sehingga wilayah udara nasional belum dapat dimonitor secara maksimal. 5. Perubahan struktural menyangkut perangkat negara dan pemerintahan, mengakibatkan tugas dan fungsi Bakorkamla tidak berjalan efektil

10

1.

1.

Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi diantara Menko Polhukam dan MENPAN

1

Masyarakat merasa puas terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga wilayah yurisdikasi negata.

Menigkatkan peran patroli Maritim dan udara dengan menghadirkan unsur gerarnya pada daerah

rawan. z. Meningkatkan

koordinasi dengan AL dan AU negara sahabat atas pelaksanaan Patkor. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait oengan menangkat-kan

peran TNI AL.

|-28

No

Pnocnam 100

Hlru Pentlml 2

1

10.

t enanganan,nega, Logglng.

KeuulnnH lOurpurT

KeerataN

Truolxnn

KHUSUS

3

4

1. Penegakan hukum

Hercepatan proses hukum bagi pelaku yang telah tertangkap termasuk 3 kapal asing (Bravery Falcon, Mima

bagi pelaku l//egal logging.

Rijeka, Hong

2.

5

kasus-kasus illegal logging samDai ke pengadilan.

Li)..,

Penyidikan dan penindakan terhaddp pelaku lainnya (cukong,

backing, dll).

1, Ditindaklanjutinya

1. Diprosesnya

pelaku-pelaku dan cukong/backlng illegal logging.



PgRuasnuHnru YlHc Dtrnonpr

I

6

t. Memproses

pelaku pelanggaran illegal logging terhadap KM Amelia Jaya 2, Perumusan kebijakan ttg iilegal logging dalam forum Polhukam. Meningkatkan Patla disekitar rute/laut yang rawan terhadap kegiatan pefanggaran lllegal Logging 4. Koordinasi Dephut, Keiaksaan, dan TNI dalam penanganan illegal logging

't. Mengajukan nama-nama cukong ke Kejaksaan dan Polri. 2. Memproses

pelaku peranggaran lllegal Logging. 3. Koordinasi 0ephut, Kejaksaan, Polri, dan TNI dalam penanganan iilegal logging 4. Follow up Inpres No.5/2001 tentang Pemberantasan lllegal Logging di Taman Nasional

RglrcaNl TrNolx LnN;ur

1. MV. Bravery

9

Banyaknya dokumen palsu yang mirip dokumen asli. Sudah terbentuk jaringan illegal logging yang sangat luas di dalam dan luar negeri Terbukanya akses/jalur laut yang langsung ke luar negeri. Masih rendahnya penegakan hukum yang tegas dan bersih. Keterbatasan prasarana dan sarana pengawasan dan penangKapan.

etap memantau proses penanganan di pengadilan 2. Penanganan terpadu diantaranya dengan menyerahkan sejumlah oknum pelaku illegal logging yang tersebar di 1 1 instansi pemerintah. 3. Peningkatan Kerlasama dengan luar ne9erl 4. Peningkatan koordinasi dengan pihak yudikatif, Polri, dan intelijen untuk mengejar sampai aktor intelektual dan pemilik modal.

1, Rapat koordinasi

Adanya akses/

dengan Mabes Polri dan dikembangkan lintas sektoral. 2. Jumlah kapal yang diperiksa 80 hari pertama = 60 kapal bendera lndonesia 3, Memonitor proses hukum 4. Penanganan lebih serius terhadap pelaku illegal logging. Hingga saat ini terdapat 43 nama yang telah diserahkan keoada oihak

lalur laut yang

1. Memantapkan operast gabungan. 2. Tindakan tegas dan terpadu oengan mengefektifkan Polisi Hutan 3. Menindak tegas aparat yang ter'ibat dalam aktivitas i//egal

Falcon telah divonis oleh pengadilan Jakut. 2. MV. Heng Li proses kapal dalam pengajuan ke Kejari Sorong, untuk muatan kayu telah dilelang pada tgl 9 Des

2004. 3. KM Mirna Rijeka dalam proses pengajuan ke Kejari Surabaya 4. Koordinasi untuk efektivitas penanganan illegal logging 5. Operasi gabungan Hutan Lestari di beberapa Taman Nasional


langsung ke luar negeri. Kesulitan pendanaan, terutama saat transisi tahun a

ng9a ra n.

1.

Dalapax

YIHC DrxnsruxnN 10

1. Timbulnya

efek jera bagi pelaku illegal Iogging dan pelajaran bagi masyarakat luas dalam pelestarian hutan.

2. Masyarakat mengetahui pengungkapa n kasus-kasus kejahatan di bidang

kehutanan oleh aparat hukum

sehingga terwujudnya hutan lestari,

1. lllegal logging turun secara signifikan,

toggtng.

l-zY

No

Pnoenau 100 Hmr Penmmn

TINDAKAN

2

3

KECnUH Kxusus

KelulnlH

4

5


lOureur)

Renltsasl PELAKSANAAN

PenrunsntlHlH YnHc Drnnolpr

ReHclHn Tu.rolx LANJUT

7

8

9

6

.

Pelaksanaan operasi di Polda Kalbar Mengungkap 127 kasus dgn jumlah

t. 51 kasus P-21 2.

:

3. 4.

tersangka 143 orang

. Menylta baranq bukti - Kayu 91.676,75 M3 - Kapal 56 unit - Tongkang 5 unit - Ponton 3 unit

YaHO

DrHastxlH 10

Kepolisian dan Kejagung. Pelibatan berbagai instansi terkait.

Gunung Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

5.

Daupnx

5.

67 kasus penelitian PU 30 kasus tahap ll 21 kasus masih dalam penyelidikan kerugian negara

1.

Sebagian perkara yang terungkap tersangkanya tidak ada.

Memonitor putu5drl pengadilan 2, Akan 1.

dilanjutka

n

oengan operasi/ kegiatan rutin

Rp.

:

150.100.000.000

- Tug boat 2 unit - Truck 109 unit - Mobil 6 unit - Kontener 4 unit - Alat berat 21 unit - Dokumen 2 bundel 5. Pelaksanaan

. . -

operasi rutin di kepollisian wilayah Kaltim. Mengungkap 20 kasus dgn jumlah tersangka 40 orang

Menvita barano

bukti

:

Menyita barang bukti 2. Penyerahan berkas perkara ke JPU Akan terus dilakasankan dengan operasi/keg iata n rutin

1. Sebagian perkara

1. Melakukan

1. Sebagian perkara

1.

yang terungkap tersangkanya tidak ada

1.

Memonitor putusan pengadilan Akan dilanjutkan oengan kegiatan/opera si rutin

Kayu 28.578,04 M3

- Alat angkut: 15 unit - Alat berat 20 unit - Kapal : 16 unit - Chain saw : 2 unit 6. Pelaksanaan operasi rutin di kepollisian wilayah Kalsel.


penyidikan terhadap 4 kasus vano diunokao

yang terungkap tersangkanya tidak ada

I an

No

Pnocnam'100 HARI PERTAMA 2

TINDAKAN 3

KEGNTAN

KElulnlH

KHUsus

lOurPUr)

4

5

Upnvl YnHc DILAKUKAN

.

PELAKSANAAN

PenmnsnuxlH Ylr.rc DrHlonpr

7

8

Renlrsasr

TELAH

I Mengungkap 33 kasus dgn jumlah

tersangka 1 6 otang

. Menvita barano bukti - Kayu 25.338,779 M3 dan 8,958 btg - Kapal 17 unit - Tongkang 1 unit - Truk 46 unit - Mobil 4 unit - Alat berat 13 unit - Dokumen 8 :

2.

REHclru TINDAK LeNIUT

DAMPAK YANG

DrnastxnH 10

dan ada tersangkanya sedangkan 29 kasus belurn ada tersangkanya Melakukan penyitaan barang bukti

lembar 7. Pelaksanaan operasi rutin di kepollisian wilayah Kalteng. Mengungkap 47 kasus dgn jumlah tersangka 60 orang

12 kasus P-21 1 4 kasus penelitian PU 14 kasus tahap

.

. -

tl 2'1 kasus dalam

proses sidik Kerugian Rp. 33.500.000.000

Menvita baranq

bukti

:

3 kasus P-21 4 kasus proses sidik Melakukan penyidikan dalam menuntaskan berkas perkara

.

tersangka

3.

Melanjutkan pembentukan landasan hukum penanganan illeoal loooino

1. Perpu/Perpres/ Inpres //egral logging

1. Memonitor putusan pengadilan 2. Akan dilanjutkan dengan operasi/keg iata n rutin

Kayu 5.379 M3

8. Pelaksanaan operasi rutin di kepollisian wilayah Papua. Mengungkap 17 kasus dgn jumlah

. -

-

Sebagian perkara yang terungkap tersangkanya tidak

1

I

Sebagian perkara yang terungkap tersangkanya tidak a0a

0rang

Menvita baranq

bukti

:

Kayu 18.833 M3 dan 8.958 btg Tongkang 1 unit Tuck boat 1 unit Truk 1 unit Chainsaw 2 unit

1. Follow up Inpres No. 5 Tahun 200'l

tentang Pemberantasan llleqal Losqinq di

1. Penyusunan dan

pembahasan drafi Perpu dan Perpres 2. Drafl Perpu dan


Mendorong komitmen lintas sektor dan pusatdaerah Penqumpulan

Koordinasi dengan Menko Polhukam dan Sehretariat Kabinet untuk Derceoatan

Dengan adanya landasan hukum yan9 Kuat diharapkan daoat

t-'11

No

PRocRAr'r 100 HARI PERTATUIA 2

TTNDAKAN 3

Kectnrln

KELUARAN

KHUSUS

lOureur)

4

5



6 I

I

data dan informasi lambat Sering berubah personil yang menghadiri rapat Perlu komitmen lintas sektoral

penyelesaian Inpres

1. Telah dilakukan

Dalam rapat pembahaSan yan9 yang diketuai oleh Deputi Setkab Bidang Hukum dan Perundangundangan ada koreksi terhadap yang disampaikan

1. Penyempurnaan

beberapa kali pembahasan terhadap draft final di Kantor Menko Polhukam pada tanggal 13 Januari 2005 yang diketuai oleh Deputi Setkab Bidang Hukum dan Perundangunoangan.

memfasilitasi penyusunan/ pembahasan konsep Inpres Pemberantasan Penebangan Kayu llegal di Kawasan Hutan dan Peredaran Kayu llegal

Penyusunan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Trruoax Laru.lur

Perpres diganti dengan draft Inpres

Leuser dan TN Tanjung Putting 2. Pengajuan rancangan Perpu/Perpres/ Inpres ke Presiden 3. Menyiapkan dan

ReHcnHn

I

7

N gunung

PenulsnunnnH Yeruc Dtuloapr

1.

Telah diterbitkan Kanr rh rcan

Menteri Kehutanan No. SK.468/MenhuUll/ 2004 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Kehutanan. Tim terdiri dari a. Tim Pendamping POLRI dalam operasi lllegal Logging b. Tim Antisipasi Lelang Hasil Operasi c. Tim Penyelesaian Perpres tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di dalam

DAMPAK

YnHc DtHastuKlN {n mengurangl aktivitas //egal logging

draft Inpres yaitu dengan memberikan uraian khusus terkait dengan mekanisme pelaksanaan tim koordinasi dan pokja. 2. Diharapkan

pada akhil Januari 2005 telah terbit In pres 1, Pemantapan koordinasi ctalam

pelaksanaa nnya

:


t-Jl

No

Pnoaum 100 Hmr PentlilrE

TrHonxan

2

3

KEGIATAN KHUSUS

KetulnlH lOweufl


4

5

6


PEnulsatlxlH

ReHcaul

YnNc Drxeonpr

TINDAK LANJUT

7

8

Dlrupax YANG

DrnnsrtxlH 't0

Hutan

o. ilm Penyempurnaa n Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan e, Tim Penanganan Dampak Pasca Operasi f. Tim Penanganan Kasus Register 40 Padang Lawas g, Tim Tumpang Tindih h. Tim Evaluasi lzin Penebangan 100 Ha dan Peredaran Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di Sumatera Utara.

11.

Penanganan lllegal

Flshlng,

1.

Penanganan dan pemrosesan hukum pelaku lllegal Fishing.

1. Peningkatan

operasi terpadu pemberantasan illegal fishing terutama di Laut Cina Selatan dan Laut Arafuru. 2. Peningkatan patroli pengamatan udara dan penggunaan Satuan Radar bekerjasama dengan DKP khususnya di laut Arafuru.

Hasil operasi terpadu di Laut Cina Selatan dan Laut Arafuru. Tertib perijinan dan sanksi bagi pelanggar. Menurunnya pelanggaran lllegal fishing khususnya di Laut Arafuru.

'1.

Melakukan koordinasi dengan TNI AL dan instansi terkait untuk melakukan operasi penertiban dan Operasi Mandiri Kapal DKP. 2. Melakukan penangkapan kapal ikan llegal yang beroperasi di wilayah perairan I ndonesia, 3. Pemasangan 200 transmitter VMS kapal prioritas > 100 GT. 4. ODerasi


Gelar Operasi bersama dengan TNI AL tidak terlaksana karena terbatasnya unsur KRI yang siap beroperasi, maka DKP melakukan operasi mandiri Kapal pengawas DKP menangkap 56 kapal Telah dipasang penambahan transmitter

sebanyak 1 55 unit, sehingga total 1037 unit. Operasi 0enqawasan

1. Keterbatasan

1. Peningkatan

Prasarana dan sarana, untuk operasi pengawasan dan penangkapan. 2. Pelaksanaan operasi mandiri masih terbatas pada perairan pantai, belum menjangkau ZEE 3. Kurangnya kesadaran dan ketaatan pemilik kapal untuk memasan9 transmitter. 4. Masih rendahnya kesadaran

frekuensi operasi terpadu 2. Melakukan kerjasama antara DKP dengan TNI-AL dalam operasi 3. Perlu sanksi yang tegas kepada pemilik kapal yang tidak memasang transmitter, dan percepatan pemasanga n

transmitler 4. Penyadaran terhadap masvarakat

1.

Masyarakat men9etanul bahwa

pemerintah berusaha untuK

mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya laut bagi sebesarbesarnya kesejahteraa n luas melalui penanganan illegal fishing. Masyarakat merasa puas terhadao I.JJ

No I

Pnoannm 100 }IARI PERTAMA 2

TtNolxat 3

KEGIATAN

KELUARAN

Knusus

lotmul

4

5

UPAYAYANG TELAH DILAKUKAN

Reltrslsr

PERMASALAHAN

RexcaNa

PELAKSANAAN

YnHc Drnaolpr

Trxolr Llru.rur

7

6

pengawasan pengeboman dengan melibatkan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) 5. Ooerasi pengawasan pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT)

pengeboman di wilayah Babel, Kepri dan Sulsel dan 2 kapal yang terbukti menggunakan bahan peledak saat ini diproses di Paotere Sulsel Telah dilakukan pengawasan dalam pengangkatan BMKT oleh PT PPS di Cirebon

8

masyarakat untuk melakukan penangkapan secara benar (tidak menggunakan bahan peledak

dan 83) Mulai tanggal 17 Desember 2004 pengangkatan BMKT oleh PT. PPS diijinkan

Dmapnx

YINe Drnasrtxln

o

untuk melakukan penangkapan secara taat. DKP, Kemen. Budpar, dan Dephan perlu meningkatkan pengawasan pengangkatan BMKT

{0 Kesenusan aparat DKP dan TNI AL dalam menangani pelanggaran

illegal fishing di wilayah perarran

3.

4.

lndonesia. Berkurangnya kerugian negara akibat kegiatan illegal fishing. Berkurangnya kapalkapal illegal fishing yang beroperasi di wilayah perarran

5.

6.

Penertiban perizinan termasuk pengenaan sanksi administrasi bagi kapal perikanan yang melanggar.

1.

Tertib perizinan termasuk pengenaan sanksi

administrasi sanksi bagi pelanggar.

1. Melakukan

'l

tindakan administratif pada pelaku usaha yang melanggar rjin

155 buah surat ijin kapal eks asing berbendera lndonesia dicabut, karena tidak dapat melengkapi dokumen kapal terutama deletion cerflicate (bukti bahwa kapal telah dihapuskan dari negara asal)

1. Beberapa

perusanaan mengajukan keberatan

1. Masih dibuka

kesempatan bagi perusahaan yang menyerahkan kelengkapan deletion certificate

'I

.

Indonesia Pengurangan pengeboman sehingga ekosistem pesisir dan laut dapat terjaga Terkendalinya kegiatan pengangkatan BMKT

Meningkat nya

kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perijinan usaha perikanan 2. Meningkatnya devisa negara karena beralihnya status kapal

tersebut


t-34

No I

Pnoemm 100

HnnrPentltvn 2

TrNolxln

KeeraraN KHUSUS

3

KelulnaH lOureur)




5

o

7

I

Pemberian sanksi terhadap kapal yang tidak mengoperasikan transmitter VMS.

Penyelesaian hukum tindak pidana bagi kapal yang melanggar UU Perikanan dan UU ZEEI.

Pembenahan mekanisme pelayanan perijinan dan dibentuk pelayanan perijinan satu atap di DKP dengan waktu 7 hari kerja.

2. Melakukan penyitaan terhadap kapalkapal pelaku lllegal Fishing.

1. OperasiTerpadu

lllegal Fishing.

1. Jumlah kapal

ilegal yang disita.

Melakukan koordinasi proses peradilan terhadap kapal ilegal Keluarnya Surat

Men.KdanPke Jaksa Agung perihal proses oenvidikan.

1.

Telah diberikan peringatan Ke - 1 terhadap 319 kapal dan peringatan Ke - 2 terhadap 70 kapal yang tidak mengaktifkan transmitter.

1. Dari 122

kasus:

38 Klarifikasi, 9 proses penyidikan, 20 penuntutan jaksa, 5 dihentikan penyidikan karena kurang bukti, 9 proses peradilan 18 diputus pengadilan, 22 dilepas.

Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan pemilik kapal.


10

1. Pengenaan

1.

senksi bagi pemilik kapal yang tidak taat peraturan

Meningkatnya

kesadafan para pemilik kapal akan yang diataur pemerintah

Koordinasi dengan aparat peradilan di daerah penanganan proses di masingmasrng aparat (TNrAL, POLRt, Kejaksaan dan pengadilan)

Koordinasi secara lebih intensif

Terjalinnya koordinasi dengan aparat peradilan di daerah dan aparat instansi la rn.

Dapat di.iadikan acuan bagi penyempurnaan proses perijinan selanjutnya

Perikanan tangkap tentang mekanisme perijinan, termasut( penyempurnaan software perijinan 2. Pelaksanaan berlanjut: Bagi perusahaan yang dokumennya lengkap dan tidak bermasalah, maka pelayanan perijinan selesai dalam 7 hari kerja.

dengan tuntutan kejaksaan sudah maksimal yaitu kapal dirampas oleh negara 2. Tuntutan jaksa 6 kapal di Tual dirampas untuk

DrHlsrLxlN

Ketentuan

1. SK Dirjen

1, Proses sampai

Dalaplx YIHo

RgNcRNR Trruoax LnH;ur

Kemudahan dan

peningkatan kualitas pelayanan perijinan usaha perikanan bagi I

Perlu dukungan dari instansi

lainlbadan peradilan dalam proses pengadilan.

Peningkata n

koordinasi Mempersiapkan peradilan khusus penkanan.

masyarakat Semakin cepat dan akurat data perijinan

1. Keputusan peradilan yang tepat

t-J3

No

Pnoemm 100 HARI PERTAMA 2

't2.

Penanganan

penyelundupan paslr laut dan paslr tlmah.

TrHolmn 3

1. Penangkapan dan

pemrosesan hukum pelaku penyelundupan pasir laut dan pasir timah.

KEGIATAN

KELUARAN

KHUsus

lOurPurl

4

5


Renutsnst

PERMASALAHAN

ReHcnNl

PELAKSANAAN

YeHo Drnnoapt

TrHoax LANJUT

6

7

I

penuntutan, ctan peradilan terhaclap perkara tindak pidana perikanan kapal penangkap ilegal asing Cina 3. Keluarnya Surat Dirjen PSDKP kepada Ketua Pengadilan perihal mohon pengendalian perkara tindak pidana perikanan

negara 3. Tuntutan jaksa 6 kapal lain untuk dirampas, namun putusan pengadilan denda masing-masing Rp.150 juta dan kapal dikembalikan ke pemilik

1. Jumlah operasi.

1. Mempertemukan

penyitaan terhadap kapalkapal pelaku penyelundupan pasir laut dan pasir timah.

2. Jumlah pelanggar

2. Kerjasama dengan PT. Timah dan Departemen Pertambangan.

Meniadakan penyelundupan pasir laut den oasir timah.

PT. Timah dan Koba Tin dalam menetapkan kuota produksi dan penampungan produksi dari tambang inkonvensional 2. Meningkatkan harga pembelian pasir timah di dalam negeri sehingga disparitas harga pasir timah di luar negeri dengan di dalam negeri makin kecil 3. Perumusan kebijakan penegakan hukum di laut terhadap kapal yang melakukan pelanggaran.

1. Melakukan

hukum yang tertangkap. 3. Jumlah & oersentase peradilan selesai. 4. Jumlah Nominal yang diamankan.

4. Optimalisasi

Selesai PT. Timah dan PT. Koba Tin telah meningkatkan volume pembelian pasir timah dari penam0ang inkonvensional, utamanya dari wilayah KP PT. Timah dan PT Koba Tin maupun KP yang ditertibkan daerah Kerjasama dan koordinasi dengan TNI-AL (Bakorkamla)

1.

kehadiran unsurunsur Ops Kamla di daerah/jalur penyelundupan.


1.

Belum adanya sistem hukum di Bidang kelautan.

Danpax YANG DIHASILKAN '10

1.

Koordinasi Dephan dan TNI-AL serta

1.

Kerugian negara berkurang

Dep.

Perikanan dan Kelautan.

1. Sulitnya informasi

kegiatan penyelundupan diperoleh.

1. Tingkatkan

kerjasama dengan pihakpihak terkait.

Terlaksananya operasi bersama (Patkor) dengan instansi terkait maupun negara sahabat.

t-36

NO

I t3.

PRoGRAM lOO

TrHonxnn

HmrPenrmrl 2

Penanggulangan Narkoba.

3

l.

Memperberat sanksi hukum.

KEGTATAN

KrlulnlH

KHusus

lOwpur)

4 1. Mereview UU No.

2211997 tentang Narkotika dan UU

No. 5/1997 tentang Psikotrooika.

5

1. Draft revisi UU No.

22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotrooika.

UplYa vlNc


TELAH DILAKUKAN

f

6

PenuesluenlH YlHo Dtxlolpr I

1. Mengembangkan

1. Melanjutkan

1. Jaringan pelaku

penyelidikan terhadap 2 jaringan perdagangan Narkotika internasional 2. Berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar Narkoba/ganja di Medan dan Bakauheni. Pelaku membawa ganja dari Aceh menuju Jakarta 3. Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan menyita barang bukti berupa ganja dan alat angkut. 4. Mengungkap pabrik ekstasi di Jakarta 5. Meningkatkan pencegahan penyelundupan narkoba jalur udara dan laut. Polri dan BNN memberdayakan Satgas Airport lnterdiction dan Seaport lnterdiction

pemeriksaan terhadap tersangka WNA An. John Gabriel dan Martin. (narkoba jenis heroin sebanyak 2,34 kg). Tsk WNA Australia An. Cural Cristhoper (Narkoba jenis Epidrin sebanyak 1 kg, 54.656 ribu Epidirin) 2. berhasil ungkap pabrik ekstasi dan mengakap 2 otang tersangka dengan BB 82.000 butir dan alat-alat pembuatan dan bahan baku 3. Melanjutkan pemeriksaan dan pemberkasan perkara terhadap 11 orang tersangka pengedar

Narkoba cukup luas baik Nasional maupun internasional. Pelaku yang tertangkap umumnya tidak bersedia menyebutkan bandar maupun jaringannya sehingga mata rantai terputus dan sulit untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya. 2. Para pemakai Narkoba sudah meluas sampai kelapisan masyarakat bawah, sehingga menguntungkan/l adang empuk bagi para pemasoK narkoba.

Narkobaiganja

-

-

. MONITORING AGENDA 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

Dllllp,qx

REHcaNe TrHonx Llru.tur

YANG

Drxlsuxax 10

. Memberdaya-kan Badan/ Lembaga yang ada untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan Narkoba 2.Mengkoordinasikan kerjasama aparat Dalam Negeri/Luar Negeri. 3.Menyelesaikan berkas perkara

'l

Masyarakat merasa puas terhadap keseriusan aparat Polri dalam menangani Tindak Pidana Narkoba

dan

melimpahkannya ke JPU bersama

para tersangkanya. 4.Memberdayakan peranan masyarakat untuk berani melaporkan informasi yang ditemukan kepada Polrl

:

Di Bakauheni An. Muh. Ali, Taufik, Mansyur, Susanto Hamdani, Khairul, Samsul Bahtiar. Di Asrama Simpang Medan An. T. Manurung, J. Simangunsong, Suwarno, dan lskandarsyah Dengan BB yang berhasil

disita

:

313.5 ko oania

t-Jl

No

PROGRAM IOO

TINDAKAN

Hmr Penuma 2

KEGIATAN KHUSUS

KelunnlH (Oureufl

tl

5

3


Rentrsnsr

PERMASALAHAN

REHcnHa

PELAKSANAAN

Ynruc Drnaoept

TINDAK LANJUT

7

8

9

6

Dlmpnx YANG

Drxastuxau t0

3 unit alat angkut Suzuki Vitara BK 1448 FE, lsuzu Panther B 931 1 Ql dan lsuzu Futura B 9397 QD. 4.

14.

Penlngkatan keamanan dan ketertiban publlk.

2. Mempercepat eksekusi hukuman mati.

1. Percepatan

'1.

1. Operasi

Penanganan premanisme dan kejahatan jalanan.

eksekusi.

penangkapan. 2. Operasi penyidikan.

Ungkap Pabrik ekstasi di Jakarta dengan kapasitas produksi 1 0.000/hari Tersangka 3 orang, 1 orang DPO An. BURHAN TAHER yang terlibat dgn sindikat ANG KIM SUI. Pada tanggal 24 Novermber 2004 berhasil menangkap Tsk SUSILO ONGGO MULYO yang menyelundupkan 2.338 butir ekstasi.

1, Eksekusi

hukuman mati.

1. Operasi Terpadu

kejahatan.

1. Melaksanakan

1. Penggelaran

nnoraei kamtibmas.


29.787 personel Polri pada 569 pos pengamanan.

1. Keterbatasan Prasarana dan

1.

Masyarakat sadar bahwa aparat penegax hukum serrus oatam mewujudkan penyelenggar aan sistem keamanan yang mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia dari qanqquan

r-38

No 't

Pnoamm 100 Hanr

Fenrlml 2

TINDAKAN

Keonrlx

KELUARAN

Kxusus 4

3

Uplva vlHe

Reausnst

PenlansauxnH

RENCANA

(Oureufl

TELAH DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YlHo Drxnonpr

TINDAK LAH.Iur

5

o

7

8

DAMPAK YANG

DtxasrlrnH 10

ketediban dan keamanan masyarakat serta gang9uan keamanan dalam negeri, dengan mendayaguna Kan secara

optimal dan tgr^edtl segenap KOmp0nen

kekuatan

keamanan nasronal.

2. Menertibkan pelanggaran lalu lintas secara tegas dan konsisten.

1.

Operasi Lalu Lintas.

1. Operasi Terpadu pelanggaran lalu

lintas.

1. Melaksanakan

operasi lalu lintas.

'l .

Penindakan 206.382 kasus Tilang. 2. Penindakan 14.254 kasus non tilang.


r-39

AGENDA 2: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 2.1 Penoultltr lHsntustKernxsAAN AouNo oan Kepolrsrlr'r No (1)

5,

Pnoonrm 100

Hlni

(3t

tzl MemDentuK

Komlsl Pengawasan KeJaksaan.

16.

TluoEmru

Membentuk Komlsl Kepollslan Naslonal.

Penyampaian Draft Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawasan Kejaksaan kepada Presiden.

Menyusun Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional sebagai pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Rl.

KecrlrnH

KetunnnH

KHusUs

(Ourpurl

(4) 1. Mengadakan

pertemuan dengan Sekretariat Negara untuk membahas draft Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawasan Kejaksaan.

Membentuk Tim untuk menyusun draft Peraturan Presiden tentarig Komisi Kepolisian Nasional. Menyusun Tim untuk merekrut anggota Komisi Kepolisian Nasional.

(5) .

UPAYA YANG TETAH

DruxuxaH (6)

Terbentuknya Komisi Pengawas Kejaksaan melafui Perpres.

1. Menyusun Draft

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Komisi Keoolisian Nasional. Terbentuknya Tim yang bertugas untuk melakukan seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional.

1. Penyusunan Draft

Perpres tentang Komisi Pengawasan Kejaksaan.

Perpres tentang Komisi Keoolisian Nasional.

Rellrsnsr PeuxsenneH

PERMASALAHAN

ynlc

DtHnonpr

ReHcnrun

TIuoIx

LANJUT

Darupnr YANG

DtHasruxaru (7\ 1. Belum selesai.

Berkas Komisi Kejaksaan saat ini masih ada di Kejaksaan dan menurul rencana akan diserahkan Jaksa Agung kepada Meneg Sekretaris Kabinet dalam waktu dekat. 1. Eelum selesai.

Draft Perpres tentang Komisi Kepolisian Nasional telah dikirim ke Setneg untuk ditanda tangdni Presiden.

(8)

(e)

1. ldentifikasi calon anggota komisi tidak mudah dilakukan karena tidak banyak calon dengan tingkat resistensi sosial yang rendah dan memiliki integritas.

1. Melanjutkan

1. Adanya keinginan

'1.

dari POLRI untuk mempefluas tugas dan fungsi dari Komisi Kepolisian Nasional. Bila hal tersebut dilakukan maka perlu merevisi undan9-undang katena peraturan pelaksana tidak

(1

0)

persiapan pembentukan Komisi Kejaksaan.

Melanjutkan persiapan pembentukan Komisi Kepolisian.

boleh

memperluas ketentuan yang ada dalam undang-undang. 't7.

Penetapan Instruksl Preslden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsl.

Menyusun Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Membentuk Tim untuk menyusun Draft Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Terbentuknya Tim yang bertugas untuk menyusun substansi daJam draff lnshuksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

Selesai berlanjut. Saat ini sedang disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009

1. Saat ini sedang

disusun Rencana Aksi Nasional

(R^N) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009

Meningkatnya koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi masyarakat da dalam pemberantasan korupsi

Ir -

1

2.2

PeHveLEsArAN

No 18.

Klsus-xnsus Konupst

PRoGRAM lOO HARI PERTAMA QI MOnyegeraKan

penanganan kasus korupsl yang berpotensl mengemballkan uang negan.

Ttt'tolxnru (3) .

Menetapkan beberapa kasus yang berpotensi mengembalikan uang negara.

Realrsest

PERMASALAHAN

Reruclrun Trruolx

(Oureur)

PEursarulnH

YnHG Dtxaonpt

LRtt.lur

(5)

(6)

0\

(8)

Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan untuk proses lebih lanjut.

Belum selesai. Dalam Proses Persidangan Eksepsi terdakwa ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

KELUARAN

Kxusus (41

1. Melanjutkan

persidangan kasus korupsi Adrian Woworuntu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

UPAYAYANG

TeuH DttaxuxnH

KEGIATAN

Terselesaikannya kasus korupsi Adrian Waworuntu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. beserta pengembalian uang negara yang dikorupsi.


(9)

Melanjutkan proses persidangan dan Eksekusi putusan pengadilan.

(1

0)

Mencegah kerugian negara serta mengembalikan uang negara yang diselewengkan oleh para koruptor 2. Meningkatnya kepercayaan 1.

masya rakat

terhadap penegakan hukum, khususnya penanganan kasus Korupsr yang

dilakukan oleh pejabat negara,

2.Meninjau kembali kasuskasus yang berpotensi mengembalikan uang negara.

1. Melanjutkan

persidangan kasus korupsi Nurdin Halid oleh Pengadilan Negeri.

2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana .Korupsi menyampaikan berkas perkara korupsi Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh

Terselesaikannya kasus korupsi Nurdin Halid pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beserta pengembalian uang negara yang dikorupsi.

Berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Belum selesai.

Terselesaikannya kasus korupsi Gubernur Aceh, Abdullah Puteh pada Pengadilan Tipikor, beserta pengembalian uang negara yang dikoruosi.

Berkas peikara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. Belum selesai.

Sidang perkara kasus korupsiNurdin Halid telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2005. Dalm proses persidangan Majelis Hakim menetapkan putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa.

Sidang perkara kasus korupsi tahap kedua akan dibuka kembali pada tanggal 27 Januari 2005 di Pengadilan Tipikor Jakarta.



kat1ada

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia Yang Adildan Demokratis

n.2

No (1)

Pnoemm 100

Hlnr Penmml QI

Trnonxnn (3)

KeetamH Kuusus

KetulnnH

(4)

(5)

(OurPUr)

UpnvnvlHe Teunx

DrtlxuxeN (6)

REALISASI

PERMASALAHAN

RerucnHn TrNoex

PEmxsannnru

YnHe Drxaoapt

Llrulur

0)

(8)

{9)

Dltvtplx YnHC DrnnstuKnN (

10)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terselesaikannya kasus korupsi Harun Let Let pada Pengadilan Tipikor, beserta pengembalian uang negara yang dikorupsi.

Persiapan penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

1. Belum selesai.

4. Menyusun Tim Tenaga Ahli Kejaksaan untuk mengkaji dan mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi.

Menerbitkan SK Jaksa Agung mengenai Tim Ahli Kejaksaan.

Menyusun SK Jaksa Atiung mengenai Tim Ahli yang kompeten dan melibatkan pihak dari luar Kejaksaan Agung.

1. Sudah selesai.

5. Menghilangkan

Meninjau kembali prosedur mengenai pengeluaran surat keterangan sakit bagi tersangka kasus korupsi.

Menyusun peraturan yang dapat mengantisipasi berbagai upaya tersangka kasus korupsi untuk menghindar dari

l. Belum selesai.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyampaikan berkas kasus korupsi Harun Let Let, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

hambatan procedural dalam penan9anan kasus korupsi.

pemeriksaan. ...

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan lndonesia Yang Adil dan Demokratis

Persidangan kasus dugaan korupsi yang menghadapkan Harun Let Let memasuki agenda pembacaan eksepsi (pembelaan).

1. Melanjutkan proses persidangan dan

Eksekusi putusan pengadilan,

Telah diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP024/A/JA/o1 /2005 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Jaksa Agung Rl pada tanggal 1 7 Januari 2005

Prosedur mengenai pengeluaran surat keterangan sakit bagi tersangka kasus korupsi akan diakomodasikan dalam penyempurnaan UU No. B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Proses pertemuan-

pertemuan Tim Kecil dengan Jaksa Agung.

il-3

No (1)

PRoGMM lOO HARI PERTAMA QI

(3) 3. Memberikan

dukungan penuh terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan

Tipiko0 m€rl!en?i kewenangan, personalia, dan pendanaan.

Keluanlu

KEGIATAN KHUSUS

TINDAKAN

lOurnur) (5)

(4) L

Mempersiapka n berbagai perangkat kewenangan, personalia dan pendanaan operasionalisas i Pengadilan Tipikor dan kesejahteraan Hakim Tipikor dan Hakim AdHoc Tipikor, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadiilan Tipikor dan perumahannya.


l.

Beroperasinya Pengadilan Tipikor secara Optimal.

(6)

Penmnsnuxnru

RENcANA TINDAK

PetlxsexlaH

YRNG Dtxnonpt

Lnrurur

0\

(8)

(e)

1. Penyediaan

1. Suctah selesai.

beroperasinya Gedung Pengadilan Tipikor di Jl. Rasuna Said (Eks-Gedung Uppindo), 2. Pembentukan lnspektorat Bidang lnvestigasi, dan press release (press conference) pembentukan lBl telah dilakukan oleh Biro Humas Sekjen dan ltjen Depkeu pada tgl 3 November

Telah ditetapkan Gedung Uppindo sebagai Gedung Pengadilan Tipikor dan telah bersidang pertama kali pada tanggal 27 Desember 2004 2. Sosialisasi keberadaan Inspektorat Bidang Investigasi ke beberapa Perwakilan Departemen Keuangan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 3. Telah dilakukan 9 audit khusus yang masih dalam proses, dan 1 (satu) audit review atas kinerja PPNS DJBC dalam kasus gula dan beras impor ilegal. 4. Telah diterbitkan 29 Surat Tugas Spot Check untuk melakukan pemeriksaan terhadap 787 kontainer dan 3.404 paket dengan temuan adanya penyimpangan sebanyak 45 temuan. 5. Telah ditugaskan 5 (lima) tim untuk melakukan pengawasan terhadap pemindahan kontainer dari TPS ke TPP. Sebanvak

2004 3. Menindaklanjuti

penga0uan masyarakat baik yang langsung maupun tidak langsung (atas permintaan MenPAN dan KPK) 4. Melakukan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor barang (spof check) 5. Melakukan pemeriksaan serentak atas pengaoaan barang dan jasa di lingkungan Departemen Keuangan (Dana Pembangunan) senilai Rpl .615.884.098 .695.00 ( 72.210k

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia Yang Adildan Demokratis

Realrsesr

Dln,tplx YANG DIHASILKAN (

l.

Selesai berlanjut

10)

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di dalam penanganan perKara korupsi

1. Merupakan langkah awal untuk

penan9anan Kasus korupsi. 2. Merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan menindakla njuti

pengaduan masyarakat 3. Mengurangi kerugian negara

il.4

Pnoenau 100

No

Hlm PeRrmrl t2\

{1)

TrHolxnu (3)

Keerlran

KELUARAN

Kuusus

lOurpurl

(4)

(s)

UplYl vltto Teulx DILAKUKAN


RrHcnHn TrHoax

(7)

(8)

(9)

(6)

dari total pengadaan barang dan jasa), dengan ruang lingkup pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa dengan nilai I

Rellrsnst PetlxslHnan

Rp300,00luta keatas

LANJUT

Dnupex YANG

DrgesrLxltr (

10)

63 kontainer sudah dipindahkan ke TPP dan 157 kontainer diantaranya telah dilakukan pencacahan oleh tim ltjen, ditemukan perbedaan antara isi dan manifest yang dilaporkan oleh importir sebanyak 21 kontainer. 6. Ditemukan penggelembungan harga (mark-up) pengadaan tanah yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,6 Milyar dan telah disetor ke kas negara sebagian dari kerugian negara tersebut sebesar Rp525.442.726,04 Kasus tersebut sedang diperiksa Inspektorat Bidang lnvestigasi lnspektorat Jenderal Depkeu 7. Ditemukan upaya penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2,786.824.455,0 0 atas pembelian gedung dan atas rekomendasi ltjen PPN tersebut telah disetorkan ke Bank Mandiri cabang Jakarta Plaza Mandiri tanggal 4 Januari 2005. 1

.


il-5

No

Pnoamm 100

Hlru PeRnun

(1)

QI

Mempercepat proses pemberlan lJln pemerlksaan terhadap peJabat

19.

negara.

TrHolxaH (3) 1. Meninjau

peraturan perundangundangan yang

mengatur mengenai izin pemeriksaan terhadap anggota legislatif dan Gubernur.

2. Menerbitkan I

Perpres mengenai kewajiban Menteri/Ketua Lembaga untuk menonaktifkan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi.

Keonrnu

Ketulnlu

Kxusus

.,(Ournurl

(4)

1. Membentuk Tim

untuk mengkaji peraturan yang mengatur ijin pemeriksaan terhadap anggota Legislatif dan Gubernur.

1. Dibentuknya

Tim Khusus untuk menangani permasalahan yang terkait dengan penonaktifan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi.

(5)

Diterbitkannya peraturan yang lebih memberikan ketegasan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Legislatif dan Gubernur.

Dilerbitkannya Perpres mengenai kewajiban Menteri/Ketua Lembaga untuk

menonaktiftan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi.


UPAYA YANG

Relutsest

TeuH

Petnxseulltt

Dtuxuxllr

(7\

(6)

1. Persiapan

pembentukan

Tim Pengkaji peraturan perunoangundangan yang mengatur mengenai izin pemeriksaan terhadap anggota legislatif dan Gubernur.

1. Persiapan

pembentukan Tim Khusus untuk menangani permasalahan yang terkait dengan penonaktifan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi pembentukan.

1.

Selesai berlanjut. Telah diterbitkan Surat lzin Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap anggota DPRD, Gubernur, Walikota, dan Bupati yang diduga tersangkut tindak pidana korupsi

PenrulsntlxnH vnwc Drnlonpt (8)

1. Pemberitahuan

hasil pemeriksaan dari Polri belum pernah disampaikan kepada Mendagri sehingga sulit dimonitor perkembangan pelaksanaannya.

Dnmpar

TrNolr LnHlur

Rerucann

YANG

DrgasrLxlH

(91

1.

Merevisi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1

1.

0)

Adanya dasar hukum dan kemudahan bagi aparat penegak hukum (Jaksa) di dalam melayangkan surat panggilan pemeflKSaan

terhadap anggota legislatif atau pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 2. Beberapa pejabat yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi sudah dinonaktiftan dari jabatannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya penanganan K0rupsl yang dilakukan anggota legislatif dan pejabat negara.

1. Belum selesai.

Namun dalam proses pemeriksaan telah diterbitkan Surat lzin Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap anggota DPRD, Gubernur, Walikota, dan Bupati yang diduga tersangkut tindak pidana korupsi.

il-u

No (1)

PRoGMM {OO HARI PERTAMA I2l

TtHolxltt (3)

3. Meninjau

kembali peraturan perundangundangan mengenai cegah tangkal tersangka kasus korupsi.

KeentlH

KELUARAN

KHUSUS

lOureufl

(4)

1. Dibentuknya

Tim untuk mengkaji secara cermat upaya untuk meningkatkan pelaksanean cegah tangkal terhadao tersangka kasus koruosi.

(5)

Diterbitkannya peraturan yang lebih memberikan ruang gerak yang terbatas bagi tersangka korupsi untuk melarikan diri keluar negeri.

UPAYA YANG TELAH

DrllxuxlH (6)

1. Persiapan

pembentukan Tim untuk mengkaji secara cermat upaya untuk meningkatkan pelaksanaan cegah tangkal terhadap tersangka kasus korupsi.


PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (8)

tll

1. Belum selesai.

Masih memerlukan SKB antara Kejaksaan Agung dengan Departemen Hukum dan HAM,

Terdapat instansi pemohon terlambat atau tidak menga,iukan perpanjangan Cekal dengan alasan yang tidak diketahui. Pelaksanaan pence9anan yang dilakukan pihak lmigrasi dilapangan/ bandara belum efektif yang ternyata ada orang yang masih dalam status cegah oleh Jaksa Agung tetapi ternyata lolos ke luar negeri. Adanya pemalsuan paspor oleh orang-orang yang dicegah. Belum semua yang dicegah ke lr

raa nanFri

ditahan/ ditarik paspornya oleh. lmigrasi.

I

4. Penyederhanaa n penyerahan perkara, BAP, barang bukti, dan tersangka.

1. Peninjauan

kembali berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan penyerahan perkara, BAP, barang bukti, dan tersangka.

Terlaksananya penyerahan perkara, BAP, barang bukti, dan tersangka kasus korupsi yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.


1. Persiapan

pembentukan Tim untuk mengkaji pelaksanaan penyerahan perkara, BAP, barang bukti, dan tersangka.

Belum selesai. Masih diperlukan kriteria penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK

RENCANA TINDAK

Lnulur t9l

Dlruplx YANG DIHASILKAN (1

0)

1. Mengevaluasi

instruksi yang telah diberikan kepada para Kaiati. 2. Memberikan instruksi kepada para Kajati agar mengantisipasi kemungkinan adanya pengalihan/ penangguhan penahanan oleh pihak pengadilan terhadap perkaraperkara tindak pidana korupsi/ tindak pidana umum yang menarik perhatian yang sedang dalam proses persidangan agar dimintakan pencegahan ke Jaksa Agung guna mencegah ybs ke luar negeri sehingga menyulitkan eksekusi pada saatnya, 3. Menambah pos-pos baru di bandara internasional sepedi Medan, Surabaya, Batam dan Denpasar.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK di dalam proses perKara tindak pidana korupsi

il-7

2.3 MeunHJurKAN REronmlst BtnoxnRsl No. s(1)

20.

PRoGRAM IOO

Hnnr QI

Menegaskan polaksanaan

rcformasl blrokrasl dalam rangka m€mbangun tata kepemerlntahan yang balk (good

govemancel.

TINDAKAN (3)

1. Menetapkan

Perpres tentang kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang diketuai oleh Wakil Presiden.

2. Melakukan

penindakan secafa transpafan, tegas, dan adil kepada aparatur yang menyalahgunakan kewenangan/mela kukan KKN.

Keclltaru

KelulnnN

KHUSUS

(OurPUr)

6l 1. Menyusun

rencana tindak reformasi kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 2. Menyusun Perpres mengenai pelaksanaan rencana tindak dan Tim Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. 3. Melakukan sosialisasi Perpres. 4. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Upnvl varuc Teuax DILAKUKAN

Relusnst PELAKSANAAN

PEnmlsatAnaru vnNc Drxaonpt

(7\

{8)

(6)

1. Tersusunnya

Perpres tentang Rencana tindak dan Tim Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

1. Meningkatkan

1. Berkurangnya

pen9awasan internal dan melekat dalam setiap instansi pemerintah. 2. Menindaklanjuti temuan penyalahgunaan

tindakan penyalahgunaan kewenangan/KKN di lingkungan instansi pemerintah. 2. Terbitnya Inpres Dereebetan


rapat koordinasi telah dilakukan untuk membahas Perpres Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Keppres Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. 2. Telah dilaksanakan lokakarya Bedah Pelayanan Publik, tanggal 21-122004 yang dihadiri oleh Men.PAN, KPK, seluruh Sekretaris Daerah dan Bawasda Propinsi, unsurunsur pembina teknis pelayanan publik tingkat pusat, masyarakat yang diwakili oleh KKPOD dan YLKI. 3, Konsinyasi penusunan RUU Pelayanan Publik. 1. Melakukan

pengawasan baik secara buril maupun pemeriksaan rangsung

lapangan sesuai program kerja oenoawasan

(9)

Finalisasi Perpres tentang Rencana Tindak dan Tim Reformasi Birokrasi.

Draft Perpres tentang Rencana Tindak dan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

1. Serangkaian

RENcANA TINDAK LANJUT

DAMPAK YANG

DrHnsrrrnu (10)

Setiap instansi pemerintah memiliki ped0man dan persepsi yang sama terhadap reformasi birokrasi pemerantahan

'l .

Draft RUU tentang Pelayanan Publik.

'l .

Telah ditindaklanjuti temuan pemeriksaan bufil seluruhnya dan temuan hasil pemeriksaan langsung: . Temuan

Finalisasi RUU tentang Pelayanan Publik

1. Anggaran

pemeriksaan 2004 relatif kecil sedangkan obrik sangat besar. Pengawasan langsung lebih efektif karena ada unsur Dem0rnaan.

Menindaklanjuti

sisa hasil pemeriksaan ran9sung yang belum diselesaikan (9,2%) pada BPS Propinsi NAD. Menvusun

Meningkatnya pemahaman reformasi birokrasi di BPS, Terlaksananya program nyata percepatan pembera ntasan KKN.

il-B

No. s(1)

Pnocnmr 100

Hlnr QI

TINDAKAN {3)

KeenTAn

KELUARAN

KHUsus

lOurPUrl

Upnvn Ynue TEunn

DrunxuraH

(4)

kewenangan secara transDaran. 3. Memberikan sanksi baik secara administrasi dan hukum terhadap lemuan-temuan yang terbukti .. secara tega3, sesuai dengan peraturan perundanganunclangan yang berlaku.

4. Penyelesaian surat pengaduan masyarakat tentang tindakan penyalahgunaan wewenang pegawai.

pemberantasan KKN.

1. Laooran hasil

audit khusus.


Renursast

Petlxslt'llltt

(6)

(7)

tahunan (PKPT). (BPS) 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan buril maupun pemeriksaan langsung. (BPS) 3. Menindaklanjuti penga0uan yang diterima. (BPS) 4. Koordinasi dengan Setneg, Setkab, Kementeri Hukum dan HAM, KPK, dan instansi terkait lainnya.

Inspektorat BPS sebanyak 33 temuan (90%) dengan nilai Rp85.147.01 8.(BPS) . Temuan BPKP telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%). (BPS) 2, Seluruh penga0uan yang masuk telah ditindakla njuti. (BPS) Diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (selesai) 4. Ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan SE Men.PAN n0.31/M.PAN/12l 2004 perihal Penetapan Kinerja

'l ,

Penugasan tim auditor untuk melakukan audit. terhadap kasus terkait.

1. Pelaksanaan

audit. Khusus terhadap beberapa kasus

PeRtu!asnLaxlN YaHe Dtnlonpr (8)

temuan hasil pemeriksaan langsung umumnya lebih baik, karena ditindaklanjuti saat pemerlksaan. Realisasi tindak lanjut temuan buril umumnya nanya ditanggapi secara lertulis dengan perbaikanperbaikan bukti, kecuali yang berhubungan dengan pajak.

ReHceHa Trruonr LlN.tut

Dlrrltpnx YANG

Drxnsrxaru

(e)

fi0I

program sesuai amanat Inpres No. 5 Tahun 2004: 2.1 Menyiapkan rumusan kebijakan

Terlaksananya pr0gram nyata percepatan pemberantasan

peningkata

KKN

n

kualitas pelayanan publik; 2.2 Menyiapkan rumusan kebijakan penerapan kinerja bagi pejabat pemerintah; 2.3 Menyiapkan rumusan kebijakan penerapan keperintahan yang baik; 2.4 Pengkajian perbaikan sistem Kepegawaran nega ra;

2.5 Koordinasi monitor, dan evaluasi Inpres No. 5 Tahun 2004 1. Hambatan dalam

pembuktian formal terhadap kasus yang bersangkutan, karena sebagian indikasi penyrmpangan tersebut terkait tindakan kolusi dengan berbagai pihak ekstern.

il-9

No.

PROGRAil lOO

Hlnt t2l

TINDAKAN (3)

Keenuu

KeuulnaH

KHUSUS

lOweur)

(4\

(5)



PEnmeselaxeru

REHCnHa

YANG DIHADAPI

TINonT LANJUT

(6)

0\

(8)

2. Bappenas ikut serta secara aktit dalam penyusunan rancangan Gerakan Aksi

1. Konsep Rencana

NasionalAnti

seoang menyusun Inpres mengenai kontrak kinerja aparatur (Performance Contract) bersama KPK.

Aksi Nasional tentang Pemberantasan Korupsi 20042009 telah selesai


1. Draft sedang

disempurnakan dengan menampung masukan dari LPND PAN (BKN, BPKP, LAN, ANRr).

YANG

DIHASILKAN (1

0)

Mempercepat sosialisasi dan pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Pemberantasan Korupsi 20042009

Korupsi.

3. Meneg PAN

(9)

Dauplx

Kontrak kinerja aparatur belum dipahami karena masih merupakan sesuatu yang baru di kalangan aparalut negara.

Finalisasi Inpres tentang Kontrak Kerja Kinerja Aparatur

il -

10

AGENDA 3: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA 3.1 Peneetxln lxt-llt lttvesrast No.

PRoGMM 1OO HAR PERTAMA

'TrNonmH

Kectarln

K*uannn

KHUSUS

(OurPUrl

I

t2l

21.

P€rDatKan rr qan Kepmen dalam rangka menclptakan pasar kerJa yang leblh luwes.

(3)

1. Memperbaiki

peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK pekerja dan uang pesangon.

Dtulxuxltt

1. PP atau Kepmen

rancangan PP/ Kepmen oleh Pemerintah. 2. Pembahasan Rancangan PP/Kepmen secara Tripartit (Pemerintah, Asosiasi Pengusaha,dan Serikat pekerja). 3. Mengajukan ke Setneg untuk Rancangan PP. 4. Mengajukan Kepmen ke Menteri untuk disetujui.

tentang Rekrutmen, Pengupahan, PHK Pekerja dan Uang Pesangon.

1. Perbaikan

peraturan yang berkaitan dengan: 1.1 Rekrutmen perbaikan Kepmen 203

Tahun 1999.

1.2

1.3

1.4

Pengupahan penyusunan drfat rancangan PP tentang penguPahan. Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak: penyusunan rancangan Kepmen. PHK Pekerja oan Pemberian Uang Pesangon: penyusunan rancangan Kepmen.

2. Hingga saat ini sudah terdapat

2'l Pe.dayang berkaitan dengan ketenagakerjaan sudah dibatalkan oengan keputusan Menteri Dalam negeri. 2. Meninjau kembali

retribusi yang dikeluarkan oleh dlnas tenaga keria di daerah

1. Inventarisasi

retribusi yang dikeluarkan dinas TK. 2. Kaii ulang

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan lndonesia yang Sejahtera

REALISASI

PERMASALAHAN

RENcANA

DAMPAK YANG

PEtAxsnrunaru

Ylt'tc DtHnoept

TrNonr Lnru.lur

DtHlsrtxaN

(5)

(5)

t4l 1. Penyusunan

Upnve Ynruc Teunx

(7) 1.

Dalam proses penyusunan draft maupun pembahasan intern baik yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun system antar kerja (Kepmen:203/99 dan 207l'l980) serta pengupahan.

1. Masih dalam

proses inventasrisasi Perda-perda yang berkaitan dengan retribusi, melakukan koordinasi dengan Depdagri.

(8)

(10)

a

Telah selesai draft Kepmen Rekruitmen. 2. Rancangan PP tentang Peng upahan masih di Sekab

1. Melanjutkan

1. Sampai saat ini

1. Melanjutkan

belum ditemui hambatan.

penyusuna

n

Melanjutkan penyelesaran

drafVda n

pembahasan inlern.

inventarisasi. Perda. Perda diteruskan oengan koordinasi dengan instansi terkait.

1. Berkurangnya

retribusi yang menyebabkan ekonomi biaya tinddi.

lll-

1

No.

Pnoomm 100 Ham

Penrlul

TtHonxln (3)

QI

yan9 menyebabkan ekcinomi biaya tin99i.

22.

23.

24. I

Penyempumaan keglatan pendukung pasar kerJa dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencarl kerJa.

Melakukan Job Falrdi berbagai daerah dengan melibatkan perusahaan serta memberdayakan bursa kerja yang ada.

Pembentukan Badan Naslonal Sertlflkasl Profesl (BNSP) yang lndependen.

Mengajukan Peraturan Presiden tentang Keanggotaan BNSP.

Menlngkatkan penerlmaan perpajakan dan kepatuhan.

Pembentukan Komisi Pengawasan Pajak dan Bea dan Cukai. Peluncuran modernisasi KPP Pratama, yakni penggabungan KPP, KPPPBB, Karipkan dengan penerapan Kode

KHusus

KstunnlH (Oureurl


(4)

(5)

(6)

KeoranH

Reatrslsr

PEnueslunxnu

ReNclHl

Dalapax ylNc

PetlxseNnlu

YaHc Drnnonpt

TIuOex LANJUT

DIHASILKAN

(71

(8)

(s)

(10)

retribusi yang dikeluarkan dinas tenaga kerja untuk ditinjau kembali. 1. ldentifikasi daerah

yang banyak. pen9ang9ur. 2. ldentifikasi perusahaan yang membutuhkan pekerja.. 3. Koordinasi dengan bursa kerja di daerah.

1. Tersedianya

Informasi bagi pekerja dan pengguna kerja.

dalam

1. Perpres

Rancangan Perpres tentang keanggotaan BNSP. 2. Penyusunan Rancangan Kepmen tentang Sekretariat BNSP.

keanggotaan BNSP. 2, Kepmen tentang Sekretariat BNSP.

AGENDA'100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

job fair

saat ini sudah mencapai 80 perusahaan termasuk PJTKI.

1. Penyusunan

Etik.

Hasil inventariisasi perusahaan yang berpartisipasi

Penyiapan draff Perpres tentang Keanggotaan BNSP. Penyiapan rancangan Kepmen tentang Sekretariat BNSP.

1. Persiapan

penyerenggaraan job fain Jakarta, Medan, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, dan Yogyakarta pada tanggal 20 dan 21 Desember 2004. 1. Draft

kelembagaan sekretariat sedang dalam proses pembahasan di Kantor Meneg PAN.

1. Keputusan

1. Meningkatkan

persiapan pelaksanaan iob fair,

1. Meningkatkan

koordinasi terbentuknya keanggotaan dan Sekretariat BNSP.

1. Akan dilanjutkan

Menteri Keuangan.

1. Modernisasi KPP

Platama Jakarta Gambir Dua.

1. Telah

direalisasikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

1.

Meningkatnya perayanan perpajaka n

kpnirl2 masyarakat

KEP-17ztPJ.t2004 tanggal 29 November 2004 yang menetapkan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua mulai berlaku tanggal 31 Desember 2004

ilt-2

No.

PROGRAM 1OO

Hlm PeRrnmn lzl

25.

Penlnjauan kemball paJak daerah yang menghambat lnvestasl,

TrruonxlH {3}

Keentltl KHusus (4t

1. Ekstensifikasi

pengumpulan Perda-Perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

UPAYA YANG TELAH

KELUARAN

lOurPUrl

DrLAxuraN

(5)

1. ldenifikasi Perda.

Rellrslst

PERMASALAHAN

PetnxslHaaru

YaHc Drrlonpr

RENcANA TITONx LANJUT

(7)

(8)

(e)

(6) '1

.

perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

2.

Ditetapkannya lnstruksi Menteri Keuangan Nomor 1/tMK.010/2004 yang melibatkan instansi vertikal Depkeu di daerah unluk membantu mengumpulkan perda di seluruh daerah di lndonesia Menginventarisir Perda yang '., telah diterbitkan

1.

Telah diterima 4.38'l perda dari 13.520 perda yang seharusnya diterima, sehingga masih kurang 9.1 39 perda yang belum diterima.

DAMPAK YANG DTHASILKAN (1

1.

0)

Dibutuhkan selang waktu (time lag) untuk menilai dampak positif terhadap masyarakat

Perda sedang dievaluasi dalam usana menciptakan iklim investasi di daerah. Sejak keluar lnstruksi Menkeu (5 Des 2004) kpd Kanwil Depkeu telah diterima 120 Perda untuk dievaluasi. Telah tercapai target

600 Perda. 4. Telah dilakukan kajian atas 87 Perda yang diantaranya khusus mengenal industri 2. Rekomendasi pembatalan Perda-perda yang menghambat investasi.


1. Tersusunnya

rekomendasi pembatalan Perda yang bermasalah.

Ditetapkannya Kepmenkeu tentang Pelimpahan wewenang kepada Kepala BAPEKKI untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangan i keputusan Menkeu

61

Telah diteliti 3.967 perda dan telah direkomendasika n 1?7 narda untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. SK tim monitoring sedang dalam draft. ljin prinsip amandemen UU.

ilt -3

No.

Pnoenau 100

Hlnr Penteul

TrHolxnH

KeerlrnH Kxusus

Kerulneu lOurPUrl

(3)

(4)

(5)

tzl

Uplvn YlHo

Insentlf PerpaJakan bagl

Masyarakat dan Dunla Usaha.

1. Penghapusan

mengenai evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Mengusulkam pembatalan Perda yang bermasalah

TtHoax LRtt;ur

(71

(8)

(9)

ReHcnNn

Dnrupax

1. Revisi KMK.

(1

Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tanggal 31 Desember 2004.

KMK.

vlHc

DrxnsrtxeN 0)

No. 34 th. 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah disetujui Presiden dengan surat Nomor B.02AlSeskab/1 /2 005 tanggal 4 Januari 2005 Review atas 45 Perda lainnya yang mengatur berbagai ijin. Hasil kajian mengusulkan agar 88 Perda dicabut dan 3 Perda dapat diterima

PPnBM produk minuman kecuali alkohol.

2. Menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Prnulsnunaru YlHc Dtnlonpr

{6t

2.

26.

PeulxsaHnnru

Relutsnsr

Teuu Druxuxnn

1.

Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan No.564/PMK.03/2 004 Tgl 29 Nov

Dibutuhkan selang waktu (time lag) untuk menilai dampak positif terhadap masya rakat

Selesai

1.

Menurunnya beban masyarakat melalui peningkatan PTKP

1.

Dampak belum terlihat mengingat PP dan PMK masih dalam proses pengesahan

2004 3. Penghapusan

dipercepat. 4. lnvestment allowance 30o/o selama 6 tahun. 5. Kompensasi kerugian 5 tahun menjadi 10 tahun. 6. Penurunan tarif PPh atas dividen dari20% menjadi

1. Keppres.

2. PP dan PMK

3. PP dan PMK

1. Penjajagan

dengan instansi terkait.

1.

Draft PP dan PMK

telah selesai dan dalam proses pengesahan

4. PP dan PMK

10o/o.

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera I

ilt-

4

No.

PRoGRAM IOO

Hlnr Pentlml

tlt 27.

t2!

Menlngkatkan daya salng

lndustrl.

Tluoexln (3)

Keorntan

Keuuannu

KHUSUS

lOureufl

(4t

(5)

1. Membuat skema

dan jadwal penurunan tarif bea masuk umum sesuai dengan harmonisasi tarif.

1. Tersusunnya skema dan

UPAYA YANG

TeuH DrmxuxnN

PERMASALAHAN

RerucnNn

Demplx vnNc

Yauc Dtnnolpr

TINoax LANJUT

DrHasrtxnN

(7)

(8)

(6) 1.

jadwal penurunan bea masul(. 2. Penerbitan Kep. Menkeu mengenai harmonisasi tarif bea masuk.

REALISASI

Peursnrulln

Telah diselesaikan harmonisasi tarif bea masuk tahap | (keramik dan besi baja) periode 2005-

1.

2010 z. Mendiskusikan

dengan stakeholder 1 Memperbaiki/me mpercepat proses dan mekanisme pengambilan keputusan tim

tarif

(e)

Telah terbit PMK Nomor 591/PMK.010/20 04 Tanggal 21 Desember 2004 Tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Th 2005-2010 Untuk Produkproduk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik dan Besi Baja

Selesai

Telah terbit PMK Nomor 600/PMK.010/20 04 Tanggal 23 Desember 2004 Tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Keramik dan Besi Baja RPMK mengenai besi bangunan

Selesai

(10)

Dibutuhkan selang waktu (time lag) untuk melihat dampak terhadap masya rakat

4. Telah

diselesaikan penetapan tarif bea masuk tahun 2005 untuk keramik 30 pos tarif dan besi baja792 pos tarif RPMK Tim Tarif

2.

3. 2. Melakukan penyederhanaan administrasi keoabeanan.

AGENDA 100 HARI PERTAMA; Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera I

1.

Administrasi kepabeanan yang semakin efisien dan efektif.

1.

Melakukan koordinasi dengan Menteri Perdaoanoan

1. Menteri

Perdagangan telah menqusulkan

1.

PNBP Dokumen Ekspor lmpor yang dikenakan se-besar Rp.

1. Sedang di cek

oleh Menteri Keuangan

Berkurangnya hambatan berusaha

ilr-

5

No.

PROGRAM IOO

Hlm Penrnml (z)

Trroaxnn (3)

Keenrln Kxusus

KeuulnlH lQureufl

(4)

(s)

Upavn YlHo TELAH DILAKUKAN

Rentrslst

PERMASALAHAN

ReHcarun

PeuxsnNnaH

Yauo Drunolpt

Ttruonr Lan.lut (9)

(6)

(7)

(8)

untuk penghapusan PNBP dokumen Ekspor lmpor.

kepada Men. Keuangan untuk merevisi PP No. 44 tahun 2003 dengan menghapuskan PNBP Dokumen Ekspor lmpor

50.000 s/d Rp. 100.000 per Dokumen PIB dan Rp. 30.000 s/d Rp. 60.000 per PEB menambah beban oraya yang menyebabkan turunnya daya saing,

(Surat No. 34tMtxnt2004 tanggal 7 Desember 2004). Oleh karenanya,

DAMPAK YANG DIHASILKAN (1

0)

Dep.

Perindustrian hanya akan memonitor perkembangannya.

3. Menetapkan PP Alih Teknologi sebagai amanat UU No. 't8 tahun 2002 tentang Sistem Nasional lptek.

'1.

Ditetapkannya PP Alih Teknologi.

1, Penyampaian surat permohonan kepada Presiden melalui surat No.

1. Menunggu

penandatangana n RPP oleh Presiden

02tutxv2004 tanggal

1

November 2004, untuk dapat menyetuiui RPP Alih Teknologi oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang 2. Penandalangana n Naskah RPP oleh perwakilan dari KRT, Departemen Hukum dan HAM, Depkeu dan Setneg pada 25 Januari 2005 3. Ditetapkannya PP AIih Teknologi

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Selesai

1, Menumbuhkan

kemandirian perguruan tinggi dan lemlitbang pemerintah 2. Meningkatkan dorongan dalam pengembangan kemampuan penyebarluasan, pemanfaatan, dan penguasaan iptek

Selesai

Belum selesai

ilt-

6

No.

Pnoonau 100

TtHoaxlH

HlRr PEntaun

t3l Mempenuas Jarur prioritas dengan melonggarkan persyaratan importir patuh.

t2)

26,

MenlngKatKan

fasllltas podagangan dan mengamankan

lndustrl

Keornmu Knusus

KelulnaH lOureurl

(4)

(5t

1. Revisi SE DJBC.

manufaktur.

TeuH DturuxaH

Deregulasl kebflakan ekspor

lmpor untuk mengurangl ekonoml blaya tlnggi dan menlngkatkan transparansl,

Pencabutan ketentuan ekspor yang semula diatur dan diawasi. 2. Pembebasan aturan ekspor untuk beberapa komoditi. 3. Penyederhanaa n prosedur impor dan eksoor non1.


1. Perpres.

Rgnltsnst PEuarsnHalH

PenmnsluexaH YaHo Dtsnoapt

RENCANA

Dnmpnx YaHG

Trruoax LeH;ur

Dtxasttxltt

(7)

(8)

(s)

(6t

Menyusun rencana kerja peningkatan kualitas dan kuantitas jalur prioritas.

Menyusun rumusan SE DJBC tentang Prosedur Penetapan Pelayanan & Pengawasan lmportir jalur prioritas. Melakukan sosialisasi ke kantor wilayah utama di seluruh Indonesia.

I

29.

Upayn YnNc

1, Melakukan upaya

Telah disusun draft SE DJBC tentang kemudahan jalur prioritas

(1

0)

1. Menangkatkan

pelayanan kepabeanan melalui

pemberian ialur prioritas kepada importir

1. Monitoring perkembangan permohonan perusahaan sebagai imporlir i^1.,. ^'i^.i.^^ rvr [dJ ldrur Pr

3. Telah

dilaksanakan sosialisasi di Kanwil Vll DJBC Surabaya, Kanwil I DJBC Medan, Kanwil Vl DJBC Semarang, Kanwil V DJBC Bandung dan Kanwil lV DJBC Jakarta 4. lmportirjalur prioritas menjadi 55 perusahaan, sementara perusahaan masih dalam proses di KWBC.

1. Melakukan

'l .

masuKan.

pelaksanaan Program pengem bangan kualitas & kuantitas jalur prioritas.

oemberian kemudahan bagi lmportir Produsen

4. Mempercepat pr0ses penyelesaian permohonan importir.

koordinasi dan pembahasan dengan instansi dan asosiasi terkait untuk mendapatkan

1. Monitoring

I

Konsep Kepmendag tentang ketentuan ekspor rotan. 2. Konsep Kepmendag tentang ketentuan ekspor maniok. 3. Telah disampaikan draft Kepmendag tentang kebijakan ekspor oerak

Asmindo selaku asosiasi produgen rotan dalam negeri keberatan terhadap rencana dibebaskannya ekspor rotan hasil budi daya karena pada akhirnya furniture rotan lua. negeri yang menoounakan

1. Melakukan pendekatan dan memberi kan kepada Asmindo bahwa dalam era globali sasi pro dusen furniture rotan dalam negeri harus mampu ber saing secara oebas.

ilt-

7

NO

Pnocnmr 100 HAR PERTAMA t2l

4.

TruonxlH

KeenraH Knusus

KeluanlH lOureufl

(3t

(4)

(s)

migas. Harmonisasi tarif.

UplYa YeNo

Teun DruruxlH

Relrrslsr Peuxsnnean

(6)

(71

dengan dua allernatif yaitu: dibebaskan ekspornya dan diawasi ekspornya 4. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor kayu dan produk kayu (SK Menperindag Nomor

PenmnsataxlH Ynno Drnloapr

Rencnxa

Dnnlplx YnNc

Trruoax LnHrur

DrHnsttxalt

{8}

(s)

(1

0)

bahan baku rotan dari lndonesia akan menjadi pesaing bagi produsen furniture dalam negerl

64T|MPPlKeplXl2 004 5. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor kopi (SK Menperindag Nomor 29|MPPlKepl5119

ss).

I

6. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor nener (SK Menperindag No.

558lMPPlKepll2l 1998, jo. SK No. 385/MPP/KepA/l/

2004) 7. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor minyak dan gas bumi (SK Menperindag Nomor

558lMPP/Kepl12l 1998, jo. SK No.

385/MPP/KepA/l/ 2004


ilt-

I

Nq.

Pnoomm f 00

Hlru Penrlul t2l

TlHoaxln (3)

Kectntlr

Ketunnnru

KHUSUS

(OurPur)

(4)

(5)

Uplyn YlNc TELAH

Drr-lxuxlr.r

Renurslsr PeLArsnnlaN

PeRulseugaH

RENCANA

Dnmplx vnuc

YnHc DrHnoapr

TrHonr LlH.lur

DtxasruxnH

0l

(8)

(e)

(10)

(5)

8. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor emas (SK Menperindag No.

558|MPPtKepl12l 1998, jo. SK No.

385/MPP/Kepl/l/ 2004) 9. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur eksp0r inti kelapa sawit (SK Menperindag Nomor 558/MPP/Kepl12/ 1998, io. SK No.

385/MPP/KepA/l/ 2004) 10. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor binatang sejenis lembu dalam keadaan hidup

(sK Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12 / 1998, jo. SK No.

I


385/MPP/KepA/l / 2004) 1 1. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur ekspor kulit buaya dalam bentuk wet blue (SK Menperindag Nomor 558/MPP I Keo/121 1998.

lil-9

No.

PROGRAM I()O

Hnm

Penrlml

Truoexnn (3)

(21

KgcnTAN KHUSUS (41

KEuulnlu lOurPur)

Upnvn YnHe TELAH DILAKUKAN

Relursnst PetlxsnNanru

Penulsntnulru

(71

(8)

(6)

t5)

Ynlrc DrHnonpt

RexcaHl Ttt'rolx

LlNlur

(9)

Dampln vlruc

DrxasttxlH (1

0l

jo. SK No. 385/MPP/KepA/l

t 2004) 12. Konsep perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur impor garam (SK Menperindag Nomor 360/MPP/Kep/5/

2004) '13. Konsep

perubahan tata niaga dan penyederhanaan prosedur impor bahan baku plastik (SK Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/71 1 997) 30.

Menlngkatkan kepastlan borusaha dl sektor pertambangan untuk peningkatan produksl dan dlstrlbusi migas, serta penlngkatan Investasl tambang.

1. Penertiban PETI

cliWilayah Kerja Pertambangan

1. Penanganan

terpadu antar instansi.

dan Kontrak Karya.

1. Hasil tindakan di Maluku Utara,

Kalimantan Selatan (tertib).

1. Koordinasi

dengan Polri dan pemerintah daerah setempat dalam rangka mobilisasi aparat keamanan untuk menertibkan PETI.

SELESAI 1. Telah dilaksanakan pembahasan internal dan pengiriman surat ke pemda setempat dalam

1.

Koordinasi dengan aparat Polri setempat masih mengalami kesulitan.

1.

Dirjen GSDM akan menyampaikan surat kepada KAPOLRI

rangKa

pengumpuran data 2. Pada tanggal 7 Desember 2004 Ditjen GSDM tlh menyampaikan surat ke KAPOLRI tentang Penertiban kegiatan PETI 0engan melampirkan sejumlah data dan informasi dari Pemda dan oerusahaan


ilt-10

No. (1)

PROGRAM IOO

HmrPEnnul QI

TrronxlH (3)

Keorlrau Kxusus

Keluannru

t4)

(5)

(OurPurl

UplYn Ynruc TeLaH

Dturuxltt

REALISASI

PERMASALAHAN

RENCANA

Dnrupar yaHc

PeulxslHnln

Ynxc Dtulolpr

TtHolx LlH.rur

DrHlsuxaH

0l

(8)

(s)

(101

(6)

pertambangan

terkait 3. Tanggal '15 Desember 2004 pertemuan dengan Gubernur dan KAPOLDA Kalsel dan Maluku Utara 4. Tanggal 18 Januari 2004 telah dilaksanakan rapat koordinasi penan9gurangan PETI 5. Telah disampaikan kpd Presiden

Blueprint Penanggulangan PETI Terpadu MalUt dan KalSel yang pelaksanaannya berkelanjutan. Blueprint ini akan digunakan sebagai acuan untul( penanngulangan PETI oleh instansi terkait di seluruh wil. Indonesia 2. Revisi RUU Pertambangan dengan mengeluarkan air tanah dan panas bumi.

I

1. RUU

Pertambangan Mineral dan Batubara

. Menggabungkan RUU

pertambangan versi DJGSM dan versi lMA, serta menyempurnaKan draft RUU pertambangan.

SELESAI 1. Telah disusun draft awal RUU Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Telah diadakan Lokakarya RUU

1.

Tinggal meminta paraf ke instansi terkait untuk selanjutnya dikirim ke Presiden Rl

1,

Tersedianya RUU Pertambangan Mineral dan Batubara

tanggal 1 2 Januari 2005 oengan mengundang stakeholders 3. Tanqqal 25

AGENDA 100 HARI PERTAMA:Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

ilt -

1'1

No.

PRocRAm 100

Hlru Pennul t2l

Ttttolxlx {3)

KeuulRlu (Oureufl

Keonmru KHUSUS

(5)

(4)

Uplvl Ynxo Teun DILAKUKAN (5)

Peursnxenu

PenunsaunnaH YlHo Dtneoapr

(71

(8)

REALtSASI

RENcANA

TrNonr

DAMPAK YANG

Llxlur

Drnlsttxnlt

(e)

(1

0)

Januari 2005, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara telah selesai dibahas antar deparlemen 3. Mempercepat Pemrosesan Kontrak Karya dan PKP2B. Termasuk pelaksanaan Perpu No. 112004 tentang Perubahan UU No.4111999 tentang Kehutanan.

1. Mempercepat

penyelesaian Kepmen ESDM dan Kepmen Kehutanan.

2. Mempercepat Kepmen Kehutanan,

l.

Keputusan Menteri ESDM. 2. Keputusan Menteri Kehutanan.

1. Keputusan

'

Menteri Kehutanan.

1. Finalisasi

Kepmen ESDM tentang pemrosesan KK dan PKP2B. 2. Sosialisasi Kepmen ESDM kepada perusahaan dan daerah yang menjadi target KK dan PKP2B yang bafu.

1. Ditetapkannya SK Menhut No: P1 .2/menhut-ll/2004 tentang Penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

SELESAI 1. Telah ditetapkan dalam Kepmen

No.1614/2004 tentang Pemrosesan KK dan PKP2B 2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Kepmen ESDM

No.1614/2004 tentang Pemrosesan KK dan PKP2B kpd perusahaan ctan daerah yang menjadi target KK dan PKP2B yang baru pada tanggal 29 November 2004 1, Penggunaan

kawasan hutan lindung utk kegiatan pertambangan dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam pakai

kawasan hutan lindung dengan kompensasi. 2. Permohonan penggunaan kawasan hutan lindung dilampiri: 2.1 Petalokasi dan luas kawasan hulan.

AGENDA 100 HARIPERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Citra Indonesia yang buruk dlm mempertahankan investasi secara berlahap akan hilang 2, Menuniuk kan kpd dunia internasional bahwa lndonesia menghargai hukum dan kesepakatan internasio nal serta terhindar dari proses lrtigasi (kerugian negara) Penyerapan tenaga kerja 1.

1. Belum optimalnya

kebijakan dalam pengelolaan SDA khususnya pendanaan rehabilitasi/ perbaikan hulan tsb akibat eksplorasi dan eksploitasi hutan. 2. Belum optimalnya kebijakan dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara efisien, dan berkelanjutan dgn mewujud-kan susta ina-ble

Pembahasan koordinasi untuk mempercepat diajukan RUU ttg

Sumber Daya Alam, yang mengatur secara .jelas; kegiatan

ekonomi sosial dan teknologi termasuK kegiatan investasi dalam kawasan hutan.

ilt-12

No.

Pnoonau 100 HARI PERTAMA QI

TtHolxlH (3)

Upavl YlHe

Rentrsnsr

Penmlsauult't

RENCANA

lAureur)

Teus DruruxlH

PeulxseHeen

YnHc Drnlonpr

TrNolx LnH;ur

Dampnx ylttc DrgnsruxaN

(5)

(6)

(71

(8)

(e)

(10)

Keonrnr

KelunnnH

KHUSUS t4)

.2

lzin atau per janjian di bidang

forest management.

penam Dangan.

4. Merumuskan kebijakan peningkatan produksi minyak bumi dan gas.

1. Mempercepat

peningkatan produksi dan investasi migas.

1. Peningkatan hasil

minyak menjadi di atas 1 juta BPH.

1. Pembangunan

fasilitas produksi pengelolaan dan penampun9an migas. 2. Mempercepat pelaksanaan evaluasi tender serla pelaksanaan penandatanganan kontrak baru untuk 1 5 blok.

SELESAI 1. Telah diresmikan fasilitas produksi pengolahan dan penampungan migas terapung

'Belanak" oleh Presiden Rl.

1. Meniongkatnya produksi minyak

bumi Indonesia menjadi 1,096

juta bph 2. Menyerap 3000 tenaga keria dlm pembangunan bagian atas kapal 3. Multiplier eltect bagi kegiatan ekonomi, karena jumlah tenaga kerja tersebut dia\tas belum menghitung jumlah pekerja yang terlibat dlm kegiatan penunJang

2. Telah ditanda

tangani sebanyak 46 kontrak kerjasama di bidang migas

tanggal

'12

Desember 2004

1. Dari penanqdLdr19drldll la.a-^^^^^

konlrak senilai US$ 4,243 miliar, Pemerintah mendptkan Komitmen pasti dari KPS sebesar

US$ 1 90,140 juta selama 3 thn pertama untuk kegiatan eksplorasi diantaranya studi geofisika dan georogl.

2. Pemerintah mendptkan Awarded Compensation sebesar 20,003 juta yanq akan


ilr-13

No. I

fi)

PRoGRAM l()() HAnl PERTAMA

TtHolxln

t2l

(31

Kecntnn

Keuunnlru

Kxusus

lOurPurl

(4)

(5t

UPAYA YANG,;

Teulx

,:

DtunxuxlH

Rentrsasr

PeRuasnuxnH

REHcllta

Dnmplx vnxc

PetaxslHlnH

YnNo DtHnoapt

TtHoax LANJUT

DrHlsluKaN

t7)

t8)

(s)

(6)

(101

diterima 30 hari setela h

penandata ngana n.

5. Penanganan

masalah alokasi gas bumi di dalam negeri.

Menyiapkan Blueprints sebagai pelaksanaan UU No.2212001.

Blueprints sebagai pelaksanaan UU

Sosialisasi PP no. 3512004 dan PP No. 36/2004.

Tersosialisasi-nya peturiiuk pelaksanaan di bidang hulu dan hilir migas.

Penyediaan gas bumi untuk pabrik pupuk di Aceh.

Penyaluran gas bumi untuk 2 pabrik pupuk di Aceh (PlM ll dan PIM I atau MF).


1. Sosialisasi di Ditjen Migas.

No.2212001.

Sidang Kabinet memutuskan bahwa akan dilakukan merger antara PT AAF dengan PIM I atau PIM ll, karena pasokan gas hanya cukup untuk 2 pabrik saja (perbaikan PIM II diperkirakan selesai melewati waktu Program 100 hari) 2. Melakukan negosiasi dengan pembeli LNG di Jepang, Korea dan Taiwan agar dapat menunda pengiriman atau pengurangan pemebelian kargo LNG sebanyak 9 kargo untuk pasokan gas selama tahun 2005 Melakukan koordinasi 1.

1.

Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 9 November 2004.

SELESAI 1. Pada tahun 2004 pembeli LNG Arun bersedia melakukan penangguhan pengiriman enam kargo LNG 2. Terpenuhinya pasoKan gas hingga akhir bulan Desember 2004 untuk kebutuhan PIM 1 dan maintenance PIM 2 serta pembangkit listrik

1. Terpenuhinya

kebutuhan gas untuk 2 pabrik pupuk di NAD

AAF 3. Pasokan gas hingga bulan Januari 2005 untuk kebutuhan PIM-I dan PIM-2 dapat terpenuhi 4. Berlanjut

ilt-14

No.

Pnoeum 100 Hln Pennmn

TINDAKAN

KEGIATAN KHUSUS

Ketulnlru

(21

(3)

(4t

(5)

lOunur)

Uplvl

YnNc

TETAH

Dtuxuxltt

Renusnsr

Penn,tlsltlHaH

REHcaNa

Darupnx yaNo

PeuxsnHlan

Ynruo Drsnonpr

Trruonr Lnrurur

Dtxasrtxllr

(7)

(8)

(e)

(51

(1

0)

dengan BP Migas dan kontraktor mengenai pasokan gas di Aceh. 4. Telah dilakukan penandatangana n PJBG antara EMOI dan PT PIM pada 31 Desember 2004 untuk pengiriman selama tahun 2005 I

6. Mengamankan

distribusi BBM terutama minyak tanah untuk rumah tangga.

1. Melakukan

monitoring distribusi BBM minyak tanah.

1.

Tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat terutama di Jawa terutama sekitar hari raya ldul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

'1. Memonitor posisi stok BBM nasional dan melakukan pengawasan distribusi BBM. 2. Bertambahnya tonase kapal untuk lebih menjamin terd istribusinya BBM secara merata l(e seluruh Indonesia 3. Membentuk posKo

pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBIVI.

Selesai 1. Posisi stok BBM nasional pada

level21-22 hari

Terpenuhinya kebutuhan BBM masyaraKat

sampai dengan akhir 2004. 2. Bertambahnya tonase kapal untuk lebih menjamin te rd istribusinya BBM secara merata ke seluruh Indonesia (5 tanker tipe small I dan 2 tanker tipe small ll). 3. Telah dibentuk Posko pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBM.

4. Pendistribusian BBM untuk Hari Raya, Natal, dan Tahun Baru aman 2. Melakukan koordinasi dengan Depkeu dan Meneg BUMN khususnya yang berkaitan denoan

AGENDA 100 HARI PERTAMA : Mewujudkan lndonesia yang Sejahtera

ilt-

15

No.

PROGRAM lOO

Ttttolxltt

HIR PenilMe tzl

Uplvn YlNc

KEGIATAN KHUSUS

KeuulnnH

lOunurl

Teun Drtlxuran

(4)

(5)

(6)

{3}

REatrslst PeuxsRNelH

PenunsnulHnH

(71

(8)

Yllrc

Drxnonpr

Dauplx vaNo DrxlsruxlH

RENCANA Trr.roRx Llluur (s)

(1

0)

pendanaan dalam rangka penyediaan dan distribusi BBM. 31.

Optlmallsasl Penerlmaan Negara darl Sektor Kehutanan.

'1.

Peningkatan efektivitas iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

1. Menyelesaikan

kasus pelanggaran/ penyalahgunaan dana PSDH dan DR.

2. Menyelesaikan tunggakan PSDH/DR.


1. Selesainya

penanganan pelanggaran/ penyalahgunaan dana PSDH/DR tahun 2003.

1. Peningkatan dana PSDH/DR. 2. Ac'tion di lapangan.

1. Melakukan

penagihan melalui

suravsurat peringatan dari Menhut 2. Melakukan penagihan langsung ke wajib oayar.

1. Melakukan

penagihan melalui suraVsurat peringatan dari Menhut. 2. Melakukan penagihan langsung ke wajib bayar. 3. Memproses pencabutan izin HPH yanq

1. Berkurangnya

dana PSDH dan DR yang mengendap di beberapa kas daerah (Ketapang telah disetoQ. 2. Telah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Bupati yang menahan setoran dana PSDH dan DR 3. Telah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Bupati Berau dan Bupati Pontianak serta telah ditetapkan sebagai tersangka 4.Dana PSDH dan DR di Kabupaten Pontianak telah disita sebesar Rp 636 juta dan US $ 6.000 1.

Tunggakan PSDH dan DR s/d Desember tahun 2003 sebesar Rp 1,29 tliliun, telah dibayar sebesar 1 ,1 04 triliun. Sisa sebesar Rp 186,55 milyar sampai dengan Desember 2004 belum daoat

Bupati yang menahan setoran PSDH dan DR (korupsi) telah disidik oleh Kejaksaan Agung. Telah tercatat tunggakan PSDH dan DR yang telah diserahkan ke KP2LN dari hasil ker.iasama BUPTN Pusat dan Dephut. Proses peradilan memerlukan waktu yang relatif

Penerimaan negara meningkat, sehingga bagian daerah menjngkat. Program daerah dan pusat dapat

1. Melan.iutkan dan mengefektifkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan

dibiaya

i

tama

Perusahaan tidak mampu membayar tunggakan. Dephut tidak mempunyal kewenangan untuk mengijinkan perusahaanperusahaan secara angsuran, Kewenanqan ada

1. Melanjutkan dan

mengefekti{kan upaya-upaya yang lelah dilaksanaka n,

'l

. Penerimaan

negara menangkat,

sehingga bagian daerah meningkat, Program daerah dan pusat dapat dibiaya

i,

ilt-16

No.

PROGRATI lOO HARI PERTAiIA

TrruoaxnH

(r)

tzl

(3)

Keenran

UpaYlYlxc

KeuunneH

KHusus

lOarParl

(4)

(51

TeuH DruxuxaH (6)

menunggak dan belum membayar setelah diberi peringatan 3 kali.

32.

Evaluasi Pelaksanaan Wsa on Amval (VoA).

1. Mengurangi

1. Menambah

jumlah negara

hambatan masuknya wisman ke lndonesia melalui koordinasi.

yang mendapat fasilitas VoA. 2. Menambah masa berlakunya visa. 3. Menambah loket pelayanan keimigrasian di Bandara Ngurah

Rai(Bali).

33.

Meletakkan dasardasar perubahan keb'rJakan dalam rangka menggalakkan kerjasama pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan dan pembiayaan

infrastruktur melalui revitalisasl

1. Revisi Keppres 811200'l tentang KKPPI dan Keppres 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan lnfrastruktur.

1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Menyusun Perpres. 3. Sosialisasi dan diseminasi.

Komite Kebljakan Percepatan Pembangunan

lnf|?struktur

1. Tersusunnya

draff Perpres. 2. Laporan sosialisasi dan diseminasi.

'|

. Diusulkan kajian

Reluslsr PeuxsnHlatt (7t

diselesaikan oleh wajib bayar. Sisa tunggakan tersebut berasal dari wajib bayar di Propinsi MD dan wajib bayar yang telah dikenakan SP lll 2. Termonitornya perkembangan tunggakan PSDH dan DR yang telah diserahkan ke KP2LN.

Penmes*lrnn Yare Drnnolpr

RercnNn

DAMPAK YANG

Trruonx LlH.rur

DrHlsrtxam

(8)

(9)

(10)

0l uepKeu.

1. Belum selesai

mendalam dan menyeluruh

terhadap penambahan

jumlah negara yg memoeroleh fasilitas VoA dan usulan

diberlakukannya VoA dari yang 3 hari menjadi 7 hari dan yang 30 hari menjadi 60 hari 1. Melakukan

pembahasan

bersama Kantor Menko Bidang Perekonomian. 2. Melaksanakan diskusi internal dengan para Eselon I Bappenas pada tanggal 10 Desember 2004 3. Melakukan Koordinasi dengan Menkumham dan Setneg

1. Konsep Final Perpres telah

selesai

1. Meneg PPN

menyampaikan konsep final kepada Presiden

1. Memberi

kepastian hukum untuk meningkatkan peran sena swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur.

(KKPPN.


|t-17

No.

PRoGRAM IOO

Hlnr PeRtnml (21

TrHolxlN (3)

2. MemDentul( Kelompok Kerja Nasional PemerintahSwasta dalam bentuk Forum lnfrastruktur lndonesia untuk menciptakan skema kerjasama yang efisien dan adil serta mengembangkan konsep dan strategi Dana lnvestasi lnfrastruktur.

3. Melakukan dialog dengan badanbadan pemberi pinjaman baik multilateral maupun bilateral.

4. Melakukan dialog dengan praktisi dan institusi sektor keuangan dan pasar modal.

KecntlH

KelulnlH

KHusus

lOureufl

t4)

{5)

1. Melaksanakan

konsolidasi dan koordinasi dengan instansl terkait. 2. Menyusun SK Pokja. 3. Studi literatur.

1. Melaksanakan

konsolidasi dan koordinasi dengan instansl terkait. 2. Dialog berkala.

1. Melaksanakan

konsolidasi dan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Dialog terbuka.

.1. SK Meneg PPN

tentang Forum lnfrastruktur lndonesia, 2. Tersusunnya draft TOR tentang Dana Investasi lnfrastruktur.

1. Nota kesepahaman tentang bantuan teknis.

'

.

Minutes of meeting.

Uplvl

YnHe

TeUH

Dturuxltt (6)

ReaLrslsr

PeRmesatnxnN

RENCANA

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

TIHOnT LANJUT

(7)

(8)

Mobilisasi Execufive Direcfor Forum lnfrastruktur Indonesia untuk merumuskan konsep dan workplan 2. Diskusi dengan instansi terkait dan menyusun draf konsep fasilitas dana investasi infrastruktur,

Forum lnfrastruktur Indonesia yang meliputi Kelompok Kerja Nasional PemerintahSwasta telah digulirkan dalam infrastructure summit 17-18 Januari 2005 Konsep TOR telah diselesaikan, dalam jangka pendek dana investasi infrastfuktur ditangani oleh Tim Pembiayaan Pembangunan lnfrastruktur yang dibentuk Wapres

1. Dialog dengan

Dialog telah dilaksanakan

1.

WB, ADB, JBIC, dan KADIN.

{9} 1.

tanggal 1 6 Desember 2004 di Bappenas Donor telah menyepakati berbagai skim bantuan untuk pembangunan infrastruktur

1. Mengadakan

workshop mengenai pembiayaan infrastruktur.

Dlrupar vnHc Dtxlstuxltt

Prcgtam talk shows, workshops, dan dialog telah selesai dilaksanakan.

(

10)

Melakukan Koordinasi dengan Tim Pembiayaan Pembangunan lnfrastruktur tentang penyelesaian konsep dana investasi infrastruktur

1. Diskusi intens

Melakukan dialog lanjutan secara berkala dengan pihak donor untuk membahas pemorayaan infrastruktur

1. Antusiasme pihak

Menyusun acfion

1.

dari para stakeholders infrastruktur nasional men9enal pembangunanda n pembiayaan infra struktu r

donor untuk terlibat dalam rencana pembiayaan infra struktu r nasr0n al

plan dati beberapa komitmen yang telah disepakati dalam infrastructure summlf, sepertil

Meningkatnya awareness pelaku pasar di sektor keuangan dan pasar modal terhadap investment oppoftunity di i

nfra st rukt

u

I

I

5. Melakukan kampanye publik dan

1. Merumuskan

draft background oaoer seminar.


1, Background

paper. 2. Proceedinq

1. Melaksanakan

rangkaian keoratan orooam

Prcgtam talk shows, workshoos. dan

1

Percepatan penyempurnaan dan penerbitan

1.

Meningkatnya kesadaran publik terhada0

ilt-

18

No. fi)

PRoGMM IOO HARI PERTAMA QI

TrNolxnn (3t

menyetenggaraKa n Seminar Ndsional tentang Dana lnvestasi lnfrastruktur.

Keorlrau

Kglunneru

KHUSUS

lOurnurl

(41

(51

z. MetaKsanaKan seminar.

semtnar.

Upnva YlNc

Teun

DrururlH {6}

100 hari dalam bentuk ta,k shows, workshops, dan dialog.


PEnnttlseunxlH

ReHcaNa

Yano Drneonpr

TIHOIx LANJUT

(7)

{8)

dialog telah selesai dilaksanakan. Seminar Nasional barupa workshop telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004 dengan tema Regulatory Reforms and Potential Private

lnvestfient in lnfrastructure lndustry dan pada tanggal 22 Desember 2004 mengenai Scaling up lnfrastructure Pivate lnvestment by A Better Franework of Risk Management and Prudent Financing.

34.

Penyehatan Sektor

Alr Mlnum.

1. Restrukturisasi

utang RDI di PDAM.

1. Penghapusan

piutang negara (RDl) secara mutlak atau bersyarat di PDAM dengan komitmen dari Pemda.

1. Penyehatan

POAM dan perbaikan layanan air minurR.

1. Melakukan penemuan dengan Perpamsi (asosiasi PDAM se-lndonesia)

2. Menyusun konsep Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tatacara Optimalisasi

Menginventarisir 30 PDAM yang akan diproses restrukturisasi utang-nya untuk Tahap l. Rincian dari 30 PDAM tersebut adalah 20 PDAM yg permononan retrukturisasinya ke Perpamsi dan 10 PDAM ke Depkeu) Konsep PMK telah selesai disusun

(e)

peraluran pemerintah untuk kerjasama dengan swasta Memfasilitasi transaksi proyekproyek prioritas yang ditawafkan ke swasta melalui pengemDa ngan

project development facility Perumusan Konsep dana investasi infrastruktur

Deupnr vaNc DrxnsuxlN (t0) keterbatasan an9garan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur 2. Meningkatnya partisipasi swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur

Meneruskan proses restrukturisasi

1. Meletakkan landasan hukum dalam proses

restrukturisasi utang PDAM

Tingkat Penvelesaian


ilt-19

No. (r)

Pnoamm 100 Hnnr Penraml (21

TlNDAKAN (3)

KeentlH

KeuulnnH

KHUSUS

(OurPurl

(4)

(5)

Upava YlHo TELAH

Drtaruxnu (6)

Renltsast

PenunsluunH

PeursnHnlH

YANG DIHADAPI

(71

t8)

RENclHn LRtr.lur

TTNDAK

(s)

DAMPAK YANG

DtxnstuxlN {10)

Utang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Sub Loan

Agreement)/ Rekening Dana Investasi/ Rekening Pembangunan Daerah Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Penanggung Utang.

3. Menyusun

&

menyiapkan konsep Juklak dari PMK, yang nantinya akan berupa Keputusan Dirjen Perbendaharaan tentang Juklak Tatacara Optimalisasi Tingkat Penyelesaian Utang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Sub Loan

1. Konsep Keputusan Dirjen Perbendaharaan sedang disusun

Agreement)/ Rekening Dana Investasi/ Rekening Pembangunan Daerah Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Penanggung Utang.


ilt-20

No.

Pnocnlm 100 Hlnt Penrmrn

TtNonxlru

(r)

QI

(t) 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Air Minum dan Sanitasi.

35.

Memperluas sarana perumahan rakyat dan

transportasl umum.

36.

Penlngkatan lkllm Investasl dl bldang Jasa

transportasl.

Keclltll.t Kxusus (41

1. Mengupayakan

kesepakatan di antara stakeholders

KetunnnH lOurPUr) (sl 1. Terselesaikannya Draft RPP Air Minum dan Sanitasi.

2. Mengajukan draft Peraturan Presiden ke Setneg.

1. Terbitnya Surat

1. Eksekusi Oebf

1. Mengurangi saldo

1. Selesainya Debl

Swap dengan ECGD (Perancis) untuk membangun rumah susun lestari di wilayah Cengkareng, Jakarta dan mengurangi risiko valas atau utang LN lndonesia. 2. Eksekusi Debt Swap dengan ECGD (lnggris) untuk peremajaan bis Damri.

utang luar negeri, sekaligus mengentaskan . kemiskinan. 2. Mengurangi saldo utang luar negeri, sekaligus meningkatkan pelayanan publik dibidang transportasi serta turut menlaga lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang (Euro2).

1. Konsolidasi

antarinstansi pemerintah untuk pemantapan konsep sistem transportasi nasional (Sistranas).

.

Finalisasi Sistranas.


Uplvl YaNe Teux Drururau (6)

1. Penyusunan

konsep RPP air minum dan sanitasi.

PeLlxsaHnlN

Reatrsasr

PenfitnSnUnnH Yltro Dtxnonpr

t7l

(81

1. Pembahasan

internal Deo. PU.

1.

Belum diuji materi dengan stakeholders terkait.

RENcANA LANJUT

DAMPAK YANG

TIHoIx

Drunsuxnu

(s) 1.

(10)

Akan segera dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaa n RPP air minum dan sanitasi.

Edaran Sekretaris Negara kepada para Menteri tentang Penyampaian Materi RPP tentang Air Minum dan Sanitasi.

Swap untuk perumahan dan DAMRI.

Pembahasan financial structure dengan calon investor.

2. Penandata. nganan Debt Swap Agrcement dan kontrak pengadaan bus berstandar emisi gas buang Euro2.

Melakukan negosiasi

1. Kepmenhub tentang Sistranas.

Telah dilakukan finalisasi dalam rangka penyempurnaan substansi Sistranas bersama dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan stakeholder.

Meneruskan negosiasi

1. Menunggu SK tim

Negosiasi dalam tahap penyelesaian

Selesai. 1. Penyempurnaan terhadap materi Sistranas telah selesai dan rancangan Perpres tentang Sistranas telah disampaikan kepada Presiden melalui Sekneg tanqoal 26

l. Menyelesaikan SK tim negosiasi 2. Pelaksanaan

Proyek 2005 s,d 2008 Menunggu proses pengusulan proyek oleh Dep. Kehutanan dan Kementrian KLH

1.

Menunggu Perpres tentang Sistranas ditandatangani oleh Presiden.

1. Jangka pendek:

dapat menjadi pedoman bagi Pemda dalam melakukan perencanaan transportasi wilayah dan lokal 2. Jangka panjang: S

lstra

n a

s/S istrawil

/lokal bermanfaat dalam

|l-21

No. {r)

PRoGRAM lOO

Hlm Penrlmn t2)

Tlttolxnn t3)

KecnrlH

KeuulnnH

Upavn YlHo TELAH

KHusUs

lourPur)

DILAKUKAN

(4)

(5)

(6)

Relusnsr

ReNclHa

Peuxslnean


TrHoax LaHrur

0l

(8)

(e)

penyusunan RPP tentang Jalan Tol.

37.

Pemantapan

1. Lanjutan

kelembagaan dl bldang

pembahasan revisi UU Bidang Transportasi (UU

transportasl.

No.13/1992

efektlvitas

1. Mempersiapkan draft RPP Jalan Tol.

Menyampaikan

Oraft RPP tentang Jalan Tol.

Draft RUU terkait.

Penlngkatan lkllm Investasl dl bldang Pos dan Telekomunlkasl.

1, Menetapkan Deraturan

kepada DPR.

pemanfaatan spektrum frekuensi 2,4 GHz melalui kebijakan unlicensed yang didasarkan standar teknis

1. Rapat pembahasan teknis 2. Diskusi teknis dengan asosiasi/komunitas 2,4 GHz 3. Perumusan rancan9an Kepmen 4. Pembahasan denoan BRTI


tentang Jalan Tol telah disampaikan kepada Dep. Hukum, Perundangundangan dan HAM tanggal 14 Januari 2005. 1. Harmonisasi dan

sinkronisasi hasil pembahasan antardep 2. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU No.32 tahun 2004 3. Penajaman substansi asuransl kecelakaan dalam draft RUU 4. Memasukkan substansi multimoda dalam draft RUU

draft revisi

tentang Perkeretaapian, UU No.14l1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No.15/1992 tentan g Penerbangan, UU No.2111992 tentang Pelayaran).

38.

1. Draft RPP

Keptusan Menteri Pehubungan tentang Penggunaan Pila Frekuensi 2,4 GHz

1. Ditjen Postel telah memberikan arahan untuk pengaturan frekuensi 2,4 GHz 2. Telah dilakukan rapat pembahasan teknis dengan stakeholder

'l

Selesai 1. Tanggal 31

Januari 2005 akan dilakukan pembahasan yang ketiga Draft RPP tentang Jalan Tol bersama intstansi terkait.

.

Draft RPP direncanakan disampaikan kepada Presiden melalui Sekneg awal Pebruari

Menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden

Draft RUU telah disampaikan kepada Presiden melalui Sekneg tanggal 26 Januari 2005.

disusun draft RKM tang telah dirumuskan dan dibahas dengan komunitas penguna pita frekuensi 2,4 GHz

(1

0)

1. Kejelasan

investasi jalan tol oleh para investor

2005.

Selesai

1. Saat ini telah

vlxc

DIHASTLKAN memberikan arah strategi investasi pem0angunan Sektor Transporlasi ,iangka menengah/ paniang

Januari 2005.

2. Peniapan

Dlrupnx

1. Harmonisasi dan

ginkronisasi hasil pemDanasan

antar0ep 2. Harmonisasi dan sink ronis asi

dengan UU No.32 tahun 2004 3. Penajaman substansi asuransi kecelakaan dalam draft RUU 4. Memasukkan substansi multimoda dalam draft RUU

1

1

Adanya kebutuhan spektrum sebagai alternatif akses internet yang muran Oisamping itu spektrum ini ada peng9una existing yang berizin yang perlu dilindunoi

1. RKM yang telah

dibahas tersebul nanlinya akan ditetapkan menjadi Keputusan Mentefi

nt-22

No. {r)

Pnoeum 100 HlnrPenrmln

TruoaxeH

t2l

(3)

KeonrlH Kxusus

Ketulnlru (Oureurl

(4)

(5)

Upnva YlHc

PEnmesnlnnnx YlHe Drnlonpr

Rerucnnl

Daupex YlttG

PELAKSANAAN

Trruonr LnNrur

DIHASILKAN

(71

(8)

(9)

(10)

Rentrsnsr

TELAH

Druxuxau (6)

5. Workshop ll

dengan seluruh stakeholder terkait 2,4 GHz 6. Finalisasi RKM 39.

Mempercepat proses penyelesalan peraturan perundangan dl bldang sumber daya alr sebagal

'1.

Menyelesaikan revisi PP N0.7712001

tentang lrigasi.

turunan UU. No.7/ 2004 tentang Sumber Daya Alr.

40.

Pembentukan Secondary Mortgage Faclllty (sMF).

1. Menindaklaniuti

proses pengajuan dan pengesahan sekuritisasi.

1. Finalisasi drafr

RPP irigasi melalui pembahasan antar departemen (PAD) 2. Penetapan PP tentang irigasi.

-

Mengupayakan kesepakatan di antara stakeholders.

1. Ditetapkannya PP tentang irigasi sebagai turunan dari UU No. 7/2004 tentang sumber daya air.

L Terbentuknya tim antar departemen.

1. Mengadakan

pembahasan RPP irigasi dengan instansi terkait. 2. Penyususunan RPP tentang irigasi. 3. Telah dilakukan rapat khusus 4 pejabat Eselon I (Bappenas, Depdagri, Dep. PU, dan Deptan) pada tanggal 25 November 2004 untuk menyepakati perbedaan substansi yang selama ini masih terjadi. 4. Pembentukan PAD dan konsultasi dengan instansi terkait.

1. Melakukan

pembahasan materi Perpres PPSP dan PP PMN 2. Mengundang

lembaga-lembaga Keuangan internasional, untuk mendiskusikan kemunqkinan ikut


t. 25 Nov 2004

1. Menunggu

pembahasaan draft RPP lrigasi telah dilakukan di Dijtjen SDA, Dep.

proses penetapan oleh Presiden.

PU. 2. Finalisasi konsep

di Dep. PU. 1 Telah disepakati

2 hal: (1)

1. Hak, kewajiban,

0an tanmggung jawab masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi menjadi lebih lelas

Substansi RPP yang dapat mengakomodasi berbagai lintas sekotral; (2) Langkah lebih lanjut untuk segera disampaikan kepada Sekkab. Draft sudah dikonsultasikan ke Dep. Kumham pada tanggal 4 November 2004. 5. Tanggal 16 Des 2004 sudah dikirim ke Setkab secara simultan meminta paraf ke instansi terkait. Draft final Perpres tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) masih dibahas untuk disempurnakan 2. Draft flnal PP Penyertaan Modal Neqara 1.

Masalah perpajakan 2. Masalah pertanahan (hak tanggungan) 1.

Melakukan koordinasi dengan lnstansi terkait mengenai permasalahan yaitu masalah perpaiakan dengan Ditjen Pajak, masalah hak tanggungan dengan BPN.

1. Dampak belum terlihat, karena masrh menunggu peraturan terkait serta koordinasi dengan instansi terkait mengenai masala h

perpajakan dan masala h pertana han

ilt-23

No.

Pnoomu 100 Hlru Penrema

TrNoexatr

KEGIATAN KHUSUS

KelunnlH lOurpurl

(1)

(2)

(3)

(41

(5)

Upnvl YaNe

Teux DILAKUKAN (6)

serta menjadi pemegang saham pendiri (lFC,lDB dan ADB) 3. Menginventarisasi hal-hal yang perlu dilakukan baik sebelum SMF operasional maupun setelah operasional

2. RUU Sekuritisasi sebagai payung hukum SMF.

2. Peaiapan Pendirian SMF.

1. Penyusunan Tim

Kecil untuk mempercepat (penyelesaian isu-isu strategis) persiapan pendirian dan operas ion a lisas

'1.

Tersusunnya Tim Kecil Interdep untuk memfasilitasi percepalan pendirian SMF.

i

SMF.

I

'1

. Distribusi RUU

Sekuritisasi kepada anggota Tim Antar Departemen (TAD)

1. Pertemuan interdep untuk pembentukan TAD

Reelrsast PeulxsananH


RENCANA

DAMPAK YANG

Tttrolx LnHlur

DrxasuxnH

(7)

(8)

(s)

(10

Pada rapat koordinasi di Bappenas

Belum ada raporan progress

tanggal 13

RUU Sekuritisasi dari Departemen Hukum dan HAM

Desember 2004, Menteri Hukum dan HAM setuju membentuk tim internal untuk penyelesaian RUU Sekuritisasi Konsep Peraturan Pemerintah (PP) untuk pendirian dan penyertaan modal SMF sudah diselesaikan oleh Departemen Keuangan dan akan segera dikirimkan ke Setneg Konsep Perpres untuk operas ionalisasi SMF sudah final dan akan dikirim lza Qolnan

2. Penyusunan dan pembahasan isuisu strategis pendirian SMF (perpajakan, pertanahan, eksekusi hak

AGENDA 100 HARI PERTAMA : Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

1. Kesepakatan

penanganan rsuisu strategis pendirian SMF : 1.1 Perpajakan. 1.2 Pertanahan. 1.3 Eksekusi hak

)

(PMN) Draft Anggaran Dasar Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Drafl Underwriting Guidelines Draft Standarisasi Dokumen KPR

penyeresara n

Penyelesaian RUU Sekuritisasi oleh Departemen Hukum dan HAM

Persetujuan Setneg dan pemrosesan penandatanganan PP

2. Penyelesaian oleh Setneg mengenai Perpres untuk operasiona lisasi QAItr

Menyampaikan masukan awal tentang isu-isu strategis dalam rangka pendirian SMF.

ut-24

No.

(il

PRoGRAM lOO

HlnrPenmma tzl

Trruonxln (31

KelunRlH

(Oweufl

TEun Druruxnn

Relltslsr

PERMASALAHAN

RENcANA

Dlrupar ynHo

KHusus

PELAKSANAAN

YnHo Drnnoapr

TrHonx LANJUT

DtxnsttxnH

(s)

(6)

(7)

(8)

(9)

(4)

tanggungan, pasar modal, Perpres SMF).

Menegaskan komltmen lndonesla terhadap agenda APEC dan ASEAN dengan memperslapkan kehadlran Preslden dalam

41.

1. Kehadiran

Presiden pada KTTAPEC di Santiago, Chile dan melakukan pertemuanpertemuan bilateral.

Upevn YaNe

Keontlu

1. Penegasan posisi

Indonesia mengenai agencla-agenda APEC melalui Pidato Kunci dan melakukan pertemuan bilateral.

KTT tersebut

'

1. Komitmen

. Indonesia melaksanakan hasil kesepakatan pertemuan APEC. 2. Adanya perluasan dan peningkatan kerjasama bilateral.

1. Menegaskan

komitmen Indonesia pada forum APEC. 2. Mengadakan penemuan bilatera l.dengan negara-neagra anggota APE9. 3. Pertemuan APEC telah berlangsung. Sebagai negara anggota Indonesia akan melaksanakan komitmenhya

untuk

'

menindaklanjuti hasil pertemuan APEC, yaitu antara lain: 1 .1 Prioritas pada liberalisasi

perdigangan dan investasi. 2.1 Pemberanta san teror'Bme. 3.1 Komitmen memerangi korupsi. 4. Telah dilakukan pembicaraan untuk menjajagai dan membuka peruang

kerjasama bilateral antara lain dengan Presiden Chile, AS, Rusia 5. Mengupayakan aqar isu aset

AGENDA 100 HARIPERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera I

(

10)

tanggungan. 1.4 Pasar modal. '1.5 Perpres SMF. 1.

Pengesahan Santiago

Commitment and APEC Course of Action on Fighting Conuption and Ensure

Transparency yang secara umum telah menampung kepentingan lndonesia 2. Pengesahan Santiago

Declaration : One Community, Our Fulure, yang secara umum telah menampung posisi dan kepentingan lndonesia. Indonesia telah menjajagi berbagi kemungkinan pengaturan perdagangan bebas dengan beberapa anggota ekonomi APEC seperti Jepang dan Korea.

1. Mengenai

1. Terkait dengan

pemberantasan korupsi, khususnya ekstradisi, masih terdapat haharin2 keengganan unluk membahas isu-isu tersebut pada tingkat bilateral 2. Dengan perbedaan tingkat ekonomi yang masih tajam, dirasakan masih aoa upaya anggota tertentu untuk mengajukan proposal yang

fasilitasi peroagangan, Deplu telah meminta seluruh Perwakilan Rl di ekonomi APEC dapat menjajagai berbagai peluang kerjasama program capacny building, financial dan aslslensl yang menjamin pelaksanaan perdagangan yang aman. 2, Sebagai tindak lanjut dari komitmen di Santiago mengenai anti korupsi, Deplu akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk

nanya

menguntungkan sekelompok anggota; 3. Adanya upaya untuk memasukkan isuisu non ekonomi untuk memperluas caKupan

kerjasama ke bidang non ekonomi.

seSe9era

mungkin dapat meratifikasi Konvensi PBB mengenai anti korupsi; 3. Perurakilan Rl akan menjajagi

1.

Ada nya

kepercayaan dan optimasime baru masyaraKaf terhadap Pemerintahan KIB untuk lebih berperan secara artikulatif dalam peraKsanaan diplomasi dan hubungan luar negeri, serta

untuk memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Dengan

tumbuhnya Kepercayaan

masyarakat, partisipasi seluruh komponen stakeholder menjadi Semakin tinggi dan kondisi atau iklim usaha dan investasi semakin lebih kondusif

.

KerJasama

dengan anggota ekonomi APEC khususnya yang selama ini dianggap sebagai tempat pelarian para koruptor, 4. Deplu akan memberikan masukan

ilr-25

No. (1)

Pnocmm 100 HARI PERTAMA (21

Trruoaxan (3)

Keenrnx

KeuulnlN

KHUSus

lOurPUrl

(4)

(5)

UPAYA YANG TELAH

Druxuxeru (51

tracing, return of proceed of conuption, denial of safe haven dan mutual legal assistance dapat tercermin dalam pernyataan terpisah para pemimpin Ekonomi APEC mengenai anti korupsi. 6. Mendorong ditampungnya kepentingan Indonesia seperti SMEs dan trade sustainable use of diversity pada agenda APEC 7. Mendorong secara optimal pemanfaatan skema kerjasama di APEC dalam bentuk proyek maupun inisitif lainnya untuk kepentingan lndonesia. 8. Mendukung upaya APEC mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan investasi di masa dating termasuk peningkatan partisipasi swasta

Rearrsasr

PERMASALAHAN

ReHclNn

PELAKSANAAN

Yaruc DrHloapr

TINDAK LANJUT

(71

(8)

(e)

Dampnx

vlnc

Dtxlslt-xnN (

10)

men9enal kemungkinan FTAs dengan ekoomi APEC yang memiliki potensi dalam peningkata n kerjasama perdagangan dengan lndonesia sesuai dengan APEC Best Practice on FTAs/RTAs.

dalam inisiatif tersebut.

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahteib

l|-26

No.

Pnocmu 100 Hmr Pennml

TINDAKAN

(z)

(3)

Kecnrlu

KELUARAN

KHUSUS

(OurPUr)

(41

(s)

2. Pembicaraan potensi kerjasama Presiden Rl dengan Presiden AS, 20 November

2004.

Kesepakatan peningkatan hubungan bilateral dalam bidang kerjasama counter terorism; pemulihan hubungan militer RI-AS; Kerjasama di bidang energi, ekonomi dan investasi, dan bidang pendidikan.

UPAYA YANG

Teun DILAKUKAN

Renlrsesr

PERMASALAHAN

ReNcaHl

Damplx vlNc

PeuxsnHenru

Ynrc Drxeoapr

Trruoax Lnru..lut

Dtgnsuxllr

(7)

(8)

{e}

(10)

lbt . Usulan kepada Polri mengeluarkan Re.d Notice bagi penangkapan Antonius

1. Upaya keras

Waming (berkaitan dengan kesepakatan upaya pemulihan hubungan militer). Persiapan kunjungan para pengusaha AS ke Indonesia. Pemerintah Rl telah mengundang kalangan pengusaha AS untuk menghadiri

Kunjungan misi bisnis US ABC ke Jakarta dan Medan

tanggal6-9Des a4

tertangkapnya Antonius Wamang. 2. Belum tuntasnya kontrak antara perusahaan perminyakan AS dan Rl (diperoleh kesan bahwa Presiden AS mengharapkan penuntasan finalisasi kontrak Exxon Mobile yang berminat untuk memperpanjang kontrak dengan Pertamina di CePu.

lnfrastructure Summit dan

3. lnvestor AS masih melihat belum adanya iklim investasi yang kondusif karena korupsi dan belum adanya kepastian hukum.

berpartisipasi dalam pembangrinan infrastruktur di lndonesia. Memeperoleh dukungan AS terhadap upaya Pemri dalam menghadapi terorisme, khususnya dalam hal capacity building Kepolisian

penagak hukum untul(

penangkapan Antonius Wamang sebagai anggota OPM, sebagai pelaku penembakan Timika. 2. Pemerintah Rl masih membahas kontrak-kontrak yang ada. 3. Pemerintah Rl akan berupaya menarik lebih banyak investor AS ke Indonesia. 4. Pertemuan Indonesia-US Bilateral Defense Dialogue, Mei 05 5. Pertemuan lndonesia _US Security Diaologue.

Rl.

3. Pembicaraan potensi kerjasama antara Presiden Rl dengan Presidert Chile, 20 November 2004.


Penandatanganan Agreed Minutes between the Ministry of Energy & Mineral Resources Rl and the Ministry of Economy & Energy - Chile.

Pertemuan

dengan Dept energi dan Sumberdaya Mineral untuk merealisasi ekspor gas ke Chile. Persiapan kunjungan oeiabat

1. Desember2004.

1.

Adanya saingan dari Negaranegara lain seperti Australia, Aljazau, Malaysia, Qatar, Tusia, Trinidad & Tobago, dan Venezuela.

1. Terus melakukan

koordinasi secara intensif dengan insta nsi-insta nsi

teknis dan KBRI di Santiago.

1.

Berkembangnya pemahaman luar negeri terhadap potensi sumberdaya alam Indonesia yang berdampak pada keinginan kerjasama ekonomi kedua neoara.

fi-27

Pnocnlm 100

No.

Hanr

fil

PeRnlrl (21

TINDAKAN (3)

KHUSUS

Kelunnlru lOurPur)

(41

{5}

Keerlraru

Upayn Yexo TELAH

Druxurnru

Relusnst

PERMASALAHAN

ReNclHl

PELAKSANAAN

Ylue Drxnolpt

Trr,rolx LRN.lur

(7)

(8)

(s)

(6)

Dnupnx vaNc DrunsttxlN {

10)

Kementerian Ekonomi dan Energi Chile ke Indonesia. 4. Tukar pikiran I

Tercapainya .kesamaan pandangan pentingnya hubungan Indonesia - Rusia, khususnya 'ineningkatkan dialog polilik, . hubungan perdagangan dan kerjasama industri pertahanan, antarariksa dan Defense Expo, kedokteran, olahraga dan pendidikan, energi, fistrik, dan counter tenorism.

1.

antara Presiden Rl dengan Presiden Rusia, 20 Nov 04.

'

5. Pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, 19 Nov 2004.

1. Perluasan

Pertemuan dengan Presiden

1. Kemitraan

China, 19 November 2004.

stralegis lndonesia

1.

Telah dicapai

kesepakatan atas draft Perjanjian. 2. Partisipasi Rusia dalam Defense Expo.

1. Bantuan ekonomi

untuk pembangunan ekonomi lndonesia.

kerjasama di bidang ekonomi, terutama energi, investasi dan perctagangan.

- China

2, Penguatan

kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi dengan perhatikan aspek komplementari dengan ptiolas lain kerjasama LNG.


Perundingan persetujuan nuklir untuk maksud damai Indonesia - Rusia di Jakarta, ?5-26 November 2004. Mengupayakan keikut-sertaan Rusia dalam Defense Expo.

Perumusan konsep untuk mewujudkan gagasan strategrb partnership dengan China.

1. Pertemuan

tingkat pejabat tinggi ke dua negara untuK segera mengkonkritkan kerangka dan agenda gagasan kemitraan strategis.

Penandatanganan Perjanjian. Koordinasi dengan KBRI untuk mewuiudkan kesepakatan Presiden Rl dengan Presiden Rusia.

Peran Indonesia dalam menouKung segala upaya perdamaian dunia meniadi lebih

nyata.

Koordinasi intensif dengan menteri-menteri terkait; ldentiflkasi bidang-bidang yan9 memerlukan bantuan pembangunan dari Asutralaa. Perlemuan tingkat menteri kedua negara sebagai tindak lanjut SOM,

ilt-28

No. (1)

Pnoouu

100

HARI PERTAMA (z)

TINDAKAN (3)

KeenteH Knusus

Upnvn

Keuuanln lOureurl

(4)

Yluc

TeunH

Dlr-lru(hru

(5t

(61

7. Fertemuan _ dengan PM Kanada, 20 November 2004

lnvestasi perusahaanperusahaan Kanada di Indonesia. 2. Peningkatan keriasama perclagangan terutama dibukanya kembali pasar Indonesia untuk ekspor daging sapi dari Kanada. Kerjasama di bidang kelautan dan perikanan.

Deolu telah berkoordinasi dengan instansi terkait di lndonesia dan Perwakilan Rl di Kanada untuk mendorong partisipasi aktif para pengusa ha.Ka nada dalam Infrastruclure Summit 2005 di Jakarta.

8. Pertemuan dengan PM Jepang, 20 November 2004.

1. Peningkatan kerjasama di

1.


1.

bidang investasi dan perclagangan, infrastruktur, pemantapan stabilitas, peningkatan bantuan ODA. 2. Bantuan dalam rangka penanggulangan perompakan di Selat Malaka.

Melanjutkan perundingan pembentukan Economic Parlnership

Agreement (EPA) dan lnvestment Guarantee Agreement (lAl. 2, Perslapan menghadapi perundingan pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) yang mencaKup Investment Guarantee Agreement (lGA) melalui rapat interdep pada tanggal 10 dan 29 Desember 2004 dan 11 Januari 2005. Menvarankan

Peunxsenlau

PeR[,taslLlHaH Ylttc Dtnnonpt

{7}

(8)

REALISASI

1. Peningkatan

Pertemuan interdep Bilateral lndonesiaJepang tanggal 20 Oesember 2004.

DRrupAr ynNG

DtxnsrtxlN

(9)

1. Penyelenggaraan

investasi Kanada: terus berlanjutnya investasi PT INCO di Soroako, Sulsel, 2. Pelaku usaha Kanada telah hadir di Infrastructure Summit dan menunjukkan minatnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lndonesia khususnya bidang jalan tol dan telekomunikasi.

dan Pertemuan

ReNcaNn

TIIOnT LANJUT

Forum Konsultasi Bilateral tingkat Melu secara periodik yang didahului dengan pertemuan SOM

1. Belum teride ntifikasinya

bidang investasi yang diinginkan Indonesia dan bidang-bidang yang masih memerlukan bantuan dalam memantapkan industri. 2. Dalam draft IGA masih terdapat 7 elemen yang memerlukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut mengingat untung ruginya bagi ndonesia.

1. Bersama instansi terkalt lainnya

mengintensifkan persrapan menghadapi perundingan EPA dengan Jepang.

(10)

1. Meningkatnya perhatian dan

minat keikutsertaan dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur,

Berkembangnya kepercayaan Negara-negara maju kepada lndonesia untuk melakukan kerjasama di bidang investasi.

I

ilr-29

Pnoomm 100

No. fll

HARI PERTAMA l

TrHonxln

(2)

(3)

KeenuH KHUSus (4)

KElulnnH (Oureufl (s)

UPAYA YANG

Teuu DILAKUKAN

Pgnrt,tnsnuxnN YnHe Drulonpr


DAMPAK YANG

PeuxsnHnaN (7)

(8)

(9)

(10)

REALISASI

(6)

DrxlsrtxnN

dilakukan studi seksama mengenai EPA Jepang dengan Negara lain, mengidentifikasi produk-produk Indonesia yang memerlukan kemudd'han akses ke pasar Jepang.

2. Kehadiran Presiden pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos, 29-30 November

2004.

9. Periemuan dengan PM Selandia Baru. 19 November 2004.

1. Kelanjutan proyek

1. Telah diadakan

1. Penandatanga-

pertemuan dengan Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN.

nan dan pengesahan 22 dokumen, a.l.: ,I.1 ASEAN Security Community Plan Action, dan ASEAN Sociocultural Community

Aclion Plan.

1.2 ASEAN I

1.

Koordinasi dengan Menteri terkait.

1.

Peningkatan kerjasama antar Negara ASEAN dan Negara mitra wicara yang telah disepakati pada KTT ASEAN Ke

bantuan Selandia Baru di lndonesia.

Declaration against Trafficing in Persons, particularly Women and Children.

1. Memperjuangkan

agar usulan. Indonesia mengenai peningkatan kerjasama bidang polkam dapat diterima dan disahkan oleh ASEAN sebagai salah satu pilar untuk membentuk ASEAN

Conmunity. 2. Mensinkronkan ASC PoA Re dalam Vientiane Action Piogram sehingga keduanya dapat berjalan secara sinergis.

1.

ASC PoA yang merupakan usulan Indonesia telah disahkan pada KTT ASEAN X di Vientiane, Laos, 29-30 Nov 2004.

Pada awalnya terdapat kecenderungan untuk menurunKan derajat kerjasama polkam di ASEAN karena adanya kesenjangan pemoangunan, dan perbedaan system politik, namun hal itu pada akhirnya dapat diatasi.

10.

Tumbuhnya "a new sense of aclrvisn)" di

ASEAN. Cerminannya adalah tingginya intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara dan pemerintahan di antafa anggota

ASEAN. Selain itu, ASEAN kini

mampu men90rganrstr

KTT khusus dalam suasana darurat dan waktu yang sangat singkat - seperti yang dalakukan pada waktu KTT SARS di

Bangkok,2003, dan baru-baru ini KTT Pasca Gempa dan Tsunami di J a


ka rta,

ilr-30

No. llt 1Z

43.

Pnocnnm 100

Hlnr PeRrlnl t2l Penrn9xatan Kerlasama Multllateral.

KaJl ulang dan

penanganan lsu-lsu

llngkungan hldup yang menJadl perhatlan publlk.

TtNolxll.t (3t

1. Mengamankan

posisi nasional di WTO.

1. Menyelesaikan

kasus-kasus pencemaran melalui proses peradilan.

UPAYA Y ANG TELAFI

KHUSUS

Keruanlu lOureurl

(4)

(5)

Revitalisasi Tim Nasional WTO.

Hasil perundingan di forum WTO yang daoat mengamankan posisi nasional. 2. Terbentuknya Tim Nasional WTO yang dapat dihandalkan

Melakuka sejumlah perundingan di WTO. Penyusunan draft Perpres untuk Revitalisasi Tim Nasional

Berlangsungnya proses peradilan kasus pencemaran Teluk Buyat.

Melakukan verifikasi terhadap Laporan Tim Teknis Terpadu yang menetapkan bahwa PT. NMR melakukan pencemaran di Teluk Buyat. PT. n diajukan sebagai tersangka pencemaran Teluk Buyat

KeornrnH

1,

Membawa kasus pencemaran Teluk Buyat ke pengadilan.

Drtaxurnu

Merumuskan desain alternatif pembangunan Reklamasi


1. Disepakatinya

desain alternatif Reklamasi Pantura Jakarta ,

Penuasluxnx

Reucnua

Dlupax vnruc

YaNe Drnnolpr

TINDAK LANJUT

DIHASILKAN

(7)

(8)

(9)

(i 0)

(5)

NMR

2. Menyelesaikan perbedaan panclangan tentanq


Pemerintah DKI Jakarta akan mendesain ulang (termasuk Tata

Sudah dilakukan beberapa perundingan di WTO dan masih berlanjut 2. Pembentukan Tim Nasional WTO belum selesai 1.

Perbedaan kepentingan diantara anggota WTO, z. Pembentukan Tim Nasional WTO masih tertunda, karena belum dapat diusulkan keanggotaannya akibat belum pastinya struktur departemen terkait. 1.

Sambil menunggu selesainya proses restrukturisasi Depdag dan Depperin, serta a{aharlFmAn

terkait lainnya terus dilakukan pengkalian aspek substantif dan kelembagaan penan9anan masalah peroagangan internasional, 2. Melakukan aliansi terhadap anggota WTO yang mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan Revatilisasi TimNas akan berjalan setelah Keppres ditandatangani 1. Perlu dilakukan

1. Selesai 2. Hasil verifikasi Kementerian Ristek menunjukkan bahwa Laporan Tim Teknis Tepadu yang menetapkan Teluk Buyat tercemar adalah valid/sahih

Belum selesai KLH melakukan koordinasi dengan BKTRN untuk

1. Mengajukan

upaya untuk menyamaKan pandangan dan sikap Pemerintah terhadap masalah pencemaran ini 2. Mensosialisasikan Keputusan Pemerintah atas kasus pencemaran Teluk Buyat

Pemda DKI Jakarta belum menyusun 0esarn utanQ.

1.

Meningkatnya kepedulian masyarakat LEttrdudP

pencemaran akibat kegiatan penamDa ngan 2. Penutupan

penam0angan PT. NMR tergelesaikan dengan baik.

Penyusunan AMDAL sesuai desain ulang yang diaiukan Pemda

ilt-31

No. (1)

Pnoamu'100 Hnnr Penrnmn (zl

KEGIATAN KHUSUS

(31

(4)

{5}

Pantura Jakarta.

oleh pihak-pihak terkait.

pembangunan reklamasi Pantura Jakarta.

Upavl Ylttc

Ketulnau (Ounur)

TruonxlH

Teunn

Dttlxuxltt (6)

Ruang Komprehensif Kawasan Jabodetabeki/Bopu njur untuk menentukan kajian lebih rinci ddri sudut

AMDAL).. KLH mengajukan banding terhadap keputusan PTt/N.

Menyelesaikan kasus pengelolaan TPST Bojong

1. Menyelenggarakan forum

multistakeholders pengelolaan TPST Bojong.

Gerakan bersih oantai dan laut.

1. Gerakan bersih

pantai dan laut di Jakarta Utara.


Penghentian sementara operasi TPST Bojong oleh PT. Wira Guna Sejahtera fvt'Cst. KLH melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Pdmda Bogor dan pakar lingkungan. Pengusutan pelanggaran HAM dan perusakan yang dilakukan oknum Polri maupun masyarakat.

Penyelesaian kasus pengelolaan TPST Bojong dengan baik.

1. Meningkatnya kebersihan pantai,

Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholders. t. Telah dilakukan survey lapangan. Sosialisasi ke sekolah, pramuka, nelayan dan stakeholders lainnya, serta penyerenggaraan pelatihan. 4. Penyadaran/penyuluhan masvarakat akan 1.

Renutsnsr

PERMASALAHAN

RENcANA

DAMPAK YANG

PetnxsnnnaH

Yaro Drneolpr

Trruoex LaHrut

DrHlsuxaH

0l

(8)

(e)

(i 0)

DKI Jakarta,

mengevaluasi tata ruang yang berkaitan dengan rencana Reklamasi Pantura Jakarta melalui perubahan Perpres. 3, KLH meminta

Pemda DKI Jakarta agar segera menyusun desain ulang Reklamasi Pantura Jakarta. 1. Belum selesai 2. Proses sedang berjalan, belum ada hasil yang positif. 3. KLH mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi kondisi dan situasi kawasan.

1. Telah selesai

dilaksanakannya kegiatan gerakan bersih pantai dan laut di Cilincing pada hari Minggu, 12 Desember 2004 diikuti sekitar 3.000 orang dari pemerintah, swasta, LSM, siswa, pramuka, dan masyarakat. 2. Pendirian 15 pos

1.

DPRD Kabupaten Bogor tidak mendukung operasi TPST Bojong. Kondisi lapa ngan/masya ra

kat belum kondusif untuk melakukan musyawarah.

Pemda Kabupaten Bogor dan PT. WGS melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Melakukan proses ujicoba operasi TPST Bojong.

Walikota Jakarta Utara akan membuat program "Jum'at Bersih" meliputi pembersihan sampah di darat dan di laut. Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara seqang melakukan pembersihan sampah dan

1.

Ekosistem pesisir yang bersih dan lerJaga.

Masyarakat mulai menyadai penilngnya kebersihan laut.

penQeruKan st

ilt-32

No.

PRoGR.AM lOO

Hlru Pentema

(1t

tzl

TruoaxeH (3)

KeonrlH Kxusus

Uplvn YeNo Teuln

Kelulnaru (OurPUrl

DILAKUKAN

(41

{6)

A

44,

Menlngkatkan pembangunan daerah.

1. Mempercepat

penyaluran dana pembangunan ke daerah.

1. Mekanisme

on,.

lendingl on granting berdasarkan cosf recovery maupun yang tidak cost rccovery.

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan tnOonesia yang Sejahtera

1. Revisi KMK No.

35 Tahun 2003.

bahaya pencemaran laut Pembersihan sampah/limbah di sekitar prasarana TPl, muara sungai dan pemukiman Kegiatan pengolahan sampah (limbah ikan, kertas, sampah organik)

Reltrslsr

PERn,tasaLlxRll

ReruclHa

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

TINDAK LANJUT

17l

(8)

(9)

pembersihan. 3. Pendidikan lingkungan bagi pramuka dan pelajar oleh KLH dan Seaworld 4. Kegiatan pelatihan pengolahan sampah yang diikuti 200 peserta 5. Penanaman 400 batang mangrove 6. Pelaksanaan kegiatan lain (kesehatan, sunatan, pemeriksaan mata, beasiswa) kerjasama oengan Seaworld, Lions Clubs, Dharmawanita DKP, dan Bank Syariah Mandiri.

1. Penyusunan draft

1. Draft pokok-pokok

pokok-pokok substansi perubahan KMK No, 35/2003. 2. Perumusan Draft Revisi KMK. No. 35/2003 yang akan hanya mengatur onlending untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan

substansi perubahan KMK No. 35/2003 telah selesai. 2. Draft KMK. No. 35/2003, telah selesai dirumuskan, namun menunggu PP pinjaman luar negeri dan Hibah 3. Masa transisi menggunaKan aturan lama dengan penyempurnaan mekanisme

Danltpnx

ylttc

DIHASILKAN (1

0)

sekitar TPI Cilincing 3. Mendorong Gerakan Bersih Pantai dan Laut oleh Pemerintah Provinsi/Kabupate n-Kota.

1.

Draft PP tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebagai

peraturan

'

pelaksana dari UU No. 33/2004 yang merupaKan landasan hukum revisi KMK No.35/ 2003 belum selesai dirumuskan.

1. Pembahasan

dengan instansi terkait

1.

Dampak belum terlihat, masih dalam tahap penyusunan PP

tentang pinjaman dan obligasi dae ra h

ilt-33

Pnoeur,t 100 Han Penrnal

No. (1t

i

(21

Rovlew KeblJaxan Pembentukan Daerah otonom Baru.

TrHolxen

Keontlr KHUSUS

(3t

(4)

1.ltrielakukan Sosialisasi UU 3212004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 3312004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kepada komponen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Pembentukan

2. Memfasilitasi

1. ldentifikasi

perumusan revisi PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah sehingga dapat berintegrasi dengan kiebilakan pembangunan nasional lainnya.

DPOD (DPOD baru sesuai UU 3212004 tentang Pemerintahan Daerah). 2. Rakorsus DPOD tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.

permasalahan

terkait pembentukan daerah otonom baru. 2. Kajian akademis untuk revisi PP . 129t2000. 3. Perbaikan PP 129/2000 sesuai dengan pasal 5 ayat (1) uu 32t2004 ttg Pemda. 4. Sosialisasi Draft revisi PP

't29t2000.


KELUARAN

lOurPurl (5)

1. Perpres tentang

DPOD.

Uplvn YlHe

Teur I

DruxurnN (6)

Menyiapkan Draft Visi, Misi dan Program Kerja DPOD Tahun 2005.


ReNcaHn

DAMPAK YANG

PELAKSANAAN

Tnroax LaHrur

DrHnsnKlH

(71

(8)

(et

(r0)

RenutsRst

1. Tersusunnya Draft

Visi, Misi dan Program Kerja DPOD Tahun 2005.

1.

Adanya institusi baru dalam pemerintahan dan kewenangannya sesuai UU 32l1 999.

Mengunilang Pejabat Eselon I Anggota DPOD dan Sekretariat DPOD untuk membahas Visi, Misi dan Program DPOD Tahun 2005. 1. Laporan hasil

Menyusun,'

1. Pada minggu

kajian singkat tentang permasalahan pembentukan daerah otonom baru. 2. Kajian akademis. 3. Drafi Revisi PP 't29t2000. 4. Kegiatan Sosialisasi.

membahas menyempurnakan dan finali-sasi Draft RPP yang sampai sekarang pada draft ketujuh.

bulan Desember 2004 telah diagendakan rencana proses pembahasan lintas komponen lintas Departemen dan sosialisasi per regional. 2. Sudah tersedia laporan kajian evaluasi penyerenggaraan daerah olonom baru. 3. Tersedia draft revisi ke-7 dari PP 129 Tahun 2000.

I

1. Masih diperlukan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait di pusat dan daerah.

Paling minggu I Desember 2004 sudah dimulai perumusan Visi, Misi dan Program Kerja DPOD Tahun 2005.

Melakukan pem. bahasan laniutan pada Minggu tt bulan Desember

2004. Finalisasi Sosialisasi.

ilt-34

3.2 Mer.lnol SrnetLms ExoHorul MRxno I

No.

PROGRAI,IN 1OO

Flrru PEnrlMn

TINDAKAN

45.

121

MengamanKan APEN 2004.

f3)

vlNc

Ketuenen

KHUSUS

(ourPUrl

(4t

(5)

(6)

1. lntensifikasi penagihan dengan konseling, himbauan, audit, perbaikan SPT dan paksa badan

Menyusun, membahas menyempurnakan dan finalisasi Draft RPP yang sampai sekarang pada drafi ketujuh 2 Konseling Gizeling (paksa badan) Audit terhadap WP

i

(11

Upevn

Keqlren

1. Melakukan

lntensifikasi perpajakan, antara lain melalui penagihan tunggakan, audit dan intensifikasi

TELAH

DruxuxnH

Renltslst

PenulsntenRn

PELAKSANAAN

Ynruo DtxRonpt

RENcANA Trruoax LANJUT

t7l

(8)

(9)

(10)

,Terjaganya

1. Realisasi

penenmaan perpajakan mencapai Rp280,9 triliun atau 0,6% melampaui targetnya dalam APBN-P sebesar Rp279,2 triliun 2. Defisit anggaran 2004 dapat dikendalikan pada

DnmpaK vanc DtHastuxaru

ketahanan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran

Selesa

i

tingkat 1,5 % PDB atau sedikit melampaui target

13% PDB 3. Tambahan

Selesai

pembiayaan anggaran terdiri dari:

.

o

. 2. Melakukan divestasi Bank Rekap (Bank Permata, Bank Danamon dan Bank Niaga)

It.

Divestasi saham oemerintah di Bank Permata, Bank Danamon, dan Bank Niaga

1. Penerimaan dana

untuk kontribusi APBN

Pelaksanaan divestasi 51% saham Pemerintah dl Bank Permata melalui pola strategic sales pada tanggal 1 1 November 2004 Pelaksanaan

divestasi 10% sanam Pemerintah di Bank Danamon melalui pola market placement pada tanggal 5 November 2004 Pelaksanaan

divestasi 16,28oh saham


Rekening Pemerintah PPA Pinjaman Program

1. Penerimaan kotor

adalah sebesar Rp.2.776.142.936 .660 atau Rp. 703 / lembar saham.

2. Penerimaan kotor adalah sebesar Rp.1 ,742.614.461 .150 atau Rp.3.550 / lembar sanam.

1. Pengamankan

pembiayaan defisit dan diharapkan u

ntuk

meningkatkan kinerja bank rekap (terdapat selang waktu untuk dapat dinilai hasil dari divestasi tersebut)

3. Penerimaan kotor adalah sebesar Rp.585.789.182.7

ilt-Jc

No.

Pnocuun 100 Hlm Penuma

TrNoaxan

KeentaH Kxusus

KeLulR.ql.l

{r}

(21

(31

{4}

{5)

(oweurl

UPAYAYANG

Teux DII.AKUKAN

t7l 00 atau Rp.460 lembar saham.

t6)

Pemerintah di Bank Niaga melalui pola market placement pada tanggal 1 Desember 2004 4. Pelaksanaan divestasi 20% saham Pemerintah di Bank Permata melalui pola market placement pada tanggal 7 Desember 2004 3. Review

unproductive loan

1. ldentifikasi Loan

yang perlu di batalkan

46.

Melakukan review APBN 2005.

1. Mengusulkan APBN-P 2OO5

dipercepat


1. Draft APBN-P

2005

1. Telah dilakukan

permintaan pembatalan dan percepatan closing date kepada WB melalui Surat Dirjen Perbendaharaan No.S442tPB,t2004 tanggal 9 Nopember 2004

1. Memperlonggar

defisit APBN 2005 2. Optimalisasi penerimaan perpajakan dan bukan pajak 3- Penajaman prioritas dan peningkatan efektivitas alokasi belanja negara 4. Penyiapan exercise pengurangan subsidi BBM dan penyesuaian harga BBM dalam neoeri

PERMASALAHAN

REALISASI PEI-AKSANAAN

Ylno Drxloapt (8)

RENcaul Trr.rolx

Llruur

Daraplr ylHc Drxlsuxau

(9)

(10t

/

Penerimaan kotor adalah sebesar Rp.1.161.468.750 .000 atau Rp.750 / lembar saham.

1.

Pembatalan Bantuan Program

WATSAL (Tranche lll USD150 juta)

disetujuiWB melalui surat tanggal 1 1 Nopember 2004 No.A-

33TMATSALTXI/ 2004 dan berlaku efektif tgl 9 Nopember 2004 1. Melakukan

exercise perubahan APBN 2005 dan diupdating. 2. Menyiapkan skenario kenaikan harga BBM dan rencana penyaluran dana hasil dari penghematan subsidi BBM

Selesai berlanjut

1.

Adanya kepastian terhadap APBN 2005 dengan mempertimban gkan kondisi perekonomian terakhir (pasca bencana Aceh)

tersebut 3. Sudah dikoordinasikan dengan kominfo untuk menviaokan

ilt-36

No. tt)

PnoenmrH 100

Hlru PenrAml tzl

TINDAKAN (3l

Keennr

KerueRnn

Kxusus

loureurl

(,1)

(s)

UplvavlHe


PERMASALAHAN

t6)

t7)

(8)

5. Minimalisasi dampak kenaikan harga BBM 6. Sumber, jumlah, skema dan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh

bahan sosialisasi 4. Review sudah dibicarakan di sidang kabinet dan disampaikan secara kualitatif ke Komisi Xl DPR

TeueH Dtt-axux.aH

YaHe Drneoepr

ReHcnHl

TrHolx

LANJUT

(9)

DAMPAK YANG

Drxasrxnr (10)

RI 5. Assessment

dampak bencana sedang di hitung oleh Bappenas

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahiera

ilr-37

3.3

PeNINGKATAN Kese.IanrErufu\N

No.

PROGRAM lOO HARI PERTAMA

TrHoexaH

(21

41.

Penerapan pendekatan hakhak dasar dan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan

RexyIT

1.

DAN PENANGGULANGAI,| KEN,|ISXINEH

KEGTATAN

KeuulnnH

KHUSUS

(Oureurl

{3)

t4)

Merumuskan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dengan Pendekatan HakHak Dasar.

Finalisasi Penyusunan dokumen SNPK.

(51

1. Dokumen SNPK.

UPAYAYANG TEI-AH

DILAKUKAN

Penmlsnt-nHeH YANG DIHADAPI


trl

(8)

{s)

{6}

DAMPAKYANG DIHASILKAN n0) yang merepresentasika n pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sehingga ada ownership dari masing-masing stakeholder pelaksana

Selesai

t-

2. Diskusi dan pendalaman dengan instansi terkait, masyarakaU NGO, organisasi profesi, Kadin, Donor, dan Lembaga lnternasional.

Selesai

2. Dokumen kebijakan yang komprehensif dari berbagai aspek

3. Kompilasi berbagai masukan dan tanggapan

Selesai

Selesai

1. Pembentukan Tim

yan9 mengakomodasik an representasi stakeholder terkait (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha) untuk finalisasi SNPK.

2. Konsultasi Publik. terhadap dokumen

Masukan yang komprehensif ientang strategi, kebijakan, dan rencana aksi.

1. Konsultasi

3. Legalisasi dokumen SNPK

Peraturan Perundangundangan tentang SNPK

1. Finalisasi SNPK

4. Sosialisasi dan diseminasi dokumen

REALISASI PEI-AKSANAAN

1. Pemahaman dari


para stakeholder untuk dapat melaksanakan secara temadu

3. Terakomodasikan

nya masukan dan aspirasi dari stakeholder

'l

.

terhadap masalah kemiskinan, review kebijakan kepada publik Belum selesai

1. Konsultasi dan koordinasi mencari format legalisasi SNPK

1.

SNPK menjadi landasan operasional secara utuh bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat

Belum selesai

1. Pelaksanan sosialisasi dan diseminasi kepada publik

1.

Pemahaman para pengambil dan pelaksana kebijakan, serta publik tentang penanggulangan kemiskinan secara komorehensif

dan pembuatan draf Peraturan Perundangundangan tentang SNPK

1. ldentifikasi

stakeholder, format sosialisasi dan diseminasi

Adanya pemahaman yang sama tentangSNPK

ilt-38

No.

Pnoennm 100 Ham Penlml

n)

tzl

TrHpaxau t3|

UpavavlHc

KEGIATAN

KELUARAN

Knusus

lOureui

TELAH DII.AKUKAN

(41

(5)

(6)

REALISASI PEI.AKSANAAN

PERMASATAHAN

RENcANA

Dmlplxynxe

Yanc oluloapr

TINDAK LANJUT

DIHASILKAN

fll

(8)

(9)

(10t

dengan pendekatan hakhak dasar 5. lntegrasi SNPK ke dalam RPJM

1. Masuknya arah

kebijakan dan program SNPK ke dalam RPJM sebagai dokumen

implementasi

6. Menyiapkan Rencana Aksi berupa kebijakan dan program, serta

Dokumen pelaksanaan penanggulangan berupa regulasi dan anggaran.

1. Konsuhasi

Selesai berlanjut

1. Sosialisasi

kepada lembaga departemen/ non deoartemen

bersama direktorat sektoral Bappenas mengenai substansi yang akan masuk dalam RPJM

1. Koordinasi

Belum selesai

Melanjutkan koordinasi dengan Departemen/ LPND dan stakeholder untuk menyusun rencana aksi

Realisasi terhadap pen9normatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak dasar oleh sektoral dengan instrumen dan anggaran regulasi

Selesai beranjut

Sosialisasi mekanisme dan indikator

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara tersistem dan publik dapat turut melakukan monev secara independen

.

Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin para penerima KUBE Fakir Miskin, dan adanya jaminan eKonomr yang berkelanjutan.

bersama Departemen dan LPND, serta stakeholder terkait

penganggaran

lndikator

2. Penyerahan

bantuan kepada keluarga miskin, lansia, dan yatim piatu.

1. Penyerahan

bantuan sarana produksi jasa

konveksi mesin jahit bagi Fakir Miskin yang bekerja di bidang packing/sablon.


1. Merumuskan

Monitoring dan Evaluasi

mekanisme dan

8.300 Kepala Keluarga Fakir

1. Bantuan sarana

Miskin yang menerima bantuan di 10 propinsi.

indikator monitoring dan evaluasi

produksi mesin jahit modern senilai Rp. 27,54 miliar melalui program kemitraan usaha KUBE Fakir Miskin dengan perusanaan swasta yang berperan dalam hal: pemberian order pengorganisasia n KUBE Fakir Miskin.

Adanya dokumen legal yang melandasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin

Selesai

'l

Dilakukan monitoring dan evaluasi.

lil-39

No. t1)

PRocmrrt 100

HlruPeRmml (21

TrNolxlx (3)

KHusus

KelueRln lOurpurl

(4)

{5}

KEGIATAN

UplYnvlHe TELAH DTLAKUKAN

REALts^sl PELAKSANAAN (71

(61

PERMASALAHAN

Yano

olxlolpt t8)

RENCANA

DAMPAK YANG

TINoaK LANJUT

Drxasux.rx

(s)

{1

0)

Bimbingan Teknis Qua/dy Control, Penghimpunan hasil, produksi dan pemasaran. 2. Bantuan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama jasa bakulan.

1. 1 .000 KK Fakir Miskin yang menerima bantuan di 5 propinsi.

1.

Bantuan gerobak bakulan (bakso) senilai Rp 3,46 miliar berikut dengan bimbingan teknis/pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kerja, bahan produksi dan jaminan usaha.

Selesai

Melalui bimbingan tekn is/pelatihan kerja dan bantuan modal, para penerima bantuan KUBE sudah mulai berjualan bakso. Diharapkan usaha dan penghasilan serta ekonomi mereka


dapat berkembang. 3. Bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) melalui lembaga keuangan mikro (LKM).

1.5.500 Kepala Keluarga Miskin


yang menerima bantuan di 10 propinsi.

1. Bantuan modal

usaha bergulir senilai Rp 4,5 miliar dan Rp 3,8 miliar yang disalurkan untuk KUBE Fakir Miskin melalui Keuangan Mikro dengan pendekatan bagi hasil (syari'ah). LKM didirikan oleh anggota KUBE dan masyarakat, diawali dengan modal usaha secara swadaya sehingga kepemilikan oleh masyarakat sangat kuat.

Selesai

Dilakukan monitoring dan evaluast.

1.

Diperolehnya

alternatif pekerjaan yang clapat

meningkatkan kesejahteraan keluarga fakir miskin.

lil-40

No. (r)

Pnoemu 100 HARI PERTAMA (2)

Ttttolxlr (3)

KeenmH

KeuumaH

"

KHusUs (4)

4. Penyerahan bantuan bagi Fakir Miskin eks koban kerusuhan.

Upavlvnno

lOwpurl

TEI-AH DILAKUKAN

(51

(6t

1.9.500 Kepala Keluaqa eks

koban kerusuhan yang mendapat bantuan di 8 propinsi.

Bantuan usaha UEP senilai Rp '14 miliar, Rp 250 juta dalam bentuk peralatan produksi, pemberian bahan usaha dan sarana prasarana ekonomi bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa perdagangan, dan industri kecil diketola melalui KUBE dan didukung dengan

PenmlsataHltr

RENcANA

PEI-AKSANAAN

YANG DIHADAPI

TrNolx r-ANJur

t7)

(8)

Relusnst

Selesa

DAMPAK YANG DIHASILKAN (10)

(9) l-


t-

Diperolehnya

alternatif pekerjaan yang dapat meningkatkan

taraf keseiahteraan keluarga fakir miskin.

pendampingan sosial. Bantuan diberikan kepada daerah dengan SKU. 5. Penyerahan bantuan modal bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa pantai/pesisir dan perbatasan antarnegara.

1. 8.450 Kepala

Keluarga Miskin di desa pesisir pantai yang menerima bantuan di 17 propinsi.

t. Bantuan usaha UEP senilai Rp

22,76 miliar dalam bentuk peralatan produksi,

pemberian badan usaha dan

sarana prasarana ekonomi bidang

Selesai

1.

Dilakukan monitoring dan evaluasr.

1. Meningkatnya

kesejahteraan keluarga fakir miskin para penerima KUBE Fakir Miskin dengan adanya jaminan ekonomi yang berkelanjutan.

pertanian, peternakan, perikanan, jasa perdagangan dan industri kecil

dikelola melalui KUBE dan

didukung dengan pendampingan sosial. Bantuan diberikan kepada daerah dengan SKU.


nt-41

No.

Pnoenm 100 Hlm Penraml

TrHolxlx

t1)

t2)

(3!

KeenrlH

Ketulnm

Kxusus

lOurPurl

t4)

(s)

6. Bantuan Fakir Miskin di bidang peternakan sapi.

1.2.700 Kepala

UPAYAYANG TELAH DILAKUK,AN

penggemukan

Miskin di bidang

sapi impor senilai Rp 19,68 miliar dalam tempo 4

penggemukan sapi potong di 7 propinsi.

Penmeselnuer.t

ReHcnNA

YANG DTHADAPI

TINDAK LANJUT

t7l

t8)

(6) 1. Bantuan

Keluaqa Fakir petemakan


1.

Selesai

bulan dengan

fasilitasi pemasaran dan bimbingan teknis oleh mitra swasta.

3. Pengembangan kegiatan ekonomi

produktif

1. Pembangunan

1. Terbangun dan

dan rehabilitasi jalan usaha tani

masyarakat.

terehabilitasinya jalan usaha tani

Menyelesaikan rehabilitasi jalan usaha tani sepanjang 37.100 meter.

2. Pemanfaatan rawa dan lebak seluas 124.625 ha.

3. Penanganan konflik di provinsi NAD melalui pengembangan kelapa sawit 1.500 ha.

1.

t9)

(10)


Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin para penerima KUBE Fakir Miskin dengan adanya jaminan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesempatan kerla masyarakat lokal bertambah.

Jalan usaha tani

di lahan pangan di provinsi Riau, Bengkulu, Kalbar, dan Maluku telah selesai 2. JUT lahan perkebunan di provinsi Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Jabar, Banten, Kalbar, Kaltim, NTB, Sultra, dan Gorontalo hampir selesai (95,71%) 3. Pemanfaatan lahan rawa dan lebak di Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalsel, Kalteng, Kahim, Kalbar, dan Papua hampir selesai (98,4%) 4. Pembibitan kelapa sawit telah selesai untuk 1.500 ha, pembukaan lahan mencapai 1.429 ha (95,3%) dan penanaman kelapa sawit 604

Dmlpexvlxc Drxlsruex

Meningkatkan kegiatan usaha tani dan produksi pertanian setempat.

Penanaman kelapa sawit di Kabupaten Singkil belum dapat.

diselesaikan karena bencana

Tsunami

Membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 3.000 orang dan menoorong masyarakat kembali ke desa.

ha.

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera'

nt-42

No. (1t

PROGRAM lOO

Hlru Penmma (21

TrHolxlH r3l

Kecnun Knusus

KeuulRltt lOureufl

(4)

f5l


REALISASI

Penmnsallxnr.t

PELAKSANMN

YlHe orxnolpr

fll

(8)

(6)

4. Pemberdayaan bantuan modal untuk diversifikasi usaha petani

1. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil

(P4K):

1.1

P4K telah menumbuhkan dan

mengembangkan 66.600 Kelompok Petani Kecil (KPK) di 12

provinsi, 122

1.2

kabupaten, 1.234 kecamalan, dan 9.550 desa. Menyalurkan kredit sebesar Rp 1,0'1 triliun, telah lunas

ReHclHl TINoIx

I.ANJUT

(9) t

Menyiapkan proses pelimpahan hasil P4K kepada Pemda Kab./Kota untuk dilanjutkan dengan dana Pemda

DAMPAK YANG

DrHasrtxau (1

0t

1. Membantu penyediaan pembiayaan modal usaha tani 2. Tersedianya pola pemberdayaan masyarakat miskin di sektor pertanian 3. Terbentuknya kelompokkelompok masyarakal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin di pertanian

77,7o/o dalam

an9suran 16,8 % dan tunggakan

55%

1.3

53-300 KPK telah memiliki tabungan di BRI sebesar Rp 23,7 miliar dan 28.100 KPK telah memiliki tabungan dikelompoknya senilai Rp 5,87 miliar 2. Penyusunan draft kebijakan pembiayaan Syariah telah diselesaikan, Bl


ilt-43

No. n)

UPAYAYANG


TrNoaxln

KscnmH Kxusus

Krlulnar lOurPurl

TEI-AH DILAKUKAN

tzl

(31

t4)

(s)

(6)

Reluslst

PeRmasatexaH

ReHcaHl

Deuplx vlHo

PELAKSANAAN

YlHe orxloapt

TINDAK LANJUT

DIHASILKAN

t7)

(8)

(e)

(101

dan Menkeu pada prinsipnya setuju. 3. Sedang diusulkan dana on-top untuk penjaminan dan

pendampingan 4. Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) tahun 2003 telah

dikembalikan 92,35o/o dan denda keterlambatan sebesar Rp 1,7 miliar 5. DPM-LUEP tahun 2004 telah dicairkan 97,3% 2. Percepatan pendirian dan pengoperasian SPDN (So/ar Packed Dealer Nelayan) dan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)

4. Percepatan penyaluran kredit mikro

1. Akad kredit mikro

antara perbankan dengan pengusaha mikro dan mendorong terjadinya linkage program antara perbankan denang lembaga keuanoan mikro


Terbangunnya dan beroperasinya SPDN dan SPBN di 10lokasi : NAD 4 lokasi. Sumbar 2 lokasi, Bengkulu, Sulut dan Maluku masing-masing 1

1. Pembangunan

1. Telah selesai

Kepercayaan Usaha Mikro (KKUM)

Bengkulu 1 lokasi, Sulut

1

lokasi, dan Maluku 1 lokasi), sehingga total SPD/SPBN yang beroperasi 92 titik lokasi dan siap operasi 28 titik lokasi. Sosialisasi dan penyaluran kredit bagi usaha mikro di berbagai daerah di Indonesia melalui Bank Mandiri, Bank BNl, Bank BTN, Bank BRI

1.

(NAD 4 lokasi, Sumbar 2 lokasi, Riau 1 lokasi,

lokasi

Tersalurnya Kredit

1. Melanjutkan pembangunan SPD/SPBN

dibangunnya 10 SPD/SPBN

dan pengoperasian SPDN/SPBN 2, Melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Pemda

Penyaluran kredit

oleh

1.

2.

:

Bank Mandiri 24o/o, dengan jumlah nasabah 24.446 unil

Bank BNI 8%, dengan jumlah nasabah 5.914 unit

1

Terpenuhinya kebutuhan BBM dengan kualitas baik dan mudah bagi nelayan skala kecil dengan harga yang sesual pemerintah Meminimalisir L^L^^ vcudtt

f,l^.,^ vtdyd

operasional nelayan skala kecil

'1.

Masih belum adanya komitmen secara penuh dari perbankan dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro

2. Perbankan masih sangat hati-hati dalam oenvaluran

''l

. Melakukan koordinasi 0engan perbankan dalam rangKa

mendorong perbankan untuk dapat menyalurkan kredit baqi usaha

Diperolehnya kredit modal kerja dan atau kredit investasi bagi usaha mikro untuk dapat mengembangkan usaha nya

|t-44

No.

Pnocnruu 100

Trxolren

HmPenrnrl

(3)

t2l

48.

Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Perumusan dan penetapan kebijakan tentang perbukuan tingkat SD s/d SLTA

I

I

UPlYavmlc

lxer-umrl l"'?lL* KHUsusllournurllo,d,lu*n

Kecnran

(6)

(s)

t4)

1. Perpres

perbukuan tingkat SD s/d SLTA

Kebijakan: 22 s/d 30 Oktober 2004 2. Legal Drafting Peores dan pengesahan kebijakan: 1 Vd 30 November 2004

.

Pembahasan rancangan Perpres tentang Buku Sekolah

masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan

pendidikan

.

Perumusan kebijakan SPP dengan Sistem Subsidi Silang disertai dengan Sistem Govemance yang baik

No.01/MPN/HK20 05 tanggal 6 Januai 2005 untuk memprioritaskan Perpres tentang Buku Sekolah

1

1. Penetapan PP

1. Formulasi

Kebijakan: 23 s/d 30 Oktober 2004 2. Pembentukan Tim SPP dan Tim Govemance'. Minggu I November 2004 3. Pelaksanaan tugas tim SPP dan Tim Govemance:

Minggu ll November s/d 31 Desember 2004 4. Legal DnftingPP: 1 Januari s/d 28 Februari 2005 5. Sosialisasi

kebiiakan ;

I

16.

AGENDA

1OO

sudah diajukan ke Sekretaris Negara dengan surat Mendiknas No.

Mensesneg

Januari 2005

Memberikan akses

ielesai L Draft PerPres

Desember 2004

4. lmplementasi

yang lebih besar kepada kelompok

t8)

2. Penyusulan surat Mendiknas ke

1

November s/d 31 Desember 2004

49.

(7)

18s/MPNiHt(2004 , tanggal 15

3. Sosialisasi

kebijakan:

PEljKSANMN


Bank BRI 21%, dengan jumlah nasabah 16.781 unit Bank BTN 13% dengan jumlah nasabah 3.465 unit

1. Formulasi

kebijakan:

RElltslst

1

Desember 2004 s/d 31 Juli 2005

lmolementasi

HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

tentang SPP dengan Sistem Subsidi Silang

1. Pembahasan

rancangan Perpres tentang subsidi silang biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah

Selesai 1. Draft Perpres sudah diajukan ke Sekretaris Negara dengan surat Mendiknas No.

185iMPN/Hl(2004 , tanggal 15 Desember 2004 2. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi 3. Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ketentuan tentang

kreditnya

sehingga menyebabkan usaha mikro yang memperoleh kredit relatih masih sedikit

Sampai dengan tanggal 28 Januari 2005, Rancangan Perpres tentang Buku Sekolah masih dalam proses di

Sekretariat Kabinet dan sedang dalam proses telaah Dep. Hukum, Perundangundangan dan HAM.

Sampai dengan tanggal 28 Januari 2005, Rancangan Perpres tentang SPP dengan Sistem Subsidi Silang masih dalam proses di

Sekretariat Kabinet dan sedang dalam proses telaah Dep. Hukum, Perundangundangan dan HAM.

RENcANA

Demplx

vlnc

DIHASILKAN

TINDAK LANJUT

(10) makro

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadaP kredit bagi usaha mikro melalui KKUM

1. Sosialisasi

1. Pemanfaatan

buku di sekolah lebih optimal

kebijakan ke seluruh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota segera akan dilaksanakan setelah Perpres tentang Buku Sekolah disahkan oleh Presiden

1. Sosialisasi

kebijakan ke seluruh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota segera akan dilaksanakan setelah Perpres tentang SPP disahkan oleh Presiden

'1

. Bantuan

pendidikan yang adil dan non

diskriminatif

ill

45

No.


TtNoax.ax

(r)

(2)

(3)

UPAYAYANG

Keentlx

KeuulRaH

KHUSUS

lOwpurl

DIIAKUKAN

f4)

(s)

(5)

kebtakan:

TEt.AH

Meningkatkan penyediaan

pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang

bermutu

1. lntensifikasi

Gerakan Nasional

1

Pemberantasan Buta Aksara

1. Pelaksanaan

1. Meningkatnya

koordinasi dengan LSM yang telah melakukan pemberantasan buta aksara untuk memperluas cakupan dan meningkatkan mutu serta sinergi pelaksanaan program: Minggu ll November 2004. 2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan 9 pemerintah daerah prioritas (Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Nfi, Kalbar, Sulsel. dan Papua) untuk menyepakati pemetaan kantong-kantong sasaran program untuk peningkatan mutu pelayanan dan perluasan

I I I I I I I I I I I I I

PERMASALAHAN YANG D]HADAPI

TIruoaX LANJUT


(7)

(8)

{9)

(10)

Tidak semua komponen/unsur/

1. Melakukan pefluasan pemberantasan buta aksara (PBA) ke-10 provinsi lainnya sehingga dapat menjangkau 32 provinsi di seluruh Indonesia 2. Memetakan kantong-kantong buta aksara 3. Melakukan kerjasama dengan Pemda dan LSM untuk melaksanakan program PBA 4. Melaksanakan program berdasarkan TOR yang telah disusun untuk mempercepat PBA

RENCANA

subsidi silang pembiayaan pendidikan telah dirumuskan dalam RPP tentang Pembiayaan Pendidikan

Januari 2005

50.


jangkauan pelayanan: Minggu I Desember 2004


komitmen pemerintah daerah dan LSM untuk meningkatkan mutu dan

jangkauan pelayanan pemberantasan buta aksara

1. Melakukan

pertemuan dengan pemerintah daerah serta LSM dan masyarakat dari 22 provinsi untuk membuat komitmen tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) program Pemberantasan Buta Aksara

Selesai 1. Masukan dari semua komponen/unsur/l embaga yang telah melakukan program yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara 2. Terlaksananya

sehingga menyulitkan dalam penyusunan kerangka pikir pelaksanaan

pemerintah untuK

pfogram

sosialisasi pemberantasan buta aksara 4. Melakukan Pemetaan masalah buta aksara Menyusun

I I I

I I I I I I I I

lembaga memberikan masukkan atau informasi berdasarkan kenyataan di lapangan

pembagian tugas untuk membuat kerangka pikir dalam membantu melaksanakan program penuntasan buta aksara 3. Melaksanakan

15.

I

Pemberantasan Buta Aksara

Adanya kesiapan 9 provinsi untuk menyusun dokumen rencana aksi daerah dalam pemberantasan buta aksara

_^^

rancangan ruK dalam rangka PersiaPan realisasi pelaksanaan rencana tindak

laniut Pemberantasan Buta Aksara

lil-46

No.

PRoGRAtri 100

Hanr Penraua

TtNonxax

UPAYAYANG

Ketuan*.t lOurpurl

Kecnrnr Kxusus

(5t

t1)

Pemantapan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara oleh Presiden dalam Hari Aksara lntemational tahun

Peringatan Hari Aksara lnternasional ke39 di lstora

2004

Peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 2

Reauslst

TELAH DILAKUKAN

PERTSASALAHAN

RENcANA

DAMPAKYANG

YlHc oruolpl

TINDAK I-ANJUT

DIHASILKAN

(81

{9)

n0t

PELAKSANMN

t6)

pelaksanaan Hari Aksara lnternasional melalui media dan langsung massa dari berbagai unsur

Senayan,

bersamaan dengan

Selesai 1. Terlaksananya peringatan Hari

Desember 2004

1.

Belum seluruh

maiyarakat

Aksara

memahami

lnternasional ke39 di lstora Senayan bersamaan dengan Peringatan Hari Guru Nasional dengan mengundang 5

pentingnya program PBA

Gubernur,10

I I

Sosialisasi pentingnya penuntasan program PBA secara berkesinambungan 2. Menyiapkan metode belajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga bela.jar

Bupati/Walikota, warga belajar, tenaga PLSP, mitra pendidikan masyarakat, setta guru dari beberapa proPinsi paoa tanggal 2 Desember 2004

I

I

.

Pemberian tambahan dukungan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah dan LSM

dalam

1. Tersusunnya draft rencana aksi di daerah 9 propinsi dalam gerakan membangkitkan kembali Gerakan Pemberantasan Buta Aksara

pelaksanaan pemberantasan buta aksara: Minggu ll Desember 2004

1. Melakukan

sosialisasi ke berbagai lembaga kemasyarakatan, baik pemerintah maupun non pemerintah 2. Melakukan pertemuan dengan lembagalembaga penerima bantuan 3. Menelaah proposal yang telah diajukan oleh masing-masing lembaga penerima bantuan 4. Melakukan sosialisasi pentingnya penuntasan PBA melalui identifikasi dan seleksi

I AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

lSelesai

Terlaksananya kegiatan Temu Nasional Membangkitkan Kembali Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Yang diikuti oleh 9 Gubernur dan 36 Kab/Kota, LSM, praktisi, serta Perguruan Tinggi, p"o" pada tanggal 1-3 Desember 2oo4 TerlaksananYa | 2. akad kerjasama antara Ditjen PLSP Depdiknas dengan penerrma bantuan pada Minggu ke-lV Desember 2004

| 1.

I I I I I I I I I I I I I | |

1. Melakukan

koordinasi secara intensif terhadaP pelaksanaan program PBA serta memantau perkembangan implementasi dari lembaga-lembaga penerima bantuan

I I I I I II

|t-47

No.

Pnoennm 100 Hnru

Penrnul QI

TIHoIKeH

KelulRaH

KEGIATAN KHUSUS

lOureul

TELAH DII-AKUKAN

(s)

(4)

t3)

UplYlvrre t6l

kabftota yang akan didatangi sesuai dengan sasaran

RSAUsast

PERmlsn-lulu

ReHclNl

DmnplxvlNc

PEI-AKSANAAN

YANG DIHADAPI

TINDAK LANJUT

DIHASILKAN

t7l s/d awal Januari

(Et

(9)

a10r

2005

3. Pemberian b/ock giant untuk kegiatan PBA masing-masing untuk Kab. Cianjur, PP Muslimat NU Pusat, PP Aisyah Pusat, CBE Pusat, Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, Yayasan Garuda Nusantra, PKBM, dan Perguruan Tinggi 4- Terlaksananya

identifikasi dan seleksi di dinas Kab/kota, melalui

wawancara dengan penilik, tutor, TLD dan warga belajar 51.

Meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme tenaga pendidik

L Pencanangan guru sebagai tenaga profesi pada hari guru tanggal 2 Desember 2004 2. lmplementasi mulai tahun 2006

1. Soundrngdengan

1. Ditetapkannya

1. Rapat

Selesai

PGRI dan beberapa rektor LPTK: 23 Oktober s/d 20 November 2005 2. Pencanangan Hari Guru oleh Presiden: 2 Desember 2004 3. Memasukkan konsep ke dalam RUU Guru: 23 Oktober s/d 30 November 2004 4. Penyiapan naskah

Perpres tentang Guru sebagai tenaga profesi 2. Draft RUU Guru yang telah memuat Guru sebagai profesi 3. RPP Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Draft kode etik guru

penyusunan konsep guru sebagai profesi 2. Menyusun konsep sistem manajemen guru 3. Menyusun konsep sistem penjamin mutu guru 4. Rapat penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang guru 5. Rapat penyempurnaan draft final kode etik guru

'1.

akademik 5. Penetapan

kebijakan mengenai konsekuensi finansial tentang rekomdendasi OUTU

AGENDA'100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Tersusunnya draft naskah akademik tentang

pembinaan dan pengembangan profesi guru pendidikan dasar dan menengah 2. Tersusunnya konsep sistem manajemen guru 3. Tersusunnya konsep sistem

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Guru oleh

tim antar departemen terkait 2. Sosialiasi kode etik guru sebagai uji coba dan memperoleh masukan dari masyarakat

t

Profesi guru makin diminati dan dihargai oleh masyarakat 2. Guru lebih percaya diri dan bekerja secara profesional

pen,iaminan mutu guru I4. Tersusunnya sistem I konsep guru I5. remunerasr Tersusunnya draft I Rancangan Undang-Undang I tentang guru yang II telah mencakup |

|

ilt-48

No.

Pnocnnu 100 Haru Penreml

Ttxolt
{21

KEG|ATAN

KelulnnH

KHUSUS

lOunurl (s)

{4}

UPAYAYANG TEI-AH DILAKUKAN

Reeuslst

PERMASALAHA'1.1

PELAKSANAAN

YaHe olxloapr

(7)

(8)

(6)

RENcANA

TINoar

DAMPAK YANG

Drxlsrr-xlN

LANJUT

t10l

(9)

guru sebagai profesi

Tersusunnya dran RPP tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang didalamnya telah memuat tentang guru sebagai profesi yang didukung oleh telah tersusunnya draft RUU tentang Badan Hukum Pendidikan dan RPP tentang Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya juga memuat tentang guru sebagai profesi. Tersusunnya draft final kode etik guru Terlaksanya peringatan Hari Guru Nasional di lstora Senayan Jakarta pada

tanggal 2 Desember 2004 Pencanangan Guru Sebagai Profesi dilakukan pada tanggal 2 Desember 2004 oleh Presiden

52.

Meningkatkan penyediaan-dan pemerataan sarana-sarana pendidikan dan tenaga pendidik

'1.

Pembangunan kembali madrasah negeri dan swasta yang rusak.akibat konflik di Prbvinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Pembangunan

1. Terbangunnya 80

kembali dengan imbal swadaya madrasah negeri dan swasta yang rusak akibat konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: akhir

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahteri

unit Madrasah Negeri dan Swasta di Nanggroe Aceh Darussalam

Pencairan dana untuk pembangunan kembali Madrasah yang rusak di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pelaksanaan pengadaan mebeulair dan pembangunan kembali gedung pendidikan di provinsi NAD, dengan perincian sbb:

1. Pada saat pelaksanaan pemDangunan fisik gedung pendidikan mencapai 40%, terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami yanq

1. Bangunan Madrasah yang rusak akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami akan diupayakan untuk segera dibangun kembali.

1.

Tersedianya ruang belajar untuk memenuhi kebutuhan minimal terjadlnya proses belajar mengajar di madrasah

ilt-49

No.

PROGRAM lOO

Hlm Penraml l2')

Keenrat

Trnolxln t3)

Kelulmn

UPAYAYANG

KHUSUS

lOurPurl

TELAH DILAKUKAN

t4l uKtober s/cl aKnrr

(51

(6)

Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan

1. Penyiapan

magang kepala sekolah/ madrasah dari daerah tertinggal pada kepala

'1.

Persiapan: 23 November s/d 30 Desember 2004 2. Seleksi: 1 Januari s/d 31 Maret 2005

1. Meningkatnya

sekolaVmadrasah

kemampuan entreprenuership dan kemampuan managerial Kepala Sekolah/Madrasah Daerah Tertinggal

dari daerah maju

l.Menyusun kriteria peserta program kemitraan 2. Menyampaikan permohonan calon peserta dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Melakukan

rekapitulasi daftar calon peserta yang diusulkan Kepala Dinas

54.

Meningkatkan kuantitas dan

1. Rekruitmen

kualitas SDM

tenaga medis untuk Puskesmas

tenaga medis

dan Rumafi Sakit

(7)

MIN = 61 Unit Madrasah 1.2 llllS = 1 Unit Madrasah 't.3 MTsN = 8 Unit Madrasah 1.4 MTsN = 3 Unit Madrasah 1.5 MAN=2 Unit Madrasah

1.1

Desember 2004

53.

Renuslst PEI.AKSANAAN

di daerah tertinggal

1. Draft revisi

Keppres tentang Tenaga Kesehatan Strategis PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Penyusunan Surat Keputusan Menteri (SK) : SK Tim revisi Keppres SK tenaga PTT

1. Penyusunan draft

-sK

vlnc

DIHASILKAN

(8)

(9)

(101

mengakibatkan seluruh bangunan rusak

'1. Kegiatan

kemitraan

Angkatan lll yang melibatkan 200 orang kepala sekolah akan dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada bulan Maret 2005

1. Berkurangnya

kesenjangan kemampuan manaiemen sekolah antara daerah maju dan daerah tertinggal

3. Pembinaan/ bimbingan kepada kepala sekolah Kawasan Timur lndonesia (KTl) di Kawasan Barat Indonesia (KBl) 4. Pencanangan program Angkatan lll telah dilakukan pada tanggal 18 Januari 2005 oleh Menko Kesra

-

Dltrlpnx

TINDAK I.ANJUT

1. Tersusunnya kriteria peserta program kemitraan 2. Tersusunya daftar calon peserta program yang akan ditetapkan melalui rapat koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

Pendidikan Kab/Kota

Penooantian


Selesai

ReHcaNl


revisi Keppres tentang Tenaga Kesehatan

Strategis PTT: telah selesai

'1.

Koordinasi inter dept dan sesneg

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap perayanan kesehatan sesuai kebutuhan denoan

ilt-50

No. (1)

Pnoemm,100 HARI PERTATUIA (2)

TINDAKAN (3)

KeenrlH

Keuuanan

KHUsus

lOurPurl (s)

t4l

UPAYAYANG


TELAH DILAKUKAN

(7)

{6)


RENCANA

DAMPAK YANG

Tlr.rolx LANJUT

DTHASILKAN

t8)

(e)

2. Penyusunan draft

revisi berbentuk

draft peraturan presiden tentang tenaga kesehatan strategis sebagai pegawai tidak tetap 2. Bertugasnya tenaga medis di lokasi penugasan

1. Penyusunan

(10)

tersedianya tenaga kesehatan strategis (bukan hanya dokter, dokter gigi dan bidan saja) melalui penempatan PTT

petugas kesehatan

1.

rencana penempatan tenaga medis/kesehatan

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di daerah tertinggal terhadap pelayanan kesehatan

Telah di SK-kan tenaga PTT sampai dengan tingkat Propins,

:

'1040 dokter, '139

drg, 3937 bidan. Dari jumlah

tersebut rencana pemenunan yang diperoleh dari propinsi untuk ditempatkan di daetah tertinggal adalah 466 dokter (dari 21 propinsi),

77 dtg(dati22 propinsi), dan 1.651 bidan (dari 31 propinsi) 2. Telah melapor di propinsi dan ditempatkan di kabupaten dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil (daerah tertinggal) : dokter 276 otang

Belum semua propinsi melaporkan rencana pemenuhan untuk daerah tertinggal dan belum semua tenaga rnelapor ke propinsi tujuan

(dari 19 propinsi),

3.


drg 31 orang (dari 17 propinsi), bidan 1651 orang (dari 31 propinsi) Telah dikirimkan surat Menkes ke Mendagri tgl 4 Nop 04 agar Mendaqri

ilr-51

No. (11

Pnoennm 100

Hlm PeRrnul t2t

Knusus

Kelulnnn lOurPurl

(tll

(5)

Keenran

TrHolx.an (31

UPAYAYANG

PEnnlsn-nxlH Yaxo orneolpr


DAMPAK YANG

PELAKSANAAN t7)

(8)

(9)

(10)

Relttslst

TEI.AH DILAKUKAN (6)

Drxnsru.eH

menginstruksikan kepada gubemur,

bupati A,alikota agar tenaga,PTT & CPNS 2004 ditempatkan di daerah tertinggal

4.Telah bertugasnya tenaga medis di lokasi penugasan (Puskesmas dan RS)

2. Rekruitmen PNS

l.Telah dilakukan seleksi terhadap 28.929 orang pelamar CPNS Depkes untuk

formasi sebanyak 2.384 dan telah dilakukan pula seleksi terhadap 409.746 orang pelamar CPNSD untuk formasi sebanyak 25.897 orang. 2. Seleksi CPNS telah selesai 2. Persiapan aplikasi Undang-undang Praktek Kedokteran

1

Penyusunan Perpres tentang pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKl) 2. Penyusunan Peraturan KKI tentang Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Tatacara Penanganan Pengaduan Penyusunan Peraturan tentanq


1. Tersusunnya

rencana pembentukan Konsil dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia)

1. Koordinasi dan sosialisasi UU Praktek Kedokteran

'l

. Telah dilakukan sosialisasi UU

Praktik Kedokteran 2. Telah disetujui oleh Menkes mengenai Keanggotaan KKI dan Rancangan Keppresnya untuk diajukan ke presiden 3. Pengiriman usul keanggotaan KKI dan rancangan Keppresnya oleh Menkes kepada Presiden 4. Tersusunnva

1. Batas akhir penenmaan kelengkapan administrasi bagi CPNSP dan CPNSD yang lulus seleksi adalah

tanggal 15 Februari 2005

1.

Terlindunginya masyarakat dengan pelayanan kesehatan berkualitas

nl-52

No.

Pnoenqil 100 Hlru Pentlnl

TrxoaxlN

{r)

tzl

{31

Kecntlu'

KeuulnnH

UPAYAYANG

Kxusus

lOureurl

TELAH DILAKUKAN

(41

(5)

(6)


PenmlsatlnlH

ReHcaHl

DAMPAK YANG

YANG DIHADAPI

TIHonx LANJUT

DtHlstr-x.qH

t7)

(8)

(9)

{10)

empat Rancangan

Tindak Lanjut Tugas, Fungsi,

Peraturan Perundangundangan: 4.1. Peraturan Presiden ttg Pengangkata

danwewenang.' KKI 4. Penyusunan Peraturan KKI

tentang Registrasi Dokter/Dokter gigi

n

Keanggotaan KKI.

4.2. Peraturan KKtttg

4.3.

MKDKI dan Tata cara Penanganan Pengaduan Peraturan KKI ttg Tindak Lanjut Tugas, Fungsi, dan Wewenang KKI

4.4. Peraturan KKI ttg Registrasi drldrg Rancangan SK pembentukan Konsil dan MKDKI telah selesai 55.

Mengembangkan

sistem jaminan kesehatan

terutama bagi rakyat miskin

Melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas bagi oenduduk miskin

1.

Sosialisasi/ Penggerakan dengan SE ke

Dinkes Prop/Kab/Kota pemberi

1. Penduduk miskin

mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di ouskesmas

Pertemuan sosialisasi dengan seluruh Kadinkes Propinsi dan beberapa RS terpilih telah dilaksanakan pada tgl 4 Nov 2004 di Depkes Jakarta

1. Sosialisasi awal kebijakan program tentang pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin

pelayanan 2. Pelayanan

kesehatan keluarga miskin di Puskesmas 2. Menyusun SK penugasan kepada PTAskes untuk membuat persiapan dalam ranoka meletakan


1.

1.

Melalui APBN tahun 2005 baru tersedia Rp 1 Triliyun dan sedang diusulkan tambahan biaya sebesar Rp 1,168 triliyun kpd Dep.Keuangan & Bappenas.

1. Melakukan revisi

dan relokasi serta pengajuan anggaran

Meningkatkan derajat kesehatan keluarga miskin

tambahan (review APBN) yang dibahas dengan DPR dan instansi

terkait

Telah ditetapkan SK penugasan kepada PT. Askes dan telah disosia lisasikan

baik dilinokunqan

ilt-53

No.

PRoGRAM lOO

Hlm Penraml tz)

TtHoaxan t3)

Kecnmn Kxusus

KetulRAtl lOurPurl

(ill

(s)

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis di kelas lll RS pemerintah untuk penduduk miskin

56.

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar

1. Penanganan

secara cepat terhadap wabah penyakit, gizi buruk pada balita dan masalah kesehatan lainnya

1. Penduduk miskin

mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di kelas lll rumah sakit oemerintah

1. Surveilans intensif

'1. Kasus penyakit

pada lokasi gempa Kab. Alor

menular yang ditangani


UPAYAYANG

Renuslsr

PERMASALAHAN

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPT



(5)

(7)

(8)

(e)

t10t

landasan bagi pelayanan Gakin tahun 2005

Askes maupun di

TELAH DII.AKUKAN

lingkungan Depkes pada tanggal 7 - 8 Desember 2004

Menyusun pedoman pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

1. SK penugasan

Menyusun kebutuhan/kekur angan anggaran Yankes Gakin di RS untuk tahun 2004 serta menyusun kebutuhan anggaran tahun 2005

Telah tersusun perhitungan dana 2005 untuk pembiayaan pasien miskin kelas lll di RS dengan rincian perhitungan 36.146.700 pddk miskin X Rp.5.000 X l2 bulan = Rp 2,168 triliyun 2. Pencanangan kegiatan dilaksanakan tanggal 12 Januari 2005 di NTT Telah dilaksanakan pelayanan kesehatan gratis di Kelas lll RS Pemerintah bagi penduduk miskin.

Penanggulangan wabah penyakit, surveilans, penanganan masalah kesehatan TKl, dan pelayanan kesehatan di titik rawan jalur mudik lebaran.

kepada PT. Askes sudah terbit dan telah disampaikan.

t-

t-

Telah dilaksanakan surveilens intensif di lokasi gempa sekitar kab Alor & penanganan penyakit

Peningkatan survelains dan penang9uran9an wabah penyakit dan masalah kesehaian

Menurunnya angka kesakitan dan kematian penduduk karena penyakit menular dan gizi buruk

laannya

llt - 54

Pnoenlu 100

No.

HARI PERTAMA

(r)

QI

TINDAKAN

UPAYAYANG

KeenrlH

KELUARAN

KHusUs

lOurPurl

TEI-AH DILAKUKAN

(4|

(5)

{6}

(3)


PeRmlsnlaxar YAHc orxloapt

TITDax LANJUT

DAMPAX YANG DIHASILKAN

17)

{8}

(9)

(10)

ReHcnNA

2. Penyelidikan dan dilaksanakan penanganan KLB Diare

penanggulangan KLB Diare

3. Telah dilaksanakan penyelidikan penanggulangan wabah KLB keracunan makanan 4. Telah dilaksanakan penyelidikan dan penanggulangan DBD di Medan 5. Telah dilaksanakan pengambilan sampel, dan pengobatan di Indragiri Hilir 6. Telah dilaksanakan penanggulangan masalah kesehatan di

3. Surveilans keracunan makanan

I I

4. Surveilans KLB DBD di Medan

5. Surveilans KLB Malaria di Kab Indrahilir Prop Riau

6. Kesiapan Penanggulangan masalah

kesehatan akibat deportasi TKI

tempat

llegal

I

penampungan TKI 7. Telah dilaksanakan perayanan kesehatan di titik rawan jalur mudik lebaran 18. Telah dilaksanakan penYelidikan dan oenanoqulanqan

7. Antisipasi

I I I I I

menghadapi mudik lebaran

I II

II

wanariChikunguya di Kotabaru-Kalsel

II 2. Kasus gizi buruk yang ditangani

It

I I I

AGENDA 100 HARI PERTAMA: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtgra

.

retan dilaksanakan penanganan kasus gizi buruk

ilt-55

No.

Pnoeneu 100 HARI PERTAMA

fit 57.

(2t

Penlngkatan kualitas penataan dan pengelolaan

serta pengembangan

fasilitas pelaksanaan ibadah

TINDAKAN (3t . Peningkatan

kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji

Keenrlx

KELUARAN

Knusus

lOunurl t9l

(11

1.

Pemberian iaminan kepastian berangkat bagi calon jemaah haji yang telah melunasi/membayar ONH (BPIH): November 2004 s/d selesai ibadah haji.

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan lbadah haji


(7)

(8)

Pembuatan visa calon jemaah haji telah selesai seluruhnya.

6. Pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji.

1. Pengadaan catering oleh 4 perusahaan yang ditunjuk. Perusahaan caterino tersebut

YlHo orulolpt

ReHcarul TIHoax LANJUT


fl0)

(s)

't. Seluruh calon jemaah haji sudah masuk dalam database sistim komputerisasi haji terpadu (siskohat) termasuk jemaah haji yang benarbenar berangkat.

1.

Menyempurnakan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) agar diketahui jemaah yang telah berhaji untuk antisipasi over kuota di kemudian hari

t.

1. Seluruh Calon

1.

Kualitas pembuatan

1. Pembuatan paspor lebih dini dan dapat melakukan penceganan peng9unaan paspor palsu

jemaah haji sudah berada di Arab Saudi termasuk jemaah haji Aceh

Penggantian paspor baru bagi jemaah haji yang paspornya hilang termasuk jemaah haji korban Tsunami di Aceh.


PERMASALAHAN

t6)

1. Input iclentitas Calon jemaah haji dalam database. 2. Update data jemaah haji yang berangkat

Pembuatan paspor calon jemaah haji

2. Penyediaan makanan selama t hari di Madinah bagi jemaah haji ONH biasa: November 2004


korban Tsunami.

1.

Visa Calon Jemaah Haji telah selesai dikerjakan seluruhnya (100%) oleh Kedubes Arab Saudi yaitu sebanyak 205.466 buah.

l.Calon jemaah haji seluruhnya telah berangkat sebanyak 476 kloter atau sebanyak 189.847 orang & jemaah haji khusus sebanyak 15.619 orang 1. Telah

dilaksanakan distribusi catering ke pemondokan jemaah haji pada tahao

paspor ditingkatkan dengan security

printing

1. Meningkatkan

koordinasi dengan Kedubes Arab Saudi, lmigrasi dan Polisi

ldentitas seluruh jemaah haji terdata, dapat dibuat profil jemaah dan diketahui jemaah yang telah berhaji

1. Kepastian berangkat bagi jemaah haji yang telah memperoleh vtsa.

1. Melaksanakan pemulangan jemaah haji sampai dengan kloter akhir tgl 23 Februari 2005

1.

Calon jemaah haji dapat sampai di Arab Saudi tepat waktu sebelum Wukuf oan melaksanakan Wukuf dengan baik

1. Pelaksanaan catering bagi jemaah haji Pada

1.

Jemaah haji dapat menunaikan lbadah.

tahap pemulan9an

ilt - 56

No.

PROGR^M 1OO

Hlnt Penilrrl

TINDAKAN (3)

t2)

KELUARAN

KEGI,ATAN

(Ounuil

KHUsus

UPAYAYANG

lELAH DTLAKUKAN

r)

(6t

(s)

l4t Yd selesai ibadah haji.


6dalah

:

PERMASALAHAN

Yanc otxaolpt (8)

RENCANA I.ANJUT

TIHoIx

(9)

DAMPAK YANG

DtHlsrr-xlH (1

0)

pemberangkatan

a. Az-Zain; b. Syaukah Dzahabuh;

c. Al-Hamra; dan d. Al-Moudi Melakukan kerjasama dengan

3. Penerbangan langsung ke Madinah 3 kali

maskapai penerbangan

sehari: November 2004 s/d selesai ibadah haji.

1. Pendaratan

jemaah haji di Madinah sebanyak 34Tpenerbangan

1. Pemantauan

pemulangan jemaah haji di Madinah

sebelumnya masih harus transit Jedah)

pemulangan jerhaah haji Telah

1. Penempatan

dilaksanakan

jemaah haji di

Qu/ah

pemondokan sesuai hasil

pemondokan tanggal 26 Nopember 2004.

Qu/ah

efisiensi perjalanan jemaah haji

(tahun{ahun

dan peiyelesaian

4. Tempat pemondokan dan kamar di Makkah telah diketahui sejak berangkatan dari tanah air

1. Meningkatnya

1. Pengendalian

penempatan

jemaah di pemondokan bagi

jemaah haji

Kenyamanan dan keteraturan distribusi pemondokan bagi jemaah haji

November2004.; s/d selesai ibadah haji 2. Pelayanan

kehidupan beragama di daerah yang terkena bencana

1. Pembangunan

L Terbangunnya

dan rehabilitasi sarana ibadah: Akhir Oktober s/d Desember 2004

alam


sarana ibadah yang rusak karena bencana alam

Proses perenc€lnaan serta persiapan telah selesai, untuk rehabilitasi tempat ibadah di Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Kalimantan Barat

1. Bantuan dana

untuk pembangunan tempat ibadah sudah selesai disalurkan di provinsi-provinsi: 1.1. Sumatera

1. Memonitor

penyelesaian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah yang rusak

1. Memudahkan

masyarakat korban bencana alam dalam menjalankan ibadah

Ulara

1.2. Nanggroe Aceh Darussalam. 1.3. Maluku. 1.4. Nusa Tenggara Barat. 1.5. Nusa Tenggara Timur. 1.6. Riau. 1.7. Kalimantan Barat.

ilt-57

No.

Pnoemm 100 Hnru

tzl

t1)

58.

Penmul

MenlngkatKan Kerukunan Intem dan Antarumat Beragama

TlHolx.er.t (3)

Keenrm

KeuulRlH

KHusUs

lO.rnurl

t4)

(5)

Meningkatnya pengetahuan guru agama, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan tentang wawasan

Membangun

kehidupan beragama yang harmonis

pembekalan kepada guru agama, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan tentang wawasan multikultural: November 2004 s/d Januari 2005

UPAYAYANG. TELAH DILAKUKAN (6)

1. Pelatihan dan

pendidikan berwawasan multikultural bagi

guru{uru.

multikultural

2. Pelatihan bagi instruktur/penyulu h agama untuk rekonsiliasi

Pendidikan multikultural melalui kegiatan perkemahan bagi organisasi keagamaan dan LSM

59.

Pemulihan Sektor UKM

1. Restrukturisasi

kredit UKM bermasalah di bank-bank BUMN

1. Penghapusan

piutang Bank BUMN secara mutlak atau bersyarat

1. Pulihnya sektor

UKM 2. Meningkatnya fungsi intermediasi Bank BUMN


1. Menyusun konsep PP tentang Tata cara penghapusan piutang negara/daerah dan draft PMK tentano tata cara

PELAKSANAAN

Pennrasrulxltl Yaxe otrnolPt

(7)

(81

Reeusest

l.Telah selesai dilaksanakan pelatihan dan pendidikan beryvawasan multikultural bagi guruguru di Ambon 300 orang, Malang 100 orang, dan Palangkaraya 100 orang.

l.Telah selesai dilaksanakan pelatihan bagi instruktur/penyulu h agama untuk rekonsiliasi di: Mataram, Padang, Banjarmasin, Makasar, Kendari, dan Pekanbaru, masing-masing sebanyak 35 orang.

l.Telah selesai dilaksanakan pendidikan multikultural melalui kegiatan per-kemahan bagi oraganisasi keagamaan & LSM yg tlh berlangsung di DKI Jakarta, Banjarmasin,& Palembang 1. Draft RPP

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Rancangan

ReHcml Tlnolx LANJUT


(9) 1. Kegiatan

1. Meningkatnya

wawasan multikultural bagi guru dan siswa

dilanjutkan di Pekanbaru, Aceh, Pontianak, Makasar (3 provinsi)

1. Kegiatan dilanjutkan di Bengkulu, Jambi, Lampung, Kaltim,

Gorontalo (5 provinsi)

1. Kegiatan

dilanjutkan di Sulut, Ternate, Kaltim, Suteng (4 provinsi)

'l

. Meningkatnya

wawasan tokoh agama dalam mengelola penyelesaian konflik pada masyarakat di daerah konflik

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan

a)ann agama dan membentuk

wataUbudi pekerti yang luhur bagi pemuda dan mahasiswa/LSM

Selesai berlanjut

Meletakkan landasan hukum untuk memulihkan sektor UKM. Selanjutnya dioerlukan selana

ilt-58

No. tl)

PRoGRAM 1OO HARI PERTAMA

TrNolxnn

QI

(3)

KeenmH Ktrusus

''

(,1)

UPAYAYANG

Renusast

PERMASALAHAN

lourPurl

TEI-AH DILAKUKAN

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPT

(51

t6)

t7l

(8)

KELUARAN

pengajuan usul penghapusan piutang negara

ReNcnNa

TlHolx

I-ANJUT

(s)

DAMPAK YANG DIHASILKAN (10t

waktu untuk mencapai efektifitas pelaksanaan peraturan

PMK tentang

Tata Cara Pengajuan Usul Penghapusan Piutang Negara dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara.

2. Pembahasan RPP secara intensif

antar departemen/instan si (Kementrian BUMN, DepkumHAM, BUMN perbankan, dan Depdagri) yang dikoordinir oleh Departemen Hukum dan HAM 3. Penyampaian konsep RPP kepada Presiden

4. Menyusun konsep

1. Rancangan

Awal Pemberdayaan Petani Tambak

1. Langkah awal

restrukturisasi utang 1'1.000 petani tambak milik pemerintah di PT. Dioasena

1. Utang dinilai

sebagai utang UKM 2. Bank memberikan pendanaan untuk modal keria.


1. PMK tentang

Penetapan nilai utang plasma sehingga petani berkemampuan membayar dan

1. Kunjungan

Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Kelautan

Meletakkan landasan hukum terhadap tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara dan penetapan penghapusan plulang negara.

1. RPMK akan segera disahkan Menteri Keuangan setelah pengesahan RPP oleh Presiden

5. Pembahasan RPMK secara intensif di lingkungan internal Dep. Keuangan

60.

Selesai berlanjut

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul Penghapusan Piutang Negara dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul Penghapusan Piutang Negara dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara

1.

Telah diterbitkan PMK Nomor: 30/PMK.01/2005 tentang Penetapan Nilai Hak Taqih

Selesai

1. Adanya kepastran

hukum terhadap restrukturisasi utang petani tambak milik pemerintah di PT

ilt-59

No. (1)

Pnoomm 100 Han Penraua (z)

nnolxlH (3)

Keenrau Knusus

UPAYAYANG

KeluauH lOureufl

(4)

ts)

Penmesn-enmr

DAMPAKYANG

PELAKSANAAN

YANG DIHADAPI

TINDAK I-ANJUT

DrxlstxnN

(61

(7)

(8)

(9)

dan Perikanan ke

akses ke

kefa.

Renutslst

ReHcltu

TELAH DILAKUKAN

lokasi pertambakan udang terpadu PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) 2. Pemulihan Kembali hubungan Kemitraan Inti Plasma dengan ditandandangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. DCD dengan para plasmanya 3. Inventarisasi Dokumen Aset Kredit Plasma dan

Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira

lnventarisasi Dokumen Aset Kredit Plasma telah selesai 100%

3. Verifikasi/Pemeri

ksaan Dokumen Hukum atas Dokumen Aset Kredit Plasma

Verifikasi/Pemerik

I I I I

saan Dokumen Hukum atas Dokumen Aset Kredit Plasma Dipasena, serta Sinkronisasi Data Petambak Plasma antara Dioasena citra Darmaja dan

PPA. 14. Penunjukkan

I I I

Konsultan Keuangan dan Konsultan Hukum 5. Pembahasan | intensif dengan Tim Asistensi Departemen

I I I I I


Keuangrn

(t0t Dipasena

Dipasena sudah mencaoai 90%

4.

Pada tanggal 14 Desember 2004 telah ditunjuk PT. Manajemen

Agroindustri Konsultindo ("MAK") untuk melakukan

pekerjaan reassesment atas nilai sustainable hutang petambak plasma,dan langgal 22 Desember 2004 telah diterima draft laporan dari MAK dengan hasil: - Sustainable

ilr-60

No.

PRocRAm 100 Heru Pentama

TINDAKAN

(11

(2)

{3}

KHUSUs

KetuanlH lOurPUrl

(4)

t5)

KEGIATAN

UPAYAYANG TEI.AH DILAKUKAN (6)

REALISASI PEI.AKSANAAN

PERMASALAHAN

YIHG olxaoePt

ReHcaxa TIHoax LANJUT


(7)

(8)

(9)

(10)

debt max Rp. 1 00 Juta /plasma,

Tenor 8 lahun, bunga 13,5 % pa, grace

period'l tahun. 61.

Penyempurnaan dasar-dasar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

1. Memperbaiki

mekanisme penempatan TKI dan perlindungan TKI

1. Merumuskan

1. Penyempurnaan

kembali tata cara pendaftaran dan persiapan bagi calon TKI

2. Menata kembali keikutsertaan lembaga yang

1. Menyempurnakan

dokumen

proses rekrutmen

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri

dan penyebarluasan informasi

t. Perumusan draff tata cara pendaftaran TKI sudah dapat diselesaikan dalam bentuk Rancangan Permen

1.

Melanjutkan penyusunan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja

terkait

1. Pembahasan intern Depnakertrans

Dalam proses perumusan

1. Pembahasan


1.


1.

terlibat penyebarluasan informasi dalam rangka penempatan 3. Menyusun media informasi dan

@ta-cara

intern

Depnakerlrans

penyebaran informasi kepada calon TKI

4. Meninjau kembali sistim penampungan TKI oleh PJTKI yang potensial menimbulkan masalah 5. Memperbaiki

1. Pembahasan intern Depnakertrans

1. Pembahasan

prosedur

antern

perjanjian kerja antara calon TKI dan pihak peng9una

Depnakertrans


I, or,,' o,or.. I

perurusan

Melan,iutkan

perumusan dan pembahasan intern

Melanjutkan perumusan dan pembahasan In!ern

Melanjutkan perumusan dan pembahasan intern

ilt-61

No. (1)

PRoGRAM 1OO

Hem Penraml t2l

KHusus

(3)

z. MemudanKan

t.

memperoleh

dokumen imigrasi bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri

KELUARAN

KEG|ATAN

TINDAKAN

t4t Meninjau kembali persyaratan dan

prosedur pengurusan dokumen untuk TKI yang berpotensi memiliki celah untuk melakukan praktek KKN 2. Memperpendek

lOurPur) t5)

UplvlvlHe TELAH DII.AKUKAN 1. Penyempurnaan

1. Standar

1. Mendirikan oos-

PERMASALAHAN

RENCANA

DAMPAK YANG

YlHc otHloapt

TINDAK LANJUT

DtxlsruKlu

{8}

(9)

{101

0l

{6t

1. Standar operasional pengurusan dokumen imigrasi bagi TKI

Reluslsl PELAKSANAAN 1.

peFyaratan dan prosedur

Perumusan draft tata cara pengurusan

dokumentasi

pengurusan dokumen tenaga kerja

koordinasi dengan instansi/unit teknis terkait

imigrasi bagi TKI

pengurusan

dokumen yang diperlukan calon TKI 3. Menghilangkan

4

t.

berbagai pungutan yang berkaitan dengan kepulangan TKI

Meninjau kembali tempat

pemulangan TKI di Bandara 2. Meninjau kembali

". operasional proses

pemulangan TKI di tanah air

prosedur pemulangan bagi . TKI ketika kembali ditanah air

pos pengaduan di pelabuhanpelabuhan pemberangkatan (embarkasi) TKI

I

Dalam proses penerbitan ijin persetujuan oleh

administratur Bandara

1. Melakukan

koordinasi untuk mempercepat proses penerbitan ijin pendirian pospos pengaduan

Merumuskan

pengawasan terpadu dalam wacana membentuk pospos

pengaduan/kotak pos di berbagai

tempat yang berpotensi merugikan TKI 4. Menyiapkan aturan perundangan tindak lanjut dari UU Penempatan dan Perlindungan TKI luar negeri

l-

Menyiapkan draft

2. Membahas

Kepmen

1. Kepmen sebagai tindak lanjut Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

1. Menyusunu draft Kepmen tentang: 2. Pemberian dan perpanjangan Surat ljin Penempatan dan Pedindungan TK

(srPPTK)

Dalam proses penyusunan oan pembahasan intern draft Peraturan Menteri Pelaksanaan UU Penempatan dan Perlindungan TKI

1. Melanjutkan

pembahasan dan penyelesaian draft Kepmen sebagai tindak laniut UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

3. Ketentuan mengenai penyeloran, penggunaan, Dencairan dan


ilt-62

No.

PROGRAM 1OO

Hlm Penrruul (2)

Ttxolxln

KEGIATAN KHUSUS

KeuulnaH

{3)

(4)

{5t

UPAYAYANG TELAH DtI.AKUKAN

(OwPurl

(61


PennttlsltlxlH

RENcANA

DAMPAK YANG

YaNc otsaolpt

TlNoax LANJUT

DtHlstt-xlH

(7)

(8)

(9)

n0l

pengembalian deposito 4.Iala cara pemcabutan SIPPTK 5. Tata cara pembentukan kantor cabang 6. Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri

T.Talaca'a penerbitan SIPPTK 8. Tata cara pendaftaran pencari kerja 9. Tata cara perekrutan calon TKI 10. Ketentuan mengenai penyelenggaaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) 11. Ketentuan mengenai standar

tempat penampungan dan lamanya penampungan I Mendorong |12. I penyelesaran It" Keppres I

62.

Pemulangan TKI dari Malaysia

Mengkoordinasikan pertemuan interdep

termasuk dengan Pemda asal TKl, dikoordinasikan oleh Menko Kesra

1. Membentuk

SATGAS lintas lembaga yang bersifat operasional 2. Melakukan pembagian tugas untuk mengurus

tempat penampungan, penyediaan makanan, pelayanan kesehatan, consellinq dan


1.

Terbentuknya Satgas lintas lembaga serta

petunjuk operasional pemulangan TKI dari Malaysia

| 1.

I I I I I I I

Memfasilitasi Daerah untuk membentuk SAtgas pemulangan TKI bermasalah lxawat Mendagri No.560/2909/SJ,

oktober zvv4) 12. Penugasan Polisi

|I I I II

^ts,l^'z.?

Pamong Praja

secara aktif dalam membantu

SaloadPosko

1. Pembentukan

Satgas dilokasi

debarkasi 2. Pembentukan Posko Depdagri di PUM tentang pemulangan TKI bermasalah 3. Tim Koordinasi lintas sektoral Tingkat Pusat tentang pemulangan TKI bermasalah 4. Alokasi dana

1. Terbatasnya dana

1. Kursus singkat

dalam penanganan TKI bermasalah baik untuk daerah debarkasi maupun propinsi 2. Kesulitan dalam pencatata n/Reg ist rasi anggota TKI yang bermasalah untuk pemulangan

bagi TKI yang akan kembali 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan yang dipenuhi oleh setiap warga masyarakat yang menjadi TKI melalui pemilikan dokumen yang san 3. Koordinasi Tim

ilt-63

No.

PROGRAM lOO

Hlm Penreml tzl

TrNolx.lH

UPAYAYANG

KeuuanaH

KEGTATAN

Kxusus

(OurPurl

TELAH DILAKUKAN

(4)

(5)

(6)

(3t

dilokasi debarkasi (kawat Mendagri No.T.094/865/PU M tgl 9 Nopember

pengamanan TKI 3. Mengambil langkah-langkah relokasi untuk

2OO4)

mempefterjakan TKI menjadi pekerja di

melalui Kedutaan Rl, dalam rangka memberikan pelayanan pada TKI selama masa pengampunan.

1. Memberikan

PERMASALAHAN

RENCANA

Dampax vnHo

YaHe otHaoepl

TINDAK TANJUT

DIHASILKAN

(7)

(81

(9)

(10)

untuik penampungan berupa uang saku bagi TKI bermasalah

3. Rapat Koordinasi

fasilitasi pemulangan TKI bermasalah

perkebunan.

2. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Malaysia,


1. Perlindungan bagi

pelayanan di pusat-pusat konsentrasi TKI

2. Menghimbau para majikan yang mempekedakan

TKI menyelesaikan hak-hak bagi TKI

TKI dari Malaysia kembali dengan selamat

t,

Membentuk posko-posko di daerah berdasarkan Keppres No.106 Tahun 2004

1. Sudah

menghimbau para majikan untuk menyelesaikan hak-hak TKI di Kuala Lumpur, Sabah, Kuching, dan Penang

Teknis Pusat dalam rangka pemulangan TKI bermasalah semakin ditingkatkan bekerjasama dengan Pemda agar debarkasi untuk pemulangan sesuai dengan rencana.

1. Terbentuknya

posko-posko di daerah telah dilakukan berdasarkan Keppres No.106 Tahun 2004 1. Sudah dilakukan

oleh Perwakilan Rl di Kuala Lumpur, Kucing, Sabah, dan Penang 2. Menerima kunjungan Sekjen & Direktur lmigrasi Malaysia tanggal 18 November

2004, membicarakan pelayanan TKI dari Malasyia selama Amnesti 3. Mengundang Menteri Hal lkhwal Dalam Negeri Malaysia ke Indonesia pada tanggal 9 Desember 2004 Melakukan pengaturan perjalanan TKI kembali ke lndonesia


1. Menunjuk pihak

Angkatan Laut dan Departemen Perhubungan untuk mengangkut TKI di bawah

1.

Angkatan Laut dan Departemen Perhubungan mengangkut TKI di bawah koordinasi Menko

ilt-64

No. (1)

Pnoanam 100

THolxan

Hlm Penrmre (21

r3)

KEGIATAN

KELUARAN

Knusus

lOurPrtt

t4l

(5)

UPAYAYANG


TELAH DILAKUKAN

1. Peningkatan

63.

Pembayaran THR

1. Menetepkan Surat

1. Menyusun konsep

secara benar dan tepat waktu menghadapi ldul Fitri dan Natal

Edaran Menteri berkaitan dengan THR

THR untuk pekerja 2. Melaksanakan pertemuan dengan APINDO 3. Mempublikasikan Surat Edaran

'1.

SE Menakertrans tentang THR

2. Pekerja menerima THR tepat waktu sesuai ketentuan

'1.

Mengurangi lingkup penjaminan tahap pertama.

(9)

(10)

pelayanan TKI di

daerah

1.

Sebagian besar perusahaan telah melaksanakan sesuai Surat Edaran

Menakertrans

1. Terdapat

Selesai

beberapa perusanaan yang mengajukan dispensasi pembayaran THR: PT. Kertas Kraft Aceh PT. Sri Ratu UD. Naga Mas PT. Indo Garment\ PT. Dept. Store

. . . .

PHI-DJKDUO4

3. Koordinasi dengan

Perusahaan sejenis dan Pemda

(8)

posko untuk

.DJK'UO4

Asosiasi

Melindungi penabung kecil

mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Surat No.B.904/MEN/PHl

DIHASlLKAN

L Terbentuknya

2. Kepada Perusahaan No.SE.903/MEN/

Menteri 4. Sosialisasi dan Koordinasi dengan

64.

1. Menakertrans telah

Damplx vlHc

Trnoex LANJUT

Kesra

pelayanan TKI untuk menghindari permainan/pemera san dari para calo, dilakukan di poskoposko daerah dengan monitoring pusat

permainan/pemer asan dari para calo

RgNcaxl

Yene otxaolpl

t7l

{6}

koordinasi Menko Kesra 4. Meningkatkan pelayanan TKI untuk menghindari

PERMASALAHAN

.

APINDO 4. Pemantauan pelaksanaan pembayaran THR 1.

SK Menteri Keuangan mengenai pro9ram penjaminan pemerintah.

1. Menyusun

rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pro9ram penjaminan pemerintah

Telah disusun Rancangan PMK

Selesai berlan.lut

1.

mengenai program penjaminan pemerintah yang segera akan diajukan ke Menkeu

Merupakan langkah awal untuk mempertahankan Kepercayaan masyarakat pada perbankan. Dibutuhkan selang waktu untuk mencapai efektifitas pelaksanaan PEr dtur dl r,

2. Mempersiapkan pembentukan LPS.

1. Terbentuknya

database awal mengenai penjaminan,

rancangan struktur broanisasi LPS


1. Mengumpulkan

data bank serta merancang database awal mengenai oeniaminan.

Telah terbentuk rancangan

database awal bank.

Telah diperoleh data bank umum

1.

Diperlukan selang waktu untuk mengukur efektifitas pengoperasian SISIEM,

ilt-65

No.

Pnoenlm 100 Hlru Penraml

TrHolxln

tlt

(2)

{3)

Keenrlx

KELUARAN

KHusUs

lOurewl

(41

(s)

serta rencana keda persiapan pendiriannya.


UPAYAYANG TELAH DILAKUKAN t6)

2. Merancang struktur organisasi LPS sesuai fungsinya 3. Menyusun rencana ketja persiapan pendirian LPS

REALISASI PEI.AKSANAAN t7l yang meliputi data identitas bank, Direksi. Komisaris, Pemegang Saham dan data keuangan 3. Telah diperoleh data BPR yang meliputi data identitas bank, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan data kewajiban kepada pihak ketiga. 4. Telah disusun drafl awal struktur organisasi LPS 5. Telah disusun rencana kerja persiapan pendirian LPS

PERMASALAHAN

ReHclxl

Dmrpex YlHe

YlHc orxlonpt

TTNDAK I.ANJUT

DrxlsltKnN

(8)

(9)

(101

mengingat LPS belum beroperasi.

ilt-66

pRoonam Knusus peHcltrnprH LeelRAN, NATAL, Annsrplsr BeNclr.tl BlH.tlR olru MeHcHADAPlMustm TnNml (Paol)

No (rl 1

Pnocnm 100

TtHolxlx

HARI PERTAMA Pengamanan Lebaran dan Natal

KHUSUS

1. Meningkatkan

keamanan dan mencegah terorisme.

,,i

(4)

(31

QI

1. Penggelaran

aparat keamanan. 2. Membantu Polri dalam rangka pengamanan Lebaran dan Natal.

UPAYAYANG

,KetulmN

Keentan

1.

Re.lusnst

(OurPur)

TELAH DILAKUKAN

pelaxslHlen


{bl

(6t

t7l

f8)

TeNu.luonya

1.

situasi keamanan di daerah yang

kondusif 2. Terwujudnya

pemberian bantuan pengamanan kepada Pori

sesuai permintaan.

MenrngKatKan

patrolidi

titilddaerah rawan 2.

Meningkatkan kegiatan intel territorial

dan

guna terciptanya kondisi yang

kondusif

3. Mengirimkan

I I I I I

I I

I

I

Radiogram Mendagri No.003.2/2884/S J tanggal 26 Oktober 2004 kepada Gubernur dan

1. TerselenggaranY

a koordinasi

antar satuanfinstansi di daerah 2. Terselenggarany a kegiatan lebaran secara aman, lancar dan

tertib

Renclxn TIHoIx

LANJUT

(e) 1. Melaniutkan


operasi bantuan pengamana Natal dan Tahun Baru kepada Polri 2. Memonitor pelaksanaan dan menerima laporan dari daerah.

3. Kesiapan Pemda untuk melaksanakan dan melaporkan keoiatan lebaran.

BupatiM/alikota se-lndonesia untuk: a. Mengambil langkahlangkah

antisipatif terhadaP kemungkinan timbulnya gejolak dan aksi tenor yang meng9anggu trantib masyarakat termasuk meningkatan pengamanan terhadaP objek vital, asset objek vital, asset pemerintah dan industri strategis serta pengamanan lalur lalu lintas

AGENDA 100 HARI pERTAMA

:

program Khusus pengamanan Lebaran, Natal, Antisipasi Bencana Banjir dan Menghadapi Musim Tanam (Padi)

tv.

NO (r)

PROGRAM lOO

TrHolxnn

Hlru Pentlma

(3)

tzl

KelulmH

Kecnran Kxusus

(Ournur)

UPAYAYANG TELAH OILAKUKAN

Rgauslst

PERMASALAHAN

PEI.AKSANAAN

YANG DTHADAPI

{5)

o)

(4)

b.

c.

2. Menjaga pasokan barang dan bahan pokok.

AGENDA 1oO HARI PERTAMA

:

1. Pemantauan

stok, distribusi, harga barang dan bahan pokok.

1.

Stok bahan

pokok cukup, 2- distribusi bahan pokok lancar 3. harga bahan pokok stabil 4. Laporan berkala perkembangan harga.

RENcANA

TIHoIx

LANJUT

(9)

DAMPAK YANG

DtxlsnxnH (t0)

Koorolnasl dengan aparat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk pengamanan Melakukan pemantauan pada hari menjelang dan pasca Hari Raya ldul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

1. Pengamanan produksi/ ketersediaan 2. Menjaga pasokan bahan pokok 3. Menjaga kelancaran distribusi pangan pokok 4. Menjaga keamanan dan kehalalan pasokan pangan 5. Melakukan koordinasi dengan sentrasentra produksi perikanan (Muara Angke, Cirebon, Juwana, Pekalongan, Brondong, Pelabuhan Ratu) 6. Monitoring dan kompilasi harga ikan harian di daerah. 7. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan

1. Sebelas

komoditas pangan pokok tersedia dalam jumlah cukup dan harga wajar sampai Minggu ke lV Januari 2005. 2. Komoditas Hortikultura tersedia cukup dalam harga yang wajar sampai Minggu lV Januari 2005. 2 Terkompilasinya data reguler pasokan dan harga ikan di 19 pelabuhan perikanan Terhitungnya pasokan rata-rata perhari di sentrasentra pendaratan perlkanan 4 Harga dan pasokan ikan pada saat Lebaran terkendali

Fasiltasi pengiriman data belum optimal 2. Belum semua daerah pemantauan mengirimkan data secara kontinyu Kenaikan harga beras dan cabe merah keriting tersebut akibat musim hujan dan adanya banjir di beberapa daerah yan9 meng9ang9u distribusi. 1.


1. Melanjutkan

1. Stok sebelas

koordinasi pemantauan harga dan penyiaran informasi harga melalui RRI dan media lain z. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait & mengamankan kelancaran distribusi di daerah yang mengalami banjir, Mengupaya kan alokasi distribusi antar daerah untuk memasok kebutuhan pokok tersebut

komoditas pangan pokok dan ikan mencukupi dan tidak terjadi ge.iolak harga terlalu tinggi selama ldhul Fitri, Natal, Tahun Baru dan ldhul Adha. 2. Terpenuhinya pasokan bahan pokok pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru

tv -2

No

PRoGRAM 1OO

Trr.tolxnn

Haru Pentlma

(3)

tzl

UpaYlvlHc

KeenTlx

KeluemH

Kxusus

(OurPur)

TELAH DII.AKUKAN

(4)

(s)

(6)

kebutuhan pokok di seluruh propinsi terutama dikotakota besar, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan

Makassar Monitoring

terhadap

Penmlslr-AxlH Yanc oulolpt

TIHoIX LANJUT

(7)

(8)

(9)

laporang mingguan mengenai stok dan produksi

DAMPAK YANG

DrHlsrr-xlu (10)

6. lnformasi harga ikan melalui

website [email protected]

dan penertiban Warta Pasar lkan setiap bulan Sampai dengan 24 Jan. 2005, harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dibandingkan

7.

dengan 3

produksi dan stok di pabrik minyak goreng dan tepung terigu. 9. Membuat surat edaran kepada produsen minyak goreng dan tepung terigu untuk

membuat

ReHclHa

REALISASI PETAKSANAAN

Jan.2005, kecuali beras di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar & Medan mengalami kenaikan antara 1,79Yo

8.

Laporan stok

dan produksi minyak goreng dan tepung terigu Desember 2004 cukuP. Selesai

3. Menjaga kelancaran distribusi barang dan arus penumpang.

1.

Penyediaan angkutan Lebaran dan Natal yang mencukupi.

1.

Arus penumpang

1. Menggelar

lancar dan aman.

Operasi ketupat 2004 2. Mempersiapkan Operasi Lilin 2004 (akan dimulai tanggal 21 Desember s/d 3 Januari).

1. Pelaksanaan

Operasi Ketupat 2004 diselurh Indonesia pada umumnya berjalan dengan lancar dan tertib dengan penggelaran personel Polri yang dibantu oleh instansi terkait 2. Situasi arus

mudiUbalik

AGENDA 100 HARI PERTAMA

:

Angka laka clan

1. Melaksanakan

pelanggaran masih tinggi Masyarakt belum sadar untuk meng9unaKan jalan yang benar Budaya mudik dilaksanakan dalam waktu relatif sama sehingga Kemampuan sarana

upaya-upaya terpadu antar instansi dalam rangka menginformasika n kepada masyarakat ialn yang Denar 2. Mempersiapkan sarana transportasl dengan baik 3. Akan menqqelar

program Khusus Pengamanan Lebaran, Natal, Antisipasi Bencana Banjir dan Menghadapi Musim Tanam (Padi)

tv-3

No

PROGRAM 1OO

TINDAKAN

Hlnt Penrmaa

It)

(3)

tzl

KHusUs

KelulnaH (Ournur)

(4)

(5)

KEGIATAN

UPAYA YANG TELAH

DILAKUKAN (6)

REALISASI PELAKSANAAN t7)

lebaran masih diwarnai dengan beberapa kejadian : laka lintas mengalami

PERMASALAHAN YANG D]HADAPI

Druuplx

RexclHl

YANG

T]NDAK LANJUT

DIHASILMN (10)

(e)

(8)

operasi lilin

transportasi memadai.

2O04|2OO5

dalam

rangka PAM Natal dan Tahun Baru.

sedikit peningkatan sebesar 4,88%, tetapi korban jiwa berkurang 3. Kemacetan arus mudik/balik masih terjadi di beberapa lokasi

khususnya dipantura. 2.

Mengantisipasi Bahaya Banjir dan

1. Meningkatkan

koordinasi antar instansi dan

Musim Tanam (padi) Okt 2004-Mar

kerjasama dengan masyarakat.

2005

2. Meningkatkan akurasi orakiraan cuaca.


:

1. Rapat koordinasi

1. Diperolehnya

1. Rapat kordinasi

penyusunan

tingkat

dengan Dinas PU

ACTION PIAN

kesiapsiagaan yang prima dalam menghadapi

DKl, Banten,

BANJIR 2OO4 2. Rapat koordinasi secara periodik ' 3. Penentuan tingkat bencana 4. Penggalangan partisipasi dan kerjasama dengan stakeholder.

1. Peluncuran

radiosonde produksi dalam negeri.

Jabar, Jateng, Jatim, Sumsel, Lampung, Sulsel dan pimpro induk PWS terkait, yang membahas kesiapan pedoman operasi standar (POS), peta lokasi rawan banjir dan bahan banjiran.

banjir 2. Terkendalinya

tingkat resiko banjir 3. Dapat dihindarkannya akibat-akibat yang fatalistik.

1. Radiosonde

produksi dalam negeri.

Menyelesaikan disain engineering 2. Proses perakitan radiosonde Menyelenggarak an Press Conference pada 6 Januari 2005 A Melakukan peluncuran uji coba Chamber di Korea pada 17-20 Januari zuu3 1,

1.

1. POS banjir di Propinsi DKl, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumsel. Lampung, Sulsel telah disusun dan disosialisasika n

1. Selesai

2. Selesai

3. Selesai

1. Perbedaan frekuensi transmitter radiosoncle dengan receiver yang ada di Bandara Cengkareng

4. Selesai


Memperluas sasaran sosialisasi.

1. Rencana peluncuran 15 unit radiosonde akan dilakukan pada minggu pertama Pebruari 2005 di Bandara Juanda, Surabaya

1.

Penanggulangan baniir lebih efektif

Terpenuhinya kebutuhan radiosonde melalui produksi dalam negeri Mengurangi ketergantungan terhadap impor produk teknologi Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan teknologi

tv-4

No {r)

Pnoeneu 100

Tlr.rolxln

HAR! PERTAMA

KHusus

(Ournw)

TELAH DILAKUKAN

(4)

(5)

t6)

(3|

(21

UPAYAYANG

Keuanltr

KecnnH

5.

Peluncuran 15 unit radiosonde '1ntuk uji unjuk kerja, direncanakan


o)

Penuesatlxllt YnHo orxnolpt

ReNcnNa

Ttttolx

LANJUT

DAMPAK YANG

DIHASILKAN (10)

(s)

(8)

tumbuhnya perkembangan industri nasional berbasis iptek

5. Belum selesai

pada27 Januari 2005 3. Menyiapkan sistem peringatan dini (early waming system).

1. Peramalan cuaca

2. Penyusunan peta potensi banjir

2004 3. Pemantauan tinggi muka air.

4. Sosialisasi tanggap darurat baniir kepada masyarakat di daerah rawan banjir.

5. Menyiapkan Tim SAR dan membentuk posko-posko penanggulangan banjir

informasi dan sosialisasi 2. Gladi lapangan tanggap darurat banjir.

:

masyarakat dalam tindakan tanggap darurat sehingga mengurangi korban.

1. Terbentuknya

1. Menyiapkan

agenda aksi Tim SAR dan Satkorlak PBP, meliputi antara lain penguungsian, ,.

korban dan pencarian orang hilano


daerah rawan banjir sehingga masyarakat waspada akan bahaya banjir dilingkungannya.

1. Terlatihnya

1. Penyebaran

pertolongan

1. Diketahuinya

posko yang lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan 2. Terbentuknya posko dan jaringan kerja dengan LSM 3. Tersedianya bahan baniiran

1. Pengaktifan

sistem peringatan dini banjir di WS strategis di Pulau Jawa, Sumbar, Sumut, dan Sulsel. 2. Penyampaian informasi harian secara on line mengenai prediksi wilayah banjir, estimasi dan peluang hujan harian serta curah hujan berdasarkan hasil data satelit cuaca 1. Sosialisasi telah dilaksanakan di Propinsi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

'1.

1. Pengaktifan

sistem peringatan dini banjir di WS Ciliwung-

Cisadane Citarum,

CimanukCisanggarung,

Jratunseluna

1. Peralatan sistem

peringatan dini banjir belum sempurna khususnya di daerah luar Jawa, dan memerlukan perbaikan.

1. Sosialisasi telah dilaksanakan di Propinsi Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Sulsel, Sulut, Kalsel, dan Kabar. 1. Semua provinsi,

1. Jumlah peralatan

kabupaten/kota telah membentuk posko penanggulangan

kabupaten/ kota telah membeniuk Posko Penanggulangan Baniir. 2. Pengadaan bahan banjiran dan alat komunikasi telah dilaksanakan di

tanggap darurat belum sesuai kebutuhan.

banjir

dan alat komunikasi telah dilaksanakan di

alokasi dana untuk meningkatkan keandalan sistem peringatan dini banjir.

Serayu, Bogowonto, Bengawan solo, Brantas, S. Kuranii, S. Deli, S. Percut Jeneberang.

Semua propinsi,

2. Pengadaan bahan banjiran

1. Meningkatkan


1. Kesiapsiagaan

masyarakat menghadapi banjir lebih baik 2. Tersedianya informasi on line mengenai prediksi cuaca yang dapat dikases secara langsung oleh masyarakat.

1. Meningkatkan intensitas dan ruang lingkup sosialisasi.

1. Masyarakat lebih

1. Mengalokasikan

1. Penanggulangan tanggap darurat banjir lebih

dana yang mencukupi untuk melengkaPi kebutuhan.

terlatih menghadapi tanggap darurat banjir

efektif.

rv-5

PROGRAM lOO

No

TNDAKAN

Hmt Frninrtll tzl

{3t

KELUARAN

Kxusus

(Ournur)

TEI.AH DILAKUKAN

(4)

{5}

t6)

posko banjir 3. Inventarisasi stok dan kebutuhan

logistik 4. Pengadaan dan pengaturan logistik bahan

banjiran dan alat komunikasi 5. Penentuan lokasi dan penyiapan logistik untuk evakuasi

I

dan alat I

komunikasi serta peralatan

I

evakuasi

I

didaeral/di dekat

I

daerah rawan

I

banjir

l I

4. Tersedianya

1. Adanya

contingency plan untuk meminimalkan kerugian pada kawasan strategis.

Contigency plan telah dilaksanakan pada kawasan strategis.

kejadian dan dampak banjir 3. Menyusun agenda aksi pemulihan pasca banjir. 1.

Diserahkannya sejumlah mobil dapur umum lapangan bagi

dinas sosiaU Satkorlak penanggulangan bencana di 12 propinsi dan Pusat. 2. Penyediaan

evakuasi Kit.

1. Diserahkannya

tenda, perahu karet, dll. di 6 orooinsi.


:

YaHo otxloapt

TIHoIX LANJUT

rn

t8)

(9)

(10)

propinsi, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Sulsel, Sulut, Kalsel, Kaltim. Kalbar.

dilengkapi dengan pesediaan air minum, makanan, obatobatan, peralatan dapur umum.

assessmert

mobil dapur umum lapangan.

PELAKSANAAN


pengungsian

beberapa alternatif penanggulangan banjir termasuk contingency plannya 2. Melakukan rapid

1. Penyerahan

PERMASALAHAN

, sementara yang

pengungsi.

7. Penyediaan peralatan untuk pertolongan darurat, bahan banjiran, penyiapan tempat evakuasi, penyiapan peralatan pengungsi.

.RENCANA

Relusnst

tempat

obat-obatan dan pataian darurat 1. Menyiapkan

propinsi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

pengungsi

I

6. Penyediaan bahan pangan,

6. Mempersiapkan alternatif solusi penanggulangan baniir

UPAYAYANG

KecnnH

l. Bantuan mobil

Mengalokasikan dana yan9 mencukupi untuk melengkapi kebutuhan.

l.Memperkecil

Selesai


1

Selesai

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi.

1. Contigency plan

telah dilaksanakan terbatas pada wilayah sungai CiliwungCisadane, Citatum, Ciujung, Cifiman, Bengawan Solo, Jratunseluna, Brantas.

t- Tidak semua

sungai rawan banjiir mempunyai contigency plan mengingat ketersediaan dana, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

dapur umum sebanyak 13 unlt dalam rangka bantuan darurat untuk menyajikan masakan siap saji cepat sebesar Rp31 miliar 1. Bantuan peralatan

penyelamatan korban bencana alam sebaqai

Program Khusus Pengamanan Lebaran, Natal, Antisipasi Bencana Banjir dan Menghadapi Musim Tanam (Padi)

,

resiko banjir pada Kawasan

strategis

.Termanfaatkanny a mabil dapur umum lapangan guna menyiapkan masakan siap saji secara cepat bagi korban bencana pada tahap tanggap darurat.

l.Terpenuhinya kebutuhan aatalalan

evakuasi baqi

rv-6

NO

PRoGRAM IOO

TTNDAKAN

Hlru Pennml t2l

t1)

UPAYAYANG

KEGhTAN

KerulmN

KHUSUS

(OurPUr)

TEI-AH DtI.AKUKAN

(4)

(o

(6)


PERMASALAHAN

Rgr.tclttl

YlttG otxeolPt

TINDAK LANJUT

(7)

(8)

(9)

1. Meningkatkan

monitoring kondisi waduk dan curah hujan.

1. Pasokan air

a

dalam waduk mencukupi untuk musim tanam-

Meningkatkan frekuensi monitoring ketersediaan air di waduk dan curah hujan

1.

Telah

dilakukan

monitoring ketersediaan air di waduk dan curah hujan

telah

serta

disebarluaskan ke.masyarakaU

Petanr 9. Menjaga keamanan stok dan distribusi input produksi.

1. Menjaga

ketersediaan benih, pupuk dan kredit tepat waktu serta alat mesin narf anien

1. Pupuk, benih dan kredit tersedia tepat waktu, jumlah dan harga yang sesuai patokan

1.

Memantau kesiapan alsintan (trakto0. Memantau kesiapan penyediaan benih, pupuk dan pestisida

Akselerasi penyaluran

DIHASTLKAN {'t0)

korban bencana, baik pada saat penyelematan maupun penampungan sementara.

upaya kesiapsiagaan untuk tang,gaP darurat bencana alam berupa tenda peleton, tenda regu, perahu karet bermesin, felbed, rompi pelamPung sebesar Rp 25 miliar. 8. Menjaga kinerja sarana dan prasarana perhubungan dan pekerjaan umum.

DAMPAK YANG

1. Akan terus I

dilan.iutkan untuk

I

masa yang akan datang dengan memperluas cakupan wilayah monitoring

I I

I I

Dapat menjaga keandalan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian.

I

I

]

1. Alsintan tersedia

di sentra produksi padi 2. Persediaan benih bedabel padi, jagung, dan kedele samPai bulan Januari 2005 secara nasional melebihi tingkat kebutuhan. 3. Bantuan benih padi (BR) untuk pemanfaatan rawa lebak di Riau, Kalbar dan Sumbar telah direalisasikan 100%. Saat ini tanaman berumur

1. Melakukan monitoring ketersediaan benih berlabel dan pupuk, untuk mengamankan musim tanam selaniutnya

1. Kelancaran

ketersediaan agroinput dan kesiapan musim tanam 2004/2005

35 hari. 4. Penyaluran KKP telah mencaPai Rp. 2.404 miliar (97,51%) dari target sebesar RP. 2.466 miliar

AGENDA

1OO

HARI PERTAMA

:


rv-7

No

PROGRAM 1OO

HARI PERT,AMA (21

TTNDAKAN

KELUARAN

(OurPur)

TEI.AH DILAKUKAN

(3)

(41

(5)

(6)

0. Melindungi hasil

"

UPAYAYANG

KEGnTAN KHusus,

produksi petani (padi dan gula).

'1.

Penanganan impor (beras dan gula) yang berlebihan, pada saat panen.

1.

lmpor beras dan gula dapat dicegah dan dikendalikan.

Shock Therapy penanganan kasus penyelundupan daging, beras dan gula illegal.

Relusast

PERMASAI-AHAN YANG DIHADAPI

PELAKSANAAN (7)

'

1. PenrngKaran pengawasan ketat di pelabuhan pasar terhadap daging

semua dan

{8} I

I I I

illegal.

I

illegal

I

Pemusnahan daging

menyebabkan

I

RENCANA TIHoIx LANJUT (s)

1. Meningkatkan pen9awasan secara ketat terhadap kemungkinan masuknya daging, beras dan gula illegal


fl0) lmpor illegal dapat dikendalikan

I

]

para pelaku menjadi jera.

Tindakan reeksport (120 containe0 daging illegal menyebabkan berkurangnya daging ilegal di pasaran. 2. Telah dilelang 56,3 ribu ton gula illegal pada 4 Januari 2005. Hasil Rakor Mentan, Menperindag, dan Jaksa Agung, penyerahan gula illegal kepada pemenang lelang ditunda. 3. Pemusnahan 57 kontainer daging ex import dari negara yg dilarang di IKH Rawa Banteng, Bekasi pada tanggal 1 8 Januari 2005. 4. Pemusnahan 2,6 ton daging yang ditahan di Batam tanggal 26 Januari 2005 (Berita

Acara No. 001/KH.330.1 022. 08/1 /05). 5. Penahanan 1,9 ton daging Bebek


:


rv-8

NO

It)

Pnoenlu 100 Hnru Penrnme

TlttolxlH

(21

{3)

UPAYAYANG

Kecnmn

KELUARAN

KHusus

(Oureur)

TEI.AH DII.AKUKAN

(/t)

(51

(6)

YaHo

PELAKSANAAN

o) Peking

ex

Malaysia oleh Balai Besar Karantina Hewan Soekamo Hatta (tidak dilengkapi Health Ceftificate dari negara asal) 2. Pengawasan

PERMASALAHAN

REALtSASI

otxlolPl

(r0)

(e)

(8) l

1. Telah dikeluarkan

Keputusan Menteri Pertanian tentang Prosedur

keamanan bahan pangan dari penyakit (Flu Burung dan Anthrax).



Tetap untuk

1. Melakukan sosialisasi prosedur tetaP yang telah diterbitkan

1.

Keamanan bahan pangan bebas dari penyakit flu burung dan Anthrax

impor ternak khususnya sapi bibit, bakalan dan produk hewani

lainnya agar terhindar dari penyakit BSE, Rabies, PMK dan Flu Burung. 2. Telah dilakukan pengawasan karantina thd

Penyebaran penyakit Anthrax dan flu burung dapat dihindari

1. Meningkatkan pengawasan secara lebih ketat

lalu-lintas produk antar area dari daerah endemic Anthrax dan flu burung. 3. Telah dilakukan Rakor

Penanggulangan Antrax (6 Januari 2004) dg rekomendasi a.l. pendirian Posko Anthrax,

_

perbaikan mutu vaksin Antrax dan peningkatan kesadaram nasyarakat thd bahaya Anthrax.

4. Telah ditemukan masler seed Vaksin flu burung sbq alternatif bibit


:


Sosialisasi kesadaran konsumen mengkonsumsi pangan hewani untuk memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) bekerjasasama dengan media cetak dan elektronik, YLKI dan tokoh masyaraKat t_ Promosi master seed vaksin flu burung melalui Ditien Bina

1.

'1.

Terbangunnya kesadaran konsurnen mengkonsumsi pangan hewana yang memenuhi kriteria ASUH

1. Tersedianya

allernatif vaksin untuk pencegahan PenYakit flu

rv-9

PRoGMM

1OO

HlmPenmme biang vaksin penyakit flu burung.

3. Membentuk Tim Operasi Pemberantasan Penyelundupan yang melakukan operasi khusus dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai

1. Telah dibentuk

Tim Kerja bersama Badan Karantina Pertanian dan Departemen kelautan dan Perikanan sesuai Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan & Perikanan No. KEP115tAC12004, No.

1941OT.160tu121 04, No.SKB.57lMEN/ 2004 tgl 31 Desember 2004 ttg Pembentukan Tim Kerja Terpadu Pelayanan dan Pengawasan lmpor/Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina.

4. Koordinasi pelaksanaan operasi pemberantasan


:

1.

Telah disusun rancangan Nota Kesepahaman antara KAPOLRI


Produksi Peternakan 2. Produksi vaksin skala pilot di BALITVET bekerjasama dengan pihak lain 1. Ditemukannya

beberapa kasus pelanggaran terhadap barangbarang impor dan ekspor sebanYak 46 kasus (32 kasus impor dan 14 kasus ekspo4

No

Pnocnrurl100 Hlru PEnrnul

TINDAKAN

t1)

(2)

(3)

Keenun

KELUARAN

KHusUs

(OurPUr)

(4)

(5)

UPAYAYANG TEMH, ', DILAKUI(AIi (5t

penyerunoupan dan illegal trading dengan instansi terkait.


Penmlslt.aglH YIHG otHaolPl


cf) utillgdll lvlElllsrr Keuangan , tentang Bantuan , dan Dukungan POLRI kepada DJBC dalam

(8)

(e)

DAMPAK YANG DIHASILKAN (101

]

Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 2.felah dilakukan rapat koordinasi dengan BPOM pada tanggal 20 Januari 2005 dan telah disepakati

untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang

bertugas mengawasl pemasukan dan penan9anan komoditi impor yang yang wajib disertai perizinan dari BPOM. 3. Koordinasi antar instansi di bawah Tim Keppres 54 Tahun 2002

tentang Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan lmpor. Pelaksanaan

Operasi Pengawasan di bidang Kepabeanan

yaitu : . Sejak tgl Oktober 2004, 1

Direktur Jenderal membentuk Tim Penqawasan di


:


11

Kepabeanan dan Cukai yg bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai di seluruh lndonesia . Sampai dengan tanggal 24 Januari 2005 Tim OPerasi telah melakukan kegiatan pengawasan di beberapa kantor pelayanan Yang lebih diutamakan Pada barangbarang imPor dan ekspor; . Jumlah pelanggaran Yang signifikan sebanYak 46 kasus yaitu : 32 kasus imPor dan 14 kasus eksPor . Beberapa kasus Pelanggaran Yang signifikan sePerti Hand Phone, Beer (MMEA) dan Gula, pada saat ini sudah ditanganl secara intensif oleh Kantor Pelayanan dan Kantor.WilaYah terkait untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan

Musim Tanam (Padi) program Khusus pengamanan Lebaran, Natal, Antisipasi Bencana Banjir dan Menghadapi AGENDA 100 HARI PERTAMA:

rv-12

3.1 Perbaikan lklim lnvestasi 3.2 Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro 3.3 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

Recommend Documents