KONSEP KEMISKINAN MAKRO DAN MIKRO

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

KONSEP KEMISKINAN MAKRO DAN MIKRO Disampaikan pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis oleh TKSK, Semarang 27 Agustus 2014

DEFINISI UMUM KEMISKINAN • Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. • Hak-hak dasar antara lain: – terpenuhinya kebutuhan pangan, – kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, – rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan – hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL. Sulit mengukurnya perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai.

PENGUKURAN KEMISKINAN DI INDONESIA DATA KEMISKINAN MAKRO (tersedia sejak tahun 1976)

DATA KEMISKINAN MIKRO (tahun 2005, 2008, 2011)

1. Metodologi:  Konsep: Basic Needs Approach  Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan

1. Metodologi:  Pendekatan Kualitatif  Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciriciri RT miskin (variabel non-moneter) yg dapat dikumpulksn dengan mudah

2. Sumber data: Susenas (sampel)

2. Sumber data: PSE05, PPLS08, PPLS2011

3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI

3. Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (Menurut Kategori Ruta RTSM,SM,HM atau ranking) - by name by address

4. Kegunaan:  Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis  Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung

4. Kegunaan:  Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb)

Kemiskinan Makro

KONSEP KEMISKINAN MAKRO Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei (sampel).

GARIS KEMISKINAN (1)  Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan essential  Hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin => kelompok acuan

 Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya

GARIS KEMISKINAN (2)  Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili pleh 52 jenis komoditi.  Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.  Garis Kemiskinan = Garis Kemiskinan Makanan + Garis Kemiskinan Non-Makanan dan dinyakatan dalam Rupiah per bulan per kapita

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (1) 1. Menentukan penduduk referensi Penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara yg merupakan Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (2) PENDUDUK REFERENSI GARIS KEMISKINAN YL INFLASI (IHK)

PERKIRAAN GARIS KEMISKINAN

PENGELUARAN NOMINAL MENURUT PERCENTILE

P– 1 . P - 20 P - 30 . . P - 100

REFERENCE POPULATION

GK = GKM + GKNM

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (3) 2. Penghitungan GKM: a.

b.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (4) c. Hitung GKM (belum setara 2100 kalori) dengan rumus GKM

P jk Q jk

j

V

d. Hitung harga per kalori

HK

j

e. Hitung GKM (setara 2100 kalori)

K

V jk

jk jk

Fj

HK

j

2100

adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan enerji minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (5) 3. Penghitungan GKNM : 

GKNM adalah merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan

GKNM

j

riV i



r = ratio pengeluaran barang non makanan terhadap pengeluaran



V= nilai pengeluaran per komoditi non-makanan

sub-kelompok

TAHAPAN DALAM PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN (6) 4. Penduduk Miskin: 

Konsep : Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya.



Operasional : Mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulannya di bawah garis kemiskinan (GK=GKM+GKNM).

KOMODITI UNTUK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN MAKANAN BERAS

DAGING BABI

NANGKA MUDA

GULA PASIR

BERAS KETAN

DAGING AYAM RAS

BAWANG MERAH

GULA MERAH

JAGUNG PIPILAN

DAGING AYAM KAMPUNG

CABE MERAH

TEH

TEPUNG TERIGU

TETELAN

CABE RAWIT

KOPI

KETELA POHON

TELUR AYAM RAS

KACANG TANAH

GARAM

KETELA RAMBAT

TELUR ITIK/MANILA

TAHU

KEMIRI

GAPLEK

SUSU KENTAL MANIS

TEMPE

TERASI/PETIS

TONGKOL/TUNA

SUSU BUBUK

MANGGA

KERUPUK

KEMBUNG

BAYAM

SALAK

MIE INSTANT

TERI

BUNCIS

PISANG AMBON

ROTI MANIS

BANDENG

KACANG PANJANG

PEPAYA

KUE KERING

MUJAIR

TOMAT SAYUR

MINYAK KELAPA

KUE BASAH

DAGING SAPI

DAUN KETELA POHON

KELAPA

ROKOK KRETEK FILTER

CONTOH DAFTAR KOMODITI KEBUTUHAN DASAR MAKANAN, SEPTEMBER 2011 (1)

Jenis Komoditi

Satuan

Nilai (rp/kap/bln) Kota

Kandungan kalori

Desa

Kota

Desa

% Nilai (rp/kap/bln) Kota

Desa

% Kandungan kalori Kota

Desa

1. Beras

Kg

33.286

37.966

743,67

822,30

38,76

43,44

68,00

68,82

2. Beras ketan

Kg

44

99

0,66

1,60

0,05

0,11

0,06

0,13

3. Jagung pipilan

Kg

5

565

0,20

19,79

0,01

0,65

0,02

1,66

4. Tepung terigu

Kg

782

899

12,24

13,85

0,91

1,03

1,12

1,16

5. Ketela pohon

Kg

272

434

10,19

17,54

0,32

0,50

0,93

1,47

6. Ketela rambat

Kg

185

123

4,36

3,15

0,22

0,14

0,40

0,26

7. Gaplek

Kg

0

13

0,00

0,67

0,00

0,01

0,00

0,06

8. Tongkol/tuna/cakalang

Kg

152

128

0,39

0,30

0,18

0,15

0,04

0,03

9. Kembung

Kg

235

123

0,68

0,36

0,27

0,14

0,06

0,03

10. Teri

Kg

73

27

0,19

0,05

0,09

0,03

0,02

0,00

11. Bandeng

Kg

705

359

1,83

0,99

0,82

0,41

0,17

0,08

12. Mujair

Kg

420

294

1,06

0,65

0,49

0,34

0,10

0,05

13. Daging sapi

Kg

193

383

0,40

0,51

0,22

0,44

0,04

0,04

14. Daging babi

Kg

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15. Daging ayam ras

Kg

2.703

1.571

16,05

9,27

3,15

1,80

1,47

0,78

16. Daging ayam kampung

Kg

629

841

2,65

3,88

0,73

0,96

0,24

0,32

17. Tetelan

Kg

49

2

0,18

0,02

0,06

0,00

0,02

0,00


Jenis Komoditi

Satuan

Nilai (rp/kap/bln) Kota

18. Telur ayam ras 19. Telur itik/telur itik manila 20. Susu kental manis

Kg Butir 397 Gr

Kandungan kalori

Desa

Kota

Desa

% Nilai (rp/kap/bln) Kota

Desa

% Kandungan kalori Kota

Desa

3.758

3.185

16,61

15,52

4,38

3,64

1,52

1,30

31

104

0,11

0,44

0,04

0,12

0,01

0,04

1.167

821

8,49

5,78

1,36

0,94

0,78

0,48

21. Susu bubuk

Kg

709

289

2,30

1,36

0,83

0,33

0,21

0,11

22. Bayam

Kg

813

833

1,29

1,44

0,95

0,95

0,12

0,12

23. Buncis

Kg

204

356

0,62

1,37

0,24

0,41

0,06

0,11

24. Kacang panjang

Kg

883

918

2,60

2,68

1,03

1,05

0,24

0,22

25. Tomat sayur

Ons

228

223

0,46

0,43

0,27

0,25

0,04

0,04

26. Daun ketela pohon

Kg

289

694

3,55

9,81

0,34

0,79

0,32

0,82

27. Nangka muda

Kg

373

457

2,38

2,81

0,43

0,52

0,22

0,24

28. Bawang merah

Ons

1.902

2.055

2,40

2,46

2,21

2,35

0,22

0,21

29. Cabe merah

Ons

1.109

923

1,14

0,89

1,29

1,06

0,10

0,07

30. Cabe rawit

Ons

1.009

1.299

3,40

4,18

1,18

1,49

0,31

0,35

31. Kacang tanah tanpa kulit

Kg

51

41

1,24

0,92

0,06

0,05

0,11

0,08

32. Tahu

Kg

3.347

2.964

18,72

17,15

3,90

3,39

1,71

1,44

33. Tempe

Kg

4.119

4.066

38,63

37,40

4,80

4,65

3,53

3,13

34. Mangga

Kg

768

610

1,74

1,41

0,89

0,70

0,16

0,12


Jenis Komoditi 35. Salak 36. Pisang ambon 37. Pepaya 38. Minyak kelapa 39. Kelapa 40. Gula pasir 41. Gula merah 42. T e h 43. Kopi 44. Garam 45. Kemiri 46. Terasi/petis 47. Kerupuk 48. Mie instan 49. Roti manis/roti lainnya Kue 50. kering/biskuit/semprong 51. Kue basah 52. Rokok kretek filter Jumlah Setara 2100 kkalori

Satuan Kg Kg Kg Liter Butir Ons Ons Ons Ons Ons Ons Ons Ons 80gr potong Ons Buah Batang -

Nilai (rp/kap/bln)

Kandungan kalori

Kota 285 510 346 401 958 4.089 784 1.098 636 290 517 324 444 2.999 957

Desa 186 337 181 548 1.115 3.838 953 1.122 1.071 367 462 359 590 2.945 986

Kota 2,37 2,48 1,70 11,71 18,80 58,56 13,58 2,52 3,53 0,00 7,24 1,70 5,10 33,63 8,45

Desa 1,69 2,23 1,03 15,77 25,02 51,36 15,86 2,85 6,16 0,00 5,77 2,14 7,79 31,75 9,15

1.231

800

11,53

6,71

1.106 8.409 85.875 164.893

% Nilai (rp/kap/bln) Kota Desa 0,33 0,21 0,59 0,39 0,40 0,21 0,47 0,63 1,12 1,28 4,76 4,39 0,91 1,09 1,28 1,28 0,74 1,22 0,34 0,42 0,60 0,53 0,38 0,41 0,52 0,67 3,49 3,37 1,11 1,13 1,43

0,92

% Kandungan kalori Kota Desa 0,22 0,14 0,23 0,19 0,16 0,09 1,07 1,32 1,72 2,09 5,35 4,30 1,24 1,33 0,23 0,24 0,32 0,52 0,00 0,00 0,66 0,48 0,16 0,18 0,47 0,65 3,08 2,66 0,77 0,77 1,05

0,56

888 10,34 8,66 1,29 1,02 0,95 0,72 6.991 0,00 0,00 9,79 8,00 0,00 0,00 87.404 1.093,66 1.194,94 100,00 100,00 100,00 100,00 153.605 78,52 73,15

CONTOH KOMODITI UNTUK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN BUKAN MAKANAN PERUMAHAN

KESEHATAN

HANDUK, IKAT PINGGANG, DSB

LISTRIK

BAHAN PEMELIHARAAN PAKAIAN

PERLENGKAPAN PERABOT RUMAH TANGGA

AIR

PEMELIHARAAN KESEHATAN

PERKAKAS RUMAH TANGGA

MINYAK TANAH

BENSIN

ALAT-ALAT DAPUR/MAKAN

KAYU BAKAR

ANGKUTAN

ARLOJI/JAM, KAMERA, DLL

OBAT NYAMUK, KOREK, API, BATERAI, AKI, DSB

KTP, SIM, AKTE KELAHIRAN, FOTOCOPY, PHOTO, DSB

TAS, KOPER, DSB

POS DAN BENDA POS

PAKAIAN JADI LAKI-LAKI DEWASA

MAINAN ANAK DAN PERBAIKANNYA

PERLENGKAPAN MANDI

PAKAIAN JADI PEREMPUAN DEWASA

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BARANG KECANTIKAN

PAKAIAN JADI ANAK-ANAK

PAJAK KENDARAANG BERMOTOR

PERAWATAN KULIT, MUKA, KUKU, RAMBUT

KEPERLUAN MENJAHIT

PUNGUTAN/RETRIBUSI

SABUN CUCI

ALAS KAKI

PERAYAAN HARI RAYA AGAMA

PENDIDIKAN

TUTUP KEPALA

UPACARA AGAMA ATAU ADAT LAINNYA

CONTOH DAFTAR KOMODITI KEBUTUHAN DASAR BUKAN MAKANAN, SEPTEMBER 2011 (1)

Jenis Komoditi

Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita Kota

1.

Perumahan

2.

% Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita

Desa

Kota

Desa

12.865

10.924

19,45

20,86

Listrik

6.881

4.020

10,40

7,67

3.

Air

1.004

723

1,52

1,38

4.

Minyak tanah

126

85

0,19

0,16

5.

Kayu bakar

3.838

4.063

5,80

7,76

6.

Obat nyamuk, korek api, baterai, aki, dsb

1.134

693

1,71

1,32

7.

Pos dan benda pos

4

0

0,01

0,00

8.

Perlengkapan mandi

3.022

2.264

4,57

4,32

9.

Barang kecantikan

1.209

825

1,83

1,58

631

469

0,95

0,89

11. Sabun cuci

1.349

1.649

2,04

3,15

12. Pendidikan

5.752

3.141

8,70

6,00

13. Kesehatan

1.455

1.335

2,20

2,55

14. Bahan pemeliharaan pakaian

266

127

0,40

0,24

15. Pemeliharaan kesehatan

143

60

0,22

0,11

16. Bensin

4.529

2.839

6,85

5,42

17. Angkutan

2.989

2.280

4,52

4,35

91

63

0,14

0,12

10. Perawatan kulit, muka, kuku, tambut

18. KTP, SIM, akte kelahiran, foto copy, photo, dsb

CONTOH DAFTAR KOMODITI KEBUTUHAN DASAR BUKAN MAKANAN, SEPTEMBER 2011 (2)

Jenis Komoditi

Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita

Kota 19. Pakaian jadi laki-laki dewasa 20. Pakaian jadi perempuan dewasa 21. Pakaian jadi anak-anak 22. Keperluan menjahit 23. Alas kaki 24. Tutup kepala 25. Handuk, ikat pinggang, dsb 26. Perlengkapan perabot rumah tangga 27. Perkakas rumah tangga 28. Alat-alat dapur/makan 29. Arloji/jam, kamera, dll 30. Tas, koper, dsb 31. Mainan anak dan perbaikannya 32. Pajak Bumi dan Bangunan 33. Pajak kendaraan bermotor 34. Pungutan/retribusi 35. Perayaan hari raya agama 36. Upacara agama atau adat lainnnya Jumlah

3.748 4.480 4.554 99 1.417 327 87 48 170 165 29 83 352 397 1.606 696 193 413 66.153

Desa 3.981 3.956 3.922 124 1.439 339 41 75 181 346 0 24 189 351 1.145 307 63 333 52.376

% Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita

Kota 5,67 6,77 6,88 0,15 2,14 0,49 0,13 0,07 0,26 0,25 0,04 0,13 0,53 0,60 2,43 1,05 0,29 0,62 100,00

Desa 7,60 7,55 7,49 0,24 2,75 0,65 0,08 0,14 0,35 0,66 0,00 0,05 0,36 0,67 2,19 0,59 0,12 0,64 100,00

INDIKATOR KEMISKINAN Headcount Index:

• mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk

Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index

• ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh ratarata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan • semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara Kemiskinan/ Poverty penduduk miskin Severity Index Indikator kemiskinan: Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT]

FORMULA FOSTER-GREER-THORBECKE (FGT)

P

1 n

q

i 1

z

yi z

Z = Garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada dibawah garis kemiskinan q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk = 0, head count index, % penduduk miskin = 1, poverty gap, defisit penduduk miskin thd GK, = 2, poverty severity index, indeks keparahan kemiskinan

SUMBER DATA: SUSENAS    

Mengumpulkan keterangan sosial ekonomi penduduk Diselenggarakan setiap tahun sejak 1964 Dua format kwesioner: kor dan 3 modul (sejak 1993) Ukuran sampel: kor 300.000 rumahtangga, modul 70.000 rumahtangga  Statistik yang dihasilkan: tingkat kab/kota untuk kor dan prov untuk modul  Panel survei: – 2004-2006 sampel 10.000 rumahtangga untuk estimasi nasional – 2007-2010 sampel 70.000 rumah tangga untuk estimasi propinsi  Mulai 2011 – Setiap triwulan: Maret, Juni, September, Desember – Sampel 75.000 rumah tangga – Kor dan modul konsumsi – Estimasi nasional dan propinsi setiap triwulan

ANGKA KEMISKINAN CUM. % PEOPLE WITH EXPENDITURE BELOW EXP./CAP

100 90 80 70 60 50 40

ANGKA KEMISKINAN

30 20

GARIS KEMISKINAN

10 0 0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 PER CAPITA EXPENDITURE [THOUSANDS IDR]

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, SEPTEMBER 2013 - MARET 2014

50,00

48,11

48,36

40,00 30,00 20,00

14,44

14,46

10,00

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2014 sebesar 4,836 juta orang (14,46 persen) meningkat sekitar 25,11 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang berjumlah 4,811 juta orang (14,44 persen)

0,00 September 2013

Maret 2014

Jumlah Penduduk Miskin (ratus ribu jiwa) % Penduduk Miskin


25

JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT DAERAH, SEPTEMBER 2013 - MARET 2014 (RIBU ORANG)

5.500,0 5.000,0

4.811,34

4.836,45

3.500,0 3.000,0

2.898,26

4.000,0

2.891,17

4.500,0

Penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 7,09 ribu orang (dari 2.898,26 ribu orang pada September 2013 menjadi 2.891,17 ribu orang pada Maret 2014)

2.500,0

1.000,0 500,0

1.945,29

1.500,0

1.913,08

2.000,0

September 2013

Maret 2014

0,0

Kota

Penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 32,21 ribu orang (dari 1.913,08 ribu orang pada September 2013 menjadi 1.945,29 ribu orang pada Maret 2014)

Desa


26

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT DAERAH, SEPTEMBER 2013 - MARET 2014

18,00

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebesar 12,52 persen meningkat menjadi 12,68 persen pada Maret 2014 (naik 0,15 persen)

16,00

14,00

12,00

10,00

September 2013

Maret 2014

Kota

12,52

12,68

Desa

16,05

15,96

Kota+Desa

14,44

14,46

Namun persentase penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 16,05 persen pada September 2013 menjadi 15,96 persen pada Maret 2014 (turun 0,09 persen)


27

PERKEMBANGAN KEMISKINAN TAHUN 2004 – 2014 70

60

57,3 53,7 51,4

53,2 50,5

50

49,5

48,3

48,1

48,4

40

30

 2009 -2014 cenderung menurun  2009 5,726 juta orang  2014 4,836 juta orang

20 17,72 16,56

10

15,72

16,20

15,34

14,98

14,56

14,44

14,46

Mar 2011

Sept 2011

Mar 2012

Sept 2012

Mar 2013

Sept 2013

Mar 2014

0 Mar 2009

Mar 2010

Jumlah Pend. Miskin (ratus ribu orang)

% Pend. Miskin


28

GARIS KEMISKINAN MENURUT DAERAH, SEPTEMBER 2013 - MARET 2014

 Garis Kemiskinan naik sebesar 4,27 %, yaitu dari Rp 261.881,- per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp 273.206,- per kapita per bulan pada Maret 2014

285.000 280.000 275.000

 Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan perdesaan.

270.000 265.000

 Perkotaan  GK Maret 2014 sebesar Rp. 279.036,- per kapita per bulan atau naik 3,96 persen dari kondisi September 2013 (Rp. 268.397,- per kapita per bulan).

260.000 255.000 250.000 245.000 September 2013

Maret 2014

Kota

268.397

279.036

Desa

256.368

267.991

Kota+Desa

261.881

273.056

 Perdesaan  GK juga mengalami peningkatan sebesar 4,53 persen menjadi sebesar Rp 267.991,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2013 yaitu sebesar Rp 256.368,- per kapita per bulan


29

GARIS KEMISKINAN MAKANAN DAN GARIS KEMISKINAN BUKAN MAKANAN GKNM 27,22

September2013

GKM 72,78

GKNM 27,03

Maret 2014

GKM 72,97

 Komponen Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)  Di Jawa Tengah peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).  Pada September 2013 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 72,78 persen dan sekitar 72,97 persen pada Maret 2014


30

Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, Maret 2014

Komoditi (1) Makanan Beras Rokok kretek filter Tempe Telur ayam ras Gula pasir Mie instan Tahu Daging ayam ras Bawang merah Susu bubuk

Kota (%) (2)

Komoditi (3) 37,06 13,64 4,74 4,41 3,98 3.53 3.52 3,28 2,29 1,74

Beras Rokok kretek filter Tempe Gula pasir Telur ayam ras Tahu Mie instan Daging ayam ras Bawang merah Cabe rawit


Desa (%) (4) 41,26 8,50 5,23 4,41 4,22 3,67 3,43 2,77 2,72 2,33

31

Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, Maret 2014

Komoditi

(1) Bukan Makanan

Kota (%)

(2)

Komoditi (3)

Desa (%)

(4)

Perumahan

23,61 Perumahan

25,48

Bensin

12,48 Bensin

12,11

Listrik

12,06 Listrik

9,06

Pendidikan

12,03 Kayu bakar

7,95

Angkutan

5,86 Pendidikan

7,19


32

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

2,500 2,000 1,500 1,000 0,500

0,000 September 2013

Maret 2014

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

2,374

2,254

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

0,594

0,565

 September 2013 – Maret 2014, P1 dan P2 menurun  P1  turun dari 2,374 pada September 2013 menjadi 2,254 pada Maret 2014  P2  turun dari 0,594 pada September 2013 menjadi menjadi 0,565 pada Maret 2014  Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati GK dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit


33

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT DAERAH, SEPTEMBER 2013 – MARET 2014  Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2014 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, sama seperti September 2013  Pada Maret 2014, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan hanya 1,854 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,592  Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk daerah perkotaan sebesar 0,453 dan daerah perdesaan sebesar 0,660  Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.


34

KEMISKINAN MENURUT KAB/KOTA DI JATENG (1) Kode

Kabupaten/Kota

(1) 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319

(2)

Persentase Persentase Persentase Penduduk Penduduk Miskin Penduduk Miskin Miskin (P0) *) (P0) *) 2011 (P0) *) 2012 2013

(3)

(4)

Cilacap 17.15 15.92 Banyumas 21.11 19.44 Purbalingga 23.06 21.19 Banjarnegara 20.38 18.87 Kebumen 24.06 22.40 Purworejo 17.51 16.32 Wonosobo 24.21 22.50 Magelang 15.18 13.97 Boyolali 14.97 13.88 Klaten 17.95 16.71 Sukoharjo 11.13 10.16 Wonogiri 15.74 14.67 Karanganyar 15.29 14.07 Sragen 17.95 16.72 Grobogan 17.38 16.14 Blora 16.24 15.11 Rembang 23.71 21.88 Pati 14.69 13.61 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH Kudus 9.45 8.63

(4)

Perubahan P0 2012-2013

(5) 15.37 18.68 20.35 18.20 21.69 15.79 21.73 13.43 13.39 16.15 9.86 14.19 13.54 16.17 15.58 14.60 21.07 13.13 8.29

-0.55 -0.76 -0.83 -0.67 -0.71 -0.53 -0.77 -0.54 -0.49 -0.56 -0.29 -0.48 -0.54 -0.55 -0.56 -0.51 -0.82 35 -0.48 35 -0.34

KEMISKINAN MENURUT KAB/KOTA DI JATENG (2) Kode

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Persentase Persentase Persentase Penduduk Penduduk Miskin Penduduk Miskin Miskin (P0) *) (P0) *) 2011 (P0) *) 2012 2013 (3)

(4)

(4)

Perubahan P0 2012-2013

(5)

3320

Jepara

10.32

9.38

8.97

-0.41

3321

Demak

18.21

16.73

16.07

-0.66

3322

Semarang

10.30

9.40

9.00

-0.40

3323

Temanggung

13.38

12.32

11.85

-0.47

3324

Kendal

14.26

13.17

12.67

-0.49

3325

Batang

13.47

12.40

11.93

-0.47

3326

Pekalongan

15.00

13.86

13.35

-0.50

3327

Pemalang

20.68

19.28

18.63

-0.64

3328

Tegal

11.54

10.75

10.40

-0.35

3329

Brebes

22.72

21.12

20.42

-0.71

3371

Kota Magelang

11.06

10.31

9.98

-0.33

3372

Kota Surakarta

12.90

12.01

11.59

-0.41

3373

Kota Salatiga

7.80

7.11

6.80

-0.31

3374

Kota Semarang

5.68

5.13

4.90

-0.23

Kota Pekalongan 10.04 9.47 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH Kota Tegal 10.81 10.04

9.32

36-0.15

9.71

-0.33

3375 3376

36

Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia:

MENGAPA BERBEDA?

MENGAPA ANGKA KEMISKINAN BPS BERBEDA DENGAN ANGKA KEMISKINAN WORLD BANK? • Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, World Bank menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang di konversi kedalam US$ PPP (Purchasing Power Parity/ paritas daya beli), bukan nilai tukar US$ resmi • Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US$1 di Amerika. • Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali

GARIS KEMISKINAN DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA, 2006 (BPS DAN WORLD BANK)

Sumber

BPS

World Bank

Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan Persentase per Hari per Bulan Penduduk Miskin

Rp. 5.066,57,≈ US$ 1.55 PPP

Rp. 151.997,-

17,8

US$ 1 PPP ≈ Rp. 3.240,60,-

≈ Rp. 97.218,-

7,4

US$ 2 PPP ≈ Rp. 6.481,30,-

≈ Rp. 194.439,-

49,0

Sumber: BPS dan World Bank (Making the New Indonesia Work for the Poor, 2006)

Note: - Tabel diatas dihitung dengan PPP 1993. Konversi PPP 1993 pada Maret 2011, US$ 1 = Rp. 4.468 - PPP 1993 diupdate WB dengan PPP 2005. US$ 1 PPP≈ Rp. 5.763. - Konversi PPP 2005 pada Maret 2011, US$ 1 = Rp. 6.818

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PENGHITUNGAN BPS DAN WOLRD BANK (PPP 1993) World Bank BPS Tahun

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah pend miskin (juta) 47,97 38,70 37,90 38,40 37,30 36,10 35,10 39,30 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02

% penduduk miskin 23,43 19,14 18,41 18,20 17,42 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49

Penduduk miskin dibawah US$1 PPP Jumlah pend % penduduk miskin (juta) miskin 24,90 12,00 20,90 9,90 19,70 9,20 15,50 7,20 14,50 6,60 16,50 7,40 13,60 6,00 19,50 8,50 15,50 6,70 14,00 5,90 4,28 1,86 3,06 1,32 2,30 0,95

Penduduk miskin dibawah US$2 PPP Jumlah pend % penduduk miskin (juta) miskin 135,00 65,10 125,30 59,50 125,20 58,70 115,60 53,50 110,00 50,10 109,10 49,00 102,10 45,20 113,80 49,60 105,30 45,20 100,70 42,60 69,43 30,19 61,55 26,44 57,10 23,74

Catatan: Tahun 1999-2008 dihitung BPS, sedangkan Tahun 2008-2011 dihitung oleh BPS karena WB tidak menghitung lagi

Sekilas Tentang Susenas 1. Pendahuluan • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan BPS setiap tahun untuk menghasilkan data sosial ekonomi penduduk. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963 • Sejak tahun 2005 Susenas diselenggarkan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret dan Juli.

• Susenas bulan Maret adalah Susenas Panel yang dikhususkan pada pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumahtangga untuk penyediaan data dasar penghitungan angka kemiskinan • Susenas bulan Juli mengumpulkan data KOR dan Modul dengan modul berulang setiap tahun. Tiga modul Susenas mencakup : Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumahtangga, Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan, dan Modul Kesehatan dan perumahan

Sekilas Tentang Susenas 1. Pendahuluan • Pada awalnya Susenas Panel dirancang untuk estimasi tingkat nasional dengan jumlah sampel sebanyak 10.000 rumahtangga di seluruh Indonesia • Tahun 2007 sampel Susenas Panel diperbesar menjadi 68.000 rumahtangga secara nasioan (890 rumahtangga di Jabar) agar data kemiskinan dapat disajikan sampai level provinsi.

• Dengan demikian hasil Susenas Panel dapat disajikan menurut provinsi dan daerah tempat tinggal (kota/desa) • Mulai tahun 2011 pengumpulan data konsumsi/pegeluaran rumahtangga dilaksanakan secara triwulanan; yaitu Tw 1 pd bulan Maret, Tw 2 bulan Juni, Tw3 bulan september, dan tw 4 bulan Desember

Sekilas Tentang Susenas 2. Tujuan • Untuk memperoleh estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk neraca nasional, • Estimasi beberapa Indikator pendidikan, perumahan, konsumsi, dll

Sosial,

seperti

• Untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk menghitung garis kemiskinan dan penentuan jumlah penduduk miskin, dan • Untuk memperoleh struktur pengeluaran konsumsi penduduk pada level nasional dan regional.

Sekilas Tentang Susenas 3. Ruang Lingkup • Pelaksanaan Susenas 2011 di Jawa Tengah mencakup 27.520 rumah tangga sampel (6.880 rumahtangga per triwulan) yang tersebar di 35 Kab/Kota. • Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan untuk tingkat nasional maupun provinsi. • Sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan, datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Sekilas Tentang Susenas 4. Jenis Data (1/3) 1. Data Kor yang dikumpulkan mencakup: – Keterangan umum anggota rumah tangga, yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga (kepala ruta), jenis kelamin, umur, dan status perkawinan; Keterangan anggota ruta yang menjadi korban kejahatan; Keterangan anggota ruta yang melakukan perjalanan; Keterangan akte kelahiran; dan Keterangan anggota ruta yang mengikuti pendidikan pra sekolah; – Keterangan tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, dan keberadaan ibu kandung di dalam ruta; – Keterangan tentang kesehatan antara lain mencakup keadaan kesehatan penduduk dan kesehatan balita; – Keterangan pendidikan anggota ruta 5 tahun ke atas dan akses terhadap internet;

Sekilas Tentang Susenas 4. Jenis Data (2/3) – Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota ruta 10 tahun ke atas;

– Keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin dan cara pencegahan kehamilan untuk wanita berstatus kawin; – Keterangan perumahan antara lain mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sebagainya;

– Keterangan sosial ekonomi lainnya, antara lain mencakup program pengentasan kemiskinan (pelayanan fasilitas gratis, raskin, kartu sehat, pemanfaatan fasilitas kredit) serta aset dan jaminan rumah tangga; – Keterangan teknologi komunikasi dan informasi mencakup penguasaan telepon rumah, telepon selular (HP), jumlah nomor HP dan penguasaan komputer.

Sekilas Tentang Susenas 4. Jenis Data (3/3) 2. Data dari Modul Konsumsi yang dikumpulkan mencakup: – Keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi makanan, minuman, dan tembakau baik dari pembelian maupun produksi sendiri atau pemberian. Konsumsi makanan, minuman dan tembakau mencakup 215 komoditi yang terbagi ke dalam 14 kelompok; – Keterangan tentang pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang bukan makanan, mencakup kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan, dan asuransi, serta pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara. Konsumsi bukan makanan meliputi 108 rincian yang terbagi atas 6 kelompok.

Sekilas Tentang Susenas 5. Tahap Kegiatan Secara garis besar, kegiatan lapangan Susenas 2011 mencakup kegiatan:

• Pemuktahiran bangunan dan rumah tangga, • Pemilihan ruta sampel, • Pencacahan, • Pengawasan/pemeriksaan, dan • Penyerahan hasil pencacahan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (S u s e n a s) Suplemen Perlindungan Sosial (Social Protection Index (SPI))

Informasi

yang

Dikumpulkan

 Keterangan sosial ekonomi rumah tangga  Keterangan pengeluaran rumah tangga  Perlindungan sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota

rumah tangga maupun oleh rumah tangga, serta kepemilikan aset dan jaminan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, yang meliputi : beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), aset, jaminan kebutuhan sehari-hari, kredit usaha, beasiswa dan bantuan pendidikan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan veteran, asuransi kecelakaan kerja, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan.


50

Kuesioner Suplemen Perlindungan Sosial (1)


51

Kuesioner Suplemen Perlindungan Sosial (2)


52

Kemiskinan Mikro

KONSEP KEMISKINAN MIKRO Berbeda dengan tujuan angka kemiskinan makro, kemiskinan mikro digunakan untuk program targeting perlindungan sosial pemerintah, seperti BLT, PKH, RASKIN dan JAMKESMAS BPS telah melakukan beberapa pendataan untuk mendapatkan data by name dan by address untuk keperluan program targeting - PSE05, PPLS08, dan PPLS2011

PROGRAM ANTI-KEMISKINAN & PERLINDUNGAN SOSIAL KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Hampir Miskin

Miskin

Sangat Miskin

Hampir Miskin

Miskin

Sangat Miskin

Kluster-1 (Berbasis keluarga)

Kluster-2 (Berbasis komunitas)

1. Beasiswa 2. Jemkesmas 3. Raskin 4. PKH 5. BLT 6. Bantuan Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Kluster-3 (Berbasis UMKM) Kredit Mikro (KUR)

Kluster-4 1. Perumahan 2. Transportasi 3. Air bersih 4. Listrik untuk rakyat miskin 5. Nelayan miskin *) 6. Kelompok rentan di perkotaan*)

Sumber: BAPPENAS 2011

Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

KELOMPOK PENDUDUK MENURUT STATUS KEMISKINAN

Tidak Miskin 120%/160% Garis Kemiskinan

Hampir Miskin Garis Kemiskinan Nasional 2011: Rp 233.740 ribu/kapita/bulan

Miskin 80% Garis Kemiskinan Sangat Miskin

EFEKTIVITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA INI

Persentase Penerima Bantuan

100

Diperkirakan hanya 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

75

Raskin 50 BLT

Efektifitas pentargetan setiap program dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan basis data yang sama (unified data base)

25 Daerah Pentargetan Efektif

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Desil Konsumsi Rumah Tangga Sumber: Susenas 2009 57

KEMISKINAN MIKRO: PSE05


TUJUAN, INSTRUMEN, METODOLOGI DAN KRITERIA RTS • Tujuan: Mendapatkan RTS untuk BLT, Raskin dan Jamkesmas • Instrumen pendataan – Variabel pembeda yang memenuhi sifat kemiskinan dengan % matched tinggi [> 83%] dengan kriteria garis kemiskinan – Ditentukan siapa dan dimana rumah tangga miskin

• Pendataan Kemiskinan – Instrumen pendataan: 14 variabel pokok pembeda kemiskinan – Tahap 1: meminta ketua RT/dusun daftar RT layak diberi bantuan – Tahap 2: mendata rumahtangga tsb dengan instrumen pendataan

• Kriteria Rumah Tangga Sasaran (1) – Cakupan: sangat miskin, miskin, hampir miskin – Dibuat indeks kemiskinan ≡ I RTM = Σi Wi Xi, Σi Wi =1, Xi = 0 (tidak miskin) atau 1 (sifat miskin); 0 ≤ IRTM ≤ 1, 0 ≡ tidak miskin; 1 ≡ sangat miskin – W adalah matrix koefisien dengan dimensi 450 kab/kota kali 14 variabel

VARIABEL KEMISKINAN NON-MONETER Variabel Kemiskinan

Kriteria

1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga

< 8m²

2. Jenis lantai rumah

Tanah/papan/kualitas rendah

3. Jenis dinding rumah

Bambu, papan kualitas rendah

4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban)

Tidak punya

5. Sumber air minum

Bukan air bersih

6. Penerangan yang digunakan

Bukan listrik

7. Bahan bakar yang digunakan

Kayu/arang

8. Frekuensi makan dalam sehari

Kurang dari 2 kali sehari

9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu

Tidak

10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART

Tidak

11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik

Tidak

12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga

Petani gurem, nelayan, pekebun

13. Pendidikan kepala rumah tangga

Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD

14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-

Tidak ada

VARIABEL KEMISKINAN VS GARIS KEMISKINAN Variabel Kemiskinan

Kaitan dengan GK

1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga 2. Jenis lantai rumah

Kualitas rumah yang ditempati

3. Jenis dinding rumah

dan sewa yang dibayar

4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban) 5. Sumber air minum

Pengeluaran untuk air minum

6. Penerangan yang digunakan

Pengeluaran perumahan

7. Bahan bakar yang digunakan

Pengeluaran untuk bahan bakar

8. Frekuensi makan dalam sehari

Asupan energi 2.100 kkal/hari

9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu

Pengeluaran bahan makanan

10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART

Pengeluaran untuk pakaian

11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik

Pengeluaran perawatan kesehatan

12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga 13. Pendidikan kepala rumah tangga 14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-

61

KATEGORI KEMISKINAN RTM hasil PSE2005 dibuat menurut 3 kategori: 1. Rumah tangga sangat miskin: Nilai IRM = 0.80-1.00 (setara GK < Rp. 120.000) (Setara Skor Sifat Miskin =14) 2. Rumah tangga miskin: Nilai IRM = 0.60-0.79 (Setara GK Rp. 120.000-150.000) (Setara Skor Sifat Miskin = 12-13) 3. Rumah tangga mendekati miskin Nilai IRM = 0.20- 0.59 (Setara GK > Rp. 150.000) (Setara Skor Sifat Miskin = 10-11)

KEMISKINAN MIKRO: PPLS08


TUJUAN DAN INFORMASI YANG DIKUMPULKAN ● Tujuan: Menghasilkan RTS untuk Program Perlindungan Sosial: PKH, Raskin, Jamkesmas

● Informasi yang dikumpulkan: data individu: -

Nama dan alamat kepala rumah tangga, jumlah keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga, dan hubungan denga kepala rumah tangga ,

-

Jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas,

-

Partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki,

-

Jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita,

-

Lapangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama.

● Informasi yang dikumpulkan: data rumah tangga - Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air tinja, dsb

JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) JAWA TENGAH (HASIL PPLS08) Kab./Kota

SM

M

HM

Jumlah

Kab/Kota

SM

M

HM

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab. Cilacap

26.712

64.106

59.889

150.707

Kab. Kudus

4.772

8.494

22.236

35.502

Kab. Banyumas

20.625

62.500

58.046

141.171

Kab. Jepara

13.683

19.946

51.527

85.156

Kab. Purbalingga

11.276

35.968

21.068

68.312

Kab. Demak

20.349

39.784

52.451

112.584

Kab. Banjarnegara

15.304

42.715

27.396

85.415

Kab. Semarang

12.674

26.634

27.492

66.800

Kab. Kebumen

19.707

52.702

49.791

122.200

8.548

24.025

26.757

59.330

Kab. Purworejo

13.353

21.373

32.084

66.810

Kab. Kendal

12.050

29.957

33.130

75.137

Kab. Wonosobo

14.836

44.199

22.804

81.839

Kab. Batang

11.674

32.939

32.648

77.261

Kab. Magelang

14.207

39.111

49.210

102.528

Kab. Pekalongan

15.249

30.016

40.792

86.057

Kab. Boyolali

10.410

30.801

33.803

75.014

Kab. Pemalang

24.500

40.098

68.123

132.721

Kab. Klaten

15.735

49.158

48.891

113.784

Kab. Tegal

15.999

41.949

44.349

102.297

Kab. Sukoharjo

9.997

22.914

28.988

61.899

Kab. Brebes

35.979

80.781

100.930

217.690

Kab. Wonogiri

12.979

33.343

27.117

73.439

Kota Magelang

1.010

2.571

3.380

6.961

9.135

25.601

25.613

60.349

Kota Surakarta

3.568

7.135

11.251

21.954

Kab. Sragen

11.413

26.523

26.742

64.678

Kota Salatiga

1.461

2.796

3.396

7.653

Kab. Grobogan

25.634

67.007

66.855

159.496

Kota Semarang

6.610

17.620

30.991

55.221

Kab. Blora

14.791

33.002

38.569

86.362

Kota Pekalongan

894

5.969

15.776

22.639

Kab. Rembang

11.640

31.748

26.986

70.374

Kota Tegal

757

5.506

8.814

15.077

Kab. P a t i

20.195

48.248

55.501

123.944

467.726

1.147.239

1.273.396

2.888.361

Kab. Karanganyar

Kab. Temanggung

Jawa Tengah

KEMISKINAN MIKRO: PPLS2011


TUJUAN Menghasilkan basis data terpadu rumah tangga dan keluarga untuk sasaran pelbagai program perlindungan sosial (program klaster 1): - menurut nama dan alamat kepala rumah tangga, - mencakup 40 % kelompok masyarakat menengah ke bawah (masyarakat miskin dan rentan miskin) dengan persentase beda untuk setiap provinsi/ kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan, - memuat informasi persyaratan program yang diluncurkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian di Pusat dan Pemerintah Daerah.

INFORMASI YANG DIKUMPULKAN ● Informasi individu: - Nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga - Hubungan denga kepala rumah tangga dan kepala keluarga, - Jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas,

- Partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, - Jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita,

- Lapangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama.

● Informasi rumah tangga/keluarga - Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air tinja, - Kepemilikan aset dan keikutsertaan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Jamkesmas, Raskin, dan Keluarga Berencabna (KB)

KENAPA CAKUPAN PPLS 2011 40% ? 50%

45 40

39.3 36.1

35

35.1

45% 37.2

34.9

40% 32.5

31

30

30

35%

100,000,000 80,000,000

30%

25 20

120,000,000

16.7

15.9

17.7

15

16.6

25% 15.4 14.15 13.33

20% 12.49

10 5

15% 10%

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penduduk miskin (juta) Sumber: Susenas 2004-2011

60,000,000

% miskin

Penduduk % miskin

40,000,000 20,000,000

5% 0%

0

Sumber: Susenas 2010

Jika GK dinaikkan 60% maka penduduk miskin menjadi 40%, yang berarti 27% penduduk rentan miskin

MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIF MENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya BLT Jamkesmas Raskin

PKH Program Lain

I N P U T

Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS

Proses PROSES Proses Pendataan PENDATAAN Pendataan (Dilakukan 3 tahun 2011 2011 sekali terakhir 2008, berikutnya 2011)

Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan

T A R G E T

Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial

TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU Juli 2011 – Oktober 2011

Oktober 2011 – Desember 2011

Mulai Januari 2012

Pendataan (PPLS 2011)

Pengolahan Data

Basis Data Terpadu Dengan urutan berdasarkan tingkat kesejahteraan

Memiliki lebih banyak variabel penentu kesejahteraan

Data checking &Analisis Tingkat Kemiskinan

Lebih fleksibel untuk keperluan program

Menggunakan kriteria penentu kesejahteraan yang berbeda disetiap kabupaten/kota

Informasi lokasi geografis (alamat) Keterangan pokok RT Keterangan sosial ekonomi anggota RT

TNP2K AKAN MEMFASILITASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU OLEH PROGRAM

Sinergi dengan data lainnya

METODOLOGI PENDATAAN PPLS2011 ● Cakupan: - Wilayah: 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota 6.699 Kecamatan, 77.062 -

desa/kelurahan, ± 1,2 juta Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (Rukun Tetangga, Dukuh, Jorong, dsb). Di Provinsi Jawa Tengah meliputi 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan dan 8.577 desa/kelurahan. Calon rumah tangga untuk di survei : ± 27 juta (45% penduduk) secara nasional dan ± 4,8 juta di Provinsi Jawa Tengah.

● Mekanisme Pendataan [kunjungan ke SLS/rumahtangga]

- verifikasi keberadaan 40 % calon rumah tangga untuk di survei pada Ketua -

Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT, Dukuh, Jorong, dsb) konsultasi di ruang tertutup dengan 3 rumahtangga miskin => menambah rumahtangga miskin yang belum dicakup [exclusion error] penyisiran pada saat pendataan calon rumah tangga untuk menambah rumah tangga miskin yang belum dicakup [exclusion error] pencacahan pada calon rumah tangga sasaran: komputer akan membuang rumah tangga mampu, misalnya PNS, Polri, TNI, Pegawai BUMN/BUMD, dan rumah tangga mampu lainnya [inclusion error]

TAHAPAN PENETAPAN CALON RTS KAJIAN LITERATUR: Identifikasi variabel prediksi pendapatan

DATA Susenas Juli 2010 Podes 2008

DATA SP 2010

Running model

Test dan seleksi model Membangun model dan penetapan kuota RTS per kab/kota, kecamatan, desa

Replikasi model prediksi pendapatan dengan data sensus

DATA SP 2010

Prediksi pendapatan ≤ 1.6*GK

PPLS2011.LS Calon RTS per SLS

Verifikasi kelayakan Calon RTS (union denganPPLS08) [Desk Verification]

lists ELIGIBLE RTS per SLS

TAHAPAN PENDATAAN PPLS2011 RTS miskin Prelisted RTS per SLS

Ketua SLS

1 Konfirmasi keberadaan RTS pada Ketua SLS

2 Konsultasi tambahan RTS

3

KONSULTASI DENGAN SI MISKIN

Keliling SLS, SWEEPING

Validasi dan kompilasi propinsi

Updated lists RTS Data Entry

Database

PPLS 2011

Evaluasi final kelayakan RTS

Kompilasi Pusat

INFORMASI KEPESERTAAN PROGRAM DALAM PPLS 2011 Keterangan Individu

Keterangan Rumahtangga

Nama Umur Jenis kelamin Status perkawinan

Kepemilikan rumah tinggal Luas lantai Jenis lantai terluas Jenis dinding terluas

Kepemilikan kartu identitas

Jenis atap terluas

Kecacatan Penyakit kronis Keterangan kehamilan

Sumber air minum Sumber penerangan utama Bahan bakar memasak

Partisipasi sekolah Pendidikan tertinggi Lama sekolah Mempunyai pekerjaan

Kepemilikan jamban Kepemilikan asset Kepesertaan dalam program KB dan program klaster 1

Lapangan usaha Status pekerjaan

PMT UNTUK FINALISASI PPLS 2011  Model PMT digunakan untuk menentukan peringkat (ranking) rumah tangga yang telah dicacah di PPLS 2011  Model PMT menggunakan metode segmented regression dan didukung metode PCA (Wealth Index)

HASIL PPLS2011 (1) 

Hasil PPLS 2011 menjadi Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial 2012-2014 untuk semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



Pengurutan Rumah Tangga PPLS2011: model Proxy Means Test (PMT), yaitu regresi pengeluaran per kapita dengan variabel non moneter, termasuk Wealth Index.  Diperoleh perkiraan pengeluaran perkapita setiap Ruta PPLS2011 (Desember 2011)



Cakupan Rumah Tangga PPLS2011 (untuk 42,5 % penduduk menengah bawah): Jumlah Rumah Tangga: 25.219.793 Nasional ( 4.244.206 Prov. Jawa Tengah)  Jumlah Keluarga: 26.847.913 Nasional ( 4.628.110 Prov. Jawa Tengah)  Jumlah Anggota Rumah Tangga: 96.772.008 Nasional (15.758.436 Prov. Jawa Tengah) 



Data tersedia menurut ranking dan kategori kemiskinan (SM, M, HM, RML)



Data PPLS sudah diserahkan secara resmi ke Bapak Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K tanggal 20 Januari 2012.



TNP2K akan memotong menjadi 40 % terbawah (sekitar 24,5 juta RTS) untuk berbagai program perlindungan sosial tahun 2012-2014

HASIL PPLS2011 (2) 

Data PPLS 2011 siap digunakan untuk keperluan program perlindungan sosial pada akhir Pebruari/awal Maret 2012



Hanya TNP2K yang berhak memberikan data by name by address kepada penanggung jawab program. Protokol diseminasi segera disosialisasikan Untuk keterangan lebih lanjut mengenai data tersebut, hubungi: Dr. Bambang Widianto, MA Sekertaris Eksekutif TNP2K Gedung Graha Kebon Sirih, Jl. Raya Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3912812, Faks. 021-3912511, 021-3912513 (Informal: Bapak Purwanto  email: [email protected], HP: 08112518725)



Data by name by address tidak akan diberikan semua, tapi tergantung kebutuhan masing-masing program sesuai dengan kuota/anggaran dan kriteria program



BPS RI maupun daerah tidak boleh memberikan data PPLS 2011 by name by address kepada siapapun.



BPS hanya dapat menggunakan data PPLS 2011 (tanpa identitas) untuk keperluan evaluasi dan analisis statistik wilayah kecil sampai tingkat desa.

Jumlah Rumah Tangga, Keluarga, dan Anggota Rumah Tangga PPLS2011 menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011

Provinsi

Rumah tangga

Keluarga

ART

Provinsi

Rumah Tangga

Keluarga

ART

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Aceh

634,967

662,378

2,632,966

Sumatera Utara

1,103,281

1,132,291

4,678,936

Sumatera Barat

416,102

443,819

1,813,972

Riau

375,558

389,513

1,567,920

Jambi

254,114

269,342

993,110

Sumatera Selatan

759,410

788,034

3,026,467

Bengkulu

179,755

194,775

708,492

Lampung

934,904

979,195

3,607,897

Bangka Belitung

78,052

83,392

288,925

Kepulauan Riau

94,970

98,806

377,192

DKI Jakarta

317,196

341,595

1,348,085

Jawa Barat

4,311,900

4,552,546

16,260,690

Jawa Tengah DI Yogyakarta

4,244,206

4,628,110 15,758,436

476,744

528,367

1,669,788

4,606,587

4,879,817

15,338,972

Banten

873,116

951,789

3,710,926

Bali

270,997

300,092

1,078,141

Jawa Timur

Nusa Tenggara Barat

802,313

822,233

2,778,691

Nusa Tenggara Timur

638,001

679,768

2,924,497

Kalimantan Barat

402,165

429,002

1,701,585

Kalimantan Tengah

161,156

169,975

623,118

Kalimantan Selatan

272,369

283,990

944,237

Kalimantan Timur

219,958

233,252

892,157

Sulawesi Utara

218,708

236,621

890,585

Sulawesi Tengah

293,927

319,662

1,252,415

Sulawesi Selatan

913,762

987,836

3,820,721

Sulawesi Tenggara

287,911

317,569

1,273,100

Gorontalo

138,334

154,206

605,492

Sulawesi Barat

142,858

154,580

649,217

Maluku

169,218

189,152

832,527

Maluku Utara

73,328

83,110

361,200

Papua Barat

93,246

98,159

423,569

460,680

464,937

1,937,982

Papua

Indonesia

25,219,793

26,847,913 96,772,008

Jumlah Rumah Tangga, Keluarga, dan Anggota Rumah Tangga PPLS2011 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Kabupaten/Kota

Rumah Tangga

Keluarga

ART

Kabupaten/Kota

Rumah Tangga

Keluarga

ART

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kab. Cilacap

226.611

245.543

838.606

Kab. Banyumas

239.002

269.285

889.264

Kab. Purbalingga

126.416

150.285

518.303

Kab. Banjarnegara

110.707

121.793

417.954

Kab. Kebumen

180.345

194.585

690.275

Kab. Purworejo

89.765

92.948

302.033

Kab. Wonosobo

113.538

123.757

409.368

Kab. Magelang

142.591

151.799

523.027

Kab. Boyolali

115.365

123.423

400.311

Kab. Klaten

182.475

190.296

617.267

Kab. Sukoharjo

98.097

105.025

340.254

Kab. Wonogiri

96.574

106.263

334.390

Kab. Karanganyar

87.290

95.731

327.966

Kab. Sragen

105.566

111.326

349.027

Kab. Grobogan

207.638

215.500

663.018

Kab. Blora

118.415

122.548

386.685

Kab. Rembang

108.351

115.668

378.311

Kab. P a t i

186.908

198.401

616.297

Kab. Kudus

68.379

73.897

263.695

Kab. Jepara

139.106

150.975

500.104

Kab. Demak

175.275

181.377

626.902

Kab. Semarang

86.725

96.810

308.292

Kab. Temanggung

85.042

94.922

320.230

Kab. Kendal

116.380

123.671

397.540

Kab. Batang

104.359

116.799

409.404

Kab. Pekalongan

108.310

129.096

503.954

Kab. Pemalang

174.554

198.363

742.915

Kab. Tegal

173.166

193.342

744.679

Kab. Brebes

282.889

327.091

1.181.529

Kota Magelang

9.114

9.890

33.694

Kota Surakarta

44.872

47.318

170.444

Kota Salatiga

11.370

12.586

42.696

Kota Semarang

83.454

88.782

315.595

Kota Pekalongan

24.222

25.711

104.313

Kota Tegal

21.335

23.304

90.094

Jawa Tengah

4,244,206

4,628,110 15,758,436

Jumlah Rumah Tangga PPLS2011 menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Kab./Kota

SM

M

HM

RML

Jumlah

Kab/Kota

SM

M

HM

RML

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kab. Cilacap

29.279

33.516

65.054

98.762

226.611

Kab. Kudus

6.053

6.537

18.277

37.512

68.379

Kab. Banyumas

27.194

42.750

67.717

101.341

239.002

Kab. Jepara

17.656

18.181

29.583

73.686

139.106

Kab. Purbalingga

20.688

30.913

33.328

41.487

126.416

Kab. Demak

32.045

41.852

31.600

69.778

175.275

Kab. Banjarnegara

13.706

19.363

31.293

46.345

110.707

Kab. Semarang

7.440

7.682

26.419

45.184

86.725

Kab. Kebumen

26.915

35.763

49.514

68.153

180.345

Kab. Temanggung

7.247

11.286

25.194

41.315

85.042

Kab. Purworejo

14.713

17.349

16.958

40.745

89.765

Kab. Kendal

10.857

16.348

34.171

55.004

116.380

Kab. Wonosobo

16.300

24.951

30.797

41.490

113.538

Kab. Batang

10.354

14.963

30.495

48.547

104.359

Kab. Magelang

12.071

17.246

42.576

70.698

142.591

Kab. Pekalongan

15.902

21.373

19.463

51.572

108.310

Kab. Boyolali

9.676

14.582

34.339

56.768

115.365

Kab. Pemalang

31.095

35.276

34.356

73.827

174.554

Kab. Klaten

19.771

32.359

51.896

78.449

182.475

Kab. Tegal

14.232

17.884

52.353

88.697

173.166

Kab. Sukoharjo

7.493

8.368

30.077

52.159

98.097

Kab. Brebes

49.927

54.258

76.922

101.782

282.889

Kab. Wonogiri

10.263

12.886

28.307

45.118

96.574

Kota Magelang

687

913

2.770

4.744

9.114

7.132

10.764

26.061

43.333

87.290

Kota Surakarta

4.096

4.487

13.536

22.753

44.872

Kab. Sragen

14.621

15.839

30.122

44.984

105.566

Kota Salatiga

649

706

3.568

6.447

11.370

Kab. Grobogan

28.860

35.129

58.471

85.178

207.638

Kota Semarang

2.430

3.438

26.850

50.736

83.454

Kab. Blora

14.005

16.517

34.369

53.524

118.415

Kota Pekalongan

597

1.965

7.625

14.035

24.222

Kab. Rembang

17.203

23.681

29.180

38.287

108.351

Kota Tegal

650

2.199

6.608

11.878

21.335

Kab. P a t i

19.379

22.858

55.253

89.418

186.908

674.182 1.155.102 1.893.736

4.244.206

Kab. Karanganyar

Jawa Tengah

521.186

BASIS DATA TERPADU HASIL PPLS2011 Hasil PPLS 2011: terkumpul 42,5% RT Selanjutnya ……

BAGAIMANA MEMILIH (misalnya) 28% terendah? • Modelling indeks kemiskinan dengan Proxy Means Testing (PMT) • Menggunakan informasi yang ada dalam PPLS, dibuat suatu indeks yang dapat menunjukkan peringkat RT Indeks = f (karakteristik rumah tangga) • Rumah tangga diperingkat menurut indeks yang ada • Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota Artinya, setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang secara signifikan menentukan indeks Sumber : TNP2K

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (1) Dengan sumber utama dari PPLS 2011, Basis Data Terpadu berisikan nama dan alamat 40% rumah tangga di Indonesia dengan kondisi kesejahteraan terendah

Prinsip Dasar

• Fleksibel mengakomodasi kebutuhan unit intervensi program (individu, keluarga, RT) • Fleksibel mengakomodasi kriteria kepesertaan program (berdasarkan status kesejahteraan, lokasi administrasi, status demografis, dll) • Pengukuran status kesejahteraan berdasarkan metode ilmiah, kriteria yang comparable dengan mengakomodasi kondisi lokal, dan kelengkapan informasi dasar • Dapat diakses secara luas oleh Program dengan memperhatikan privasi informasi individu/ keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu 83

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (2) Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:



 

Menyediakan Layanan Program

• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program • Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu

Melakukan Riset

• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program • Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

Membangun Sistem Informasi

• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi • Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (3) Ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

Subsidi Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (4) Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012

Raskin

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru

PKH Subsidi Siswa Pemda

• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014 • Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud • Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah

Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untuk keperluan khusus seperti pemantauan dan evaluasi (contoh oleh UKP4)

AKSES TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Untuk keperluan Program, K/L dan Pemda terkait menyampaikan permintaan data kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan menguraikan: • Nama dan tujuan Program yang akan dijalankan • Cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial) yang akan dijalankan • Data pendukung yang diperlukan Sekretariat TNP2K bekerja sama dengan K/L dan Pemda menyiapkan daftar nama & alamat sasaran serta data pendukung lainnya. Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa biaya apapun.

Untuk memastikan integritas data diperlukan Nota Kesepakatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama & alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan dipakai untuk keperluan Program Perlindungan Sosial

PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS RT/KELUARGA Nama

BLSM (rencana)

Raskin Beras/ Pangan

Jamkesmas Asuransi kesehatan

Jenis transfer

Tunai

Beras bersubsidi

Biaya pelayanan kesehatan gratis

Sasaran

Miskin dan Rentan

Jumlah Penerima 18,5 juta RT

Jumlah bantuan

Lembaga pelaksana utama

Rp150.000 per bulan

Kemensos

BSM

PKH

Pendidikan

Bantuan Tunai Bersyarat

Tunai

Tunai dan bersyarat

Murid dari RT Keluarga Sangat Miskin dan Miskin Rentan 6.175.755 17,5 juta RT 76.4 Juta orang (SD/MI dan 1.116.000 RT SMP/MTs) Rp360.000 Minimum (SD/MI) Rp600.000 15 kg beras Tidak terbatas Rp550.000 Maksimum per bulan (SMP/MTs) Rp 2.200.000 per tahun per tahun Miskin dan Rentan

Kemenko Kesra, BULOG Kemendagri,

Miskin dan Rentan

Kemenkes

Kemendiknas/ bud, Kemenag

Kemensos dan Kementrian terkait

PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS RT/KELUARGA

Nama

JAMINAN JAMINAN SOSIAL SOSIAL LANJUT PENYANDANG USIA CATAT (JSLU) (JSPACA)

Jenis transfer

Tunai

Tunai

Sasaran

Miskin

Miskin

ANAK TERLANTAR (PKSA)

PEKERJA ANAK (PPA-PKH)

Tunai dan Tunai dan Rumah Singgah Rumah Singgah

Miskin

Jumlah Penerima 13.250 orang 17.000 orang 138.000 anak

JAMINAN SOSIAL

Asuransi, kecelakaan, kesehatan, kematian/ pensiun

Miskin

Semua

10.750 anak

Belum tersedia

Jumlah bantuan

Rp 300.000 per bulan

Rp 300.000 per bulan

Rp 1.5 juta per tahun

Rp 1.5 juta per tahun

Akan dibahas

Lembaga pelaksana utama

Kemensos

Kemensos

Kemensos

Kemenakertrans

DJSN

KUESIONER PPLS 2011 (1)


90



91



92

RANCANGAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU

SEJARAH PEMBANGUNAN BASIS DATA TERPADU PSE 2005 19,1 juta RT Digunakan untuk BLT 2005, dan juga BLT 20082009

PPLS 2008 18,5 juta RT Pemutakhiran PPLS 2005 Digunakan sebagai basis sasaran PKH dan program nasional lainnya

PPLS

PPLS

2011

2014

25,2 juta RT Pendataan dengan metodologi terkini, Dikelola sebagai BDT menjadi bagian dari Sistem Penargetan Nasional, untuk Program Nasional dan Daerah

Sekitar 31 juta RT • Penyusunan daftar Rumah Tangga melalui konsultasi publik • Pendataan berdasarkan daftar Rumah Tangga hasil konsultasi publik

PERLUNYA PEMUTAKHIRAN BDT 1. Tindak Lanjut Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Melanjutkan pemutakhiran data kepersertaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) secara keseluruhan dari Program Perlindungan Sosial (Raskin, BSM, PKH, BLSM dan BPJS PBI dan lain-lain). 2. Mengakomodasi Masukan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah sudah menginisiasi kegiatan pemutakhiran data rumah tangga miskin dalam keterkaitannya terhadap program kemiskinan daerah dan mengirimkan hasil tersebut ke TNP2K. 3. Kerjasama Berkelanjutan dengan Pemda dan Masyarakat. Diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin yang sangat dinamik secara cepat (real-time) sehingga diperlukan kerjasama dengan Pemda dan masyarakat dengan pelibatan langsung peran dan tanggung jawab secara berkesinambungan . 95

PENTINGNYA KONSULTASI PUBLIK 1. Mempertajam Ketepatan Sasaran Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) dan mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan sosial-demografi 2. Memperoleh Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat sehingga terbina rasa-memiliki terhadap data rumah tangga miskin. 3. Mengakomodasi Kearifan Lokal. Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin melalui konsultasi publik dapat menangkap dan mengakomodasi kearifan lokal dalam upaya mencegah konflik horisontal. 4. Sebagai Landasan Pelibatan Pemda dan Masyarakat dalam Pemutakhiran BDT Pemerintah daerah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam dalam proses penyusunan BDT sehingga mereka dapat melakukan mekanisme pemutakhiran BDT secara berkala (dinamis). 96

UPAYA SOSIALISASI YANG DIPERLUKAN

 Perlu dilakukan kepada lintas pelaku, pelaksana dan pemanfaat data  FGD lintas pelaku pelaksana dan lembaga pemanfaat potensial (K/L, daerah).  uji materi terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan konsultasi publik (Pleno K/L dan daerah)  penerbitan Surat Edaran/Instruksi/Peraturan dari K/L dan daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan konsultasi publik dan pendataan

 Perlu disampaikan kepada sasaran pendataan dan penerima manfaat  Tidak seluruh rumah tangga terdaftar hasil konsultasi publik akan di tindaklanjuti dengan pendataan/verifikasi.  Perlu menyampaikan dalam konsultasi publik bahwa rumah tangga terdata tidak secara otomatis akan menerima manfaat program.  Perlu menyampaikan pada saat konsultasi publik, bahwa setelah pendataan akan dilakukan konsultasi hasil pendataan untuk memperoleh validasi pihakpihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat

Sosialisasi dan komunikasi hanya dapat dilakukan setelah terdapat kepastian pelaksanaan PPLS 2014 97

PRA PPLS 2014: PEMUTAKHIRAN DAFTAR RUMAH TANGGA SASARAN

98

TINGKAT AKURASI DAN MASUKAN PERBAIKAN BDT  Hasil uji petik TNP2K mengecek nama & alamat BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95% nama & alamat dapat ditemukan.

 Hasil pencocokan dengan data Adminduk Kemendagri menunjukkan 74,8% nama & alamat mendapatkan NIK dan Nomor KK.  Pembelajaran dari BLSM dan Jamkesmas • Laporan PT Pos: 93% Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terkirim • Pemutakhiran via Musdes/Muskel sekitar 350 ribu Kartu • Pemutakhiran 600 ribu peserta Jamkesmas (berdasarkan SE Menkes)

Hasil survei penggunaan BDT oleh Pemerintah Daerah  Keluhan Utama: • Data kurang/tidak akurat • Cakupan kurang • Pemerintah Daerah tidak dilibatkan • Kinerja BPS dalam pendataan  Tindak lanjut dari Pemda • Data BDT tidak digunakan untuk program Daerah (mis. Kota Pekalongan) • Melakukan validasi dan verifikasi data BDT (mis. Kab Bintan, Kota Cilegon, Kab Sleman, Kab Belitung Timur, Kota Depok) 99

CAKUPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR RUMAH TANGGA SASARAN PENDATAAN Deskripsi Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa

Jumlah SLS di bawah Desa (RW/Dusun) (Berdasarkan Podes 2008)

Estimasi Target Rumah Tangga Pendataan - Daftar Awal (28,2 juta RT) - Hasil Konsultasi Publik (3,3 jt RT) 100

Jumlah 508

Unit Daerah

6,911 Kecamatan 79,992

Desa

299,555

SLS

31,500,000

RT

PERKIRAAN JUMLAH RUMAH TANGGA DALAM DAFTAR AWAL Sumber Data BDT 2011 (PPLS 2011)

Jumlah Rumah Tangga 25,200,959

Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan

346,449

Form Rekap Pengganti Raskin & KPS (2012, 2013,2014)

559,527

Data MIS – PKH (Kohor sebelum menggunakan BDT) ODK (Orang dengan Kecacatan) -Data Kemensos RT dengan SKRTM (Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Sleman Perkiraan Total Jumlah Rumah Tangga dalam Daftar Awal 101

1,052,201 834,441 13,432 7,761

104,493 28,119,263

ALTERNATIF PENENTUAN SASARAN PENDATAAN DALAM KONSULTASI PUBLIK ASPEK

TERBUKA

TERTUTUP

Konsep

Seluruh usulan rumah tangga Tidak seluruh usulan rumah tangga yang perlu didata diakomodasi sasaran pedataan diakomodasi, melalui konsultasi publik penentuan rumah tangga diberlakukan batas maksimal dengan skala prioritas

Cakupan

Di upayakan mengakomodasi aspek exclusion error

Exclusion error menjadi tantangan utama dengan kuota yang terbatas

Pembiayaan

Tidak dapat dipastikan sejak awal perencanaan

Dapat dipastikan sejak awal perencanaan

Perencanaan

Perlu memperkirakan alokasi masing-masing wilayah

Perlu menentukan alokasi tetap yang akurat masing-masing wilayah

Implementasi

Program KSM Kota Jogjakarta

KPS P4S, RTSPM Raskin, Update PBI Jamkesmas, FUS BSM

Rumah tangga sasaran hasil konsultasi publik seluruhnya diakomodasi, namun dalam hal pendataan rumah tangga ditentukan berdasarkan skala prioritas dan mengacu pada ketersediaan pembiayaan. 102

MEKANISME PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (BDT) Pemutakhiran Data dibangun berdasarkan pemanfaatan data sampai dengan saat ini

Penggunaan saat ini menjadi basis Pemutakhiran BDT Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan Form Rekap Pengganti Raskin (2012, 2013) Data MIS – PKH Form Usulan Sekolah BSM (2012, 2013)

Pelibatan Pemda dan Masyarakat memperbaiki daftar RT yang akan dicacah oleh BPS Konsultasi Publik dengan Pertemuan Masyarakat ditingkat RW/Dusun dikoordinir oleh TKPK Daerah dan BPS Kab/Kota Konsultasi Publik dibantu oleh Fasilitator Mitra/Kader di Desa dan aparat RW/Dusun

Pendataan Nasional dilakukan oleh BPS

Kompilasi Hasil Konsultasi Publik: perbaikan nama/alamat menjadi input bagi PRE-LIST AKHIR yang akan diserahkan ke BPS

Desa A

Basis Data Terpadu

RW-1 RW-2

PRE-LIST AKHIR

PRE-LIST AWAL

Form Rekap Pengganti KPS (Musdes/Muskel)

Kesetaraan informasi menjadi kriteria utama apakah data program dapat menjadi bagi PRE-LIST AWAL

PRE-LIST Akhir dijadikan dasar bagi Pendataan PPLS 2014 oleh BPS

Hasil Pertemuan Masyarakat di-entry di Kab/Kota, Dikompilasi di Pusat oleh TNP2K 103

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (BDT) 1 Identifikasi Sumber Data RT dalam Pre List

2 Penyusunan Daftar Awal (Prelist) 2014 7

0 Basis Data Terpadu

Konsultasi Publik Daftar Akhir dan Penanganan Keluhan

3 Konsultasi Publik Daftar Awal

4 Pendataan PPLS

2015 6*

Penetapan Daftar Rumah Tangga

5 Penyusunan Rangking Rumah Tangga PPLS 2014

Keterangan: Persiapan Pemutakhiran BDT (1,2,3); Pemutakhiran BDT (4,5,6,7)

Perlu disusun mekanisme pemutakhiran secara berkala (Dynamic Updating) dalam upaya penyempurnaan BDT secara berkesinambungan 104

ALUR PROSES KONSULTASI PUBLIK PENGIRIMAN PRE-LIST RUMAH TANGGA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KAB/KOTA

+

TNP2K + BPS Pusat mengirimkan Pre-List ke BPS Kab/Kota

KECAMATAN

DESA

RW/DUSUN

PRE-LIST

Daftar Final RT layak yang akan dicacah Oleh BPS dengan Melampirkan Berita Acara

Hasil Konsultasi Publik Publikasi Daftar RT untuk pendataan 105

Pertemuan dan konsultasi untuk identifikasi: 1. RT Pindah 2. RT Meninggal tanpa ART lainnya 3. RT Tercatat Ganda 4. RT tidak layak menurut masyarakat, dan 5. Usulan/Tambahan RT layak yang belum tercakup dalam PRE-LIST

RW/Dusun menjadi pusat dilakukan Konsultasi Publik. Kegiatan yang dilakukan: 1. Publikasikan PRE-LIST 2. Pertemuan dan Konsultasi daftar RT yang ada pada PRE-LIST 3. Usulan/Tambahan Rumah Tangga layak 4. Didampingi oleh Fasilitator

ASPEK PERBANDINGAN

ALTERNATIF DISTRIBUSI DAFTAR AWAL BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

PT POS INDONESIA

Mekanisme Kontrol

Menjadi bagian penugasan pemerintah pusat dan sebagai tugas tambahan

Sesuai penugasan pemerintah dan perjanjian bisnis

Ketepatan Waktu

Sesuai dengan instruksi pusat dan dapat dilakukan dengan cepat

Sesuai perhitungan bisnis pengiriman barang dan jasa (maksimal 2 minggu)

Pengetahuan Proses

Mengerti proses bisnis dalam lingkup pendataan

Mengerti proses bisnis distribusi barang

Jangkauan Maksimal

Diperlukan kesiapan tenaga lapangan di bawah kecamatan

Dapat dikirimkan langsung hingga level desa/kelurahan

Proses Pengadaan/ Pencetakan

Dapat dilakukan penggandaan pada level kabupaten/kota dan diidistribusikan pada tingkat desa/kelurahan

Dilakukan pada level pusat dan didistribusikan ke tingkat desa/kelurahan

Rekomendasi: Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 106

PRIORITAS USULAN RUMAH TANGGA SASARAN PENDATAAN • Pengalaman menunjukkan bahwa mekanisme usulan penambahan rumah tangga sasaran dari masyarakat dapat bertambah dengan signifikan sehingga berpengaruh kepada anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perlu di tetapkan kriteria usulan rumah tangga dalam konsultasi publik. • Kriteria rumah tangga yang layak diusulkan sebagai tambahan rumah tangga sasaran pendataan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 107

Tidak memiliki tempat tinggal atau kondisi rumah tidak layak huni Berpenghasilan rendah dan tidak tetap Memiliki ART penyandang kecacatan mental atau fisik tetap Janda/Duda/Lansia yang tinggal dengan: ART yang tidak bekerja atau sebatang kara Seluruh anggota rumah tangga pengangguran Tidak memiliki asset maupun harta berharga Peserta program daerah dan penerima manfaat kegiatan sosial keagamaan (zakat, santunan dll) Kepesertaan program kemiskinan lainnya yang tidak termasuk dalam daftar awal

ORGANISASI PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK Kelompok Kerja Kabupaten/Kota

PEMDA KABUPATEN/KOTA

TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENDATAAN KABUPATEN/KOTA

BPS KABUPATEN/KOTA

1. Supervisi, koordinasi, s osialisasi dan advokasi ditingkat kecamatan 2. Koordinasi dengan pelaksana data entry 3. Pengiriman daftar pemutakhiran 108

Kelompok Kerja Kecamatan

SKPD KECAMATAN

Koordinator Desa

Komunitas/ Lingkungan

DESA / KELURAHAN

TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENDATAAN KECAMATAN

KOORDINATOR KECAMATAN

1. Supervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi ditingkat desa/kelurahan 2. Verifikasi, kompilasi dan pengiriman daftar pemutakhiran

TIM KONSULTASI PUBLIK DAN PENDATAAN DESA/KELURAHAN

KONSULTASI PUBLIK DI TINGKAT LINGKUNGAN

KOORDINATOR DESA

1. Koordinasi, sosialisasi, advokasi pelaksanaan pemutakhiran 2. Verifikasi, kompilasi dan pengambilan di tingkat lingkungan

1. Melaksanakan musyawarah/ konsultasi di tingkat lingkungan 2. Pemutakhiran daftar rumah tangga sasaran pendataan

ORGANISASI KONSULTASI PUBLIK TINGKATAN WILAYAH

Pusat

Kabupaten/Kota

Kecamatan

PENANGGUNGJAWAB DAERAH

ANGGOTA KELOMPOK KERJA

Presiden/Wakil Presiden

1. 2. 3. 4. 5.

Bappenas Kemendagri Kemensos BPS TNP2K

Bupati / Walikota

1. 2. 3.

BPS Kabupaten/Kota Petugas PPLS 2014 Bappeda/TKPKD

Camat

1. 2. 3.

KSK/PML BPS Petugas PPLS 2014 Petugas/aparat Kecamatan

1. 2.

Aparat Desa/kelurahan Mitra Tim Pusat (Alternatif)  Kader Posyandu  Guru  Karang Taruna

1. 2.

Petugas/Aparat RW/Dusun Petugas/Aparat RT

Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah

Dusun/RW

Kepala Dusun/Ketua RW

Keterangan: KSK : Koordinator Statistik Kecamatan; PML : Pengawas Lapangan; PCL : Petugas Pencacah Lapangan

PPLS 2014: PENDATAAN RUMAH TANGGA PRIORITAS

110

KONDISIONALITAS PENDATAAN • Pendataan dilaksanakan dengan mengacu pada hasil konsultasi publik sebagai daftar awal rumah tangga sasaran pendataan. • Jika hasil konsultasi publik melebihi ambang batas ketersediaan anggaran, maka pendataan untuk tahun 2014 ditetapkan berdasarkan skala prioritas. • Prioritas pendataan didasarkan pada daftar rumah tangga sasaran pendataan yang belum tersedia informasi rumah tangganya sesuai dengan budget yang tersedia. • Kekurang cakupan pendataan terhadap total rumah tangga hasil konsultasi publik akan dipindahkan pada tahun anggaran selanjutnya dan otomatis dianggap sebagai RT sasaran pemutakhiran secara dinamik. 111

RENCANA ANGGARAN PEMUTAKHIRAN BDT 2014 SKENARIO 1

SKENARIO 2

Uraian Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

31.5 Juta RT

50%

16.8 Juta RT

27%

Tahap 1: Penyusunan Daftar Rumah Tangga (Prelist) Awal

Rp 1,3 miliar

0.2%

Rp 1,3 miliar

0.3%

Tahap 2: Konsultasi Publik Daftar Rumah Tangga (Prelist) Awal

Rp 65,2 miliar

8.3%

Rp 65,2 miliar

14.5%

Tahap 3: Pencacahan Rumah Tangga Berdasarkan Rp 720,9 Daftar Hasil Konsultasi Publik - PPLS 2014 (APBNmiliar P 2014)

91.6%

Rp 384,8 miliar

85.5%

Estimasi Cakupan Pendataan (Rumah Tangga) Perhitungan Biaya

Total Biaya (Tahap 1 + 2 + 3)

Rp 787,4 miliar

Rp 450,0 miliar

Catatan: Harga per unit rumah tangga: Rp.22,889 * Estimasi jumlah rumah tangga 63,000 (Susenas Maret 2013) 14

SKEMA PRIORITAS PENDATAAN

1

RUMAH TANGGA USULAN TAMBAHAN

2 3 4

5 113

PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMUTAKHIRAN RUMAH TANGGA PESERTA PROGRAM DAERAH RUMAH TANGGA DIUSULKAN TIDAK LAYAK

RUMAH TANGGA PESERTA PROGRAM NASIONAL

PRIORITAS PENDATAAN Prioritas

Kelompok Rumah Tangga

Keterangan

1

Rumah Tangga Tambahan

100% usulan masyarakat melalui konsultasi publik (sesuai kriteria usulan RT tambahan)

2

RT Pemutakhiran Kepesertaan Program Nasional

Rumah Tangga Non-PPLS 2011 (pemutakhiran KPS, FRP Raskin, PKH, FUS BSM, Jamkesmas)

3

RT Peserta Program Daerah

Rumah Tangga Non-PPLS 2011  Jamkesda, KMS dll  Penerima Zakat Santunan dll

4

RT Usulan Tidak layak

Hasil konsultasi publik memutuskan RT tertentu tidak layak

5

RT Peserta Program Nasional

Hasil konsultasi publik memutuskan RT tertentu layak dan terdapat dalam BDT/PPLS11

114

Perkiraan Jumlah

KEGIATAN PERSIAPAN YANG SEDANG DILAKUKAN

 Penyusunan daftar awal rumah tangga sasaran pendataan  Penyusunan daftar variabel, pertanyaan dan instrumen lapangan  Penyusunan pedoman operasional konsultasi publik  Pedoman Umum Pelaksanaan  Petunjuk Teknis Pelaksanaan (SOP)  Buku Saku Konsultasi Publik  Perumusan kandidat modelling perangkingan rumah tangga hasil pendataan  Menyusun mekanisme pelibatan daerah melalui perumusan surat edaran/instruksi kementerian dan lembaga terkait 115

REKOMENDASI Dalam mendukung upaya pemutakhiran BDT: 1. Mengupayakan pendanaan pemutakhiran melalui APBN-P 2014 2. Pembentukan task force yang terdiri dari Bappenas, Kemendagri, Kemensos, BPS dan TNP2K 3. Memastikan keterlibatan pemerintah daerah melalui Instruksi Mendagri 4. Pembuatan Surat Tugas Pelaksanaan Konsultasi Publik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Berkoordinasi dengan K/L terkait (BPS, Kemendagri) untuk memperbantukan staf di daerah dalam 116 pelaksanaan Konsultasi Publik

RENCANA PELAKSANAAN PPLS 2014 Kegiatan Utama

Periode Pelaksanaan

Kompilasi dan pemetaan ketersediaan data peserta perlindungan sosial berbasis rumah tangga (BPJS, P4S, dll)

Januari -Februari 2014

Menyusun daftar awal yang merupakan hasil dari konsolidasi data perlindungan sosial berbasis rumah tangga dan PPLS 2011

Maret-April 2014

Uji coba pelaksanaan konsultasi publik

Mei 2014

Uji coba pelaksanaan pendataan dan desain pendataan

Mei 2014

Sosialisasi tentang pelaksanaan PPLS 2014 ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Juni 2014

Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PPLS 2014

Juni 2014

Persetujuan, Penolakan dan tambahan dari pemerintah lokal (RT/RW/Desa) dan Masyarakat

Juli 2014

Pelaksanaan Konsultasi Publik Daftar Awal Pada tingkat Desa/RW

Agu-Sept 14

Penyusunan daftar rumah tangga prioritas sasaran pendataan PPLS 2014

Agu-Okt 14

Pendataan lapangan: Rumah Tangga Prioritas

Nov-Des 14

Pengelolaan data, analisis dan pengelompokan rumah tangga

Jan-Feb 15

Pelaksanaan konsultasi publik daftar rumah tangga dan kelompok

Maret 15

Serah terima dan finalisasi rumah tangga dalam BDT

April 15

Pemanfaatan data 117

Mei 15 dst

TERIMA KASIH

KONSEP KEMISKINAN MAKRO DAN MIKRO

Recommend Documents