Arah dan Kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan Mendukung Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan Disampaikan Oleh: Dr Untung Suseno Sutarjo, M.Kes Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemkes R.I
Lokakarya Pengembangan Profesi dan Organisasi Profesi Kesehatan dalam Implementasi SJSN Sektor Kesehatan Tangerang, 20 November 2012
Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan?
Kenaikan biaya pelayanan kesehatan setiap tahun Inflasi di bidang kesehatan selalu berada diatas inflasi umum karena: - Karakter yankes (supply induce demand) - Perkemb.Iptekdok meningkatkan biaya - Pola penyakit (khronik degeneratif) - Mekanisme pembayaran (tunai vs pra upaya) Hukum pasar tidak sepenuhnya berlaku pada pelayanan kesehatan (market failure) Kemampuan Fasyankes kes di tiap daerah berbeda (terbatas) Sering kebutuhan medis berada diatas kemampuan dan ketersediaan fasilitas) 2
Jaminan Sosial adalah : Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya Merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan
Jaminan Kesehatan (JK) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Diselenggarakan secara nasional Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis Iur biaya, mencegah moral hazard Standar pelayanan ditetapkan dengan PP Bantuan iuran dibayar pemerintah Cakupan bertahap, sesuai dengan kelayakan program
9 Prinsip SJSN: • • • • • • • • •
Gotong royong; Nirlaba; Keterbukaan; Kehati-hatian; Akuntabilitas; Portabilitas; Kepesertaan wajib; Dana amanat; Hasil pengelolaan dana utk pengembangan program
Kondisi sebelum lahirnya UU SJSN • Hanya sebagian masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan(PNS, Pensiunan, veteran, sebagain kecil pegawai pegawai formal, TNI/polri sebagian kecil asuransi swasta dan pembiayaan mikro) Sebagian rakyat belum memperoleh perlindungan memadai. • Manfaat yang diberikan beragam bentuknya, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan karena belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. • Penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara tidak sinkron dan tidak menjangkau kepesertaan yang luas serta manfaatnya terbatas
Dimensi Pencapaian Universal Coverage 3
Manfaat JK
Direct Cost:
Pembiayaan Reduce cost sharing and fees
Peserta Extend to Non-Covered
Proportion of the cost covered.
Include other services
Current Pooled Funds
2 1
Services:
which services are covered ?
Population: Who is covered ?
Resources : WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12
Isu Strategis SDMK Jumlah dan Jenis SDMK belum sesuai dengan pembangunan kesehatan
Upaya Pemenuhan SDMK Perencanaan SDM Kes
Pengadaan SDM Kes
Mutu SDMK belum memadai
Distribusi SDMK belum Maerata
Pembinaan dan Pengawasan
Pendayagunaan SDM Kes
Arah Pengembangan (2005-2024) Sejalan Dengan Implementasi JK-SJSN RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
Upaya Kuratif
RPJMN III 2015-2019 Universal Coverag e
RPJMN IV 2020-2024
Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan
Pendukung/penunjang
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan
9
Jaminan Kesehatan • • • • •
Pel Standar Efisien Efektif Klaim Pelayanan terstruktur
Pemberi Pelayanan kesehatan
Pengelola Jaminan Kesehatan
• Pelayanan bermutu • Patient safety • Pelayanan terjangkau
Peserta Jaminan kesehatan • Iuran • Manfaat Jaminan • kepesertaan
SDM dan Jaminan Kesehatan Sarana Prasarana
regulasi
standar
SDM
Jaminan kesehatan
akreditasi
Pembenahan Sistem Rujukan RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN Sistem Kesehatan di Provinsi
Kondisi Ideal :
Tertiary
Secondary Rujukan Kewenangan
Primary Care Tertiary Care
Dokter Pelayanan Kesehatan Primer
Self Care
Pelayanan Kesehatan Primer
12
Alur Sistem Rujukan dan Rujukan Balik PKM DTP
PKM
PKM Pembantu
RS KLAS D,C,
RS KHUSUS B, C.BALAI
RS klas B
BALAI BESAR
RSU PENDIDIKAN
RS KHUSUS A
Rawat jalan
rawat Inap
KETERANGAN : RUJUK RUJUK BALIK
SYSTEM RUJUKAN REGIONAL PELAYANAN KESEHATAN (terstruktur) DI PROVINSI (Sistem Kesehatan Provinsi dalam Peraturan Gubernur) PUSK
RS RUJUKAN REGIONALISASI 1
PUSK RS RUJUKAN REGIONALISASI 2
RS RUJUKAN JABAR 6
RS Rujukan TIPE A RS RUJUKAN REGIONALISASI 5
PUSK DTP
PUSK DTP/PONED
PUSK PONED
PUSK DTP
RS RUJUKAN REGIONALISASI 3
PUSK RING 2
PUSK
PUSK PONED
RSD & RSD RS swasta
PUSK PONED
RS swasta
RS KELAS C& D PUSK PONED
PUSK DTP
PUSK RING 1
RS RUJUKAN REGIONALISASI 4
RS KELAS B
RS KELAS B + PENDIDIKAN + RUJUKAN REGIONAL MASKIN
DOKTER PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Departmental Plan
Strategic Direction Central function
•Mission •Programme Plan •Performance Measures •Financial Summary •Efficiency Plan •Human resources Management Plan
Human Resources Management
Manpower Planning
Recruitment
Performance management
Training and Development
•Succesion Planning •Turnover
•Appointment •Selection Procedure •Probation
•Motivation •Performance appraisal •Promotion •Guidance and supervision •Addressing poor Performance
•Training •Development
Management information system
Staff relation
•Securing staff commitment •Resolving disputes •Addressing grievance •Welfare
Manajemen SDM
Perencanaan
Institusi pendidikan Institusi pelatihan
Pengadaan
Peningkatan
Badan akreditasi Institusi assesssme n Birokrasi Pemerintah
SDM Di SJSN
Organisasi Profesi Profesionalisme Mandiri
Kelembagaan Standar Profesi
Tugas pokok dan fungsi profesi (keunikan profesi) Tanggungjawab profesi Kewenangan profesi Meningkatkan kemampuan pribadi Hubungan dengan profesi lain
Mandiri • • • • • • •
Sarana Prasarana Sumber Pendanaan Uji Kompetensi Pengawasan Mutu Profesi Advokasi Membentuk Jejaring Binwas institusi pendidikan
Kelembagaan OP • • • •
Keabsahaan Organisasi Visi dan Misi Organisasi Persyaratan Keanggotaan Perlindungan anggota
Standar Profesi • Standar Kompetensi ~ Standar Pelayanan • Etika Profesi
Pengembangan IPTEK sesuai dengan profesi masing-masing Membantu pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan kompetensi profesi masingmasing Memberikan pemikiran untuk alternatif pemecahan masalah dan melaksanakannya Berperan mengkaji berbagai isu strategis di bidang kesehatan Melakukan pengawasan Kemitraan yang solid
