APBD UNTUK RAKYAT. MAKMUR BERSAMA WONG CILIK melalui. Provinsi Jawa Timur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. crass, -...'

f' {-\ (-'u

[!ilt *'' i*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur 2009-2014

MAKMUR BERSAMA WONG CILIK melalui APBD UNTUK RAKYAT

& Ati:lil-) B A F] F=fr fil ,;.5

DOKUMENT;\Sl

(:Y:Z .: (( crass , -...'./W'l

Acc i\ro.

C

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2OO9 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2OO9 - 2014 GUBERNUR JAWATIMUR,

bahwa. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Menimbang

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dengan Peraturan Gubernur'

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ; 2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, f ambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C04 Nomor 164' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44?1); 5. Undanq

z^

5.

Undang-Undang Nomor

32

Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)',

6.

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);

B. Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

9.

Negara Republik lndonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah

Nomor

58 Tahun 2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cari

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraluran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaha.n Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubilk lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran I'Jegara Republik Indonesia Nomor a737);

15,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47a1);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4815);

17.

.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48171;

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-20A9

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 11);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

MEMUTUS$N

:

MEMUTUSKAN: MenetapKan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVISI JAWA TIMUR TAHUN 2OO9-2014 BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan 1. Provinsi adalah ProvinsiJawa Timur.

:

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Jawa 3. 4.

Timur. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 5. . BupatiMalikota adalah BupatiMalikota di Provinsi Jawa Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah

yang

mempunyaitugas mengelola anggaran dan barang daerah. adalah proses untqk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada. Pembangunan Daerah adalah .perubahan yang dilakukan

7. Perencanaan 8.

secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

L

Program adalah ppnjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

jenis

sumberdaya, sebagai masukan (inpu$ untuk

menghasilkan keluaran (outpuf), dalam bentuk barang dan jasa.

1

1.

Rencana

l2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur yang seranjutnya disebut RpJMD provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah, yang

selanjutnya djsebut Renstra_SKpD, adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kerja pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RK'D adalah dokumen perencanaan daerah unt;k

14. Rencana

periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2XXg-2|l4merupakan

a.

b.

.

:

Penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RpJpD provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025:

Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku

pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

(1) Penetapan RPJMD provinsi Jawa sebagai dokumen perencanaan dalam :

Timur

dimaksudkan

a. penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Rencana

b.

Kerja

SKPD, dan perencanaan penganggaran; penyusunan RpJMD Kabupaten dan Kota se Jaw.a Timur;

(2) Penetapan RpJMD provinsi Jawa Timur mempuny.i

trGn

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergfs dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasionar, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

BAB

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4

Sistematika RP JMD Provinsi Jawa Timur meliputi : PENDAHULUAN a. BAB I Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. GAMBARAN UMUM KONDISI DAEMH b. BAB II Memuat kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi makro ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi pemerintahan dan sosial politik, kondisi prasarana wilayah, kondisi sumberdaya alam

c.

BAB lll

d.

BAB IV

e.

BABV

dan lingkungan hidup. ANALISIS ISU.ISU STRATEGIS Memuat analisis terhadap isu-isu strategis yang menonjol di Provinsi Jawa Timur, meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup dan pengembangan wilayah. Mlst, TUJUAN, s$sAMN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan Jawa Timur 2009-2014. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Memuat agenda utama pembangunan Jawa Timur 2009-2014, dan prioritas pernbangunan

vtst,

serta arah kebijakan umum.

f.

PENINGIGTAN AKSESIBILITAS

BAB VI

DAN

KUALITAS PELAYANAN PENDIDIIGN

Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan d'rjalankan di bidang pelayanan pendidikan.

g.

BAB

Vll

:

PENINGKATAN AKSESIBILITAS

DAN

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan kesehatan. h. BAB

h,

BAB VIII

PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan

kegiatan pokok

yang akan

dijalankan

meningkatkan perluasan lapangan kerja.

BAB IX

PENANGG ULANGAN KEMISKINAN

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan

kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam

i.

penanggulangan kemiskinan. BAB X

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial

K.

rakyat.

BABXI

R

EVITALISAS I PERTAN IAN

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan

kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk merevitalisasi pertanian dan pengembangan

I.

agrobisnis. BAB XII

PEMBERDAYAAN KOPERASI, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

USAHA

Memuat pennasalahan, sasarafi,

M.

BAB XIII

arah keb'rjakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memberdayakan koperasi dan UMKM. PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR NON MIGAS DAN PARIWISATA Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunaR, dan

kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan investasi, ekspor non migas, dan pariwisata.

N.

BAB XIV

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Memuat permasalahan, sasaran,

o.

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur. BAB )O/

PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN PERBAIKAN INFMSTRUKTUR

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan

kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur. p. BAB

F B

p.

BAB

XVI

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN

:

PENATAAN RUANG

Memuat permasalahan, sasaran,

aran

kebijakan, tujuan program pembangunan' dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber

q.

BAB

XVll

daya alam, dan Penataan ruang. REFORMASI

BIROKRASI

:

DAN

PENINGIGTAN PEIAYANAN PUBLIK

Memuat permasalahan' sasaran, meningkatkan reformasi birokrasi

. r.

BAB

Xvlll

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk

:

PelaYanan Publik.

PENINGI
Memuat permasalahan, sasaran'

S.

BAB

XIX

:

dan

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesalehan sosial demi terjaganya harmonisosial.

FENINGI
PEREMPUAN, SERTA

DAN

PERAN

KESETARMN

GENDER

Memuat permasalahan, sasarani

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan disemua bidang, serta terjaminnya kesetaraan gender.

t.

BAB

XX

PENINGKATAN PERAN PEMUDA

:

DAN

PENGEMBANGAN OLAH RAGA

Memuat permasalahan, sasaran, t: Eit

fi i

u

BAB

XXI

:

arah

keb'rjakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran pemuda, serta pengembangan olah raga. PENEGAKKAN PENGHORMATAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DAN

Memuat permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakkan hukum dan hak asasi manusia. v. BAB

I V.

BAB XXII

: PENINGKATAN KEAMANAN

DAN

KETERTIBAN, SERTA PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Memuat Permasalahan, sasaran,

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan keama;ran dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas.

w.

BAB

Xxlll:

PERCEPATAN

REHABILITASI

DAN

REKONSTRUKSI DAMPAK SOSIAL EKONOMI LUMPUR LAPINDO

Memuat permasalahan, sasaran.

arah

kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk

mempercepat rehabilitasi

dan

rekonstruksi

dampak sosialekonomi lumpur panas Lapindo.

x.

BAB XXIV:

KEBIJAIGN TATA RUANG WII.AYAH

Memuat arahan struktur ruang, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Jawa Timur.

y,

BABXXV: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN

KERANGI
Memuat arah kebijakan keuangan daerah yang

menyangkut pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

z.

BAB )(XVl:

PENUTUP

Memuat pedoman transisi

dan

kaidah

pelaksanaan. BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD PROVINSIJAWATIMUR Pasal 5

lsi beserta uraian RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini BAB

fi:l

10

BAB VI K ET E

NTUAN

i:'

F:i

i 11r. L

I

HAN

Pasai {i

Semua program dan kegiatan sebagaimana diatur

dalam

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nornor 57 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 166 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sampaidengan tahun anggaran 2009 berakhir. BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Program Transisi/lndikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal

I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratirran Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah ProvinsiJawa Timur. Surabaya

20 Mei 2009

GKAN DALAM BERITA DAERAH

JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA TIMUR

.r.op no.?lhNElE,

LAMPIRAN

*

DAFTAR ISI Hal i

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

BAB

I

vi

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....-. 1.2 Maksud dan Tujuan ........ 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...' 1.5 Sistematika Penulisan

Bagian 1 KONDISI DAERAH JAWA TIMUR gab tt Gambaran Umum Kondisi Daerah ll.1 KondisiGeografis ll.2 Kondisi Demografis ................ ll.3 Kondisi Makro Ekonomi 11.3.1 Pertumbuhan Ekonomi...""""""" 11.3.2 Pertumbuhan Sektoral 11.3.3 PDRB Per KaPita.. 11.3.4 - Peran APBD terhadaP PDRB 11.3.5 DaYa Beli 11.3.6 DisParitasWilaYah 11.3.7 NilaiTukar Petani.'...... 11,3.8 Nilai Tukar NelaYan..... 11.3.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ""' ' "" ' "' " 11.3.10 Ekspor dan lmpor Non-Migas 11.3.1 1 Pengangguran Terbuka """""""""".":""""""' 11.3.12 lncremental Labour Output Ratio (ILOR) """"""""""" 11.3.13 Pemenuhan Kebutuhan Pangan 11.3.14 Penanggulangan Kerniskinan """"' 11.3.15 Indeks Pembangunan Manusia ll.4 Kondisi Sosial BudaYa....'.

11.4.1

.""""""""'

Pendidikan

a. Angka Buta Huruf. b. Angka PartisiPasi Sekolah

t1.4.2 Kesehatan. a. Tenaga dan Sarana Kesehatan b. Angka Kematian Bayi........... c. Angka HaraPan HiduP.....'--. d. Penanggulangan HIV/AIDS,..

11.4.3 KesalehanSosial 11.4.4 Keamanan dan Ketertiban """"'-.''11.4.5 KesetaraanGender"""

.||.5KondisiPemerintahandanSosialPolitik 11.5.1 Kondisi Pemerintahan....."""". 11.5.2 Kondisi Sosial Politik...-.....

ll.6 Kondisi Prasarana Wilayah..'.. ll.7 Kondisi Sumber Daya Alam dan 11.7.1 11.7.2 11.7.3 11.7.4

Lingkungan Hidup

Kualitas Air Sungai'. Kualitas Udara Ambien Pengendalian Lrmbah 83.. ..'...'.... Lahan Kritis..........

I

I

3

4 7

I

12

I

12 15

17 17 18

20 20 22 24 26 27 27

28 29 30 31

32 35 36 36 36 37

40 40 41

42 43 44 45 46 47 47 49 50 53 53 4q 56 i

F 58

11.7.5 Bencana Alam """"'

59

ll.B Tata Ruang WilaYah Bab

64 64 64

Analisis lsu-isu Strategis

lll

lll.1 Pendidikan.. lll.2 Kesehatan. lll.3 Tenaga Kerja""" "' lll.4 Lrngkungan HiduP""""' lll.5 Pengembangan WilaYah

65 66 67

BAGIAN2AGENDAPEMBANGUNANJAWAT|MuR20o9.2o..4 ililV vi"i, Misi, Tujuan, sasaran, dan strategi Pembangunan lV.1 Visi......."-" lV.2 Misi..--...."' lV.3 Tujuan dan Sasaran """""""" lV.4

Bab

V

Strategi

Agenda dan Prioritas Pembangunan V.1 Agenda Pembangunan"""""""

""""'

V.2 Prioritas Pembangunan """"""" Pembangunan""""" V.3 Keterkaitan Agenda dan Prioritas V.4 lndikator Kinerja Utama

2A09'2014 Bagian 3 PROGRAM PEMBANGUNAN JAWATIMUR Pelayanan Kualitas dan Bab vl peningt
Bab I I I

t )

; )

X

lX.1 Permasalahan""""""" lK.z Sasaran lX.3 Arah Kebijakan """""" lX.4 Program""

PeningkJtan Kesejahteraan Sosial Rakyat""

X'1

Permasalahan"""""""

X.2 Sasaran X.3 Arah Kebijakan."""""' X.4 Program.... Bab Xl Revitalisasi Pertanian Xl.1 Permasalahan '...." """ Xl.2 Xl.3

Sasaran '."..'.

Arah Kebijakan,..

"""'

70

70 70 71

72 B1

81

82 86 87

88 88 95 96 9B

110 111 116

116 117

123 123 125 125 137 131

133

142 143 148 168 168 168 169

170 174 175 179 180 ii

F F

;

Xl.4

182

Program...-

Kecil dan Menengah Pemberdayaan Xope'"=i, U=ttl" Mikro' Xll.1 Permasalahan

Bab Xll

""

191

193 195 196 197

Xtl'3 Arah Kebijakan Xll.4 Program""""""' Ekspor Non-Migas .....""""" Bab Xill peningkitan Investasi dan

Bab

xv

203 205

Xlll.1 Permasalahan Xlll.2 Sasaran ...'.......' ":""""" "' Xlll.3 Arah Keb'tjakan Program..'. Xlll.4 ceningratan Daya saing Industri Manufaktur..----....-.."" XlV.1 Permasalahan """"" "":"'-"" "'

208 209

211

216 218 220

XlV.2Sasaran."""""'

221

XlV.3Arah Keb'tjakan Bab

XV

222

XlV.4 Program'....... " " "'

pembangui-an, Femetiharaan, dan Perbaikan lnfrastruktur XV-1 Permasalahan Umum"""' XV.2 Sasaran Umum XV.3 Arah Kebijakan Umum"""" XV.4 Program-program . :.:-.'.':" " ""

A. Sumber B-

226 226

"""

227'

Air""

DaYa

TransPortasi """""""' """':""""" 8.1 Prasarana 8.2 TransPortasi Darat""" 8.2.1'Lalu Lintas Angkutan Jalan """"'

Jalan"...-'..'

8.2.2

P

erkeretaaPian "' Sungai, Danau' dan Penyeberangan

gri.5 nngfutan

8.3 8.4

TransPortasi Laut."""' TransPortasi Udara""'

C. Pos dan Telematika

'

"""":""""""'

D. Energi dan Ketenagalistrikan D.1 Energi D.2 Ketenagalistrikan """"' E. Perumahan dan Permukiman"""""' Daya pemeliharaan Lingkung"n Hidut, Pengelolaan sumber Alam, dan Penataan Ruang" XVl.1 Permasalahan """"""' XVl.2 Sasaran XVI-3 Arah Kebijakan XVl.4 Program"" ;"n Feningratan Pelavanan Publik""""""

Bab

)o/t

Bab

XVl netormaJi;i;;li;;J

XVll.1 Permasalahan """"""' XVll.2 Sasaran"" """"":"""""'i"'ii""i'!"" XVll.3 Arah Kebijakan...."""" XVll.4 Program"" Terjaganya Harmoni Bab)$/illpeningraGn Kesatehan s"!'irr demi

Sosia|"""""".'"""""

XVlll.l Permasalahan """" " "' XVlll.2 Sasaran XVlll.3Arah Kebijakan XVlll.4 Program....

I I

i

228 228 228 237 240 246 246 250 253 255 257 260 266 266 269 273 282 285 292 295 298 307

3oei 3r3 i 3r4! 315, 323 323 324 325 326

Fq l:l;l.

i.,

'{:

serta Kesetaraan Gender..... XlX.1 Permasalahan ...........,.. XIX.2 Sasaran XlX.3 ,Arah Kebijakan XlX.4 Program'.... Bab XX Peningkatan Peran Pemuda danPengembangan Olahraga..'..-.. XX.1 Permasalahan.............. XX.2 Sasaran XX.3 Arah Kebijakan "..'....... XX.4 Program.--. BabXXl Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi ...;......;!.i..r..'.-.........:..-. Manusia XXl.1 Permasalahan.............. XXl.z Sasaran XXl.3 Arah Keb'tjakan XXl.4 Program..'. Bab XXll Peningkatan Keamanan dan Ketertiban,serta Penanggulangan Kriminalitas'........ "....' XXll.1 Permasa|ahan...................'.............:..'---.-......... XXll.2 Sasaran XXll.3 Arah Kebijakan............ XXll.4 Program.... Bab XXlllPercepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Sosial Ekonomi Lumpur LaPindo XXlll.l Permasalahan.............. XXlll.2 Sasaran..... XXlll.3 Arah Kebijakan............. Xxlll.4 Program '............'......'l Bab XXlVKeb'rjakan Tata Ruang Wilayah..... XXIV.1 Arahan Struktur Ruang........ XX!V.2 Arahan Pola Ruang XX|V.3 Penetapan Kawasan Strategis Peran Perempuan, Bab XIX Peningkatan Kualitas dan

Bagian

4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH JAWA 2009-2014

........ Daerah. Daerah Daerah Daerah...............

Bab

XXVlPenutup

Keuangan Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Belanja Pembiayaan

XXV].1 Pedoman Transisi XXV|.2 Kaidah Pelaksanaan................

340

342 343 345 346 346 349 350 351

352 352 354 356 360 361 361

304 364 383 385

TIMUR

Bab XXV Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

XXV.1 Arah Kebijakan XXV.2 Arah Keb'rjakan XXV.3 Arah Kebijakan XXV.4 Arah Keb'rjakan

329 330 333 333 333 337 337 338 339

387 387 399 403 407

410 410 413

iv

DAFTAR TABEL Ha

ll.1 V.1

Penggunaan Lahan Eksisting ProvinsiJawa Timur

6i

Matrik Indikator Kinerja Utama........

B?

XXIV.1

FungsiWilayah dan Perkotaan Jawa Timur


XX|V.2

Rencana Penggunaan Lahan diJawa Timur-......'.

3&.

p0/.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2oo9.2o14.......

llll.1 40ti

ll.1

ll.2

ll.3'

'XXn ::xxt' :

:xxl'

F

DAFTAR GAMBAR Hal

il..1 ll.Z 11.3. lll.1

Peta orientasi Pergerakan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur.

ou

Peta lnfrastruktur Eksisting ProvinsiJawa Timur

61

Pota Penggunaan Lahan Eksisting ProvinsiJawa Tirnur -........-....-:

62

Pergeseran Penduduk Perkotaan dan Pedesaan .....--...'.

69

XXIV.1

Rencana Ruang Struktur Pedesaan

365

XX|V.2 Sistem XX|V.3

Agropolitan Regional FrovinsiJawa Timur

'.'.-'.""""'

Rencana Penggunaan Lahan ProvinsiJawa Timur

.-'..."""""""""

366 383

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

20 Mei 2009 38 Tahun 2009

: NgMOR :

TANGGAL

BAB

,€og?trl rT

rublik

rkal. D'

I

lengan

PENDAHULUAN

'ang

d

laerah'

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional,

nanfaa selain l

berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional d. daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahanpenting Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaanieterpi

sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasioRal di daerah,flaeral' $abUpt dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar-sektor di dalam satu wilayah' perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistifdi ting

paradigma sistem

(otonomi daerah) me:mbawa konsekuensi terjadinya perubahan paradigma peren'(unifot canaan pembangunan dari pendekatan pembangunan sektoral ke pendekatanflaeral

regional (kewitayahan), bersamaan itu terjadi pula perubahan sistem Prosespasiol perencanaan yang sebelumnya top-down btuepint menjadi bottom-up leaming' botenr Secara filosofis, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni demokrasi dan kesejahteraan.ilapas-

Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikanj.rofer politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap Pendidikan'*ann politik secara nasional sebagai elemen dasar menciptakan kesatuan dan persatuan iuntul

mempercepat terwujudnya masyarakat madani': Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintah daerah meningkatkani.. kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara etektif"idan

bangsa

dan negara, serta

efisien, dan ekonomis, serta

akuntabel.

lpemr .,men

.

otonomi daerah bukan diartikan sebatas proses administrasi politik' :",,1t it.r.i I pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri aenganlkehi i Yanl segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan substansi dan peft

manajemen pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa

Mer

daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai keanekaragaman kondisinya masing-masing. Sebab, kebijakan one-size fits all (uniform) tidak lagi aplikatif, dan

Pro

telah terbukti gagal mencapai sasaran pembangunan yang bermanfaat

LU

bagi

masyarakat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan

tonl

RP KCI

Denoamotlan

-2pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintaan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi mendekatkan rentang kendali antara pembuat rencana/kebijakan dengan penerima manfaaUmasyarakat. Otonomi daerah memberikan wewenang

yang diserahkan untuk melaksanakan pengaturan atau kebijakan pada tingkat daerah. lnteraksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat akan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

Dalam perspektif ini, fungsi dan peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antar-sektor, antara sektor dan

daerah, antar-Provinsi, antar-kabupaten/kota, serta antara Provinsi

dan

kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah daera h dalam perum usan kebijakan sektoral

di tingkat Pusat juga akan menghindarkan lahirnya kebijakan yang one-size fits all (uniform). Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi penting, karena pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dan penjabaran pembangunan

nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yang disesuaikan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan

didaerah.

.:,

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana meningkatkan

kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah

dan pengaturan surnber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata

pemerintahan

yang baik.

Pembangunan daerah

iuga

merupakan upaya

memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga

tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan lebih baik, adil, sdjahtera, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut membutuhkan perencanaan strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Jawa Timur hasil pemilihan langsung, pada 12 Februari 2009, menjadi tonggak awal waktu penyelesaian penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 20092014 --sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. Dokumen

-3Dokumen RPJMD sangat erat kaitannya dengan kepala daerah yang diPili,0,r". langsung, karena RPJMD --sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor ,U

t"nu

2004-- pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala

du"t.l

,n.t*, ooKo

terpilih selama lima tahun, yang penyusunannya berpedoman pada R"n.un, Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan RPJi/

orog '

Nasional. Visi, misi, dan program GubernurMakil Gubernur yang disampaikan saal ditui kampanye pemilihan menjadi janji politik, bahkan "kontrak politik", y"ng h"ru sine

ditunaikan sebagai wujud tanggung jawab kepala daerah terpilih kepada, konstituennya, serta seturuh rakyat Jawa

f.2. Maksud dan

Timur.

,

pen

'

kett

Tujuan

,,

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2OOg-20'14 ini pada dasamya' menjabarkan suatu perencanaan sfategis yang erat kaitannya dengan proses

per

ar" dat

menetapkan ke mana daerah Jawa Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkahJangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai -sesuai visi, misi, dan program kepata daerah terpilih.

dii un

pr

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumurskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang specific, measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program kepala

daerah terpilih, dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan

ia 1

seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber

daya dan dana (termasuk dari kafangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan

basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan. Kecuali itu, melalui perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD,

arah pembangunan daerah Jawa Timur dapat lebih dipahami masyarakat dan kalangan usahawan swasta, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas rencana strategis yang disepakatibersama.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai

{

lBt

-4disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi

pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta programprogram dan kegratan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini secara lebih spesifik

ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu iuga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pere.ncanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Jawa Timur -sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada tahap berikutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berlaku

untuk satu tahun anggaran, yang memuat rancangan kefangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana-rencana kerja dan pendanaannya.

1.3.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undanq-Undanq

-55.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 14' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor j2s, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6.

4844);

;15. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan i antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara i Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran ttegaraE: 16. Republik rrrvvrtvgtq rrvirverrr\ lndonesia tlvtttvt Nomor TT99/r 4438); |.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangun"n i F Jangka Panjang Nasional rahun 200s-zo2s (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun zotiz ttomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 17. f ndonesia Nomor 47 OO');

8.

undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4123);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun zooT tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 6g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725):

18

i

tt

F

10.

Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 2o0s tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4srg);

I

Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11. Peraturan Pemerintah Nomor

Nomor

4il4):

12. Peraturan Pemerintah Nomor

dan Evaluasi

39 rahun 2006 tentang Tata cara

pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor g6, Tambahan Pengendalian

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4663); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor

40 Tahun 2006 tentang Tata

cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4664); 14. Peraturan

f-

2l

-614.

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

15.

16.

peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisaSi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4741);

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedornan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

1

:

,

'

lndonesia Nomor a815); dan 17. peraturan Pemer:intah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daefah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19.

2,0.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OO4-20O9 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 11);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20o7 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kelrangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

'1,4. Hubunodn

-7 1.4.

-

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009.

2014 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaknimerul disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2005-2009 yang tertuang dalanden9r

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor

7 Tahun 2005. Juga SKPI

mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan fanci

yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008 (Peraturan Daerah,serte Nomor 8 Tahun 2005). Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 juOaiUmu

mempertimbangkan

arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetaRkanfTahr

sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsil

Jawa Timur, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konqepsi Rencan"!Oinl 2005-2025. (RPJPD) Jawa Jawa Timur ltmur zuus-zvzc. Daerah (RPJf',U) tngunan JangKa Jangka Panjang lJaerah Pembangunan ia"n

ioen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur i nu; 2009-2014 yang berisi sasaran, arah keb'rjakan, program, dan kegiatan pokok, i 6,

menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan , ,r1 Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), . yal dan penyusunan Laporan Keterangan Fertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, L ,", sekaligus menjaditolok ukur kinerja kepala daerah.

pe

Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Timur ini disesuaikan masa jabatan KepalaMakil Kepala Daerah terpilih, yakni 2009-2014 --di mana masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan KepalaAl/akil Kepala Daerah (12 Februari 20Og). Sementara

l.l

itu, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008 yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2005, berakhir pada 2OOg, bersamaan

berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya. Untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan

J

mempertahankan kesinambungan pembangunan, maka telah ditetapkan Program

I

Transisi/lndikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dengan Peraturan Gubernur ProvinsiJawa Timur Nomor 38 Tahun 2008, pada 28 April 2008. Program Transisi/lndikatif, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nsmor

050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah- adalah program indikatif satu tahun ke depan

setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program Transisi/lndikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 menjadi landasan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2009, dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2009. Rancanoan

t

i

-BTimur Tahun 2009 -yang Rencana Kerja pemerintah Daerah Provinsi Jawa telah ditetapkan pen.iabaran dari Program Transisi/lndikatif Tahun 2009--

merupakan

denganPeraturanGubernurNomor5TTahun2008,padal0Juli2008.Dokumen berisi evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah' RKPD Jawa Timur 2009 -yang

daerah, prioritas pembangunan daerah Tahun 2009' rancangan kerangka ekonomi

pendanaannya- menjadi dasar penyusunan Keb'tjakan serta rencana kerja dan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Umurn,APBD (KUA), serta Prioritas Tahun Anggaran 2009'

pada Bab penutup program Transisi/lndikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 akan disesuaikan dengan RPJMD dinyatakan, Program Transisi 2009 selanjutnya provinsi Jawa Timur Tahun 2OO9-2O14 pasca-pelantikan definitif, yakni RpJMD Begitu pula Pasal 5 Peraturan gubernur untuk penjabaran visi-misi gubernur terpilih. apabila RPJMD Provinsi Jawa Timur Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 menyatakan, telah ditetapkan' maka RKPD 2009 sebagai penjabaran visidan misigubernur terpilih

yangdisusundenganmengacupadaPeraturanGubernurNomor3ETahun2003 2009 akan dilakukan Program Transisi/lndikatif Provinsi Jawa Timur Tahun tentang

penyesuaian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku'

1.5.

Sistematika Penulisan ProvinsiJawa Timur 2009Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah daerah empat bagian besar, Bagian 1 menguraikan kondisi

2014 ini disusun dalam

Jawa Timur; Bagian

agenda pembangunan Jawa Timur 20a9'2014: program-program pembangunan Jawa Timur 2009-2014;dan

2 membahas

Bagian 3 menguraikan

Timur 2009-2014' membahas arah kebijakan keuangan daerah Jawa Provinsi Jawa Timur 2009-2014' Secara lebih rinci sistematika penyusunan RPJMD

Bagian

4

sebagaiberikut: Bab

Pendahuluan,yangberisilatarbelakang,maksuddantujuan'landasan lainnya' dan hukum, hubungan RPMJ dengan dokumen perencanaan

I

sistematika Penulisan. Bagian Bab

ll

1

Kondisi Daerah Jawa Timur geografis' Gambaran Umurn Kondisi Daerah, yang berisi kondisi

kondisidemografis,kondisimakroekonomidaerah,kondisisosia| budaya,kondisipemerintahandansosialpolitik,kondisiprasarana wilayah, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup' Bab lll

-vBab lll

Analisis lsu-isu Strategis, yang berisi analisis terhadap isu-isu strategix yang menonjol di Provinsi Jawa Timur, meliputi pendikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan pengembangan

wilayah.

Bagian 2

Agenda Pembangunan Jawa Timur 2009-2014

Bab lV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan, yang

Bal

berisl

visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan Jawa Timq

2OO9-2O14.

''

Ba

E

Bab V

Agenda dan Prioritas Pembangunan, yang berisi agenda ut"ma[ pembangunan Jawa Timur 2009-2014, dan prioritas pembangunan,$ serta arah kebijakan

Bagian 3

umum.

Program Pembangunan Jawa Timur

I

2OOg-2014

E

B'

E

Bab VI

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, yangI

berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan programi pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidangi pelayanan pendidikan. Bab Vll

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, yang

berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan

program

pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan kesehatan. Bab Vlll

Perluasan Lapangan Kerja, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan d'rjalankan meningkatkan perluasan lapangan kerja.

Bab lX

Penanggulangan Kemiskinan, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan.

Bab X

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat, yang berisi permasalihan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan d'rjalankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.

Bab Xl

Revitalisasi Pertanian yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk merevitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis.

Bab Xll

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program

Pembanqunan

I

- 10 pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memberdayakan koperasi dan UMKM. Bab Xlll

Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata' yang berisi

permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tuluan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata.

Bab XIV

Peningkatan Daya Saing lndustri Manufaktur, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur.

Bab XV

Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Infrastruktur, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan,

dan kegiatan pokok yang akan

d'rjalankan dalam meningkatkan

pembangunan, pemelih ataan, dan perbaikan infrastruktur. Bab XVI

Pemeliharaan Lingkungan hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan

Penataan Ruang, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan' dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang' Bab XVll

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik, yang berisi

permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan d'ljalankan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Bab XVlll

Peningkatan Kesalehan Sosial demiTerjaganya Harmoni Sosial, yang

berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Bab XIX

Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan di semua bidang, serta terjaminnya kesetaraan gender.

Bab XX

Peningkatan Peran Pemuda, dan Pengembangan Olahraga, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas peran pemuda, serta pengembangan olahraga. Bab XXI

44 tt -

Bab XXI

Penghormatan, dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya\

berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan prograh pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untu meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dq1 Kor hak asasi Bab )(Xll

manusia.

Peningkatan Keamanan

I

dan Ketertiban, serta Penanggulangtanya

Kriminalitas, yang berisi permasalahan, sasaran, arah kebijakafurken tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akajndan dijalankan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, sertliubaf penanggulangan kriminalitasBab XXlll

ndar

Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Sosial Ekononfimur Lumpur panas Lapindo, yang berisi permasalahan, sasaran, ara$gust kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yangpktot

akan dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan dampak sosialekonomi lumpur panas Bab

XXIV

rekonstruks'tl

Lapindo.

{'12'

Kebijakan Tata Ruang Wilayah, yang berisi arahan struktur ruang, pola;p6.4:

ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatanikabt

Timur Arah Kebijakan Keuangan Daerah Jawa Timur 2009-2014 ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Jawa

Bagian 4 Bab )(XV

Bab XXVI

i(z.+t ,

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, yang berisiiJavl arah kebijakan keuangan daerah yang rnenyangkut pengelolaan i Ja\'l pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

: Jav

Penutup, yang berisipedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan'

io,

I

I der

iu" i L

Eui i;

L

c

i; F

I

Bab ll

I

tg

)--:I

I

BAB

II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

ll.1 Kondisi Geografis

panjang dari Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai adanya wilayah dan Provinsi Jawa Timur berdasarkan perkembang an pada zamannya- Pembentukan

Nomor 2 Tahun 1950, yang telah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1950 tentang Perubahan atas diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun Provinsi Jawa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 2047, tanggal 7 Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun tanggal 12 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan Oktober 1945 sebagai Hari Jadi ProvinsiJawa Timur' Provinsi Jawa Timur terletak pada 111'0' hingga 114'4'Bujur Timur, dan Timur mencapai 7.12' hingga B"4g' Lintang selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa (Bakorwil), 29 46.428 km2, terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah kabupaten, sembilan kota, dan 658 kecamatan denga n 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa).

secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provjnsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatiasan dengan perairan terbuka, Samudera lndonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur

lebih

t'1 -

lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada

sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau

.

: i

Sempu.

I

provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.

Surabaya sebagai lbukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan

kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut'

tiga

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki

potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, Matang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). Di bagian

utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus. Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3'265 meter). Disebelah

F* I

.4

!

t4-

Wilis (2.169 meter) dan Gunung Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan Liman (2.563 meter). Pada koridor Welirang (3.156 meter), puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung (2.198 meter), Gunung Kawi Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang meter), dan Gunung Kelud (1.731meter). Pegunungan tersebut terletak di

e.6gl

Malang, Kabupaten sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang' Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan yang disebut Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya terdapat dua Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian timur kelompok pegunungan: Pegunungan lyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan ljen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 pesisir meter). pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pantai setatan Pacitan, Trenggatek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang.

pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu diYogyakarta. Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah Malang. Sesampai di

Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong' Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu didekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata'

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan wilayah Pulau Jawa

bagian barat, Jawa Timur pada umumnya'memiliki curah hujan lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari.

suhu rata-rata berkisar 21-34"C. Suhu di daerah pegunungan lebih

rendah, bahkan

f

r5bahkan di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai Kabt pent minus 4'C, yang menyebabkan turunnya salju lembut. dan Suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (35,3'C), dan terendah di bulan Agustus (19,3"C) dengan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di,

bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus, sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan

eko bag

Oktober, dan terendah dibulan April.

itu

ll.2 Kondisi Demografis

bid

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pada 2008 mencapai 37.094.836 jiwa, dengan taju pertumbuhan O,54Vo. Pada 2007 jumtah penduduk Jawa Timur tercatat sebanyak 36'895'571 jiwa (517o di antaranya adalah perempuan), dengan kepadatan penduduk 814

(12

tinggi dibanding di liwa/kmz. Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 8'335 jiwa/km2, sekaligus mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.72Q'156 jiwa'

tet

1

JA

di

:

St

bt

diikuti Kabupaten Malang (2.442.422 jiwa), dan Kabupaten Jember (2'293'740

M

jiwa).

s!

Pada 2007, laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 0,56%, kemudian menurun menjadi O,54Vo pada 2008. Penurunan laju pertumbuhan

d

penduduk, antara lain, karena keberhasilan dalam mengendalikan angka

tt

kelahiran.

€

Kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi (di atas 1olo) pada periode 2007-2008 adalah Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 1,240/o, disusul

I

Kabupaten Jombang (1,25o/o), Kota Probolinggo (1,71o/o); Kabupaten Gresik (1,77%); Kabupaten Bangkalan (1,77%); Kabupaten sampang (1,93%); dan Kabupaten

l(

- 16-

KabupatenPamekasan(2,0?%).sedangkandaerahdenganlajupertumbuhan pendudukterendahadalahKabupatenMadiun(0'02%);KabupatenBlitar(0,03%); h

Kediri (0'04%)' dan KabuPaten

LajupertarnbahanpendudukKotaSurabayajugatergolongrelatifrendah,

fi

ti

yakni0,07%.KotaSurabayasebagaiibukotaProvinsidansentrakegiatan daerah tujuan

tl

untuk menjadi Timur yang mem'iki faktor penarik ekonomi Jawa

n

bagiparapencarikerja,pertumbuhanpenduduknyasudahsemakinjenuh,karena ituparapendatangumumnyamencaridomisi|idikabupaten/kotasekitarnya'

PendudukJawaTimurmayoritas(46,18%)memi|ikimatapencahariandi bidangpertanian,setebihnyabekerjadisektorperdagangan(18,80%)'sektoriasa (12'51olo\' (2,7 }Vo), dan sektor industri

di

EtnisitasdiJawaTimurre|atifheterogen,mayoritaspendudukada|ahsuku timur' terutama Pulau Madura dan daerah bagian Jawa. suku Madura mendiami

rn

'1

didaerahpesisirutaradansetatan.Disejum|ahkawasantimur,sukuMadura, dan Madura)' merupakan mayoritas' Pendalungan (campuran Jawa

l4

termasuk

Ui

l5 al

SukuMaduratersebarhampirdise|uruhkotadiJawaTimur'umumnyamereka Kerajaan Tenggeri yang keturunan pelarian bekerja di sektor informal. suku

rc

Majapahit,tersebardiPegununganTenggerdansekitarnya.Sukuosingtingga|di

,/o,

sebagianwi|ayahKabupatenBanyuwangi.SukuBalijugabermukimdisejum|ah di sebagian pedalaman Banyuwangi. orang samin tinggal desa di Kabupaten

penduduk keturunan Tionghoa dan Arab iuga Kabupaten Bojonegoro. selain itu,

tersebardihampirsemuawi|ayahkabupaten/kotaJawaTimur.Jugawarga ekspatriat,terutamatinggaldiKotaSurabaya,dansejum|ahkawasanindustri

dai ;ul i ;ik :

an

lainnya.

(95'76%)' sedangkan penduduk Jawa Timur mayoritas beragama lslam

pendudukyangberagamaKristenProtestansebesarl,gS%;Kato|ik(0,98%); lainnya (0'05o/o)' Hindu (0,94%); Budha (0,29%);dan Ll.

ten

3. Kondisi

1'7 -

r/

11.3.

Kondisi Makro Ekonomi

Jawa Timur merupakan barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, sebab kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai sekitar 16%. Perekonomian

: i

o 1.

Jawa Timur ditopang tiga sektor utama, yaitu perdagangan, industri, dan [ ,

pertanian. 11.3.1.

I

t

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas.dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2003-2008 menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejalan kian membaiknya kondisi perekonomian. Pada 2004 sebesar (Rp Rp 341.065 miliar; 2005 (Rp 403.392 milia|; 2006 (Rp 470.627 miliar); 2007

534.919 miliar);dan pada 2008 (Rp 621'582 miliar)'

Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus membaik, meski pada 2006 terjadi sedikit perlambatan dibanding 2005, namun pada 2oo7 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat kembali. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2006, antara lain, disebabkan dampak negatif kenaikan harga BBM

dua kali, dan cukai rokok pada 2005, serta ditambah dampak luapan lumpur panas Lapindo.

Pada 2003, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya sebesar 4,78?/0, kemudian meningkat menjadi 5,83% pada 2004, dan meningkat tipis menjadi pada 2005. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,80% pada 2006, namun pada tahun berikutnya !OAT) meningkat menjadi 6,11Vo. Tapi pada 2008' 5,84o/o

pertumbuhan ekonomi kembati melambat menjadi 5,90yo, meski masih di atas angka pertumbuhan 2005. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 2008 antara lain disebabkan dampak krisis ekonomi global. 11.3.2 Pertumbuhan

I

18-

ll

3.2

oleh

P

ertumbuha n Sekto ra I

sebagian besar didukung Pertumbuhan ekonomi 2003 yang sebesar 4,7Bok (15,52%), sektor perdagangan' pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih

(7,gzoh)', sektor pengangkutan (5,78%), dan sektor industri hotef dan restoran pendukung utama perekonomian Jawa Timur 2003 hanya

yang merupakan

tumbuh sebesar 4,460/o'

angka 5%' Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2004 mulai menembus oleh seluruh sektor ekonomi yang menjadi 5,83o/o. Pertumbuhan ini didorong sektor listrik, gas, dan air bersih semuanya mengalami peningkatan, terutama (9,25%); sektor pengangkutan (14,86%); sektor perdagangan, hote| dan restoran persewaan, dan jasa perusahaan dan komunikasi (6,77%); sektor keuangan, yang tumbuh mencapai 5,28o/o' Sektor lainnya meski 6,94%l; dan sektor industri

menga|amipertumbuhan,tapirata-ratamasihdibawah4%' pertumbuhan ekonomi 2005 dibanding 2004 hanya meningkat tipis sebesar pada 2005' Pertumbuhan ekonomi 0,1%. Dari 5,83% pada 2004 menjadi 5,84o/o BBM dan pada 2005 ini dapat dikatakan relatif stagnan, akibat kenaikan harga lumpur Lapindo' Pada cukai rokok pada 2005, dan munculnya dampak semburan pertumbuhan, kecuali sektor 2005, hampir semua sektor mengalami perlambatan perdagangan, pertambangan dan penggalian yang tumbuh menjadi 9,32o/o. Sektor yang menjadi pendukung utama pertumbuhan melambat hotel dan restoran (6,18%), dan.sektor menjadi 9,15Vo; begitu pula sektor listrik, gas, dan air bersih pengangkutan dan komunikasi (5%). sektor industri iuga melambat menjadi 4,610/o.

Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat menjadi 5,80%' pada yang sebelumnya pada 2005 sebesar 5,84%. Dam:pak kenaikan harga BBM 2005 mulai terasa pengaruhnya terhadap sektor industri dan sektor konstruksi, ditambah munculnya dampak semburan lumpur panas Lapindo. Pertumbuhan kedua

tn ,kedua sektor tersebut melambat menjadi 3,05%,

dan 1,42yo.

Perlambatan

pertumbuhan juga dialami hampir semua sektor, kecuali sektor perdagangan,

hoteldan restoran yang tumbuh menjadi 9,62%.

Dampak kenaikan harga BBM dan berlanjutnya dampak lumpur panas Lapindo tidak menghalangi perekonomian Jawa Timur untuk tetap tumbuh pada

2007, Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2047 meski tertatih-tatih, merangkak naik menjadi 6,11o/o, atau naik 0,31V6. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi pada 2007 berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih,

serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang masing-masing tumbuh menjadi 11,81o/o dan 8,39%.

Pada 2008, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali melambat menjadi 5,90%, atau melemah 0,21o/o dibanding 2007- Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sektor

initumbuh menjadi 9,260/0, yang pada 2007 hanya mencapai 10,44Vo. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pada 2007 sebesar 8,397o, melernah menjadi 8,27o/o. Sektor listrik, gas dan air bersih yang pada 2007

tumbuh sebesar 1 1,81o/o, anjlok menjadi 3,'l

1

o/o.

Pertanian yang diharapkan menjadi sektor unggulan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2008, ternyata mengalami perlambatan akibat kemarau

panjang. Pertumbuhan sektor industri pengolahan

juga melambat

akibat

menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor. Pada 2008, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 16,57% terhadap PDRB (a!as dasar

harga berlaku), atau terbesar ketiga setelah sektor perdagangan; hotel, dan restoran (29,36%), dan industri pengolahan (28,49o/o). II.3.3 PDRB

.20-

ln

11,3.3 1,

PDRB Per KaPita

perkembangan PDRB per kapita tahun dasar 2000 periode 2003-2007 PDRB ADHB kecenderungan terus meningkat, karena pertumbuhan

menunjukkan s

pertumbuhan penduduk' lebih cepat daripada

a

juta' kemudian pada 2003, PDRB per kapita Jawa Timur mencapai Rp 8,30 pada 2004. Kenaikan harga BBM pada 2005 meningkat menjadi Rp 9,40 iuta pergerakan kenaikan PDRB per kapita' Ernyata relatif tidak menghambat

t,

r t,

:l

sehinggapadatahuntersebutmampumeningkatmenjadiRpll,06juta. berlanjut pada tahunKecenderungan peningkatan PDRB per kapita ini per kapita meningkat menjadi Rp 12'83 juta' tahun berikutnya. Pada 2006, PDRB 14,50 juta pada 2007, dan terus meningkat meniadi Rp kemudian menjadi Rp 16,76 juta Pada 2008

tt.3.4 Peran APBD terhadaP PDRB

pembangunan nasional' Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan sektoralnasional selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi

di daerah,

taraf hidup kewilayahan. Dua kepentingan tersebut ditujukan meningkatkan sekaligus masyarakat di daerah. Aktivitas pembangunan daerah berkenaan di daerah" dan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional satu wilayah' Karena tujuan pengintegrasian pembangunan antar-sektor di dalam menyusun itu, pemerintah daerah, baik ditingkai provinsi maupun kabupatenftota

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk

perencanaan

yang pembangunan. Penyusunan APBD dilakukan dalam suatu sistem anggaran gunanya meningkatkan penyelenggaraan di daerah, baik tugas umum

untuk

pemerintahan maupun

pembangunan. JikaApBD

.2r

-

Jika APBD merupakan besaran anggaran pendapatan, belanja,

dan

jasa yang pembiayaan pemerintah daerah, maka PDRB adalah nilai barang dan (biasanya satu diproduksi oleh penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu tahun). Bila dibandingkan, maka besaran APBD hanya merupakan bagial kecil dari dari pDRB. Namun demikian, peran APBD dalam perekonomian tidak dilihat menstimulasi besar kecil norninalnya, tetapi lebih pada nilai kebijakan yang dapat pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur daritahun ke tahun pada periode 2AO4-2008 cenderung meningkat. Pada 2005, APBD provinsi Jawa Timur naik sebesat 15o/o dibanding tahun sebelumnya. Pada 2006 meningkat sebesar 26% dibanding 2005, dan pada 2007 kembali meningkat penurunan sebesar 16% dibanding 2006. Namun pada 2008 justru mengalami

pada periode sebesar 10% dibanding 2007. Peningkatan APBD tertinggi terjadi 2005-2006, yang mungkin disebabkan adanya penyesuaian APBD akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Rasio ApBD Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung meningkat, meski tidak terlalu signifikan. Kenyataan itu menunjukkan, kegiatan ekonomi pada periode tersebut relatif stabil. Pada periode 2OQ7-2008,

rasio APBD terhadap PDRB menurun, mencapai besarah A,87o/o' Angka

ini

bermakna, kegiatan ekonomi riil pada periode tersebut semakin membaik, karena dengan APBD yang cenderung stabil mampu meningkatkan nilai tambah PDRB'

Besaran rasio APBD terhadap PDRB pada 2008 itu menggambarkan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur relatif cukup baik. Angka yang dicapai lebih kecil dibandingkan standar kinerja yang ditetapkan, yakni 1,45o/o.

peran Pemerintah Jawa Timur sampai saat ini masih cukup besar, namun besarnya peran pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur akibat kebijakan publik yang dibuat. Rasio APBD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

-22-

berlaku(ADHB)pada2005menurundibanding2OO4,mencapail'000/o'Pada' rasio sebesar 1,0370. Kemudian pada 2006, angka rasio meningkat 2004, angka 1,ogo/o, begitu juga pada 2007, meningkat menjadi 1'11%. kembali menjadi 2008, rasio APBD terhadap PDRB menurun menjadi, 0,87%. lni Namun pada jika peran masyarakat yang disebabkan kebijakan publik yang tepat artinya,

persentase peran.APBD terhadap PDRB (ADHB) akan semakin meningkat, maka semakin menurun'

11.3.5

DaYa Beli

proxy Peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun sebagai indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu Jawa perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat antar-kabupaten/kota di

06 '€t

il

Timur. Namun meningkatnya pendapatan per kapita belum mencerminkan pemerataan distribusi pend apatan regional Jawa Timur di dalam masyarakat.

le al

Untuk itu, indikator daya beli masyarakat dapat digunakan melihat telah jika daya beli terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi ataukah tidak. Sebab, masyarakat

di wilayah tersebut cenderung naik, maka dapat dikatakan

telah

teriadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Peningkatan PDRB per kapita sebagai proxy pendapatan per kapita masyarakat diiringi terkendalinya tingkat harga pada 2007, mendorong naiknya

tingkat kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari naiknya daya beli masyarakat. Pada 2007, Indeks Daya Beli (lDB) masyarakat Jawa Timur mencapai 140,35, atau naik 6,15% dibanding 2006.

Kinerja ekonomi Jawa Timur yang membaik pada 2007, antara lain, disebabkan mulai pulihnya daya beli masyarakat, menurunnya laju inflasi, serta makin membaiknya perekonomian. Dampak kenaikan harga BBM mulai dapat dieliminasi

'.: .

i i

l ;

I ; i-:

fl

-)?dieliminasi secara bertahap seiring makin stabilnya kondisi makro ekonomi Jawa

0(

Timur pada tahun tersebut.

rr

Namun pada 2008, IDB hanya meningkat tipis menjadi i47,92, atau naik

r

ni

sebesar 5,40o/o dibanding 2007. Perlambatan peningkatan IDB ini antara lain disebabkan, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 14T dolar AS per barel, sehingga ikut menaikkan harga-harga barang dan jasa domestik. Kondisi inijuga

diperparah secara tidak langsung oleh imbas dari krisis awal finansial global (subprim;e mortgage).

Pada 2006, IDB mencapai 132,22, atau meningkat 8,66% dibanding

z

2OOS.

Makin pulihnya perekonomian lndonesia secara umum pada tahun ini turut mendorong naiknya daya beli masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan IDB tahun 2005, hanya meningkat sebesar 2,08o/o dibanding 2004, dari semuta 119,20 (2004) menjadi 121,68 (2005). persentase peningkatan IDB yang relatif kecil tersebut, antara lain, disebabkan isu kenaikan harga BBM'pada tahun tersebut membuat lndeks Harga Konsumen kumulatif 2005 mempengaruhi daya beli masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Stabilitas harga di Jawa Timur pun relatif terkendati terlihat dari besaran inflasi pada kisaran 6%. Pada 2006, inflasi kumulatif Jawa Timur mencapai 6,760/o (nasional: 6,60%), pada 2007 sebesar 6,480/o (nasional: 6,59%), dan pada 2008

meningkat menjadi 9,66%. Angka inflasi Jawa Timur 2008 tersebut masih lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang mencapai

1

1,060/o.

Pada Januari2009, Jawa Timur mengalamideflasi 0,05%. Kondisi ini lebih

rendah dibandingkan deflasi nasional yang sebesar 0,07%. Dari 10 kota Indeks Harga Konsumen (lHK) di Jawa Timur, lima kota mengatami deflasi, dan lima kota

sisanya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di surabaya (0,18%), dan deflasi terendah terjadi di Madiun (0,01%). Inflasi tertinggi terjadi di Malang (0,28o/o),

dan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi (0,06%). pendorong utama deflasi

k

t

-24-

naiknya

turunnya harga bensin, bawang pada Janu ari 20og ini adalah akibat pendorong utama ke arah inflasi adalah akibat dan solar, sedangkan dan emas perhiasan' harga daging ayam ras' beras'

Disparitas WilaYah

di Jawa Timur pada kurun Tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah perubahan PDRB per menunjukkan nilai yang fluktuatif seiring tingkat juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi selama kurun kbpita Jawa Timur, Ensebut.

Timur sangat Kesenjangan antar-kabupatenftota di Provinsi Jawa potensi kreativitas pemerintah daerah datam memanfaatkan segala gilirannya dapat dimitiki untuk meningkatkan ouput daerah, yang pada per perturnbuhan ekonomi, dan mendorong peningkatan pendapatan menjaga rentang kapita masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi berperan kesenjangan antar-daerah-

Setelah struktur ekonomi secara nasional mengalami kejutan akibat pada 2005 -yang kdnaikan harga BBM, yang mendorong tingginya laju inflasi daya bdrdampak terhadap semunya nilai PDRB per kapita karena melemahnya beli- kesenjangan antar-wilayah sesudah tahun 2005 yang diukur dengan Indeks Disparitas Williamson (IDVV) menunjukkan kemajuan yang signifikan'

Pada 2005, IDW mencapai 116,25 poin, kemudian menurun menjadi 116,00 poin pada 2006, atau terjadi penurunan sebesar 0,25 poin Hal yang sama juga terjadi pada 2007, IDW menurun menjadi 115,38 atau terjadi penurunan sebesar 0,62 poin. Penurunan indeks tersebut juga terjadi pada 2008, menjadi 115,61 poin atau naik sebesar 0,23 poin. Kecenderungan penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan IDW dari tahun

ke tahun tersebut menunjukkan, oemerataan

.)5!

t

kesenjangan antar'i kapl pemerataan Pembangunan di daerah relatif tidak melahirkan

!

wilayah terlalu mencolok.

t"t

JikamenggunaKanperspektifperbandinganabso|utantar-daerahme|a|ui ekonomi terhad perbandingan nilai PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan akan diperoleh empat rata-rata capaian Jawa Timur pada 2007, maka

per dar dae,

daerah.

Sidoarjo' Kabu Pertama, umumnya wilayah perkotaan (Kabupaten dan Kota Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto' per kapita tinggi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tinggi dan PDRB memiliki

pel pel di

sektor Industri' sektor atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur' jasa ditengarai merupakan sektor' perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor sektoryangberperanSangatpentingmendorongpertumbuhan.ekonomidan

ke

meningkatkan PDRB per kapita didaerah-daerah tersebut'

te

Kedua,daerah-daerahyangmemi|ikitingkatpertumbuhanekonomi rata-rata PDRB per kapita tetapi PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan perekonomian yang tidak Provinsi, menyebar di kabupaten/kota dengan struktur pembangunan di daerah-daerah ini hampir merata di didominasi sektor tertentu.

peluang meningkatkan semua sektor, sehingga masih sangat terbuka per kapita Provinsi' pertumbuhan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRts Kota Batu' misalnya" Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang' dan digali untuk meningkatkan mempunyai sumber daya dan potensi yang masih bisa

PAD,yangpadaakhirnyabisameningkatkankesejahteraanmasyarakat setempat.

Ketiga,PDRBperkapitayangtinggi,tetapipertumbuhanekonominya perusahaan industri rokok berskala rendah, terjadi di Kota Kediri. Keberadaan tingginya nilai PDRB per nasional di daerah ini boleh jadi merupakan pendorong kaoita

br

r s

-26-

kapita,meskisecaraempiriktingginyanilaiPDRBperkapitatidakbenar-benar m"ncermint
tingginya pendapatan masyarakat'

yang PDRB per kapitanya rendalr sekaligus Keempat, daerah-daerah

pertumbuhanekonominyajugarendah,sepertiKabupatenPacitan,Trengga|ek, danwi|ayahMadura,sertasebagiandaerahdiwi|ayahTimur.Daritahunketahun

daerahdaerahtersebutberadada|amkondisitersebut.Terobosanarah pembangunanyangsignifikanperluterusdiupayakanuntukmeningkatkanPDRB ekonomidi atas rata-rata Provinsi' per kapita dan pertumbuhan

11.3.7

Nilai Tukar Petani

Rata-rataNilaiTukarPetani(NTP)Januari-Desember200Emengalami

kenaikansebesaro,gl%,dari113,,J2pada2007menjadi114'15.Kenaikan (14'407o) lebih

Indeks Harga yang Diterima Petani tersebut disebabkan kenaikan

(13,36%)' Kenyataan Harga yang Dibayar Petani |ndeks kenaikan daripada besar

:

inimenunjukkan,rata-ratakesejahteraanpetaniperiodeJanuari-Desember2008

!

I

2007 ' secara umum lebih baik dibanding

:

I

Setama20oS,NTPJawaTimurumumnya|ebihtinggidibandingbulanyang

'l

samapada2ooT,t<ecualibu|anMaretdanDesember.Ni|aiTukarPetaniterendah

i.

terjadipadaMaret20os'yaknisebesarl12,64.SedangkanNTPtertinggiterjadi

I' n

rt

,a

pada bulan SePtember, Yaitu 115'78'

pada kenaikan NTP tertinggi terjadi Jika dilihat dari besarnya perubahan, Indeks Harga yang Diterima Petani Juli 2008,, sebesar 1,260/o, karena kenaikan

(3,08%)|ebihbesardibandingkenaikanlndeksHargayangDibayarPetani pada Maret 2008' sebesar 0'6870' (1,08%). Penurunan NTP tertinggi teriadi

la

Petani (0,33%) lebih kecildibanding karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima

?r

(1'02%)' kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani 11.3.8

la

Nilai

_27.

It.3.8 Nilai Tukar NelaYan

2008 berfluktuasi' Jika Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama maka kenaikan NTN tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 115,11, niIainya' NTN selama 2008 cukup tinggi, yakni menjadi 139,97, ApabiIa diIihat perkembangan harga yang sudah jauh berada di atas level 100. lni menunjukkan, harga yang dibayar nelayan. diterima nelayan lebih tinggidaripada perkembangan

masih

yang dihasilkan nelayan Dengan kata lain, perkembangan harga ikan segar kebutuhan hidup cenderung lebih tinggi daripada perkembangan harga

sehari-hari.Namunperkembanganhargayangtinggitidakotomatismembuat kecil nelayan nelayan meningkat, karena hanya dinikmati sebagian pendapatan

yangmemilikiarmadadana|atpenangkapanikanyanglebihbaikdanmodern, kenaikan harga sementara para nelayan tradisional tidak dapat menikmati tersebut.

t1.3.9

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

lncrementalCapita|ouputRafio(|CoR)merupakanindikatoruntukmelihat yang menunjukkan besarnya tingkat produktivitas dan efisiensi suatu investasi, satu tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan menaikkan/menambah dan produktivitas unit outpuf. Semakin kecil nilai ICOR, semakin besar efisiensi perekonomian daii investasi yang ditanamkan. lnvestasi yang sama pada suatu pertumbuhan ekonomi dengan lcoR yang lebih rendah akan menghasilkan semakin tinggi. output Angka ICOR pada 2008 sebesar 3,07' Artinya, untuk menambahkan besaran ICOR sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,07 unit' Sedangkan untuk pada 2007 mencapai 3,05. Dengan demikian, investasi yang dibutuhkan jika dibandingkan 2007 ' menaikkan satu unit ouput pada 2008 lebih besar Besaran

-28-

secara berurutan adarah 3,95 Besaran rcoR pada periode 2003-2007 (2004); 3,84 (2005); 3'18 (2006); 3'05 ttt-'^1'-jT i!? lrooui' z,oo ::1":':1tl 3,15' Jawa Timur rata-rata per tahun adarah rcoR terakhir, tunrn ti*u ;;;;; Ll --' sudah rala-rara investasi yang ditanamkan g mengindikasikan, tersebut ingr,

i,T f'a

J;ui","n

__mengingat

tcoR

secara tipikal negara_negara sedang berkembang

berkisar 2,0-5,0'

11.3.10

Ekspor dan lmpor Non-Migas

Ni|aiekspornon-migasJawaTimur200Smencapaill,oggmi|iardo|arAS,

atausedikitmenurundibanding20OTyangmeniapaill'42gmiliardolarAS.

2006 meningkat sebesar 23'50o/o dibanding Meski capaian pada 2008 tersebut

yangmencapais,T4lmiliardolarAS.PencapaianinimenempatkanJawaTimur padaposisikeduadalammemberikankontribusiekspornasiona|,sete|ah sebelumnya menempati urutan

ketiga'

oleh 10 |(omoditas utama Jawa Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung

Timur,yaitupengolahantembaga'timah;kimiadasar;pengolahankayu:besibaja:

pulpdankertas;makanandanminuman;tekstil;pengolahankaret;udangdan a|at-a|atlistrik.Kesepuluhkomoditastersebutmemberikankontribusiterbesar 78,10o/o' AdapUn sepuluh negara terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar tujuanutamaeksporJawaTimurada|ahJepang,AmerikaSerikat,Malaysia,RRC' dan Jerman' Korea Selatan' Taiwan' Australia Thailand, Singapura,

PadaDesember200s,eksporJawaTimuruntukkomoditasnon.migas

,t ,i r

; i

dibanding capaian bulan November mencaoai748.017.058 dolar As, turun 5,31% Komoditas utama ekspor Jawa Timur 2008 yang sebesar 710.212.141 dolar As. nilai ekspor sebesar 85'615'333 6ulan Desember 2008 adalah tembaga' dengan total nilai ekspor Jawa Timur' dof., AS, yang menyumba ng 11,Ailo/oterhadap Nilaiimpor

Nilai impor Jawa Timur pada 2008 mencapai 11,878 miliar dolar AS, meningkat sedangkan pada 2OO7 tercatat sebesar 7,264 miliar dolar AS, atau sepuluh dibandingkan 2006, yang mencapai 5,499 miliar dolar AS. Adapun dasar, komoditas utama lmpor non-migas Jawa Timur adalah besi baja, kimia pertanian, makanan dan minuman, makanan ternak, pulp dan kertas, hasil pengolahan aluminium, balang-barang kimia, tekstil dan biji lainnya' Sedangkan sepuluh negara utama asat impor Jawa Timur meliputi Singapura, RRC, Korea

Selatan, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, India, Thailand dan Taiwan.

lmpor Jawa Timur untuk komoditas non-migas pada bulan Desember 2008 pada November sebesar 892.919.735 dolar AS, naik 5,31% dibanding capaian Timur 2008 yang sebesar 831.604.943 dolar AS. Komoditas utama impor Jawa impor butan Desember 2008 adalah mesin dan pesawat. mekanik, dengan nilai

sebesar91.948.312 dolar AS, dan menyumbang 13,27o/o terhadaptotal nilai impor Jawa Timur.

11.3.11

Pengangguran Terbuka

Hasil pendataan Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan

Nasional (Sakernas)

tiga tahun terakhir

(2006-2008),

Keria

menunjukkan

kecenderungan penurunan jumlah penganggur di Jawa Timur yang cukup berarti' Jumfah penganggur pada 2008 turun 5,14.o/o (70.190 orang), dari semula

1.366.503 orang pada tahun 2007, menjadi 1.296.313 orang. Angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur juga menurun. Pada 2006 tercatat sebesar 8,19olo,

kemudian pada 2OQ7 menurun menjadi 6,7gVo, dan pada 2008 menjadi

6,420/0.

Namun di sisi lain, angka setengah penganggur mencapai 6.247 '875 orang pada 2008. Jumlah tersebut meningkat 7,22o/o dibanding 2007 yang terdapat 5,827.223

-v0' mereka yang masuk rergolong setengah penganggur --yaitu b.gz7.zz3 orang ,'r':' i..+

ffi

kategoribekerjatapibelumproduktif,atauwaktuyangdigunakanuntukbekerjadi bawahjamkerlanormal(kurangdari35jamseminggu).Merekaumumnyabekerja sebagaipekerjabebasataupekerjakeluargapadasektorpertanianmaupunnon. pertanian'

jenis Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurut Data laki-laki lebih rendah dibanding perempuan' TPT menunjukkan, ketamin ke tenaga kerja perempuan selain terserap sakernas menunjukkan, umumnya

selama

2OO4-2OOL,

dalamsektorpertanian'iugasektorkerajinanrumahtangga'dan perdagangan/restoran'Sektorindustrikerajinanyangbanyakdikerjakan perempuan,terutamadipedesaan,antara|ainpembuatananyamanatautopidari sedangkan di bordir, dan kegiatan informal lainnya' bambu, pembuatan batik tulis, pusat-pusat perbelanjaan (mal) juga banyak wilayah perkotaan, perkembangan menyeraptenagakerjaperempuansebagaipramuniagaataupunkasir.

11.3.12

(ILOR) Incremental Labour Output Ratio

ProdukDomestikRegionalBruto(PDRB)ProvinsiJawaTimur,baikatas atas dasar harga konstan (ADHK) terus dasar harga berlaku (ADHB) maupun

meningkatseiringmembaiknyakondisiperekonomianJawaTirnur.Dengan Labour ouput Ratio (lLoR) dapat mencermati besaran angka lncremental

(ADHK) terhadap penyerapan tenaga kerja diketahui pengaruh perubahan PDRB

diJawa Timur.

Dariperhitunganrata-rata|LoRpertahun(dengankenaikannilaiPDRB

diperoleh perbandingan antara ADHK 2000), dalam kurun lima tahun (2001-2005) atau nilai output (ILOR) penambahan tenaga kerja dan penambahan besaran perio de 2002-2006' rata-rata besaran secara rata-rata 0,03. Sedangkan pada ILOR i I

- )t

11OR,0,01. Dan, pada periode lima tahun terakhir (2003-2008), rata-rata besaran

tLoR,0,02 Dengan demikian perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dan penambahan nilai ouput sangat kecil. Besaran ILOR setiap tahunnya sangat bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada 2004, yakni 0,06, dan tahun 2007 dengan angka besaran ILOR, 0,07. Sedangkan ILOR terendah terjadi pada 2003 dan 2006. Bahkan pada 2006, angka ILOR sebesar 0,00. Artinya, kenaikan outputtidak dibarengi penambahan jumlah tenaga kerja sama sekali. Pada 2008, angka ILOR menurun dibanding angka ILOR 2007. Darisemula

0,07 (2007) menjadi sebesar 0,06 pada 2008. Ini artinya, penambahan Rp 100 juta PDRB pada 2007 diikuti penambahan tujuh tenaga kerja, sementara pada 2008 hanya diikuti penambahan enam tenaga kerja.

11.3.13

Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bergerak dengan pola seiring

perkembangan tingkat pendapatan/kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan biasanya diikuti turunnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Dalam keadaan pendapatan yang terbatas, sebagian besar akan lebih

diutamakan memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan dalam kondisi paling sulit,

orang terpaksa mengutamakan pemenuhan kebutuhan makanan pokok, dan mengurangi konsumsi lauk pauk.

Apabila pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat, maka akan diikuti perbaikan kualitas makanan yang dikonsumsi. semakin tinggi pendapatan, maka

akan diikuti transformasi struktur konsumsi dari makanan ke non-makanan. Sebab, kebutuhan akan makanan biasanya mencapai titik batas maksimal, sementara kebutuhan bukan makanan hampir tak terbatas. Berdasarkan

-pengeluaran penduduk Berdasarkan hasil susenas 2008, sekitar 54,34o/o untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan sekitar 45'640/o JaWa Timur digunakan lni artinya, pemenuhan kebutuhan makanan untuk kebutuhan non-makanan. pengeluaran penduduk Jawa Timur' selama periode 2006masih mendominasi persentase tersebut relatif stabil' 2008,

11.3.14

Penanggulangan Kemiskinan

kemampuan ekonomi, Kemiskinan dipahami tak hanya sebatas masalah dasar, dan perbedaan perlakuan bagi tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak bisa menjalani kehidupan secara seseorang atau sekelompok orang untuk bermartabat.

. Hak-hak dasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pertanahan, sumber daya alam dan pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, lingkungan hidup,

politik, baik bagi laki-laki maupun serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial perempuan

Jawa Timur untuk Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi perlindungan sosial rumah mengentas masyarakat miskin, mulaidaribantuan dan kecil (uMK)' Ada. tiga tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan Pemerintah Provinsi kategori penanggulangan kemiskinan yang telah dijatankan jangka pendek yang Jawa Timur, yakni, pertama, rescue (penyelamatan), upaya terpuruk bertujuan menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin Program akibat kenaikan harga BBM. Upaya penyelamatan ini dilakukan melalui Kenaikan BBM (PAM.DKB). Program ini tidak

Aksi Mengatasi Dampak

masyarakat dimaksudkan mengentas penduduk miskin, tapi hanya mencegah tidak miskin tidak semakin terpuruk, dan juga mencegah agar kemiskinan berekses

F F L

I

-))-

il :

i

berekses ke hal-hal lain. Tujuan utamanya memberikan penghasilan bagi keluarga miskin agar dapat bertahan hidup (charity).

Kedua, recovery (pemulihan), yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan, bersifat bergulir, penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui Program Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin), Program Pengembangan Ekonomi Kawasan, P3EL, PWTAD, dan lainnya. Dan, ketiga, Program Gerdu-Taskin yang

bertujuan mengentas penduduk miskin melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan),

yang pada 2007 dikembangkan menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (Japes).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memberikan hasil cukup signifikan. Pada 2005 terdapat'22,51Vo penduduk miskin di Jawa Timur, kemudian menurun menjadi 19,89% pada 2006. Persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada 2007, menjadi 18,89yo, dan pada 2008 kembalimenurun menjadi 16,97o/o. Jumlah penduduk miskin terbesar terkonsentrasi di witayah Pulau Madura. Kabupaten Sampang memiliki penduduk miskin terbesar, yaitu 46,1

1o/o

darijumlah

penduduknya, disusul Kabupaten Pamekasan (35,737o); Kabupaten Bangkalan (32,02o/ol; dan Kabupaten sumenep (31,06%). sedangkan kabupaten lain

di tuar

Madura yang jumlah penduduk miskinnya relatif besar adalah Kabupaten Tuban

(25,23o/o); Kabupaten Ngawi (23,86%); Kabupaten Bojonegoro (Z2,9}o/ol;

Kabupaten Nganjuk (22,63%); Kabupaten Lamongan (22,O1%); Kabupaten Pacitan (19,199/o). sementara itu di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskinnya relatif rendah, yakni

di Kota Probolinggo

Kota surabaya (8,65%); Kota Mojokerto (8,50%); Kota Batu (7,14o/o); Kota Kediri (6,66%); Kota Blitar (6,14%); Kota Madiun (5,07%); dan Kota Malang (4,19o/o). (g,90%o);

-)4-

Se|amaperiodeMaret200T-Maret200s,pendudukmiskindidaerah pedesaanberkurang23gribu,sementaradidaerahperkotaanberkurang265,l ribuorang.Persentasependudukmiskinantaradaerahperkotaandanpedesaan (65'26%) penduduk Pada Maret 2008, sebagian besar berubah. banyak tidak daerah Pedesaan' miskin berada di

.JikadicermatikomponenGarisKerniskinan(GK),yangterdiriGaris KemiskinanMakanan(GKM)danGarisKemiskinanBukan-Makanan(GKBM), makanan jauh lebih besar dibandingkan Peran maka terlihat peran komoditas (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan)' komoditas bukan makanan

padaMaret200g,sumbanganGKMterhadapGKsebesarTS,9To/o. KomoditasmakananyangberpengaruhbesarterhadapnilaiGKada|ahberas, gulapasir,minyakgoreng,te|urdanmieinstan.Untukkomoditasbukanmakanan

untuk daerah perkotaan' biaya listrik' angkutan adalah biaya perumahan. Khusus

danminyaktanahmempunyaipengaruhcukupbesar,sementarauntukdaerah pedesaan pengaruhnya relatif kecil'

Persoa|ankemiskinanbukansekadarberapajumlahdanpersentase

perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman penduduk miskin. Dimensi lain yang mampu memperkecil jumlah penduduk dan keparahan kemiskinan. selain harus

miskin,kebijakanpenanggulangankemiskinanseka|igusharusbisamengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan'

PadaperiodeMaret200T.Maret2ooS,|ndeksKedalamanKemiskinan

(Poverty severity lndex) (Poverty Gap lndex), dan Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari menunjukkan kecenderungan menurun.

3,91padaMaret2007menjadi3,38padaMaret2008.Demikianpu|a|ndeks

menjadi 0,93 pada periode yang sama' Keparahan Kemiskinan turun dari 1,15 rata-rata pengeluaran

penurunan

nilai kedua indeks ini mengindikasikan,

oenduduk

-)5

-

penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan

pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan lndeks Keparahan Kemiskinan

di

daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2008, nilai

lndeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 2,34, sementara di pedesaan mencapai 4,38. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,61, sementara di pedesaan mencapai 1,23. Dengan demikian, tingkat kemiskinan didaerah pedesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

11.3.15

Indeks Pembangunan Manusia

Secara umurn angka lndeks Pembangunan Manusia (lPM) (versi Jawa Timur) selama periode 2003-2008 menunjukkan kenaikan. Pada 2003, IPM Jawa Timur mencapai 63,66, meningkat menjadi 64,49 pada 2004, kemudian berturutturut meningkat menjadi 66,84 (2005), 66,87 (2006), 68,06 (2007), dan pada 2008 meningkat menjadi 68,92.

Besaran angka IPM menurut wilayah kabupaten/kota sangat bervariasi. lni tercermin dari makin besarnya range antara angka IPM tertinggi dan terendah.

Boleh jadi ini disebabkan prioritas sasaran program maupun kebijakan yang diambil masing-masing daerah tidak sama. Kota Surabaya menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 76,09, yang pada 2007 menempati urutan keempat setelah Kota Madiun, Kota Blitar dan Kota Malang. Sedangkan peringkat terbawah IPM ditempati Kabupaten Sampang (55,47), meski angka IPM tersebut meningkat dibanding tahun 2007 yang sebesar 53,24. ll.4 Kondisi

-46-

Kondisi Sosial BudaYa baik, terutama yang Kondisi sosial budaya Jawa Timur secara umum relatif pelayanan pendidikan, kesehatan, kesalehan sosial, kesetaraan menyangkut dan ketertiban' gender, serta keamanan 1.4

1|'.4.1

Pendidikan

a

pada Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan berpusat pentingnya adalah memperbesar pilihan-pilihan rakyat karena salah satu premis meningkatkan pengetahuan bagi rakyat. Melalui pendidikan diharapkan dapat dapat dimanfaatkan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk kemudian komitmen Pemerintah berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena itu,

a

provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

t-

pelayanan pendidikan, sangat besar.

I dan :

|li 1. rg

m

pemerintah provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sejak 2004 memberikan subsidi biaya minimal

pendidikan bagi siswa-siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah Dengan subsidi menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri maupun swasta. pendidikan tersebut diharapkan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu mengalami putus sekolah, sekaligus untuk mendorong keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dicanangkan-

rh

at a.

!is!

Angka Buta Huruf

program pengentasan buta aksara di Jawa Timur telah berhasil mengentas penduduk buta aksara rata-rata 1% setiap tahun. Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) terjadi penurunan sebesar 3,24o/o penduduk berusia 10 tahun ke atas

yang buta huruf. Jika pada 2004 persentase angka buta huruf (ABH) 13,94o/o, maka pada 2008 turun menjadi 10,70o/o. Anqka

-77

-

Angka Buta Huruf penduduk laki-laki lebih rendah dibanding ABH perempuan. Namun, kesenjangan ABH ini dari tahun ke tahun makin menyempit.

Di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas pada 2004 terdapat kesenjangan sekitar 10,52o/o antara ABH laki-laki dan perempuan, kemudian menurun menjadi 8,76Vo pada

2008. Data ini sekaligus menunjukkan, peningkatan jumlah penduduk

melek huruf di kalangan perempuan mengalami kemajuan signifikan.

Jika dilihat dari kelompok umur, maka secara umum ABH di'kalangan penduduk usia 10-29 tahun masih berada di kisaran 2o/o. Pada kelompok umur ini pula ABH penduduk laki-laki dan perempuan belum terjadi disparitas. Peningkatan

ABH secara mencolok terjadi pada kelompok usia 30 tahun ke atas, yang disertai disparitas ABH penduduk laki-laki dan perempuan.

di Jawa

Timur pada 2008 tidak hanya terjadi pada perbedaan menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tapi juga berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. Disparitas ABH menurut wilayah terjadi mulai Disparitas ABH

pada kelompok usia 20 tahun. Angka Buta Huruf masih sangat dominan terjadi di wilayah pedesaan.

b. Angka

Partisipasi Sekolah

Untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, dan juga meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, terutama untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Pemerintah Provinsi Jawa Timur

mulai tahun 2004 memberikan subsidi minimal pendidikan bagi siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah

negerimaupun swasta.

Total anggaran yang disalurkan pada 2007 mencapai lebih dari Rp 365 miliar, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi per siswa Rp 15 ribu untuk tingkat SD/MI, dan Rp 20 ribu untuk tingkat SMP/MTs.

'38-

JumlahsasaranuntuktingkatSD/M|sebanyakl'9o1.327Siswa,dantingkat 732'348 siswa' SMP/MTs sebanYak lembagaisekolah sebagai Subsidi pendidikan tersebut diberikan melalui

penggantiiuranbuIanan,yangpenyaIurandanpemanfaatannyadiserahkan dewan sekolah' lembaga/sekotah masing-masing melalui persetujuan

n

kepada peningkatan: proses pemanfaatan subsidi tersebut, antara lain untuk mendukung pembinaan kesiswaan, kualitas tenaga kependidikan' sarana belajar mengajar,

ll

pendidikan, serta mutu pendidikan' dan prasarana

a

APS usia 7-12 sefama kurun lima tahun (2003-2008) terjadi peningkatan pada 2003 menjadi 98% pada 2008. Ini tahun sebesar 1,13yo, dari kisarangTo/o usia 7-12 tahun, 98 orang di artinya, pada 2008, rata-rata setiap 100 anak pernah sedang bersekolah. Satu orang lainnya tidak atau belum

n

bersekolah,

tl

jenjang pendidikan selanjutnya sekolah maupun tidak melanjutkan ke

n

ii

ti

antaranya

dan satu orang sisanya sudah tidak bersekolah lagi' karena putus

pernah sekolah adalah Mereka yang termasuk kelompok tidak atau betum (karena tidak mampu secara mereka yang benar-benar tidat
yang Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan APS hampir sama berarti antara laki-laki dan perempuan, bahkan memiliki besaran (Bos) sejak mulai tahun 2005. Pemberian dana Bantuan operasional sekolah Januari 2006, meringankan beban pengeluaran ekonomi orangtua untuk laki-lakidan membayar SPP/BP3 anaknya yang bersekolah, sehingga APS antara perempuan memiliki besaran yang hampir sama' 2003-2008 Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi selama menunjukkan kecenderungan menurun, terutama di kalangan anak laki-lakl Sedanokan

-79-

Anak-anak yang tidak sedangkan untuk anak perempuan relatif stagnan. yang sudah menyelesaikan bersekolah lagi umumnya adalah anak-anak lagi, serta anak-anak pendidikan di sekolah dasar dan tidak melanjutkan sekolah putus sekolah karena berbagai alasan

pada periode sedangkan APS pada kelompok usia sMP (13-15 tahun) 81,99% pada 2003 menjadi 2003-2008, juga cenderung meningkat, dari kisaran g6,66% pada 2008. lni artinya, rata-rata setiap 100 penduduk berusia 13-15 11 orang lainnya tahun, 87 orang di antaranya sedang bersekolah, sementara pernah sekolah' sudah tidak bersekolah lagi, dan/atau belum

APS usia sMP di Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan pada periode 2003-2005' Namun kalangan laki-taki dan perempuan, terutama

Ini pada 2005-2008, persentase keduanya memiliki kisaran hampir sama' penduduk perempuan untuk bersekolah menunjukkan, akses dan kesempatan

pada jenjang SMP sudah semakin besar'

sMP tahun 2008 Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan usia putus sekolah penduduk sebesar 0,49o/o. Selama periode 2003-2005, angka pada periode 2005-2008' perempuan justru lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun perempuan dan laki-laki samakecenderungan angka putus sekolah di kalangan sama menurun secara signifikan'

(sMA) pada Angka Partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun pada kisaran periode 2003-2008 menunjukkan peningkatan. Pada 2003 berada sekolah penduduk 52%, meningkat menjadi 61% pada 2008. Angka Partisipasi 2%' Padahal perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, dengan selisih di atas Khusus Murid (BKM) yang sejak Juli 2005 telah dilaksanakan program Bantuan bagian dari kegiatan PKPS-BBM untuk siswa SMA/SMAI(MA/SMLB' rnerupakan

di Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi masih penduduk usia 16-18 atas 40%. selama kurun 2003-2008, rata-rata penurunan tahun

E*

I'"

-40

F

-

tahunnya' Angka putus bersekolah lagi hanya sekitar 1% setiap tahun yang tidak sekolah Zoo4-zoa1 tahun hamPir sama'

di kalangan penduduk perempuan dan laki-laki usia

16-18

AngkaPartisipasiKasar(APK)SMP/MTs200TdiJawaTimurte|ah I

mencapai96,840lo,me|ebihitargettuntasWajibBe|ajarPendidikanDasarke

i

)

I

lulusan sMP/MTs tersebut dapat melanjutkan sembilan Tahun, agar ledakan persiapan maka telah dilakukan penanganan dan jenjang sekolah menengah atas, wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun' serius pelaksanaan Perintisan sejak awal 2OOB'

li n

!i h

I

11.4.2

Kesehatan

Untukmeningkatkanproduktivitassumberdayamanusia,faktorkesehatan penting. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sesuatu yang sangat aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan' sangat besar untuk meningkatkan

ik 3,

t-

la tn

rk

al rg

di

a. Tenaga

dan Sarana Kesehatan

Jum|ahtenagamedisyangberadadiunitpe|ayanankesehatan(rumah 2008 secara umum mengalami peningkatan sakit umum dan puskesmas) pada di unit pelayanan 2007. Juga jumlah tenaga paramedis sebesar 2,3% dibanding

jumlah tenaga medis dan paramedis kesehatan meningkat sebesar 3,2o/o. Rasio

terhadapjumlahpendudukJawaTimurpada200Tmasing.masingadalah4.TS0

danl.0ll.Artinya,setiapsatu'tenagamedismelayani4.T30penduduk,dan 1'011 penduduk' setiap satu tenaga paramedis melayani

pada 2008 meningkat dibanding Jumlah fasititas kesehatan di Jawa Timur sakit umum; 938 puskesmas; 2'280 2007. Pada 2008 tercatat terdapat223 rumah

18

puskesmaspembantu;1.175puskesmasketi|ing;5.425PondokBersa|inDesa (posyandu)' Rasio jumlah (polindes): dan 44.636 Pos Pelayanan Terpadu

un

ouskesmas

E $

-'trA1

-

F

I

r

puskesmas terhadap penduduk sebesar 1.39.677

jiwa. Rata-rata

setiap

rk

F

g

iv

ouskesmas memiliki 1-2 puskesmas pembantu'

pondok Bersalin Desa merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KlA), keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kemampuan bidan desa. Untuk posyandu, rata-rata setiap desa/kelurahan terdapat lima buah, yang berperan memenuhi kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat. Keberadaan posyandu menyebar sampai tingkat rukun warga dan dusun.

Upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin dan daerah terpencil, mulai tahun 2006 dilakukan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Dengan Tempat

perawatan/DTP) sesuai standar. Pembangunan puskesmas DTP diprioritaskan pada puskesmas dengan kunjungan pasien terbanyak, sehingga puskesmas yang melayani tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai pusat rujukan antara

penderita gawat darurat sebetum dirujuk ke rumah sakit' Pada 2006' pembangunan puskesmas DTP dilakukan terhadap 19 puskesmas di 19 kabupaten/kota, sedangkan pada 2007 untuk 21 puskesmas di 21 kabupaten/kota' yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian'

Pada 2007, jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas sebanyak 19.340.858 orang, dan rawat inap puskesmas sebanyak 754'084 orang' Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas dalam mencari pengobatan pada 20O7 mencapai 54,40o/o.

b. Angka Kematian BaYi

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurun. Pada 2003' AKB mencapai 42 per 1'AO0

.

kelahiran hidup, menurun menjadi3l per 1.000 kelahiran hidup pada 2008. Angka kematian

i

-42perempuan' kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding bayi kematian bayi berjenis yaitu 36 untuk bayi

laki-laki, dan27 untuk bayi perempuan pada 2008'

AKB cukup tinggi, seperti Beberapa kabupaten/kota masih memiliki

KabupatenJember,Bondowoso,situbondo,Probolinggo,Pasuruan,danwilayah penolong persalinan oleh tenaga putau Madura. Di wilayah tersebut persentase angka persalinan oleh relatif rendah. Meski selama periode 2003-2008, medis

peningkatan. Terdapat kecenderungan masyarakat tenaga medis menunjukkan yang ditolong tenaga non-medis ke tenaga medis' untuk beralih dari persalinan persalinan oleh tenaga medis Data susenas 2008 menunjukkan, cakupan

(dokter,bidan,dantenagamedis|ainnya)padaba|itausia04tahundiJawa masih terdapat 11,55o/o masyarakat Jawa Timur mencapai 88,45%. lni berarti Timuryangmemanfaatkantenaganon.medis(dukunbayiataufami|i)dalam

penolong persalinan oleh tenaga medis membantu proses kelahiran. Persentase perkotaan' Khusus penolong

di daerah pedesaan lebih rendah dibanding persalinan oleh tenaga non-medis (dukun bayi)

di pedesaan masih

menc-apai

25,51o/o.

I

masih tercatat dalam jumlah Data kematian ibu melahirkan di Jawa Timur lbu Melahirkan (AKl) per 100'000 kasus, belum diotah menjadi Angka Kematian 446 kasus kematian ibu maternal' kelahiran hidup. Pada 2003, tercatat sebanyak jumlah initurun menjadi326 pada 2007 terdapat 349 kasus, dan pada tahun 2008 penurunan sebesar 27o/o kasus kematian kasus. Dafam kurun lima tahun, terjadi ibu maternal.

c. Angka HaraPan HiduP

I

l a

AngkaHarapanHidup(AHH)pendudukJawaTimurmenunjukkan Pada 2007, AHH penduduk kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. meningkat menjadi 69'55 pada Jawa Timur mencapai 68,69 tahun, kemudian

2008

A-.+)

-

2008. Angka Harapan Hidup perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan angka

lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 66,81 tahun untuk laki-laki, dan 70,91 tahun untuk perempuan pada 2008.

Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan wilayah dengan AHH terendah (di bawah 65 tahun), juga merupakan wilayah dengan Angka Kematian Bayi tertinggi di Jawa Timur.

d. Penanggulangan HIVIAIDS Pada 2005, jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 724 kasus, 504 di antaranya merupakan kasus baru. Jumlah yang meninggal karena AIDS sebanyak 225 orang. Penularan HIV/AIDS sebagian besar (54,83%) disebabkan penggunaan NAFZA suntik (lDU).

Pada Maret 2007, jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi

930

orang, dan jumlah yang meninggal sebanyak 273 orang. Laju pertambahan kasus (case rafe) juga mengalami peningkatan, jika pada 2005 adalah 2,05, maka pada 2007 meningkat menjada 2,51

.

Jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Timur menduduki peringkat keempat setelah DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Barat. Jika dilihat dari sebaran wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita 484 orang, disusul Kota Malang (286 orang).

Darijumfah penderita yang 930 orang tersebut, 507 (54,52%) di antaranya adalah pengguna NAFZA suntik (lDU).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2001-2007 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah perempuan usia 1549 tahun yang menderita HIV/AIDS. Pada 2001 hanya tercatat lima orang perempuan, meningkat menjadi 121 orang pada 2007. 11.4.3'Kesalehan

-44

11.4.3

Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat merupakan landasan beragama, antarterciptanya harmoni sosial, baik intra maupun antar-umat golongan, maupun antar-etnis dan ras.

Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama lslam (95,76%)' Sedangkan (0,98o/o); penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98o/oi Katolik (0,94%); Budha (O,2go/o)', dan lainnya (0,05olo). Sampai tahun 2007,jumlah Hindu

36.390; langgar/musala tempat ibadah yang ada di Jawa Timur: masjid sebanyak vihara 169' 156.902; gereja Protestan 1.936; gereja Katolik 342; pura 397; dan agama, tapijuga Heterogenitas masyarakat Jawa Timur bukan hanya berdimensi etnis dan ras.

Kerusuhan berlatar betakang suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pada 2005 terjadi sebanyak 13 kasus, masing-masing di Kabupaten Malang (2 kasus); dan Kabupaten Probolinggo (11). Pada 2006, menurun menjadi Kabupaten Probolinggo (1 kasus): Kabupaten Bondowoso (1); dan Kabupaten Sidoarjo (2). Pada 2007, tercatat 4 kasus kerusuhan berlatar belakang SARA, yakni di Kabupaten sidoarjo (1 kasus);

4 kasus, masing-masing di

Kabupaten Jember (2); dan Kabupaten Nganjuk (1). Sedangkan pada 2008 hanya terdapat satu kasus kejadian di Kabupaten Pasuruan'

Kasus perkelahian antar-pelajar di Jawa Timur terbanyak terjadi pada 2006, yakni mencapai 1g kejadian. Pada tahun sebelumnya (2005) hanya terjadi lima kasus perkelahian, masing-masing di Kabupaten situbondo (3 kasus); Kabupaten Tulungagung (1); dan Kabupaten Bojonegoro (1). Pada 2007 tercatat 17 kasus, dan pada 2008 terdapat 10 kasus.

Sedangkan indeks korban kekerasan di Jawa Timur pada 2008 menurun

tipis (1%) dibanding 2007. Semula pada 2007, terdapat korban

kekerasan

sebanvak

.45

-

menjadi 3.672 orang pada 2008' sebanyak 4.561 orang, kemudian menurun pencurian dengan kekerasan, Korban kel<erasan ini meliputi pembunuhan, rumah tangga. pemerkosaan, penganiayaan berat, dan kekerasan da|am terutama yang berkaitan Konflik antar-nelayan juga terjadi di Jawa Timur, pengelolaan tanah oloran di daerah batas wilayah tangkapan, dan perebutan teriadi pada 2005' yaitu 12 kasus' pantrai. Jumlah konflik antar-nelayan terbanyak tahun ke tahun' pada 2008 dengan korban 15 orang. Kemudian menurun dari 2006, masih terdapat enam tercatat tujuh kasus dengan korban 6 orang' Pada kasus, dantujuh kasus Pada2007'

11.4.4

Keamanan dan Ketertiban

utama menciptakan situasi Keamanan dan ketertiban merupakan landasan aman dan tenteram merupakan dan kondisi Jawa Timur aman dan damai. Rasa sosial, politik' maupun prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, gangguan serius terhadap budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan keamanan dan ketertiban masyarakat'

kecenderungan terus Jumlah tindak kejahatan di Jawa Timur menunjukkan pada 2004 terjadi 15.576 kasus' kemudian bertambah dari tahun ke tahun. lagi menjadi 45'206 pada meningkat menjadi 29.694 kasus pada 2005, meningkat kasus' Jumlah korban kejahatan 2006, dan pada 2007 menurun menjadi 36.466

punmerangkaknaik,darisemu|a9'gggorangpada2005,meningkatmenjadi 19.737 orang pada 2oo7' Jenis 13.g63 orang pada 2006, dan naik lagi menjadi pencurian dengan pemberatan dan kejahatan yang mencolok pada 2008 adalah kejahatan pada 2008 pencurian kendaraan bermotor. Rata-rata kejadian tindak mencapai 3'039 kejadian' adalah 2.595 setiap bulan, sedangkan pada 2007

Tindakkejahatan|ainnyayangjugacenderungmeningkatada|ah

penya|ahgunaandanperedarannarkoba.Pada200E,jumlahkasus oenvalahounaan

r*F' F F

it

-46

..,

-

;

penya|ahgunaandanperedarannarkobasebanyakl'753'Jum|ah.kasustersebut

n

h tl r8

xl

menurundibanding200Tyangmencapai2.3gTkasus'sebagianbesar(49,14%) di Kota Surabaya' kasus narkoba terjadi juga terjadi keamanan dan ketertiban sementara itu gangguan terhadap tahun terakhir ini' berlatar belakang potitik. Dalam lima dalam bentuk kerusuhan

hanyaterjadiduakasus,masing-masingpada200sdiKabupatenTuban,dandi aparat antara (2006). Pada2ooT juga terjadi konflik sosial Kabupaten Banyuwangi

danpendudukdiPasuruan,karenapersoa|antanah,yangmenimbu|kankorban karena konflik sebanyak 19 kasus' yang terjadi jiwa. pada zxfJt',tercatat kejadian lama yang belum terselesaikan tuntas' persoalan

Kesetaraan Gender

tsl

11.4.5

ln

Ketimpangangenderda|ampenyetesaianpendidikansemakintereduksi. (2001.2007), rasio penduduk yang menamatkan Dalam kurun tujuh tahun dari rata-rata 87 orang penduduk pendidikan minimal sekolah dasar meningkat

JN

lp

perempuansetiaploopenduduk|aki-|akipada200l,menjadirata.rata9l

lakilaki' Bahkan di beberapa wilayah

us

penduduk penduduk perempuan setiap 100

an

kabupaten/kota,rasiopenye|esaianpendidikanminima|seko|ahdasarpenduduk

da

an

laki-laki' perempuan lebih tinggi daripada penduduk

Berdasarkanhasi|Susenas2ool-2oo7,rasiome|ekhurufpenduduk

ris

berkisar 960/o-1o20/o. Pada 2007, perempuan terhadap |aki.laki usia 15-24 tahun perempuan yang melek huruf setiap 100 rata-rata terdapat 101 penduduk

an

penduduk laki-laki.

08

Kontribusiupah/gajipendudukperempuandisektornon-pertanianse|ama pekerja perempuan di sektor 2001-2007, kurang dari 30%. Padahal kontribusi menunjukkan, besaran upah/gaji se|a|u di atas 30%. Kenyataan ini

rdi

lah

ius

taan

non-pertanian

Yanq diterima

-47-

yangditerimapendudukperempuandisektornon-pertanianmasihlebihkecil

sudah peran perempuan

menuniukkan

'''""0'::::^::::':::];:1",".

perkembanganpositif,setidaknyasudahterdapattigakabupatendipimpinbupati keanggotaan perempuan Tuban)' Namun dan Banyuwangi' perempuan (Nganiuk' (DPRD) daram kurun

t'll;

"1:Y.'::',:J"$$"ftiJ'f adalah ;;;;i:::",,i":il","::"",,:':il'"":ff: l":::;"J,ff:?i:ffi DPRD' empat (19'05%) di antaranya

di

parremen

Pasuruan, dari

21

anggota

perempuan.

dan Sosial Politik ll.5 Kondisi Pemerintahan

"

" T:,:;'';:.:il;:H

kua'|itas

**"',:::::":

pemerintahan

dan

pembangunun'.",t"-'eningkatkanpe|ayanankepadamasyarakat,,berdasarkan urusan undans-UndansNomor32rahun20t*"::::T:T#ff tentans

::H:;il

ffiru

i"nu"

2oo7

:J":':'ili

:"T::;:l t::j:t.,:i::'Tl',:l:^

Pemerintahan 2007 tent antara Pemerintah' pum.,intun Nomor 41 rahun

;;;; ilffi",ffliltil" .organisasiPerangkatDaerah,makatelahdi|akukanpenataankembaliorgan| Jawa Timur' dlnas daerah Provinsi

.Jum|ahdinasdiPemerintahProvinsiJawaTimursebanyak20,terdiri dan La|u

Dinas Perhubungan Sosia|, Dinas Pendidikan; Dinas Tenaga Kesehatan; Informatika; Dinas dan Komunikasi Dinas Angkutan Jatan; rransmisrasi dan Kependuduxan; (UMKM); Dinas Kepemudaan

.lin]] ;;;*'h::i:ff|ffi]

iiil:il; "T:'

H:::::: l}j:ffi[,;; Pekerjaan t:":,:]:: Keolahrasaan; Dinas :11i,:*Jil:::i; rata Ruang; Dinas ::il]:,,::il;J '"il;;';;;mcipta

Karya dan

-48-

Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Dinas Perkebunan; Dinas Dinas perindustrian dan Perdagangan; Dinas Energi dan Sumberdaya Kehutanan,

Mineral; dan Dinas PendaPatan'

membawahi sedangkan sekretariat Daerah terdiri Asisten Pemerintahan Biro Administrasi Kerjasama' dan Biro Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Hukum;

Biro Administrasi Sumber Daya Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi

A|am; Asisten

Kemasyarakatan; dan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Biro Keuangan, Biro Humas Administrasi Umum membawahi Biro organisasi, Protokoldan Biro Umum. Provinsi Jawa sementara itu, badan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah (Bappeda), Badan Timur, terdiri Badan Perencanaan Pembangunan Pene|itan dan Kesatuan Bangsa dan Po|itik (Bakesbangpo|), Badan

Pengembangan(Balitbang),BadanPemberdayaanMasyarakat(Bapemas)' Badan Penanaman Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Modal, Badan Ketahanan Pangan, Badan Arsip dan Perpustakaan, Koordinasi wilayah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Perwakilan, Badan Pemerintah'an dan Pembangunan Jatim wilayah l-lV, Kantor Narkoba, sekretariat Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Independen Daerah' Dewan Provinsi Korpri, serta Sekretariat Komisi Penyiaran menc apai 44'8'fiA Jumlah pegawai negeri sipil di Jawa Timur sampai 2007 (41,6%). Jika orang, terdiri 261.5g2laki-laki (58,4%), dan 186.578 perempuan pegawai dilihat dari golongan/kepangkatan, jumlah terbanyak ditempati oleh golongan lV, negeri sipil golongan lll sebanyak 209.339 orang (46,71Yo); disusul l, 14.897 (3,32o/ol. 128.359 (28,64o/o\;golongan ll, 97.409 (21,73%); dan gotongan Hasilstudi

49-

Hasi|studisosia|BPSProvinsrJawaTimur200Tmengenaipe|ayanan publikmenunjukkan,sebagianbesarrespondenmenyatakanadanyapeningkatan pelayanan itu meliputi kualitas pelayanan pada fasilitas publik. Peningkatan persyaratan (62'81%), kemudahan prosedur pengurusan (62,87%), kesesuaian kewajaran biaya (72,060/o\, keadilan dalam mendapatkan layanan (60,68%);

kenyamananditempatpe|ayanan(79%),dankeamananditempatpe|ayanan (89.32%).Secaraumum,sekitar69,93%respondenmengakupenyelenggaraan yang dipandang pelayanan pada fasititas publik adalah memuaskan. Variabel (51'78o/o), kesesuaian biaya belum memuaskan meliputi, kecepatan layanan (48,62%), dan ketepatan waktu laya

na

n (55,03%)'

51 UT

29 bu

na Gt da K1

(t (J

11.5.2

c

Kondisi Sosial Politik perolehan kursi partai Pemilihan umum 2004 menghasilkan komposisi

politikdiDPRDProvinsiJawaTimur20o4-20ogsebagaiberikut:Partai lndonesia Perjuangan (24 Kebangkitan Bangsa (31 kursi); Partai Demokrasi (10 kursi); Partai Persatuan kursi); Partai Golkar (15 kursi); Partai Demokrat (7 kursi): Partai Keadilan Pembangunan (8 kursi); Partai Amanat Nasional sejahtera ('l (3 kursi); Partai Bulan Bintang (1 kursi); dan Partai Damai Sejahtera kursi).

(legislatif) 2004 untuk DPRD sedangl
Timur pada 200J Pengaduan masyarakat ke DPRD Provinsi Jawa sebanyak 297, dan sisanya mencapai 348 buah, terdiri pengaduan melalui surat 51 penoaduail

t(

qn-

5lpengaduanme|aluiunjukrasalangsung'Pengaduanrakyatyangmasukke DPRDProvinsiJawaTimurpada20OTmeningkatdibanding2006,yangmencapai 247 pada 2008, jumlah pengaduan yang masuk menurun meniadi buah. 296 buah.

Kehidupansosia|politikmasyarakatProvinsiJawaTimursangatdinamis, Pemilihan dan aman. Hal ini terbukti dari petaksanaan namun relatif terkendali

kali putaran (Juli pada 200g yang berlangsung sampai dua Timur Jawa Gubernur

danNovember2003),kemudianme|ahirkans.engketaPilkadakeMahkamah penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan Konstitusi, dan diputuskan (Desember2008)'danpencob|osanulangdikabupatenBangkalandanSampang Pemilihan politik Jawa Timur selama berlangsungnya (Januari 2009). Meski suhu

Gubernursempdtmemanas,namuntidaksampaimenimbulkangangguan terhadapkeamanandanketertibanmasyarakatsecarakeseluruhan.

Jum|ahorganisasimasyarakatyangtercatatpadaBadanKesatuanBangsa

sampai2ooT,me|iputi|embagaswadayamasyarakatsebanyakzETbuah' pemuda (63)' organisasiprofesi (64), dan organisasi

ll.6 Kondisi Prasarana WilaYah

Pada2oo1,paniangja|anrayadiJawaTimurmencapai3.g00,l9kilometer, km), dan jalan Provinsi (2'000'98 km)' terbagai atas jalan nasional (1.899,21 16,06%Daritotalpanjangjalantersebut'16,06%diantaranyada|amkondisibaik' sedang, dan sisanya sebesar 18'760/o kemudian 65,1g% lainnya dalam kondisi dalam kondisi rusak ringan dan berat'

JikadilihatpanjangjalanProvinsiyang2'000'98km'maka5'35%(107'09 km)diantaranyada|amkondisirusakberat;dan14,58o/o(291,68km)rusak ringan;75,50o/o(1.510'63km)dalamkondisisedang;dan4'58%(91;58km) sisanya dalam kondisi baik. Total

dengan panjang 34 385 Jawa Timur 2'74A buah' di jembatan jumlah Total loriir ;uttttat' . buah dengan pan,ang >nal sebanyak 1.306 naslonarse"":'t::-^:l jembatan meter, yang terbagi atas meter, i3 018 meter ^o^,.^. 13 buah dengan panians 463 .+^,, conaniano 31 31.461 ''ou'n'11216 (e0'e1%) atau sepanjans

lil.;t*?- ;": ;;u;"n

'J:i:ffiej;"n;ffi"""""'"

'24s1buah

kondisi baik' meter di antaranya dalam

kendaraan ketentuan batas muatan Pelanggaran terhadap

ikut

mempercepatkerusakanprasaranatransportasiia|anraya.Pada2007,dari15 jembatantimbangyangadadiJawaTimur,tercatatl.35S.692unitkendaraan kelebihan muatan' yang melakukan pelanggaran

Prasaranajatandanjembatandidukungpuladenganprasarana perkeretaapianuntukmemperlancarperpindahanorang/barangsecaramassa|,

menunjangpemerataan,pertumbuhandanstabi|itas,sertasebagaipendorong danpenggerakpembangunan.Jaringanja|anre|keretaapiyangberoperasipada

2oo:,sepanjanggE6,30Tkilometer,terdiridarilintasanraya365'139ki|ometer' dan lintasan cabang 121'168

kilometer'

-- r-^r^^iarie

SistemperkeretaapiandiJawaTimurte|ahdibangunsejakerakolonia|isme

Hindia-Be|anda.JalurkeretaapidiJawaTimurterdiriatasja|urutara(Surabaya ja|ur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta. Turi-Semarang-Jakarta), Pasar Jakarta),ja|urIingkarselatan(SurabayaGubeng.Malang-B|itar-Kertosono. Surabaya),danjalurtimur(SurabayaGubeng.Jember-Banyuwangi).JawaTimur iugamemilikisistemtransportasikeretakomuterdenganruteSurabaya-sidoario. Porong,surabaya-Lamongan-Babat'Surabaya-Mojokerto'danMalang-Kepanien' perak adalah pelabuhan utama yang Tanjung pelabuhan Internasional berskala nasional' berada di Surabava' Pelabuhan wansi di. Gresik, perabuhan ranjuns

t"n::1':::

ffi:rlJJ,ir;;;;;";;n Pelabuhan ranjuns rembas" Kabupaten Banvuwangi'

::|"T,il: ;"J;;'1, ;;;;

,::tfllt;

di Kabupater, =]^,::'"",ttrlllll"lli', pasuruan, perabuhan sapudi

- 5z-

Kalbut di Kabupaten Situbondo, Pelabuhan Sapeken di Sumenep, Pelabuhan Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Kabupaten sumenep, di Kabupaten Gresik' serta paiton di Kabupaten Probolinggo, Pelabuhan Bawean pelabuhan Kangean di Kabupaten Sumenep

penyeberangan, yakni UjungJawa Timur memiliki sejumlah pelabuhan Surabaya dan Pulau Madura) dan Pelabuhan Ketapang Kamal (menghubungkan Gilimanuk, Bali), Pelabuhan Kalianget (menghubungkan Banyuwangi dan Madura dan wilayah kepulauan), serta Pelabuhan Jangkar di imengnunungkan pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya situbondo. penyelesaian akhir, diperkirakan pada dan pulau Madura saat ini memasukitahap 2009 ini daPat dioPerasikan'

Jawa Bandara lnternasionat Juanda di Waru, Sidoarjo menghubungkan luar negeri' Bandara lainnya Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan Malang, Bandara Noto adalah Bandara Abdul Rachman saleh di Kabupaten di Kabupaten Jember, Bandara lswahyudi di Madiun, Bandara Hadinegoro

Trunojoyo

di Kabupaten sumenep, serta Bandara di Kabupaten Banyuwangi'

perintis di Kabupaten Pacitan dan Penjajakan renca-na pembangunan Bandara pulau Bawean, Kabupaten Gresik sudah dilakukan sejak 2003' Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten sidoarjo

semburan

ir t-

g a Ji

), rn

pertanian' 29 Mei 2006 hingga kini, menyebabkan kawasan permukiman, jalan tol, jaringan dan perindustrian, sekolah, serta infrastruktur lainnya, seperti di sekitarnya telepon, listrik, air bersih, gas, dan lainnya, di tiga kecamatan aktivitas tenggelam dalam lumpur, sehingga berdarnpak negatif terhadap sejak

perekonomian di Jawa Timur. Ditutupnya ruas Porong-Gempoljalan tol SurabayaGempol mengakibatkan kemacetan dijalur-jalur alternatif, yaitu Sidoario-Mojosari-

Porong dan jalur Waru-tol-Porong. Jalur transportasi Surabaya-Malang dan oleh Surabaya-Banyuwangi, serta kota-kota lain di wilayah timur terhambat kemacetan di jalan raya kawasan Porong. Ini juga menyebabkan tersendatnya

aktivitas

.

- 53-

aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama merupakan salah satu kawasan industri utama diJawa Timur.

ini

ll.7 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian sumber daya alam, dan penataan ruang harus terus dijaga agar tetap dapat

mendukung proses pembangunan yang tengah dijalankan. Untuk itu, pemeliharaan kualitas air sungai, kualitas udara ambien, pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan pencegahan meluasnya lahan kritis mendapatkan Perhatian serius.

11.7.1

Kualitas Air Sungai

Untuk menjamin kelayakan air yang dikonsumsi digunakan ukuran baku dalam menentukan kualitas air, yakni melalui kadar kandungan biochemical oxygen demand(BoD). Surat Keputusan Gubernur Jawa

timur Nomor 413 Tahun

pada kisaran 19g7 menetapkan standar baku mutu limbah cair untuk BOD berada 3-6 mg/liter

Sungai

di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi enam wilayah'meliputi'

wilayah Sungai Madiun, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas Tengah, Sungai Brantas Hilir, sungai Pekalen sampean, dan wilayah sungai Madura. wilayah

Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari.

Kadar BOD rata-rata Sungai Brantas selama 2003-2008 cenderung pada fluktuatif, dan berada di atas ambang batas yang diperkenankan, kecuali 2007, kadar BOD mencapai 5,96 mg/liter. Pada 2003, kadar BOD mencapai 8,36'

disusul 2oo4 (7,13);2005 (7,13); 2006 (6,72), dan 2OO8 (6,26). Kadar BoD sungai Bengawan Soto dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada 2005, kadar BOD Sunoai

'54-

soro adaral sungai Bensawan

uoo

:::jill,:iln:j H::::l murai meninskat ,oo rr.n1 i:::T: soro ;;, il:U1'#, yang ditetapkan yaitu 6'00' fenoawan Uatas

m

at U,

lh tis

merewati

toteransi

BOD Sung:::::::: dari tahun ke tahun' kadar umum' secara Namun s6i1 di sungai Brantas sungai Brantas. Beban rimbah SOIO tt,.^ti+^6 oir SrrncAi BenqaWan Bensawan solo r""n.*"n soro. Kuaritas air Sunsai

,r","i*'*";;;*"da

:H;il.,.ffi;;,

dibanding Sungai Brantas' relatif lebih baik

PotensisumberdayaairSungaiBrantasdiupayakanuntukterus di|estari}
kesejahteraandankemakmuranmasyarakat.SungaiBrantasyangberawa|dari

mataairnyadiSumberBrantasdi|erengGunungAnjasmoro'mengalirkehi|ir melewatillkabupatendan4kota,meliputiDaerahAliranSungai(DAs)seluas Timur) menuju pertiga wilayah Provinsi Jawa (dua persegi 12.000 kilometer ,ku

cal

muaranyadise|atMadura,dengantota|panjanga|ursungaime.ncapai320 kilometer'

rUfl

?n

UntukmelestarikanpotensisumberdayaairdiDASBrantasdiupayakan

membangunbeberapabendungandidaerahhulu,sertamenjagakeutuhan waduk serta' kawasan uti,

gai

/ah Kan

hijau (gree kondisi kawasan sabuk

n

belt area\ di sekeliting

tangkapanairdihu|unya(catchmentarea).Adatujuhben-dunganbesarserbaguna yang telah dibangun'

Disampinguntukme|estarikanpotensisumberdayaairdiDASBrantas' pembangunanbendunganiugadimaksudkanuntukmengembangkanpotensi

tersebutagarbisadimanfaatkanbagikesejahteraanmasyarakat,terutama ung

ada ,36,

lgai ]oD

ke|angsunganketersediaanairbagiberbagaikeperluanrumahtangga,perkotaan'

industri,perikanan,irigasi'danlainnya,sertapengembanganenergimela|ui pembangunanpembangkittistriktenagaair(PLTA),danpariwisata'Adatujuh juga 11 bendung' beberapa yang telah dibangun' bendungan besar serbaguna

Checkdam ngal

55-

check dam, 11 embung, serta delapan PLTA, untuk memanfaatkan

potens;

sumber daya air.

Untuk mengendalikan daya rusak air di DAS Brantas, guna rnelindungi aset

maupun kawasan strategis dari bencana banjir, telah diselesaikan beberapa bangunan pengendali banjir, seperti bendungan, tanggul-tanggul, normalisasi alur,

dan sebagainya.

11.7.2

Kualitas Udara Ambien Standar baku mutu udara dapat diketahui dari kandungan Nitrogen Oksida

(Nox), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Oksida (Sox), dan partikel debu. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1996 menetapkan standar baku mutu untuk Nox sebesar 0,05 ppm, CO (20 ppm), Sox (0,0a ppm), dan debu (0,26 mg/M3).

Semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor

sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya

di wilayah perkotaan..

Pada

2006, setiap unsur ambien udara memenuhi standar baku mutu, kecuali unsur Nox. Sedangkan'pada 2007, unsur yang tidak memenuhi standar baku

mutu

adalah partikeldebu.

Secara umum ambien udara wilayah perkotaan Jawa Timur menunjukkan kualitas yang baik, yang terlihat dari angka Kamb yang semakin meningkat, dad 21,35 pada 2006 menjadi 24,54 pada?AQV.

11.7.3

Pengendalian Limbah 83 Bahan berbahaya dan beracun (83) adalah suatu sisa kegiatan dan/atau

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun, yang karena sifat dan konsentrasinya merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup

ikrw

-56

-

Se|amainibelumtersediadatamengenai|imbahyangsecara

studi khusus menggambarkan limbah 83' Namun hasil beberapa pencemaran lingkungan beberapa daerah di Jawa Timur telah terjadi diketahui, di 83 faktor penyebabnya adalah limbah 83. Pada 2006' rata-rata yang diindkasikan yang adalah sebesar 1O,74Vo dari total pencemar€ln yang berpotensi mencemari pertanian, pencemaran 83 meliputi sektOr industri rumah tangga, ada. sumber komprehensif

dan lainnYa'

11.7.4

Lahan Kritis

KeberadaanTamanHutanRaya(Tahura)ditujukanuntukmenjaga pendidikan dan wisata, pelestarian atam, mengembangkan

juga berperan dalam

Daerah Aliran sungai (DAS) pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis juga UntUk melestarikan mata air sumber Brantas, DAS Konto, dan DAS Kromong, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu' yang

sungai Brantas di Desa Tulungrejo, Keputusan Presiden Nomor' 29 kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan Nomor 11190/KPTS-1U2002' di Tahun 1992, dan'Keputusan Menteri Kehutanan alam yang disebut Taman Hutan Raya Jawa Timur dibentuk kawasan pelestarian [tahura)R.Soerjo,yangmencakuparealseluas2T'868'30hektare' Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Balai

hu rna

ian lup

se|uas 27.868'30 (Tahura) R,. Soerjo mengelo|a kawasan Tahura R. Soerjo (8.928,30 hektare), Tahura hektare, dengan rincian Tahura seksi wilayah Matang seksi wilayah Mojokerto seksi wilayah Pasuruan (4.607,30 hektare), dan Tahura hektare)' (11.468,10 hektare), dan Tahura seksi wilayah Jomban g (2'864'7O terhadap Tahura R. Hasi| pantauan citra Landsat (foto udara), Mei 2003, sekitar 13'387 Soerjo seluas 27.868;30 hektare, terdapat kawasan berhutan (gundul). Dari areal hektare, dan sisanya 14.000 hektare tidak berhutan lagi gupdFJ

*-a.rl@*B'-

-57

-

lahan kritis itu, 1.500 hektare di antaranya tergolong gundul yang dikategorikan yaitu sekitar puncak Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno. lahan kritis abadi, tersisa lahan kritis seluas '12.500 hektare. Penanganan lahan Dengan demikian, tahun melalui kegiatan reboisasi, yang rata-rata per kritis berlangsung setiap Sampai 2008, sisa lahan yang masih tergolong kritis tahun sekitar 1.000 hektar:e. hektare' berkurang menjadi 8'286 Kondisi fisik tiga wilayah Tahura (Malang, Pasuruan, Mojokerto) jenis tanaman alang-alang, serta semak belukar, cenderung kering, dan berisi yang

kri KA

h€

dil tu! ka m!

membuat kawasan hutan itu rawan bencana kebakaran saat musim kemarau.

dir

Sedangkan Tahura di wilayah Jombang, sebagian besar ditumbuhi

de

tanaman

basah, seperti pohon pisang, dan bambu, sehingga aman di musim kemarau.

Hampir setiap tahun, di musim kemarau, kawasan hutan selalu mengalami jati muda, rumput, dan kebakaran. Jenis tanaman yang terbakar adalah tanaman

alang-alang. Penyebab benCana kebakaran hutan, hampir 90o/o karena ulah pendaki manusia, seperti api unggun yang tidak dimatikan, puntung rokok milik

yang masih menyala, atau sengaja dibakar oleh masyarakat sekitar untuk membuka lahan. Sisanya, karena faktor alam, seperti letUsan gunung atau gesekan ranting-ranting yang t<ering.

Untuk lahan kritis non-Tahura R. Soerjo, terbagi menjadi dua kategod' yakni lahan kritis dalam kawasan, yaitu dalam kawasan hutan tindung (tidak termasuk areal HPH, ex-HPH, areal bekas tebangan, dan areal hutan mangrove). Dan, lahan kritis luar kawasan, yaitu di luar kawasan hutan (tidak termasuk lahan kritis areal hutan mangrove di luar kawasan hutan).

Luas kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan

Provinsi, Nomor 417lKpts-ll/1999, mencapai 1.357.337,07 hektare. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyatakan sampai dengan 2006, luas lahan

t€ J!

B :

d q C

-58

-

kawasan mencapai 165.619,53 hektare, sedangkan kritis dalam

lahan kritis luar

502'405'68 hektare' kawasan seluas Selama periode 2002-2006, lahan kritis dalam kawasan seluas 91.380,47 luar kawasan seluas 289.543 hektare berhasil hektare, dan lahan kritis adalah lahan yang memiliki kaitan direhabilitasi. Sasaran kegiatan rehabilitasi hutan lindung di luar kawasan hutan, dan fungsikawasan lahan lindung, kawasan pertanian. Rehabilitasi lahan kritis merupakan hal kawasan budidaya untuk usaha j:

u.

n

mendesak, karena musibah bencana alam di Jawa Timur akhir-akhir ini disebabkan kerusakan lingkungan, yakni hutan gundul, lahan kritis, dan banyak

daerah aliran sungai (DAS) yang rusak.

ni

11.7.5 m

fi ki rk tu

n,

rk

t. m

Bencana Alam Kondisi wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri beberapa pegunungan

berapi yang masih aktif, dan dilalui sungai-sungai besar, sehingga wilayah ini

berpotensi mengalami bencana gunung meletus,

bandang, dan longsor. Selain itu, adanya pertemuan antara lempeng tektonik Euro

Asia dan Austro lndia, serta adanya fenomena pemanasan global (global warming) mengakibatkan potensi terjadinya gempa, dan bisa rnenimbulkan tsunami di kawasan selatan Jawa Timur, serta terjadinya angin puting beliung di berbagaidaerah.

Beberapa kejadian bencana alam

ln

ls ln

di Jawa .Timur, antara lain, bencana

tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Jember:, Bondowoso, Situbondo,

Jombang, Kediri ln

dan banjir lava/lahar, banjir

dan Kabupaten Trenggalek; Bencana banjir di

Kabupaten

Bojonegoro, Tuban, Lamongaq, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Bangkalan, dan Sampang akibat meluapnya sungai-sungai besar di sekitarnya, bahkan baniir

di Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik berulang setiap tahun; Aktivitas Gunung berapi Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Lamongan yang masih berstatus

-59Pacitan, Ponorogo berstatus waspada; Gempa bumi di Kabupaten Porong' Sidoarjo' Tulungagung; serta luapan lumpur Lapindo di

11.8.

dan

Tata Ruang WilaYah

pada secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah perekonomian wilayah dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi berkembani' pedesaan. Fenomena urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga primacy kota metropolitan

mengarah

semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-kota lainnya' untuk mengendalikdn perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung perkembangan mega-urban tersebut' terus membesar, dan berpotensi mendorong mengendalikan menyeimbangkan perkembangan perkotaan,

serta

dan

perkembangan kawasan terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan berkelanjutan; pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-prinsip pembangunan Provinsi' maka struktur ruang wilayah datam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRWP) Jawa Timur dibagi menjadi sembilan satuan wilayah Pengembanganl

(swP). Penentuan sembilan SWP di Jawa Timur berdasarkan kecenderungan Orientasi .pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristika wilayah' pada pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur cenderung memusat

titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah yang telah terlebih

dahulu

pada peta berikut: berkembang. Kecenderungan pergerakan.tersebut dapat dilihat Gambar

ll.1

-60Gambar

ll'1

Peta Orientasi Pergerakan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur

jasa per|u ditunjang orientasi pergerakan manusia, barang dan

eksisting prasarana wilayah tSnn prasarana wilayah. Gambaran kondisi barang dll jasa menopang struktur ruang dan kecenderungan Pergerakan prasarana wilayah' telah diuraikan dalam sub-bab kondisi dapat pula digambarkan sebagai berikut:

il;,'r";ing

ada rulu

kut

Gambar ll.2

-61 Gambar ll.2

Peta Infrastruktur Eksisting

Provinsi Jawa Timur

KecenderunganaktivitasmanusiadiProvinsiJawaTimurdapatpu! mencerminkan seberapa. U-esa1 dilihat dari Penggunaan lahan -yang kegiatan tertentu, sekaligus pemanfaatan ruang digunakan menopang dilindungi besar potensi/pola ruang yang harus mencerminkan seberaPa

dan/ataudapatdibudidayakan

.

^^^F ^^-,Po|aruangwilayahJawaTimursampaidengantahun2005terbagi

atas

11

lebih dan 88,38% kawasan budidaya' secara ,62o/okawasan lindung,

|engkappengunaan|ahaneksistingwi|ayahJawaTimurtersebutdapat Potensi kawasan budidaya yang dilihat pada Gambar ll.3 dan Tabel ll.1' pada pencapaian pemanfaatan sangat besar ini perlu dikelola dan diarahkan

ruangwilayahyangaman,nyaman,produktif,danberke|anjutan.Keamanan lati dad sebagai pemanfaatan ruans vans terbebas

;"H;ffi;;n*"n

kerawanan bencana; kenyamanan berarti

-62 -

.4

batas daya dukungnya, produktif berarti menghasilkan masih dalam le*etanlutan

Gambar

nilai ekonomi; dan

berarti keseimbangan aspek sosial dan lingkungan hidup.

ll.3

Pota Penggunaan Lahan Eksisting ProvinsiJawa Timur

m "F'

Exuan

Elrrmnral*

Elw" Ew.

h ,.t:

li,I

Tabel

ll.1

Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

F :l

tl

A.1.

l(awasan Suaka AIam

1i

A.2.

Kawasan Pelesbrtan AIam

A, 4",'

l(awasan Perlindungan Bawahan

h

rt

g n n

314.719.90

]i

B Kawasan

-oJ-

K"w"tan Hutan Produksi Kawasan Perlanian Sawah Tadah Hujan Pertanian lahan lan/kebun camPuI Kawasan Perikanan

815.851,42 991,678,00 249.805,00 1.203.341,27

Kawasan Perkgbunan E-rkeb-unanTanq4SnTalqnan

da p€

rn ke

sl pr

S,

t Kawasanbudidayawi|ayahJawaTimuryangdidominasisektorpertanian sector struktur ekonomi Jawa Timur sebesar 74,11o/ojika dikaitkan data .eading

l:

i

i

yangkontributortertingginyaada|ahsektorperdagangan,industridanpertanian'

I ;

makakeamanan,kenyamanandanproduktivitaslahanRTRWProvinsiJaWa, Timursangat|ayak|ebihdiarahkanpadapengembangankawasanpedesaanyang dan pengembangan kawasan agropolitan':' berorientasi agroindustri/agrobisnis, dengan tetai* penlembangan potensi ekonomi pedesaan, ini d'rjalankan mempertimbangkanaspeklingkunganhidupdemikeberlanjutanpembangunan.

I

,l ': :i

BAB

III

ANALISIS ISU.ISU STRATEGIS

ilt.1. Pendidikan

daya

pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin

manusia,

pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi pemerataan kesempatan

)

I

, t f

untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan manajemen pendidikan dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah kehidupan lOkal, nasional,

jalan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, serta meningkatkan keadilan pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme,

satu

sosial.

Belajar Pendidikan Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib pada 1994 dilaksanakan untuk Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan penduduk Jawa Timur. Namun sampai saat ini meningkatkan taraf pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas masalah rendahnya tingkat pendidikan pembangunan di bidang pelayanan pendidikan masih merupakan isu slrategis persaingan global' pendidikan. Kondis[ tersebut belum memadai untuk menghadapi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis

dan belum mencukupi

pengetahua n (knowledge based economy)'

mampu memenuhi Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum belum memadainya kebutuhan kompetensi peserta didik, terutama disebabkan rendahnya kesejahteraan kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik; Masih pendidik; Fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi; dan biaya

lsu strategis lainnya kesenjangan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masih lebarnya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai'

partisipasi pendidikan; Belum meratanya fasilitas pendidikan menengah; masih pesantren rendahnya kualitas pendidikan; Keterbatasan pendidikan diniyah dan salafiyah; Dan, belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.

lll.2 Kesehatan

Perkembangan indikator kesehatan di Jawa Timur menunjukkan (AKB), Angka kecenderungan terus membaik, antara lain Angka Kematian Bayi Harapan Hidup (AHH), serta persalinan oleh tenaga kesehatan. Perkembangan sarana kesehatan di Jawa Timur juga mengalami perringkatan' Namun di sisi lain' anqka

- 65. sel

**mff**

te( ke

pe su

m

\

kesehatan,peri|akudan|ingkungan.Faktorperi|akudantingkunganmempunya|a| palingbesarda|ammeningkatkanderajatkesehatanmasyarakat.Karenanya,untuk

meningkatkanderaiatkesehatan,makasetiaporangmemilikiduakewaiiban'yaitu berperilakusehat'danaktifmeme|iharakebersihandankesehatanlingkungart gekitar.Berperilakusehatmerupakansebuahkeniscayaan,sebabmencegahadalah seperti penyakit iantung' Gangguan kesehatan, mengobati. daripada rebih baik diabetes,danpenyakitkronis|ainnya,akanmenghabiskanbiayataksedikituntuk keria' menurunkan produktivitas

er terhadap aksesibilitas masyarakat peningkatan itu' Untuk sumber daya manusia' peningkatan produktivitas demi penting sangat

pengobatannr",

""n"

petay pelayanan

kesehatan

sebabhanyasumberdayarnanusiayangsehat'yangdapatberaktivitasdan. mengembangkandiri.Pembanggnankesehatanmerupakanupayamemenuhisa|ah satuhakdasarrakyat,yaituhakrakyatmemperolehaksesataskebutuhanpe|ayanaq dan berkualitas' kesehatan yang murah gizi buruk; |su.isustrategis|imatahunkedepanda|ampembangunandibidang ibu dan anak' serta

kematian tJin' tingginya angka kesehatan, antara

Rendahnyakesadaranmasyarakatberperi|akuhidupsehatakibatterbatasnya aksesibilitasterhadapsumberair.minumyangbersihdankeper|uansanitasidasar penyakit serius lainnya' penyakit tropis dan Tingginya penyebaran secara konsisten;

sertapenyebaranHIV/AIDS'danpsikotropika(narkotika};Terbatasnyajum|ahtenaga

keperawatandankesehatan,sertasaranaprasaranakesehatanmasyarakat optima|isasipemberiandanpelayanan,sertapengawasanjaminankesehatanpada masyarakatDan,rendahnyapengawasandanpengenda|ianterhadapmakanandan obat-obatan'

lll.3 Tenaga Keria

umum masih ditandaii ketenagakeriaan secara permasalahan maupun Kompleksitas segi pendidikan formal dari baik kerja, tenaga reratif rendahnya |
CI

n d

k

I

-66yang posisi tawar (bargaining position) menjadi rendah; tingkat upah

sehingga terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan pemutusan hubungan rendah; sering purna-kerja' (PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan kerja

persaingan industri di Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan pasar global,

,l rl

i

samping

di mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di

faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional

yang

kerja berbasis knowledge, skill dan aftitude memenuhi standar kualifikasi tenaga (social skrt/). Pasar kerja di masa datang juga

65A), serta keterampilan sosial

iklim ketenagakerjaan yang kondusif' hannonis dan menuntut adanya jaminan kondisi suasana hubungan industrial yang ramah, dan adanya

)

dialogis, yang melahirkan investasi' kepastian hukum dalam usaha dan

n

h

,, rk

ln a,

ln rh

tn

ng

dan kependudukan, lsu-isu strategis di bidang ketenagakeriaan, transmigrasi kerja, sehingga jumlah setidaknya, meliputi, masatah terbatdsnya kesempatan kualitas dan penganggur kaum muda/terdidik terus meningkat; Rendahnya Belum optimalnya pengalvasan produktivitas sumber daya manusia pencari kerja; pekerja, serta hubungan industrial; ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pada meningkatnya pemutusan hubungan Krisis keuangan global yang berdampak Indonesia (TKl); Belum optimalnya peran kerja (PHK), dan pemulangan tenaga kerja Kependudukan (slAK) dalam dan fungsi strategis sistem Informasi Administrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan; serta masih rendahnya kesadaran upaya pemerataan penduduk (mobilitas)'

rk; rya

;ar

lll.4 Lingkungan HiduP

dan diperkirakan akan Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi, mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir'

va'

terus teriadi pada masa

tga

dampak nyata perubahan longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak perubahan iklim iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap yang berdaya tahan (reliance) diperlukan untuK menciptakan sistem pembangunan

rat;

rda

tan

iklim), dan antisipasidampak terhadap goncangan variabilitas iklim saat ini (anomali adaptasi ini perlu ditujukan pada area-area perubahan iklim

di masa depan..Fokus

pertanian' perikanan' yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber daya air, kesehatan, dan kehutanan' oesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman,

Arahkebijakanpembangunanyangberdayatahanterhadaprisikoperubahan agenda perubahan iklim pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan lah, diselaraskan tujuan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta pun

pembanounan

-o/

-

Beberapa isu pembangunan millenium (Mittenium Development Goals/MDG',s)' pada setiap fokus area adalah yang mendasar yang tayak menjadi perhatian Pembangunan ekonomi dan sosia|; berkaitan usaha penanggu|angan kemiskinan' tahun-tahun terakhir ini berbagai Investasi; Dan, perencanaan tata ruang. Pada derita para miskin menjadi berlipat implikasi dari perubahan iklim telah membuat gelombang besar, lahan pertanian pun ganda. Para nelayan tidak bisa melaut karena terancambanjirka|amusimpenghujan,danterancamKekeringansaatkemarau.

Untukdapatmenunjangpe|aksanaankegiatanmitigasidanadaptasi terus terjadi ini' upaya perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan

kelola pemerintahan yang baik penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata (goodgovemance.;,persiapan,danrekayasasosia|'sertasosialisasidanpendidikan dipenuhi melalui kebijakan yang yang intensif, menjadi prasydrat penting yang harus lebih komPrehensif.

tll.5 Pengembangan WilaYah

PengembanganwilayahdiProvinsiJawaTimursampaisaatinimasih central

place

dan mengikuti konsep mengacu pada teori kutub-kutub pertumbuhan, perkembangan yang ada, yaitu: theory.Ada beberapa fenomena menarik mengenai

1. perkembangan wilayah cenderung menyebabkan

meningkatnya kesenjangan

Metropolitan surabaya yang antar-wilayah, ditandai oleh tingkal primacy Kota

makintinggidibandingkankotalainnya.GejalaurbanpimacydiSurabaya oleh pola interaksi yang Metroplitan Area (sMA) ini antara lain dituniukkan dari wilayah sekitarnya' cenderung konvergen mengarah ke Kota surabaya daerah sekitarnya Semakin kuatnya dominasi kota Surabaya terhadap area) dari kota terjadinya gejala konurbasi (continuously built up mengakibatkan

gejala primacy dan konurbasi ini Surabaya ke arah wilayah hintertand-nya. Bila akan mengabnu dibiarkan, maka dikhawatirkan kota-kota inti metropolitan

of scale' Kondisi ini akan kemunduran yang mengarah pada diseconomls dalam lingkup.regional akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan terganggu,yangpadagilirannyaakanmenghancurkanstrukturperekonomialt

el

kawasan secara keseluruhan'

2.

0l

Timur masih jauh tertinggal Perkembangan beberapa wilayah selatan Jawa Timur' dibandingkan perkembangan wilayah utara Jawa 3. Pembentukan

di

P(

-68-

yang lebih dipengaruhi wilayah administratif 3. pembentukan perwilayahan

;u

tidak

berja|ansebagaimanayangdiharapkan'Mekanismepengembanganwi|ayah

rg

mekanisme pasar. melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan temuan pada pengembangan wilayah tersebut ada beberapa

.

rl;

selain beberapa

^: at ln

internalyang fenomena eksternal maupun

munculdi Provinsi Jawa Timur antara lain:

pasar akan iauh lebih kuat 1. Fenomena globalisasi, di mana sistem mekanisme ini pun akan dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi menyebabkan

si

te rjad

inya fenomena borderless regi o n'

rik

pengelolaan di pusat Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pun yang didesentralisasi pada kewenangan daerah. otonomi daerah ini

ln

menyebabkanberkurangnyakewenanganpemerintahprovinsida|am

n

.

pengelolaan sumber daya pengelolaan wilayah. Kewenangan provinsi lebih pada yang lintas regional dan regional itu sendiri'

lg

i.

di beberapa negara Adanya perubahan konsep dalam pengembangan wilayah pada konsep yang maju (terutama uni Eropa). Perubahan konsep ini mengarah pada interaksi antarmenekankan pada hierarki antar-wilayah tapi tidak lagi wilayah.

aglomerasi. Konsep aglomerasi menjadi Timur sangat penting mengingat Proses tumbuhnya perkotaan di Provinsi Jawa konsep dipengaruhi aglomerasi berbagai aKivitas ekonomi- Perkembangan faktor keuntungan aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari

l, Adanya perubahan pada pemaknaan ln lg {a

penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya trans'aksi'

rg a,

la

t.

di ProvinsiJawa Timur Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki ketersediaan dapat dibagi

'ta

dan yang kurang cukup infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara),

ini

(relatif berada di wilayah selatan).

ni ln an 1n

tahun 2008 Dalam konteks. lebih umum, menurut data Bappenas, mulai Fenomena ini akan terindikasi pergeseran penduduk perkotaan melebihi pedesaan' ke depan' terutama berpengaruh cukup signifikan datam perencanaan pembangunan ke perkotaan' orientasi perencanaan wilayah yang perlu bertransformasi mengarah prasarana wilayahnya atau pengembangan kawasan pedesaan yang aktivitas dan ditransformasil
ke

sistem perkotaan (agropolrtan),

sehingga

penduduknya tak perlu berurbanisasi ke perkotaan'

Gambar lll.1

-69

-

Pergeseran Penduduk

Gambar lll.1

Perkotaan dan Pedesaan T

--,F- Perdesaan Perkotaan l-l-

I

sl

!r

U t/|

ilt aS

l9'

4

t+"

drs

\e'

"d' "d

"$,'

1$-

^s "uG'

h

M

+s,

te

Jawa Timur dan fenomena yang muncul di teoretis uraian berbagai Dari beberapakasusdinegaramaju,makaadaduakonsepyangdapatditerapkan,yaitu: pada daerah (1IJR), yang dapat diterapkan 1. Konsep potycentris lJrban Region

kr m

Ji

dengantingkatperkotaanyangtinggi.Perkembangansuatuwilayahperkotaan yangcepatakan|ebihbaik.dikembangkanda|ampolapo|isentrisdibandingkan

monosentris.Konsepinipunsangatcocokuntukdaerahyangre|atifmajudan

memilikikedekatanjarakyangre|atifdekat(maksima|satusetengahiam perja|anan).Adatigakasusyangcocokuntukdikembanganme|a|uikonsepini, Kota-Kabupaten yaitu wilayah Kota Surabava-Gresik ::L:"tj::i:::i-t

Wi|ayah Kabupaten Ma|ang-Batu-Kabupaten Ma|dng; Bangkalan; Wilayah Kota

br

l( hi k1

Tuban-KabupatenLamongan-GresikUtara;danWi|ayahBromo-Tengger-

,lu

u.

rrrr Semeru. Derr

2.

r

meli:::::::::l-

ak

(lJrban Network)' Konsep ini lebih produksi ir{ Jawa rimur pusat-pusat nadd -!i-r -..il;r,-X padil rhan rrihantinokan dibandingk",l.., sifat wilayah beriauhan relatif lq's'\ memitiki iarak 'vr-.' terlihat [Iltlrrrrr^r pun terllnaf *^^^, nnot adanid tersebut mengingat adanyt ini pun cocok untuk wilayah Konsep pertama. konsep ,": -r-.^a ;.torakSi interaksi ;;0" t''t'*r, dan memiriki sistem

Konsep Networksysfem dan ueragamnya Pu

:::T[#ililJff;;;;;.;

;

:ffi;[:1il""J#;;; networksvsfem ini rebih cocok Konsep

--^^+oeik2ll

' diimprementasikan

;::#lH;: r: x^x^'ana dZ€l?h rimur, kecuari beberapa r"*, fi: [ffi",:rffi.;:r";;';;;u,n,,

daerah

yang diidentifikasi sebagai PUR'

B@

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

lV.1

Visi

yang dihadapi Provinsi Jawa Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya Timur 2009 -2014, maka dibutuhkan untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2009-2014 selama fima tahun mendatang. berangkat dari landasan visi: Te

rvvui u d nYa J awa Ti mu

r

Yang Makmur dan Berakhlak

dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia amanat undangMewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan

UndangDasarlg45'yangharusdipegangteguhdandiupayakandapatterwujud. yang sejahtera, yang berkecukupan atau Masyarakat makmur adatah masyarakat fisik atau materi' tetapi iuga rohani' tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi yang berkeadilan, bermartabat, dan Masyarakat makmur adalah masyarakat

*l t:l rh

pikiran dan pendapat' bebas dari terpenuhihak-hak dasarnya, bebas mengemukakan dari penindasan, dengan sumber daya ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas

intelektualitas' Mewujudkan manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun keniscayaan' Jawa Timur makmu.r dan sejahtera merupakan

an

sebuah keniseayaan Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai

an

pembentukan akhlak yang baik dan mulia' akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi

an

lm ;ni,

en BN

)lpk ini rda

lya rksi
Mewujudkan masyarakat Jawa

dan kehidupan peningkatan kesalehan sosiat (kualitas pemahaman agama dalam kehidupan sehari-hari' beragama) yang diimplementasikan secara sosial mampu mengembangkan kerukunan Kernuliaan akhlak akan menuntun individu lebih dan mengamalkan prinsip-prinsip

hidup antar-umat beragama, memahami

sehingga tercipta kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi' harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari'

Kerukunanantar-umatberagama,antar{o|onganmaupunantar.etnisdanras' realitas multikultural masyarakat menjadi landasan penting bagi pemahaman akan JawaTimur,sehinggapadaakhirnyaakanterwujudJawaTimuryangaman,damai, yang aman, bersatu' rukun, dan damal, makmur dan sejahtera. Sebab' tanpa kondisi pun tak dapat dijalankan untuk mencapai Program Pembangunan sebaik apa fondasi falsafah pembangunan kemakmuran dan keseiahteraan rakyat. Di sinilah

rah nata rasa

"71

-

yang telah dibangun dan dijalankan rasa, among rasa, miiiltresna, agawe karya,

per

dan 2003-2008, 11. lmam Oetomo, menjadi sangat Gubernur Jawa Timur 1998-2003

yan

nah

relevan,

dan perlu terus dipelihara, demi meningkatkan kemakmuran

dan

kesejahteraan rakYat Jawa Timur'

lV.l

Sebe|umberbagirasa,semangat,danmenyamakanpersepsidenganorang perasaan diri sendiri lebih dahulu. Dengan begitu lain, maka kita dituntut mengatur dasar sikap saling menghormati dan rasa kasih manusiawi sebagai sendi

ber

akan lahir

persatuan dan kesatuan untuk terciptanya sating pengertian yang mengedepankan Perbedaan pendapat dan selanjutnya bersama-sama membangun Jawa Timurdipertentangkan, tetapi pandangan diberi ruang gerak yang leluasa, tidak untuk secara arif dicari titik temunYa.

SE

ke un

lal Nt

adalah, Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera Indonesia, karena itu' visi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik dalam bingkai Negara Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhtak dilaksanakan undang-undang Dasar 1945' Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila, konsep negara dan Bhinneka Tunggal lka,'sebagai penegasan komitmen terhadap rakyat Indonesia ketika kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh Jawa Timur mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran,

m

te

d

2 t( k

t

kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan' l

I

lV.2 Misi

i

maka untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2OO9'2Q14 tersebut, misipembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:

Mewujudkan Ma,kmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk RakYat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kualitas kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui

penguatan perekonomian

yang didukung pengembangan pertanian

dan

(UMKM); agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur

memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; penegakan serta memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, Penqhormatan

-72

-

dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi penghormatan terhadap hukum yang reformatif dan

lV.3

pelayanan publik yang prima'

Tujuan dan Sasaran

APBD untuk Rakyat Misi mewujudkan Makmur bersama wong cflik melalui seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah segelintir orang tertentu. Kemakmuran diarahkan bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur kemakmuran

wong citik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai Jawa Timur 1971-1976, R'P'H' Mohammad falsafah pembangunan oleh Gubernur meningkatkan kesejahteraan rakyat' Noer. TUjuan kemerdekaan adalah untuk gemuyu' membuat wong cilik bisa melu untuk agawe

Wongct|lkataurakyatkeci|merupakansubjekpembangunan,dantidakboleh

terpinggirkan,apalagidipinggirkan,dariprosesdanhasilpembangunan.Yang ,rakyat" dan wong cilrk dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur dimaksud (powerless) akibat 2009.2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan

(devatued\, termarginalisasi (marginalized1, terdevaluasi

dan

mengalami

(si/encrng)' Mereka yang --karena keterampasa n (deprivation), serta pembungkaman

ekonomi, politik dan budaya' berbagaialasan-- terlempar ke luar dari struktur sosial, besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi

Peran lebih

pembangunan ekonomi

yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama

melalui

Pendapatan dan Belanja instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran

Timur sekitar 72o/o-77o/o Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah berasal dari pendapat asli daerah

pada misi Makmur bersama sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pro-rakyat, prowong cilik melalui A1BD untuk Rakyat, yang bermakna APBD deprivation, serta mereka yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami Pembungkaman (silencing).

bentuk manaiemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan secara optimal' keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah pembangunan di sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan kepentingan daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk pemakaiannya' Dengan kata lain' APBD publik,

dan harus dipertanggungjawabkan

harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat' Ada tiqa

-73

-

Adatigafungsiutamadalampenge|o|aananggaranpemerintahdaerah,yakni alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan distribusi dan stabilitas- Fungsi

alokasi,

untukkepentinganpenye|enggaraanpemerintahsehinggapelayananpubliksemakin

baik,termasut
Pemerataanpendapatandanpengentasanmasyarakatmiskinmerupakan

fungsi stabilitas ditujukan menciptakan perwujudan fungst distribusi. sementara ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja' tingrung"n kondusif bagi kegiatan harga, dan pertumbuhan ekonomi'

seK

diat

me me

stabititas

provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk untuk itu, ApBD petayanan pendidikan, kesehatan' garana air belanja pelayanan dasar -terutama pada rakyat miskin' seba$ai dan perluasan lapangan kerja- yang berorientasi bersih,

upayapenanggu|angankemiskinan,dengantujuanakhir,kesejahteraanseluruh pembangunan yang dijalankan melalui misi rakyat Jawa Timur. sasaran orientasi melalu i APBD untuk Rakyat adalah mewujudkan Makmur bersama wong cilrk wong bersama seluruh rakyat Jawa Timur' terutama meningkatkan kesejahteraan

me diti' pot

pel me

sul

menjadi milik dan dinikmati segelintir o/rk. sebab, kemakmuran tidak boleh hanya m€

orang.

be! bul

lV.4 Strategi

diri

Untukmewujudkanvisi,danmenjalankanmisipembangunandaerahJawa strategi pokok pembangunan: Timur zl}g-z}14tersebut dilakukan melaluiempat

1.

pembangunan berketanjutan berpusat pada rakyat (people

Pe

pe

centered

developmenf,yangJnengedepankanpartisipasirakyat(participatorybased dan mengawasi program developmenf) dalam merencanakan, metaksanakan,

m(

se

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri'

pe

2.

(pro'poof1' Keberpihakan kepada masyarakat miskin

sir

3.

Pengarusutamaan gender.

ml

4,

pertumbuhan ekonomi, melalui' Keseimbangan pemerataan pembangunan dan terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis' pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai

tujuan, mengendalikan sumber objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan kehidupannya. Pembangunan daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi prakarsa rakyat dan berpusat pada ral
' mr

'q

h

di Pt

dr

Pembanounan

-74

-

ngunanyangutama.Kesejahteraanmateria|danspiritua|merekamerupakan oleh proses pembangunan' yang ingin dicapai Jawa Timur menekankan pada O"to",:01:: Stratesi pembangunan di mana inisiatif Partisipasi merupakan proses aktif' ls partisipasi rakyat'

lillll;

olehmasyarakatsendiri'dibimbingolehcaraberpikirmerekasendiri'dengan mekanisme) di mana rnereka dapat sarana dan proses (lembaga dan kontrol secara efektif' persoalannya' yaitu diarahkan langsung pada akar pembangunan Upaya yang tertinggal dalam masyarakat harus rkatkao kemampuan rakyat. Bagian dan mendinamisasikan kemampuannya dengan mengembangkan praktis' upaya yang rnerupakan atau memberdayakannya' Secara potensi ekonomi rakyat ini akan sumber daya untuk mengembangkan sumber daya manusia maupun n produktivitas rakyat, sehingga baik rdayaa|amdiseldtarkeberadaanrakyatdapatditingkatkanproduktivitasnya. partisipatif lingkungannya mampu secara Dengan demikian, rakyat dan

rsilkandan.menumbuhkannilaitambahekonomis.Rakyatmiskinatauyang

penuh potensinya akan meningkat' pada posisi belum termanfaatkan secara g a rkat eko n o m i nva, teta pi I u a h " ( rtat twonoke-uwongl. :budaya :: :::l i !r -:: L-.r^r,^ (rtguwongke-uwongl. -aramnal setempat nitai tatanan ,;ro.,,naranya "lnu yang implementatif dalam

ffi; '#;, ;;;;

i1"-::

ilro"ro"y"un sebagai konsep sosial budaya :r

pembangunan

Ji';ili)llfl

menumbuhkan yang berpusat pada rakyat' tidak saja

dan

nilai tam ah sosial dan budava' nirai tambah ekonomis' tetapijuga rakyat' partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi

i;;;;;;""gran seningga

Prinsippembangunanyangpartisipatifmenegaskan,rakyatharusmenjadi dibutuhkan restrukturisasi pe|aku utama dalam pembangunan' Konsekuensinya, sistem sosial

sehingga masyarakat lokaldapat pada tingkat mikro, meso' dan makro,

mengembangkanpotensimerekatanpaadanyahambataneksterna|padastruktur alui,

mesodanmakro.Strukturmesoyangdimaksuddapatberupastrukturpemerintah regiona|setingkatkabupaten/kotadanprovinsi'sedangkanstrukturmakrodapat

agai

berupa struktur Pemerintah Pusat'

nber Jnan

dan daYa

Po|akebijakanyangselamainidilaksanakan,umumnya,|ebihkuatdatang

karena itu perlu adanya pergeseran dariatas ke bawah daripada dari bawah ke atas, peran pemerintah,

pelayanan sosial menjadi dari peran sebagai penyelenggara

mobilisator' sistem pendukung' fasilitator, mediator, motivator, koordinator, edukator,

danperan-peranlainyang|ebihmengarahpadape|ayanantak|angsung'Padasaat

vang

yang bersamaan, peran organisasi lokal, organisasi sosial, lembaga

swadaya

flows.

pelaksana masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya, didorong sebagai agen

Berbi'

perubahan dan pelayanan sosial kepada kelornpok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan pembangunan ditangani

|xeml

oleh masyarakat sendiri atas fasilitasi dari pemerintah'

burat

same

.

-

Pemberdayaan rakyat adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centered, participatory, empoweing, dan (basrc sustainable. Konsep ini lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar needs) atau menyediakan rnekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safefy net). Konsep ini berkembang dari upaya mencari strategi pembangunan

sebal sepe:

peke ekon karet

Laniut nic

pada

Strategi pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari

ped€

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, pelaku (subjek) harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai

pem

alternatif, yang menghendaki adanya inclusive demr g rowth, keseta raan ge nder, dan in te rg e n e ratio n al e q u ity'

yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan,

Peng kerja

_

men

serta

pemanfaatan hasil Pembangunan.

men

Strategi pembangunan daerah ProvinsiJawa Timur 2009-2014 yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini dijalankan melalui model dual track strategy, di mana hak di satu sisi berupaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti

berk

pekerjaan' atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi,

secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat lain miskin (pro-poofl untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak; Dan, di sisi berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

off pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pemberdayaan rakyat

men tanp men

kesi

Untr

klin

Strategi pemberdayaan rakyat berupaya melepaskan diridari perangkap trade beranggapan'

dengan pemerataan akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Karena, pola pertumbuhan adalah sam6

pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Yang harus dicari adalah pola pertumbuhan yang tepat, yakni bukan yang vertikal menghasilkan trickle-down' (horizontal seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat ltorizontal

_

mer berl

pen eK0 (rnp

bail

-/o-

,.

lya Ina

flows),

yakni broadty based, employment intensive, dan tidak terkompartementalisasi. studi menunjukkan, produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah

Berbagai

l0a

lebih besar pada pertumbuhan dibandingkan investasi yang memberikan sumbangan

tani

sama pada sektor-sektor bukan hanya

yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan

dengan biaya lebih kecil, tetapijuga dengan devisa yang lebih kecil.

pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 menempatkan strategi pro'poor

ang

prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat' pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, seperti hak atas secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Revitalisasi pertanian dan

)4ru sebagai dan

pekerjaan,

pedesaan, serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, sebagian besar penduduk Jawa Timur menggantungkan nafkah hidup mereka

i

sektor tersebut.

Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi revitalisasi kelautan dan masyarakat pesisir, reformasi agraria, dan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan penduduk miskin. Dengan adanya , sehingga pada gilirannya dapat mengentas

maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan pertumbuhan berkelanjutan.

Upaya memberdayakan rakyat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat (enabling). Di sini titik tolaknya adalah setiap manusia dan masyarakat potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali daya, karena kalau demikian, ia sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat (empowering)' itu, diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata' dan penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke ai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya' lan

Upaya pemberdayaan paling pokok adalah melalui'peningkatan taraf dan derajat kesehatan, serta akses ke sumber-sumber kemajuan , seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan

lh lah

pemberdayaan juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar' fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelavanan

Ileyr

-77

-

pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah,

serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya relatif amat

:

lharr

r<

pemt

kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya,

peny

karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat

pemt n

menyentuh lapisan masyarakat ini.

Hal penting yang juga harus dilakukan adalah peningkatan partisipasi rakyat

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

perw

Karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan,

centl

pembudayaan dan pengamalan demokrasi yang partisipatoris,

peml

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protectingl. Dalam

oleh,

proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena

Pros

kekurangberdayaannya menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada

yang

yang lemah amat mendasar sifatnya daiam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi

tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasiyang

sebe

seiri

dem kesr

kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan rakyat bukan membuat mereka menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (chantfl. Karena, pada dasarnya setiap apa yang

dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan

dengan pihak lain)- Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan

kem yan! den:

unh

masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah pen

kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

untr

Pembangunan Jawa Timur saat ini sedang mengalami tantangan serius

berupa masalah kemiskinan dan ketertinggalan, serta dampak krisis ekonomi nasional maupun global. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan akibat

geri berl ger,

masalah fundamental dan keadaan khusus (shock). Masalah fundamental itu adalah

tantangan internal --berupa kesenjangan yang ditandai pengangguran' ketertinggalan, dan kemiskinan- serta tantangan ekstemal yakni uqaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Sedangkan keadaan

khusus (shock) adalah berbagai bencana alam yang datang bersamaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, kebijakan pembangunan Jawa Timur harus ditempatkan dalam tatanan strategi pemberdayaan rnasya rakat (civil sociely) untuk menuntaskan berbagai tantangan pembangunan. Pembanqunafl

run

bel kor Itc

de tin,

-

-78-

pemulihan ekonomi Pembangunan adalah milik rakyat, karenanya agenda kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan' strategi

harus berpihak pemberdayaan rakyat

harus dipahami dan menjadi komitmen

dalam

melalui sistem perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan kebijakan ekonomi pemihakan pada ekonomi rakyat yang masih pembangunan, maupun melalui upaya krisis' tertinggal dan rawan kondisi

UpayapemberdayaanrakyatdalampembangunanJawaTimurmerupakan kepada rakyat (people perwujudan paradigma pembangunan yang berorientasi pemberdayaan rakyat menekankan langkah nyata centered developmenf). Strategi

pembangunanyangdemokratis,,yangberindikasikanprosespembangunandari, proses perubahan struktur yang benar' oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses yang diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka haruslah yang menikmati' yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan

Seja|andenganitu,strategipembangunanJawaTimurmenempatkanrakyat sebagaipe|akuutama.|nimerupakanpenajamanarahbarupembangunandaerah

seiringagendareformasipembangunannasional,yaknipembangunanyang ini ditujukan untuk meningkatkan demokratis. Penajaman arah baru pembangunan struktur masyarakat yang muncul dari tesejahteraan rakyat melalui pengembangan kemampuan masyarakat kemampuan masyarakat sendiri. Mengingat potensi dan Timur dirumuskan yang tidak sama, maka arah dan kebijakan pembangunan Jawa rakyat miskin (prc'poof1 dengan strategi pemberdayaan dan pemihakan kepada untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak'

s 1i

at

dalam kebijakan Menumbuhkan gerakan demokrasi berbasis masyarakat pemetaan pembangunan menjadi keniscayaan, terutama dengan mengagendakan dan gerakanuntuk memahami berbagai kendala yang dihadapi rakyat miskin, mendorong gerakan sosial kerakyatan di tingkat lokal serta akar rumput, untuk

diri menjadi berbagai jenis gerakan sosial kerakyatan itu mentransformasikan gerakan sosial politik demi peningkatan kesejahteraan mereka.

th

gerakan sosial di tingkat akar Menumbuhkan berbagai asosiasi dan organisasi

n,

respons yang otentik dan rumput dianggap penting karena mereka mencerminkan kepentingan-kepentingan langsung rakydt miskin' Di dalam

la

ln iis US

uk

berhubungan dengan

kelompok konteks inilah betapa perlu perhatian diarahkan kepada berbagai merevitalisasi masyarakat yang memiliki kepedulian pandangan yang sama untuk ranah publik di demokrasi melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai

praktik-praktik sosial politik tingkat lokal dan a[<ar rumput, yaitu lembaga-lembaga dan

-79 -

yang terbuka untuk dimanfaatkan masyaraKat yang menjaga Kepentingan publlk bagian dari dan demokratisasi lokal' sebagai dalam merespons fenomena otonomi penguatankembalikapasitasrakyatuntukter|ibatsecara|ebihsubstantifdalam proses demokrast

|(er

cili di

terl

ProvinsiJawaTimursudahsaatnyamengembangkanprosesdemokratisasi

partisipatoris'sebagaigerakansosialbaru'dansebagai..jalanlainmenu]u kesejahteraanrakyat,,denganmengembangkanpolitikaktivismemasyarakatdan organisasi-organisasinon-pemerintah,khususnyapadaaraspolitik|oka|dalamruang

otonomi,dimanaberbagaimacamentitasmasyarakatdiakarrumput,parape|aku pasar,danbirokrasipemerintahdaerah,terlibatdalamgerakanyangmemperkuat orang' memproduksisemua halyang baik bagisemua satu sama lain untuk

Dalamperspektifsepertiini,semuawacanadanpraktikpembangunanJawa Timurselayaknyabersifatpolisentrisdenganmembangunkepercayaan'bahwa kegiatanke|ompok-kelompokmasyarakatditingkatlokaldanakarrumputmemiliki kemampuansendirimenye|esaikandaftarmasa|ahyangterusberkembangyang mereka hadaPi.

Wacanapeningkatankesejahteraanrakyatdalamsistemyangdemokratis partisipatorisakanrnemberiruangkondusifbagikerjasama|okalda|amsemangat

goodgovemanceantarabirokrasi,institusipublik,danmasyarakat,sekaligus membangunre|asisalingmemperkuatantaralembagalembagapemerintahdaerah otonomi,institusipublik|oka|,danasosiasi-asosiasimasyarakatdiakarrumputyang pendidikan yang murah dan bermutu' kondusif demi mengembangkan sistem membanguninstitusipelayanankesehatanyangmurahdanberkualitas,memper|uas

lapangankerja'demimeningkatkanpemerataandanpertumbuhanekonomi. kemiskinan' Pendeknya, demi memberantas

Da|amkontekspemahamandemokrasipartisipatorissedemikianitukonsep

APBDuntukRakyat(pro-poorbudgeting)menjadire|evansebagaisarana mewujudkanmisipembangunanProvinsiJawaTimur200g-2014,Makmurbersama

wongcfiik.suatukonseppembangunanyangberpihakpadarakyal,pro-poor' denganmemberipenekananprioritaspadaprogrampendidikanyangmurahdan prograrn kua|itas sumber daya manusia; bermutu untuk semua demi peningkatan

pembangunankesehatanyangmurahdanberkua|itasdemimeningkatkan di perluasan lapangan kerja' terutama produktivitas sumber daya manusia; dan sektorpertanian(agroindustri/agrobisnis),dimanasebagianterbesarmasyarakat lingkungan hidup untuk mencegan miskin Jawa Timur berada, serta peme|iharaan keruqian

bn m€

m(

dit

rakyat. Misi mewujudkan Makmur bersama wong irerugi"n_r"rugian sosiar_ekonomi partisipatoris' Rakyatdibingkai dalam semangat demokrasi lru,n *"'"', i A1BD untuk rtnn lznrhan" kehiiakan mengajak bicara "calon korban" kebijakan ,:di rT?na tidak ada kebijakan tanpa '1

tersebut.

sedemikian itu menjadi Kesadaran membangun demokrasi partisipatoris peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hndasan utama dan untuk meningkatkan kehidupan lebih baik' dan memberdayakan masyarakat serta sega|a bentuk margina|isasi, devaluasi, deprivation, dan si|encing, menghapus

diskriminasi. BAb V

BAB V AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

V.1 Agenda Pembangunan Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangun?h,

dan

permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 200g-2014, sebagai berikut:

n7, Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

2.

Memperluas lapangan

kerja, meningkatkan efektivitas

penanggulangan

kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong citik, meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. -.3.

dan

dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan Meningkatkan percepatan pemerataan

agroindustri/agrobisnis, serta pembang unan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.

A.

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.

5.

-$: .1.

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan petayanan publik. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.

8.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasimanusia.

9.

Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi

sosial

ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

sembifan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur zoog-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, V.2 Prioritas

.82Prioritas Pembangunan Jawa Timur 2009-2014' pembangunan daerah permasalahan Berdasart
V.2

danagendautamapembangunan200g-20tqyungtelahdiuraikansebe|umnya,maka disusunprioritaspembangunansertaarahkebiiakanumum'sebagaiberikut:

l.PeningkatanAksesibilitasdanKua|itasPe|ayananPendidikan,dengan kebilakanyangdiarahkanuntuk:(a)mewujudkanpelayananpendidikanyang peningkatan murahdanbermutuuntuksemua,tanpadiskriminasi,terutamamasyarakat **t:llpendidikan' pemerataan menjamin miskin; dan (b)

mutu,sertaefisiensi,efektivitas,danrelevansimanajemenpendidikanuntuk menghadapitantangansesuaituntutanperubahankehidupan|oka|,nasiona|,

II

t"uPun global' dengan Pelayanan Kesehatan' Kualitas :": er'-acihilitas dan peningkatkan Aksesibilitas _ . ,^\ yang oelavanan kesehatan vans perav?."1 mewujudkan (a) -^.,,,i,,rrkan sr"' :".T:::.iilr]i;;;;;'un,u*, ::":::"n meningkatkan kebijakan yang olararr^q" untuk --..^-^Lor rnie,kin. untukmeninskatkan

2 I r I ' ::,'ffilTilffi,';;",.t:,:iffi:i:T,lmiskin' jaringan' dan kualitas pusat I iumlah' meningkatkan (b) produktivitas masyarakat; gI o":.n:::l: tli'"lillil,,|]: (c) mensembanska" t" masvarakat; masyaraKatt ',", (d) mewujudkan kesehatan ^',, II prasaran dan tenaga kesehatan;

t I z. '

,a

perbaikan sarana,

layak; dan yang ravak; -^La* r{an dan sanitasi yans *; ilffi':*. T:ili"ff";;;;'

I

(e) (e)

bersih' masyarakat akan air (a, terpenuhinya kebutuhan ..^-n diarahkan Aiaratrtan untuk: (a)

rn

;;": densan kebiiakan I , ffil':],#;; *n:.,::.,:::t"1":::t]"il::1; . I mendorons terciptanva p"nut'"n lapansan produktivitas tenaga keria; ;il:"J"t,t1"1',"j;ffi;;"1-o* vans

(c)

PHK' menciptakanttexsiuititaspasarkerjadenganmemperbaikiaturanmaln outsourcing' pengupahan'

yang berkaitan rekrutmen' perlindungan yang mengakibatkan yang main serta memperbaiki aturan

ketenagakeriaan

kebijakan

densan penangsurangan Kemiskinan' Efektivitas .^ -raklivitas oenanggulangan

tan

L

::::H"n

siar

I

:::,:;::t:::;;ilran

densan ;:lfi :1fi .iTiffi ;"dil::::"":^"::::':1'o:ilil:i:.::: maupun perkotaan diwiravah pedesaan

L^L .tac.rr masvarakat il.:{'"-.* ;; -o" "'-.' mellnaurrgr :l perumahan' tunghormati' ffi llil"i:ffi'Jil 1' . _ .T'::-l,f nekeriaan,::ffi

I 014

-^^.ri,.ri'an pansan' serta yrns meriputi hak atas l*"n, ,.n, rasa aman' 1"'"11"1:,::::':::: i:::111 dava a'am'

t

T

il t ,se

\'

miskin

:xffJ:u:ll ;:'iffi;;';;;;;;"'*uu' -,--^ publik' 'hlik dalam perumusan kebijakan

s

ffi;;

o"'*n't'o"si

^,

n"rf.illlT beruntuns' termasuk :":Ji|fi::iil::l; nu'uns ::il1'JJ#ffi:'-1':ffi;;:;;;";;,unn Peninskatan Kesejahteraan

so'i"r

anak-anaK

-83-

Ianjut usia (manula/|ansia1, anak-anak telantar, fakir miskin, manusia di wi|ayah terpenci|, penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat tertinggal dan wilayah rawan bencana'

RevitalisasiPertaniandanPengembanganAgroindustri/Agrobisnisdengan pemberdayaan-petani dan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan

produktivitas' daya saing' lembaga-lembaga pendukungnya; (b) meningkatkan

danni|aitambahprodukpertaniandanperikanan;(c)meningkatkan 'agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan pengembangan pengamanan ketahanan pangan' perekonomian rakyat; dan (e) meningkatkan

PemberdayaanKoperasi,U.sahaMikro'Kecil'danMenengah'dengaR

7.

kebiiakanyangdiarahkanuntuk:(a)mengembangkanUKMagarmemberikan ekonomi, penciptaan lapangan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan usaha skala mikro kerja, dan peningkatan daya saing; (b) mengembangkan unt,rmeningkatkanperldapatanke|ompokmasyarakatberpendapatanrendah;

l

(c)memperkuatkelembagaandenganmenerapkanprinsip-prinsiptatake|ola berwawasan gender, (d| pemerintahan yang baik (goo d govemance) dan prosedur perijinan; (e) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan permodalan; (0 memperluas basis dan . riremperluas akses kepada sumber wirausaha baru berkeunggulan' kesempatan berusaha serta menumbuhkan

termasukmendorongpeningkatanekspor;(g)meningkatkanUMKMsebagai penyediabarangdanjasapadapasardomestik;dan(h)meningkatkankua|itaS jati diri koperasi' kelembagaan koperasi sesuai dengan

8.

Pariwisata' dengan' Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas' dan prosedur periiinan keb'rjakan yang diarahkan untuk: (a) menyederhanakan yang menjamin kepastian usaha, investasi; (b) menciptakan kepastian hukum antar pusat dan daerah serla termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antarsektor;(c)menyempurnakanke|embagaaninvestasiyangberdayasaing, (d) menyederhanakan administrasi efisien, transparan, dan non-diskriminatif; perpajakan dan kepabeanan; (e) perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi (f) meningkatkan pengembangan meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan investasi di bidang jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan pariwisata daerah'

g.PeningkatanDayaSaingIndustriManufaktur,dengankebijakanyang kapasitas terpasang; (b) memperkuat diarahkan untuk: (a) meningkatkan utititas

strukturindustri;(c)memperkuatbasisproduksi;dan(d)meningkatkandaya tenaga kerja' saing industri agar dapat menyerap lebih banyak Pembangu-ng

l0.PembangunandanPemeliharaanlnfrastruktur'dengankebijakanyang drarahkanuntuk:(a)meningkatkandanmempercepatperbaikaninfrastruktur yangrusak,terutamainfrastrukturpertaniandanpedesaan,sertainfrastruktur ekonomistrategis;dan(b)meningkatkanperluasankapasitasinfrastruktur, daerah tertinggal, serta infrastruktur yang terutama di daerah pedesaan, dan me|ayanimasyarakatmiskin,daninfrastrukturyangmenghubungkandan/atau melaYani antardaerah'

ll,PemetiharaanKua|itasdanFungsiLingkunganHidup,sertaPerbaikan kebijakan pengelolaan sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, dengan

yangdiarahkanuntuk:(a)menciptakankeseimbanganantarapenge|olaandan

pemanfaatansumberdayaa]amdanpeme|iharaankualitasdanfungsi |ingkunganhidup;(b)mencegahterjadinyaatauberlanjutnyapencemaran |ingkunganmela|uimediumair,udara,maupuntanah;(c)mendorong pengembanganindustriyangramah|ingkungan;(d)mencegahterjadinyaatau ilegal' serta mencegah berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan kondisi sumber daya alam dan meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan manajemen dan mekanisme lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan Jan lan,

penanggutanganbencanaa|am,terutamadiwilayahrawanbanjirdantanah agar peduli pada isu longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat

rgai

kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan

itas

lingkunganhidup;(h)mewujudkankeserasianpemanfaatanruangdan penatagunaantanah;(i)mengendalikanpemanfaatanruangyangefektifdengan

gan

menerapkanprinsippembangunanberkelanjutandankeseimbangan

nan

pembangunanantar-fungsi;dan()meningkatkanpartisipasimasyarakatda|am

rha,

pengendalian Pemanfaatan ruang'

:rta ing' rasi

(e) Jan ang

Peningkatan Pelayanan 12. percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan perwujudan publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat dilayani menjadi melayani perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari

masyarakat;(b)mempercepatperwujudanbirokrasiyangefisien,kreatif, inovatif,bertanggungjawab,danprofesiona|untukmenciptakantatake|ola pemerintahanyangbaik(goodgovemance),yangbebasdarikorupsi,kolusi, dannepotisme;(c)meningkatkanefektivitasdanefisiensiketatalaksanaandan

?ng

prosedurpadaSemuatingkatdan|inipemerintahan;(d)meningkatkankua|itas

uat

pe|ayananpublikmenjadipe|ayananprima;dan(e)mendorongpartisipasi

eya

dan kebijakan layanan publik' masvarakat untuk turut merumuskan program '13. Peninqkatan

I

42,

Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, Peningkatan Kualitas Kesalehan untuk: (a) memarrtapkan fungsi dan peran dengan kebijakan Yang diarahkan etika dalam pembangunan, membtnq agama sebagai landasan moral dan kerja, menghargai kemajemukan akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos pendorong mencapai Jawa Timur makmur sosial budaya, dan menjadi kekuatan penghayatan' dan pengamalan dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman' masyarakat sehari-hari; dan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan

(c)mendorongterciptanyakehidupanintradanantar-umatberagamayang yang aman dan damai: (d) saling menghormati untuk mewujudkan suasana dan (e) menyelesaikan dan . mencegah konflik antar-umat beragama; bagi seluruh lapisan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama agamanya masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya'

Bidang, 14. Peningkatan Kuatitas Kehidupan dan Peran Perempuan di semua dan Terjaminnya Kesetaraan Gender, dengan kebijakan yang diarahkah perencanaan, untuk (a) menciptakan keadilan dan'kesetaraan gender dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di perbaikan berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan

lndex, GDII, angka f ndeks Pembangunan Gender (Gender-retated Development

danangka|ndeksPemberdayaanGender(GenderEmpowerment dan Measurement, GEM); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan

kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya

pengendalian

pertambahan Penduduk. 15. Peningkatan

Peran Pemuda dan Pengembangan olahraga,

dengan

pemuda dalam kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta pembangunan sosial, politik' ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan jasmani akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran pembibitan dalam upaya pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan

berkelanjutan.

Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan penegakan hukum secara adit, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (b) terjaminnya konsistensi

16. Penghormatan,

peraturan perundang-undangan; dan

(c)

meningkatkan pemahaman

dan

p.enghormatan terhadap hak asasi rnanusia'

1t-Pennglalan

-86-

PeningkatanKeamanandanKetertiban,danPenanggu|anganKrimina|itas' peran serta diarahkan untuk: (a) meningkatkan yang kebijakan dengan gangguan keamanan dan mencegah kriminalitas dan untuk 6asyarakat pencegahan dan masing-masing; (b) meningkatkan

17,

ketertiban

di lingkungan

serta peredaran narkoba; pemberantasan penyalahgunaan dan pengayoman masyarakat peningkatan perlindungan

18.

dan (c) mendorong

PercepatanPenangananRehabi|itasidanRekonstruksisosia|Ekonomi DampakLumpurPanasLapindo,dengankebijakanyangdiarahkanuntuk:(a)

mengurangikeresahansosialpolitik'sosialekonomi'dansosialbudaya masyarakatakiibatsemburanlumpurLapindo;dan(b)mempercepatrevita|isasi

infrastrukturfisikuntukstabi|isasidannorma|isasiaktivitasinvestasiekonomi dan Perdagangan'

2009-2014 ini pembangunan daerah Jawa Timur prioritas belas Delapan dan arah kebijakan' program Prioritas dijabarkan ke dalam sasaran'

selanjutnya

kegiatan pokok' penunjang, tujuan dan

dan V.3 Keterkaitan Agenda

Prioritas Pembangunan

.VisidanmisiPembangunanJawaTimurakantercapaimanaka|ape|aksanaan sembi|anagendaterwujudsepertiyangdiharapkan.Karenaitu,masing-masing agendapembangunanpertudidukungo|ehpelaksanaanprioritaspembangunanyang terstruktu r secara sistematis'

melalui agenda p'9&!49 dilaksanakan

Dalam

lt-rnewujudkan , Aksesibilitas dan Kualitas I vr'r"v'_'---'pembangunan-Peningkatan

prioritas

t"t"t"Tl,:i:l::i":::

,,..^t'r^^ Er6ra\r.nan Kesehatan. lmplementasi agenda Kerja' ^^6han^rrn"ntcerluasan Lapangan melalui Prioritas;emDa-ngunarr-'-':: dilaksanakan ^ kedua ngpenanggulangan Kemiskinan' dangkesejahteraan :t-":T""

6Pem'att9urrorr vPeningkatan Akses n 0

n

ti n n

ffiffin"

*"r"rui

n ^i >l ln

Rem,b..q19unan

"Y, Pertanianrydan gRevitarisasi Koperasi' Usaha Mikro' Non-Migas dan Pariwisata;

h--^--L--^^^ anrninrtrstri/Aorobisnis:$emberdayaan Pengembangan Agroirgl'ustri/Agrobisnis:

Inv v^^:r'lan Menengah;\Feningkatan tnvestasr5fllt": Kecil, dan lr/loncnoah:Veningkatan ::::. dan ^ Industri ManufaktJnUhembansunan sains ouy" QrF;;;r;;un

lnfrastruktur. a

prioritas

ngendas,I!3t

Pemeliharaan

U

pembangunan Pemeltharaan dilaksanakan melalui prioritas

KualitasdanFungsiLingkunganHidup,sertaPerbaikanPenge|o|aanSumberDaya melalui priorltas Agenda -kelima dilaksanakan Ruang' Penataan Alam, dan pembangunan]'-PercepatanPelaksanaanReformasiBirokrasi'danPeningkatan Pelavanan

87

prioritas pembangunan Agenda kee ram dila ksanakan melalui :layanan Publik PebYanan Sosial'

?

Harmoni Kesalehan Sosial de mi TerjaganYa .iPeningkatz :ningkatan Kualitas

Asenda

tt:t'tYl

pembangunan Peningkatan dilaksan akan me lalui prioritas

dan Terjaminnya '; PeremP uan di Semua Bidang, -,Kuali ralitas KehiduPan dary-feran Olahraga'
Pembangun ,ilDb", cepatan Lu mpur Panas LaPindo' ekonstruksi Sosial Ekonomi De rmpak Rekont

elalui melalui

Prioritas

.4 Indikator Kineria Utama V.4Int

,nftv fs

dan

merl Undi

Pase men! pend buda Dan,

.I

'I

--t' ' "

pembangunan Guna memberikan gan rbaran n ilai capaian sasaran

.

yang

k indikator kinerja utama' irencanakan, berikut tersaii da! arn matri direncanakan

Tabel \ t.1. Matril c Indikator Kinerja Utama ..

TAHUil1M,8-

llo

IIIDIKATORKI}IERJA

TARGEI

:APAIAI

2m9

2010

nnvll

I

?0{l

20{3

20.l{

5lo.t40

5.80.$..0.1

5,60- 5,80

5,40 - 5,50

15"50- 16,50

15,m.15,fl

14.50- 15.m

14,[S.11,5C

4,SJ. 4.50

5.m.t50

5,ffi-5,50

5,50-6,m

5,50-0,m

114,40- 114.i

114,10- 11{.4{

113.80.114,.|1

113,$-113,0

s9.50-69,9

63,m-70,10

1010-70,50

6,42

6.20- 6,40

6,m.5:0

15,9

16,S7

16,50- 16,9C

6.3

5,S

4,S.4,50

Indekl 0irPuital tlilaY,

't01

116,X3

115,10.1,|53

lndeks Pembangunan

!c

68.U

68.90.49$

Tingkathnganggunn

I

201r

Te$ukallPf(1ll Penenta* Penduduk iliskin teilradaP Jumlah Pendudukllil 1

4.

Pertumbuhrn Ekonomi

AOHKTfiun ?ffiO (!|)

lhnush

114.70-

1l5,ll

69,m-69.50

13.50-

ll,tt

?0,50- 71,m

1Pe Tingl li

ftrrn ri hncap

hnya; hrur; lTs);

lanya BAB VI

'

BAB VI DAN KUAL]TAS PELAYANAN PENDIDIKAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS

I

t,

I, n

dan berkualitas Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pernbukaan merupakan mandat sesuai Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa' Bahkan Undang-Undang

pasal 288 Ayat

(1) UUD 1945 mengamanatkan, setiap

orang

berhak

pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapatkan mengembangkan diri melalui

in

ilmu pengetahuan dan teknologi' senidan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari

n

kualitas hidupnya budaya demi meningkatkan

demi kesejahteraan umat manusia' setiap warga negara berhak mendapat Dan, Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, pendidikan.

kualitas sumber Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah Nasional, pasal 11 ayat

ryajibmemberikan|ayanandankemudahan'sertamenjaminterselenggaranya dan wajib menjamin pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskr:iminasi; tersedianya

dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap warganegara yang

berusia 7-15 tahun.

Karenaitu,pembangunanpendidikanharusmampumenjaminpemerataan dan efisiensi manajemen kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi kehidupan lokal' pendidikan untuk menghadapitantangan sesuaituntutan perubahan

salah satu cara untuk nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan genderr pemahaman nilai-nilai menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan budaya dan multikulturatisme, serta meningkatkan keadilan sosial.

Vl.1 Permasalahan a.

Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah Timur berusia 15 Hingga tahun 2007, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa

ke atas yang tahun ke atas mencapai 6,9 tahun. Darijumlah penduduk usia 15 tahun

mencapai28.543.366 iiwa,12,74o/o diantaranya tidak/belum pernah sekolah: 14,94o/o I l.inny. tidak tamat sekotah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (Ml); 30,97% tamat SD/MI; 18,78% tamat sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah Tsanawiyah (MTs); 18,22o/o tamat sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah (MA); dan sisanya sebesar 4,35ok tamat perguruan tinggi. Dengan kata lain, mayoritas penduduk

-89sD dan sMPiMTs" Jika Timur (4g,75%) adalah berpendidikan tamat penduduk Jawa

p"nouo,ryangtidaktamatSDdisertakan,makapersentasetersebutmenjadi

ya ya

b,

sebesar 64'69%'

Jikadi|ihatdarijeniske|amin,makapersentasependudukusial5tahunke

laki-laki' pernah sekolah terdiri 1 8,74o/o perempuan ' dan B'44oh atas yang tidak/belum felatif besar laki-laki usia 15 tahun ke atas memiliki kesempatan penduduk Artrnya, tamat sD/Ml' untuk bersekolah. Begitu pula mereka yang tidak dibanding perempuan laki-laki (14'89%)' di kblangan perempuan (16,09%) daripada lebih banyak ditemukan

Halyangsamajugaditemukanpadaproporsipendudukusial5tahunkeatasyang |aki-laki, dan 30,75% perempuan. Kecenderungan tamat SD/M |, 32'88o/o ada|ah juga teriadi pada penduduk usia 15 tahun ke perbandingan persentase seperti itu perguruan tinggi' atas yang tamat SMA/MA, dan

ml!

anl

Ke pel

ani bia

per kelt

Sementaraitu,angkabutahurufdika|anganpendudukusial0tahunkeatas untuk tahun 2008 sebesar 11,34o/o. pada2007 mencapai 11,640/0. Angka sementara perempuan (17,41o/o) lebih besar dibanding Angka buta huruf tahun 2007 di kalangan

tah'

per (0,€

laki-taki (1,55o/o)'

AngkaPartisipasisekolah(APS)pendudukusiaT.l2tahun(SD/M|)pada 13-15 tahun (sMP/MTs) 2008 sudah mencapai 98,22To; namun di kalangan.usia

usia 16-18 tahun (SMA/MA) baru sekitar masih sebesar 86,66%; dan pada penduduk sebesar 1,78% anak usia 7-12 60%. Data tersebut mengindikasikan, masih terdapat tahun yang uSia 13-15 tahun; dan sekitar 40o/o anak usia 16-18

tahun; 13,34o/oanak maupun karena tidak bersekotah, baik karena belumitidak pernah sekolah

putus

sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi'

ke jenjang Salah satu faktor penyebab rendahnya angka melanjutkan jumlah sekolah menengah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) adalah karena tampungnya lebih yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah sMP/MTs, sehingga daya

di Jawa Timur rendah daripada jumlah lulusan SMP/MTs. Pada tahun 2OO712O08' sebanyak 1'165; terdapat 3.136 sekolah menengah, terdiri SMA negeri dan swasta itu jumlah sMK negeri dan swasta (948); dan Madrasah Aliyah (1.023). sementara sebanyak 3'218; sekolah SMP/MTs sebanyak 5.800, terdiri SMP negeri dan swasta dan Madrasah TsanawiYah (2.582)' jumlah lulusan SMP/MTS Faktor lain yang juga mempengaruhi rendahnya yang umumnya melanjutkan ke jenjang SMfuMAJSMK adalah lokasi sMtuMfuSMK lulusan SMP/MTs yang berada di wilayah perkotaan, sehingga menjadi kendala bagi pendidikan SMfuMAJSMK bertempat tinggal di daerah pedesaan, juga karena biaya vanq relatil

terli den pilih

ban mar

sefe mas

misl turui pekt

oran Pere

anal sam,

itu d henr

-90-

.4

yangrelatif|ebihtinggiakibatbiayainvestasimaupunbiayaoperasiona|pembe|ajaan pelajaran produktif' lebih tinggi, terutama untuk praktik mata ,"'*'t ,r.n Relatif Masih Lebar b Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Kesenjanganantar-ke|ompokmasyarakat,sepertiantarapendudukkayadan

o

j.

miskin;penduduklaki-takidanperempuan;pendudukperkotaandanpedesaan;dan

It

antardaerah,da|ammengaksespe|ayananpendidikanrelatifmasihcukup|ebar. partisipasi kemudian berakibat pada keseniangan L."nj"ng"n aksesibilitas itu

ll,

masyarakat' pendidikan antar-kelompok

il

Berbagaistudimenunjukkan,faktorekonomimasihmenjadia|asanutama karena tidak memiliki atau tidak me|anjutkan pendidikan, baik anak putus sekotah partisipasi harus bekeria. Akibatnya, teriadi kesenjangan maupun sekolah, biaya

rg

ln (e

pendidikanantarapendudukkayadanmiskin.Angkaputusseko|ahtahun2007pada usia 7-12 (sMP/MTs) lebih besar dibanding kelompok ketompok usia 13-15 tahun

1S

tahun(SD/MI),danusia16.18tahun(SMNMA).Angkaputusseko|ahjenjang dan SD/M|

'/0.

1g

0,49o/o,disusu| SMA/MA sebesar 0,71o/o, pendidikan SMP/MTs mencapai (0,57%).

Banyak Ja

's) :ar 12 ng

us

ng

ah

lih lur

i5; iah 18;

pendidikan di antara penduduk miskin beranggapan, biaya

masih

terlalumahal,danbe|ummemberikanmanfaatyangsignifikanatausebanding dengansumberdayayangmerekake|uarkan'karenaitupendidikanbelummenjadi resmi dihapus o|eh Pemerintah, bahkan pilihan investasi. Meski SPP te|ah secara

bantuanoperasiona|pendidikante|ahdisa|urkan,tapipadakenyataannya iuran sekolah' masyarakat tetap harus membayar

Pengeluaranlaindi|uariuranseko|ah,sepertipembe|ianbuku,a|attulis' seragam,uangtranspor,danuangsaku.jugameniadifaktorpenghambatbagi

anak mereka' Beban ekonomi rnasyarakat masyarakat miskin untuk menyekolahkan juga menjadi lebih berat apabila anak mereka miskin untuk menyekolahkan anaknya anak-anak mereka terpaksa meninggalkan turut bekeria membantu orangtua, karena

aktivitas ekonomi keluarga' pekerjaannya untuk bersekotah, sehingga menganggu (ditambah latar belakang pendidikan

Di samping itu, latar belakang budaya

o'rangtua)jugaturutmempengaruhikeputusanuntukmenyeko|ahkananak-anak tertentu untuk menyekotahkan perempuan. Masih ada hambatan budaya di kalangan

anakperempuanmereka.Ka|aupunharusberseko|ah,anakperempuantidakper|u lTs

tya Ing VIK

atif

sampaimenamatl
'91

-

kalau mereka masih bisa memilih, sebab dalam kemiskinan yang parah, mereka akan memutuskan tidak menyekolahkan anak-anak mereka-

Perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan juga turut mempengaruhi melebarnya kesenjangan partisipasi pendidikan, di samping karena keterbatasan jumlah sekolah yang tersedia di pedesaan, juga keterjangkauan jarak sekolah dari

tempat tinggat, serta mayoritas penduduk miskin berada

di

daerah'pedesaan.

penduduk perkotaan relatif lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dibanding penduduk pedesaan.

pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) belum tersedia secara memadai dan merata, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan

pendidikan tersebut,

di

samping belum terbangunnya kesadaran masyarakal,

terutama diwilayah pedesaan, dan daerah terpencil, serta kalangan penduduk miskin mengenai pentingnya menyiapkan anak usia dini, baik laki-laki.maupun perempuan, untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar-

c.

Fasilitas Pendidikan Menengah Belum Merata

Fasilitas pelayanan p,endidikan menengah pertama dan atas di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan masih terbatas, sehingga menyebabkan sulitnya ?rdk.or3k, terutama anak perempuan, untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan

01,6 yan(

bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai, terutama di daerah pedesaan,

yaih

terpencil dan kepulauan.

11 ,7

pengadaan fasilitas pendidikan menengah atas yang memadai merupakan kebutuhan tak terhindarkan untuk menampung lulusan SMP/MTs yang jumlahnya

pen

lndr

cukup besar, akibat keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

Pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang memberikan kemampuan vokasional dan profesional kepada para lulusannya untuk segera memasuki pasar

mel

kerja juga belum tersedia secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,

(ne

sebarannya pun belum merata. Rasio jumlah murid SMK terhadap SMU/MA pada tahun 1OOBI}OO7 sebesar 69,340/o, dan pada 2OO7t2OOg menurun tipis menjadi

iun

Artinya, pada tahun 2OO7,2AO8, dari setiap 100 siswa SMA/MA terdapat 69 siswa SMK. Angka rasio siswa SMK terhadap siswa SMA/MA yang cukup besar ini menunjukkan betapa besarnya jumlah para peserta didik jenjang menengah yan9

se(

sw?

!en.

68,5T0/o.

lun gu Pe

ingin segera memasuki pasar kerja. d. kualitas

-92-

Pendidikan Relatif Masih d. Kualitas

Rendah

dari tahun ke tahun' perkembangan yang positif Meskr sudah menunjukkan

namunkua|itaspendidikanre|atifmasihrendah,terutamadisebabkanketersediaan tenagapendidikyangbelummemadai,baikkuantitasmaupunkualrtas,belumsemua gurumemi|ikikualifikasiyangdisyaratkan;kesejahteraanpendidikyangrelatifmasih dan biaya operasional tersedia se@ra mencukupi; belum belaiar rendah; fasilitas disediakan secara memadai' p-endidikan belum

Jumlahguru(SD/M|'SMP/MTs'danSMA'/MA)diJawaTimursampaitahun 2oo7lzoo|sebanyak506.302orang.Proporsiguruyangberpendidikansarjana(S1)

danpascasarjana(S2)sebanyak53,25o/o,dansisanyasebesar46,T50/ober|atar di bawah 51' belakang Pendidikan jenjang pendidikan SMPIMTs dan.:L1,T":,i: Di samping itu, untuk ketidaksesuaian antara guru mata perajaran banvak terjadi

n..ngs;n;;;';,rl;

l,:l,:il;"n''

o

tl,

;

n dan ratar bera klt

samoino itu

.::ff 'T"J;

secara nnansiar'*oun-lo1-i::"'i":::::''::lt .la\rr mAnusia tgfbaik manusia terbaik pada terbatasnva sumber dava

ffi;:J;';;;;;aik

ffiffi;';;;;;;",ourp"rpendidik'

I

,a

d,r.r ni

j: :T'T:^-::::=,1

yang memilih berkarier sebagai

h

;; n ai ln n,

tn

ta

i..i"JJ;;;:,

pada guru adalah yang mengajar terbesar kelayakan kuatifikasi .r.^r cf't/[ll sD/Ml, rrailt vaitut persentase terendah pada tinskat dan ,r,rnyo, ,""0u

."5ilffi;; ".',.", vsvel" "t** ;;'' l]. JLi'* ;"i tidak

';i:ffi

;;

be

",

yang qrajdrN€rrl

" yaitu 11 1,34o/o,dan paling

I

aka

at lS'

)a rdi AO

ini ng

s

p e n d id

0"""n'"'"':

i

.r

ka n

_su

r{anrrao bidan.q studi

:T: .^,ta T:: hidann sitrdi::.o, "rjr:::, lPS.

*: ":f lliJJ

,on tnkal yaitu ::::1^::: vaitu sebesar sgbesat o.ruarrs studi -^':: muatan lokal, da bidang sesual paoa .^;^" or narl.bidanq studi ; ";entase keses u aia n "': :'::-:::"":':: L:.{^6^ o+rrdi BahaS? studi Bahasa ^' pafins tidak sesuai pada bidans

li;;; ] #:' ;.il"ffi ,ffi;J""i; ;;;r;;;;i,"

T,#'

oi,^n

fndonesia, Yaitu 101 ,53o/o'

guru pada tahun 200712008

sD (negeri dan swasta) per (negeri dan siswa madrasah ibtidaiyah rasio ium|ah sedangan mencapai 17:1, jumlah sisrra SMP Rasio jumrah siswa

ln

n

sebesar slvasta) pada tahun yang sama

tt-1-t^"^Tl^"':^1j*io

(negeridanswasta)pergurupadatahunzooltzooEmencapail4:1'sedangkanrasio sebesar 9:1' Pada (negeri dan swasta) per guru tsanawiyah 14:1' ium|ah siswa rnadrasah jumlah siswa per guru mencapai rasio swasta), dan rasio ienjang sMA (negeri sebesar 15:1, dan swasta) dan (negeri SMK sedangan rasio jum|ah siswa 8:1' Penyebaran swasta) per guru sebesar (negeridan aliyah iumlah siswa madrasah

gurupendidikandasardanmenengahjugabelummerata,terutamadiwi|ayah Pedesaan dan

terPencil'

Jumlah

'93

-

Jumlahgedungseko|ahrusakringanmaupunberatmasihcukupbanyak. terpencrl' serta pinggiran terutama sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah pada ketidaklayakan dan kota/kabuBaten. Hal tersebut selain berpengaruh juga berdampak pada keengganan ketidaknyamanan proses belajar mengajar, dengan kondisi untuk menyekolahkan anaknya. Pada 2007, ruang kelas orangtua

yaitu sebesar 93,19%'.sedangkan baik paling banyak terdapat pada tingkat SMAJMA,

sD/Ml, sebesar 18'24%' kondisi rusak berat paling banyak terdapat pada tingkat Jawa Timur menargetkan Sejak 2006 hingga akhir 2007, Dinas Pendidikan Provinsi dan 2.736 ruang kelas rusak' untuk merehabilitasi 5.373 gedung sekolah rusak, yang tidak memiliki buku: Pada saat yang sama masih banyak peserta didik tahun ajaran baru' pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap juga menyebabkan inefisiensi karena buku'l selain semakin memberatkan orangtua, oleh siswa' buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan

oleh neged Pendidikan formal dan non-formal, baik yang diselenggarakan meningkatkan kualitas sumber' maupun swasta, memiliki kontribusiyang sama dalam pendidikan formaldan non'' daya manusia. Karena itu, perbedaan perlakuan terhadap swasta, harus ditiadakan' fonnal, juga antara pendidikan yang dikelola negeri dan juga perlu masyarakat terhadap pendidikan non-formal yang berkualitas Akses

pelengkap pendidikan formal guna diperluas sebagai pengganti, penambah dan/atau

mengembangkanpotensipesertadidikdenganpenekananpadapenguasaan pendidikan sepanjang pengetahuan dan keterampilan fungsional guna mendukung hiryat.

Keterbatasan Pendidikan Diniyah dan Pesantren salafiyah yang iumlahnya cukup. Pendidikan diniyah, dan pondok pesantren satafiyah pendidikan nasional' juga besar di Jawa Timur, memiliki kontribusi sangat besar bagi pendidikan dasar dan turut serta datam penyelenggaraan program wajib belajar pondok pesantren' dengan menengah. Pada 2007, setidaknya tercatat terdapat 4'064 pondok pesantren jurnlah santri sebanyak 913.343 orang' Pendidikan diniyah dan menghasilkant salafiyah,yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat, ditujukan

e.

.

nilai-nilai' sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan mengamalkan Pembinaan dan pengetohan' ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.. Departemen Agama' ' lembagalembaga pendidikan keagamaan ini berada dibawah

sejak pencanangan gerakan Program wajib Belajar Pendidikan

Dasar

pondok pesantren salaftyah Sembilan Tahun melalui lnpres Nomor 1 Tahun 1994, dengan "perlakuan tetah ditetapkan sebagai salah satu pola pendidikan dasar Tersendiri'

-94disetujui o|eh Menteri penyetaraannya dengan pendidikan dasar dan tersendrri,,, program wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan pendidikan dan Kebudayaan. pondok Tahun pada tingkat

(setara sD/Ml)' dan pesantren salafiyah terdiri santri tingkat Ula

Wustha (setara SMP/MTS)'

Pondokpesantrense|ainmenye|enggarakanProgramWajibBeIajar PendidikanDasarSembi|antahunmela|uipondokpesantrensalafiyah,juga menyelenggarakanpendidikankesetaraanpaketAdanB,bahkanpaketC'Setelah Agama Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan hhirnya Peraturan Pemerintah

danKeagamaan,pondokpesantrenmu,adalahdiarahkanmenjadiPendidikan DiniyahMenengahAtas(PDMA)yangmerupakanpendidikankeagamaan|s|am pendidikan Pondok pesantren mu,ada|ah adalah satuan forma| tingkat menengah. dengan Madrasah Aliyah/SMA' keagamaan yang disetarakan

PasallBayat(1)PPNo.55Tahun200Tmenyebutkan,kurikulumpendidikan diniyahdasarforma|wajibmemasukkanmuatanpendidikankewarganegaraan'

il rr

F

l. :

u

bahasaIndonesia,matematika,dani|mupengetahuanalamda|amrangka pelaksanaanprogramwajibbe|ajar'Begitujugakurikulumpendidikandiniyah menengahforma|wajibmemasukkanmuatanpendidikankewarganegaraan'bahasa pengetahuan atam' serta senidan budaya' Indonesia, matematika, ilmu Prosespenyetaraanpendidikanpondokpesantrendenganpendidikanumum

a n ,g

mela|uipondokpesantrensa|afiyah(pendidikandasar),danpondokpesantren permasalahan seperti pendidikan diniyah formal, juga mengalami mutaaatah, serta

padapendidikanumum,yakniketerbatasankuantitas,kua|itasdankesejahteraan guru/ustadz. rp

f.

dan Efisien Manaiemen Pendidikan Belum Efektif

ln

Pe|aksanaandesentra|isasipendidikanmemberikankewenanganlebih|uas prioritas menyusun rencana' menentukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

ln

program,sertamemobilisasisumberdaya'otonomipendidikante|ahpula

p

?n

ln lai an

,Al ^h aIl atl

berbasis sekolah yang memberikan dilaksanakan metatui penerapan manajemen untuk mengelola sumber daya yang wewenang lebih luas pada satuan pendidikan prioritas kebutuhan' dimiliki, termasuk mengalokasikannya sesuai pendidikan belum sepenuhnya dapat

Namun desentralisasi dan otonomi lintas bidang masing-masing dilaksanakan, karena belum mantapnya koordinasi persepsi keb'ljaksanaan subdinas maupun lintas kabupaten/kota dalam menyamakan

Di samping itu belum pendidikan sekolah pasca-pelaksanaan otonomi daerah' sekolah/madrasah' dan dewan optimalnya efektivitas peran dan fungsi komite pendidikan

-95pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dalam memberikan kontribusi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Vl.2 Sasaran

Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan adalah makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin,

untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah, tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kualitas pendidikan -baik formal dan non-formal, negeri maUpun swasta-- agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik.

Secara lebih rinci, sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan adalah:

1.

Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 tahun, yang antara lain diukur dengan:

a.

Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan disertai menurunnya angka putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

b.

Meningkatnya angka rnelanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs,

dan

lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA.

c.

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7'1.2, 13-15, 16-18 tahun, secara signifikan.

d.

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/Ml, SMP/MTs, dan:,ri

SMA/MA. e.

lii

Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjangl,

disertai menurunnya angka mengulang kelas pada jenjang

SD/Ml'i,' .t!:

SMP/MTs, dan SMA/MA.

2.

Menurunnya secara berarti jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yangt' ;'i

buta huruf, terutama di kalangan penduduk miskin.

{: iil

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar-ketompok masyarakd

terutama antara penduduk kaya dan miskin, termasuk antara pendudu(' perkotaan dan pedesaan, serta antara penduduk laki-laki dan

perempuan. li ,&!.

4.

Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnyf persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar. Meningkatnya proporsi dan kualitas lembaga pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah yang setara dengan pendidikan umum. 6. MeninqkalnVa

-96-

6.

pendidikan anak usia dini' anak yang terlayani pada proporsi Meningkatnya

7

Meningkatnyaproporsitenagapendidikformaldannon.formal,negerimaupun

swasta'yangmemi|ikikualifikasiminimum,dansertifikasisesuaijenjang kewenanganmengajaryangdisesuaikanperkembanganjumlahpesertadidik.

Meningkatnyakesejahteraantenagapendidikforma|dannon-forma|,negeri mengembangkan kompetensinya' maupun swasta, agar dapat

ah

in,

Meningkatnyaefektivitasperandewanpendidikankabupaten/kotadanprovinsi

rta

dan komite sekolah/madrasah'

un

Vl.3 Arah

Kebijakan

Untukmewujudkansasarantersebut,peningkatanaksesibi|itasdankua|itas

(|n,

dalam kerangka arah kebijakan: pelayanan pendidikan dilaksanakan |

lan

1.

-:pendidikan yang berprinsip keadilan' "Ott"l: Menata sistem pembiayaan mencapai peningkatan anggaran pendidikan serta akuntabel, dan transparan 20o/oAPBD,untukme|anjutkanupayapemeSataandanpenyediaan|ayanan pendidikan yang murah dan berkualitas' Memberikanakses|ebihbesarkepadake|ompokmasyarakatyangselarnaini

kurangdapatterjangkauoleh|ayananpendidikanyangmurahdanbermutu' dan yang tinggal di daerah pedesaan' masyarakat miskin' yakni masyarakat penyandang cacat' daerah terpencil, ataupun masyarakat

Menuntaskanpe|aksanaanWajibBe|ajarPendidikanDasarSembilanTahun' pelaksanaan waiib Belajar pendidikan Menengah 12 Tahun. Khusus

dan

PendidikanMenengahl2tahun,merupakanupayaper|uasandanpemerataan

pendidikanmenengah'baikumummaupunkejuruan,untukmengantisipasi meningkatnyalu|usanSMP/MTssebagaidampakkeberhasi|anProgramWajib

BelajarPendidikanDasarSembi|anTahun,sertapenyediaantgnagakeria yang berkualitas' lulusan pendidikan menengah

.'Memantapkanpendidikanbudipekertida|amrangkapembinaanakh|akmu|iadi rkat,

ka|anganpesertadidikpadajenjangpendidikandasardanmenengahme|a|ui

,rduk

pengembangankurikulummuatan|oka|pendidikananti-korupsi,denganmater| jeniang pendidikan' disesuaikan usia dan pembelajaran model dan petajaran didik' serta budaYa lokal Peserta

S.Menurunkansecarasignifikanjumlahpendudukyangbutaaksara,terutama pendudukmisl
penyelenggaraanpendidikankeaksaraanfungsionaIyangdidukungupaya Denurunan

-97

-

jenjang penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal SD/MI.

pendidikan diniyah dan Meningkatkan pemberdayaan dan penyetaraan lembaga pendidikan pondok pesantren salafiyah setara pendidikan umum sesuai standar

h

dan nasional, dalam rangka menghasilkan kualitas lulusan yang menguasai memahami tlmu agama, serta juga ilmu dan teknologi umum'

Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu evaluasi layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan program pendidikan. Juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam

7.

li

r p

pembangunan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan, penye|enggaraan pendidikan' pendidikan berbasis masyarakat, serta peningkatan mutu layanan 8.

gedung sekolah yang Meningkatkan dan mbmeratakan penyediaan prasarana proses belajar berkualitas untuk kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan mengajar.

9.

pendidikan Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, sebagai itmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas bantu manajemen standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat

f( ui

sl

satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan' 10.

p

Meningkatkan jumtah dan kualitas tenaga pendidik dengan mempertimbangkan

peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya' pengajaran' dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas

te

pendidikan kewarganeg araan dan multikultural yang proses terintegrasi ke dalam kompetensi materi-materi pelajaran dan dan pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan guna memperkuat pemahaman nilai-nilai pluralis, toleransi, dan inklusif

m

dan meningkatkan harmoni sosial masyarakat Jawa Timur khususnya, persatuan masyarakat tndonesia umumnya, yang majemuk, dan memperkokoh

s€

dii p!

11. Mengembangkan

m

st

sl

dan kesatuan bangsa.

12. Meningkatkan pendidikan non-folmal yang murah dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat, terutama penduduk miskin, yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah

atau

buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang

ingin

meninokatkan

1.

meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya' dan

belajar, Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat

ikan

berbudaYa, maju dan mandiri.

dan

Vl.4

Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

hngkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke yaitu program prioritas pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori,

dan

yang akan dfjalankan. penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok

V1.4.1

a.

Program Prioritas

Program Pendidikan Gratis bagi Penduduk Miskin

ini bertujuan meningkatkan akses dan

pemerataan pelayanan jalur pendidikan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk miskin, baik melalui dan non-formal, negeri maupun swasta, sehingga seluruh penduduk miskin

Program

formal

usia 7-15

tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh pendidikan'

pertama atau sederajat' setidaknya sampai dengan jenjang sekolah menengah

rsirr

pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin initidak uang saku' Program ini termasuk biaya seragam, biaya buku pelajaran, alat tulis' dan dengan Program Bantuan Operasional Pendidikan, yang ternyata dalam yang tidak naannya belum bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa

ian

v

yang belum Program ini dititikberatkan kepada anak-anak dari keluarga miskin pelayanan pendidikan dasar sD/Ml termasuk Paket A, ataupun yang pendidikan; bersekolah tapi terancam putus sekolah karena masalah biaya jenjang meningkatkan angka lulusan SD/Ml/Paket A untuk melanjutkan ke

s/Paket B samPai dengan selesai' Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara fain, meliputi: i

untuh' tfutarfl,

(SD/MUPaket Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan dasar

A dan sMP/MTs/Paket B) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau

ah

atar

pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagi pakaian seragam anak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai

J

ingir

dan sepatu.

kannYi

tglatLt'

2.Penviapan

oo-

2.

gratis bagi anak dari keluarga pendidikan pembiayaan Penyiapan alokasi dana kabupaten/kota' APBD provinsi' dan APBD miskin

melalui sharingAPBN'

dan

administrasi pembiayaan penyusunan mekanisme

inl p€

dan

sit

3.

Penyiapan

4.

Peningkatanupayapenarikankemba|isiswadarike|uargamiskinyangputus B dan lulusan 'SD/Ml/Paket A dan SMP/MTs/ Paket sekolah ienjang

pelaporan' dan pengawasannya' penyaluran ke sekolah-sekolah' serta bt pi ke

SD/M|lPaketAyangtidakme|anjutkankeda|amsistempendidikan'serta tanpa diskriminasi angka putus sekolah mengoptimalkan upaya menurunkan gender.

*to:::1"":ota dan provinsi rannawdsi dan untuk mensawasi Sefta : -^^i. rel rtr miskin, miskin. serta sratis basi penduduk

pendid.ikan peran dan runssi dewan ombudsman pendidikan'

:;;;*"" t;#tJ""H"#

::rfi";"llnr'.,.,

pendidikan

menampung pengaduan masyarakaUorangtua

siswa'

Pemberdayaankomiteseko|ah/madrasahda|amperencanaan,danterutama pendidikan gratis bagi progpm pelaksanaan pengawasan serta evaluasi Penduduk miskin'

T.Peningkatansosia|isasikepadapendudukmiskinyangmasihmemiliki hambatanbudayamengenaihakanakperempuanyangsamadengananak |aki-|akiuntukmendapatkanaksespendidikan,danmengembangkanpotensi

B. l";rl;gan

evaiuasi' dan perencanaan, monitoring, kebijakan, merakukan

pengawasanpe|aksanaanpembangunanpendidikangratisuntukpenduduk akuntabilitas' dan demokrasi miskin sejalan prinsip-prinsip t'";'p"'anti' pembangunan' rakyat sebagai subjek partisipatoris yang menempatkan

b.ProgramPengembanganKuriku|umMuatanLoka|PendidikanAnti.Korupgi Programinibertujuanmemantapkanpendidikanbudipekertiseiakusiamuda peserta didik pada ienjang anti-korupsi di kalangan dalam rangka pembinaan akhlak pendidikandasardanmenengah,sehinggapesertadidikberanimeno|akperbuatan dan dan mendorong masyarakat dapat gilirannya korupsi, yang pada 'i"*'n"i melawan korupst' tingkungannya untuk bangkit

lokal

vans pelajaran muatan merupakan mata i . -^- r^r^ aiaran dan Materi ajaran ""r,-korupsi rain. rrlratori ke daram mata perajaran b",di,i".:;;L,::li,,"esrasikan ,rdava rokar lok?l ^^-$a tbudava - serta pendidikan'

;;;;;;;

f::;

;""*: :;1ff:J'-ffi' ;;"";;.

jenjans

-^.r,,t nandidikan kan ;;'"'*n':: J;;;;';; LllJ:l[ ]:'.T :111,::::' t(\ Korupsi Komisi pemberantasan

;;

;;ffi;;anskan

pendid

?fltl' an'i

D (KPK).

Proqrarn

-100-

Programpenoidikananti-korupsidititikberatkanuntukmenyentuhSecara

integralranahkognifif,afektifdanpsikomotorikpesertadidik,karenaitumetode pengajarantidaKsematadalambentukceramahklasika|,tapijugaroleplaying, srmufasi,

lainnya' pengamatan lapangan' dan

Programpendidikananti-korupsidiorientasikanpadatataranmoralaction, utus rsan

bukansema|amora!knowingdanmoralfeeling,sehinggasiswatidakhanyaberhenti

;erh nasi

padakomPetensi(ampetence)'tetapisampaimemilikikemauan(wilf)'dan kebiasaan(habl|mewuiudkannilai-nilai'anti-korupsidalamkehidupansehari-hari' dilaksanakan' antara lain' meliputi: Kegiatan polcok yang

vinsi dan terta

1.

pengembangan bahan aiar dan dan penyusunan' Penyiapan,

pembetajaranPendidikanAnti-Korupsiuntukmasing-masingjenjangpendidikan

(dasardanmenengah)denganmemperhatikanusiadantahapperkembangan peserta

ama bagi

model

didik'

L^_^a^ pendidik untuk tenaga 6ar Penyiapan dan pelatihan

. menlaldi pengajar mata

pelajaran Pendidikan Anti-Korupsi'

Penyediaanmateripendidikandanmediapengajaran,telmasukbukupe|ajaran' miliki

anak

tensi

sertamateripe|ajaranyangberbasisteknologiinformasidankomunikasi.

ProgramPenuntasanWaiibBe|ajarPendidikanDasarSembi|anTahunpada Jenjang SMPIMTS P rog ram Wajib ram i ni bertuj ua n menu ntaskan -t"t:j:: pelavanan dan terhadap masvarakai akses m-eningkatkan termasuk Paket B' pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs'

dan uduk

krasi

tpsi nuda njang uatan

t

dan

:::T:::": lt1

rog

P

,rJ;?il;,;;

t::::,'::i"i:

m eninskatka ram ini d ititikb e rtaka n u ntuk " anska B, disertai upava menurunkan sMp/MTs/paket ienians r:r- otrrE!/tr/lTc/trake-l B' B. peserta didik sMP/Mrs/Paket karansan di putus seKolarr uqr' "'-"o-':"" s,etidaknVa, .r .^k,i^ menyl^raoailean setidaknya' dapat menvelesaikan, '^ tahun r{an;rt 13-15 sehingga seluruh penduduk usia pertama' pada jeniang menengah P

ros

,.rr*;",:";;

;

i":-i l:l

;j::Tiffi;;:;ffi;;;' pendidikan

antara lain' meliputi: Kegiatan pokok yang dilaksanakan'

1'Peningkatanupayapenarikankemba|isiswayangputusseko|ahienjang SD/Ml/PaketAdanSMP/MTs/PaketB,serta|ulusanSD/Ml/PaketAyangtidak

yang

r

dan lokal

r anti-

me|anjutkankedatamsistempendidikan,sertamengoptima|kanupaya tanpa diskriminasi gender' menurunkan angka putus sekolah

2.PenyediaanSaranadanprasaranapendidikanmenengahyangberkua|itas' termasukpembangunanunitsekolahbaru(USB),ruangke|asbaru(RKB)' |aboratorium,perpustakaan,bukupe|ajarandanpera|atanperagapendidikan' disertat

- 1n.4 IU I 1

disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.

3.

Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar

t

yang rusak, termasuk yang berada di wilayah bencana alam'

4.

1

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melalui peningkatan

I

(

kualifikasi, dan sertifikasi guru.

Penyediaan bantuan operasional sekolah secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block granf atau imbal swadaya bagi satuan

I :(

pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat

I

t

program Biaya Operasional Sekolah (BOS) demi menjaga kepercayaan semua

t:

pihak tentang manfaat program tersebut.

'

.I

Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang murah dan

,t

bermutu, baik melalui iatur formal maupun non-formal, untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak, termasuk anak dari keluarga miskin dan'

ii

:d

yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil dan kepulauan, serta pemberian. perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses' pembelajaran, dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 7.

Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan,,, maupun pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, serta peningkatan ' pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki'''

lakimaupun anak 8.

perempuan.

,i

Peningkatan pemberdayaan orangtua Siswa

dan

masyarakat

sebagai-

stakeholders sekolah dalam rnewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui*

penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah yang mandiri dan akuntabel,r. dengan mengoptimalkan peran komite

sekolah. ,;

9.

Fasilitasi pembuatan standar pelayanan minimal oleh lembaga penyelenggarah pendidikan yang disusun dan disepakati bersama stakeholders dan Pihak-pihak, yang berkepentingan (citizens'chafteralau "kontrak

10.

pelayanan").

i

ii Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan prinsip'.

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris

yang

menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. d. Proqram

Menengah Perluasan Wajib Belajar Pendidikan Penuntasan d. Program

12

Tahun

Programinibertujuanmenuntaskanper|uasanProgramWajibBelajar PendidikanDasarSembilanTahun.men.|adil2tahun,yangte|ahdirintissejak Januari2008.Programinidimaksudkanuntukmeningkatkanaksesmasyarakat, dan pemerataan 'pendidikan penduduk miskin' terhadap pelayanan terutama

tau

€n suk

rrat

lua

dan bermutu' termasuk Paket C' yang murah

tanrng"n SMA/MA' Programinidititikberatkanuntukmenampung|u|usanieniangsMP/MTs/Paket untuk ke ienjang SMA/MAJPaket C' serta akan melanjutkan pendidikannya B yang

meningkatkanAngkaPartisipasiseko|ahpendudukusial6-lEtahun.Mengingat pada2O[7,terdapat46,02o/oanakusia16-13tahunyangtidakberseko|ah'baik

karenabelum/tidakpernahsekolahmaupunkarenaputusseko|ah,atautidak melanjutkankejenjang|ebihtinggi.PeningkatanpelaksanaanProg'ramWajibBelajar

PendidikanDasarSembi|anTahunmenjadiPendidikanMenengah12Tahun' terutamaditujukanuntukkabupaten/kotayangAngkaPartisipasiKasar(APK) atau lebih' 95% lain yang sederajat, telah mencapai sMp/MTs atau bentuk

Kegiatanpokokyangdi|aksanakan,antara|ain,me|iputi: kembali siswa yang putus sekot"l Peningkatan upaya penarikan

i""i":-:

SMA/MAJPaketC,dan|u|usanSMP/MTs/PaketByangtidakme|anjutkanKe putus upaya menurunkan angka jenjang lebih tinggi, serta mengoptimalkan ' lan, atan

laki-

sekolah tanpa

diskriminasigender'

pendidikan menengah yang berkua|itas, Penyediaan sarana dan prasarana (RKB)' baru (usB), ruang kelas baru termasuk pembangunan unit sekolah |aboratorium,perpustakaan,bukupelajarandanpera|atanperagapendidikan, disertaipenyediaantenagapendidikSecara|ebihmerata,bermutu,tepat|okasi, dan kepulauan' daerah pedesaan, wirayah terpencil, terutama untuk

Percepatanrehabilitasidanrevitalisasisaranadanprasaranapendidikan alam' yang berada diwilayah bencana menengah yang rusak, termasuk

gara

Peningkatankua|itasdankompetensitenagapendidikme|a|uipeningkatan

rihak

kualifikasi, dan sertifikasi guru'

Penyediaanbantuanoperasionalseko|ah.secaramemadai,darVatau satuan granf atau imbal swadaya bagi subsidi/hibah dalam bentuk block pendidjkandasaruntukmeningkatkanmutupelayananpendidikan,termasuk meningkatkansosia|isasi'pembinaandanpengenda|ianyangtertibdanakurat pr0qram

- 103 -

demi menjaga kepercayaan semua program Biaya Operasional Sekolah (BOS) pihak tentang manfaat program tersebut'

Penyediaanberbagaia|ternatif|ayananpendidikanmenengahyangmurahdan maupun non-formal' untuk memenuhi bermutu, baik melalui jalur formal termasuk anak dari ke|uarga miskin dan kebutuhan, kondisi' dan potensi anak, dan kepulauan' serta'pemberian yang tinggal di wilayah pedesaan' terpencil

14. l-

perhatianbagipesertadidikyangmemi|ikikesulitanmengikutiproses

p

kecerdasan dan bakat istimewa' pembelajaran, dan yang memiliki potensi

p

T.Pengembangansekolahmenengahkejuruan(SMK)ditingkatkecamatan,untuk

n

memperluasaksesibilitas|u|usanSMP/MTsyangbertempattingga|dipedesaan

e.

me|anjutkankependidikanmenengahkejuruan,sehingganantinyamemi|iki pasar keria. Pengembangan bidang keahlian dan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja' didukung kerja sarna keahlian sMK disesuaikan kebutuhan dengan dunia usaha dan industri'

mutu manajemen pelayanan

pendidikan

Peningkatan Pengembangan melalui penerapan ISO 9001menengah keiuruan berstandar internasional nasional berstandar internasional 2000, termasuk Pengembangan sekolah (sNBl). dalam penyelenggaraan' pembiayaan' Peningkatan partisipasi masyarakat' baik pendidikan menengah' serta peningkatan maupun pengelolaan pembangunan

L

pemahamanmasyarakatmengenaipentingnyapendidikanmenengahbagianak laki-laki mauPun anak PeremPuan' 10.

S:

diniYa,

penan

blusal iuga n

t s G

I

yang memberi wewenang dan Penerapan manajemen berbasis sekolah yang pendidikan untuk mengelola sumber daya tanggung iawab pada satuan dan meningkatkan re|evansi dimi|iki da|am mengernbangkan institusinya,

t

pembelaiaran dengan lingkungan setempat'

I

orangtua siswa dan 11. Peningkatan pemberdayaan manajemen berbasis sekolah melalui stakeholderssekolah dalam mewujudkan masyarakat

sebagai

penciptaaniklimkondusifbagiterciptanyaseko|ahyangmandiridanakuntabel, sekolah' dengan mengoptimalkan peran komite penyelenggara pelayanan minimal oteh lembaga 12. Fasilitasi pembuatan standar bersama stakeholders dan pihak-pihak pendidikan yang disusun dan disepakati "kontrak pelayanan")' yang berkepentingan (citizens' charleratau 13.

Pl

umum maupun kejuruan bagi Penyediaan layanan pendidikan baik

t t

t

I

t I I

I (

siswa

SMAJSMT(MAsesuaikebutuhansiswauntukmelanjutkankejenjangpendidikan tinqqi

I

I

- f04-:

tinggi,atauuntukbekerja,melaluipenyediaantambahanfasilitasdanprogram antara(bridgingprogram)padaseko|ah/madrasahdan/ataume|aluikerjasama maupun nonformal, dan mengembangkan antar_satuan pendidikan baik formal secara bertahap' dengan standar nasional dan internasional sekolah/madrasah

14,Pengembangankebijakan,melakukanperencanaan,monitoring,evaluasi,dan pengawasanpe|aksanaanpembangunanpendidikanmenengahseja|anprinsip.

prinsiptransparansi,akuntabilitas,dandernokrasipartisipatorisyang k

pembangunan' menempatkan rakyat sebagai subjek

n. ki

e.ProgramPenuntasanPenyetaraanPendidikanDiniyahdanPesantren SalafiYahden gan Pendidikan Umum

rg

pendidikan program ini bertujuan menuntaskan secara bertahap penyetaraan

la

diniyahdanpondokpesantrensa|afiyahdenganpendidikanumumime|a|ui 'standar

an

sesuai penambahan muatan kurikulum umum

pendidikan nasional' agar

l1-

lulusanyangdihasitkandisampingmenguasaidanmemahamiilmuagamalslam'

tal

juga menguasaiilmu dan teknologi umum'

laln' metiputi: Kegiatan pokok yang dilaksanakan' antara 3n,

1.Fasi|itasiupayapenyetaraanpendidikandiniyahdanpondokpesantren sa|afiyahdenganpendidikanumumme|a|uipenambahankuriku|umumum,

tan

sertapeningkatandanpemantapankoordinasiDepartemenAgamadan

rak

DePartemen Pendidikan Nasional' Jan

2.

bantuanoperasiona|seko|ahSecaramemadai'dan/atausubsidi/hibahda|am meningkatkan mutu pelayanan bentuk btock grant atau imbal swadaya untuk umum' pendidikan keagamaan yang setara pendidikan

ang ansi

agal

pondok pesantren salatiyah melalui Pemberdayaan pendid ikan diniyah dan

3.

pendidik (guru/ustadz) pada lembaga Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga

'lalui

pendidikandiniyahdanpondokpesantrensatafiyahsecara|ebihmerata'

rbel,

bennutu,tepat|okasi,terutamauntukdaerahpedesaan'wi|ayahterpenci|,dan kePulauan.

,garc

lihak

4.

pendidik (guru/ustadz) Pada lembaga Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikandiniyahdanpondokpesantrensa|afiyahagardapatmenja|ankan pelayanan pendidikan' dan meningkatkan kompetensinya dalam

;iswa dikan

rqql

5.PengembangandanpeningkatanSecarabertahappendidikanpondokpesantren mu,adalahmenjadisetarapendidikanmenengahumum(SMA). 6. Peninqkatan

-105-

Peningkatankontribusrlembagapendidikandiniyahdanpondokpesantren belajar pendidikan dasar (salafiyah dan mu'adalah) dalam program wajib 12 tahun' sembilan tahun, maupun pendidikan menengah '7

Pengembangankebijakan,melakukanperencanaan'monitoring'evaluasi'dan pendidikan diniyah dan pondok pengawasan pelaksanaan pembangunan

I

pesantrensejaIanprinsip.prinsiptransparansi,akuntabi|itas'dan.demokrasi subjek pembangunan' partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai

FasilitasikoordinasidanpembentukankesepakatanbersamaantaraKantor

B.

Wi|ayahDepartemenAgamadanDinasPendidikanNasiona|dalam

non-formai' serta pendidikan pengembangan pendidikan diniyah formal dan pondok Pesantren.

f.

Pendidik Program Peningkatan Kualitas Tenaga Programinibertujuanmeningkatkankecukupanjumlah'kua|itas,kompetensi

danprofesiona|ismependidik,baik|aki-lakimaupunperempuan,padasatuan maupun swasta' untuk dapat pendidikan formal dan non-formal' negeri menciptakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan merencanakan

suasanapendidikanyangbermakna'menyenangkan'kreatif'dinamis'dandialogis' komitmen secara profesional dalam menilai hasil pembelajaran, serta mempunyai meningkatkan mutu Pendidikan' antara lain' meliputi: Kegiatan pokok yang dilaksanakan'

l.Peningkatanrasiope|ayanantenagapendidikme|aluipengangkatan' penempatan,danpenyebarantenagapendidik,termasuktutorpendidikannon. pada ketepatan kualifikasi' formal purna-waktu secara lebih adil didasarkan jumlah, komPetensi dan lokasi'

2.Peningkatankua|itaslayanantenagapendidikmelaluipendidikandan|atihan agarmemi|ikikua|ifikasiminimumdansertifikasisesuaijenjangkewenangan mengaiar,sertapenerapanstandarprofesionalismedansistempemantauan

kinerjatenagapendidikyangberbasiskinerjakelas'seko|ahatausatuan. i\

Pendidikan lainnYa'

3.

tenaga peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi

pendidik'f

melaluipengembangansistemremunerasidanjaminankesejahteraansosia| yangpantasdanmemadai,pemberianpenghargaansesuaitugasdanprestasi hasil melaksanakan tugas dan hak atas kerja, serta perlindungan hukum dalam kekaYaan intelektual'

a

Proorarn

-106-

g. Program

;i:il

o,.n

Pengembangan Nilai eudaVl m em perku at identitas'

,,.:*";",

;"

J :: :'';;;"'ran

;l li:i: :"i::::": :f ;r":::: Jl: mampu budava daerah sehingsa

uuoava d aerah

i: :::- ::':::: :"tli:::t'

menangkar

ilff "*ffiffi;r;;;;;""" ofoses adopsi dan ;;.. "' L.t )^^ *omfae.ilitasi proses ;;";;;' ffi":::::";" T:i:: produktif' dan ::,Tl'"siritasi tta"y"

;;;

yang.bernilai positif

"'ing antara lain' meliputi: Kegiatan pokok yang dilaksanakan' adat budaya daerah' Petestarian dan aktualisasi tentang budaya lokal daerah' Penyusunan kebijakan budaya' dan kerja sama dibidang pemberian dukungan, penghargaan

1. 2.

3.

h. Program

Budaya Pengelolaan Kekayaan

hubungan antar-unit sosialdan menciptakan keserasian bertuiuan ini Program konflik di ketegangan dan ancaman menurunkan upaya antar-budaya sebagai

i

daerah.

t

1.

1

lain' meliputi:

dilaksanakan' antara Kegiatan pokok yang budaya' dalam pengelolaan kekayaan masyarakat partisipasi Fasititasi

I

2.Pelestarianfisikdankandunganbahanpustaka'termasuknaskahkUno:"' kekayaan budaya lokaldaerah'

:

t,

n

3.

pengelolaan Penyusunan keb'rjakan

4,Pengelolaandanpengembanganpelestarianpeninggalansejarahpurbaka|a,

n,

nsi,

bawah air' museum dan Peninggalan dan pariwisata' Pengembangan kebudayaan didaerah' museum dan taman budaya Pendukungan pengelolaan dan karya rekam' Pengelolaan karya cetak

5, 6. 7. Budaya i. Program Pengelolaan Keragaman

an

Programinibertujuanmeningkatkanapresiasidankecintaanmasyarakat

an

terhadapbudayadanpro'dukdalamnegeriyangbersifatkasatrnata(tangible)

an

(infangible\' maupun tidak kasat mata

ran

dik

t, 2.

sial tasi asil

(+.

meliputi: dilaksanakan' antara lain' Kegiatan pokok yang dan kebudayaan daerah' Pengembangan kesenian keragaman budaya daerah' Fasititasi perkembangan festifal budaya daerah' Fasilitasi penyelenggaraan dan perusahaan swasta' kemitraan dengan LSM Fasilitasi pengembangan antar-daerah' pengelolaan kebudayaan Membangun kemitraan vI.4.2 Proqram

-197V\.4.2 Program Penunjan g

a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini perempuan, Program ini berlujuan agar Semua anak usia dini, laki laki maupun

kesempatan tumbuh dan terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki tahap perkembangan atau berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan pendidikan jenjang seko-lah dasar' tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti Berdasarkan mutu masukan pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 200612007

'

Taman Kanak-kanak 69,16% siswa baru kelas 1 SD/MI adalah berasaldari tamatan (tK)/Raudhatul Athfal (RA), atau sederaiat. lni artinya, masih terdapat 31,84% 'anak

yang belum mengenyam pendidikan Tl(ftA atau sederajat' Mereka umumnya berasaldari keluarga miskin, dan tinggaldi daerah pedesaan. program ini dititikberatkan meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan Athfal (RA)' dan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul

pel

Kelompok bentuk lain yang sederajat; iuga jalur pendidikan non-formal ber:bentuk serta Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau' bentuk lain yang sederajat; oleh informal berbentuk pendidikan keltrarga atau pendidikan yang diselenggarakan

pel

pel

m€

seluruh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan

un'

potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan

pe

selanjutnya.

ke

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: 1.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD)' termasuk

optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD, yang disesuaikan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyetenggaraan pendidikan, dukungan pendidik, peningkatan mutu pendidik''

penyediaan

biaya operasional pendidikan dan/atau

dukungan

operasional/subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya 2.

di Pemerataan sarana dan prasarana PAUD yang murah dan bermutu, terutama wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta wilayah perkampungan miskin'

perkotaan, melatui peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakal' termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan PAUD' 3,

Pengembangan kurikutum dan bahan ajar yang bermutu, serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahaptahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. 4. Peninqkatan

-108-

tllt ]I^ti:ffi:T1";iitlll'

4'PeningkatanpemahamanmengenaipentingnyaPAUDkepadaorangtua,dan terutama penduduk'i;;" masyarakat, perkembangan Jas pertumbuhan dan membantu upaya lanjut pendidikan lebih kesiapan memasuki memiliki anak

5'Pengembangankebijakan,me|akukanperencanaan,monitoring,evaluasi,dan pengawasanpelaksanaanpembangunanpendidikan.anakusiadiniseialan

t,

prinsip.prinsiptransparansi,"runt"uirit"s,dandemokrasipartisipat,orisyang unan' pembang rakyat sebagai subjek menem patkan

rk

rk

B

Pendidikan Non-Formal b. Program

il

Programinibertujuanmemberikan|ayananpendidikan,untuk|aki.|akimauPun p":g^::::i' penambah dan/atau leu*": miskin' penauour perempuan, terutama

ln

pelengkappendidikanforma|gunamengembangkanpotensipesertadidikdengan

ok'

penekananpadapenguasaanpengetahuandanketerampilanfungsionaluntuk

rta

menOurung

eh

uh an

hayat' pendidikan sepaniang pendidikan kesetaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan non_formarmetiputi

untukpendudukdewasa,pendidikankeluarga,pendidikanketerampi|andan pelatihankerja,sertapendidikan|ainyangdituiukanuntukmengembangkan dan bervariasi' luas didik secara lebih kemampuan peserta

antara lain' meliputi: yang dilaksanakan' Kegiatan pokok

iuk

fan

l.PenyediaanSaranadanprasaranapendidikan,besertatenagapendidik,dan |ainnya,yangbermutusecara.memadai,sertarnenumbuhkanpartisipasi pendidikan non-formal' menyerenggarakan masyarakat rn,u*

dik,

2,Penguatansatuan-satuanpendidikannon.forma|yangmeliputi|embagakursus'

Jan

kelompokbe|ajar,pusatxegiatanuelajarmasyarakat,danmaje|istaklim,serta

tuk

seienis' satuan Pendidikan Yang

adi rkin kat,

pembelaiaran'

bahan aiar' dan model-model kurikulum' nasional Pengembangan mengacu pada standar yang pendidikan non-formal dan seni' teknologi' budaya

sesual

U'nu pengetahuan' perkembangan kemaiu"n

rtuk

nonFasi|itasipenyediaanbiayaoperasiona|pendidikandan/atausubsidi/hibah bagi satuan pendidikan swadaya imbal gr"niatau dalam bentuk otorx

isan

formal,termasuKsubsidiataubeasiswabagipesertadidikyangkurangmampu.

hap

laya

Pemberiant<esempatanpelaksanaanpendidikaninforma|yangdilakukanoleh

keluargadan|ingkungandalambentukkegiatanbelajarsecaramandiridan kelomPok.

6. Penvediaan

_109_

Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan non-formal sesuai minat, potensi, dan kebutuhan. 7.

Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi,

f,qn

pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non-formal sejalan prinsip.

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi partisipatoris

yang

menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.

c.

pent daYe

Program Pendidikan Luar Biasa

Pen

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan

biasa untuk membantu mensukseskan program wajib belajirr sembilan tahun"

luar

yaitt

yang

mur

mencakup peserta didik sekolah dasar luar biasa dan SLTPLB.

1. 2. 3.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

kaitt

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.

eko

Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga miskin.

upe

'

Peningkatan kualitas pendidikan sekolah luar biasa dan akuntabilitas kineria

yan bali

kelembagaan.

aka

4.

Pengembangan kurikulum muatan lokal

an€

d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program

ini

bertujuan mengembangkan budaya baca, bahasa,

sastra

Indonesia dan daerah dalam masyar.akat Jawa Timur, termasuk peserta didik

dan

aka

kes

masyarakat umum, terutama penduduk miskin, guna membangun masyarakal

me

berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

pel

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: 1.

2.

3.

Ka

Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan metalui penambahan

bet

dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; serta

ker

pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan

pe

masyarakat

go

Peningkatan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca, termasuk buku-buku bacaan, sebagai sarana

da

belajar sepanjang hayat, khususnya bagi penduduk miskin diwilayah pedesaan

da

dan perkampungan miskin perkotaan.

vc

Peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan

sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan re.maja, untuk belajar dan mengembangkan kreativitas,

BAB VII

PENINGKATANAKSEs|BIL|TASdanKUAL|TASPELAYANANKESEHATAN

rakat

masva kata n aksesibilita s ttttv^ur" r-r:":a^^

p e n in s l-El

te rhad

"o

o"l::i

sumber r' 1":":T: sebab hanya :il:::

Pe"'!'vr "lti't:: :":::lif diri mengembanskan diri. dan mengembangkan J"::l' rt beraktivitas d".:1..^ y"n: sehat' yang O.r, trn'sia aa666,rhi satah satu hak dasar rakyat n u p ava

untuk peninskatan o.roo pentins urrtu^ penting

lT#: * -: J ";; *" " "

;.,fntffi;;;"rperoreh murah dan

o

:i*:::: T:,*ili"',::

"i" ::T:::T peravanan kesehatan vans akses atas kebutuhan

berkualitas'

ti suatu investasi dalam harus dipandang sebaga iuga kesehatan Pembangunan

kaitannyamendukungpeningkatankua|itassumberdayamanusiadanpembangunan

ekonomi,sertamemilikiperanpentingdalamupayapenanggulangankemiskinan. Upayakesehatanharusdi|akukansejakdinidanberkesinambungan.Pemberiangizi

yangcukupsertaperi|akusehatsangatpentingbagikesehatandanpertumbuhan ba|ita,Anakyangsehatakanlebihberkonsentrasida|ambe|ajar,pekerjayangsehat akan|ebihproduktifda|ampekerjaannya,sertaibu.ibuyangsehatakanme|ahirkan anak'anakyangsehatpula'danangkakematianbayipundapatditekan' Tingkatkesehataniugadipengaruhitingkatpendapatan.karenapendapatan Ia

akanmempengaruhitingkatkonsumsi,dantingkatkonsumsiberkaitandengan tinggi akan memiliki kemampuan berpendapatan yang kesehatan. Merel
In

al

memperbaikitingkatkonsumsi,yangpadaakhirnyaakanmeningkatkantarafgizi penduduk,dantarafkesehatan,sertamenurunkantingkatkematianpenduduk.

ln

Karenaitu,peningkatanaksesibilitaspelayanankesehatanyangmurahdan miskin' Disparitas status rerevan bagi masyarakat sangat menjadi berkuaritas

ta

kesehatanantar.tingkatsosia|ekonomi,antar-kawasan'danantaraperkotaan

an

pedesaanmasihcukuptinggi.AngkakematianbayidanangKakematianba|itapada

lm

go|ongantermiskinada|ahempatkalilebihtinggidaripadagolonganterkaya.perumahan dipengaruhi kondisi lingkungan iuga masyarakat kesehatan Taraf

na

dansanitasiyang|ayakdansehat,sertaketersediaanairbersih.Rumahyangsehat

an

danter|agasanitas.inya,.sertatersedianyaairbersihmerupakansa|ahsatuprasyarat bagi kesehatan Para PenghuninYa'

cll

I

iar

Airbersihmutlakdiper|ukanrumahtanggauntukmemenuhikebutuhan air yang timbul akibat tidak bersihnya yang penyakit minumlmasak' Banyak dikonsumsi'Kesulitanmendapatkanairbersihterutamadisebabkanterbatasnya akses

-

444 tlt

-

akses dan penguasaan sumber air, serta menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan

akses terhadap air bersih akan berakibat pada penurunan mutu kesehatan penyebaran berbagai penyakit lain, seperti diare. Kondisi lingkungan perumahan

dan

dan

sanitasi yang tidak layak dan kurang sehat, serta ketidaktersediaan air bersih umumnya melingkupi kehidupan penduduk miskin, baik yang di pedesaan maupun perkotaan.

Vll.l Permasalahan

a.

Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pada 2008, di Jawa Timur tercatat terdapat 223 rumah sakit umum yang tersebar di 38 kabupaten/kota, 47 di antaranya adalah rumah sakit pemerintah, dengan rincian klasifikasi: dua rumah sakit umum (RSU) kelas A (RSU dr. Soetomo, Surabaya dan RSU dr. Syaiful Anwar, Malang), satu RSU kelas B pendidikan,

17

RSU kelas B non-pendidikan, 22 RSU kelas C, dan 5 RSU kelas D. Sedangkan jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) mencapai 938,

ditambah 2.280 puskesmas pembantu; 1.175 puskesmas kelilingi 5.425 Pondok Bersatin Desa (polindes). Rata-rata setiap puskesmas memiliki 1-2 puskesmas pembantu. Rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk sebesar 1:39.677 jiwa. Perbandingan rasio ini belum memenuhi standar minimal, yakni 1:30.000.

Tugas pokok puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan

ke

masyarakat adatah pelayanan kesehatan dasar, meliputi pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita, remaja, dan usia lanjut, serta keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan, serta pengobatan dasar. Pada 2007, jumlah kunjungan rawat jalan di

puskesmas sebanyak 19.340.858 orang, dan rawat inap puskesmas sebanyak 754.084 orang. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas dalam menca ri pengobata n pada 2007 mencapai 54,40o/o.

Pondok Bersalin Desa (polindes) merupakan ujung tombak kesehatan ibu dan anak (KlA), keluarga berencana, dan pelayanan

pelayanan kesehatan

lainnya sesuai kemampuan bidan desa. Pondok bersalin Desa lebih dititikberatkan

g

pada pelayanan kesehatan reproduksi, dikelola oleh bidan desa.

n

Jumlah

desa/kelurahan di Jawa Timur sebanyak 8.457, di mana 6.097 di antaranya adalah desa, dan sisanya sebanyak 2 400 adalah kelurahan. Jumlah polindes yang 5.425 itu

baru mencakup 89% dari jumlah desa yang ada. Dengan kata lain, masih terdapat 11% desa di Jawa Timur yang belum memiliki polindes.

I qt

Megjl

- | tz ln kualitas

1n lh

iih JN

ng rh,

lo, 17

38,

lok !as va.

ke

kabupaten/kota' namun Meski rumah sakit terdapat di hampir semua harapan masyarakat' belum memenuhi pelayanan sebagian besar rumah sakit masih juga puskesmas' rumah sakit' dan Keluhan masyaral(at terhadap mutu pelayanan berbelit' dan lamanya administrasi yang umumnya mengenai lambatnya pelayanan, terhadap pelayanan penduduk miskin' terutama masyarakat, Akses tunggu. waktu dan biaya' ' variabelgeogr:afis kesehatan yang berkualitas terkendala oteh kesehatan dibangun melalui Pemberdayaan masyarakat terhadap pelayanan Jawa Timur tercatat Pada 2008' di pembentukan pos pelayanan terpadu (posyandu)' terdapat lima setiap desa/kelurahan terdapat sebanyak 44.636 posyandu. Rata+ata dasar ibu dan pelayanan kesehatan posyandu yang berperan memenuhi kebutuhan dan penanggulangan diare' berencana' gizi, keluarga peningkatan status anak, dusun' rukun warga dan T"*:: Keberadaan posyandu menyebar sampai tingkat beberapa daerah kunjungan di karena tidak seluruh posyandu beroperasi normal, masyarakat ke posyandu cenderung menurun'

Merata Terbatasnya Tenaga Kesehatan dan DistribusiTidak 85'104 orang' pada2007 sebanyak Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur (26'570/o)' (20,23o/o)' RS swasta 23;g0yo.di antaranya berada di puskesmas, RSUD Diknakes (1o/o)' Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (14,860/o), Institusi

b.

Provinsi (12'45%o)' Kesehatan Provinsi (1,1[o/o)dan 13 UPT Dinkes

ltzl,

tujuh orang itu terbagi dalam Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 85'104 Tahun Pemerintah Nomor 32 kelompok jenis tenaga kesehatan sesuai Peraturan

rOSi

1996,

rdi

gizi, terapi fisik, dan teknisi medis.

bu,

kesehatan masyarakat' yaknitenaga medis, tenaga r"p"o*at"n, kefarmasian'

kan

raslo dan dokter gigi)' dengan Pada2oOT,terdapat 6.853 tenaga medis (dokter dokter tl:T"1,"1:^,"^::)Z sebesar 18,78. Jumlah piirruuuu^ osveee, terhadap l,trrauap 1o0.ooo ru\.r.\r\rv penduduk . sghat (ls) adalah 40 l Indonega standar pendUduk. per 100.000 wslyqu rsrrv dengan r'',v Hv' rasio 14,18 :L--..^t'.i1.680 aQn Ofang '"- -: t:"-.-^rAno dokter gigi :Sebanyak dokter per 100.000 penduduk. Sedangkan jumlah , r^ -.^r--: ,t.l A^klaj standar rs' vakni 11 dokter masih di bawah r lafiA/IA ^-...L^r^a oleh penyebaran tenaga diperburuk gigi per 100.000 penouour. Rendahnya rasio ini

rlah

medis yang tidak merata.

yak

am

1an

itan

rlah

i itu rpal

;;;",;;:;;;;;;;;

**;;

(perawat dan bidan) Pada tahun yang sama, jumlah tenaga keperawatan penduduk Jumlah perawat sebanyak 34.912orang, dengan rasio 94,67 per 100'000 penduduk' standar ls mencapai 20.gg7 orang, dengan rasio 57,54 per 100'000 jumlah bidan sebanyak 13'915 adalah 1-17,5 per 100.000 penduduk. s"o'ngran

oranq

1]13.

IS untuk bidan, 100 orang, dengan rasio 38,13 per 100.000 penduduk. Standar

per

100.000 Penduduk.

ahli farmasi) adalah Rasio tenaga kefarmasian (tenaga apoteker dan tenaga dengan rasio 0,94 5,42 per 100.000 penduduk Jumlah apoteker sebanyak 344 orang, per 100'000 penduduk. per 100.000 penduduk, masih di bawah standar sl, yakni 10 kesehatan masyarakat dan' Sedangkan rasio tenaga kesehatan masyarakat (tenaga per 10o.0oo penduduk. Tenaga kesehatan masyarakat beriumlah' sanitarian), 6,12

tenaga tersebut 1,117 orang, begitu pula tenaga sanitarian. Rasio masing-masing per 100.000 penduduk 3,06 per .100.000 penduduk. standar sl menetapkan, 40 3,92 per 100'000 penduduk, Jumlah tenaga gizi sebanyak 1.429 orang dengan rasio masih dibawah standar S,1,22 per 100'000 penduduk'

c.

Rendahnya Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin masyarakat Jawa Meski daritahun ke tahun perkembangan kualitas kesehatan

masih terdapat Timur cenderung terus meningkat, tetapi tidak dapat dipungkiri sosial ekonomi' antardisparitas status t<esehatan yang cukup tinggi antar-kelas status kesehatan antara lain kawasan, dan antara perkotaan- pedesaan. Disparitas Angka Harapan dari beberapa indikator, seperti Angka Kematian Bayi, dapat dilihat

Hidup, Angka Kematian lbu Melahirkan, status gizianak'

AngkaKematianBayi(AKB)per1.000ke|ahiranhidupdiJawaTimur

AKB mencapai 42 per menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2003, hidup pada 2008' 1.000 kelahiran hidup, menurun menjadi 31 per 1,000 kelahiran

AngkaHarapanHidup(AHH)pendudukJawaTimurjugamenunjukkan 2007, AHH pendudUk kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun- Pada 6g,22pada 2008' Jawa Timur mencapai 68,69 tahun, kemudian meningkat menjadi

pada kelompok Namun, angka kematian bayi dan angka kematian baiita Selain itu' angka termiskin adalah empat kali lebih tinggi daripada kelompok terkaya' daerah pedesaan' kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di dan pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah' pedesaan Persentase anak balita berstatus gizi kurang dan buruk di daerah anak balita tebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada 2008, terdapat 25,2Oo/o perkotaan terdapat berstatus gizi buruk dan kurang di pedesaan, sementara di (KEP) pada anak balita cenderung 20,24o/o. Meski prevalensi Kurang Energi Protein kategori low isk menurun selama 2003-2007, dan Jawa Timur masih termasuk 13,28o/o gizi (<20%), namun balita gizi buruk pada 2008 masih sebesar 2,43%, dan

kurang.

Pertolongan

-

114.-

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih pada kelompok terkaya

kali lebih tinggi dibanding kelompok termiskin. Data Susenas 2008 medis (dokter, bidan, dan tenaga menunjukkan, cakupan persalinan oleh tenaga adatah empat

Timur mencapai BB,45ok.Ini berarti medis lainnya) pada balita usia 0-4 tahun di Jawa

yang memanfaatkan tenaga nonmasih terdapal 12,55o/o masyarakat Jawa Timur

proses kelahiran. -Mereka itu medis (dukun bayi atau famili) dalam membantu imunisasi umumnya tinggal di pedesaan, dan tergolong keluarga miskin. Cakupan pada penduduk miskin pun lebih rendah daripada penduduk kaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, seperti malaria dan TBC, lebih sering terjadi pada penduduk

miskin.

'r

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh jarak dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala biaya, transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Pada 2O0V, penduduk yang memanfaatkan puskesmas dalam mencari pengobatan mencapai 54,40o1o.

sebanyak

Jumlah keltrarga miskin yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 7

.180.921 kepala keluarga'

perkembangan jumlah kunjungan masyarakat miskin berobat ke Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur (RSU dr. Soetomo, Surabaya; RSU Haji, Surabaya;

RSU dr, soedono, Madiun; RSU dr. Syaiful Anwar, Malang; RS Jiwa Menur, jumlah Surabaya) selama tahun 2OO3O2OO7 mengalami peningkatan. Pada 2003, pasien yang berobat sebanyak 1.245.008 orang, 3,57Vo

di antaranya masyarakat

miskin, sisanya 96,43o/o pasien umum. Pada20OT,jumlah pasien meningkat menjadi 1.646.709 orang, 23,600/o di antaranya adalah masyarakat miskin, dan pasien umum

demikian terdapat peningkatan jumlah pasien miskin sebesar 2070, dibarengi penurunan persentase pasien umum. 76,40o/o. Dengan

peningkatan kunjungan berobat pasien miskin tidak terlepas dari peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin, yakni kebijakan pembebasan biaya kelas

lll di seluruh Rumah

Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

pada 2004, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merintis program asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SKA//2004. Pada 2005, JPKKM disempurnakan untuk menjangkau masyarakat lebih luas menjadi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

..

-.44F. ttJ -

Miskin (JPK-MM). Program dilaksanakan dengan membebaskan biaya pelayanan bagi penduduk miskin di puskesmas, dan kelas

lll Rumah Sakit Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di rumah sakit meliputi pelayanan Rawat Darurat, Rawat Jalan Tindak Lanjut (RJTL), dan Rawat

ok

tri mi be

lnap Tindak Lanjut (RITL). Program ini berlanjut sampai akhir 2007, kemudian pada s€

2008, Askeskin berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Pasien keluarga miskin ternyata tak mudah mengakses pelayanan jaminan kesehatan yang disediakan bagi mereka. Paradigma pemberian jaminan kesehatan

m s(

tidak berorientasi kepada subjek, yakni orang miskin, namun pada jenis penyakit yang diderita, sehingga pembebasan biaya berobat berlaku selektif untuk jenis penyakit tertentu. Di luar daftar penyakit yang ditanggung pemerintah, pasien miskin harus membayar sendiri. Sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh pasien keluarga

miskin. Akibatnya, banyak pasien miskin telantar tanpa pengobatan. Kebijakan seperti itu memperburuk kualitas kesehatan penduduk miskin. Pemberian jaminan

1T

u d

kesehatan bagi keluarga mlskin seyogyanya dilakukan tanpa "syarat dan ketentuan

li

berlaku". Kemiskinan mereka sudah cukup menjadi dasar untuk memperoleh

:4

pembebasan biaya pelayanan kesehatan;

d.

Rendahnya Kondisi Kesehatan Lingkungan

Salah satu faktor penting yang juga mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan, yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dasar.

Sampai tahun 2008, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai bukan tanah

di Jawa Timur mencapai 79,1610/o. ltu artinya,

masih

terdapat 20,84Vo rumah tangga yang berlantai tanah. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik hanya sebesar 46,990/o. Rumah tangga

yang menggunakan air bersih untuk minum/masak mencapai 89,060/0. Sisanya, 10,94o/o rumah

tangga belum memiliki akses air bersih untuk keperluan minum dan

memasak.

e.

Kurangnya Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pola peritaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat merupakan salah

satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan. Beberapa perilaku masyarakat yang kurang sehat antara lain dapat dilihat melalui rendahnya pemberian air susu ibu (ASl) eksklusif, pemberian gizi lebih pada balita, dan perilaku

merokok. Di Jawa Timur, persentase bayi usia 4-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif

-1J6baru mencapai 45,39o/o. Sedangkan pemberian gizi lebih pada anak balita, 2008, baru mencapai 2,160/o. Sementara itu proporsi penduduk yang merokok

el<sklusif

tahun

akan pentingnya perilaku hidup nrasih cukup besar, karena rendahnya kesadaran bersih dan sehat'

Dari hasil perkembangan pengkajian PHBS pada tatanan rumah tangga yang bertrPHBS semakin selama 2OO3A20A7 terdapat kecenderungan rumah tangga pada 2006, berarti meningkat meningkat, yaitu dari.4,'t0% pada 2003 menjadi 12,2o/o sebesar 8,1o/o.

Vll.2 Sasaran Sasarbn peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan adalah rnakin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoieh pelayanan kesehatan yang murah d?n berkualitas, tanpa diskriminasi,, serta makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat, yang antara lain, tercermin dari:

1.

Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk miskin yang terpenuhi haknya memperoleh pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas.

2.

Meningkatnya Angka Harapan Hidup.

3.

Menurunnya Angka Kematian BaYi.

4.

Menuru'nnya Angka Kematian lbu Melahirkan.

5.

Menurunnya prevalensi anak balita gizi buruk dan gizi kurang.

6.

Menurunnya angka morbiditas (morbidity rafe) atau proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Vll.3 Arah Keb'rjakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, keluarga miskin, . seda menjamin perlindungan risiko bagimasyarakat, terutama akibat pengeluaran biaya kesehatan.

2.

Mengembangkan

dan meningkatkan efektivitas jaminan kesehatan

bagi

penduduk miskin, yang harus berorientasi kepada subjek manusianya, bukan jenis penyakit. 3. Meningkatkan

- 1.1'' ttl -

Meningkatkan jumlah, fungsi dan kualitas pusat kesehatan masyaraKat (puskesmas) dan jaringannya secara merata untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas' 4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta memeratakan penyebaran tenaga kesehatan.

Meningkatkan dan memeratakan kuantitas dan kualitas fasilitas' kesehatan dasar. 6.

7.

Meningkatkan pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang tinggaldi witayah sulit air' Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan, serta pola perilaku hidup bersih dan sehat.

Vll.4 Program

di atas, maka langkah.tangkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

Vll.4.1 Program Prioritas

a.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

program ini bertujuan meningkatkan jumtah, pemerataan, kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui pusat puskemas pembantu' kesehatan rnasyarakat (puskesmas) dan jaringannya meliputi puskesmas keliling, pondok bersalin desa (polindes), dan bidan di desa, untuk yang murah dan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: 1.

Pengembangan dan penuntasan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi'

2.

Pembebasan biaya retribusiberobat di puskesmas bagi masyarakat umum'

3.

Pengembangan dan penuntasan revitalisasi puskesmas (termasuk puskesmas pembantu) dengan tempat perawatan (DTP) yang melayani rawat inap sesuai

standar, serta perombakan sistem keuangan dan kapitasi puskesmas berdasarkan kinerja, bukan wilayah. Peningkatan fungsi Puskesmas menjadi semacam "rumah sakit mini". 4.Penvediaan

- 118-

4.

penyediaan tenaga dokter spesialis pada puskesmas secara bertahap dengan prioritas pada puskesmas yang melayani rawat inap, dan tingkat kunjungan pasiennya tinggi. Tenaga dokter spesialis rumah sakit kabupaten dijadwalkan berpraktik di Puskesmas.

S.

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes)' dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkqsdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis.

6.

Pengadaan peralatan

dan perbekalan kesehatan,

termasuk

obat

generiuesensial.

7.

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

g.

peningkatan up"y" penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi.

g.

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya, termasuk meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan pengembangan mutu pelayanan pusksesmas melalui penerapan standar lSO.

10. penyusunan standar pelayanan

dan disepakati bersama stakeholders dan pihak-pihak yang berkepentingan ainnya (citize n s' ch a rler alau "kontrak pelaya nan").

si at u,

f

b.

tk

ln

minimal puskesmas dan jaringanya yang dibuat

Program Upaya Kesehatan Peroiangan program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

perorangan yang murah dan berkualitas dirumah sakit.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

pengembangan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di ketas lll rumah sakit dengan menyederhanakan mekanisme administrasi, serta berorientasi pada subjek orang miskin, bukan jenis penyakit.

2.

Revitalisasi rumah sakit daerah, di mana rumah sakit kabupaten menjadi rumah sakit spesialis, dan rumah sakit provinsi menjadi rumah sakit super-spesialis.

3.

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.

4. Peninqkatan

119 -

4.

Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta HIV/AIDS.

5.

Penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang dibuat dan disepakati

bersama stakehalders dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (citizens' charter alau "kontrak pelayanan").

c.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mau dan mampu menumbuhkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

Penuntasan revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, serta meningkatkan kualitas kemandiriannya untuk melayani kesehatan ibu dan anak, keluarga berencan4, imunisasi, terutama untuk mencegah munculnya kembali wabah polio, busung lapar, dan kurang gizi.

2.

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, Serta perilaku hidup sehat.

3.

Pengembangan dan pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Gerakan Pramuka Satuan Karya Bakti Husada (SBH), dan Desa Siaga sebagai

partisipasi masyarakat dalarn pengembangan pelayanan kesehatan

di

lingkungan masing-masing.

4.

Pemberdayaan lembaga masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, termasuk di pulau-pulau kecil

d.

Program Lingkungan Sehat Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat, terutama penduduk

miskin, terhadap perumahan, permukiman, sanitasi yang layak dan sehat, serta air bersih, untuk mewujudkan mutu lingkungan yang sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, yang bermukim di wilavah sulit air. 2.Pembentukan

-121-

2.

pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin, serta

memberdayakan kelembagaan masyarakat

lokal untuk mengelola

dan

memanfaatkan sumber daya air melalui Swa-organisasi dan Swa-kelola.

g.

peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan.

4.

Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal_ penduduk, terutama keluarga miskin, serta pengadaan sarana sanitasidasar'

5.

Pembinaan sarana lingkungan, yang meliputi sanitasi perumahan, sanitasi tempat-tempat umum, sanitasi pengeloJaan makanan, sanitasi pengelolaan pestisida, dan pengembangan wilayah sehat.

e. s u.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita.

s

I' ;g

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, metiputi:

1.

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi' gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, terutama di kalangan penduduk miskin.

r[, .Ia

2.

Peningkatan pendidikan masyarakat (civic education) tentang pentingnya keseimbangan asupan dan kebutuhan gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita, serta peningkatan surveilens gizi.

r),

ai di

f.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang

ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, TB, HIV/AIDS, pneumonia, flu burung, dan penyakit-penyakit lain yang dapat dicegah

dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes metlitus, dan neoplasma. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: uk

air

1. 2.

Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko. Peningkatan pelayanan imunisasi, terutama bagi penduduk miskin yang tinggal didaerah pedesaan dan daerah terpencil.

3. 4.

Penemuan dan tatalaksana penderita. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah. 5. Peninokatan

:121=

peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KlE) pencegahan

5.

dan

pemberantasan PenYakit. o.

Vll.4.2 Program Penunjang

a.

Program Sumber DaYa Kesehatan

dan penyebaran tenaga Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, kualitas, dalam rangka meningkatkan kesehatan sesuai kebutuhan'pembangunan kesehatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan'

Kegiatanpokokyangdilaksanakan,'antaralain'meliputi: yang berkualitas' Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan jaringannya, serta terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan

1.

rumah sakit.

kesehatan melalui Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan' karier tenaga Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan

2. 3.

kesehatan.

b.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program

ini bertujuan untuk

menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu'

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan' Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain' meliputi:

1. -

2. 3.

perbekalan kesehatan' Peningkatan ketersediaan serta pemerataan obat dan termasuk penyediaan obat-obat generik/esensial' Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan'

kesehatan, terutama Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan bagi penduduk miskin.

4. Peningkatan mutu pelayanan farmasikomunitas dan rumah sakit. c. Program Pengawasan Obat dan Makanan ' Program ini bertujuan menjamin produk terapetiuobat, obat tradisional' produk pangan memenuhi kosmetik, perbekalan kesehatan, produk komplemen dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat' Kegiatan pokok yang dilaksanakan' antara lain' melipuii:

1.

Peningkatan pengawasan obat dan makanan' 2.Pencegahan

- +22.

Z.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika,

zal adiktif lainnya

(Napza).

3.

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat

di

bidang obat

dan

makanan

4. d.

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program

ini

bertujuan mengembangkan kebijakan

dan

manajemen

pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan berbagaikebijakan dan program pembangunan kesehatan diJawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, metiputi:

1.

Pengkajian kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan bermutu bagimasyarakat, terutama penduduk miskin.

2.

Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan.

3.

Peningkatan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama ketuarga miskin, termasuk realokasi anggaran kesehatan.

4.

Pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan.

Bab Vlll

BAB VIII PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat, merupakan sebuah keniscayaan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja

di

berbagai sektor, terutama di sektor pertanian, industri dan jasa, serta perlindungan

tenaga keria, diharapkan mampu mengurangijumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar-sektor. Apalagi, krisis keuangan global2008 membawa dampak gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang relatif menggembirakan ternyata tidak otomatis mengurangitingkat pengangguran. Pada 2003, pertumbuhan ekonomiJawa

Timur hanya sebesar 4,78o/o, kemudian meningkat menjadi 5,83% pada 2004, dan meningkat tipis menjadi 5,84o/o pada 2005. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,807o pada 2006, narnun pada tahun berikutnya (2OO7I meningkat menjadi 6,110/o.

Tapi pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 5,90%, meski masih di atas angka pertumbuhan tahun 2005. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 2008 antara lain disebabkan dampak krisis ekonomi global.

Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 diperkirakan pada 2009 mulai mempengaruhi sektor riil dan kegiatan ekonomi masyarakat Jawa Timur, ditandai dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pengangguran, pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKl) besar-besaran. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sedini mungkin. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dan

pengangguran melalui program yang terkoordinasi

dan terpadu

semakin

membutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan.

Vlll.1 Permasalahan

a.

Meningkatnya Jumlah Penganggur Menurut catatan Bappenas pada pertengahan Februari 2009, jumlah pekerja

yang terkena PHK sebanyak 27.578 orang, yang masuk daftar tunggu PHK 24.817

orang, pekerja yang sudah dirumahkan sebanyak 1 1.993 orang, pekerja yang menunggu proses dirumahkan 11.191 orang, dan TKI yang terancam dipulangkan sebanyak 600 orang.

Sampai dengan 27 Februari 2009, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat sebanyak 37.905 buruh terkena PHK akibat kolapsnya Industri

- 124.

Ini belum termasuk 16.329 buruh yang dirumahkan karena pabrik tidak tersebut bekerja di industri pengolahan, optimal berproduksi. Sebagian besar buruh industri. il

perkayuan, dan kehutanan. Jumlah PHK dikhawatirkan

P

tren negatif kinerja ekspor nasional'

ji In

ft n

terus bertambah mengekor

Di Jawa Timur, sampai dengan 27 Februari 2009, permohonan PHK untuk 1,247 buruh industri perkayuan, permebelan, dan kertas sudah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur. Sebanyak 2.388 buruh dan makanan sudah lainnya juga terancam PHK, dan 2.638 buruh sektor transportasi dirumahkan-

lk ,a

Getombang besar PHK akibat krisis ekonomi global diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir semester I 2009, yaitu bulan Juni. lni berarti Tingkat

di Jawa Timur yang relatif tinggi pada 2008, besar

In

Pengangguran Terbuka (TPK)

di

yang semula kemungkinannya akan meningkat tajam. Tingkat pengangguran terbuka

$.

hanya 7,697o pada 2004, meningkat menjadi 8,51o/o pada 2005, menurun sedikit pada2O0T.Angka menjadi 8,19o/o pada 2006, kemudian menurun lagi menjadi 6,7go/o

iki

ni

Ja

if' lr, isi

ln iin

sementara TPK pada 2008 tercatat sebesar 6,420/o.

Meski angka TPK sangat sementara tahun 2008 itu baru mencapai 6,420/o, namun bisa diduga pengangguran terbuka riil di masyarakat jauh lebih besar, karena jumlah PHK pada 20OB meningkat 3,56% dibanding tahun sebelurnnya. Meski gelombang PHK diperkirakan mencapai puncaknya pada Juni 2009, tidak ada

jaminan gelombang

itu akan segera surut. Setidaknya "kerusakan" yang

ditimbulkannya masih akan terasa sampaiakhir 2009.

Di sisi lain, angka setengah penganggur di Jawa Timur pada 2008 mencapai

6.Z4t.gl5 orang. Jumlah tersebut meningkat 7,22yo dibanding 2007 yang terdapat 5.827.223 orang yang tergolong setengah penganggur -yaitu mereka yang masuk kategori bekerja tapi belum produktif, atau waktu yang digunakan untuk bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Mereka umumnya bekerja rja

sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non-

17

pertanian.

ng

Sementara itu, jumlah angkatan kerja terus bertambah. Pada2004., mencapai

jiwa pada 2005, menurun sedikit

,an

18.822.218 jiwa berkembang menjadi 19.335.890

an

pada 2006 menjadi 19.244.959 jiwa, kemudian meningkat lagi menjadi 20.117.924 jiwa pada 2007, dan angka sangat sementara pada 2008, sebanyak 19'958.436 jiwa.

rya

stri

b. Rendahnva

-125-

b.

Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja di Jawa Timur masih rendah, yang didominasi angkatan

kerja berpendidikan sekolah dasar (SD) dan tidak tamat SD sebesar 63,99%, sedangkan angkatan kerja lulusan SMP sebesar 14,32%, dan SMA (15,98%),

berlatar belakang pendidikan diploma dan sarjana sebesar 5,68%. Tingkat pendidikan angkatan kefla yang rendah berpengaruh pada peluang terserap ke datam lapangan kerja, sehingga menambah tingkat pengangguran setiap tahunnya.

Di samping itu, sekitar 63%o. dari penduduk di Jawa Timur menggantungkan natkah hidup mereka gada kegiatan yang berkait dengan pertanian dalam arti luas, karenanya pengembangan pertanian, agroindustri dan agrobisnis mempunyai dampak sangat nyata dalam upaya memperluas lapangan kerja, dan mendukung pemberdayaan ekonomi rakYat.

Vlll.2 Sasaran

Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan keria, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK, yang antara lain tercermin dari:

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka. 2. Menurunnya angka setengah penganggur. 3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja. 4. Meningkatnya perlindungan bagi tenaga keria. Vlll.3

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perluasan lapangan kerja dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Menciptakan

jaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja padat

karya untuk menampung tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang terpaksa menganggur akibat PHK, ataupun pemulangan TKI yang merupakan

dampak krisis ekonomi global, serta mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan. 2. Memperbarui

- 126. Memperbarui pelaksanaan berbagai program perluaSan kesempatan kerja, terutama program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM, Serta program-program pengentasan masyarakat miskin.

ln

3. Meninqkatnva Meningkatkan investasi pengembangan agroindustri/: pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk penanganan pasca-

,0,

)),

(e

panen, pengolahan, dan pemasarannya, serta usaha perdagangan berskala keCil dan menengah, dengan kemudahan prosedur dan penyederhanaan perijinan.

ln

Menciptakan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan suasana berusaha

at

lebih sehat tanpa menyebabkan timbulnya lambahan beban (biaya) yang tidak perlu bagi para pemilik modal dan perusahaan, kepastian hukum, dan

ls,

fai

peningkatan infrastruktur.

ng

Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, autsourcing, pengupahan' PHK' serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan. an

Meningkatkan kualitas sumber .daya manusia pekerja melalui perbaikan

rya

pelayanan pendidikan, pelatihan, serta pelayanan kesehatan.

mg

Mendorong terciptanya kebijakan ketenagakerjaan yang

Jur

:

a. Melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan peraturan yang tidak berpihak kepada pengusaha maupun buruh.

b.

Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap perlindungan kerja Tenaga Kerja Indonesia OKI) yang bekerja di luar negeri, Sehingga mereka terhindardari perlakuan yang merugikan.

c.

Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia.

d. Memfasilitasi

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum

regional (UMR) berdasarkan sistem upah sektoral.

ldat

Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta

ang

memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja.

kan

Menciptakan iklim yang kondusif agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan

lngi

dengan produktivitas rendah ke pekerjaan produktivitas tinggi; pekerja informal dapat secara bertahap pindah ke lapangan keria formal, melalui upaya pelatihan

:aan

kerja, dan penciptaan lapangan kerja formalyang padat pekerja' I

rrui i

b

10, Menqinteqrasikan

-tLt-

10. Mengintegrasikan semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang terukur kualitas dan kuantitas kontribusinya pada setiap periode. lntegrasi program antar-

sektor dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaannya.

Vlll.4

Program

di atas, maka langkahdalam progr€m-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebiiakan tersebut

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

Vlll.4.1 Program Prioritas

a.

Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur, terutama akibat PHK, serta angkatan kerja baru di pedesaan

dan perkotaan, sektor formal maupun informal, mendorong mobilitas tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya, terutama yang berbasis pertanian dalam arti luas di daerah pedesaan, dengan memberdayakan perekonomian rakYat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya rehabilitasi infraStruktur, terutama yang rusak akibat bencana banjir, dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk rnembuka lapangan kerja bagi korban PHK, dan TKI yang dipulangkan.

2.

Fasilitasi pemberian bantuan modal pengembangan usaha bagi UKM yang sehat dan prospektif, sehingga dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan, terutama pedagang kaki lima, tanpa penggusuran, melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyediaipengguna jasa lainnya, serta tidak merusak lingkungan.

Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan, baik di daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, maupun daerah-daerah sekitar

.

-128-

sekitar kawasan industri, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja'

pengembangan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya, dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat

b.

untuk memperluas laPangan kerja.

pengembangan dan perbaikan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai

6.

peluang bagi karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan kelompok masyarakat miskin meningkatkan produktivitas sesuai basis mata pencahariannYa.

pengembangan kredit usaha rakyat bagi penduduk miskin, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha orang miskin

Z.

melalui pinjaman lunak dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri. penyediaan pinjaman lunak bagicalon Tenaga Kerja Indonesia (TKl) yang akan

g.

bekerja di luar negeri untuk kebutuhan biaya administrasi kerja, sebagai upaya memperluas akses terhadap peluang kerja'

g.

penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar keria Yang fleksibel.

10.

pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah'

b.

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan, baik di dalam maupun

di luar negeri, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi'

Peningkatan

kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan terpadu'

I

l

pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

I

2, 3.

Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja. 4. Peninokatan

-129-

4.

peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan

profesionaIismetenagakepe|atihandaninstrukturpe|atihankerla.

5.FasilitasipeningkatanSaranadanprasarana|embagalatihankerja' migran 6. Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja

(TKI/TKW).

j

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Keria kerja yang harmonis Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan pelaksanaan hubungan industrial yang antara pelaku produksi, melalui peningkatan pekerja dengan kemampuan merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi perusahaan.

Kegiatanpokokyangdilaksanakan,antaralain'meliputi:

1.

pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh

tenagakerjayangterampi|da|amSuasanahubungankerjayangharmonis dan keamanan keria' antar-pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan sertapeningkatanupahburuhberdasarkanstandarkebutuhanhidupminimal.

2. . 3.

secara Fasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial

adil'

yang seimbang dalam konsisten, dan transparan, serta menciptakan suasana perundingan antara pekerja dan pemberikerja'

penegakan hukum terhadap Peningkatan pengawasan. per|indungan, dan aturan Yang berlaku.

4.

perlindungan terhadap kebebasan berserikat, dan hak atas perundingan yang menjamin kepastian bersama, dan meningkatkan perlindungan hukum kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja

5.

ketenagakerjaan' Mendorong berfungsinya secara aktif lembaga-lembaga

6.

Indonesia (TKl) yang bekerja Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja penempatan' di luar negeri, niulai dari perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, perlindungan, sampai dengan kepulangan:

7.

bentuk pekeriaan Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai Aksi Nasionat (RAN) terburuk anak, serta melanjutkan pelaksanaan Rencana Anak (Keppres Rl No' Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 5912002\.

Vlll.4.2 Proqram

F

r f

- 11n twv:

I

I I I I J

- katan

i l

i

I i

rlgrah

i

V

IIl.4.2 Program Penunjang

a.

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Program

ini

bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi (pekerja dan pengusaha), melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana mempertemukan

aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan dalam

mewujudkan

tercapainya kesejahteraan pekerja dan peng usaha. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, metiputi:

1. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis

antar-

pelaku produksi. 2. Fasilitasi pencegahan

dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial

secara adil, konsisten, dan transparan. oleh

3.

onis arja,

Mendorong pembentukan

dan

pemberdayaan

lembaga-lembaga

ketenagakerjaan.

4.

Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter

5.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja rumahan.

f.

adil,

lam

an N) lo.

Bab lX

BAB IX PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan dipahami tidak sebatas ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan fisik (physiological deprivation), tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (soclo/ogical deprivafibn). Hak-hak dasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan sanitasi, air bersih, pertanahan, sumbef daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,

serta hak berpartisipasi datam kehidupan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemiskinan harus dipahami sebagai bersifat multidimensional, yang tak hanya

diukur dari penghasilan, tapi)uga mencakup hal lebih luas, yakni kerentanan orang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi miskin; dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Kemiskinan yang melilit kehidupan masyarakat

lebih bersifat struktural daripada individual. Mereka miskin bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena struktur sosial membelenggu mereka, sehingga tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka. penanggulangan kemiskinan tanpa mengubah struktur sosial hanya menciptakan ketergantungan, bukan pemberdayaan'

penanggulangan kemiskinan yang tidak memberdayakan penduduk miskin membuat mereka semakin terpuruk dalam kebudayaan kemiskinan (the culture of povitrty). Kebudayaan kemiskinan merupakan perwujudan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan dan situasi kemiskinan yang mereka hadapi, agar mereka dapat

tetap melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan. Kebudayaan kemiskinan mewujud datarn sikap menerima nasib (fatalistik), ketergantungan, meminta-minta

atau mengharap bantuan/sedekah, dan inferioritas. Kebudayaan kemiskinan jauh lebih sulit dihilangkan dibandingkan kemiskinan itu sendiri, sebab sekali kebudayaan tersebut tumbuh, maka ia cenderung melanggengkan diri dari generasi ke generasi, dan mematikan motivasi berusaha, sehingga mereka tak mampu memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan untuk memajukan taraf hidup.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untu[< mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue

-132rescue (penyelamatan)

--yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah

tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM-- sampai

jangka panjang untuk dengan upaya recovery (pemulihan) -yaitu upaya pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana sumber daya manusia-dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan penduduk miskin melalui dan juga Program Gerdu-Taskin yang bertujuan mengentas

proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan Tridaya (perirberdayaan manusia, usaha dan lingkungan), yang pada 2OO7 dikembdngkan menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JaPes).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memberikan hasil cukup signifikan. Pada 2005 terdapal 22,51o/o penduduk miskin di Jawa Timur, menurun menjadi 19,897o pada 2006. Pada'2007, menjadi 18,89%, dan pada 2008 kembafi menurun menjadi 16,97%0. Persentase

ini menurun 1,92Va dibanding 2007

(18,89%). Padahal padai Maret 2008, jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 18,51o/o (6,65 juta). Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin

didaerah pedesaan berkurang 239 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang Z6E; ribu orang. PerSentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2008, sebagian besar (65,26%) penduduk miskin beirada didaerah pedesaan.

Persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumtah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil iumlah penduduk miskin, keb'rjakan penanggulangan kemiskinan sekaligus

harus bisa mengurangi tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap lndex), dan

Indeks

Keparahin Kemiskinan (Povefty Severity lndex) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk

perkotaan hanya 2,34, sementara

di

pedesaan mencapai 4,38. Nilai Indeks

Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,61, 'sementara di pedesaah mencapai 1,23. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan Jawa Timur lebih parah daripada daerah perkotaan.

Upaya menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan multi-sektoral. Namun sekeras apa pun upaya yang dilakukan, kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas, karena kemiskinan pada hakikatnya bukanlah variabel statis melainkan dinamis.

lX.1 Permasalahan

- IJJ

-

lX.1 Permasalahan

a. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, umumnya disebabkan rendahnya

daya beli, tata niaga yang tidak efisien, dan kesulitan stok pangan di beberapa

daerah pada musim tertentu. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Pada 2007, terdapat 52,25o/o penduduk Jawa Timur yang memiliki daya beli kurang dari 1 dolar AS per hari. Sedangkan permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, tidak terlepas dari ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras, dan kura.ngnya upaya diversifikasi pangan. Sementara itu permasalahan pada tingkat pdtani sebagai produsen, lebih disebabkan belum efisiennya proses produksi pangan, serta rendahnya harga jual yang diterima petani.

Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait produksi bahan pangan, tapi

juga masalah peningkatan pendapatan, karena mayoritas petani miskin

harus

membeli bahan makanan mereka. Permasalahan kecukupan pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Permasalahan dalam penyediaan pangan yang menjadi bagian dari ketahanan

pangan, di antaranya menyangkut belum efisiennya proses produksi oleh petani karena rata-rata luas lahan garapan yang dimiliki makin menyempit (di bawah 0,3

hektare),' penanganan pasca-panen yang belum optimal,

dan

terbatasnya

penggunaan sarana produksi, termasuk penggunaan bibit unggul.

Sementara itu anggapan masyarakat umum, beras sebagai satu-satunya bahan pangan dan sumber protein mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, dan peralihan dari makanan pokok beras menjadi non-beras. Hal ini memberatkan prospek ketahanan pangan lokal, dan akan

terus mendorong ketergantungan terhadap beras. Padahal masih banyak bahan pangan lain yang juga memiliki kandungan karbohidrat dan protein di samping beras,

sepertijagung, ubi jalar, ubi kayu, dan lainnya yang tumbuh secara lokal, dan lebih mudah proses produksinya dibanding menanam padi. Sistem ketahanan pangan warga, seperti lumbung pangan untuk mengatasi musim paceklik, saat ini sudah

mulai banyak ditinggalkan masyarakat, dan belum secara merata

mendapat

dukungan dari pemerintah daerah.

Tindakan melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan menunjukkan, produksi pangan dalam negeri kurang mencukupi kebutuhan. Walau impor

'

"134

-

masalah ketidakcukupan pangan impor memang menjawab

dan menjaga stabilitas

bagi konsumen, tapi jika jumlahnya berlebihan dapat menimbulkan gabah yang dijual petani. Terlebih lagi adanya masatah terhadap stabilitas harga dan impor praktik penyelundupan atau perdagangan tidak sehat, seperti dumping 6arga beras

I

pangan secara rl

tak terkendali, sangat. merugikan petani sebagai produsen bahan

panen raya pangan, karena harga jual produksi menjadijatuh, terutama saat

k

Jika dicermati komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri

n

(GKBM), maka Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan peran komoditas terlihat peran komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan

g

k a

ii

Garis

bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar

Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan mie instan. Untuk komoditas bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus ilntuk daerah 73,g7o/o.

)l

s

perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh cukup

n

besar. Zi

n

Terbatasnya Aksesibititas dan Rendahnya Kuatitas Layanan Pendidikan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan, sebab pendidikan menjadi

b.

li

faktor pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai

3

pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaikitingkat

a

pendidikan penduduk Jawa Timur, antara lain tampak dari meningkatnya rata-rata

upaya

lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, juga makin menurunnya angka buta a

aksara. Angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia pun meningkat secara

,lt

berarti.

:s

Meski demikian pembangunan pendidikan temyata belum sepenuhnya mampu

n

memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, masih

n

terdapat kesenjangan cukup tinggi antar-kelompok masyarakat, terutama antara

>l

penduduk kaya dan miskin, dan antara pedesaan dan perkotaan. Buta aksara di

h .in ih

It

kalangan penduduk usia 15 tahun ke alas justru lebih banyak dijumpai di kalangan penduduk miskin. Angka Partisipasi Kasar (APK)

di kalangan penduduk miskin pun

iauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya.

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan pendidikan dasar, terutama disebabkan tingginya beban biaya

pendidikan,

baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meski SPP untuk pendidikan

- 135

-

pendidikan dasar telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah, tetapi pada h.

kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah.

di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis,

Ilt

seragam, uang transpor, dan uang saku, juga menjadi faktor penghambat bagi

K

masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu ketersediaan

kt

Pengeluaran lain

fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah pedesaan, daerah terpencil dan kepulauan relatif masih terbatas, sehingga menambah keengganan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya, karena biaya yang harus dikeluarkan

kl

g p

bertambah besar.

II

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non-formalyang berfungsi sebagaitransisi

dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang

hayat yang diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup serta kompetensi vokasional. Namun pendidikan non-formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan kebutuhan

d

n

k k d

peserta didik itu, belum Qapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin, karena k

aksesibilitasnya maupun kualitasnya masih terbatas.

c. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahhya Kualitas Layanan Kesehatan Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan

kurangnya layanan kesehatan reproduksi, merupakan masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin. Meski dari tahun ke

tahun kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar-tingkat sosial ekonomi, antar-kawasan, dan antara perkotaan dan pedesaan, relatif masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada kelompok termiskin adalah empat kali lebih tinggi dari kelompok terkaya.

Tingkat kesehatan ma3yarakat miskin umumnya masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi. Penyebab utamanya adalah penyakit infeksi. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit

menular seperti malaria, TBC, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit TBC sangat besar, karena penderita TBC tidak

dapat bekerja selama 3-4 bulan. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan penyakit iersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin, dan meningkatnya jumlah anak yatim/piatu. Rendahnva

F

k c

- 136 Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan perilaku hidup yang

tidak sehat, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat

perawatan dan pengobatan yang mahal, Masalah lainnya adalah tjnggal, dan biaya rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan sarana kesehatan.

Masalah mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin adalah

jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin kendala biaya,

masih lebih rendah dibanding penduduk kaya. Rendahnya layanan kesehatan juga

disebabkan'mahalnya alat kontrasepsi, sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi mengakibatkan tingginya angka kematian ibu, dan tingginya angka aborsi.

d.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Masyaraiat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan keria terutama bagi"pekerja anak dan perempuan, seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal, dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak, dan lerbatas peluangnya untuk mengembangkan usaha. Pilihan lapangan pekerjaan yang terbatas sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko

tinggidengan imbalan kurang memadai, dan tidak ada kepastian keberlanjutannya.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin, dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang

merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan

terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kesulitan

ekonomiyang dihadapi keluarga miskin sering memaksa anak dan perempuan untuk

bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran perempuan maupun pembantu rumah tangga, dan pekerja anak menghadapi risiko sangat tinggi untuk dieksploitasi,

tidak menerima gaji atau digaji sangat murah, bahkan sering

diperlakukan tidak manusiawi Posisi

tJ/ -

Posisitawarmasyarakatmiskinyangrendahberakibatmerekasering Pemerintah sebagai pihak dirugikan dan dikalahkan dalam perselisihan perburuhan. peka untuk menindaklanjuti yang dapat menjadi mediator sering kurang responsif dan

rt

perusahaan' Dampak dari masalah perselisihan antara pekerja dan pemilik perse|isihanseringmembuahkanpemutusanhubungankerja(PHK)Secaratidakadi|,

rI

miskin baru' sehingga mengakibatkan munculnya sekelompok orang

dan men{embangkan Akses masyarakat miskin iuga terbatas untuk memulai modal dengan suku usaha. Masalah yang dihadapi, antara lain, sulitnya mengakses per|indungan terhadap bunga rendah, hambatan mempero|eh ijin usaha, kurangnya dan terbatasnya akses kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan, bantuan teknis terhadap irfformasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan dan teknologi.

masih sulit diakses oleh Ketersediaan modaldengan tingkat suku bunga wajar sumber daya manusianya pengusaha kecildan mikro, yang sebagian besar kapasitas

modal lewat rentenir masih lemah. Akibatnya, mereka lebih memilih memperoteh juga menghadapi (banktr'fl) dengan tingltat bunga sangat tinggi. Masyarakat miskin

terutama perlindungan masalah lemahnya pertindungan terhadap aset usaha, aset usaha akibat penggusuran' terhadap hak cipta industritradisional, dan hilangnya Sanitasi Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan

e.

Masa|ahutamayangdihadapimasyarakatmiskinada]ahterbatasnyaakses mutu lingkungan permukiman' terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya

perumahan yang dan temahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni layak dan sehat.

perkampungan yang Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di dalam petak-petak kecil' berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, ditinggali lebih dari satu saling berhimpit, tidak sehat dan sering dalam satu rumah

untuk mendapatkan keluarga. Mereka tidak mampu membayar biaya awal yang diperuntukkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah. Perumahan

pusat kota tempat mereka bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari bekeda,sehinggabiayatransporakansangatmengurangipenghasi|anmereka. pinggiran hutan, dan Masyarakat miskin yang tingga| di kawasan nelayan, pertanian lahan kering juga sulit memperirleh perumahan, dan lingkungan lebih dari satu permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah sering ditinggali perkebunan yang keluarga, dengan fasilitas sanitasi kurang memadai. Masyarakat Penduduk lokal yan9 tinggal di dataran tinggi terisiolasi dari masyarakat umum' permukiman tidak berdiri tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan sertd!!

T

I p p

-138dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat. sendiri, tapi menjadi bagian

{

(

Penduduk yang dapat mengakses sanitasi yang baik adalah penduduk yang tangganya memiliki jamban milik sendiri atau umum. Akses penduduk Jawa

ii

rumah

1

rendah, terutama di kalangan penduduk Timur terhadap sanitasi dasar masih sangat

yang belum dapat miskin. Pada 2007, masih terdapat sekitar 35% penduduk sanitasi, yang meliputi sekitar 45% rumah tangga. Persentase penduduk 'engakses(45%) yang belum dapat mengakses sanitasi dasar lebih besar dibanding pedesaan

I

pgnduduk Perkotaan (25o/ol.

Pada 2007, maslh terdapat sekitar 14% keluarga (rumah tangga) yang belum memiliki tempat tinggal. Penyebabnya diduga karena semakin meningkatnya harga

tanah, serta bahan-bahan konstruksi. Persentase keluarga (rumah tangga) di perkotaan yang tidak memiliki tempat tinggal mencapai sekitar 32%, sementara di ih

pedesaan sekitar 7%.

€

f.

fr

Kesulitan mendapatkan air bersih di kalangan penduduk miskin, terutama disebabkan terbatasnya akses dan penguasaan sumber air. serta menurunnya mutu

pi in

Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih

sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih berakibat pada penurunan mutu kesehatan, dan menyebarnya berbagai penyakit lain, sepertidiare.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumbersumber air jrang diperlukan untuk usaha tani, dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan

dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi

menyebabkan

berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan 1g

secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan

.)il,

untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaian sungai, masih banyak

rtu

an

an

yang memanfaatkan

kebutuhan segala macam, seperti mandi, memasak, mencuoi' air minum, bahkan untukbuang hajat.

ka

an an

ltu ng rn9 Ciri

air sungai dan sumur galian yang sudah tercemaf guna

Sampai dengan tahun 2007, masih terdapat setidaknya 10% penduduk Jawa Timur yang belum dapat mengakses air bersih. Di daerah perkotaan terdapat 4% penduduk yang belum dapat mengakses air bersih, sementari di pedesaan meneapai 15%.

g.

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

'

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertaniq[

139 -

pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah, dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di

atas tanah pertanian. Meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di pedesaan. Struktur penguasaan lahan yang timpang memperburuk keadaan itu, karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal

5t

menguasai lahan sebagai hak milik. Kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan

lir

terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat, karena tanah itu sering

kt

tidak bersertifikat.

dr

Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian

yang secara nyata dikuasai. Terbatasnya akses terhadap tanah satu faktof penyebab kemiskinan, karena terbatasnya aset dan sumber daya merupakan salah

produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah terlihat dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan ' tanah oleh rumah tangga petani, di mana mayoritas rumah tangga petani masingmasing hanya memilifiitanah kurang dari satu hektare, dan terdapat kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian.

Bahkan petani gurem atau petani tunakisma merupakan mayoritas penduduk di pedesaan.

Sengketa agraria juga semakin banyak, termasuk sengketa

s

d p

v p

s

t masyarakat

dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian yang sudah digarap masyarakat turun-temupn. Sengketa agraria (reclaiming\ di beberapa daerah sering dilatarbelakangi perselisihan agraria yang terjadi pada masa kolonial, dan hingga kini belum terselesaikan

berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat'

h.

IT

Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yan9 tinggal di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah

pertambangan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan mereka.

Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan daerah kumuh. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalan terbatasnya akses terhadap sumber daya alam, dan menurunnya mutu lingkungan hiduP

lAi

pencaharian maupun penunjang kehidupan seharinidup, baik sebagai sumber mata ti

hart.

Masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan daya alam. Hal ini sering terjadi dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan

3

fg

sumber

n

peralihan hutan menjadi kawasan sumber daya alam oleh perusahaan besar, dan Hutan produksi dikelola oleh sekelompok perusahaan dengan

lindung.

g

yang tinggal di sekitar, dan kecenderungan mengabaikan kehidupan masyarakat kehidupan dalam hutan. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan

n

masyarakat terhadap masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses sumber daya, dan menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

h

a

Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan sering tidak

It

dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi buruh pertambangan, bahkan banyak di antaranya tidak dapat menikmati hasil tambang yang dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak atas kepemilikan terhadap ar€al

rn; J. tn

pertambangan yang dikuasai para pemilik modalatas ijin dari negara.

n.

Proses pemiskinan juga terjadi karena makin meny€mpitnya, dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat akibat penurunan mutu lingkungan hidup,

di

at

terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Penyusutan luas hutan terjadiakibat penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti

di

pertambangan, 'pembangunan

n.

kerusakan hutan adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan erosi. Selain itu,

tn

kerusakan hutan

ln

jalan, dan permukiman. Dampak lanjutan dari

juga

berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi dan tanah longsor, membuat makin berat beban yang mereka tanggung.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pesisir sebagai nelayan merasakan adanya penurunan hasil tangkapan. Hal ini disebabkan terdesaknya para nelayan

tn

miskin oleh para pemodal besar, dan pencurian ikan oleh nelayan negara lain

rla

menggunakan perahu

ng

ah ET

dan peralatan lebih modern. Nelayan miskin yang tidak memiliki pemahaman dan keterampilan melakukan penangkapan ikan, cenderung berbuat merusak habitat yang mengurangi populasi ikan, dan menggunakan prasarana/sarana, teknologi yang kurang mendukung Untuk memperoleh hasil yang memadai.

an an

Masyarakat miskin nelayan juga menghadapai masalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk

ah

ikan mencari makan dan bertelur. Hutan bakau sudah makin menyusut. Terumbu

all

karang saat ini

juga dalam kondisi rusak dan sangat kritis. Degradasi lingkungan wilavah

-141wilayah pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan, sehingga tingkat kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan makin tinggi.

untu

i,

untu

Lemahnya Jaminan Rasa Aman

Lemahnya jaminan rasa aman terjadi dalam bentuk ancaman antara

lain,

I,l

kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), dampak krisis

ekonomi global, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang,

Dan

yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi,

Sun

politik, dan budaya.

yan(

Dampak luapan lumpur panas Lapindo -yang tak kunjung terselesaikan- telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal penduduk, terhentinya kerja dan

kePt

usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu

beb

dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur

mel

ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya

keb,

air bersih, rusaknya

Dat

infrastruktur sosial dqn hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus

mal

asa dan trauma kolektif.

prol

j.

kes

akses terhadap pendidikan, menurunnya akses terhadap

LemahnyaPartisipasi Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam

mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi penduduk miskin dalam

lem

perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan,

terq

pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wifayah

su€

garapan, menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan.

ket har

Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga

yar

disebabkan kurangnya informasi, baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara

rx.

formalsosialisasitelah dilaksanakan, namun karena umumnya menggunakan sistem perwakilan, sehingga banyak informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat

dal

miskin yang diwakili.

pe

k.

rni:

Besarnya Beban Tanggungan Keluarga Beban rnasyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga,

Se

dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Rumah tangga miskin

1.

mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak

2.

miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan sebanyak 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumah tangga, maka peluang anak dad keluarga miskin untuk

I

ra - 4t+z-

melanjutkan pendidikan menjadi terhambat, dan sering mereka harus bekeria untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. untuk

lIl

r

L

Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

rg,

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.

ni,

Sumber

;is

dari permasalahan kemiskinan perempuan'terletak pada budaya patriarki

yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan.

an

Praktikipemerintahan yang bersifat hegemoni dan patriarki, serta pengambilan keputusan yang hierarkis telah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam

Ju

beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Angka yang

lur

menjadi basis pengambilan keputusan; penyusunan program

ya

kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan .laki-laki.

ya

Data dikumpulkan secara terpusat tanpa'memperhatikan kontekstualitas, dan tidak

us

mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan,

ah

pro€rarn,

dan

pembuatan

dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender, dan menimbulkan

kesenjangan gender di berbagai'bidang kehidupan.

,m

in,

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah ketenrvakitan

rh

suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan

:in

kebijakan publik tersebut sangat penting, karena produk kebijakan yang netralgender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

F

yang berakibat pada nemrskilari kaum perempuan,

.ln ra

lX.2

Sasaran Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran yang tercantum

dalam agenda pembangunan lain, termasuk program:programnya. sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya secara nyata jumlah penduduk al in rk v, g. in

rniskin, laki-laki dan perempuan, dan terpenuhinya hak.hak dasar masyarakat miskin. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. 2.

Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Menurunnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (poverty Gap lndex), dan lndeks Keparahan Kemiskinan (Poverly Severity tndex).

Terpenuhlnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bebas biaya bagi penduduk miskin. 4. Tersedianye

143 -

4.

Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi penduduk miskin.

5. 6.

Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk miskin.

7.

Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang tayak dan- sehat bagi penduduk miskin.

L 9.

Terpgnuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi penduduk rniskin. Terbukanya akses penduduk miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan tefaganya kualitas lingkungan hidup.

10. Terjamin dan

terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah bagi

penduduk miskin.

11. Terjaminnya rasa aman penduduk miskin dari tindak kekerasan

simbolik

maupun non-simbolik.

12. Meningkatnya partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan. 13. Terbangunnya kesetaraan gender dalam kehidupan penduduk miskin, dan juga dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

tX.3

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penanggulangan

kemiskinan

dilaksanakan daiam kerangka arah kebijakan umum:

1.

Mewujudkan potensi penanggulangan kemiskinan berdasarkan ide-ide, nilai-

nilai sosial, dan institusi alternatif yang mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal, dan menempatkan masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan, sebagai aktor perubahan sosial.

2.

Memberdayakan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial.

3.

Mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal untuk membangun sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan organisasi berskala manusia

dan komunitas-komunitas swadaya, yang menonjolkan peran komunitas dalam proses pengambilan keputusan,

Arah kebijakan untuk masing-masing upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin adalah sebagai berikut: a.Hak atas

-144Hak atas LaYanan Pendidikan

Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan, formal maupun non-formal,

yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin, perempuan maupun laki-laki. Meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal ataupun non-

formal, termasuk metalui upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah pada jenjang SD/Ml/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B, serta lulusan SD/Ml/Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun melalui jalur formal ataupun non-

formal, termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin

yang putus sekolah pada ienjang SMP/MTs/Paket B, serta lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/Paket C.

Menurunkan secara signifikan lumlah penduduk miskin yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasiperluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung upaya penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI' serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (retapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar di kalangan penduduk miskin.

Menyelenggarakan pendidikan non-formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat miskin yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melaluijalur formal, terutama mereka yang

tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan mereka yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan; kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualltas hidupnya.

Mengembangkan kurikulum. bahan aiar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin

Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Memberikan kesempatan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan keoada

-145-

kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. b.

Hak atas Layanan Kesehatan

1.

Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan (provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, desa, dusun)' serta meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin: Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki' 3.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, dan perilaku hidup sehat.

4.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan bagi penduduk miskin.

5.

c. 1.

Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin' sepertiTBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi' Hak atas Pekerjaan dan Berusaha padat Menciptakan jaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja

karya untuk menampung tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan, terutama dari keluarga miskin, yang terpaksa menganggur akibat PHK ataupun

pemulangan

TKI yang merupakan dampak krisis ekonomi global,

untuk

mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah. 2.

Mengembangkan dan metindungi keberlangsUngan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah tefladinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah'

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan keria dan berusaha, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

4,

Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalafi

menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis, dan melindungi pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan keamanan kerja. 5. Meninokatkan

-146di Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri maupun

luar negert. Hak atas Pangan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri.pengolahan

dengan memperhatikan mutu produksi, serta menyempurnakan

sistem

penyediaan, distribusi dan harga pangan. produk pangan Meningkatkan pendapatan petani pangan, sekaligus melindungi dalam negeridari Pangan imPor. pangan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsurnsi dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga.

pangan, dan Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan

yang rentan menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam' e. 1.

Hak atas Perumahan

Meningkatkan keterjangkauan {affordability) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan'

Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan bagi penduduk miskin'

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat miskin dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. f. 1.

Hak atas Air Bersih pentingnya Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggaldiwilayah sulit air'

Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, dan ditempat lembaga publik' Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air. dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman, serta

-147-

serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin

6.

Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi.

7.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan, permukiman, dan sanitasiyang layak dan sehat.

g.

1.

Hakatas Tanah Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara

selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan Undangundang Pokok Agraria.

2.

Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan.

3.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulaYat.

4.

Meningkatkan reformasi pelayanan publik untuk penyederhanaan prosedur pengurusan, serta mendekatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat miskin tokal, dengan biaya murah dan cepat.

5.

Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.

h. Hak atas $umber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan

hidup

yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.

Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengetolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin.

4.

Mengembangkan sistem hukum. yang dapat rhencegah atau mengatasi pencemaran sumber daya air dan lingkungan hidup.

i. 1.

Hak atas Rasa Aman

Memelihara harmoni sosial masyarakat,

dan

mengembangkan sistem

pencegahan konflik secara dini.

2.

Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Jawa Timur diseluruh wilayah. 3. M"nq".b.nqkrn

-148-

Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak dan anak jalanan, dan mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan. pada Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial kelompok masyarakat rentan. rasa Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan

aman di lingkungan masing-masing. 6.

Fasilitasi percepatan penyelesaian ganti-rugi korban luapan lumpur Lapindo, sekaligus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktu r. Hak untuk BerPartisiPasi

j. 1.

2.

Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin, laki-lbki maupun perempuan, untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan'

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas

proyek-proyek

pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan mereka.

Memperluas ruang publik dan peran serta masyarakat miskin, laki-laki maupun

perempuan, untuk mengembangkan swa-organisasi

dan aliansi strategis

penanggulangan kemiskinan atas insiatif dan kreativitas lokal' Mengembangkan dan memfasilitasi terbentuknya forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin, baik laki-lakidan perempuan. Hak atas Keadilan dan Kesetaraan Gender

Meningkatkan kemampuan dan akses perempuan dari keluarga miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan. pengembangan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif gender yang berpihak kepada perempuan dari keluarga miskin'

Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan keluarga miskin dari segala bentuk ketidakadilan gender yang merugikan pengembangan kualitas hidup rnereka.

lX.4

Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah

yang akan

dilaksanakan

dijabarkan

ke

pembanaunan

AA - 4t.+Y

pembangunan'yangdibagimenjadiduakategori,yaituprogramprioritasdan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

1X.4.1 Program Prioritas

A.

Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin mempero[eh layanan pendidikan yang bermutu dan bebas biaya, tanpa diskriminasi gender, dilakukan melalui program-program, antara lain:

1.

Program Pendidikan Gratis bagi Penduduk Miskin

Program

ini bertujuan meningkatkan akses dan

pemerataan pelayanan

pendidikan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk miskin, baik melaluijalur

penduduk miskin formal dan non-formal, negeri maupun sWasta, sehingga seluruh pendidikan' usia 7-15 tahun, laki-taki maupun perempuan, dapat memperoleh setidaknya sampaijenjang sekolah menengah pertama atau sederajatpembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin ini tidak saku. Program ini termasuk biaya seragam, biaya buku pelajaran, alat tulis, dan uang dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang ternyata

disinergikan

yang dalam pelaksanaannya belum bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa

tidak mampu.

program ini dititikberatkan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang belum ataupun yang mendapatkan pelayanan pendidikan dasar sD/Ml termasuk Paket A, pendidikan; sudah bersekolah tapi terancam putus sekolah karena masalah biaya jenjang serta meningkatkan angka lulusan SD/Ml/Paket A untuk melanjutkan ke SMP/TtrlTs/Paket B sampai dengan selesai.

1.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: (SD/Ml/Paket Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan dasar

A dan SMPIMTs/Paket B) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai pakaian seragam dan sepatu. 2.

Penyiapan alokasi dana pembiayaan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin melalui sharing APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.

Peningkatan upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus

sekolah jenjang SD/Ml/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/Ml/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta

nelsgpllEba!

- 150 -

mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminas gender.

peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi

4.

menjadi semacam ombudsman pendidikan untuk mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan gratis bagi penduduk miskin, serta menampung pengaduan masyarakaUorangtua siswa.

pemberdayaan komite sekolah/madrasah dalam perencanaan, dan terutama pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis bagi

5.

penduduk miskin.

Peningkatan sosialisasi kepada penduduk miskin yang masih memiliki hambatan budaya mengenai hak anak perempuan yang sama dengan anak laki.laki untuk mendapatkan akses pendidikan, dan mengembangkan potensi

6.

dirimereka.

d.

Program Penuntasan Perluasan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

bertujuan menuntaskan perluasan Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun, menjadi 12 tahun, yang telah dirintis sejak Januari 2008. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan menengah SMA/MA, termasuk

.

Program

ini

Paket C, yang bermutu, dan bebas biaya bagi penduduk miskin'

program ini dititikberatkan untuk menampung lulusan, terutama penduduk jenjang miskin, jenjang SMP/MTs/Paket B yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMAJMA/paket C, serta untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 16-18 tahun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi: Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan menengah

1.

(SMA/MA/paket C) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagianak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai pakaian seragam dan sepatu'

2.

peningkatan upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah jenjang SMA/MA/Paket C, dan lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak metanjutkan ke jenjang lebih tinggi, serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah di kalangan penduduk miskin, tanpa diskriminasi gender'

3.

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas, termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan' disertai

.

disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.

4.

Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak, termasuk yang berada diwilayah bencana alam.

5.

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melatui peningkatan kualifikasi, dan sertifikasi guru.

6.

Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) ditingkat kecamatan, untuk

memperluas aksesibilitas lulusan SMP/MTs dari keluarga miskin yang bertempat tinggal di pedesaan melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan, sehingga nantinya memiliki keahlian dan keterampilan untuk memasuki pasar kerja.

7.

Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK dari keluarga miskin, yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan

tinggi melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bidging programl pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerja sama antarsatuan pendidikan, baik formal maupun non-formal'

B. Pemenuhan Hakatas Layanan Kesehatan Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan memadai, serta bebas biaya, tanpa diskriminasi gender, dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, melalui pusat kesehatan masyarakat

(puskesmas) dan jaringannya meliputi puskemas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa (polindes), dan bidan di desa, untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

Pengembangan dan penuntasan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi.

2.

Pengembangan dan penuntasan revitalisasi puskesmas (termasuk puskesmas pembantu) dengan tempat perawatan (DTP) yang melayani rawat inap sesuai

standar, serta perombakan sistem keuangan dan kapitasi

puskesmas

berdasarkan kinerja, bukan wilayah. Puskesmas ditingkatkan menjadi semacam "rumah sakit mini". Penyediaan tenaga dokter spesialis pada puskesmas secara bertahap dengan

prioritas pada puskesmas yang melayani rawat inap, dan tingkat kunjungan pastennva

-15?pasiennya tinggi. Tenaga dokter spesialis rumah sakit kabupaten dijadwalkan berpraktik di Puskesmas.

pengadaan peralatan

1.

dan

perbekalan kesehatan' termasuk

obat

generiUesensial.

1.

promosi kesehatan' Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, yang mencakup

1.

lingkungan, pemberantasanpenyakit menular, dan pengobatan dasar. . Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti flu burung, malaria, TBC, rendahnya stafus gizi, busung lapar, demam berdarah,

kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan

dan akses petayanan kesehatan reproduksi.

7.

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya (Ponkesdes) yang melayani pasien bersalin'menjadi Pondok Kesehatan Desa juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis.

g.

jaringanya yang dibuat Penyusunan standar pelayanan minimal puskesmas dan dan disepakati bersama stakeho/ders dan pihak-pihak yang berkepentingan fainnya (citizens' chafter alau "kotltrak pelayanan")'

Program Upaya Kesehatan Perorangan program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di perorangan, khususnya dari keluarga miskin, yang berkualitas dan bebas biaya

2.

rumah sakit.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. 2.

pengembangan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di kelas lll rumah sakit dengan menyederhanakan mekanisme jenis penyakit' administrasi, serta berorientasi pada subjek orang miskin, bukan Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana rumah-sakit,

termasuk meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan

3.

kemampuanmanajemenpengelolaandanpe|ayananrumahsakit. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta HIV/AIDS'

4.

penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang dibuat dan disepakati bersama stakeholders dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (citizens' ch arte r atau "kontrak pelayanan").

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat miskin agar mau dan mampu menumbuhkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

3.

(PHBS)

153 -

(PHBS), dan mengembangkan upaya kesehatan bersurnber daya masyarakat (UKBM).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain meliputi:

j.

Penuntasan revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengurangi angka kematian ibu metahirkan dan angka kematian bayi, serta meningkatkan kualitas kemandiriannya untuk melayani kesehatan ibru dan anak, keluarga berencana, imunisasi, terutama untuk mencegah munculnya kembali wabah polio, busung lapar, dan kurang gizi, di kalangan penduduk miskin.

2.

Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, serta periliku hidup sehat.

3.

pengembangan dan pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Gerakan Pramuka Satuan Karya Bakti Husada (SBH), dan Desa Siaga sebagai

partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing. terutama Untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

4.

pemberdayaan lembaga masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, terutama di daerahdaerah terpencil, termasuk di pulau-pulau kecil.

4.

Program Lingkungan Sehat

program

ini bertujuan meningkatkan akses

masyarakat miskin terhadap

perumahan. permukiman, sanitasi yang layak dan sehat, serta air bersih, untuk mewujudkan mutu lingkungan yang sehat' Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

pengadaan sarana air bersih bagi penduduk miskin yang bermukim di wilayah sulit air.

2.

pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin, serta

memberdayakan ketembagaan masyarakat

lokal untuk mengelola

dan

memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola. 3.

Peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan.

4.

Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal penduduk miskin, serta pengadaan sarana sanitast dasar. c. Pemenuhan

-154-

Berusaha C, Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan yang

1.

pekerjaan dan berusaha Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin atas layak dilakukan melalui program-program' antara lain:

Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Programinibertujuanmeningkatkankesempatankerjabagipenganggurdan akibat PHK, serta angkatan kerja baru di pedesaan setengah penganggur, terutama tenaga kefa, perkotaan, sektor formal maupun informal, mendorong mobilitas

I

)

dan

tr

:it

kerja produktif yang seluas-luasnya, terutama yang serta menciptakan lapangan pedesaan, dengan memberdayakan perekonomian berbasis pertanian di daerah dan mencegah munculnya penduduk rakyat, untuk.mengurangi tingkat kemiskinan

zl

miskin baru.

g

|ain, pada: Kegiatan pokok yang di|aksanakan dititikberatkan, antara r),

l.Penciptaan|apangankerjame|a|uikegiatanpadatkaryarehabi|itasi mempercepat infrastruktur, terutama yang rusak akibat bencana banjir, dan pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja bagi korban PHK'

ai di an

dan TKI Yang diPulangkan.

2.

bagi UKM yang Fasilitasi pemberian bantuan modal pengembangan usaha penyerapan tenaga sehat dan prospektif, sehingga dapat membuka peluang keria baru.

3.

4.

pedagang Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan, terutama yang kaki lima, tanpa penggusuran, melalui penyediaan fasilitas tempat usaha jasa strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna

lainnya, serta tidak merusak lingkungan' pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan, baik didaerah

pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, maupun daerah-daerah sekitar kawasan industri, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik

yah

penciptaan lapangan kerja' dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap itasi

S.

ierta

pengembangan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap sumber daya ekonomi dan rakyat sumber daya lainnya, dalam rangka memberdayakan perekonomian

dan

untuk memperluas laPangan keria'

6.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai peluang bagi karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan

kelompok masyarakat miskin meningkatkan produktivitas sesuai basis mata PencahariannYa. 7. Penqembanqan

,,I

7.

Etr

pembentukan Pengembangan kredit usaha rakyat bagi penduduk miskin' dan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha orang miskin

melalui pinjaman lunak dengan agunan aktivrtas usaha itu sendiri.

B. g.

Penyediaan pinjaman lunak bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKl) yang akan bekerja di luar negeri untuk kebutuhan biaya administrasi kerja, sebagai upaya memperluas akses terhadap peluang kerja' penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakeflaan agar tercipta pasar kerja Yang fleksibel.

10.

pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah.

2.

Program Mobititas Penduduk program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui mobilisasi penduduk ke daerah lain dengan pemberian pembekalan keterampilan caton transmigran.

1. 2. 3. 4. 5. 3.

pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, Kerja sama antar-daerah provinsi, kabupaten/kota luar Jawa.

.

Pendaftaran dan seleksicalon transmigan' Pembekalan keterampilan calon transmigran Pemberian perbekalan calon transmigran. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan'

Program Penciptaan lklim Usaha bagi UMK

perlindungan usaha Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan dan mikro dan kecil (uMK) sebagai wahana usaha dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

produksi' Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender'

Z.

peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan kredit melalui pengembangan sistem perbankan alternatif yang mengadaptasi Grameen Bank sysfem.

3.

penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dari dana pengganti agunan' bergulir, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai

4.

Mengembangkan lembaga keuangan mikro di tingkat kecamatan atau desapermodalan' desa strategis untuk memudahkan penduduk miskin mengakses

serta memberdayakan usaha mikro dan kecit melalui akses

permodalan

(piniaman lunak)

- 1E.L tuv -

(pinjaman lunak) dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri.

Menyiapkan akses permodalan bagi penduduk miskin dikaitkan percepatan sertifikasi tanah dengan memberikan pinjaman lunak untuk biaya pengurusan sertifikat.

pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Penyediaan perijinan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk peruinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar. 7. 8.

Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro, dan kecil. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha.

9.

penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih Peningkatan

dan

banyak dan bermutu, serta bernilai lebih, 10.

'Peningkatan keterampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai potensi Yang ada.

11.

Fasilitasi pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, dalam upaya meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

D.

Pemenuhan Hak atas Pangan

Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas pangan, dan meningkatkan sistem ketahanan pangan dilakukan melaluiprogram, antara lain:

1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin, laki-laki maupun

perempuan, terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

1.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatka!, antara lain, pada: Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan

peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pan gan 2.

:

Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi dengan mutu yang semakin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokai;

Pencegahan

dan

penanggulangan masalah kekurangan pangan melalui bantuan

1E-7

bantuan pangan kepada keluarga miskin rawan pangan, disertai peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan. peran Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat. Peningkatan

4.

aktif Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan Pangan lokal. pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang berimbang dan tidak

S.

diskriminatif gender di dalam keluarga, kandungan kalori dan gizi-dari bahan pangan lokal selain beras, serta cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang. petatihan penerapan teknologitepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan

6.

produksi pangan lokalsesuai kearifan lokal masyarakat' pasar Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, dan harga bahan pangan di induk dan pasar tradisional eceran.

7. E.

Pemenuhan Hak atas Perumahan

Bertujuan memenuhi

hak

masyarakat

miskin untuk

dapat

program, menempati/menghuni perumahan yang layak dan sehat dilakukan melalui

antara lain:

1.

Program Pengembangan Perumahan

perbaikan Program ini bertujuan rneningkatkan pengembangan, pengadaan, perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin'

1.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Penyediaan prasarana dan Sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin'

2.

Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhan$, dan rumah

sangat sederhana yang layak dan sehat untuk memenuhi

kebutuhan

perumahan bagi penduduk miskin di perkotaan'

3.

Peningkatan perlindungan sosial

bagi masyarakat miskin dengan

mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak' aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan laYak.

4.

Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan perumahan rakyat dengan biaya murah dan cepat'

5.

jawab Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompot< rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dan dampak negatif krisis ekonoml' 6. P-eninqk.atan

- 158 -

peningkatan kualitas lingkungan perumahan

di

kawasan kumuh,

desa

tradisional, dan desa nelaYan.

yang berbasis Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya pemberdaYaan masYarakat'

akibat bencana Faslitasr dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah rK

m

alam. 9.

izi

pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman, khususnya bagi masyarakat miskin.

10,

11.

perumahan Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan' rakyat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan'

pendirian rumah penampungan/panti'untuk orang jompo, anak jalanan, anak

terlantar,

dan

penyandang cacaVmemiliki kemampuan berbeda, serta

masyarakat miskin didaerah bencana alam'

Pemenuhan Hak atas Air Bersih . Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin mengakses sarana air bersih melalui program' antara untuk kebutuhan kehidupan yang layak dan sehat dilakukan F.

lain:

L

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan dan penyediaan sarana air bersih yang layak dan sehat bagi penduduk miskin' pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, 1,

pedesaan' Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama didaerah daerah kumuh perkotaan, dan daerah bencana' Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wil4yah rawan air

n

i1

kepada masyarakat miskin.

Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin.

pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin'

Peningkatan kemampua penyediaan

n

stakeholders

di daerah dalam

pengelolaan dan

air bersih dan aman serta sanitasi dasar melalui

pendekatan

investasi bersama dalam penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin. 6. Pemberian

159 -

6.

pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat pedesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum'

7.

Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama, pelayanan sosial kepada masYarakat miskin'

G. Pemenuhan Hak atas

Tanah

Bertujuan menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal, terutama penduduk miskin, atas penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Pengelotaan Pertanahan Program ini bertujuan metindungi

penduduk miskin atas penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1-

penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi

peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian perselisihan,

dan

pengembangan budaYa hukum.

2.

yang Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum'

3.

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa agraria, dan pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah,

4.

Fasititasi pengembangan redistribusi secara selektif terhadap tanah absenfia dan perkebunan sesuai Undang-undang Pokok Agraria'

S.

pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran

tanah. 6.

\

percepatan dan pengembangan efektivitas sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin, serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan meniunjung supremasi hukum.

7.

Perlindungan tanah ulayat masyarakat tanpa diskriminasi gender.

8.

Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.

Fasilitasi perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan' dan pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran. H, Pemenuhan

-160

-

g. Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Sumber

Daya Alam

pengelolaan dan Bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam programlingkungan hidup dan sumber daya alam, dilakukan melalui

pemanfaatan

program, antara lain:

1.

Hutan Program Pbmanfaatan Potensi Sumber Daya

program

ini

bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap

pemanfaatan sumber daya kehutanan'

lain, pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara

,|.Pengembangansistempemanfaatansumberdayaalamyangberpihakpada masyarakatmiskin'danmemperhatikankelestarianhutan.

n

ti

2'Pengembanganhutankemasyarakatan,danusahaperhutananrakyat. 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam . Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan penduduk miskin terhadap lingkungan hidup' perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lain, pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara pengelolaan sumber daya alam Penguatan organisasi masyarakat lokal dalam

.

n

1.

dan lingkungan hiduP.

2. . 3.

hutan bakau, dan terumbu Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, karang, dan lainnya) berbasis masyarakat' pengelolaan sumber Pengembangan dan penyebarluasan kearifan lokaltentang daya alam Yang berkelanjutan.

4'Pengembangansistempengawasanpemanfaatansumberdayaalamoleh

5.

masyarakat, terutama penduduk miskin' memberikan hak Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam )ang

ln

kepadamasyarakat,terutamapendudukmiskin'secaralangsung' yang memanfaatkan Reorientasi kerja sama dengan perusahaan multinasional pada rnasyarakat sumber daya alam dan Iingkungan hidup agar lebih berpihak

rsi

miskin.

gr

6.

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup penduduk miskin terhadap Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup'

3.

KegiatanpokokyangdiIaksanakandititikberatkan,antara|ain,pada:

1'Pengembangansisteminsentifbagimasyarakatmiskinyangmenjaga lingkungan. 2. Peninqkatan

- tol

2.Peningkatanperansektorinforma|.khususnyapemu|ungdan|apak,da|am peluang penyerapan upaya pemisahan sampah, yang sekaligus memberi tenaga kerja bagi penduduk miskin'

3.

miskin Peningkatan dan pengembangan aktivitas dan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan barang-barang daur ulang'

l.

Pemenuhan Hak atas Rasa Aman dari gangguan Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman dilakukan melalui keamanan, dan tindak kekerasan simbolik maupun non-simbolik, program, antara lain:

l.ProgramPe|ayanandan.RehabilitasiKesejahteraanSosia| Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan sosial' pemberdayaan penduduk miskin yang menyandang masalah kesejahteraan |ain, pada: Kegiatan pokok yang di|aksanakan. dititikberatkan, antara

1.

Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis

yang

menyangkut

.kesejahteraanrakyat,antaralainpengungsi'dankorbanbencanaalam' panas Lapindo' termasuk penanganan dampak sosial politik korban lumpur

2.

dan hukum bagi Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial nakal. anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak

3.

telantar termasuk Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal' keuuaran dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

4.

Sinkronisasi

kemiskinan pada daerah-daerah rawan konflik'

5. 6.

kerja sama Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta peningkatan kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin. penduduk miskin Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan bantuan sosial bagi dan rentan.

7.

lokal perlindungan Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan menangani kasus sosial, dan pembentukan uniulembaga yang responsif dalam tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan'

8.

anak jalanan, dan Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak, dan peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak'

9.

rumah tangga' Peningkatan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam

J.

Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi miskin dalam Bertujuan memperluas kesempatan dan peran serta masyarakat

pengambilan keputusan, di|akukan me|alui program, antara |ain:

1.

Proqram

-162-

Masyarakat Miskin dan Kualitas 1. program Peningkatan Partisipasi

Pelayanan

Publik

Programinibertujuanmeningkatkankua|itaspelayananpub|ikyangberpihak dengan membuka seluas-luasnya bagi partisipasl kepada masyarakat miskin, pengambilan keputusan' penduduk miskin dalam lain, pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara

l.Pengembanganpartisipasimasyarakatdikabupatendankotadalam

dialog perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme termasuk penduduk dan musyawarah terbuka dengan kdmunitas penduduk,

miskin, di masing-masing wilaYah'

2,Penyempurnaanmekanismemusyawarahperencanaanpembangunan

dan provinsi' (Musrenbang) mutaidaritingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota,

3.Pelembagaanpartisipasimasyarakatmiskinmela|uiperencanaandan

4.

.

penganggaran Yang PartisiPatif' dan sosialisasi melalui Fasilitasi proses penjaringan aspirasi masyarakat miskin,

mediadanangketterhadapaspirasiyangdiresponda|ampenganggaran pembangunan.

5. 6,

miskin Fasilitasi forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perumusan keb'rjakan publik forum lintas pelaku, Pembentukan dan pengembangan forum-forum warga' dan proses perencanaan dan termasuk penduduk miskin, yang teriibat dalam

penganggaranpartisipatifditingkatkecamatandankabupaten/kotauntuk dan penggunaan menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik APBD.

7.

dan fasilitas Penerbitan dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

K.PemenuhanHakatasKeadi|andanKesetaraanGender terjadinya Bertujuan menurunkan ketimpangan gender yang mengakibatkan kemiskinan

dan pemiskinan perempuan, dan untuk menjamin

penghormatan,

pJrtindungun, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan setara dengan lakilaki' dilakukan melalui program, antara lain:

1.

program Peningkatan Kuatitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Programinibertujuanmeningkatkankualitashidupdanperlindungan gender' perempuan dari keluarga miskin agar tercapai keadilan dan kesetaraan Kegiatan

- toJ Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

4.

Peningkatan kualitas hidup perempuan dari keluarga miskin melalui aksi

1

5

afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial. dan ekonomi. 2.

Perlindungan bagi perempuan keluarga miskin dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia.

Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah

tangga keluarga miskin, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan miskin dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk

7, 2.

pencegahan dan penanggulangannya.

4.

Pengembangan sislem pendataan

yang mampu menangkap

dinamika Pt

persoalan gender dalam kemiskinan.

1X.4.2 Program Penunjang Untuk mendukung program-program prioritas penanggulangan kemiskinan disusun pula program-program penunjang pengembangan wilayah dan komunitas. Program penunjang ini dijalankan seca[a sinergis dan simu]tan bersama program-

program prioritas untuk mengentas masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan, witayah pedalaman maupun pesisir, dan juga daerah tertinggal, termasuk wilayah kepulauan.

A.

Percepatan Pembangunan Pedesaan Bertujuan memperluas kesempatan masyarakat miskin pedesaan, laki-laki

maupun perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program1

program, antara lain:

1.

2

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program ini bertujuan membangun kawasan pedesaan melalui peningkatan

produktivitas

dan

keberdayaan masyarakat

di

kawasan pedesaan,

serta

meningkatkan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan perkotaan; dan mengelola

dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan sesuai prinsip' pqinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan lembaga

dan organisasi masyarakat pedesaan dalam

pemanfaatan sumber daya setempat.

2.

Pengembangan industri pedesaan yang didukung oleh pembinaan kemampuan,

regulasiyang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar.

3.

4 E

; I

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

3

Pengembangan pusat layanan informasi pedesaan berkaitan dengan pelayanan kepada

I 4-

-164kepada masyarakat miskin. Revitalisasi kelembagaan koperasi pedesaan yang berbasis masyarakat. 5

Pengembangan kelembagaan ekonomi, termasuk pasar desa dan lembaga keuangan mikro dan peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.

perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di pedesaan yang mendukung pengembangan Pembangunan

ekonomi masyarakat pedesaan.

-1

t

dan

7.

( 2.

Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil pedesaan-

Program Pe ni n gkatan Kebe rdayaan Masyarakat Pertanian program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama

petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

pengembangan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha pertanian.

I

2.

Pengembangan kelembagaan masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam transaksi maupun pengambilan keputusan.

3.

Penciptaan lapangan kerja berbasis agroindustri/agrobisnis untuk mengatasi masalah petani gurem/buruh tani.

I

3.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini bertujuan mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Pengembangan dan Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan.

Peningkatan usaha ekonomi mikro untuk mendukung usaha mandiri sektor informal(UMSI). Pengembangan dan penguatan BUMDes. Pengembangan kapasitas dan potensi ekonomi desa. Peningkatan fungsi pasar desa dan pengembangan ekonomi kawasan.

Fasilitasikemitraan bagi usaha mikro kecildan menengah dipedesaan. Pengembangan usaha bagi kelompok wirausaha desa.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengu alan capacity building.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada '1

.Penquatan

.165-

1.

masyaraKat' Penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan

2.

PeningkatandanpengembanganpeIatihanpenguatankapasitasIembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa'

pemberdayaan masyarakat Pengembangan dan peningkatan pelatihan kader

3.

(KPM).

B.

Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

perkotaan, baik |akiBertujuan memper|uas kesempatan masyarakat miskin dilakukan melilui laki maupun perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasar, program, antara lain:

l.ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatMiskinPerkotaan miskin Program ini bertuluan meningkatkan kapasitas masyarakat

perkotaan

memenuhi hak-hak dasarnya' menjangkau akses sumber daya yang tersedia untuk antara lain' pada: Kegiatan pokok yang ditaksanakan dititikberatkan, perkotaan' Peningkatan perlindungan masyarakat miskin pengembangan forum komunikasi pembangunan masyarakat miskin perkotaan' masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan

1.

2.

Peningkatkan peran serta

3.

tata ruang.

miskin perkotaan' Penataan ruang berusaha yang berkeadilan bagi masyarakat

4.

tanpa disertai Pengguguran. 5.

Penyediaanpermukimanyanglayak,sehat,danterjangkaubagimasyarakat miskin perkotaan.

6.

perkotaan secara Penataan lingkungan permukiman masyarakat miskin partisipatif.

7.

peningkatan jarninan ketersediaan air bersih dan aman secara merata bagi masyarakat miskin Perkotaan.

8.

masyarakat miskin Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan pengusaha besar' perkotaan, baik laki-lakimaupun perempuan, dengan masyarakat miskin Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha perkotaan.

10.

perkotaan dalam pelayanan' Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan stakeholder dalam penanganan kemiskinan perkotaan.

11. Fasilitasi pemberian kepastian status kependudukan masyarakat

perkotaan.

miskin

I

C.Penqembanqan

.

-166-

Pesisir C. Pengembangan Kawasan pesisir dalam Bertujuan memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan hak-hak dasar, dilakukan melalui program, antara lain: pemenuhan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pesisir program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin

pesisir

yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasarnya' menjangkau akses sumber daya pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1. Z.

Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutanPemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan fosisi tawar

terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan, dan dalam Pengambilan kePutusan.

3.Pelaksanaanregtrlasiyangmengaturkawasanpenan$kapanikan,dan pengakuqn atas tradisi lokal masyarakat pesisir'

4. . Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir.

5. 6. 7. g.

Koordinasi berbagai sumber bantuan. modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. pesisir' Pemberdayaan ekonomibagi perempuan miskin dikawasan Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan, serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan' waktu Pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memperpanjang lama cold nelayan melaut, antara lain pembangunan SPBU terapung, perlengkapan storage pada perahu penangkap ikan'

C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada di Bertujuan memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin daerah tertinggal, meliputi pula daerah terisolir, dalam pemenuhan hak-hak dasar, dilakukan melalui program, antara lain:

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal pesisir Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin menjangkau akses sumbef daya yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasarnya'

1. Program

pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

Pengembangan regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan

2.

tertingga|,danper|indunganterhadapassetmasyarakat|oka|. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan istiadat tertinggal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat Dan kearifan

-167

-

dan kearifan lokal secara berkelanjutan. 3

Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mendukung pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal, seperti listrik, sistem transportasi, jalan, pelabuhan, air bersih, pusatpusat pengembangan dan penelitian telekomunikasi, dan informasi.

4.

Peningkatan kapasitas masyarakat beserta ketembagaannya'

'

BABX

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pencapaian visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak. Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial --sesuai amanat pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan KeemPat UUD 1945.

Namun disadari, tantangan ke depan semakin berat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun, maka kompleksitas dan kuantitas

penyandang masatah kesejahteraan sosial (PMKS)

juga turut meningkat

sejalan

perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya fakir miskin, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

x.1

Permasalahan

1.

Masih terbatasnya akses penyandang PMKS terhadap pelayanan sosialdasar.

2.

Masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, serta semakin rentannya masyarakat

menjadiPMKS.

Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan social Belum serasinya kebijakan kesejahteraan antar-pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

X.2 Sasaran Sasaran pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial rakyat adalah

meningkatkan pelayanan, rehabilitasi,

dan

pemberdayaan penduduk yang

menyandang masalah kesejahteiaan sosial, yang ditandai dengan:

l.Terpadunya

aa - )tov

Terpadunya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

1.

kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsidan korban bencana alam,

2.

Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.

3.

Meningkatnya pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal-

Meningkatnya sinkronisasi kebijakan

4.

dan pelaksanaan

upaya-upaya'

penanggulangan kemiskinan pada daerahdaerah rawan konflik'

Meningkatnya pemberd aYaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin.

5.

Optimalnya penyempurnaan kebijakan yang berkaitan bantuan sosial bagi

6.

penduduk miskin dan rentan. Meningkatnya pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal

7.

' 8.

perlindungan sosial, dan pembentukan uniUlembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan' Meningkatnya pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak, dan anak jalanan, dan peningkatan upaya pencegahan perdagangan

anak.

9.

i

Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga'

X.3 Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlindungan dan

peningkatan

kesejahteraan sosial rakyat, khususnya PMKS dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung' termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.

2.

Memberdayakan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga, fakir miskini komunitas adat terpencil dan kegiatan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mengarah pada peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS, anak, lanjut usia dan penyandang cacat. 3. Memberikan

- 11n. tru -

Memberikan jaminan sosial dan penguatan lembaga jaminan sosial yang

didukung peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat lokal. Meningkatkan pencegahan secara promotif dan preventif yang melibatkan lintas

sektoral dan sfakeholders, dilanjutkan dengan upaya pemberantasan dan pengendalian masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan

tinggi, organisasi sosial, maupun LSM dalam penyelengaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpa{u dan berkelanjutan. o.

Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan penanganan masalah-masalah strategis PMKS.

7.

Meningkatkan respons dan kecepatan pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

I

I

X.4. Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah

yang akan dilaksanakan dijabarkan

pembangunan, yang dibagi menjadi

ke

dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

X.4.1 Program Prioritas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lalnnya

a. Program

Program ini bertujuan mbmberdayakan fakir miskin, komunitas adat terpencil al

(KAT)

dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

dalam

mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri.

19'

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

r),

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir

ah

miskin, KAT dan PMKS lainnya. 2.

Pelatihan keterampitan berusaha bagikeluarga miskin dan PMKS.

3.

Pemberdayaan fakir miskin.

itn' lan rda

Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)'

lan

Pemberdayaan perempuan penyandang masalah rawan sosial ekonomi. Peningkatan kerja sama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM. b. proqram

- 171

-

Sosial b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Programinibertujuanmemulihkanfungsisosial,memberikanpelayanandan pMKS, termasuk kalangan lanjut usia telantar' rehabilitasi sosial bagi para

penyandangcacat,dananaktelantar,untukke|angsunganhidupdantumbuh kembangnYa

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antara|ain,pada: korban narkotika (ANKN)' Rehabilitasisosialdan keterampilan anak nakaldan

1.

2.Penyantunandanpembinaanpenduduk|anjutusiatelantar.

3. 4. 5.

PelaYanan anak telantar.

Pembinaan anak jalanan' (PSK), dan korban eksploitasiseksual Rehabilitasi sosial pekerja seks komersial

komersialanak (ESl(A)

6.'

.

7. 8. s.

(BWBP)' Rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan gelandangan dan pengemis" Rehabilitasi sosial dan keterampitan bagi Rehabilitasi sosial g.elandangan eks-psikotik' Penanganan dampak sosial korban HIV/AIDS'

10. penyantunan dan

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosiSl bagi

PenYandang cacat'

c. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Programinibertujuanmengembangkanpembinaanbagiparapenyandang cacat dan trauma. antara lain' pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan,

1. 2.

Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana'

3. 4.

dan perlakuan salah' Peningkatan penanganan korban tindak kekerasan

bencana' pemulihan korban Peningkatan tanggap darurat penanganan korban pasca-bencana, dan penanganan orang telantar'

pembinaan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos),

dan

bantuan

kesejahteraan sosial permanen (BKSP)'

5,

pembinaan pengumpulan uang dan barang (PUB), dan undian gratis berhadiah (uGB).

6.

perintis kemerdekaan dan Pembinaan dan bantuan bagi keluarga pahlawan, Pejuang.

d

Prooram

172 d. Program Pembinaan Panti Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan pembinaan pantipelayanan sosial dan rehabilitasi bagi klien. panti sosial dalam melaksanakan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1, z. 3.

Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial.

Rehabilitasibangunanpantisosial. '

4. e.

Peningkatan pelayanan sosialdan rehabilitasisosial bagiklien panti. Peningkatan kualitas tenaga pelatih dan pekerja sosialfungsional-

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, kepedufian, pelestarian dan

pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dan dunia usaha.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pembinaan wanita pemimpin kegiatan sosial (WPKS)'

10.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Pembinaanorganisasisosial. Revitalisasidan pemberdayaankarangtaruna. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM). Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan (K3). Pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). Pengembangan dan pemberdayaan eks-klien pantisosial' Pengembangan teman asuh.

X.4.2 Program Penunjang

a.

Program Pengembangan Keiejahteraan Sosial Program ini bertujuan meningkatkan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan

pembangunan kesejahteraan sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

l.Penqembanoan

173

kesejahteraan soslal' Pengembangan perencanaan program

1

2.

Peningkatankoordinasi,integrasi'sinkronisasidansinergi

perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial' Evaluasi program kesejahteraan sosial' 4.

pelaporan pembangunan kesejahteraan Penyusunan data dan informasi, serta sosial.

5. 6. 7.

sosial' Penyuluhan sosialdan publikasi kesejahteraan Pendataan PMKS dan PSKS' sosial' Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan

BAB XI REVITALISASI PERTAN lAN

pencapaian Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung

.

kerja, terutama di pedesaan, . dan mengentas sasaran penciptaan lapangan pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi pertanian masyarakat miskin, serta mendukung untuk menempatkan kembali arti penting sektor 6engandung arti sebagai kesadaran secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti menyegarkan kembali pertanian

dan meningkatkan kinerja pertanian dalam vitalitas, memberdayakan kemampuan pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya' peternakan, Sektor pertanian, yang mencakup tanaman bahan makanan,

menyerap sekitar 63a/o tenaga hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dari total angkatan kerja Jawa Timur tahun 2008, dan memberikan kontribusi kerja

ketiga setelah perdagangan, sebesar 16,89% dari PDRB Jawa Timur, atau terbesar pengolahan (28,49o/o)' sektor pertanian hotef dan restoran (29,36%), dan industri juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan umum tingkat pangan datam rangka memenuhi hak atas pangan. Namun secara penduduk di sektor ini relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan pendapatan

penduduk di sektor industri pengolahan maupun jasa'

Pengembangan sektor pertanian sesuai potensi wilayah merupakan ujung pusattombak terpenting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pengembangan pusat industri berbasis pertanian di berbagai daerah sebagai bagian dari sistem pertanian modern akan mendorong pengembangan sektor pertanian dengan seluruh sub- sektornya, dan sektor-sektor lain yang terkait' yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2003-2007) masih dipengaruhi oleh sektor industri dan sektor perdagangan.

Daya saing produk pertanian yang relatif rendah menjadi alasan utama pentingnya efisiensi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi produk-produk pertanian, terutama yang mempunyai potensi strategis untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis dan agropolitan. Selain itu, eflsiensi di sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya surplus tenaga kerja di pedesaan, sehingga rnemerlukan perluasan peluang kerja di sektor pertanian.

Namun dampak krisis ekonomi global juga mengakibatkan terjadinya surplus tenaga kerja di sektor non-pertanian akibat gelombang besar pemutusan hubungan

keria

- 4-7E ttJ-

kerja (PHK), yang makin memperberat beban sektor pertanian, karena mereka mengalihkan sumber nafkahnya ke sektor pertanian. Situasi ini menjadi semakin kompleks, karena tidak mungkin melakukan ekstensifikasi pertanian di Jawa Timur,

Sumber daya lahan untuk produksi pertanian relatif makin terbatas, akibat kian meluasnya perubahan fungsi dan tata guna lahan dari sektor pertanian ke nonpertanian. Luas rata-rata pemilikan lahan sawah hanya sekitar 0,3 hektare per rumah tangga petani. Jumlah petani gurem juga terus meningkat dari tahun ke tihun.

Luas panen tanaman padi dan palaw'rja cenderung menurun selama 20032007, kecuali padi, kacang tanah dan kedelai. Tanaman padi yang memiliki areal panen terluas dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu 1.695.514 hektare pada 2004, dan 1.750.903 hektar pada 2007, menghasilkan 8.914.995 ton gkp pada2004,

dan 9.346.947 ton gkp pada 2007. Sementara tanaman yang dihasilkan sub-sektor hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan berfluktuasi, areal panen dan jumlah produksinya tergantung pada musim dan permintaan konsumen.

Meski sektor pertanian masih mempunyai banyak kendala, seperti kendala modal dan bahan baku, teknologi, dan pemasaran, namun perannya dalam menyerap tenaga kerja

di saat perekonomian mengalami krisis sudah

terbukti.

Karena itu, menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional

dan kontekstual dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, dengan meny,egarkan kembali vitalitasnya, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerjanya menuju pengembangan agropolitan dan agrobisnis, mutlak diperlukan, sekaligus sebagai upaya mengentas masyarakat miskin. Apatagi, wilayah-wilayah di Jawa Timur terkonsentrasi pada komoditas pertanian yang khas, dan mengalami surplus.

Pembangunan pertanian -yang mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan- harus merupakan holistic poticy, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu, dibutuhkan integrasi

maupun sinkronisasi program, baik antar-tingkatan pemerintahan maupun koordinasi antarlembaga/unit satuan kerja dan dunia tisaha beserta organisasi profesi lainnya'

Xl.1

a.

Permasalahan

Rendahnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tingkat kesejahteraan masyarakat petani, antara lain, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada 2008, r'ata-rata NTP mencapai 114,15, mengalami kenaikan hanya 0,91% dari NTP tahun sebelumnya yang 1 13,12. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petanl

pelani

(14,40%) lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani Namun NTP pada bulan Maret dan Desember 2008 lebih rendah

ffi36%).

dibandingkan

Jika

bulan yang sama pada 2007.

perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2008 berfluktuasi. dibandingkan tahun 2007, kenaikan NTN 2008 cukup tinggi. Apabila dilihat

jauh berada pada level di alas 100' Ini yang diterima nelayan lebih tinggi daripada menunjukkan, perkembangan harga 2008 sudah nilainya, NTN selama tahun

perkembangan harga yang tinggi perkembangan harga yang dibayar nelayan. Namun otomatis membuat pendapatan nelayan meningkat, karena hanya dinikmati .1dak

yang memiliki armada dan alat penangkapan ikan yang lebih sebagian kecil nelayan tidak baik dan modern, sementara para nelayan tradisional

dapat menikmati kenaikan

harga tersebut.

Meski kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap PDRB Jawa petani dan nelayan masih Timur menempati posisi tiga besar, namun kesejahteraan golongan miskin, relatif rendah. Sekitar 70o/o-8Oo/o kelompok masyarakat ini termasuk dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang masih tradisional, dan yang bersifat subsisten. Buruh tani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat mempunyai pendapatan rata-rata paling rendah, dan merupakan kelompok terbesar darijumtah penduduk miskin Jawa Timur. Minimnya akses terhadap informasi dan

sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi.

b. Lemahnya Ketembagaan I -1

;i

ii

dan Posisi Tawar Petani

Kelembagaan petani yang lemah, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan, ditambah tidak ada atau tidak berfungsinya lembaga petanidan lembaga pendukung pertanian di pedesaan, membuat posisi tawar pdtani menjadi lemah,

dan mempersulit dukungan pemerintah yang diberikan

kepada

petani.

Lembaga petani yang dapat menjadi sarana meningkatkan skala usaha untuk memperkuat posisi tawar petani sudah banyak yang

tidak berfungsi.

Lembaga

pendukung untuk petani, terutama tembaga penyuluhan pertanian, sudah kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan, dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka meningkatkan penerapan teknologi

dan efisiensi

usaha

petani.

Selain itu, dengan berkembangnya otonomi daerah, semakin

banyak

peraturan daerah yang menghambat arus pemasaran komoditas, baik lnpuf produksi

maupun oufpuflhasil produksi. Kondisi ini melahirkan sistem pemasaran yang merugikan petani produsen, karena mereka berada pada posisi paling lemah.

b.

Sempitnya Lahan Pengusahaan Petani Terdapat kecenderungan jumlah petani dalam kurun 2003-2008 meningkat,

karena dalam setiap kejadian krisis ekonomi, sektor pertanian selalu menjadi atteirnatif penyelamat ekonomi keluarga. Namun di lain pihak, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga meningkat tajam dari tahun ke tahun, bahkan banyak lahan sawah produktif berubah menjadi lahan industri dan permukiman. Menurunnya jumlah lahan pertanian mengakibatkan rata-rata pemilikan lahan pertanidn menyempit menjadi rata-rata

di bawah 0,3 hektare per rumah tangga

petani.

Dengan luas lahan usaha tani seperti ini, meski produktivitas per luas lahan tinggi, tidak dapat memberi pendapatan yang cukup untuk menghidupi rumah tangga petani, dan pengembangaJr usaha mereka. Hal ini merupakan tantangan besar dalam mengamankan produksi padi/beras dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

c.

Terbatasnya Akses Petani dan Nelayan ke Sumber Daya Produktif

Lemahnya akses terhadap permodalan, dan terbatasnya kepemilikan sarana produksi pertanian merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya'sektor pertanian. Cara-cara tradisional dan konvensional yang digunakan dalam berusaha tani menyebabkan pendapatan yang diterima dari usaha tani relatif rendah. Akibatnya petani sulit menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengakumulasi modal dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana produksi pertanian. Dukungan kredit usaha pertanian untuk kebutuhan modal petani dan nelayan masih terbatas. Sementara, iumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar O,O2o/o dari total kredit. Keterbatasan modal membuat petani

dan nelayan kurang tertarik menerapkan teknologi baru dalam .meningkatkan produktivitas, juga membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon/rentenir). Di samping itu, keterbatasan penyediaan sarana produksi, termasuk upaya pengendalian hama dan

penyakit, serta bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun berulang terjadi, j uga meng ganggu prod uktivitas pertan ian.

Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan yang bersifat bulky dan mudah rusak, sehingga mereka terpaksa menerima harga (pricelaker), bahkan menekan

-178-

produk. Hal ini antara lain disebabkan belum berpihaknya kebijakan menekan harga petani, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. ekonomi makro kepada

d, Rendahnya Sistem Alih Teknologi dan Diseminasi Teknologi Pengotahan

\l

Pertumbuhan sub-sektor

rdi

pe rkebu

nan, peternakan dan perikanan men unjukkan

ini masih rendah, perkembangan menggembirakan, namun nilai tambah komoditas umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer)" dan olahan

1n

il

karena

iuga berialan kurang optimal. sehingga

rn.

sederhana. Sistem penyuluhan pertanian

ln

menghambat transfer teknologi.

la

Perkembangan industri hasil pertanian dan perikanan belum optimal, yang pertanian dan perikanan. ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil peningkatan nilaitambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan

an

rm

memerlukan investasi dan teknologi pengolahan lebih modern. Kondisi ini diperberat obh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui

an

jalur legal maupun ilegal.

Ea

d. lnfrastruktur

Pertanian Kurang Memadai

ior

Sekitar 30% jaringan irigasi terutama, di daerah-daerah penghasil ber4s berada dalam kondisi rusak, terutama disebabkan rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung

ha

pangan cenderung meluas, sehingga secara

ya

mengurangi areal lahan beririgasi.

na

terus menerus dan

signifikan

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai akan mempengaruhi kinerja sektor

lal

pertanian. Karena

itu, perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian

-an

pedesaan merupakan tantangan strategis dalam pembangunan Jawa Timur.

ha

e.

dan

Belum Optimalnya Usaha Perikanan Budidaya

rni

Pada umumnya usaha perikanan budidaya masih belum menggunakan

an an

teknologi budidaya yang tepat dan ramah lingkungan secara terintegrasi (integrated aquaculture), sehingga pola pengembangan budidaya, khususnya dalam proses

tu,

produksi, masih belum efisien. Umumnya budidaya perikanan hanya difokuskan pada

.an

komoditas unggulan tanpa diikuti pengembangan komoditas

lain yang

akan

memanfaatkan limbahnya, bahkan sekaligus dapat mempertahankan kualitas air.

ng

Akibatnya, produksi maupun produktivitas usaha budidaya perikanan yang dilakukan para pembudidaya menjadi rendah. Di samping itu, yang sering menjadi masalah dalam budidaya perikanan adalah penyediaan benih, bahan baku pakan,

all 6ll

>

I

sarana irigasi (tambak), belum jelasnya pengaturan

tata ruang budidaya, kurangnya oemDtnaan

pembinaan

dan

penyuluhan/pendampingan,

dan masalah-masalah lain

yang

berkaitan akses modal dan pemasaran

f.

Kesenjangan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

perairan laut Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antar-kawasan masih banyak menyebabkan kondisi oveiishing di kawasan tertentu, seba|iknya ikannya belum kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaatan sumber daya optimal, atau bahkan belum terjamah sama sekali' nelayan di Ketimpangan ini mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar jumlah tangkapan, wilayah-wilayah tersebut, sehingga berakibat pada menurunnya

yang akhirnya semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya jumlah spesies, berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan'

laut dan Sementara itu, telah pula terjadi kerusakan lingkungan ekosistem padang lamun di pesisir, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan dan organisme laut lainnya mana kawasan ini sebagai tempat (habitat) penting ikan

groundl' Kerusakan berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery baik yang berasal dari lingkungan pesisir dan laut ini juga disebabkan pencemaran, kegiatan manusia didarat maupun dilaut'

I

Xl,2

Sasaran

Sasaran revitalisasi pertanian adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelaYan, Secara rinci, sasaran serta berkembangnya agrobisnis/agroindustri dan agropolitan. tersebut adalah:

1.

terutama dari Meningkatnya secara nyata pendapatan petani dan nelayan, dan Nilai keluarga miskin, yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani Tukar NelaYan.

2,

Meningkatnya investasi, dan perluasan lapangan kerja

laki-laki mauPun

perempuan- di sektor Pertanian'

3. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan. 4. Meningkatnya daya saing dan nilaitambah produk pertanian dan perikanan' 5. Tersedianya infrastruktur pertanian dan pedesaan yang memadai' 6. Meningkatnya pengembangan agroindustri/agrobisnis, dan pembentukan kawasanagropolitan,terutamadikawasankantongkemiskinan.

6.

pangan. Meningkatnya produksi beras untuk pengamanan kemandirian

kelautan dengan 7. Makin optimalnya pengelolaan sumber daya

memperhatikan

kelestarian lingku ngan.

petani dan nelayan mengelola sumber daya alam B. Meningkatnya kemampuan secara lestari dan bertanggung jawab.

IL

g.

k

kehutanan dengan Makin optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya memperhatikan kelestarian lingkungan.

n

li

Xl.3 Arah Kebijakan

't,

a

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, revitalisasi pertanian ditempuh melalui empat langkah Pokok, Yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya, n

dengan kebijakan yang diarahkan pada:

di

a. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan

E tn lui

petani, termasuk peternak,

nelayan, dan PembudidaYa ikan.

b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga

pertanian dan pedesaan untuk

meningkatkan akses petani dan helayan -laki-taki maupun perempuan-

terhadap sarana Produktif, membangun delivery sysfem

dukungan

pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisitawar petanidan nelayan' ot rll,

3n

c.

Meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia pertanian.

2. Meningkatkan

produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk

pertanian dan perikanan, dengan kebijakan yang diarahkan pada:

a. Mengembangkan usaha pertanian menggunakan ari

pendekatan kewilayahan

terpadu, dengan konsep pengembangan kawasan agropolitan dan agrobisnis, yang akan meningkatkan kelayakan pengembangan/skala ekonomi, sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah, serta

lai

mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah.

b. Menyusun langkah-tangkah

peningkatan daya saing produk pertanian dan

perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk periingkatan pasca-panen' serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan Yang tidak sehat.

c.

Menguatkan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian, serta untuk mendukung pengembangan agroindustri, Dan pembanqunan

-181dan pembangunan kawasan agropolitan'

d.Meningkatkanpemanfaatansumberdayaperikananda|ammendukung ekonomi. dan tetap menjaga kelestariannya' melalui: 1.

Menata dan memperbaiki lingkungan perikanan budidaya'

2.

di wilayah Menata industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

3.Memperbaikidanmeningkatkanpengelo|aansumberdayaperikanan tangkaP. 4. 5.

Mengembangkanperikanansamuderadanbioteknologiperikanan. pengelotaan Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalar.n sumber daYa Perikanan.

produk perikanan Meningkatkan kualitas pengolahan dan nilai tambah melalui pengembangan teknologi pasca-tangkap/panen' 7.

Percepatan peningkatan produk perikanan budidaya'

8,

penyuluh' dan Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia' pendamping Perikanan-

9.

Perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi

dan

pengembangan

peraturanperundangansebagaiinstrumenpentinguntukmemp|ertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada'

kebijakan yang Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan' dengan diarahkan Pada:

a.

minimal yang Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan cukup untuk mendukung kemandirian pangan'

b.

dari dalam negeri' Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan meningkatkan Keb'rjakan pengembangan peternakan diarahkan untuk negeriagar populasi hewan dan produksi pangan hewanidari produksidalam terjamin untuk ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia'

c. 4.

ketergantungan pada Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan

beras,dengankonsumsipangana|tematifberbahanloka|. mendukung produkst Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha, dan dan pangan, dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam berkelanjutan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara dengan kebijakan yang diarahkan pada: a.MeninqkatKan

d.

hutan kayu' Meningkatkan nilai tambah dan manfaat hasil

b.

industri (HTl)' Pemberian insentif pengembangan hutan tanaman

pengembangan hutan Meningkatkan partrsipasi masyarakat luas dalam tanaman.

d.Meningkatkanproduksihasilhutannon-kayuuntukkesejahteraan masYarakat sekitar hutan'

Xl.4

Program

di atas' maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

ke

hngkah yang akan dilaksanakan dijabarkan pembangunan,yangdibagimenjadiduakategori'yaituprogramprioritasdan pokok yang akan dijalankan' penunjang, disertai kegiatan-kegiatan

X1.4.1 ProgramPrioritas

a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Programinibertujuanmeningkatkankapasitasdandayasaingmasyarakat akses terhadap sumber pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau daya usaha Pertanian.

Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antara|ain,pada: di kalangan petani 1. Pengembangan upaya pengentasan masyarakat miskin dan nelayan, laki-laki maupun perempuan'

2.Pengembangankreditusahaberbasispertanianbagike|ompokmiskindi pedesaan,danpembentukan|embagakeuanganmikrountukmelayani kebutuhan modal usaha penduduk miskin' rri.

an ,ar tuk

akses 3. Pemberdayaan usaha rakyat berbasis pertanian rnelalui

permodalan

sendiri (pinjaman lunak) dengan agunan aktivitas usaha itu

4.Pengembangankreditusahamikrotanpaagunanbagipetanidanburuhtani secara ekonomi" perempuan untuk mewujudkan kemandirian perempuan

5.Penyederhanaanmekanismedukungankepadapetanidanne|ayan,serta pengurangan hambatan usaha pertanian'

6.Perlindunganterhadappetanidaripersainganusahayangtidaksehatdan rksi

Jan rtan

adil' Perdagangan Yang tidak

T.Penumbuhandanpenguatanlembagapertaniandanpedesaanuntuk meningkatkan posisitawar petani dan nelayan'

bersubsidi B. Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk

mengantisipasi >cudl

d

secara dini kelangkaan pupuk berulang pada setiap musim tanam.

9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusra petani garam rakyat,

dan

penguatan lembaga pendukungnya untuk meningkatkan posisi tawar petani garam.

l0.Mendorong perkembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis rakyaUkomunitas, dan dikelola sebagai usaha bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal'

b.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan program ini bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan

pangan sampai ke tingkat rumah tangga, Kegiatan pokok yang ditaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Pemantapan ketersediban pangan ditingkat rumah tangga, daerah dan wilayah,

melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, serta pengembangan desa mandiri pangan. 2.

3.

Pengamanan ketersediaan pangan antara lain melalui percegahan konversi pertanian. lahan sawah didaerah irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi

Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur pertanian dan Pedesaan, Yang

mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.

4-

Peningkatan pasca-panen dan pengolahan hasil melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian' pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna untuk menurunkan kehilangan hasil.

5.

Diversifikasi pangan, dan perekayasaan sosial pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu makin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal'

6.

Pencegahan

dan

penanggutangan masalah pangan, melalui peningkatan

bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan.

c.

Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis

program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yan$ (agroindustri)' mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Agrobisinis lebih ditekankan pada

- 18,4: kegiatan perdagangan, sedangkan agroindustri merupakan oada kegiatan pengolahan hasil Pertanian'

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antaraIain'pada:

1'Peningkatannitaitambahprodukpertaniandanperikananditingkatpetan pengolahan hasil dan peningkatan penanganan pasca-panen' mutu' melalui

di pedesaan' pemasaran, sena pengembangan agroindustri

2.Pengembangandiversifikasiusahatani,me|a|uipengembanganusahatani kegiatan dan unggulan, serta Pengembangan dengan komoditas bernilai tinggi pendapatan dan nilai tambah' off-farm untuk meningkatkan

3.Peningkatanaksesterhadapsumberdayaproduktif,terutamapermodalan, me|aluipengembanganlembagakeuanganpedesaandansistempendanaan yang|ayakbagiusahapertanian,antara|ainpengembangandanpenguatan

t"ru"g" keuangan mikro, insentif permodalan, dan .pengembangan

pola-pola

pertanian' pembiayaan yang layak dan sesuai ba$i usaha

4'Pengembanganindustriyangmemadukankegiatanpertaniandannonpertanian di Pedesaan'

S.Pengembangandanrehabilitasiinfrastrukturpertaniandanpedesaan,me|a|ui perbaikanjaringanirigasidanja|anusahatani,pasartani,sertainfrastruktur air' komunikasi' pedesaan lainnya, seperti transportasi' listrik'

6.Pengembangankemudahanperijinaninvestasipadaberbagaimata-rantai agrobisnis,mulaidaribudidaya.pasca-panen,pengolahan'danpemasarannya' menengah' dan usaha perdagangan berskala kecildan

T.Pengembanganik|imusahayangkondusifdansehatbagipeningkataninvestasi

menghilangkan beban biaya yang tidak di bidang agrobisnis/agroindustri dengbn perlu bagiinvestor.

8.

kemitraan masyarakat petani dan Fasilitasi pengembangan agrobisnis melalui

pemilikmoda|sebagaiwujudcorporatesocialresponsibility(CSR)untuk

9.

dan peternak' meningkatkan kesejahteraan petani' nelayan' mendorong pengembangan pasar Pengembangan jejaring perdagangan untuk

yangefisienbagiproduk.produkpertanianyangdihasi|kan,danberkeadi|an'

sertauntukmeningkatkanpotensistiategisperdaganganproduk-produk oertanianunggu|an,termasukpengembangantermina|/sub-termina|agrobisnis' dan Pusat lelang hasil Pertanian'

l0.Fasilitasipembentukanjaringanagrobisnisyangmensinergikanantar-koperasi, antar-BadanUsahaMi|ikDesa(Bumdes)maupunantar-institusibisnisberbasis. Denanlan

- 185 pertanian yang terkait langsung maupun tidak langsung'

11. Pembentukan clearing-houses di bidang agrobisnis

untuk

mengatasi

pada aktivitas pertanian ketidakseimbangan pasar maupun kegagalan pasar teknologi dan agrobisnis melalui sistem informasi pasar yang memanfaatkan informasi dan komunikasi. 12. Pengurangan hambatan perdagangan antar-wilayah,

dan perlindungan

dari

sistem perdagangan tidak adil. 13.

dalam kebijakan Pengembangan fungsi stabilitasi, selain alokasi dan distribusi, untuk mendorong fiskal (APBD) dengan rnembelanjakan anggaran yang optimal

dan menciptakan permintaan terhadap produk-produk agrobisnis melalui produk konsumsi publik, yang rneningkatkan produksi pertanian, dan turunannya, sehingga mendorong perluasan lapangan kerja' 14. Pengembangankawasansentrapembibitanpertaniandipedesaan. agroindustri dan agrobisinis padat karya untuk memperluas 15.

Pengembangan

lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama penduduk miskin' 16.

gula mini' Fasilitasi pengembangan dan pembangunan pabrik

d.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan kgwasan Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan dan pemantapan berbasis komoditas unggulan lokal yang dikembangkan melalui mata

agropolitan

usaha jasa rantai agrobisnis hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri), dan pendukungnya yang kuat dan terpadu.

pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

dan Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis potensial, melalui pembentukan klaster komoditas unggulan yang berpotensi

ekspor. 2.

ldentifikasi potensi wilayah yang layak dikembangkan menjadi kawasan agropolitan, dengan memperhitungkan komoditas unggulan yang dimiliki' keterkaitan dengan hintedand (backward linkage), dan forward linkage'nya' Fasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan atau klaster agropolitan dan berbasis potensi, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik berbagai kompetitif melalui pemberian bantuan leknis dan pendampingan, serta

insentif yang mendorong pertumbuhan kawasan tersebut'

Pengembangan

dan

pembangunan jaringan infrastruktur pertanian dan

pedesaan pendukung kawasan agropolitan, termasuk pengembangan teknologi informatika

informatika dan telekomunikasi. SI

5.

ln gr

Pengembangan pelayanan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro kepada pelaku usaha pertanian di pedesaan.

6.

peningkatan daya tarik investasi ke kawasan agropolitan, dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan.

n

7!.

pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga, kecildan menengah berbasis komoditas unggulan agropolitan-

g.

Peningkatan peran perempuan, terutama penduduk miskin, dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di kawasan agropolitan

g.

perluasan jaringan pasar dan pusat-pusat bisnis, serta peningkatan promosi

lo ui

*

produk-produk agroPolitan. 10.

Penyusunan desain dan implementasi sistem pengembangan soc'4, capitaldan human capital yang menunjang agropolitan, melalui kemitraan dengan berbagai

institusiyang ada pada masyarakat setempat.

ln

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu menjadi pendukung dan pengembang agropolitan berdasarkan potensi pertanian yang

ta

ada di masing-masing daerah.

11.

3a

rantai pasokan bagi industri pedesaan, dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya tokal, baik sumber daya alam maupun manusia'

12. Penguatan

13.

Pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan .pemasyarakatan ilmu dan teknologitepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat agropolitan' dan keterampilan tentang menajemen pengelolaan potensiekonomi lokal, serta fasilitasibimbingan teknis peningkatan kualitas dan jaringan kuantitas produk agropolitan dengan pengembangan desain kemasan,

14. Peningkatan pengetahuan

pemasaran, dan kemudahan ijin usaha. 15.

an

Peningkatan dan perluasan koordinasi, kefa sama, dan ketertibatan lintas instansi yang terkait dalam pengembangan kawasan agropolitan untuk menghindari parsialitas pengembangan agropolitan, serta penyamaan persepsi pengertian, model, dan operasionalisasi pengembangan kawasan agropolitan'

an

,ai

an

Pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha dengan LSM dan perguruan tinggi dalam bidang ekonomi produktif dan pendampingan kelompok-

)gi

kelompok usaha ekonomi kawasan agropolitan.

to.

tB

e. Proqram

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

e.

Programinibertujuanmeningkatkanproduktivitasdanproduksipertaniandan dan kemandirian pangan nasional' serta perkebunan untuk mendukung ketahanan peningkatkan eksPor non-migas'

KegiatanpokoKyangdi|aksanakandititikberatkan,antara|ain,pada: 1.

Peningkatanproduksi,produktivitas,mutuhasilpertaniandanperkebunan

2.

PeningkatankualitasbibiUbenih'kapasitasproduksi,danpengembangan

3.

Peningkatanproduksigulamela|uipenyediaanbibittebuunggul,bongkar

tinggi dan berdaya saing tinggi' komoditas pertanian bernilai ekonomi ratoon, dan penanganan pasca-panen'

Peningkatankualitastembakausesuaistandarindustridankua|itasekspor, dan pengelolaan kualitas bibit, perbaikan sistim budi daya'

4.

melalui peningkatan pasca-panen.

hama dan penyakit' Pengendalian dan penanggulangan

5.

ProgramPeningkatanProduksiHasi|PeternakandanHewanLainnya

f.

Programinibertujuanmeningkatkanproduksihasilpeternakandanhewan bahan pangan asal hewan dari, dalam lainnya, untuk meningkatkan ketersediaan negeriYang aman dan sehat'

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antaralain,pada: 1.

Peningkatanketersediaanpanganhasi|ternakme|a|uipeningkatanpopulasi sehat' utuh' dan halal' ternak, produksi hasilternak yang aman

Pencegahandanpenanggulanganpenyakitternakdanhewan|ainnya. Perikanan g. Program Pengembangan Sumberdaya

2.

Programinibertujuanmengelola'mengembangkan'danmemanfaatkan adil, dan berkelanjutan untuk rneningkatkan sumber daya perikanan secara optimal'

pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta nilai tambah hasil perikanan, dan rnasyarakat pesisir lainnya'

Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antara|ain,pada:

l.Peningkatanusahaperikananskalakeci|,termasukdipu|au-pu|aukeci|yang potensia|danpeningkatanpemasaran,standarmutu,danni|aitambahproduk perikanan

2.

Pengembangan kawasan budidaya laut'

air payau dan air tawar

sena

percepatandanpenataankembaliusahabudidayatambakdanairtawar. h'Proqram

=188-

h. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program ini bertujuan memfasilitasi kemitraan antara nelayan dan pengusaha, pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu dan penguatan modal usaha masyarakat pesisir skala kecil melalui peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai

tambah Produk Perikanan, Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan.

2.

i.

lr, an

Pengelolaan jasa lingkungan dan kelautan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan nelayan

dengan

mengupayakan ketersediaan pelabuhan perikanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai

dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan

secara

bertanggung jawab.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pembangunan

dan rehabilitasi sarana dan prasarana

perikanan serta

percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar.

2.

Pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memperpanjang lama waktu nelayan melaut, antara lain pembangunan SPBU terapung, perlengkapan cold sforage pada perahu penangkap ikan.

j. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan mendorong upaya-upaya pengembangan kawasan dan sentra budidaya untuk menjembatani akses kemitraan pembudidaya ke stakeholder yang lain. (an kan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

rrta

Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan.

2.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan, serta sistem perbenihan dan pengembangan sistem sertifikasi balai benih serta lahan budidaya.

Penerapan good agiculture practices (GAP), good hatchery practices (GHP),

dan sistem jaminan mutu berdasarkan hazard analysis critical control point (HACCP) budidaya.

Pengendalian hama penyakit ikan, dan peningkatan kualitas lingkungan, k. Proqram

- 189 -

k. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program ini bertujuan memfasilitasi UMKM berupa sarana usaha dan pemasaran hasil perikanan, perbaikan sanitasi dan higienis, pengembangan produk bernilai tambah dan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Pembinaan dan pengembangan jaringan usaha dan pemasaran hasil perikanan.

2.

Pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri, serta ekspor hasilperikanan.

3.

Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.

X1.4.2 Program Penunjang

a.

Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kehutanan Program ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan,

secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa

lingkungan.

t

3.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar hutan, dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari'

4.

Penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan liar/ilegal.

5.

Pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal 'htitan.

b. Program

Peningkatan

di dalam dan di

sekitar

Teknologi

Penerapan

Pertanian/Perkebu nan/Peternakan

Program

ini

bertujuan meningkatkan dan mengembangkan penerapan

teknotogi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka peningkatan produksi,

produktivitas serta efisiensi usaha melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, serta penguatan lembaga pendukungnya untuk meningkatkan

posisitawar petani. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pengembangan riset pertanian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tepat guna, daa spesifik lokasi yang ramah lingkungan 2. Peninqkatan

Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian, yaitu petani, nelayan, penyuluh, dan aparat pembina dan

Z,

penguatan lembaga pendukungnya, untuk meningkatkan posisi tawar petani.

c. program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan,

dan Peternakan

program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing-masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap Sumber daya usaha Pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang

. Z.

mendukungsistemdishibusipangan.

3.

dan agrobisnis untuk mendorong pengembangan pasar yang efisien dan berkeadilan bagi produk-produk

Stabilisasi harga produksi pertanian dan pengembangan produk turunannya serta penciptaan pasar untuk mendorong perluasan lapangan kerja.

Pengembangan jejaring perdagangan

pertanian dan produk unggulan yang dihasilkan.

4.

Promosi dan pengembangan pemasaran produk pertanian

, perkebunan dan

peternakan

5;

Fasilitasi perdagangan antar-wilayah, dan perlindungan petani dari sistem perdagangan tidak adil.

d.

program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

bertujuan meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia pertanian (aparatur, petani, peternak, petambak dan nelayan) melalui program

ini

optimalisasipendampingan bagipetani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Revitatisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan koord i nasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.

peningkatan kemampuan sumber daya manusia petani/peternal
BAB XII PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

peran besar Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki daiam perkonomian rakyat Jawa Timur. Keberadaan koperasi dan UMKM selama ini

mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja, usaha meski memiliki kontribusi nilai tambah yang lebih kecil daripada industri skala besar.

Jumlah pelaku ekonomi UMKM terbesar dan tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan aktivitas usahanya, koperasi dan

di hampir seluruh jenis lapangan usaha, dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan

UMKM bergerak

perkotaan, terutama di lapangan kerja, dan roda perekonomian di pedesaan maupun kalangan masYarakat miskin.

Usaha mikro, kecil dan menengah, serta juga koperasi perlu mendapatkan ini perhatian khusus dalam strategi pembangunan daerah Jawa Timur, karena sektor peran UMKM menjadi sarana pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peningkatan pekerjaan dan akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas

berusaha.

t

pengertian UMKM selama ini merujuk pada Keputusan Menteri keuangan Nomor 40/KMK 06/2003, undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dan lnpres Nomor 4OIKMK 10 Tahun 1g99. Usaha mikro, menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 100 06/2003, adalah usaha yang memiliki omzet lebih kecil atau sama dengan Rp juta/tdhun. Sedangkan usaha kecil, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

juta, tidak termasuk 1995, adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 paling tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan banyak Rp 1 miliar; milik warganegara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; berbentuk usaha grang perseorangan; badan usaha yang tidak berbadan hukum' atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi'

Sementara itu, menurut Inpres Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah paling adalah memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; milik warqaneqara

-192-

berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau warganegara Indonesia,

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan; badan tidak langsung dengan yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum. cabang perusahaan

usaha

yang berbasis komunitas anggota untuk sedangkan koperasi adalah usaha para anggotanya' meningkatkan kesejahteraan dari

Untuk melihat peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur dapat diketahui besaran kontribusi nilai tambah UMKM terhadap pembentukan total Produk

Pada 2004, kontribusi sektor UMKM Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. pembentukan PDRB sebesar 52,10o/o, kemudian meningkat menjadi

terhadap pada 2008 (Sumber BPS Jawa Timur)' 53,16% pada 2007, dan menjadi 52,99%

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kemampuan merespons krisis Usaha berskala kecil ekonomi semra cepat dan fleksibel dibanding usaha besar. hampir semua sektor' yaitu memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang mencakup

1

dan

penggalian; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan,. hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Fleksibilitas UMKM sangat tinggi, menghadapi hambatan dalam menjalankah usaha akan mudah berpindah dari

ii

pertanian; pertambangan

I :

I

1ka 1

satu usaha ke usaha lainnYa'

r

Jumlah pasti UMKM yang ada di Jawa Timur sulit diperoleh, karena sebagian perorangan, besar UMKM tidak berbadan hukum (sektor informal) dan dimiliki

(

l -1

k J

di seantero pedesaan dan perkotaan. Data UKM di Jawa Timur sampai dengan saat ini masih memanfaatkan data UKM yang dikeluarkan oteh BPS

tersebar

berdasarkan Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) Tahun 2006 yang validitas dan akurasinya masih terus di update/diperbaruhi, yaitu tercatat sebanyak 4.211.562

1

UKM, dimana gb,09% atau sekitar 3.583.699 di antaranya beromzet di bawah Rp 50

K

juta. Perkembangan uKM

t .l It

h ,.,1

:t

k

di Jawa Timur dari tahun ke tahun

menunjukkan

kecenderungan semakin meningkat. Sedangkan jumlah koperasi pada tahun 2008 tercatat sebanyak 18.632 meningkat sebesar 4,12

o/o

dibandingkan tahun 2007 yaitu

mencapai 17.918 unit, dan mampu menyerap tenaga kerja 55'019 orang atau meningkat 10,83% dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 49'641 orang, dengan total aset Rp. 11,275 trilyun atau meningkat 16,78% dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 9,65a triliun (Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM ProvinsiJawa Tmur)'

Rp

Xll.1 Permasqlahan

-te3Xll.1 Permasalahan

a.

Rendahnya Produktivitas Permasalahan utama yang dihadapi oteh UMKM, terutama usaha skala mikro,

adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat

lebar antara pelaku UMKM dan usaha besar. Mayoritas UMKM memiliki omzet kurang dari Rp 25 juta/tahun, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hampir seluruhnya berusaha dengan modal

sendiri. Mayoritas pemilik UMKM berpendidikan SMP/Madrasah Tsanawiyah

ke

bawah

Dengan kondisi seperti itu, kualitas surnber daya manusia UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta

juga kompetensi kewirausahaannya, relatif rendah. Peningkatan produktivitas UMKM

sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar-pelaku, antar-golongan pendapatan, dan antar-daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing.

b. Terbafasnya

Akses ke Sumber Daya Produktif

Usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi masalah akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar./D"lrm

hal pendanaan, pelaku UMKM hampir semuanya menggunakan modal sendiri. Kalaupun ada kucuran kredit, sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Pelaku UMKM menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman, seperti agunan, meski usaha mereka layak. Kalangan perbankan, yang merupakan sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMKM sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Kebutuhan modal pelaku UMKM sering dipenuhi lewat pinjaman, baik dari

tetangga maupun rentenir (bank titil), yang proses peminjamannya relatif tidak berbelit. Haf ini menunjukkan masih mahalnya biaya transaksi (transaction cosf) pada institusi keuangan formal bagi para pelaku UMKM. Keadaan seperti ini membuat UMKM sulit meningkatkan kapasitas usahanya,

ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Pada saat yang sama, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai, dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Peran

masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM

juga

belum

berkembang, karena masih dipandang kurang menguntungkan. Para pelaku

yang

para pelaku UMKM sering kesulitan menguasai pasar, karena kualitas produk produksi' termasuk dihasilkan relatif rendah. lni berkait penguasaan teknologi yang digunakan. Usaha mikro, kecil dan menengah umumnya merupakan secara sederhana' rumah tangga dan/atau usaha keluarga, yang dijalankan

kemasan usaha

c.

Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi unit, dengan Sampai dengan tahun 2008, jumlah koperasi mencapai 18'632

dan mampu menyerap tenaga kerja jumlah anggota sebanyak 5.057.750 orang, orang, dengan totat aset Rp 11,275 triliun' Meski jumlahnya cukup besar, 55.019

yang diharapkan. Dari koperasi yang namun kinerja koperasi masih iauh dari atau sekitar 14.669 unit di antaranya masih beriumlah 18.632 unit itu, hanya 78,73o/o yang masih aktif, hanya 26,960/o (3'956 unit) yang sudah aktif. Dari jumlah koperasi manajer koperasi. Pada 2008, volume usaha koperasi mencapai Rp 18'297 memiliki

Rp 424,458 miliar atau 2'31o/o-n\A' triliun, namun sisa hasil usaha hanya mencapai

d. RendahnYa

Kinerja KoPerasi

yang memiliki Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang unik dan kelembagaan (struktur organisasi, kekuasaan, dan insentiQ

struktur

memasyarakatnya informasi khas dibandingkan badan usbha lainnya, serta kurang praktik-praktik berkoperasi yang benar (best pracfibes), menimbulkan

tentang

berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala

bagi

kemajuan

perkoperasian.

Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari adanya kebutuhan dari para anggotanya, atau kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan yang otonom dan sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati swadaya/mandiri.

Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional menggunakan teknologidan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha' kemajuan Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung koperasi.

Dan, keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang&elompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri' untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan. atau bahkan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-

bertentangan dengan

nilai luhur, serta prinsip-prinsip koperasi.

Akibatnya, kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan citra koperasi di mata masyarakat meniadi

- 195, terkikisnya menjadi kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi'

e.

Kurang KondusifnYa lklim Usaha Kooer-asi

dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi

berbaga'

lain, ketidakpastian masalah yang terkaii iklim usaha yang kurang kondusif, antara biaya transaksi, dan ketidakjetasan prosedur perijinan yang mengakibatkan besarnya panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi' Juga praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM'

otonomi daerah yaing diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan peraturan-peraturan kemajuan yang merata. sejumlah daerah telah mengidentifikasi

yangmenghambat,seka|igusberusahamengurangidampaknegatifyang kepada koperasi dan ditimbulkannya, bahkan telah meningkatkan pelayanannya Namun masih ada UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. pendapatan asli daerah yang memandang koperasi dan uMKM sebagai sumber yang tidak perlu, daerah (PAD) dengan mengenakan pungutan-pungutan baru sehingga biaya usaha koperasidan UMKM meningkat'

Di samping itu kesadaran pelaku koperasi dan UMKM tentang ha(

atas

Karena kekayaan intelektual, dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang' perlu menjadi perhatian untuk memperoleh daya jangkau

itu, aspek kelembagaan besarnya hasildan manfaat (outreach impacf) yang semaksimal mungkin, mengingat

jumlah, keanekaragaman usaha, dan luasnya sebaran UMKM'

Xll.2

Sasaran

sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar, dan efisiensi, serta menguatnya kelembagaan koperasi, sehingga dapat turut positif memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas yang ditimbulkannYa.

Sedangkan sasaran pemberdayaan UMKM adalah makin meluasnya lapangan

kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi

UMKM

peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan makin meningkatnya pemerataan pendapatan, yang semuanya tercermin dari:

1. 2.

Meningkatnya nilaitambah UMKM terhadap PDRB' Meningkatnya proporsi usaha kecilformal' 3. MeninqkatKan

3.

Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah, dengan laju pertumbuhan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan nilaitambahnya.

4.

Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

b.

jati diri Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai koPerasi.

Xll.3 Arah Keb'rjakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

i.

Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk penciptaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha peningkatan skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam

pendapatan pada ketompok masyarakat berpendapatan rendah' atau masyarakat miskin'

2. ,

Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata gender, k€pemerintahan yang baik (good govemance) dan berwawasan terutama untuk:

I J

l

a.

Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan.

b.

Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan'

c.

Memperluas

meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia iasa pengembangan

dan

usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi' n

rt

if

3,

Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan keria, terutama dengan: a.

Nleningkatkan perpaduan antara tenaga keria terdidik dan terampil dengan

n

adopsi peneraPan tekonologi.

il

Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,

n

termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif. c. Menoembanqkan

.I-7 - IIJT

c.

Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi,

perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi,

dan

peningkatan kualitas SDM.

d.

Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan i'egional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 5.

.

Membangun koperasiyang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:

a.

Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi

di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan upaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yanglmenlamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dad praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

b.

Meningkatkan pemahaman, kepedulian

dan

dukungan

pemangku

kepentingan (stakeholders) kepada koperasi.

c.

Meningkatkan kemandirian gerakan

koperasi. I

Xll.4 Program

.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

Xll.4.1 Program Prioritas

a.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala usaha mikro, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban PHK, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, dan keterampilan pengelolaan uSaha, serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

Keqiatan

"

- 1V5--

pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, terrnasuk dari pungutan liar' dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif, seperti sistem bagi-hasil dari dana pengganti agunan. bergulir atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan dan kredit melalui Bank pengembangan sistem perbankan alternatif yang mengadaptasi Grameen sysfem.

mikro dikaitkan percepatan Peningkatan akses perrnodalan bagi pelaku usaha biaya pengurusan sertifikasi tanah dengan memberikan pinjaman lunak untuk il

sertifikat.

n

Perlindungandanpeningkatankepastianhukumbagiusahamikro.

n

penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan

ri

kualitas layanan lembaga keuangan mikro'

penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha.

S.Penyediaaninfrastrukturdanjaringanpendukungbagiusahamikro,serta kemitraan usaha. 9.

ln

Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi lima, baik dalam bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki meningkatkan bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka posisitawar dan efisiensi usaha.

rn

10,

dan pengrajin Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional disertai dukungan melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster penyediaan infrastruktur yang makin memadai'

11.

ekonomi Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha

rk

produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka

ta

pengembangan ekonotni pedesaan, terutama didaerah tertinggal dan kantong-

IS

rk

mendukung

kantong kemiskinan

b. Program

Penciptaan lklim Usaha bagi UMKM

yang Program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha efrsien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi

kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha uMKM, sehingga dapat mengurangi beban hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-

administratif,

Rata skala

,too

_

partisipasi @la skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan stakeholde rs dalam pengemban gan kebijakan

U

MKM.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha.

1,

Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk' dan

jasa yang diperlukan, seperti kemudahan perdagangan antar-daerah

dan

pengangkutan.

Pengembangan pelayanan per'tjinan usaha yang mudah, murah dan cepat, termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan, serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang

3. '

berkelanjutan bagi UMKM.

peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalarn perencanaan

4.

kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi

5.

UMKM, termasuk

pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

c.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

program ini bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi jati koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik'

dan organisasi koperasi di tingkat primer dan Sekunder diharapkan akan tertata, dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan Kelembagaan

koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik

(best practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Kegiatan pokok yang dilaksanakdn dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan yang kurang kondusif bagi pengembangan koperasi.

2.

Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.

3,

pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koPerasi.

4.

pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi melakukan qenataan

koperasi penataan dan perkuatan organisasi, serta modernisasi mana.iemen primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota'

pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur

6

pendukungpengembangankoperasidibidangpendidikandanpelatihan, pembiayaan' penyuluhan, penelitian dan pengembangan' keuangan dan teknologi, informasi, promosi dan pemasaran'

Pengembangansistempendidikan,pelatihandanpenyu|uhanperkoperasian dan kader koperasi' bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota prinsip-prinsip koperasi dalam " terutama untuk menanamkan nilai-nilaidasar dan

6.

kehidupankoperasi,yangmengatursecarajelasadanyapembagiantugasdan koperasi' tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan 7.

Penyediaaninsentifdanfasilitasipengembanganjaringankerjasamausaha antar-koperasi.

disertai pemasyarakatan Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas nilai-nilai dan prinsipcontoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai prinsip 9.

koPerasi.

.

:

peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan' . dan program pengenda|ian, monitoring dan eva|uasi pelaksanaan kebijakan tefkait ' koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi pembangunan

10,

Milik Desa (BUMDes) Mendorong perkembangan koperasi dan Badan usaha dari, o|eh, yang berbasis rakyaUkomunitas, dan dike|o|a sebagai usaha bersama

danuntukrakyat,me|a|uioptima|isasipemanfaatansumberdaya|okal..: Xll.4.2 Program Penuniang Kompetitif UKM ,. a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan ini bertujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan" Program

sikap wirausaha, dan meningkatkan daya saing uKM sehingga pengetahuan serta semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis produk-prodult pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam unggulan UKM semakin berkembang. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

bagi Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif usaha' lokasi wirausaha baru, terutama yang berkenaan aspek pendaftaranlijin

usaha, akses pendanaan, perpajakan, dan informast pasar' 2. Penvediaan

penyediaan sistem insentif dan pembinaan, serta fasilitasi untuk memacu baru berbasis pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk wirausaha

teknologi, terutama

uKM berorientasi ekspor,

sub-kontrakipenunjang,

sumber daya lokal. agroindustri/ agrobisnis, dan yang memanfaatkan

penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan lingkungan UKM tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan yang diikuti upaya peningkatan perlindungan Haki milik UKM'

untuk pembangunan Fasilitasi dan pemberian dukungan, serta kemudahan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan'

6.

untuk pengembangan Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan fasilitas penelitian dan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk memanfaatkan melaluikernitraan pengembangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan publik, swasta dan masYarakat' untuk pengembangan Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan strategis atau investasi kemitraan investasi antar-uKM, termasuk melalui aliansi

bersama(jointinvestmenf)denganperusahaanasingda|amrangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar' pengembangan Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi' wadah pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UMKM dalam melalui kemitraan koperasi, serta jaringan antara UMKM dan usaha besar usaha.

g.

pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas

pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha' menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif'

b. I' 7,

s

k

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM akses Program ini bertujuan mempermudah, memperlancar dan memperluas

kesempatan yang UMKM kepada sumber daya produKif agar mampu memanfaatkan sesuai terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya tuntutan efisiensi.

Sistempendukungdibangunme|aluipengembangan|embaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya

bermutu untuk

produktif seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi' termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan BaqiUMKM

6no -zvz-

bagi UMKM.

Kegiatanpokokyangdi|aksanakanditiiikberatkan,antara|ain'pada: penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam' jasa peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia

layanantekno|ogi,manajemen'pemasaran,informasidankonsultanusaha usaha serta peningkatan melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan kapasitas PelaYanannYa-

Peningkatankapasitaskelembagaandankualitaslayanan|embagakeuangan simpan pinjam (KSP/USP)' mikro (LKM), dan koperasi simpan pinjam/usaha badan hukum, kemudahan antara lain melalui pemberian kepastian status jaringan antar-LKM' dan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem peningkatan kualitas dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap

3.

akreditasi KSP/U SP/LKM sekunder' 4.

PerluasansumberpembiayaanbagikoperasidanUMKM,khususnyaskim peningkatan peran lembaga kredit investasi bagi koperasi dan uMKM, dan keuanganbukanbank,sepertiperusahaanmoda|ventura,sertaperan|embaga

penjaminankreditkoperasidanUMKMnasiona|dandaerah,disertai pengembangan jaringan 5.

informasinya'

t

pengembangan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana

UMKMyangbersumberdariberbagaiinstansipemerintahpusat,daerahdan BUMN. 6.

Dukunganterhadapupayamengatasimasa|ahkesenjangankredit pendanaan UMKM' (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam

7.

Pengembangansisteminsentif,akreditasi,sertifikasidanperkuatan|embaga|embagape|atihansertajaringankerja.samaantar'lembagapelatihan.

L

Pengembangand?nrevita|isasiunitpelatihan,sertapene|itiandan

instansi pemerintdh pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai pengembangan usaha bagi pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga UMKM.

9.

jaringan pasar produk UMKM dan Dukungan'terhadap upaya penguatan

anggotakoperasi,termasukpasarekspor,me|aluipengembanganlembaga pemasaran,jaringanusahatermasukkemitraanusaha,danpengembangan terutama bagi komoditas unggulan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, berdaYa saing tinggi. Bab Xlll

PARIWISATA PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR NON-MIGAS, DAN dunia. Indonesia Krisis finansial global tahun 2008 merontokkan perekonomian Awal 2009, gelombang dampak krisis itu mulai menyentuh bumi

terimbas juga Jawa Timur. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai Nusantara, dan dengan 27 Februari 2009, sebanyak 37'905 buruh melanda sektor industri. sampai Ini belum termasuk 16'329 buruh yang brkena PHK akibat kolapsnya industri. pun

optimal berproduksi- Sebagian besar buruh tersebut dirumahkan karena pabrik tidak perkayuan, dbn kehutanan- Badai PHK dikhawatirkan bekerja di industri pengolahan,

mengekor tren negatif kinerja ekspor akan berubah menjadi gelombang besar pada pertengahan 2009' nasional, yang puncaknya diperkirakan PHK untuk Di Jawa Timur, sampai dengan 27 Februari 2009, permohonan kertas sudah diajukan ke Dinas 1.247 bUruh industri perkayuan, permebelan, dan Jawa Timur. sebanyak 2'388 buruh Tenaga Kerja, Transmigrasidan Kependudukan PHK, dan 2.638 buruh sektor transportasi dan makanan sudah juga

terancam

lainnya

dirumahkan.

relatif tinggi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Jawa Timur yang pada 2009. Angka sementara TPK 2008, besar kemungkinan akan ikut memuncak sebanyak 28'952'236 pada 2008 tercatat 6,42Vo, dengan jumlah penduduk usia kerja kerja yang tersedia orang; angkatan kerja, 19.958.436 orang, namun kesempatan 18.970.514.

Jawa Timur Krisis finansial globaltelah memupuskan kinerja ekspor non-migas berkembang relatif menggembirakan. Kontribusi realisasi nilai

yang sebelumnya

nasional ekspor non-migas Jawa Timur terhadap realisasi nilai ekspor non-migas meningkat meniadi selama ini cukup tinggi. Pada 2005 mencapai 10,72oh, kemudian 11,33o/o n

n

ti

n a n n

pada 2006, dan pada 2007 menjadi 12,92o/o'

miliar dolar Nilai ekspor non-migas Jawa Timur Tahun 2007 sebesar 11,770 yang mencapai AS atau mengalami peningkatan sebesar 30,50% dibanding 2006 g,01g miliar dolar As. pencapaian ini menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua

dalam memberikan kontribusi ekspor nasional, setelah sebelumnya menempati utama urutan ketiga. Pesatnya pertumbuhan ekspo1ini didukung oleh 10 komoditas pengolahan kayu; besi Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, timah; kimia dasar; udang dan baja; pulp dan t<ertas; makanan dan minuman; tekstil; pengolahan karet; terbesar alat-alat listrik. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi

terhadap

terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78,10%. Adapun sepuluh negara tujuan Thailand, utama ekspor Jawa Timur adalah Jepang, Amerika Serikat, Malaysra, RRC, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Jerman'

Nilai ekspor Jawa Timur periode Januari-Desember 2008 mencapai 12,157 miliardolarAS. Jika dibanding periode yang sama tahun 2007 yang mencapai 12'091

miliar dolar AS, hanya naik 0,54%. Komoditas utama ekspor Jawa Timur bulan Desember 20OB adalah tembaga yang menyumbang 11,45o/o terhadaptotal nilai ekspor Jawa Timur.

Votume ekspor tahun 2009 menurun. Dari 8,377 juta ton sepanjang 2007 menjadi 7,473 iuta ton pada 2008. Pencapaian ekspor ini masih tetap didominasi produk hasil industri senilai 10,400 miliar dolar AS, sedang kornoditas pertanian juta dolar AS hanya menyumbang 948,31 juta dolar AS. Sisanya sekitar 33,7 merupakan kontribusi dari sektor pertambangan' nilai Untuk tujuan ekspor utama, Jepang masih di peringkat pertama. Namun,

perdagangan mengalami penurunan 21,35o/o. Pada 2007 nilai ekspor ke Jepang dolarAS' mencapai 2,137 miliar dolar AS, tapi tahun 2008 anjlok menjadi 1,681 miliar yang utama mengalami Barang sekunder seperti furniture dan tekstil menjadi produk penurunan ekspor. sementara untuk produk makanan dan minuman tetap stabil' diprediksi Tahun 2009, ekspor Jawa Timur ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa global. Penurunan ini mengalami penurunan sekitar 20% akibat krisis ekonomi terutama terjadi untuk produk sekunder'

Sementara itu, perkembangan investasi di Jawa Timur menunjukkan tren penanaman positif. Pada periode Januari-November 2008, tercatat ada 82 proyek juta dolar AS' Pada periode modal asing (PMA) yang telah terealisasi senilai 2,5 yang sama tahun sebelumnya (2007) hanya terdapat 70 proyek investasi baru penanaman modal dalam tereatisasi dengan nilai 759 ribu dolar AS. Untuk proyek pada Januarinegeri (PMDN), pencapaiannya juga meningkat' dari 17 proyek

November 2007 dengan nilai Rp 16,28 triliun, menjadi 19,24 triliun pada periode yang sama tahun 2008'

27 proyek dengan nilai

Rp

Meski demikian, perkembangan investasi itu diperkirakan tidak mampu akibat menyerap kembali tenaga kerja korban PHK, sekaligus angkatan kerja baru ketika itu krisis finansial global. sebab, jika bercermin pada tahun 2007, di mana juta, tenaga kerja yang diserap terdapat 22 proyek PMDN baru senilai Rp 16.705'091 proyet< sebanyak 35.237 orang Indonesia, dan 5.360 tenaga kerja asing' Sedangkan 18'067 PMA sebanyak 85, dengan nilai investasi 855.227.000 dolar AS, menyerap if-naoa

dan 9 tenaga kerja asing' Enaga kerja Indonesia, (PMDN dan Total tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap melalui investasi yang pMA) pada 2007 sebanyak 53.304 orang. Sementara jumlah pencari keria 693.798 orang, dan jumlah penganggur terdaftar pada tahun 2OO7 sebanyak 1.366.503 orang. Pada 2009, kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda,

7

mencapai

1

kerja korban PHK, dan dan masih ditambah tenaga

n

juga Tenaga Kerja Indonesia

Tapi bagaimanapun, investasi dan ekspor non-migas Jawa {TKl) yang dipulangkan. terus meningkat' Timur harus tetap didorong untuk

li

7 si

Xlll.1 Permasalahan

n

a.

Prosedur Perijinan Phnjang dan Mahal

g

Bank Dunia pernah menyoroti masalah pengurusan perijinan untuk memulai ,suatu ,usaha di negara-negara ASEAN, pada 2004. Di lndonesia, calon investor dan Thailand, karena membutuhkan waktu lebih lama daripada Malaysia, Filipina, 'harus menempuh 12 prosedur di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah,

).

dari per capita income selama 151 hari (sekitar 5 bulan), dan biaya sebesar. 131o/o

ni

(sekitar 1.163 dolar AS)-

s

:l

il.

si

ri

fl

Sedangkan di Malaysia, cukup melalui 9 prosedur dengan waktu hanya 30 (sekitar 945 dolar AS). Di Filipina hari, dan biaya sekita r 25% dari per capita income 216 dolar AS)' dan butuh 50 hari, dengan biaya 2Oo/o dari per capita income (sekitar dolar AS) dari per di Thailand hanya butuh 33 hari, dengan biaya 7% (sekitar 160 capita inbome.

n

Hasil survei Bank Dunia lainnya, tentang faktor-faktor yang bermasalah dalam di 134 negara di dunia, termasuk Indonesia, ditemukan masalah terbesar

'e

bisnis

'ig

yang tidak efisien. dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah birokrasi pemerintah

n

Jumlah prosedur untuk memulai bisnis

i-

lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, Malaysia (peringkat 59)' Thailand (91), bahkan Singapura berada di peringkat 9' WaKu yang diperlukan (44),

:p

rU

al iu

di Indonesia berada di peringkat 103, jauh

Vietnam

peringkat 123, untuk memulai usaha di Indonesia juga sangat lama, yakni berada di yang juga jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand' Vietnam, dan Singapura.

di peringkat Dalam hal transparansi pembuatan keputusan, Indonesia berada

di bawah semua negara ASEAN, kecuali Timor Timur (peringkat

rp

121, dan berada

rk

127). Kondisi Indonesia yang disoroti survei Bank Dunia tersebut, tentunya luga menggambarkan keadaan di provinsi-provinsi, termasuk Jawa Timur.

i7

Selama

modal asing (PMA) Selama ini untuk berinvestasi di Indonesia, penanaman 21 instansi, harus memiliki 27 jenis perijinan dasar, dan berurusan dengan memiliki 26 jenis perijinan sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) harus belum termasuk dasar dan berurusan dengan 20 instansi. Perijinan'dasar tersebut

jenis kegiatan perijinan tambahan yang jumlah dan jenisnya tergantung dari usahanYa

usaha wajib waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perijinan dasar untuk 1.431 hari, sedangkan Amdal, PMA, normatif 489 hari, tapi pengalaman investor Sedangkan untk investasi PMDN, normatif 4S2hart,pengalaman investor 1.421hari' 1'231 hari' tidak wajib Amdal, PMA , normatif 534 hari, pengalaman investor, hari ' untuk PMDN, normatif 527 hari,pengalaman investor 1.123 sedangkan

instansi Pusat tnstansi pemberi pelayanan'rjin PMA/PMDN tersebar di Pusat, provinsi, dan instansi di provinsi, instansi Pusat di kabupaten/kota, instansi terkait di pada semua jalur terkait di kabupaten/kota. Praktik-praktik pungutan liar sulit dihindari investor pengurusan per'rjinan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi' Akibatnya, belum kondusif' tidak menilai, iklim investasi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur,

aman dan tidak nYaman.

peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan dan Pemeyintah Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

provinsi memiliki Daerah Kabupaten/Kota,'menegaskan, pemerintah daerah prinsip), 10 jenis perijinan kewenangan pembedan 52 jenis rjin usaha (ijin pelaksanaan, dan tiga ienis perijinan operasional' ekonomi Prosedur yang panjang dan berbetit tidak hanya mengakibatkan yang seharusnya dapat biaya tinggi, tapi juga menghilangkan peluang usaha kepentingan daerah' dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun

seperti penciptaan lapangan keria.

penghambat investasi Ekonomi biaya tinggi masih menjadi salah satu faktor pada diJawa Tirnur, dan di Indonesia pada umumnya. Hasitsurvei Bank Dunia

2008 menuniukkan, korupsi masih merupakan masalah terbesar ketiga

yang

serius memberantas mempengaruhi bisnis di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya biaya tinggi' yang korupsi, tetapi belum tuntas. Praktik korupsi melahirkan ekonomi

juga mempengaruhi kinerja ekspor' mempengaruhi kepercayaan calon investor, dan karena daya saing produk di pasar internasional menjadi rendah.

Sejalan otonomi daerah, persaingan antar-provinsi

di Indonesia untuK

domestik maupun investor meningkatkan investasi uKM dan menarik minat investor asino

modalnya semakin tajam asing untuk menanamkan

dan ketat' Karena itu,

untuk

investasi, Provinsi Jawa Timur pengubah citra negatif birokrasi perijinan usaha dan dan melakukan penyederhanaan pelayanan perijinan penanaman modal menggagas

pelayanan satu atap di provinsi, dan satu pintu melalui sistem

di kabupaten/kota se-

Jawa Timur.

b.

RendahnYa KePastian Hukum

Rendahnya kepastian hukum tercermin dari banyaknya tumpang tindih dan antar-sektor. Belum mantapnya pelaksanaan kebijakan antara pusat dan daerah, kewenangan antara program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran Di samping itu juga terdapat pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi.

) 1

i i

antar-daerah. keragaman yang besar dari kebijakan investasi It

li lr ]r

k

yang pada Semuanya itu meng'akibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi, peraturan daerah (perda) gilirannya rnenurunkan minat investasi. Penerapan didorong oleh pungutan (retribusi, pajak daerah, dan pungutan lainnya) lebih (PAD) secara berlebihan. Pengeluaran keinginan menaikkan pendapatan asli daerah sekitar 11o/o dari perusahaan untuk 'lbiaya tambahan" atau pungutan liar mencapai biaya produksi.

n h

(l n

c.

LemahnYa Insentif Investasi

pemberian insentif investasi di Indonesia relatif tertinggal dibanding negerapenanaman modal' Meski negara lain, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik negara-negara dengan tingkat pajak progresif yang diperkiiakan relatif sama dengan perpajakan yang lain, sistem perpajakan di lndonesia kurang memberi kelonggaran

1i

dapat mendorong investasi.

il

d.

Ir

kedua di Hasil survei Bank Dunia pada 2008 menunjukkan, masalah terbesar infrastruktur yang lndonesia yang menghambat kegiatan bisnis dan investasi adalah

Belum Memadainya Infrastruktur

la

tidak memadai. Kurang bergairahnya iklim investasi juga disebabkan oleh sistem dan keterbatasan dari daya saing produksi (supply side), serta kapasitas

r9

jaringan infrastruktur, karena sebagian besai dalam keadaan rusak.

si

rt

juga tak terlepas dari Provinsi Jawa Timur, sebagai bagian dari Indonesia, Sidoario akibat masalah tersebut, seperti rusaknya sebagidn infrastruktur ekonomi.di pada terganggunya semburan lumpur panas Lapindo, yang kemudian berdampak prasarana jalan raya: kondisi infrastruktur jalan @ya yang tidak memadai; ketersediaan listrik dan air; infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan

cr

bendungan, yang tidak terpelihara dengan baik'

ls rg r[,

I

Keterbatasan

Keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi, yang pada gilirannya justru memperburuk daya saing produk. Di samping jaringan transportasi darat, ketidakefisiensian pengelolaan pelabuhan ekspor dan urusan-urusan kepabeanan, juga merupakan masalah yang menghambat kinerja ekspor. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, dan jaringan komunikasi, merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor.

e.

Belum Optimalnya Pemberian lnsentif dan Fasilitasi

pemberian insentif dan fasilitasi eksportir kecil dan menengah masih belum optimal. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kecilnya akses

mereka terhadap informasi pasar dan sumber pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) ekspor masih menjadi hambatan pokok UKM, yang sangat memberatkan dalam upaya menghasilkan produk yang memenuhi kuantitas pemesanan, dan kualitas yang konsisten dengan standar teknisnya.

f.

Rendahnya Investasi di Sektor Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sektoral relatif masih rendah, angka sementara pada tahun 2009, men capai 3,12o/o' Pada tahun sebelumnya (2007), sektor pertanian tumbuh sebesar 3,13o/o. Kenyataan ini merefleksikan kinerja juga sektor tersebut belum sesuai yang diharapkan, investasi di sektor tersebut lelatif masih rendah. Flal yang sama juga terjadi pada ekspor non-migas komoditas pertanian, pada

2008 hanya menyumbang 948,31 juta dolar AS terhadap total nilai ekspor 12,157 miliar dolar AS, sementara produk hasil industri mencapai 10,406 miliar dolar AS, Sejalan dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis, serta pembentukan kawasan agropolitan sebagai bagian dari revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, maka investasi, dan juga ekspor sektor pertanian sangat mendesak untuk ditingkatkan.

Xlll.2 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan .

ekspor non-migas adalah sebagai berikut:

'1.

Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan, dan meningkatnya kepastian hukum. Reformasl

Reformasi dimaksud mencakup upaya menuntaskan sinkronisasi, sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah, penyederhanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi pi"osedur perijinan untuk memulai usaha, penyempurnaan sistem perpajakan

ian

kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan

ketertiban berusaha.

Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perannya terhadap Produk pertanian' Domestik Regional Bruto meningkat, terutama investasidi bidang

i

Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor.

4.

produk Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi

3.

yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi' pemberian Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui insentif dan fasilitasi akses informasi dan sumber pembiayaan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusidaerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewuiudkan perdagangan yang kondusif dan

.t

I

dinamis.

I

Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan admi nistrasi (verifi kasi dan restitusi) perpajakan'

if

Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa' a

v t..

Xlll.3 Arah Keb'rjakan

\i

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor dilaksanakan dalam kerangka arah kebuakan:

k

1.

n

Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi, baik untuk tahapan memulai maupun operasi suatu usaha, melalui penuntasan deregulasi peraturan

dan penyederhanaan prosedur perijinan, serta

pengembangan

kapasitas lembaga publik pelaksananya, terutama untuk mengurangi hambatan usaha kecil dan menengah.

2. rn

sebagai channeling facilitator,

ik ,a

Mendorong terbentuknya 'kantor petayanan terpadu' (satu pintu/satu atap) untuk per'rjinan investasi, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak

3.

Meningkatkan jaminan kepastian usaha

dan penegakan hukum,

terutama

berkenaan kepentingan menghormati kontrak usaha; meniaga hak kepemilikan propertv

(propefty rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan; dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements), terutama berkenaan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen' 4.

Memperbaiki kebijakan investasi sesuai praktik internasional terbaik, dan mengutiamakan perlakuan non-diskriminatif antara investor asing dan domestik, serta antara investor besar dan skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi untuk menarik investor asing; serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal Sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasiyang berdaya saing.

5.

Mengharmoniskan peraturan perundangan antara pusat dan daerah, antara

provinsi dan kabupten/kota, serta antar-kabupaten/kota, teriltama dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serla perkuatan kinerja eksportir: dan calon eksportir, melalui perluasan basis produk efsPo1

peningkatan nitai tambah ekspor secara bertahap, terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke barang setengah jadi dan barang jadi' 7.

Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil.

8.

Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasidan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.

9.

Meningkatkan investasi

di bidang pertanian untuk

pengembangan

agroindustri/agrobisnis, dan pembangunan kawasan agropolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. 10.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan

kepastian berusaha, melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta' antar-kabupaten/kota, penyederhanaan

prosedur perijinan yang menghambat kelancaran arus barang,

serta

pengembangan kegiatan jasa perdagangan. 11. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana

sub-sistem distribusi pada daerah teftentu, khususnya daerah terpencil, dafl sarana

sarana penunjang perdagangari melalui pengembangan jaringan informasi produksidan pasar, serta perluasan pasar lelang lokal dan regional.

12. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, melalui pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

Xll.4 Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

hngkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

ai

Xllt.4.1 Program Prioritas

n

a.

n n

Program Perbaikan lklm Investasi dan Realisasi lnvestasi

Program ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing global, sehingga meningkatkan jumlah investasi di Jawa Timur, baik PMA maupun PMDN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penyempurnaan peraturan

di bidang investasi yang

nondiskriminatif, dan

mampu menekan ekonomi biaya tinggi.

2.

Penybderhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan pelayanan per'rjinan satu pintu atau satu atap, melalui pengembangan "kantor pelayanan terpadu' yang memberikan . one sfop seryices, termasuk menempatkan perwakilan seluruh badan/instansi Pusat

g

terkait pada "kantor pelayanan terpadu", dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal.

n yi

3.

Pemberian insentif penanaman mod.al yang lebih menarik, dan melakukan konsolidasi perencanaan penanaman modal.

n

4.

a n a

Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik.

b.

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama lnvestasi Program ini bertujuan meningkatkan kerja sama investasi, baik PMA maupun

a

PMDN

di Jawa Timur

melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat

n

t

dilakukan

-212dilakukan di Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2.

Pengembangan sistem informasi penanamanJnodal.

3.

Promosi investasi yang terkoordinasi, baik di dalam dan revitalisasi kinerja kelembagaaan promosi ekspor.

4.

Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang investasi dengan

Fasilitasi terwujudnya kerja sama strategis antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama investasidi bidang pertanian.

di luar negeri,

dan

instansi pemerintah dan dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

5.

Pengembangan bisnis di bidang pelabuhan melatui kerja sama pihak swasta,

out-sourcing maupun public pivate paftnership, pada lokasi pelabuhan potensial.

c.

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program ini bertujuan meningkatkan daya saing potensi Jawa Timur dalam

rangka menarik minat para calon investor' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Perkuatan kelembagaan penanaman modal, dan melakukan kajian kebijakan penanaman modal, baik dalam dan luar negeri.

2.

Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi.

3.

Penyiapan dan pengembangan perencanaan penanaman modal di wilayah Madura pasca-beroperasinya Jembatan Suramadu, yang disesuaikan budaya masyarakat lokal.

4.

Pengembangan kebijakan. investasi pada agroindustri/ agrobisnis, termasuk penanganan pasca-panen, pengotahan. dan pemasarannya, dan usaha perdagangan berskala kecil dan menengah.

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Jawa Timur'

serta meningkatkan peran ekspor barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pengembangan strategi pemantapan ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Tirnur

Jawa Timur, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang.

2. 3.

Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha.

peningkatan dan perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan.

4,

penrngkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir, terutama usaha kecil dan menengah melalui pendekatan support at company level.

S.

Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditas pertanian, perikanan dan industri yang berPotensi eksPor.

6.

Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor ke arah Penyele-nggaraan konsep single document, dan secara bertahap mehgarah pada paperless yang mendayagunakan dokumen elektronik.

7.

Penyederhanaan prosedur pelayanan ekspor-impor dengan mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu ata.u satu atap, melalui pengembangan "kantor

pelayanan terpadu" yang memberikan one stop serviges, termasuk menempatkan seluruh perwakilan badanfinstansi Pusat terkait pada 'kantor petayanan terpadu" dengan mengutamakan sumber daya manusia lokal.

L 9.

Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor'

Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kehutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecildan menengah.

10. Peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM, peningkatan inovasi prbses, rancangan dan kemasan produk. UMKM

serta yang

berientasi ekspor.

e.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. ur, .an

Perumusan atternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan, termasuk harmonisasi berbagai peiangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan.

2. 3.

Deregulasidan debirokratisasi untukmengurangi hambatan perdagangan.

Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil

dan menengah

melalui

peninqkatan

-214peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha. Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional, serta sarana alternatif pembiayaan.

Xlll.4.2 Program Penunjang

a.

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Program

ini bertujuan

memberdayakan konsumen, penguatan lembaga

perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal,

serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

2.

Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar, terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan.

3.

Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makany.

4.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam neged

yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar danjasa.

5.

Sosialisasi

dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan

laboratorium

metrologi legal, serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan' dan perlengkapannya (UTTP).

b.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset'

aset warisan budaya menjadi objek daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong investasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara tain, pada:

1.

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi industri pariwisata, terutama agrowisata, melalui penyederhanaan perijinan, dan insentif perpajakan bagi investor.

2.

Mendorong pengembangan daya

tarik wisata unggulan di

setiap

kabuPaten

kabupaten/kota, secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata, dan aset aset warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif.

Revitalisasi

dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula

prasarana dan sarana dasamya (seperti iaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sarana kesehatan)

Pengembangan kawasan ekowisata (agrowisata) diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan, dan wisata bahari.

c.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata di Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peryrberian insentif

dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata

dalam

membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja.

n

ll

2.

Penilgkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.

t.n

'a

3. 4. 5.

Memotivasidan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik. Pengembangan sistim informasi pariwisata yang efisien dan efektif'

Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata bertaraf nasional maupun internasional, di dalam maupun di luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memilki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur

a,

Tengah.

rn

rp n

Bab XIV

BAB XIV PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Globalisasi ekonomi menuntut produk Jawa Timur mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar ldkal maupun pasar internasional. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor industri manufaktur, sebagai penyedia berbagai

macam produk, makanan, minuman, pakaian, sepatu,

dan sebagainya, y?[g

menyerap banyak tenaga kerja.

Secara struktural, perekonomian Jawa Timur dikuasai oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Meski cukup dominan, sektor pertanian memiliki pertumbuhan relatif kecil sehingga pangsanya cenderung menurun. Kenyataan ini

tidak mengejutkan mengingat elastisitas permintaan barang primer (termasuk pertanian) yang relatif kecil, serta perkembangan teknologi yang mengakibatkan cakupan sektor pertanian beralih rnenjadi sektor agroindustri, seperti pada kasus penggitingan padi.

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang relatif tidak stabil. Berbagai penefitian dengan menggunakan pendekatan model multiplier menunjukkah, multiplier perdagangan Jawa Timur relatif kecil. Hasil ini tidak terlalu mengherpnkan

mengingat struktur ekonomi regionalyang memungkinkan tingginya mobititas barang

dan faktor produksi mengakibatkan leakage (kebocoran) cukup besar dalam makro ekonomiJawa Timur

Mengingat kenyataan tersebut, pengembangan sektoral lebih efektif diorientasikan pada sektor industri. Sebab, sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian wilayah, mengingat potensinya yang cukup besar dalam mengata5i masalah ketena'gakerjaan (pengangguran), persediaan permintaan domestik, serta linked (keterkaitan) yang tinggi sektor industri dengan sektor lainnya baik secara backward maupun forward.

Dengan pangsa rata-rata mencapai 25o/o dari PDRB, ekspektasi terhadap sektor industri tidak terlalu berlebihan. Tahun 2007, pertumbuhan sektor industti mencapai 3,680/0, dan pada 2008 mengalami peningkatan menjad i 4,23o/o.

tndustri pengolahan dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya ke dalam empat kategori, yaitu, pertama, industri besar adalah perusahaan industri yan$

memiliki pekerja 100 orang atau lebih. Kedua, industri sedang, yang mempunyai

oekeria

oekerja 20-99 orang. Ketiga, industri kecil yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang. gan, keempat, industri rumah tangga yang mempunyai pekeria 1-4 orang. Jumlah industri besar

dan sedang di Jawa Timur pada 2007 sebanyak 4.715 unit, dengan

nilaioutput sebesar Rp 184,776 triliun.

Pertumbuhan jumlah unit usaha industri besar dan sedang di Jawa Timur dari

bhun ke tahun cenderung meningkat dengan perkembangan rata-rata 2,90o/o per bhun selama 2003-2006, dengan nilai investasi perkembangannya rata-rata 7,74o/o pertahun, dan untuk penyerapan tenaga kerja rata-rata3,42o/o pertahun, sedangkan untuk nilai produksi

rata-rata meningkat sebesar 4,65Vo per tahun.

Perkembangan jumlah unit usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga di

Timur rata-rata per tahun sebesar 2,640/o, dengan nilai investasi rata-rata sebesar 7,640/o per tahun, dan untuk penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 9,13% per tahun sedangkan untuk nilai produksinya per tahun rata-rata sebesar Jawa

3.96%.

Potensi industri manufaktur di Jawa Timur pada 2006 tercatat 694.720 unit

Rp 14.350 miliar dan nilai produksi sebesar Rp 12.685 miliar dan dapdt menyerap sebanyak 2.576.176 tenaga keria. Sedangkan pada 2007, dengan jumlah 688.063 unit usaha, investasi Rp 95.594,79 miliar dan

usaha, dengan investasi sebesar

nilaiproduksiRp 1O.242,81 miliar, mampu menyerap tenaga kerja 2.523.370 orang. Volume ekonomi sektor industri pengolahan mulai pada 2007 mencapai Rp 151 triliun, dengan sumbangan terbesar dari subsektor industri makanan, minuman

dan tembakau sebesar Rp 83,3 triliun: Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan

restoran apabila dirinci per subsektornya, terbesar disumbang oleh subsektor perdagangan, disusul subsektor hotel, dan restoran. Sektor industri pengolahan dan

subsektor perdagangan selalu menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan volume ekonomi Jawa Timur

Pertanyaan mendasar yang kemudian mengemuka, pertumbuhan sektor industri manufaktur yang terjadi ini akankah berkelanjutan (susfainable grcwth).

ya, dengan syarat daya saing ditingkatkan melalui berbagai pembenahan mendasar. Sebab perkembangan nilai tambah industri belum

Jawabnya, pasti

sepenuhnya ditopang perbaikan efisiensi dan kemajuan produktivitas pekerja secalEt I 'l

ri

simultan. Selama

ini

pertumbuhan output industri lebih bersifat iriput driven

dibandingka n p ro d uctivity

d rive

n.

Peran produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi sangat penting. Kegiatan ekonomi sektoral sering diasumsikan mengikuti fungsi produksi tertentu, Funqsi

Fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau kuantitatif dari berbagai

macam kemungkinan produksi teknis. Fungsi produksi memberikan output maksimum dalam pengertian fisik dari tiap-tiap tingkat input dalam pengertian fisik. Output suatu sektor industri akan dipengaruhi oleh input yang digunakan dalam

n h 5

proses produksi.

Secara umum input terbagi dalam dua jenis yaitu input fisik berupa tenaga produksiyang kerja dan kapital, serta input lain berupa tingkat teknologi dan efisiensi tercermin daritingkat produktivitas. Kenaikan output sektor industri dengan demikian

n

(input dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu penggunaan input yang lebih banyak diven) atau dengan adanya peningkatan produktivitas. Dengan kata lain, kenaikan

s

n

k

b

output bisa terjadi tanpa memerlukan adanya kenaikan dalam input secara kuantitas Qtroducfivity driven).

n

Dengan penggunaan input yang tetap tetapi penggunaannya lebih produktif/efisien, output juga bisa ditingkatkan. Kenaikan input yang lebih produktif

c

bisa dilakukan dengan adanya manajemen produksi yang lebih baik, atau adanya teknik produksiyang lebih efisien.

XlV.l

a.

Permasalahan

I

Rendahnya Produktivitas dan Efisiensi

peningkatan produktivitas tenaga kerja industri masih perlu dioptimalkan' apalagi jika tuntutan akan kenaikan kesejahteraan terus diperjuangkan' Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri masih relatif rendah, dan produktivitasnya juga relatif masih rendah' Permasalahan produktivitas (kualitas) input tenaga kerja harus segera Ha! ini dipecahkan agar sinergi dengan aturan pemerintah mengenai upah minimum. harus disadari, ketidakselarasan pandangan antara pihak manajemen dan buruh .

yang akhir-akhir ini kerap terjadi di beberapa industri di Jawa Timur bisa saia tidak terlepas dari permasalahan produktivitas ini' peningkatan upah akan mampu meningkatkan produktivitas, tetapifaktor upah

semata bukanlah penentu utama pioduktivitas, karena elastisitasnya terhadap produktivitas relatif rendah. Perbaikan efisiensi atau tingkat teknologi justru memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja, Kenaikan upah semata tanpa disertai pelatihan teknik atau manajerial yang cukup, akan kurang optimal dalam yan9 rangka memperbaiki kualitas tenga kerja, sekaligus pertumbuhan sektor industri

berkelanjutan.

Kebiiax4

t

pada upaya peningkatan Kebijakan sektor industri harus lebih berorientasi permasalahan pokok dalam dunia industri yang produktivitas tenaga kerja agar minimum harus pada mogok kerja bisa dieliminasi. Pembuatan aturan upah berujung

meningkatkan produktivitas tenaga kerla' sinergis dengan upaya

belum secara proporsional Mekanisme hubungan industrial yang terjadi menampungkepentinganpengusahadanpekerja.Sementaraitu,standardisasi pengembangan infrastruktur yang efisien dan sesuai nasional produk industri, kerja belum sektor industri, serta peningkatan kompetensi tenaga

t J

kebutuhan

1

!t

karena keterbatasan sumber sepenuhnya berjalan optimal

'l

b. Rendahnya

d

aya'

Peran IndustriKecit dan Menengah

Secaraalamiindustrikecildanmenengahmemi|ikike|emahanda|am

S

menghadapiketidakpastianpasar,mencapaiskalaekonomi,danmemenuhisumber nilai itu, peran industri kecil dan menengah terhadap daya yang diperlukan. Karena

I I

tambahsektorindustrimanufakturmasihrelatifrendah. Timur didominasi industri kecil dan Pada2ooT,profil industri pengolahan Jawa unit. sedangkan industri kimia' agro' dagang kecil yang jumlahnya mencapai6T9-556 14.611 unit, dan industri logam' mesin' elektronika dan hasil hutan (ll(AHH) sebanyak unit. Industri kecil dan dagang kecil menyerap dan aneka (ILMEA) sebanyak 3.g35 dan ILMEA. Jumlah tenaga kerja yang berada di tenaga lebih besar dibanding IKAHH |KAHH dagang keci| mencapai 1.499'341 orang, sementara

a

industri

ll

.keci| dan

hanya 23A'025 orang' menyerap 846.365 tenaga kerja, dan ILMEA

il

Namunnilaiproduksiindustrikecildandagangkeci|menempatiposisi

n

produksi ILMEA pada 2007 mencapai terendah dibanding |LMEA dan lt(AHH. Nitai 10,194 rniliar, industri kecil dan dagang Rp 11,837 miliar, sedangkan I[(fiHH sebesar sisi nilai investasi' industri kecil dan kecil hanya Rp 5,519 miliar. Begitu pula dari 6,525 miliar, disusul ILMEA Rp dagang kecil menempati posisi terendah senilai Rp

a ri h k

h p

.(i a

n g

32,685 miliar, dan IKAHH Rp 60,314 miliar'

di sub-sektor makanan dan kayu' lndustri kecit dan menengah terkonsentrasi akhir, atau memproduksi lndustri pada segmen ini Umumnya melayani konsumen terendah' Sangat sedikit komponen untuk afier sales market, dengan segmen kelas dan/atau barang industri kecil dan -menengah yang memproduksi bahan baku ini' industrikecildan intermediate, serta memasoknya ke industri hilir. Dengan kondisi pertambahan nilai dengan industri menengah belum berada dalam satu mata rantai berskala besar. c. Kuranq

S(

PEMBANGUNAN,PEMELIHARAANDANPERBAIKANINFRASTRUKTUR

tl in

Pembangunaninfrastrukturadalahbagianintegra|daripembangunanregional roda penggerak pertumbuhan ekonomi' maupun nasional. tnfrastruktur merupakan tutang punggung pola distribusi, baik barang Kegiatan sektor transportasi merupakan

yi in

maupunpenumpang.|nfrastruktur|ainnya,sepertikelistrikandantelekomunikasi, terkaitdenganupayamodernisasi'danpenyediaannyamerupakansalahsatuaspek produktivitas sektor produksi- Ketersediaan sarana terpenting untuk meningkatkan

perumahandanpermukiman,antara|ainairminumdansanitasi,secara|uasdan

m

nl m p.

merata,sertapenge|o|aansumberdayaairyangberkelanjutanmenentukantingkat

al

kesejahteraan masYarakat'

s(

dan berkesinambungan merupakan Ketersediaan infrastruktur yang memadai

sl

kebutuhanmendesakuntukmendukungpe|aksanaanpembangunandaerahdalam

rangkameningkatkanperekonomiandankesejahteraanmasyarakat,sertauntuk

s(

meningkatkan daYa saing global'

'tc

Disparitaskesejahteraanantar.daerahjugadapatdiidentifikasidari

antaranya' Dalam konteks ini' pendekatan kesenjangan infrastruktur yang terjadi di semakin penting untuk diperhatikan' pembangunan infrastruktur berbasis wilayah besar untuk meTrbuka pengalaman menunjukkan, infrastruktur transportasi berperan pengairan merupakan prasyarat keberhasilan isolasi wilayah, serta ketersediaan

pembangunanpertaniandansektor-sektor|ainnya.Penyediaaninfrastrukturyang pembangunan' memadai merupakan landasan utama

infrastruktur yang Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan

meliputi

pos, telekomunikasi dan informatika, sumber transportasi, ketenaga|istrikan, energi,

dayaair,sertaperumahan,pelayananairminum,danpenyehatan|ingkungan,

kualitasnya' Berkurangnya kualitas dan mengatamipenurunan baik kuantitas maupun baru' dapat menghambat laju p"l"y"nun, dan tertundanya pembangunan infrastruktur

pembangunandaerah.Karenaitu,pembangunandanperbaikaninfrastrukturharus rangka menciptakan pemerataan, sekaligus memperoleh perhatian serius dalam mendorong Pertumbuhan ekonomi'

XV.1

Permasalahan Umum

berbagai infrastruktur yang rusak' Rehabilitasi dan pembangunan kembali

sertapeningkatankapasitasdanfasilitasbaruakanmenyerapbiayasangatbesar' sehingoa

sl p1

kr IT

s

dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, sangat mendesak sehinggs tidak inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan rnencari solusi infrastruktur Yang rusak'

ll

Dilihat dari tipologinya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi tiga kategori, publik, dan rnfrastruktur komersial. Pembagian yaitu infrastruktur sosial, infrastruktur kewenangan dan tanggung jawab penyediaan ini sekaligus menunjukkan tingkat yang menghasilkan barang dan jasa 6asing-masing infrastruktur. lnfrastruktur sosial, dengan tingkat cost recovery yang sangat rendah, maka penyediaannya

n

i,

k

non-pasar,

a

jawab pemerintah, baik pusat rnaupun daerah, yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan pendanaan pemerintah. Untuk itu perlu dan APBD. Infrastruktur adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN sosial meliputi, antara lain, subsektor jalan, fasilitas keselamatan transportasi,

mutlak menjadi tanggung

n

It

n

sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi.

n

penyediaan infrastruktur publik yang menghasilkan barang dan jasa publik, seperti jalan tol, petabuhan, bandara, air minum, perumahan, PoS, listrik, dan

,k

jrl .

,ll :1.

a

pihak telekomunikasi, dapat dilakukan bekerja sama antara pemerintah (BUMN) dan jasa swasta. Sedangkan infrastruktur komersial, yang menghasilkan barang dan privat, seperti: pembangkit listrik, telekomunikasi didaerah perkotaan, pelabuhan peti kemas, bandara internasional dan bandara domestik, jalan

tol pada ruas-ruas yang memiliki kondisi lalu lintas yang tinggi dapat disediakan secara murni oleh pihak

,ll

swasta. g

ili

:r

Dengan demikian percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai tipologi infrastrukturnya.

't, rn

iu

XV.z

Sasaran Umum

Sasaran umLtm yang hendak dicapai dalam upaya

pembangunan,

rs

pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur adalah sebagai berikut:

ts

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sosiaf yang menjadi kebutuhan masYarakat.

2. Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas infrastruktur publik melalui kerjasama

dengan pihak badan usaha swasta. K,

,r.

3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komersial

dengan

mendorong peran aktif badan usaha swasta dalam penyediaannya.

XV.3 Arah

XV.3

Arah Kebijakan Umum

Untuk mewuludkan sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan'

dan

perbaikaninfrastrukturdiIaksanakanda|amkerangkaarahkebijakan: 1. Prioritas pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sosial pada infrastruktur sumber daYa air' 2. Meningkatkan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan pertanian dan wilayah infrastruktur yang menuniang pembangunan sektor pedesaan.

3.

infrastruktur yang Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan menunjang pemerataan pembangunan antar-daerah'

4.Mendorongkerjasamadenganbadanusahaswastauntukpercepatan tarif dan pembangunan infrastruktur publik dan komersial melalui instrumen insentif lainnYa.

XV.4

Program-Program Prograrn-programpembangunan,pemeliharaan,danperbaikaninfrastruktur

sebagai berikut: disusun berdasarkan masing-masing ienis infrastruktur,

A.

SUMBER DAYA

Air

AIR

!

kehidupan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan Pembangunan di bidang sumber daya air pada

dan meningkatkan kesejahteraannya. akses secara adil kepada dasarnya merupakan upaya membuka dan memperluas berperikehidupan yang seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu di bidang sumber daya air iuga sehat, bersih, dan produktif. selain itu, pembangunan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat

ditujukan untuk mengendalikan yang aman dan sejahtera. 1. Permasalahan

a. Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan

Secaraa|amiahJawaTimurmenghadapikenda|adalammemenuhikebutuhan maupun waktu' sehingga air, karena distribusi yang tidak merata, baik secara spasial perspektif yang dapat disediakan tidak selalu sesuai kebutuhan, baik dalam

air

jumlah mauPun mutu'

Darisegispasial,wilayahJawaTimuryangdihunisekitar39jutajiwahanya segi distribusiwaktu sepanjan$ mempunyai potensi air tawar yang relatif sedikit. Dari tahun

80% air tersedia pada musim hujan yang berdurasi lima bulan, sedangkan pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan. 20% sisanya tersedia tahun,

Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, selain memberi manfaat,

pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan

tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya, berupa kekeringan berupa banjir dan

yang berkePanjangan.

Beberapa kejadian bencana atam di Jawa Timur, antara lain, bencana tanah bngsor dan banjir bandang di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Jombang,

Kediridan Kabupaten Trenggalek; Bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Bangkalan, dan Sampang akibat meluapnya sungai-sungai Lamongan

di

sekitarnya, bahkan banjir

di

Bojonegoro, Tuban,

dan Gresik berulang setiap tahun akibat meluapnya Sungai Bengawan

Solo, disertai

jebolnya tanggul.

b. Meningkatnya

Ancaman terhadap Keberlanjutan Daya Dukung Sumber Daya

Air Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

dalam menahan

dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah

indikasi

terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air.

Hal tersebut ditunjukkan, sarnpai dengan tahun 2006, luas lahan kritis dalam kawasan mencapai 165.6't9,53 hektare, sedangkan lahan kritis luar kawasan seluas

502.405,68 hektare. Hampir setiap tahun,

di musim kemarau, beberapa

kawasan

hutan mengalami kebakaran.

Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan

itu, kelangkaan

dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain

air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air

yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi

air tanah secara berlebihan

sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan

dan kualitas air tanah,

inkusi air laut, dan namblesan" permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit I

dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan

I

berujung pada terjadinya bencana lingkungan yahg berimplikasi luas.

c' Menurunnya Kemampuan Penyediaan

Air

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancarn kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain

pulau-pulau Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut, terutama pada

kecil, dan wilaYah strategis. 10.

Meningkatnya partisipasi aktif masyaqakat'

instansi. 11. Meningkatnya kualitas koordinasidan kerja sama antar 12. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan'

3. Arah Kebijakan

Untuk mewuiudkan sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana sumber daya air dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

air untuk pemenuhan kebutuhan air

baku

1.

Mendayagunakan sumber daya

2.

penduduk diprioritaskan pada Pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga miskin, terutama diwilayah rawan defisit air' alam Pemulihan awal petayanan sumber daya air yang rusak akibat bencana

dilakukan secara darurat, terutama penyediaan

air baku bagi

masyarakat

denganmempertimbangkankondisisumber-sumberairpermukaan,dan pengendalian banjir dengan pendekatan flood management'

3.

penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padatl yang dihuni masyarakat miskin, dan wilayah strategis'

4.

dilakukan metalui Penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu perbaikan manaiemen air daerah aliran sungai (DAS)'

5.

antara konservasi dan Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian dan antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan pendayagunaan,

serta antara air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, jangka panjang untuk pemenuhan kepentingan iangka pendek dan kepentingan berkeadilan' menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih

6.

diimbangi Konservasi sumber-sumber air menggunakan pendekatan vegetatif' quick yielding' upaya fain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih bersifat

7.

kecil' Pembangunan Mengedepankan pembangunan tampungan air berskala hati-hati' karena tampungan air berskala besar perlu pertimbangan lebih lingkungan' menghadapi masalah lebih kompleks, terutama isu sosialdan

L

melestarikan Meningkatkan konservasi sumber-sumber air ditujukan untuk kuantitas air, dan juga memelihara kualitas air' 9. Meninokatkan

Meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisran kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak.

Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, dan embung, serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir.

10.

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan diprioritaskan pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, terutama di

12.

daerah lumbung u

k

-n

Padi.

t

Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan dalam seluruh proses

13.

kegiatannya dilakukan berbasis partisipasi masyarakat'

Mengendalikan kecenderungan meningkatnya atih fungsi lahan melalui pengembangan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia

14.

rt

-n

mempertahankan lahan sawahnYa'

:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tapi iuga pada tahaP

15.

:

rg

pencegahan, serta pemulihan-pasca bencana. ui

Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau kecil, serta

16.

pusat kegiatan ekonomi' 17. tn

ln

Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Mengembangkan modal sosial pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan budaya, dengan menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (/ocal

18.

ra

wisdom).

rk

Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

19.

20.

4.

Mendorong keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah su ngai antara pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkahlangkah yang akan dilaksanakan diiabarkan ke dalam program-program pembanqunan

yaitu program prioritas dan pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori' dijalankan' penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan

4.1 a.

Program Prioritas

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Programinibertujuanmeningkatkanpenyediaanairbakuuntukmemenuht pedesaan dan perkotaan' rumah tangga, terutama masyarakat miskin di

kebufuhan

serta industri.

1.

Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antaralain,pada: pembawa dan prasarana operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran air baku lainnYa.

2.Pembangunanprasaranapengambilandansa|uranpembawaairbaku,

kebutuhan air baku tinggi di terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat wilayah penduduk miskin yang sulit air'

3.

prinsip-prinsip pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan pu|au-putau kecil, dan daerah conjuctive use pada daerah.daerah rawan air,

tertinggal.

4.

dengan kegiatan pengolahan sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku I dan

distribusi.

S.Pemberdayaanke|embagaanmasyarakat|oka|untukmenge|oladan

6.

memanfaatkansumberdayaairmelaluiswa-organisasidanswa-ke|o|a' alternatif pembiayaan dalam Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin'

Pantai Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan dan periode genangan banjir' Program ini bertujuan mengurangi tingkat risiko abrasi pantai yang menimpa daerah serta menanggulangi akibat bencana banjir dan dampak bencana baniir produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya' sehingga daerah pantai dari abrasi air dan kekeringan dapat dikurangi, serta terlindunginya strategis' laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah

b.

1.

Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antara|ain,pada: peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan banjir dan abrasi air laut pantai, terutama pada daerah-daerah rawan bencana kecil' strategis, daerah tertinggal' serta pulau-pulau pada wilayah

Z.

peningkatan pembangun

an

embung-embung untuk penampungan air hujan

di

'!M4

wilayah rawan banjir, sekaligus berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan sumber air bersih.

pengembangan manajemen air Sungai Bengawan Solo di wilayah kabupaten

3.

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, agar air tak langsung terbuang ke laut, dengan membuat waduk yang sejajar dengan aliran sungai.

Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, prasarana pengendali banjir, dan

4.

pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai.

S. 6.

Peningkatan operasidan pemeliharaan, serta perbaikan alur sungai.

pengendalian aliran air permuka an (run or7) di daerah tangkapan air dan badanbadan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum.

7.

Penggalian

dan

pengembangan budaya masyarakat setempat dalam

mengendalikan banjir.

Program Pengembangan dan Pengetotaan Jaringan lrigasi, Rawa, dan

c.

Jaringan Pengairan LainnYa program ini bertujuan mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk irigasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2. 3.

pemberdayaan petani pemakaiair, terutama dalam pengelolaan iaringan irigasi. Peningkatan jaringan irigasiyang belum berfungsi'

Rehabilitasi jaringan irigasi, terutama pada daerah penghasil pangan, dan jaringan rawa.

4.

Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, serta jaringan pengairan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

5. 6. 7.

Optimalisasipemanfaatan lahan irigasidan rawa yang telah dikembangkan. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan

sumber daya air untuk irigasi pertanian.

4,2 Program Penuniang a.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air LainnYa

program ini bertujuan meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber

keterpaduan pengelolaan, serta menjamln dicapai pola kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; serta mengendalikan

sumber

daya air, mewujudkan

eksploitasi air tanah Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2. 3. 4.

Penatagunaan sumber daYa air. Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk, danau, embung, serta bangunan Penampung air lainnYa. Rehabilitasi bangunan tampungan air seperti waduk/embung.

S.Percepatanpembangunanwaduk,embung,danbangunanpenampungair

6.

lainnya dalam skala kecildiwilayah rawan kekeringan' dan Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau, embung,

T.

tirta' bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata pengembangan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah'

8. 9. b.

Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat dalam konservaSi air'

Pengembanganteknologitepatguna. Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

I potensi yang sehingga efektif Program ini bertujuan mewujudkan kelembagaan kualitas konflik air dapat dikendalikan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat, koordinasi serta kerja sama antar-instansi pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

penyusunan/penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya

Air; sungai; Pengusahaan sumber Daya Air wilayah sungai;

lrigasi;

Tirta' Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Perum Jasa

2.

Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air daerah provinsi, maupun kabuPaten/kota.

3.

pengembangan dan pembentukan wa.dah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi, SWS, dan/atau kabupaten/kota.

4. 5.

Perkuatan balai pengelolaan sumber daya air.

Pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan inforrnasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya.

dan

7:sl-s!g'l4

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani I

,l

Pemakai

Air

(HIPPA) dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi

pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya. I

Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

B. TRANSPORTASI Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sangat tergantung pada infrastruktur transportasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, transportasi memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fasilitator pengangkutan, yakni memfasilitasi

bagi pencapaian setiap aspek pertumbuhan ekonomi. Kedua,

generator

pengangkutan, yakni untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan, ketiga, distributor pengangkutan, yaitu sarana untuk menyebarkan atau meratakan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa jenis transportasi (moda), yaitu transportasi darat,

terdiri

transportasi jalan raya dan kereta api; transportasi laut; transportasi sungai, danau

dan penyeberangan; serta transportasi udara. Keberhasilan sebuah

sistem

transportasi dapat diketahui melalui indikator, semakin pendeknya waktu tempuh antar-tujuan; semakin menurunnya biaya operasi kendaraan dan tarif transpor; serta

makin menurunnya tingkat kecelakaan transportasi. Upaya

pembangunan

infrastruktur transportasi selalu bertujuan menciptakan sistem transportasi yang terpadu antar-moda transportasi, murah, dan aman.

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan. Di sisi lain transportasijuga berkembang sebagai industrijasa.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung perwujudan Jawa Timur makmur dan sejahtera. Fungsi pelayanan umum transportasi adalah metalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, metayani

kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik

di perkotaan

maupun

pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah pedatam.an

dan terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

Karena itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga

sistem transportasi harga terjangkau. selain itu perlu dikembangkan pembangunan intermoda dan keterpaduan nasional (Sistranas) untuk mencapai keterpaduan secara

dan berkelanjutan; serta dengan sistem tata ruang nasional, pembangunan wilayah

yang mampu terciptanya sistem distribusi nasional, regional dan internasional luas, termasuk meningkatkan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat serta jaringan transportasi antara desa-kota dan daerah produksi-pemasaran memadai. dan Peran transportasi juga diperlukan untuk menjembatani kesenjangan, antar-wilayah akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi dan mengurangi perbedaan membuka peluang terjadinya perdagangan antar'wilayah sehingga mengurangi antarwilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja

harga

konsentrasi keahlian dan kdterampilan pada beberapa wilayah.

Denganadanyapemerataanketerampi|andankeah|ian,maupunbiaya pembangunan antarwilayah, akan mendorong terciptanya'kesamaan kesempatan juga diarahkan agar setiap wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil pelayanan iiisa transportasi secara lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan mudah, murah, berkualitas, dan terjangkau' 1, Permasalahan Umum

I

Masih Rendahnya Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas

Secaraumum,permasalahanyangdihadapisektortransportasimeliputiaspek dan sarana fisik; kelembagaan kapasitas, kondisi, jumlah dan kuanlitas prasarana serta peraturan; sumber daya manusia;. teknologi; pendanaanfinvestasi;

dan

manajemen, operasi dan pemeliharaan' tanah selain itu dengan terjadinya berbagai bencana, seperti banjir dan terganggunya jalur longsor, juga luapan lumpur panas Lapindo, mengakibatkan

jasa, terutama akibat rusaknya prasarana dan distribusi dan mobilisasi barang dan sarana transportasi di wilayah terkena bencana' 2. Sasaran Umum

1.

adalah: sasaran umum pembangunan transportasi yang ingin dicapai dengan menurunkan Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana tingkat backlog Pemeliharaan'

2,

Meningl
jumlah dan kualitas pelayanan transportasi,

terutams

keselamatan transPortasi' 3.Meningkatnva

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta sesuai standar pelayanan yang dipersyaratkan. Meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan regional, serta lokal.

4

Meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi, baik antar_ wilayah maupun antar-gorongan masyarakat di perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil.

5

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal.

Tersetesaikannya rehabilitasi dan . rekonstruksi sarana dan prasarana transportasi yang rusak akibat bencana alam, maupun luapan lumpur panas Lapindo.

3, Arah Kebijakan Umum

untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan,

dan

perbaikan infrastruktur dilaksanakan dalam kerang ka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sara na transportasi, secara berkelanjutan.

2.

Meningkatkan pembangunan transportasiterpadu yang berbasis pengembangan wilayah.

Meningkatkan data dan informasi, serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal.

k n

Meningkatkan pembangunan dan pemantapan terwujudnya sistem kansportasi. nasional, regional, dan lokalsecara bertahap dan terpadu

ta

; ur

( 6.

il

Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi.

Mendorong pengembangan industrijasa transportasi yang bersifat komersiat di daerah yang telah berkembang, dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat, dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi.

Percepatan pemulihan jalur distribusi dan mobilisasi secara terpadu di wilayahwilayah yang terkena dampak bencana atam, dan luapan lumpur panas Lapindo.

4.

Program-program

Program-program pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi disusun berdasarkan masing-masing jenis transportasi, yaitu prasarana

ialan

jalan; perkeretaapian; serta jalan, dan transportasi darat (lalu lintas angkutan sebagai berikut: angkutan sungai danau dan penyeberangan)'

8.1 PRASARANA JALAN

Prasaranaja|anada|ahkebutuhanmut|akda|amsistemangkutanja|anraya' bergantung pada seberapa besar daya Kinerja sistem transportasi jalan raya akan untuk mencapai sasaran-sasaran dukung prasarana jalan yang mampu disediakan kewenangannya, prasarana ialan pokok dalam suatu sistem transportasi. Dilihat dari jalan nasional, ialan provinsi, dan ja|an dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kabuPaten/kota' utama yang berperan penting Transportasiialan merupakan moda transportasi

dalampendukungpembangunannasiona|,regiona|,maupunloka|,sertamempunyai manusia maupun distribusi komoditas kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas

perdagangandanindustri.Transportasijalansemakindiper|ukanuntuk

pemerataan hasil-hasil pembangunan menlembatani kesenjangan dan mendorong serta untuk mempercepat pengembangan antar-witayah, antar-kota, dan antar-desa, wilaYah.

Tujuanpembangunan,peme|iharaan,danperbaikantransportasijalanadalah meningkatkanpelayananjasatransportasisecaraefisien,handal,berkua|itas,pman' transportasi nasional secara intermoda harga terjangkau, dan mewujudkan sistem

danterpadudenganpembangunanwilayah,danmenjadibagiandarisuatusistem pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas' distribusi yang mampu memberikan yang memadai' termasuk meningkatkan jaringan desa-kota 1. Permasalahan

KondisiJaringan Jalan Menurun disebabkan kualitas konstruksi Penurunan kondisi jaringan jalan, antara lain, over loading)' bencana jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih (excessive a,

alamseperti|ongsor,banjir,dan|uapan|umupurLapindo,sertamenurunnya jalan' kemampuan pembiayaan pemeliharaan

Pada2QoT,panjangja|anrayadiJawaTimurmencapai3.go0,lgki|ometer' dan jalan provinsi (2'000'98 km)' 16'06% terbagai atas jalan nasional (1.899,21 km), di antaranya dalam kondisi baik' kemudian Dari total panjang jalan tersebut, 16,06% dalam kondisl kondisi sedang, dan sisanya sebesar 18,76%

65,18% lainnya dalam rusak ringan dan berat'

Jika dilihal

Jika dilihat panjang jalan provinsi yang 2.000,98 km, maka 5,35% (107,09 km)

di antaranya dalam kondisi rusak berat; dan 14,5BYo (291,68 km) rusak ringan; 75,50% (1.510,63 km) dalam kondisi sedang; dan 4,S$ok (91,58 km) stsanya dalam kondisi baik.

I

I

I I

Total .lumlah jembatan di Jawa Timur 2.740 buah, dengan panjang 34.385 meter, yang terbagi atas jembatan nasional sebanyak 1.306 buah dengan panjang 21,365 meter, dan jembatan provinsi 1.216 buah dengan panjang 13.018 meter. Dari total jumlah

jembatan tersebut, 2.491 buah (90,91%) atau sepanjang 31.463 meter di

antaranya dalam kondisi baik. b. Kerusakan

Pelanggaran terhadap ketentuan batas muatan kendaraan ikut mempercepat

g

ri

Akibat Beban Muatan Lebih

kerusakan prasarana transportasi jalan raya sebelum umur teknis jalan tercapai.

ik

Pada2Q07, dari 15 jembatan timbang yang ada di Jawa Timur, tercatat 1.355.692 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan'

in

Untuk memperbaiki jalan tersebut dibutuhkan biaya tambahan,

in

mengurangi alokasi dana untuk jalan yang lain, sehingga pada akhirnya pengelolaan

s

yang

jalan'akan terganggu. Selain itu, kerugian paling besar secara langsung akan dialami oleh pengguna jalan, yaitu bertambahnya waktu tempuh

seluruh jaringan :

rh

n,

la m IS,

perjalanan sehingga biaya operasional kendaraan semakin tinggi, serta akibat tak

langsung komponen biaya transportasi pada proses distribusi barang semakin bertambah.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus melakukan upaya terpadu untuk mengurangi, dan sedapatnya menghilangkan pembebanan muatan

dari kendaraan berat, khususnya truk bergandar tunggal, dengan tekanan gandar jauh melampaui daya dukung jalan. Jika sebab-sebab yang mendasar tersebut belum diselesaikan tuntas, maka pemeliharaan jalan dengan biaya APBN maupun APBD tidak akan dapat mengejar proses kerusakan yang begitu cepat lebih

ksi rna

rya

terjadi. c.

Menurunnya Kinerja Layanan Prasarana Jalan Menurunnya tingkat pelayanan prasarana jalan ditandai dengan terjadinya

Ier,

berbagai kemacetan yang menyebabkan kurang berfungsinya kota sebagai pusat

60/o

pelayanan distribusi komoditas dan industri.

ian disi

Masih banyak jalan arteri primer yang melewati daerah padat yang biasanya merupakan pusat kemacetan, sementara ketersediaan jaringan jalan tol saat ini masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memberikan pelayanan optimal dalam

dalam pola distribusi.

hi

d. Lambannya Pembangunan Prasarana Jalan selama Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Timur

p(

Provinsi yang 2008 relatif cukup lamban, padahal kebutuhan akari infrastruktur bagi

dikenal sebagai salah satu sentra industri nasional, dan produsen sejumlah barang maupun komoditas agrobisnis, sangat vital untuk sarana mobilitas orang, jasa.

Lambannya pengerjaan proyek jalan itu terlihat pada belum signifikannya perkembangan pembangunan jaringan tol sebanyak sepuluh ruas, sepanjang 516 sepuluh ruas tol kilometer -yang merupakan bagian dari toltrans-Jawa. Bahkan, dari baru satu ruas yang berhasil diselesaikan, dan telah beroperasi, yaitu ruas tersebut,

tol Waru-Juanda sepanjang 13,6 kilometer'

selain itu, pembangunan Jalan Lintas selatan di Provinsi Jawa Timur dan sepanjang 639,43 kilometer yang diharapkan dapat membuka keterisolasian perkembangannya memacu perekonomian wilayah selatan Jawa Timur, hingga kini masih belum memuaskan.

proyek yang pada 2002 ditaksir bakal menelan dana Rp 3,1 triliun itu sudah mulai dikerjakan pada 2004, namun kemajuan proyek yang rencananya aKan Blitar' M7lan9' menghubungkan delapan daerah (Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan kini masih Lumajang, Jember dan Banyuwangi) baru mencapai sekitar 2oYo, dikonsentrasikan untuk terhubungnya ruas Pacitan-Trenggalek(Suramadu) Sementara itu pembangunan proyek Jembatan Surabaya-Mad ura

4,2 triliun, sudah sepanjang 5,6 kilometer yang ditaksir menelan alokasi dana Rp diharapkan sudah mencapaig0o/o lebih, hanya tersisa 35 meter. Pada April-Mei2009

dapat dioperasikan. Faktor utama penyebab lambannya pengerjaan infrastruktur di Jawa Timur adalah keterbatasan dana, serta alotnya

proyek proses

pembebasan lahan.

Pembebasan tanah yang tersendat juga menjadi penyebab lambannya pembangunan infrastruktur pengganti di kawasan luapan lumpur Lapindo, Sidoario' pembangunan yaknijalan raya Porong, jalan tol, dan rel kereta api. Padahal rencana ketiga prasarana itu sudah disiapkan sejak akhir 2006'

baru sekitar63 Dari rencana 132 hektare lahan yang dibutuhkan, hingga kini untuk tanah hektare yang bisa dibebaskan (47%). Pembebasan lahan baru terealisasi untuk tanah kering sawah dengan harga Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan disamakan dengan masih terganjal permintaan harga dari pemilik tanah yang ingin

haqa

te m m

di

-243 dalam peta terdampak, yakni harga tanah milik korban |umpur

Rp 1 juta per meter

persegl.

dikerjakan Pembangunan infrastruktur pengganti jalan raya Porong akhirnya

padaJu|i2008'Meskipembebasan|ahanbelumlo0%,pengerjaandi|akukan langsung dilakukan pengerjaan. simultan, tanah yang sudah dibebaskan

jalan arteri pengganti jalan Pembangunan masih difokuskan pada pengerjaan tol akan mulai dikerjakan pada awal 2009 untuk

ialan raya Porong, sedangkan lahan, sedangkan untuk rel kereta api menunggu selesainya proses pembebasan' jalan tol yang belum tuntas, menyusul kemudian. Pembebasan tanah untuk diharapkan selesai pada Maret 2009' 2. Sasaran

yang ingin dicapai adalah: sasaran pembangunan transportasi prasarana ialan maupun dan Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung' kapasitas' jembatan untuk daerah-daerah yang kualitas pelayanan prasarana jalan dan perekonomiannya berkembang pesat'

.

Berkurangnyaprasaranaja|andanjembatanyangberadadatamkondisirusak berat dan sedang.

Meningkatnyaaksesibilitaswi|ayahyangsedangdanbelumberkembang jalan yang sesuai perkembangan melalui dukungan pelayanan prasarana kebutuhantransportasi,baikda|amhatkecepatanmaupunkenyamanan' pedesaan, daerah terpencil, khususnya pada koridor-koridor utama di wilayah maupun Pulau-Pulau kecil. 4. 5.

I h

n

dari trans-Jawa' Terealisasinya pembangunan ruas tol yang menjadi bagian

arteri raya Terselesaikannya pembangunan infrastruktur pengganti fialan porong; jalan tol ruas Porong; dan rel kereta api) di wilayah luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo, sesuai jadwal'

jalan dan jembatan yang rusak akibat Terselesaikannya rehabititasi prasarana bencana alam, banjir dan tanah longsor' Timur' Terselesaikannya pembangunan jalan lintas selatan Jawa

3 h g n

Terse|esaikannyapembangunanjembatanSuramadu'danteroperasiona|kan masyarakat Madura, dengan meminima|isasi kejutan budaya (cu|tura| shock) Madura serta ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

'

Terwujudnyapartisipasiaktifswastadalampembangunandanpenyelenggaraan pelavanan

pelayanan prasarana Jalan. 3. Arah

Kebijakan

/

Untuk mewujudkan Sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan,

dan

perbaikan prasarana jalan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan.

1. 2.

Meningkatkan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan.

Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.

3.

Meningkatkan daya dukung

dan kapasitas jalan dan jembatan

untuk

mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.

4.

Percepatan pembangunan sembilan ruas tol yang menjadi bagian daritoltrans-

Jawa (Mantingan-Ngawi-Kertosono; Kertosono-Mojokerto; Mojokerto-Surabaya; Gempol-Pandaan; Pandaan-Malang; Gempol-Pasuruan; Pasuruan-Probolinggo; Probolinggo-Banyuwangi; dan tol tengbh kota Surabaya)-

S.

Percepatan pembangunan infrastruktur pengganti fialan arteri raya Porong; jalan tol ruas Porong; dan rel kereta api) di wilayah luapan tumpur Lapindo, Sidoarjo.

6. 7.

Percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa

Timur.

I

Penuntasan penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu, dan penataan sistem operasionalisasinya yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.

8.

Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas).

g.

Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan,

10.

Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusidan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

11.

Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

4. Proqram

{. Prograrn

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah

yang akan dilaksanakan dijabarkan ke

pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, cjisertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

4.1 Program Prioritas

e.

Program Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan dan Jembatan Program ini bertujuan meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan kondisijalan

dan jembatan yang rusak (berat maupun sedang) secara rutin berkala, maupun rehabilitasijalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam. ja;

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

0;

Pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan seluruh ruas jalan Provinsi, terutama jalan strategis potensial, sehingga layak digunakan untuk kepentingan mobilitas masyarakat.

g;

2.

pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan seluruh jembatan Provinsi, sehingga jalan layak digunakan untuk kepentingan mobilitas masyarakat-

o,

3.

Perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.

4.2 Program Penunjang

a.

Program Pembangunan dan Peningkatan Jatan dan Jembatan

Ita

program ini bertujuan meningkatkan daya dukung serta kapasitas jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas, sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset-

an

aset prasarana jalan yang ada dengan meniadakan titik-titik lemah pelayanan

)ks

prasarana jalan yang sering menghambat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Peningkatan daya dukung, kualitas, dan kapasitas ialan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas. 2. 3.

Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur.

Penyelesaian pembangunan sembilan ruas tol yang menjadi bagian dari tol trans-Jawa (Mantingan-Ngawi-Kertosono; Kertosono-Mojokerto; MojokertoSurabaya; Gempol-Pandaan, Pandaan-Malang; Gempol-Pasuruan; PasuruanProbolinggo; Probolinggo-Banyuwangi; dan tol tengah kota surabaya). Penyelesaian pembangunan infrastruktur pengganti

(alan arteri raya

Porong; ialan

-246jalan tol ruas Porong, dan rel kereta api) di wilayah luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo.

5.

Penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu, dan penataan sistem pemanfaatan dan operasionalisasinya, dengdn mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.

8.2 TRANSPORTASI DARAT 8.2.1 Lalu Lintas Angkutan Jalan

Transportasijalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, dan regional, serta mempunyaikontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain' 1. Permasalahan

1.

Masih tingginya pelanggaran muatan lebih di jalan yang mengakibatkan kerusakan sebelum umur teknis jalan, akibat belum optimalnya pengawasan melaluijembatan timbang karena keterbatasan fisiUperalatan, SDM dan sistem manajemen; Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung

untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) bukan sebagai pengawasan muatan

2.

alat

lebih.

I yang pelayanan angkutan umum Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan masih terbatas, walau terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (angkutan bus antar-kota antar-provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.

3.

Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat rendahnya kedisiplinan

pengguna jatan, rendahnya tingkat kelaikan armada; kurangnya rambu dan fasilitas keselamatan dijalan; dan rendahnya penegakan hukum peraturan lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas.

4.

Rendahnya kelancaran angkutan jalan, akibat terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibanding perkembangan armada di jalan; kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya; optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan

kemacetan akibat penggunaan badan jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dan sebagainya; sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal.

5.

di Banyaknya pungutan dan retribusi di jalan, yang membuat biaya angkutan ialan

jalan belum efisien.

6.

Masih terbatasnya pengembangan SDM

di bidang

LLAJ, baik

di tingkat

regulator maupun operator, belum optimaln 'a pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

7.

Masih tingginYa Polusi udara dan suara, akibat kemacetan, dan masih dominannya Penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di witayah perkotaan.

B.

2.

Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, terutama transportasi perkotaan, dan juga angkutan pedesaan.

Sasaran

Sasaran pembangunan transportasi lalu lintds angkutan ialan (LLAJ) yang ingin dicaPaiadalah:

1.

Meningkatnya kedisiptinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, dan muatan lebih dijalan, sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.

2.

Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana dan prasarana LIAJ'

3.

Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di ialan,

serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antar-kota.

4.

Meningkatnya keterpaduan antar-moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, untuk mendukung peruujudan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal.

5.

Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan, serta dukungan pelayanan transportasijalan perintis diwilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.

6.

Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota).

7.

Meningkatnya penanganan dampak polusi udara, serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama diwilayah perkotaan.

I.

Menrngkatnya profesionalisme sumber daya manusia dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ' 9. Terwuiudnva

g.

Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan, serta terjangkau.

10. Terwujudnya perencanaan transportasi Berkotaan yang terpadu

dengan

pengembangan wilaYah.

3. Arah Kebiiakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan dan penindakan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Z.

Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu

dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, ,penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).

3.

Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal; manajemen lalu lintas; pemasangan fasilitas dan

rambu jalan; penegakan hukum dan disiplin di jalan; mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jatan, penataan jaringan dan ijin trayek; kerja sama antarlembaga pemerintah (pusat, provi nsi, dan kabupaten/kota).

4.

Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil.

S.

Menata sistern transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal, antara lain melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ).

6.

Meningkatkan Peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyetenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yan9 sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ.

7.

Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, seda pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.

8' Fasilitas

Fasilitasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan

B.

pengembangan wilaYahnYa.

Program

4.

di atas, maka langkahprogram-program hngkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program prioritas dan pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

an

yang akan dijalankan. penunjang, disertai kegiatan.kegiatan pokok

'ai

4.1 du

Program Prioritas

a. Prbgram Pembangunan, Pemetiharaan, dan Perbaikan Prasarana

m,

!m

di

dan

Fasilitas LLAJ meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana talu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai.

Program

an

ini bertujuan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, padd:

an :tsl

1.

Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur-

an

2.

Peningkatan keselamatan transportasi jalan.

ga

3.

dui

4.

Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, serta penanggulangan muatan lebih melalui penindakan secara tegas' Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan, serta efektivitas peran dan fungsi jembatan timbang.

5.

pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.

tl.2 Program

m ng an

a.

Penunjang

Program Peningkatan Aksesibilitas P'etayanan Angkutan LLAJ

program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman' murah, dan terjangkau' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

pembangunan transportasi umum perkotaan, dan juga pedesaan, yang terpadu dan terjangkau, berbasis masyarakat dan wilayah' 2.Peninqkatan

2. 3. 4.

5,

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. I

management.

r

Fasilitasi pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan

t-

yang padat (kota metropolitan).

k

Penyediaan pelayanan angkutan umum perintis, terutama bagi masyarakat di

l

wilayah yang masih terisolasidan daerah terpencil.

t

Pengembangan sistem keria sama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi), dan angkutan perkotaan dan pedesaaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. 7.

a

Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand

Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun.

8.2.2 Perkeretaapian Perkeretaapian disetenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata,

ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Kontribusi perkeretaapian berdasarkan pangsa angkutan yang dihasilkan secara nasionat masih sangat rendah dibandingkan moda any'kutan lain

Sistem perkeretaapian di Jawa Timur telah dibangun sejak era kolonialisme Hindia-Belanda. Jalur kereta api di Jawa Timur terdiri jalur utara (Surabaya Pasar Turi-Semarang-Jakarta), jalur tengah (Surabaya Gubeng-Yogyakarta-Jakarta), jalur

lingkar selatan (Surabaya Gubeng-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya), dan jalur timur (Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi). Jawa Timur juga memiliki sislem transportasi kereta komuter dengan. rute Surabaya-Sidoa{o-Porong, Surabaya' Lamongan-Babat, Surabaya-Mojokerto, dan Malang-Kepanjen, Jaringan jalan rel kereta api yang beroperasi pada 2OO7 di Jawa Timur, sepanjang 986,307 kilometer,

terdiridarilintasan raya 865,139 kilometer, dan lintasan cabang 121,168 kilometer. Perkeretaapian pada umumnya masih memiliki fungsi untuk pelayanan.umum,

serta berbagai penugasan dari pemerintah (public seruice obligation\ dengan kompensasi berupa subsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Secara umum kendala

perkeretaapian sebagai suatu industri jasa angkutan yang mandiri sulit dapat berkembang secara komersial ataupun menguntungkan.

Peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengembangan kereta api nasional

nasional,

baik dalam aspek

pendanaan

dan investasi, regulasi, serta

dan kelembagaan di pengembangannya, Dengan keterbatasan pendanaan, SDM perkeretaapian, kondisi fisik prasarana dan sarana kereta api saat ini masih bidang

yang berlangsung secara terus menerus, banyak mengalami backlog pemeliharaan pendanaan yang masih baik karena perencanaan, pengoperasian dan dukungan Frbatas.

Perkeretaapian nasional mengalami kejenuhan di setiap aspek, seperti (lokomotif dan manajemen, struktur kelembagaan, kapasitas lintas, kondisi sarana gerbong), kondisi rel yang sudah tua dan aus, kekurangan investasi dan dana pemeliharaan,

citra pelayanan kepada konsumen dan masyarakat,

kekakuan

investasikarena sifal"naturatmonopoty'', masalah regulasi kelembagaan dan struktur pasarnya.

1. lr

l,

Permasalahan

1.

n n

n

Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan l(A dan sistem persinyalan dan telekomunikasi l(A) yang telah melampui batas umur teknis, serta banyak terjadi backtog pemeliharaan prasarana.

Z.

Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian

karena

sebagian besar telah metampaui umur teknis, serta kondisi perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak siap operasi-

e

3.

Tingginya tingkat kecelakaan KA, terutama akibat backlog pemeliharaan, dan rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang'

4.

n

Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi), serta banyaknya gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan kereta api akibat banyak

l-

munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di sepanjang jalur.

tr

lr

lr

el

5.

f,

Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya keterpaduan pelayanan

antar-moda, kondisi prasarana

din

sarana, terbatasnya pengembangan lintas

jaringan pelayanan dan sumber daya perkeretaapian.

'

ll, tn

-la at

8.

Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api (produktivitas angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan). Juga masih rendahnya kualitas SDM perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi.

rpl

rl

2. Sasaran

2. Sasaran

Sasaran pembangunan perkeretaapian yang ingin dicapai adalah: yang Meningkatnya kinerja pelayanan, terutamq keselamatan angkutan, tercermin dari menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di

1.

perlintasan sebidang dengan jalan.

Meningkatnya penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama

2.

yang padat.

jasa. Meningkatnya kelancaran mobilisasiangkutan barang dan

3.

3. Arah Keb'ljakan

' Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

pemulihan Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian.

2.

Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal' dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antar-moda dan inter-moda'

3.

yang Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, terutama pada koridor telah jenuh, serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan.

4. Program

di atas, maka langkahlangkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

4.1 Program Prioritas

a.

dan Perbaikan Prasarana

dan

bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan,

dan

Program- Pembangunan, Pemeliharaan, Fasilitas PerkeretaaPian

Program

ini

yang perbaikan prasarana dan sarana perkeretaapian untuk memberikan pelayanan

berkualitas bagi masYarakat. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

'l

.Pembanqunan

Pembangunan dan pengembangan secara bertahap kereta komuter di wilayah Gerbangkertasusila dalam satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi. I

Fasilitasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan I

fasilitas perkeretaapian. Fasilitasi peningkatan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang. 4.

Fasilitasi revitalisasi faringan kereta api di Pulau Madura, dari Bangkalan ke Sumenep, dalam rangka membangun satu iaringan transportasi massal kereta apiyang terintegrasi.

Fasilitasi peningkatan jalur kereta api Bangil-Jember.Banyuwangi, yakni penggantian bantatan rel dari kayu menjadi beton, perbaikan jembatan, serta jalur rel. Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api pengganti ialur TanggulanginPorong.

4.2 Program Penunjang

a.

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kereta Api program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kereta api, yang aman, murah, dan teriangkau.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

i. tr

dampak luaPan lumPur LaPindo.

.! n

Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api SidoarjoTulangan-prambon-Tarik untuk mengatasi problem transportasiyang terkendala

Z.

penuntasan penyelesaian pembukaan kembalijalur kereta api Kalisat (JembeQBondowoso-Situbondo-Panarukan.

3.

Peningkatan pelayanan kereta api peti kemas (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).

4.

Fasilitasi penyediaan pelayanan angkutan kereta api kelas ekononii untuk masyarakat miskin yang tarifnya disesuaikan daya belimereka.

B.2.3 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) didefinisikan sebagai jembatan "mengapung" yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus; kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui

,

melalui sungai dan perairan; mempunyai rute tetap dan jadwal reguler, serta bangunan kapal ferry yang berbentuk khusus. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksebilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar-pulau, sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.

1. Permasalahan

lar

1. Z.

pn

Masih teibatasnya sarana yang tersedia.

Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengehbangan prasarana dan sarana ASDP

3.

Belum optimalnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP, baik

dalam investasi pembangunan, operasi dan pemeliharaan,

serta

penyelenggaraan angkutan perintis. 2.

Sasaran

I

Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang ingin dicapaiadalah:

1. .

Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah tintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan (Ketapang-Gilimanuk,.dan Kamal-surabaya) yang padat.

2. 3. 4.

Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP. Meningkatnya keselamatan ASDP.

Meningkatnya kelancaran dan jumtah penumpang, kdndaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis'

S.

Meningkatnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP'

3. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan angkutan sungai, danau' dan penyeberangan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: l.Meninqkatkan

Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan ASDP. jenuh, Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah seperti Ketapang-Gilimanuk, dan Surabaya-Kamal. Mendorong peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP'

1.

Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

di atas, maka

langkah-

program pembangunan hngkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam prioritas, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

4.{ Program

t,

Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas ASDP Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pembangunan, pemeliharaan

dan perbaikan prasarana

dermaga

penyeberangan.

Z.

pengembangan sarana dan aksesibilit'as pelayanan ASDP diwilayah kepulauan melatui pendekatan pembangunan transportasi wilayah'

8.3 TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Hampir 997o kegiatan ekspor-impor diangkut menggunakan transportasi laut. Transportasi laut

juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar-pulau

(dalam negeri) yang dilayaniarmada p€layaran nasional.

1.

Permasalahan

1.

Terpuruknya peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan, dan belum diberlakukan sepenuhnya azas cabotage'

?.

Masih adanya biaya ekonomi tinggi, dan kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan, menambah beban bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya bagi masyarakat secara

umum'

3. Tinokat

3.

Tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran seperti sarana

bantu

4.1 a

navigasi pelayaran (SBNP) belum memenuhi persyaratan internasional.

a,

./

2. Sasaran Sasaran pembangunan transportasi laut yang ingin dicapai adalah:

1. 2.

Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor

1.

Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan, khususnya yang ditangani oleh

2

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan eksporimpor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah

3

i

pengelolaan BUMN;

3.

a

Terlengkapinya sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)

dan

fasilitas

pemeliharaannya. 3. Arah Keb'rjakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan transportasi

laut

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage. Untuk itu

diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada.

2.

Mengurangi, bahkan menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan,

sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbedA dengan biaya yang secara riil dikeluarkan pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang.

3.

Pemenuhan standar pelayaran internasional untuk peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan.

4. Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

4

di atas, maka

langkah-

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan. 4.1 Proqram

-257 4,1

Prograrn Prioritas

a, Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana

dan

Fasititas Trans portasi La ut

Program

ini

bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana

Jawa Timur. transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2. 3. 4. S.

Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana transportasi laut. Pengembangan pembangunan terminal peti kemas. Peningkatan pelayanan transportasi laut bagiwilayah kepulauan. Pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SNBP).

pengembangan usaha di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta, out-s;ourcing maupun public private paftnership, pada lokasi pelabuhan potensial sebagai akses sentra produksi dan pemasaran komoditas antarwilayah, termasuk untuk penumpang.

4.2 Program Penuniang

a.

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transpotasi Laut

program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan tranportasi laut yang nyaman, murah dan terjangkau. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Fasilitasi pembangunan pelabuhan laut di daerah.

2.

Fasilitasi pengoperasian kapal laut perintis.

B.4TRANSPORTASI UDARA

Transportasi udara memiliki keunggulan kecepatan dibanding moda _'.1

transportisi lainnya, menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha' dan masyarakat. Transportasi udara

di Jawa Timur perlu dikelola sesuai stiandar

keselamatan penerbangan internasional, dan interkoneksi dengan moda transportasi lainnya.

Wsatawan mancanegara yang datang Jawa Timur menggunakan transportasi udara, karena itu untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia.

Jaminan

pemegang Jaminan itu dapat diwujudkan, baik oleh lembaga pemerintah perusahaan otoritas pengelola transportasi udara maupun operator bandara dan penerbangan, dengan memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (lnternational CivilAviation Organization)' 1. Permasalahan

provinsi Jawa Timur memiliki satu bandara internasional, yakni Juanda, yang luar negeri. menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan Bandara lainnya adalah Bandara Abdul Rachman saleh di Kabupaten Malang,

di Kabupaten Jember, Bandara lswahyudi di Madiun, Kabupaten sumenep, serta Bandara di Kabupaten

Bandara Noto Hadinegoro

Bandara Trunojoyo di Kabupaten Banyuwangi, Penjajakan rencana pembangunan Bandara perintis di pacitan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik sudah dilakukan sejak 2003. Kebutuhan infrastruktur bandara di beberapa daerah kabupaten/kota untuk mendukung sektor pariwisata dan perdagangan diJawa Timur sangat dibutuhkan'

Sasaran Sasaran pembangunan transportasi udara yang ingin dicapai adalah: 1.

pelayanan Meningkatnya iaminan keselamatan, kelancaran dan kesinambungan

transportasi udara,

baik untuk angkutan penerbangan domestik dan

internasional, mauPun Perintis' 2.

Meningkatnya pembangunan dan fengembangan sarana dan prasarana yang memiliki transportasi udara didaerah-daerah Jawa Timur, terutama daerah potensiwisata dan perdag.angan yang tinggi'

3. Arah Keb'tjakan Untuk mewujudkan sasaran' tersebut, pembangunan transportasi

udara

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

pemenuhan Standar keamanan

dan

keselamatan penerbangan yang

dikeluarkan oteh International civil Aviation organization.

2.

Meningkatkan kuatitas pelayanan transportasi udara' baik

di

terminal

internasional maupun dosmestik, Bandara Juanda'

3.

Revitalisasi lapangan udara perintis yang sudah ada untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi bandara penerbangan sipil'

4.

yaknt Mengembangkan fungsi bandara militer untuk melayani penerbangan sipil,

Bandara

Bandara Abdulrachman Saleh dan lswahyudi.

Pembangunan lapangan udara perintis di beberapa daerah yang potensial dan strategis.

4. Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan

di atas, maka langkah-

ke dalam program pembangunan

prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

4.1 Program Prioritas

Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan

a.

Fasilitas Trans portasi Udara

.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara di

bandara yang sudah ada, serta mengembangkan pembangunan prasarana transportasi udara di daerahdaerah potensial strategis untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan transportasi udara di Bandara Juanda, baik terminal internasional maupun domestik.

2,

Pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi'udara di Bandara Juanda.

3. 4.

Fasilitasi revitalisasi lapangan udara Trunojoyo, Sumenep. Penyelesaian pembangunan lapangan udara perintis di Kabupaten Pacitan, dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

5.

Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Militer Abdulrachman Saleh dan lswahyudi untuk melayani penerbangan sipil.

6.

Fasilitasi pembangunan lapangan udara

di wilayah kabupaten/kota

yang

strategis dan potensial.

4.2 Program Penunjang

a.

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transpotasi Udara Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan

transportasr udara yang nyaman dan terjangkau Keqiatan

pada Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, 1.

Pembangunan jalan akses Bandara Abdurrahman Saleh' Malang

2.

Fasilitasi pembangunan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi' Fasilitasi pembangunan Bandara Notohadinegoro, Jember'

C.

POS dan TELEMATIKA

se

Sefama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi, serta ditandai semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia'

Dalam

era

globalisasi

di

mana informasi mempunyai nilai

ekonomi,

kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk memicu pet:tumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.

de

sit

pc

ju m PJ

Berkaitan dengan itu, masyarakat lndonesia pada umumnya, masyarakat Jawa Timur pada khususnya, masih belum mempunyai kesiapan dan kemampuan

yang memadai. Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses

Pt

d. n"

informasi

lain' menimbulkan kesenjangan digital (digitat divide) dengan masyarakat negara untuk Karena itu, perlu dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan mendasar era meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat Jawa Timur menghadapi

informasi.

l. Permasalahan Tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Jawa Timur dalam mengakses

dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh dua aspek, yaitu supply yang terkait dengan kemampuan pembangunan penyedia infrastruktur informasi (pos dan pengguna' tefematika); dan demandyang terkait dengan kebutuhan masyarakat

Ketidakseimbangan suppty-demand pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan dan kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut: a. Terbatasnya Ketersed iaan tnfrastruktur tnformasi

Penyediaan infrastruktur informasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Teledensitas (tingkat penetrasi) layanan telepon tetap, telepon bergerak' dan pengguna internet di Jawa Timur masih relatif rendah' b. tidak

u ti )

d

O.

Tidak Meratanya Infrastruktur Informasi

Jangkauan infrastruktur informasi masih sangat terbatas, dan lebih banyak lerkonsentrasi di wilayah perkotaan. lnfrastruktur pos dan telekomunikasi belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada diJawa Timur.

c.

Terbatasnya Kemampuan Pembiayaan Penyedia Infrastruktur Informasi

Keterbatasan kemampuan pembiayaan sangat dirasakan terutama pada sektor-sektor yang memanfaatkan teknologi tinggi, seperti pos dan telematika. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat membawa dampak pada meningkatnya kebutuhan akan investasi baru dalam waktu yang lebih singkat, sehingga investasijangka panjang menjadi tidak menarik lagi.

Sementara

itu,

pembangunan infrastruktur informasi membutuhkan

perencanaan dan implementasi cukup panjang, serta waktu pengembalian modalnya juga yang panjang. Mengingat kemampuan pembiayaan pemerintah sangat terbatas,

maka diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur informasi. Masih adanya hambatan (banier to entryl dalam penyelenggaraan pos dan telematika menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar pemerintah.

Selain itu, kurangnya mekanisme kerjasama pemerintah-swasta," terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah non-komersial, menyebabkan tidak terjadinya pembagian risiko investasi antara pemerintah dan swasta. d.

Belum Terjadinya Kompetisi yang Setara

Sejalan berkembangnya peran informasi, kebutuhan infrastruktur informasi semakin bertambah. Pada penyelenggaraan yang bersifat monopoli, ffienuhan kebutuhan tersebut sangat sulit dilakukan, terutama karena terbatasnya kemampuan penyelenggara.

Bertambahnya jumlah penyelenggara pada lingkungan multi operator seharusnya dapat meningkatkan kemampuan penyediaan infrastruktur. Terkait dengan itu, pemerintah telah memulai restrukturisasi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, antara lain, dilakukan

melaluipenghapusan bentuk monopoli.

Dengan dihapuskannya bentuk monopoli, kemampuan pembangunan, serta

kinerja

dan efisiensi

penyelenggaraan diharapkan

akan meningkat.

Pada

kenyataannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, karena kompetisi yang setara be lum terjad i e.

a

kibat

be rla rut-la

rutnya restruktu risasi sektor.

Kurang Optimalnya Pemanfaatan lnfrastruktur Sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, penyelenggaraan telematika hanva

yang dimiliki oleh penyelenggara hanya dapat memanfaatkan infrastruktur telematika

telematika. padahal,

di

samping infrastruktur konvensional terdapat

potensi

hr v

dalam mendorong tingkat infrastruktur lain yang memungkinkan untuk dimanfaatkan

dengan teknologi powerline penetrasi layanan telematika, seperti jaringan listrik yang dimiliki oleh perusahaan communicaflons (PLC), serta backbone serat optik listrik negara dan perusahaan gas negara'

rT

d

h

Tidakdimanfaatkannyasecaraoptima|infrastruktura|tematifinisecara selain itu, kurangnya langsung mengurangi kemungkinan perluasan akses. penyelenggara (resource pemanfaatan bersama suatu infrastruktur oleh beberapa pemancar/penerima untuk layanan sharing), seperti pemakaian bersama menara secara bersama, menimbulkan seluler dan penyiaran, serta pemakaian backbone duplikasi investasi'

n u:

p k' n

f. Terbatasnya Kemampuan Adopsi dan AdaptasiTeknologi perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menuntut

t' h

kemampuanyangtinggidaripenyelenggaraposdante|ematikauntukmengadopsi danmengadaptasitekno|ogi'TerbatasnyakemampuanBUMNposuntukmengadopsi pengganti layanan pos' seperti teknologi informasi sejalan semakin beragamnya terbatasnya kemampuan BUMN shorf mess age seruice dan electronic mail, serta saja menurunkan efisiensi penyiaran untuk memanfaatkan teknologi digital, tidak saing perusahaan penyelenggaraan dan kualitas layanan, tetapijuga daya g. Rendahnya Daya Saing Pelayanan Pos kualitq.s layanan melalui Pembangunan pos dituntut untuk setalu meningkatkan

tempuh' dt daerah perluasan jangkauan dan peningkatan kecepatan waktu PT Pos Indonesia sebagai BUMN komersial, pelayanan pos selain dilakukan oleh (perusahaan jasa titipan pos, iuga dilakukan oleh beberapa penyelenggara swasta dan multinasional).

Da|ampenye|enggaraandidaerahkomersia|,PTPos|ndonesiaharus itu, pelayanan pos didaerah berkompetisi dengan penyelenggara swasta. sementara kewajiban pelayanan universal non- komersial dilakukan PT Pos Indonesia melalui program PSO mengharuskan (Publicseryice obtigation atau PSO). Pada dasarnya tarif pT pos Indonesia menyediakan layanan di seluruh wilayah lndonesia dengan Kewajiban PSO ini dirasakan yang terjangkau (prinsip accessibitity dan affordability)' yang ada, serta besarnya biala berat karena terbatasnya jaringan transportasi pendapatan' investasi dan operasional yang jauh melebihi Paoa

J

r v il

r

Pada kondisi volume produksi rendah, dengan sendirinya tarif --yang besarannya ditentukan oleh pemerintah-- tidak mampu menutup biaya layanan Si

at le

antaran. Untuk mempertahankan pelayanan pos di daerah PSO, PT Pos Indonesia

harus melakukan subsidi dari layanan komersial. Keadaan

ini

selanjutnya

mengakibatkan rendahnya kemampuan pembangunan dan daya saing perusahaan

rn

dalam penyelenggaraan pos di daerah komersial.

? ta )e m

In

h. Kesenjangan Penyediaan

Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Namun pertumbuhan pembangunan "sambungan tetap" melambat, antara lain, karena terjadinya pergeseran fokus bisnis

penyelenggara telekomunikasi tetap

ke telekomunikasi bergerak.

Ketimpangan

ketersediaan infrastruktur telekomunikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan

masih cukup lebar, bahkan masih banyak desa yang tidak memiliki fasilitas

.,

telekomunikasi. ut

i. Masih Rendahnya

E-Literacy

si

-

,si

rti

Pembangunan teknologi informasi secara luas baru dimulai sejak 1994. Jumlah pbngguna internet meningkat dari.tahun ke tahun terus meningkat, seiring

:N

makin bervariasinya tawaran teknologi dan program dari provider. Walau dalam

rSi

waktu relatif singkat perkembangan internet mengalami banyak kemajuan, namun

'

internet belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. ul rh

N m

Selama ini, media penyiaran (radio dan televisi), media tradisional (tatap muka, pameran dan film), serta media publikasi (media cetak danfpublikasi pemerintah) lebih sering digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi publik.

Rendahnya penggunaan internet disebabkan tingginya biaya penyediaan perangkat keras, dan akses internet, serta masih rdndahnya tingkat literasi komputer (e-litency)

ts rh

al m

penduduk Jawa Timur.

j. Rendah'nya Daya Saing BUMN Penyiaran

Pada subsektor penyiaran, penyelenggaraan di daerah komersial dilakukan oleh BUMN penyiaran (Perjan RRI dan PT TVRI persero), .dan penyetenggara

tn

swasta. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas pengembangan materi (content) penyiaran, dan terbatasnya tingkat pemanfaatan'

la

teknologi tinggi menjadrkan BUMN penyiaran tidak mampu bersaing dengan

nl

Penyelenggara swasta.

Keterbatasan

KeterbatasandanamenyebabkanterbatasnyakemampuanBUMNpenyiaran

untukmerehabilitasidanmemperbaharuifasi|itaspenyiaranyangsudahme|ewati umurteknis'Kondisiinimenyebabkankualitasdanjangkauan|ayananpenyiaran menjadi berkurang. 2. Sasaran

pembangunan pos dan telematika Sasaran yang hendak dicapai dalam

adalah:

l.Terwujudnyapenye|enggaraanposdantelematikayangefisien,yaituyang mampumendorongproduktivitasdanpertumbuhanekonomidengantetap dan komersial' memperhatikan kemanfaatan aspek sosial

2.Meningkatnyaaksesibilitasmasyarakatakan|ayananposdantelematikayang murah, mudah, dan berkualitas'

3.

masyarakat dan aparatur Meningkatnya kapasitas serta kemampuan pemerintahdalammengembangkandanmendayagunakanteknologidan aplikasi tetematika secara efektif'

1. 2. 3. 4. 5.

p p

Pencapaiansasarantersebut'antaralain'tercermindariindikator: pos dikecamatan' Meningkatnya kualitas pelayanan

t

pos' Terselesaikannya revitalisasi pelayanan

C

telekomunikasi pedesaan' yang diukur Terselesaikannya pembangunan fasilitas

darimeningkatnyapertambahansambunganbaru,danluascakupandesa. access pornf sebagai pusat akses Terselesaikannya pembangun an communify dan komunikasi di kawasan pedesaan' masyarakat terhadap teknologi informasi denganluascakupandesayang'terus.bertambahSecarasignifikan. ya e'literacypenduduk' dan juga aparatur pemerintah' Meningkatn

6.Bertambahnyajumlahaparaturpemerintahyangmampumengoperasikan sistem e-govemment'

T.MeningkatnyaperanPerjanRR|danPTTVR|(persero)sebagai|embaga penYiaran Publik. 3. Arah Kebijakan

pos dan telematika Untuk mewujudkan sasaran tersebut' pembangunan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

t:

pembangunan infrastruktur Pos dan Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan telematika

telematika.

Z.

Meningkatkan kinerja dan daya saing pelayanan kantor pos untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.

Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi, baik

di

kalangan masyarakat maupun aparatur

pemerintah.

4.

Fasilitasi peningkatan peran Perjan RRI dan PT TVRI (persero) sebagai lembaga penyiaran Publik.

5.

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

4.

Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan langkah

yang akan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

4.1

Program Prioritas

a.

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pos dan

t t;

telematika, dan mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan frasarana pos dan telematika.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Revitalisasi dan pemberdayaan kantor pos sebagai titik pembayaran pajak, rekening telepon, listrik, air, dan sebagainya, secara on-line.

2. 3.

Fasilitasi pembangunan fasilitas telekomunikasi di daerah pedesaan.

Peningkatan dan pengaturan standar operasional dan pelayanan pos dan telematika.

5.

Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (community access poin} di wilayah pedesaan, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas.

6,

Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika. 7. Peninqkatgn

3 i

-266 PeningkatanefektivitaskinerjadanpemberdayaanKomisiPenyiaranIndonesia Daerah Jawa Timur' TVRI (persero) pengembangan Perjan RRI dan PT Fasilitasi penrngkatan peran lembaga penyiaran publik' sebagai

pell :

tert iun-, dig

. par

4.1 Program Penunjang

a. Program

Aplikasi dan Penguasaan serta Pengembangan

sar

Teknologi

SA

lnformasi Komunikasi Programinibertujuanmendayagunakaninformasisertateknologiinformasi yang lebih guna mewujudkan tata-pemerintahan dan komunikasi beserta aplikasinya

transparan,efisien,danefektif,sertameningkatkankemampuanmasyarakat memanfaatkaninformasisertateknologiinformasidankomunikasiguna Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antara|ain,pada:

l.Pengembanganaplikasie-govenrmentie.procurement,e.busthessdancyber Iawuntukmenghasilkanpelayananpublikyanglebihcepat,|ebihbaik,danlebih murah,sertabebaskorupsi,kotusidannepotisme(KKN)' 2,Peningkatanpenggunaanopensourcesystemkeseluruhinstitusipemerintahan dan laPisan masYarakat'

3.Fasi|itasipemberdayaanmasyarakatpedesaanmelaluipembelajarandan pelatihanpenggunaantekno|ogiinformasidankomunikasibesertaaplikasinya.

ENERGI dan KETENAGALISTRIKAN

D.l

ENERGI

mi

iril st te

hidup' meningkatkan taraf dan kualitas

D.

dit'

dan gas bumi yang cukup provinsi Jawa Timur mempunyai potensi minyak

besar.Pemakaiangasalamsampaisaatiniumumnyadidominasio|ehindustri Muriah' dari daerah Pagerungan, Terang/sirasun, besar. sumber gas alam diambil Wunut Sidoarjo dan S' Saubi'

Hasi|daripenambangangasa|amterdiridaribeberapamacamkomposisigas' yaitumetana,etana,propana,butanasertagas-gas|ainnya.Daribeberapatambang dari perusahaan yang menangani' baik gas tersebut telah terdapat beberapa perusahaandomestikmaupunasing.sedangkanpotensienergipanasbumidiJawa seperti Pacitan, Ponorogo' Madiun' Timur tersebar di beberapa Kabupaten, Probolinggo' Banyuwangi' dan lainnya' Mojokerto, Malang, Sumenep'

Enerqi

Energi terbarukan di Jawa Timur yang juga potensial sebagai sumber energi

lain energi mikrohidro, gelombang dan surya. Energi terbarukan (renewable) adalah energi yang dapat terus menerus dipakai dengan pembangkit listrik, antara

jumlah yang dapat diperbarui; dan tidak pemah habis. Energi terbarukan yang dapat

digunakan sebagai energi pembangkit listrik, yaitu

air, angin, biomassa,

biogas,

panas bumi, matahari dan gelombang laut. Sumber energi biomassa bisa berupa

sampah hasil pertanian dan rumah tangga. Untuk sampah rumah tangga lebih ditekankan pada daerah perkotaan, sebab masyarakat kota memilikitingkat produksi sampah rumah tangga yang tinggi.

Bendungan-bendungan Sungai Brantas -yang telah beroperasi maupun yang masih dalam perencanaan-- selain dapat berfungsi sebagai pengendalian banjir, irigasi, perikanan darat, pariwisata, bendungan-bendungan tersebut juga merupakan sumber energi air yang potensial, yang dapat difungsikan sebagai sarana pembangkit

tenaga listrik. 1.

Permasalahan

1.

Masih rendahnya tingkat diversifikasi energi, yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Pembangunan dan pangsa penggunaan energi selama ini masih bertumpu pada pengguna energi tidak terbarukan, seperti minyak bumi, padahal cadangan minyak bumisemakin menipis.

Kondisi tersebut diperparah oleh pemanfaatan energi yang belum efisien

konsumen rumah tangga, industri dan transportasi. Hal ini tercermin dari perilaku pemilihan jenis energi untuk berbagai sektor yang belum efektif dan konsumsi energi yang lebih konsumtif, serta rendahnya tingkat efisiensi peralatan.

2.

Kapasitas infrastruktur terbangun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan energi final. lnfrastruktur yang ada pada umumnya sudah tua, terbatas, dan memiliki efisiensi yang rendah. lnfrastruktur tersebar tidak merata, dan sebagian

besar belum terinterkoneksi. Sebagian besar infrastruktur berorientasi pada BBM. Infrastruktur jenis energi lainnya seperti gas, panas bumi, batubara dan energi lainnya masih sangat kurang.

I

'i

3. I

lnfrastruktur penyaluran BBM ke masyarakat belum optimal, dan kinerjanya relatif belum cukup baik, sehingga secara berulang timbul kelangkaan bahan bakar, baik premium, minyak tanah, maupun gas elpiji. Program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji menjadi sia-sia, karena pada kenyataannya kedua tenrs

jenis bahan bakar itu pun sering mengalami kelangkaan' gas elpiji menjadi pengurangan distribusi minyak tanah untuk digantikan

energi belum mampu mengubah dilematis, karena di satu pihak konversi masyarikat untuk meninggalkan minyak sepenuhnya pola penggunaan energi

tanah.Di|ainpihak,merekayangte|anjurmencobaberpindahkegase|piji (karenakonverternyadiberikancuma-cuma),harusmenga|amike|angkaan pasokan,danmelambungnyahargabe|i,sehinggabanyakmasyarakatyang kecewadanmengambi||angkahsurut,kemba|ikeminyaktanah.Namun, bertahap dan jumlahnya pasokan minyak tanah telanjur dikurangi secara memenuhi permintaan konsumen' menjadi terbatas, sehingga tak mampu

panjang ditempat-tempat penjualan minyak Antrean jeriken plastik pun berjajar

tanah,ditungguio|ehpemiliknyadibawahterikmatahari.tanpakepastian.

4'KebijakanpemberiansubsidiBBMmembuahkanpermasa|ahan,seperti penjua|anBBMsubsidibukanpadaperuntukkannya,maraknyapenjua|an "BBMirek"(irittapiekonomis)'dansebagainya'Dibagianhulupunmasih terdapatpersoalanbelumoptimalnyapelaksanaanbagihasilpengelolaan juga masalah perhitungan pajak, biaya energi, seperti minyak dan gas, produksi dan roYaltY'

2. Sasaran pembangunan energi adalah: Sasaran yang hendak dicapaidalam

l.Meningkatnyapengembangandanpengelolaan,sertapemanfaatan.sumber

bumi, energi mikrohidro, biomiltBa, dan energi alternatif, seperti energi panas sebagainYa.

2.Meningkatnyaperubahanpo|apenggunaanenergirumahtanggadariminyak tanahkegaselp.ljisecarabertahap,disertaikelancaranpasokannya' 3. Arah Kebijakan

.Untukmewujudkansasarantersebut'pembangunanenergidilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

efisien, khususnya pemerataan dan pemenuhan distribusi BBM yang tepat dan Pada bagian hilir'

2'Meningkat}
3.

Mengembangkan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji secara lebih efektif dan tepat, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

4. Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

di atas, maka langkah-

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas, disertai kegiatan-kegiatan pokok ying akan dijalankan.

4.1 Program Prioritas

a.

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

Program

ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap

ketersediaan sumber energi, serta meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain' pada:

1. Z.

Monitoring dan pengawasan kegiatan migas, dan usaha jasa penunjang. Fasilitasi keberlanjutan pelaksanaan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji.

3.

Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sUmber energi terbarukan.

0.2 KETENAGALISTRIKAN

Tenaga listrik sebagai salah satu bentuk energi final memiliki peran sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi dalam rangka menpskatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan sarana dan prasararia tenaga

listrik memerlukan investasi sangat besar, mengingat investasi pada bidang ini bersifat padat modal, teknologi dengan risiko investasi tinggi, serta memerlukan persiapan dan konstruksi yang lama.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sampai akhir Desember 2007 mencapai'14,87 MW, dengan 49 unit pembangkit dan jumlah penyulang 863 buah dengan rincian, PLTD 26 unit dengan kapasitas terpasang total 12,42 MW: PLTM tiga unit (2,45 MW): Panjang Jaringan Tegangan Menengah 29.929,27 Kms; Panjang Jaringan Tegangan Rendah 57.989,21 Kms; dan totalGardu Distribusi20 kV 36.275 unit, dan 4.274,02MV{.

Jumlah transfer tenaga listrik dari PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali, PLTD, PLTM, PLTD sewa, dan pembangkit swasta lainnva

lainnya pada tahun 2007, sebanyak 21.163.305 MWh. Jumlah tersebut meningkat 5,53 % jika dibandingkan tahun 2006.

1. Permasalahan

1.

Kebutuhan tenaga listrik daerah Jawa Timur dilayani, terutama, dari energy

transfer

dari sistem

interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Kapasitas

pembangkit Jamali sekitar 15.177 MW, dan beban puncak sebesar 14.575

tniberartihanya terdapat cadangan (reserued margin) sekitar

tvlvv.

4,1o/o.

Saat ini masih banyak pembangkit listrik, terutama di luar Jamali, yang bertenaga diesel, yang mengkonsumsi BBM. Penggunaan PLTD karena

2.

rendahnya kapasitas pembangkit yang ekonomis, sulitnya mencari alternatif sumber energi, dan kepadatan penduduk yang tersebar. Pengembangan dari pLTD ke pembangkit yang lebih ekonomis dirasakan sangat lambat, mengingat pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan kurangnya infrastruktur yang dapat menginterkoneksi sistem secara luas'

3.

Pemeliharaan

yang tidak memadai, karena beroperasi tanpa

henti,

menyebabkan rendahnya kinerja sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Dengan tidak adanya penambahan kapasitas untuk menggantikan populasi pembangkit yang beraneka ragam dan berusia tua menyebabkan rendahnya efisiensi pembangkit yang ada. Di sisi transmisi dan distribusi masih terjadi bottleneck pada beberapa bagian dari sistem, dan tingginya tingkat pencurian, sehingga tingkat /osses teknis maupun non-teknis sangat tinggi.

4.

Berdasarkan struktur tarif per kelompok konsumen, sekitar 60% pelanggan adalah rumah tangga yang biaya pokok produksinya lebih tinggi dari padatarif yang berlaku. Tingginya biaya produksi disebabkan tingginya biaya operasi dan

pemeliharaan yang masih tergantung BBM, rendahnya efisiensi infrastruktur' dan lemahnya kemampuan daya belimasyarakat.

penyesuaian tarif yang dilakukan pemerintah secara bertahap dan sistematis masih belum mencapai nilai keekonomiannya, sehingga pemerintah

. masih mengalokasikan

S.

subsidi untuk golongan kurang mampu melalui PT PLN.

Tingkat etektrifikasi rumah tangga di wilayah pedesaan masih rendah, sekitar

65%. Rendahnya tingkat etektrifikasi rumah tangga pedesaan berkorelasi dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Padahal dari total desa

8,497 desa di Jawa Timur, terdiri 794 desa dalam kota, dan 7.703 desa luar kota, sampai tahun 2007 telah memperoleh pelayanan listrik sebanyak 8.429 deas

desa(9E,2%),denganrincianTg2desada|amkota(100%)'dan7.637desa|uar kota (98.14%).

BeberapakendaIapembangunanIistrikpedesaanadalahkondisi geografrs,kurangnyakemampuanpendanaanpemerintah,serta|etakpusat beban yang secara teknis beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat besar' dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala di wilayah Jawa Timur, Penggunaan Pembangkit skala Kecil (PSK) Tersebar khususnyauntuksubstitusiprogram|istrikpedesaan,masihkeci|. 2. Sasaran

1.

adalah: sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan ketenagalistrikan penduduk di daerah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi

pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah kepulauan'

2'Meningkatnyatingkatelektrifikasirumahtanggadidaerahpedesaan,daerah terpencil, dan wilaYah kePulauan'

3.

industri, terutama untuk Terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan meningkatkan investasi di Jawa Timur'

4,Meningkatnyapengembangandanpemanfaatanpotensipembangkit|istrik menggunakansumberenergialternatilkhususnyauntukwi|ayahpedesaan, daerah terpencil, dan wilayah kepulauan'

3. Arah Keb'tjakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan ketenadilistrikan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

pedesaan, daerah terpencil' Meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya

2.

danwi|ayahkepu|auan,terhadappelayanan|istrikyangmurahdanberkualitas. sumber energi Meningkatkan pengembangan pembangkit listrik menggunakan alternatif.

3.

penduduk miskin, yang Meningkatkan jumlah rumah tangga, terutama memPeroleh PelaYanan listrik'

4.

menuju pada pelayanan Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan PT PLN publik Prima,

4. Prooram

4. Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

di atas, maka

langkah-

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan iokok yang akan dijalankan.

4.1 Program Prioritas

a.

Program Pengembangan dan Pemerdtaan Pasokan Listrik

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, terutama di pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah kepulauan, terhadap layanan pasokan listrik untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan terpencil dan kepulauan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pengembangan infrastruktur jaringan, dan penyediaan pembangkit listrik menggunakan sumber energi alternatif

di wilayah pedesaan terpencil, dan

kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik. 2.

Pengembangan pembangkit liskik skala kecil tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil, kepulauan, antara lain melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

3.

Peningkatan kemampuan memasok kebutuhan listrik bagi industri, dan mencari solusi terbaik terhadap ketidakmampuan memenuhinya dengan tidak merugikan kegiatan investasi

4.

Mendorong berkembangnya industri penunjang ketenagalistrikan,

dan

memberikan peluang seluas-luasnya kepada pengusaha tenaga listrik daerah untuk berpartisipasi dalam usaha penunjang ketenagalistrikan. 5.

Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ketenagalistrikan melalui sertifi kasi kompetensi.

4.1 Program Penunjang

b.

Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral

dan

Migas Program ini bertujuan mendukung pemenuhan energi, kelistrikan dan migas di pedesaan, dan khususnya daerah terpencil, dalam melakukan koordinasi, kerja sama

dan sinkronisasasi, serta evaluasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota, pemerintah dan penyedia listrik, baik PLD dan swasta. Kegiatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

Fasilitasi kerja sama dan koordinasi pengembangan kelistrikan, energi dan migas. 2.

Sosialisasidan publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineraldan migas. Pendataan Can sistematisasidata kelistrikan, energi, mineral dan migas.

4.

E. PERUMAHAN

dan PERMUKIMAN

Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan perumahan dan permukiman. Selama ini, sumber pembiayaan pemilikan rumah masih berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan), atau kredit pemilikan rumah yang umumnya mempunyai tenor jangka panjang.

Kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga saat ini masih bergantung pada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat

berpendapatan rendah yang tidak mempunyai kemampuan memiliki rumah, memenuhi kebutuhannya dengan menyewa. Selain itu, pemenuhan kebutuhan perumahan juga dilakukan oleh sebagian masyarakat secara swadaya, yang diperkirakan berkisar 70o/o dari seluruh jumlah keluarga.

Selain terbatasnya ketersediaan rumah, meluasnya kawasan kumuh juga merupakan permasalahan perumahan dan permukiman yang perlu mendapatkan perhatian. Meluasnya permukiman kumuh, antara lain, karena pertumbuhan ekonomi

yang tidak diiringi kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang terkait dengan prasarana dan sarana dasar permukiman

Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) selama ini telah mengalami banyak kemajuan, namun cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai. Tingkat pengelolaan persampahan juga masih sangat rendah. Terkait dengan pelayanan sistem drainase, hingga kini masih banyak rumah tangga

yang mendiami kawasan-kawasan rawan banjir akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase. 1. Permasalahan

1.

Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya

jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, belum

mantapnya

kelembaqaan

-274 -

kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan; dan meningkatnya luasan kawasan kumuh. 2.

Berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkoordinasi dan efektif. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek, dan kurang menjangkau kelompok sasaran.

Bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana hibah pemerintah, dan penyertaan modal negara melalui dana APBN. Pola

subsidi tersebut sangat tergantung pada alokasi tahunan melalui APBN, sehingga tidak memiliki kestabilan dalam ketersediaan setiap tahunnya. 3.

Tingginya biaya administrasi perijinap pembangunan perumahan merupakan persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Biaya perijinan untuk pembangunan perumahan dengan seluruh tetek-bengeknya saat ini mencapai hampir 20o/o dari nilai rumah. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan Qcass-through) kepada

konsumen, sehingga makin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. 4.

Pembangunan

air minum

menghadapi masalh masih rendahnya cakupan

air minum

PDAM, sulitnya menurunkan tingkat kebocoran, penerapan tarif yang masih di bawah biaya produksi. Sampai tahun 2007, pelanggan air bersih di Jawa Timur sebanyak 1.095.129 rumah tangga. pelayanan

Sedangkan jumlah air yang disalurkan sebesar 317.521.677 m3 dengan nilai Rp

657.897 triliun. Padahal jumlah rumah tangga pada tahun tersebut mencapai 10,27 5

5.

juta rumah tangga.

Pembangunan air limbah menghadapi masalah rendahnya cakupan pelayanan

air limbah, dan rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah. Semua ini karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta belum berkembangnya pefayanan sistem pembuangan air limbah terpusat (sewerage sysfem) dan sistem komunal.

Permasalahan utama pembangunan persampahan adalah menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, pencemaran udara dan air yang, antara lain, karena

menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir

(TPA),

meningkatnya volume sampah yang dibuilng ke sungai, dan makin terbatasny? lahan di kawasan perkotaan untuk TPA. 7. Pembanqunan

Pembangunan drainase menghadapi masalah makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan makin berkurangnya lahan terbuka hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, terpakainya saluran drainase untuk pembuangan sampah, serta rendahnya operasi dan pemeliharaan saluran drainase.

Disparitas pembangunan antar-daerah di Jawa Timur juga cukup lebar, terutama masih terkonsentrasinya beberapa aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu (aglomerasi), dan tidak selarasnya hubungan perkotaan dan pedesaan. Selain itu sejatan dengan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota i:ivJ

.ilii -. -$)"i.

,,d,,

bergairah mengembangkan wilayahnya tanpa melihat konteks kepentingan regional, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri'

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman, antara lain, adalah:

1.

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat, terutama rnasyarakat miskin, dan yang berpendapatan rendah, melalui terciptanya pasar

primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskr:iminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel, yang ditandai oleh menurunnya jumlah backlog rumah di perkotaan maupun pedesaan.

2.

Terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran dan pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru, terutama untuk masyarakat miskin, dan penduduk berpendapatan rendah.

3.

Terwujudnya pengembangan teknologitepat guna dalam bidang pembangunan .a

perumahan dan permukiman, sehingga dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan.

4. 5.

Menurunnya luasan kawasan kumuh.

.

Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan, sekaligus disertai menurunnya kebocoran penyaluran air minum.

6.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku untuk pengolahan air minum, disertai meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

7.

Terwujudnya pengembangan sistem air limbah terpusat dengan pemanfaatan instalasi pengolah limbah di perkotaan.

8. Meninqkatkan

di Pedesaan, dan Meningkatnya cakupan pelayanan prasarana sanitasi terPencil terhadaP meningkatnya aksesibilitas masyarakat pedesaan dan derah

8.

sarana sanitasi dasar.

kawasan perkotaan, Meningkatnya volume sampah yang dapat tdrangkut di lingkungan' serta meningkainya kinerja pengelolaan sampah yang ramah

Y.

10. 11.

Terwujudnyakerjasamaantar-daerahda|ampengeIolaanpersampahan. dan pengelolaan Meningkatnya pe.ran serta swasta dalam pembangunan sampah.

l2.Berkembangnyaperansertamasyarakatdalampengelolaandanperne|iharaan sarana persampahan dan drainase' mengembangkan perilaku hidup 13. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersih dan sehat (PHBS).

pengelola sampah dan 14. Meningkatnya kinerja dan sumber daya manusia aparat drainase.

15.

pematus air Meningkatnya pengembangan fungsi saluran drainase sebagai hujan, sehingga dapat mengurangi luasan daerah genangan'

16. Terkendalinya pertumbuhan kota metropolitan dan kota-kota besar

lainnya

yang nyaman dan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan efisienuntukmendukungpembangunanyangberke|anjutan. 17.

juga antara Berkurangnya disparitas pembangunan antar-kabupaten/kota' dan desa-kota.

18.

perkotaan dan Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar-wilayah peciesaan yang sinergis dan sa|ing menguntungkan, dan berkeadi|an.

19.

yang Terciptanya sistem pengembangan wilayah kota-kota kecil dan menengah

semakin terintegrasi.

3. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan perumahan

dan

permukiman dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

susun Meningkatkan penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah

sederhanasewadenganme|ibatkansemuastakeholders. 2.

Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelomPok masYarakat.

J.

perumahan Menyusun dan mengembangkan pola subsidi baru pembangunan Yanq tepat

yang tepat sasaran. permukiman Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan dan yang tepat guna dengan harga terjangkau,

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (sfakeho/der) untuk pedesaan, mencaDai sasaran cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan serta pengendalian kebocoran penyaluran air minum' 6.

Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum

7.

perkotaan dan Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di pedesaan. Meningkatkan peran serta dan seluruh potensi masyarakat, serta usaha swasta' pelestarian sumber air, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana air

dalam

minum dan air limbah. perkotaan. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat di

pedesaan, terutama Meningkatkan cakupan pelayanan sarana sanitasi dasar di untuk penduduk miskin. 11,

Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan mitra swasta.

12.

pengelolaan Meningkatkan peran serta dan seluruh potensi masyarakat dalam dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase, termasuk mendorong

terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan'

13. Meningkatkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan

antar-kota

metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and backward linkages)'

14. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah agar menjadi motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya'

15. Mengendalikan pertumbuhan kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya padu, nyaman, dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang yang efisien datam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

4. Program

di atas, maka langkahdalam program'program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah

yang akan

dilaksanakan dijabarkan

ke

pembanqunan

-278-

prioritas dan pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan' / 4.1 Program Prioritas

a. Program

Pengembangan Perumahan

dan

Pemberdayaan Komunitas

Perumahan yang layak, Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah berpendapatan sehat, amani dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan

perumahan melalui rendah, melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang' pengembangan sekaligus' Kasiba/Lisiba, serta Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)' pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

permukiman Penyediaan rumah sederhana sehat, dan prasarana lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penduduk miskin.

2.

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah'

3. 4. 5.

Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman' Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam' Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kotakota metropolitan dan kota-kota besar.

6.

pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga, dengan mengembangkan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan perumahan rakyat dengan biaya murah dan cePat.

7-

Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang sangat tak laYak huni.

B. 9.

Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh.

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdaYaan masYarakat. 10. Fasiliiast

10. Fasilitasi kerja sama dengan

pengembang dalam pelaksanaan pembangunan

perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau.

11. peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah, dengan prosedur yang mudah, murah, dan cepat.

jZ. Peningkatan perlindungan sQsial bagi masyarakat miskin

dengan

lk,

mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak. aman, dan sehat, Serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil

an

dan laYak.

rlui

13. Penyempurnaan peraturan

hak masyarakat miskin atas perumahan.

an us.

lta

perundang-undangan yang menjamin perlindungan

14. Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan Sarana permukiman, untuk menghasilkan perumahan dan permukiman yang

an

sehat, layak, dengan harga terjangkau.

b.

program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi

Program

ini bertujuan

meningkatkan cakupan pelayanan

air minum

dan

sanitasi secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

pembangunan sarana air minum diperkotaan dan pedesaan, meliputibangunan Broduksi sampai jaringari distribusi.

Z.

pendataan dan identikasi potensi air baku untuk air minum, dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota.

Fi ln

3. 4.

la

Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran.

l

ur

pemulihan sarana air minum dan sanitasiyang rusak akibat bencana alam.

5.

Revitalisasi IPAUIPLT, dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah diPerkotaan.

6.

pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di pedesaaan, terutama di kawasan permukiman masyar€kat miskin.

c.

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan

Air Minum, Pengelolaan

Drainase dan SamPah

Program

ini bertujuan meningkatkan cakupan

pelayanan persampahan,

berkurangnya luasan wilayah tergenang, meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat quna

guna, serta meningkatnya kinerja pengelola persampahan dan drainase. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan kualitas pengelolaan samPah,, Yang meliputi pengolahan dan pembuangan akhir.

2.

pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas kabupaten/koi'a, untuk menunjang pengendalian banjir di perkotaan.

3.

Revitalisasi dan peningkatan operasional tempat pembuangan akhir OPA) sampah.

4.

Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan sampah'

5.

Fasilitasi kerja sama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota bgsar dan metropolitan.

6.

Pembinaan teknis dan menajemen pengelolaan sampah dan drainase.

7.

Fasilitasi kerja sama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep bussines plan.

8.

Fasilitasi pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berbasis masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4.2 Program Penunjang

a.

Program Pengendalian Pembangunan Kota'kota Besar dan Mdtropolitan

program ini bertujuan mengelola dan mengendalikan pertumbuhan kota.kota besar dan metropolitan agar pertumbuhan dan perkembangannya sejalan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kota-kota

di Jawa Timur yang

berkembang

menjadi kota metropotitan adalah kota Surabaya. Sedangkan Kota Malang mulai menunjukkan kecenderungan menjadi kota besar.

Perkembangan Surabaya Metr:opolitan Area antara lain dipicu oleh perkembangan Surabaya sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Di sisi lain perkembangan Surabaya ini mengakibatkan multiplier effect, dan memacu terjadinya konurbasi dengan wilayah sekitarnya. Di lain pihak Kota Malang merupakan wilayah yang paling potensial berkembang di Jawa Timur, dan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang ada membuat perkembangan fisik kota ini menjadi semakin pesat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penataan kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan Perkotaan. 2. Penqembalian

PengembaIianfungsi.fungsikawasankotamela|uiperemajaankembali (redevelopment)danrevitalisasikawasanperkotaan|ama,kawasanbersejarah dan sosial budaYa.

Peningkatankerlasamadanpembangunanterpaduantar.kotaintidankotakota satelit di wilayah metropolitan'

Penguatandanpemberianruangbagisektorinforma|.terutamapedagangkaki lima,diperkotaan,tanpamelakukanpenggusuran'untukmemperluaspeluang lapangan kerja-

Penge|olaanaset-asettidurmilikpemerintahdipusat-pusatkota.

Bab XVI

BAB XVI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, DAN PENATAAN RUANG

Kualitas manusia juga dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola sumber daya atarn dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah tidak rhenyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sering melahirkan konflik kepentingan

antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan lingkungan' Kebijakan ekonomiselama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan h0kum.

Sementara itu, kualitas tingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan

dan pertanian. Penyebab pencemaran udara dan atmosfer dapat secara alami, sepertiletusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lainnya.

perubahan kualitas udara dan atmosf€r yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal terus meningkat, juga areal lahan kritis terus meluas. Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus berlanjut dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan makin menurun, dan mengakibatkan kekeiingan dan banjir. Bencana alam banjir dan longsor yang bertubi-tubi melanda beberapa daerah

di wilayah Jawa Timur merupakan indikasi, kondisi fisik kawasan hutan

telah

mengalami degradasi relatif parah, antara lain akibat peralihan fungsi kawasan hutan

menjadi permukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadinya kebakaran hutan; serta makin meningkatnya illegal logging-

Berkurangnya kawasan hutan menyebabkan terganggunya kondisi tata air' Gejala ini tertihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit

air waduk dan sungai pada musim kemarau

yang

air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik (PLTA), membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan

mengancam pasokan

tenaga

air

meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan, Sementara itu, laju kebutuhan

-z6J-

kebutuhan

air terus bertambah. Berkurangnya luas hutan juga berdampak

pada

berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya'

Meningkatnya pembangunan di wilayah pesisir yang kurang memperhatikan juga kelestarian daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup lr

k

6enyebabkan kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut, antara lain menyebabkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

n

Pencemaran lingkungan, baik pada medium air, udara mauPun tanah, juga

n

menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang

I.

ll R

n

konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Kemajuan transportasi dan industriatisasi yang tidak diiringi penerapan teknologi ramah lingkungan memberikan dampak negatif, terutama pada lingkungan

n

perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemari limbah industri dan rumah tangga.

n

Kondisi tanah semakin tercemari bahan kimia, baik dari sampah padat magpun pupuk. Masalah pencemaran inijuga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat'r.

t t.

untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Kondisi sedemikian ini menimbulkan kekhawbtiran

teriadinya

ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) akan

mempengaruhi kondisi lingkungan

di

Indonesia, sehingga adaptasi terhadap

perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang.

I I I I

Masyarakat juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan

limbah industri. Berkurangnya

air

waduk akibat penggundulan hutan

dan

pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya iangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secaE optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan untuk masyarakat

di

di

bantaran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk segala macam kebutuhan, seperti mandi, memasak, mencuci, bahkan air minum hingga

miskin

perkotaan yang tinggal

buang hajat sekalipun.

Masvarakat

dan pemanfaatan Masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam pengelolaan

sumberdayaaIam'Penge|olaankawasanlindungtanpamempertimbangkan akses masyarakat kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan dan justru menghambat tercapainya pembangunan

terhadap sumber daya, berielanjutan.

pertambangan sering tidak Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pemiskinan juga teriadi karena dapat merasakan manfaat secara maksimal. Proses pencaharian masyarakat miskin akibat menyempitnya dan hilangnya sumber mata pertambangan' penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah

dalam bentuk Kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin terjadinya erosi serta menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan tanah longsor membuat semakin berat beban yang mereka tanggung' sosial Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian itu khususnya' ekonomiyang sangdt besar bagi penduduk yang bermukim diwilayah ekonomi diarahkan dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pernbangunan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas pada kegiatan

pula pada pengembangan ekonomi lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan

yang lebih memanfaatkan iasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi dukung lingkungan lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya meningkatkan daya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan' pertumbuhan Sumber daya atam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal sistem kehidupan ekonomi (resource based economy), sekaligus sebagai penopang

(tife support sysfem). sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk lingkungan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hidupnya. punggung Hingga saat ini, sumber daya atam sangat berperan sebagaitulang dan perekonomian Jawa Timur. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan' pertanian memberikan kontribusi sekitar 160/o dari Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Jawa Timur 2008, dan menyerap sekitar 63% tenaga kerja dari total angkatan keria Yang ada.

jangka Namun, kebijakan ekonomi yang tebih berpihak pada pertumbuhan pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidup makin menurun' bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan'

sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang

untuk

menlamln

menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (susfainable developmenf) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2009-2014).

Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis

dan melengkapi

dengan

pengembangan tata pemerintahan yang baik (good govemance) yang mendasarkan

pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

XVl.1 Permasalahan

a.

Menurunnya Kondisi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian regional dan nasional, tapi jUga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia.

Keberadaan Taman Hutan Raya (tahura) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai(DAS) Brantas, DAS Konto, dan DAS Kromong, juga untuk mebstarikan mata air sumber Sungai Brantas di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Luas kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur

berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan

Provinsi, Nomor 417lKpts-1ti1999, mencapai 1.357.337,07 hektare. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyatakan sampaidengan tahun 2006, luas lahan kritis dalam kawasan mencapai 165.619,53 hektare, sedangkan lahan kritis luar I

I

I

I

I 'l

kawasan seluas 502.405,68 hektare.

b.

Meningkatnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak luas, yaitu

kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, DAS berkondisi kritis meningkat. Kerusakan DAS juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal

ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga.

c. Rusaknya

c. Rusaknya Habitat Ekosistem Pesisir dan Laut Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut makin meningkat,

di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Jawa Timur. habitat ekosistem pesisir, seperti deforestasi hutan mangrove, serta

khususnya

Rusaknya terjadinya

degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun, mengakibatkan erosi p

antai d an be rku

ra

ng

nya kea neka ragaman hayati (bi od iv e rsity),

Erosi ini juga diperburuk oleh peren€naan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga .sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasipantai, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantaidan perairannya.

Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi disebabkan kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi lanah. Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian.

Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan

kegiatan perhubungan laut

di laut, terutama dari

dan kapal pengangkut minyak, serta

kegiatan

pertambangan.

Sementara itu, praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal

(illegat fishing), serta penambangan terumbu karang masih terjadi di mana-mana yang turut memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut,

d.

Citra Negatif Pertambangan

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar . akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Pertambangan minyak dan gas pun kinicenderung ditolak masyarakat. Kasus

semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, yang sampai kini tak pernah selesai ikut meningkatkan citra pertambangan sebagai perusak lingkungan, sekaligus

merusak lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kejadian tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar pertambangan menjadi trauma dan ketakutan. e. Tinoqinva

e.

Tingginya Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Banyak jenis flora fauna terancam punah. Pelestarian plasma nutfah asli perburuan liar, yang lndonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan utama bagi dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman keanekaragaman hayati (biodiversity).

f.

Makin Meningkatnya Pencemaran Air

Kadar Biochemical Oxygen Demand (BOD) rata-rata Sungai Brantas selama ambang batas yang tahun 2003-2008 cenderung fluktuatif, dan berada di atas mg/liter. Pada 2003, diperkenankan, kecuali pada 2007, kadar BoD mencapai 5,96 (6,71), dan 2008 kadar BoD mencapai 8,36, disusul 2oo4 (7,13); 2005 (7,13); 2006 juga meningkat. Pada (6,26). Kadar BOD Sungai Bengawan Solo daritahun ke tahun meningkat tahun 2005, kadar BoD sungai Bengawan solo adalah 6,40, kemudian Solo mulai menjadi6,91 pada 2006. Sejak tahun 2005 kadar BOD Sungai Bengawan meningkat melewati batas toleransiyang ditetapkan yaitu 6,00'

Kondisi tersebut masih ditambah tingginya kandungan amoniak. Limbah industri, pertanian, dan runlah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap juga pencemaran air. Kualitas air permukaan danau dan perairan umum lainnya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. umumnya disebabkan karena tumbuhnya phitoplankton secara berlebihan (blooming) sehingga menyebabkan terjadinya timbunan senyawa phospat yang berlebihan. Kondisi air tanah, khususnya perkotaan, juga mengkhawatirkan karena terjadinya intrusi air laut dan banyak

di

ditemukan bakteri Escherichia Co/idan logam berat yang melebihiambang batas.

g.

Menurunnya Kualitas Udara diPerkotaan Kualitas udara

di kota besar cukup mengkhawatirkan, terutama

Surabaya.

Senyawa yang perlu mendapat perhatian'serius adalah partikulat (PM10), karbon perindustrian monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NOx). Semakin meningkatnya

dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan, serta kejadian kebakaran hutan, dan kurangnya tutupan hijau di perkotaan.

Selain itu, limbah 83 (bahan berbahaya dan beracun) yang berasaldarirumah sakit, industri, pertambangan, dan permukiman juga belum dikelola secara serius. Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan 83, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terutama limbah 83 terhadaP lingkungan'

h. Lemahnya

h.

Lemahnya Penegakan Hukum Pembalakan Liar

dan penegakan Tingginya biaya pengelolaan hutan' lemahnya pengawasan hukummengakibatkanperencanaankehutanankurangefektifataubahkantidak liar (illegal logging)' berjafan. Kasus tebang berlebih (over cutting), perlrbalakan banyak teriadi' penyelundupan kayu ke luar negeri, dan tindakan illegallainnya

aspek penguasaan Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan pengelolaan hutan yang tidak lestari' lahan (land tenure) yang sarat masalah, praktik daya hutan' dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber Rendahnya Kapasitas Pengelola Kehutanan serta Sumber daya manusia, pendanaan' sarana prasarana, kelembagaan, cakupan luas insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan penanggulangan masalah kawasan yang harus dikelolanya. Hal ini mempersulit pemantapan kawasan hutan, kehutanan, seperti pencurian kayu, kebakaran hutan, serta mengamankan dan lainnya. Di samping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut dan perbandingan hutan juga sangat rendah. Jumlah polisi hutan sangat terbatas, tidak memadai, satu antara jumlah polisi hutan dan luas ar6al yang dijaga sangat di Jawa' satu berbanding puluhan ribu hektare. ldealnya untuk kawasan konservasi polisi hutan menangani 100 hektare. Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu dan Jasa

i.

i.

Belum Berkembangnya Lingkungan

hutan, seperti nilai Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem sumber air, keanekaraganian hayati, udara bersih, keseimbangan

hutan sebagai

yang memiliki manfaat iklim, keindahan atam, dan kapasitas asimilasi lingkungan potensi ekonomi, belum besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki berkembang seperti yang diharapkan'

nilai produk sebenarnya nilaijasa ekosistem hutan jauh lebih besar daripada dari total nilai ekonomi kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7a/o

hutan,sisanyaadatahhasi|hutannon-kayudanjasa|ingkungan' khususnya Dewasa ini permintaan terhadap iasa lingkungan mulai meningkat,

untuk air minum kemasan, objek penelitian, wisata alam, dan sebagainya' berkembang Permasalahannya, sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum maksimal.

Belum Optimal Pendayaagunaan Potensi Kelautan (2008)' sektor kelautan menyumbang sekitar 20% dari PDRB Jawa Timur tergarap Namun bila dibandingkan potensinya, sumber daya laut masih belum

k.

optimal

optimal. Kebijakan pembangunan selama

ini cenderung terlalu berorientasi

ke

wilayah daratan, sehingga alokasi sumber daya tidak dilakukan secara seimbang dalam mendukung pembangunan antara wilayah darat dan laut.

l,

Maraknya Pencurian lkan Maraknya pencurian ikan (illegal fishing) oleh kapal-kapal kapal-kapal asing di

perairan teritorial maupun

di

Zona Ekonomi Eksklusif lndonesia (ZEEI),

menyebabkan hilangnya sumber daya ikan secara nasional sekitar 1-1,5 juta ton per tahun, dengan nilai kerugian negara sekitar 2 miliar dolarAS.

Hal ini diperburuk oleh upaya pengendalian dan pengawasan yang belum optimal akibat kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut. Selain itu, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi terkait juga masih lemah.

Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) seperti penggunaan bahan petedak dan racun (potasium) masih banyak terjadi, yang dipicu

oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga cukup

tinggi. Kegiatan

ini

menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang

merupakan habitat ikan yang sangat penting.

m. Belum Optimalnya Pengelolaan Wilayah Kepulauan Provinsi Jawa Timur memiliki banyak pulau kecil, terutama di sekitar Pulau Madura. Wilayah kepulauan itu relatif kurang memperoleh perhatian dan/atau kurang

tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil

-yang didefinisikan sebagai pulau

yang luasnya kurang dari 10.000 km2 yang umumnya jumlah penduduknya kurang

dari 200.000 jiwa- sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas, dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Ciri lainnya adalah jenis kegiatan pembangunan yang ada bersifat merusak lingkungan pulau.itu sendiri atau'memarjinalkan" penduduk lokal.

n.

Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam

Banyak wilayah Jawa Timur yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (early waming system), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora,

fauna, dan infrastruKur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting, yang antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu membantu mengurangi dampak negatif bencana tersebut,

Disamping itu, dukungan pemahaman akan "kawasan rawan bencana geologi"

(Geoloqical

(Geologicat Hazards Mapping) perlu dipetakan secara baik, dan rencana tata ruang geologi dan lokasi yang disusun dengan memperhitungkan kawasan rawan bencana

kegiatan ekonomi, serta pola pembangunan

llota disesuaikan daya

dukung

pembangunan sabuk lingkungan lokal. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah alami (hutan mangrove dan terumbu karang) diwilayah pesisir'

o.

Tingginya Pencemaran Limbah Padat

perkotaan Meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup masyarakat padat, cair, maupun gas berdampak pada peningkatan pencemaran akibat limbah pengelolaan secara signifikan. untuk limbah padat, hal ini membebani sistem itu, sampah sampah, khususnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Selain

juga belum diolah dan dikelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja, leacheate, dan sehingga mencemari tanah maupun air, menimbulkan genangan mengancam kesehatan masYarakat

p.

Belum Dikembangkan Alternatif Pendanaan tidak memadai. Alokasi dana pemerintah untuk sektor lingkungan hidup sangat dana pembangunan, sektor lingkungan hidup hanya menerima

Dari total alokasi

pemerintah, maka upaya sekitar 17o setiap tahunnya. Dengan terbatasnya keuangan pendanaan alternatif harus diperjuangkan terus menerus sesuai amanat Undanglain melalui skema Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, antara Trust Fund DNS (debf .for nature swap), cDM (Clea n Development Mechanism), karena sistem dan Mechanism, dan green fax. Upaya ke arah itu masih tersendat

aturan keuangan negara sangat kaku dan tidak fleksibel untuk mengantisipasi berbagai skema pembiayaan inovatif.

Jalan lainnya adalah mengembangkan alternatif pendanaan dari sumbersumber pendanaan dalam negeri dengan berbagai mekanisme pengelolaan pendanaan melalui lembaga keuangan maupun lembaga independen lainnya'

q.

Belum Harmonisnya Antar-Peraturan Perundangan

Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup masih kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya' Banyak peraturan terjadi inkonsistensi, tumpang tindih, bahkan saling bertentangan, baik perundangan yang ada baik di tingkat nasional maupun peraturan perundangan prinsipdaerah. Untul< memberikan penguatan sebagai upaya pengarusutamaan pertu prinsip pembangunan berkelanjutan, maka pengembangan hukum lingkungan

terus dilakukan. r.Masih

t.

Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat umumnya menganggap, sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan

I

t I

I

pernah habis. Demikian pula pandangan, lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri.

Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal

ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar

seperti

kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keserakahan.

Selain permasalahan tersebut di atas, juga terdapat berbagai permasalahan lain yang akhir-akhir inijustru sangat menonjol, termasuk masalah-masalah dampak

dari bencana, dan permasalahan lingkungan lainnya yang terjadi karena fenomena alam yang bersifat musiman.

s.

Belum Optimal Penggunaan Rencana Tata Ruang Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa

i. i

I a

keuntungan ekonomi .memperoleh jangka pendek sering menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya

t-

alam secara berkelebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas

a

(deplesl) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan

.l

Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar-sektor, misalnya

n

konflik antara kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebabnya, karena

,l

pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan Rencana

Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah.

Dari sisi pemanfaatan ruang menunjukkan masih terkonsentrasinya beberapa aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu yang mengakibatkan kurang seimbangnya

perkembangan

dan pertumbuhan antar-wilayah, dan tidak terjadi

pembangunan. Karena p ik

n n

pemerataan

itu perlu diciptakan sentra-sentra baru untuk pemerataan

pertumbuhan dan perkembangan melalui pendekatan pusat pertumbuhan (grovvth

pole), serta membantu perkembangan pusat yang paling memberi harapan bagi pembangunan ekonomi lokal, dengan mendorong partisipasi lokal.

Untuk memobilisasi seluruh potensi yang ada dalam satu satuan wilayah, mewujudkan keserasian antar-sektor dalam wujud spasial, pengaturan struktur dan pola pemanfaatan ruang (regional planning) harus dilakukan secara efisein, tertib dan

biiaksana

(land managemenf) terus bijaksana. Demikian pula dengan pemanfaatan lahan demi kepentingan didorong untuk mengakomodasi perubahan peruntukkan ruang umum.

t.

Belum Optimal Sistem Pengelolaan Pertanahan yang tidak bisa Pengelolaan pertanahan secara transparan merupakan bagian

berbagai masalah dalam dipisahkan dari penataan ruang. saat ini masih terdapat pertanahan, antara lain sistem pengelolaan tanah yang belum efektif pengelolaan

dalam dan efisien; belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efisien masih rendahnya memberikan petayanan pertanahan kepada masyarakat;

penegakan hukum terhadap kompetensi pengelola pertanahan; maasih lemahnya dan hak atas tanah yang menerapkan prinsip-prinsip yang adil, transparan,

demokratis. sekitar 60% tanah dan tambak

di

Provinsi Jawa Timur belum

bersertifikat.

XVl.2 Sasaran pengelolaan sumber sasaran yang hendak dicapaiadalah membaiknya sistem antara aspek daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan (kontribusi pemanfaatan sumber daya alam Sebagai modal pertumbuhan ekonomi PDRB) dan aspek sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineralterhadap penopang sistem perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai kehidupan secara luas.

Penciptaan keseimbangan tersebut

akan menjamin

keberlanjutan

pengarusutamaan (mainstrdaming) prinsip-prinsip menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainabte developmenf) di seturuh sektor pembangunan suatu keharusan. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar viable)' secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (eConomicalty (environmentally diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan

pembangunan.

untuk itu,

sound).

1.

Sasaran pembangunan kehutanan yang hendak dicapai ada|ah: a. Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal togging\, dan PenYelunduPan kaYu'

b.optimalisasini|aitambah,danmanfaathasilhutankayu.

c. Meningkatnya hasil hutan non-kayu' d. Bertambahnya hutan tanaman industri (HTl), sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan. e. Konservast

e.

Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS), prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya.

f.

Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.

g.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif pada sektor kehutanan.

h.

Terjaminnya suplai kayu di Jawa Timur yang dicirikan oleh berkembangnya

industri berbasis kayu melalui peningkatan pengusahaan hutan rakyat di lahan kritis secara partisipatif maupun pengamanan sistem distribusi kayu ke Jawa Timur.

i.

Terwujudnya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest managemenQ.

j.

Terwujudnya dukungan regulasi pengelolaan hutan yang memadai, yang

dicirikan oleh pengusahaan hutan yang menggunakan kaidah-kaidah kelestarian, dan manfaat, serta semakin berkurangnya sengketa kawasan hutan terhadap aspek batas kawasan hutan, melalui penyelesaian permasalahan agraria kehutanan.

k. l.

Terwujudnya upaya pembinaan industri primer hasil hutan.

Terbentuknya lembaga keuangan alternatif dalam upaya mensinergikan pengelolaan hutan hulu-hilir.

1

m. Terwujudnya penataan kembali

n. Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan

ti

h l,

v

hutan produksidan hutan lindung.

2.

hutan.

Sasaran pembangunan kelautan yang hendak dicapai adalah:

a. Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut. b. Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecilyang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat.

c. Serasinya peraturan

perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

d.

Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancan punah.

e.

Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah.

f.

Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara

SecaraSerasisesuaidengandayadukunglingkungannya.

Terwujudnyaekoslstempesisirdanlautyangterjagakebersihan'kesehatan' dan

produktivitasnYa.

/

Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam

n.

laut' dan

keselamatan

masyarakatyangbekerjadilaut,danyangtingga|dipesisirdanpulau-pu|au kecil.

3.

daya mineral yang Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber hendak dicaPai adalah: a.

pertumbuhan ekonomi' Optimalisasi peran migas untuk menunjang

b.

Meningkatnyainvestasipertambangandansumberdayaminera|dengan

c.

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha' pertambangan' Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk

d.

Meningkatnyakualitasindustrihi|iryangberbasissumberdayaminera|.

e.

Meningkatnyakese|amatandankesehatanmasyarakatdisekitar Pertambangan.

f.Teridentifikasinya..kawasanrawanbencanageo|ogi''sebagaiupaya pengembangan sistem mitigasi bencana'

g.Berkurangnyakegiatanpertambangantanpaijin(PETI)'danusaha-usaha pencemaran' pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan

h.

dalam eksploitasi Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan energi dan sumber daYa mineral'

4.Sasaranpembangunan|ingkunganhidupyanghendakdicapaiadalah: a. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau, dan embung), serta terpadu antarkualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan sektor.

b.MenurunnyakadarBiochemica|oxygenDemand(BoD)danChemical oxygenDemand(coD)diDASBrantas,danBengawanSolosampai ambang batas Yang ditoleransi'

pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpaou dan ekosistem pesisir antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan

b. Terkendalinya serta laut.

c,Meningkatnyakua|itasudaraperkotaan,khususnyadikawasanperkotaan

kota yang yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi ramah lingkungan. d. Meninqkatnva

d.

Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan.

e.

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah 83 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

f.

Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan' gempa bumi, dan tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya.

g. Tersusunnya

aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup.

h.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hiduP.

5.

sasaran pembangunan penataan ruang yang hendak dicapai adalah: keserasian perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang

a. Terwujudnya

berkelanjutan.

b. Optimalisasi peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai

rujukan

koord inasi pembang unan antar-sektor dan-antar wilayah.

c. Tercapainya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antar-wilayah. d. Terwujudnya efisiensi kelembagaan pertanahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e.

Meningkatnya kegiatan pemetaan tanah, dan penerbitan sertifikat tanah dengan biaya murah, cePat, dan aman.

e.

Meningkatnya penegakan hukum hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan.

XVl.3 Arah Keb'rjakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebuakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, perigembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi

dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukuno

mendukung perekonomian Jawa Timur,

dan

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya.

Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk: a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan

keterlibatan

masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan

koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya'

b.

Meningkatkan efektivitas sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

c. Memanfaatkan

hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara

oPtimal.

2.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk:

a.

Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat'

b.

pembangunan sistem pengendaiian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, disertai penegakan hukum.

c. Meningkatkan

upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta

merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove' padang lamun, dan estuaria.

d.

Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, embung, perairan umum), dan pulaupulau kecil.

e.

Penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan.

f. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan. g. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan risiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-Pulau kecil.

h.

Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

3. Pembanqunan

Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk:

a.

Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan rnigas dan sumber daya mineral lainnya.

b.

Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.

Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil

di

wilayah

terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. d.

Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah.

e.

Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada.

f.

Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan.

g.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.

h.

Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk inforrnasi kawasan-kawasan rentan terhadap bencana geologi.

4.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:

a.

Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.

b,

Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

c.

Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan

lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.

d.

Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

e.

Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten&ota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.

f.

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas

,

lingkungan hidup.

g.

Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan drni terhadap bencana. 5. Pembanqunan

-298 -

5. Pembangunan

penataan ruang diarahkan untuk:

a'operasionalisasiRencanaTataRuangsesuaidenganhierarki acuan perencanaan (RTRW-Provinsi, RTRW-[abupaten/Kota) sebagai antar- wilayah' koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan

b.

percepatan pembangunan Mendorong pemerataan pembangunan dengan

danpertumbuhanwilayahme|aluipembentukansentra-sentrabaru'

c.Fasi|itasiperumusansistempenge|o|aantanahyangefisien,efektif,serta mendorongme|aksanakanpenegakanhukumterhadaphakatastanah dan demokrasi. dengan menerapkan prinsip-prinsip keadi|an, transparansi,

XVl.4 Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

di atas, maka

langkah-

|angkahyangakandilaksanakandijabarkankedalamprogram.program pembangunan,yangdibagimenjadiduakategori,yaituprogramprioritasdan dijalankan' penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan

XVl.4.1 Program Prioritas

a.

program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup hidup dalam upaya Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perairan perugakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik didarat,

mencegah

memperoleh tawar, dan laut,. maupun udara, sehingga masyarakat

kualitas

lingkungan hidup yang bersih dan sehat'

1.

lain, pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara pemantauan udara dan air tanah, khususnya di perkotaan dan kawasan kualitas

sungai padat industri: kualitas air permukaan, terutama pada kawasan di kawasan pembangunan dan sungai lintas provinsi; serta kualitas air laut pesisirsecaraberkesinambungandanterkoordinasiantar-daerahdanantarsektor.

2.

atau gas buang dan Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi institusi pengelolaan limbah 83 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber

3.

(pointsources)dansumbernon-institusi(nonpointsources). fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi, serta fasilitas

4.

pemantauanudara(ambient)dikota-kotabesarataukotaprovinsi. perusakan lingkungan Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan

Peningkatan

hidup

hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik perkotaan. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk organik

7.

di kawasan

pedesaan,

terutama yang berbasis pertanian. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah, dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah

83

(bahan

berbahaya dan beracun), serta pendirian fasilitas pengelola limbah 83. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan.

10.

'11. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan.

12. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi,

termasuk

pengembangan pajak progesif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. I

13.

:l

)

Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan.

'14. Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (debf for nature swap), cDM (C/ean Development ,

Mechanism), retribusi lingkungan, dan sebagainya.

II

t

b.

Program Perlindungan dan Konseruasi Sumber Daya Alam

n

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

n

;i

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1'. 2.

Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali, terutama di kawasan konseruasi, termasuk kawasan konservasi laut dan lahan basah, serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan. 3. Perlindunqan

-300Perlindungan hutan dari bahaya kebakaran'

Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai

+.

(DAS)terpadu.

5.

Pengelolaan

dan

perlindungan keanekaragaman hayati

dari

ancaman

kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut'

6.

Pengembangan sistem insentif

dan disinsentif dalam perlindungan dan

konservasi sumber daYa alam.

7.

perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

8.

Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daYa alam.

g.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam.

10.

pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan.

11.

Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam,

terutama witayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya.

12.

c.

Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Gadangan sumber Daya Alam Program ini bertujuan merehabilitasialam yang telah rusak, dan mempercepat

pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil.

2.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitabi hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil'

3.

Peningkatan efektivitas reboisasi yang ditaksanakan secara terpadu, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek.

4.

Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas Kawasan

kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem

manajemen

pengelolaannya.

5. 6.

Pengayaan atau resfocking sumber daya pertanian dan perikanan.

Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi diwilayah sungai dan pesisir.

d.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk penataagunaan hutan dan pengendalian alih

fungsi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutran, dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hulan produksi lestari dan memenuhi kaidah sustainable forest managemenf (SFM), serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penataagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi, serta status kawasan hutan.

2. 3.

Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Konservasi sumber daya hutan, flora-fauna serta ekosistemnya'

e. Program Pengembangan

dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Program ini bertujuan meftelola dan mendayagunakan potensi sumber daya

laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari

melalui

keterpaduan antar-berbagai pemanfaatan, sehingga memberikan kontdbusi yang layak bag.i pembangunan Jawa Timur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. . 2.

Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecilsecara terintegrasi. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat.

3.

Pengembangan sistem MCS (moniforing, controlling, and surueillance) dalam

pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan.

4. _ 5.

Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung lingkungannya.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria.

6.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam penqelolaan

pulau-pulau kecil pengelolaan sumber daya laut' pesisir' dan

termasuk lembaga masyarakat di Penataan dan peningkatan kelembagaan, tingkat

lokal.

,.

pelanggai dan perusak sumber daya laut' Penegakan hukum secara tegas bagi pesisir, dan Pulau-Pulau kecil'

B.

Peningkatankese|amatan,mitigasibencanaalam|aut,danprakiraaniklim|aut. Program Pembinaan Usaha Pertambangan

9.

f.

Programinibertujuanmeningkatkanpenerimaanas|idaerah.pemberdayaan

ekonomidansosia|masyarakatsekitarwi|ayahpertambangan,pengendalian penambangandanpengambi|anairtanahtanpaijin,mengurangikorbanakibat bencanakegeo|ogian,sertameningkatkankapasitasdankompetensisumberdaya manusia bidang Pertambangan'

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antaralain,pada: l.Pengendalian,pengawasan'danpembinaankegiatanusahapertambangan'

2,Pengembanganpotensidankonservasisumberdayaminera|sertarehabi|itasi lahan bekas Pertambangan'

3.

air bawah tanah' Pengembangan pemanfaatan dan konservasi

4,Peningkatankese|amatandankesehatanmassyarakatdisekitarpertambangan.

S.Pembangunanmasyarakat(communitydeve|opment)diwilayahsekitar pertambangan.

6.Pemu|ihan|ingkunganpasca-tambang,danpenerapankebijakanpenge|olaan yang berwawasan lingkungan' pasca-tambang, dan produksi migas

XVl.4.2 Program Penu njan g

a.ProgramPengembanganKapasitasPengetotaanSumberDayaA|amdan Lingkungan HiduP Programinibertujuanmeningkatkankapasitaspenge|o|aansumberdayaa|am

danfungsi|ingkunganhidupme|a|uitatake|o|ayangbaik(goodenvironmental govemance)berdasarkanprinsiptransparansi,partisipasidanakuntabi|itas. Kegiatanpokokyangdi|aksanakandititikberatkan,antaralain,pada:

1'Pengkajiandanana|isisinstrumenpemanfaatansumberdayaalamSecara berkelanjutan'

2.Peningkatankapasitasketembagaanpenge|olasumberdayaa|amdan linokunoan

lingkungan hidup.

3'

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelofaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.

4.

Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, termasuk sistem penanggulangan bencana.

5. 6.

Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup.

Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendatian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

7.

Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

8. 9.

Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.

b-

Pengembangbn program Good Environmental Govemance (GEG) secara terpadu dengan program good govemance lainnya. Program Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumber Daya Atam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2. 3.

Penyusunan data sumber daya atam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosidtem, termasuk di pulau-pulau kecil. Pengembangan valuasi sumber daya alam metiputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).

4.

Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5.

Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

6'

Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dinamika globat dan perubahan kondisi alam, sepertigempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan.

7.

Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

c. Program

-304-

c.

Program Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Programinibertujuanmeningkatkankewaspadaanmasyarakatdalam darurat' dan pascamengantisipasi terjadinya bencana, penanganan, tanggap bencana alam.

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antaraIain,pada:

1. 2. 3.

Peningkatan mitigasi bencana' Peningkatan penanganan tanggap darurat' Peningkatan penanganan pasca-bencana alam'

d. Program Perencanaan Tata Ruang Programinibertu.iuanmempersiapkandokumen-dokumenperencanaantata Tata Ruang wilayah Provinsi ruang, melalui penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRWP),

detailtata ruang untuk RTRWP' Provinsi, serta penyusunan dan penetapan rencana lain, pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan oititkoerattan, antara

1.

Provinsi(RTRWP)' Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang wilayah

2.PenyusunandanpenetapanRencanaTataRuangKawasanStrategisProvinsi3. Penyusunan dan penetapan rencana detailtata ruang untuk RTRWP'

4. e.

kabupaten/kota' Pemaduserasian RTRW Provinsi Jawa Timur dengan RTRW

Program Pemanfaatan Ruang

Programinibertujuanmewujudkanpe|aksanaanpembangunansesuai provinsi baik program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis maupun pemanfaatan melalui fasilitasi, koordinasi, dan optimalisasi kelembagaan penunjang operasionalisasi RTRWP kawasan strategis, kawasan andalan serta unsur lainnya.

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antaralain,pada:

1.

Sinkronisasi program dan anggaran provinsi

2.Fasilitasidankoordinasiantarpenataanruangkabupaten/kota.

3. 4. 5. 6.

Pemanfaatan kawasan strategis provinsi'

7.

Optimalisasi kelembagaan penataan ruang'

Pemanfaatan kawasan andalan' Pemanfaatan SPM dibidang penataan ruang' dan pola ruang Sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi'

f. Proqram

f,

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program penyusunan

ini

dan

bertujuan mewujudkan tertib pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, kebijakan insentif-disinsentif,

pemberian ijin pemanfaatan ruang serta penyelesaian masalah tata ruang dan/atau pengenaan sanksi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2. 3. 4.

Penyusunan dan penetapan peraturan zonasi. Penetapan kebijakan insentif{isinsentif tata ruang. Perizinan pemanfaatan ruang.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang.

5. e.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Program Pemantapan Pengelolaan Pertanahan

,

Program penataan ruang tidak akan berjalan efektif tanpa diserlai program

pengelolaan pertanahan. Program pengelolaan pertanahan ditujukan untuk: meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang

adil dan transparan secara

konsisten;

memperkuat kelembagaan pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; merigembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang

transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

2.

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang

berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat.

3. ,

Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai prinsipprinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah.

4.

Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan

kepastian

kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan. c

Pengembangan sistem informasi pertanahan, yang handar, dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.

6.

Peningkatan pelayanan publik sertifikasi lanah melalui penyederhanaan prosedur pengurusan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal, dengan biaya murah dan cepat

Bab XVll

BAB XVII REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda pokok yang tak terpisahkan dari otonomi daerah Sebab otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mandiri dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di

bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan.

Reformasi birokrasi sebagai alat merupakan sarana untuk membuat sistem administratif menjadi instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial, serta instrumen yang lebih baik untuk menciptakan persamaan politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sebagaisebuah proses, reformasi birokrasidapat

dilihat sebagai berubahnya praktik-praktik, tingkah laku, dan struktur birokrasi yang telah mampan.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good govemance (tata kelola pemerintahan yang baik). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan

korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Good governance sering diartikan sebagai indikator terealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsipprinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian

kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Penerapan konsep good govemance menuntut adanya perubahan mendasar

praktik penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional, maupun kulturaf. Perubahan paradigma dari govemmenf (pemerintah) ke govemance (tata kelola pemerintahan) menuntut perubahan mind-set (pola berpikir) dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik atau melayani masyarakat.

Ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik

good

go$emance. Pertama, memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk

serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi antara aktor/lembaga pemerintah dan non-

berperan

pemerintah, yakni masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, nilai-nilai efisiensi,

keadilan, responsivitas yang melekat pada praktik good governance membuat pemerintah

pemerintah dapat lebih efektif bekerja mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan

ketiga, praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik good governance harus mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Reformasi pelayanan publik menjadi

titik strategis untuk memulai

pengembangan good govemance. Sebab, pertama, pelayanan publik menjadi ranah

interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dan lembagalembaga nonpemerintah (masyarakat sipil dan mekanisme pasar). Dan, kedua, berbagai aspek good govemance dapat diartikulasikan secara lebih mudah pada ranah pelayanan publik, sekaligus lebih mudah dinilai kinerianya.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) juga

diperlukan

apabila seluruh aspek kemiskinan ingin dituntaskan penanggulangannya, tak hanya melalui peningkatan penghasilan/ konsumsi semata, tapi juga pemberdayaan kaum miskin, serta peningkatan peluang sosial, ekonomi, dan politik mereka. Tanpa tata

kelola pemerintahan yang baik, maka dana untuk penanggulangan kemiskinan sebesar apa pun, tak akan dapat digunakan dengan baik dan mencapai sasaran yang tepat. Sebab, kurangnya transparansi, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dan sistem peradilan yang tidak pasti, menyebabkan terhambatnya

pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin keluar dafi kemiskinan mereka.

Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu yang kian strategis karena kualitas

kineria birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan birokrasi di bidang ekonomi misalnya, akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi, yang pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja lebih luas. Secara

politis, perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak kepercayaan (frusf), dan legitimasi terhadap pemerintah sehingga

tumbuhnya mendofong

partisipasi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mulai membenahi pelayanan publik

sejak tahun 2000. Akselerasi reformasi birokrasi' dan pelayanan publik kian meningkat pada periode 2003-2007, sehingga banyak mendapat penghargaan yang berkaitan pelayanan publik, dan ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot proiect) nasional pelayanan prima. Penerapan sertifikasi ISO di beberapa unit pelayanan juga telah

.309kerja (USK) telah berjalan. Sampai akhir 2006, setidaknya sudah ada 100 unit satuan yang memperoleh ISO 9001-2000.

Namun sekeras apa pun upaya meningkatkan pelayanan pubtik, sudah barang menjadi tentu tidak membuat seluruh pelayanan publik di Jawa Timur serta merta

baik sesuai harapan masyarakat. Sebab reformasi pelayanan publik menuju pelayanan prima memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan, dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi'

XVtt.1 Permasalahan

a.

Belum.Tuntasnya Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi masih terus bergulir. Hasilnya masih belum memenuhi Reformasi harapan masyarakat, tetapi perubahan ke arah perbaikan sudah tampak. birokrasi membutuhkan waktu dan tahapan, .karena tingginya kompleksitas

permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik korupsi, kolusidan nepotisme (KKN)' pemerintah, merupakan dan masih lemahnya pengavJasan terhadap kinerja aparatur cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih iauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik

dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti pada demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak globalisasi tingkat kompleksitas permasalahan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor pencarian'alternatifdan revolusi teknologi informasijuga kuat berpengaruh terhadap alternatif kebijakan dalam bidang aparatur pemerintah'

l I t I

I

I

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan keb'rjakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan kebijakan pubtik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik, serta

taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung

jawab.

kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, dari sisi internal birokrasi itu sendiri, masih banyak berbagai pdrmasalahan yang dihadapi, antara. lain, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kineria sumber daya

manusia

dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan

ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya

efisiensi

-310efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya perundangkesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS); dan banyaknya peraturan undangan yang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (eGovemmenf) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait makin politik, ekonomi' meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan dan Sosiat yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari mancanegara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide)'

yang memiliki Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur pemerintah antisipasi' kernampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan perubahan' Di samping meng'gali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan pemerintah harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga

itu, aparatur

keutuhan bangsa dan wilayah negara.

Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menciptakan mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur pemerintah dalam pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia'

b.

Betum Tuntasnya Pelayanan Prima

saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan -bahkan tuntutan seperti kemampuan itu berlaku untuk semua negara di dunia. Berbagai studi menunjukkan, pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, antara lain Sangat publik yang prima' ditentukan kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan yang bersifat Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan terpadu sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung hak dan kewajiban, sesuai kondisi kebutuhaq agar dapat

unsur kejelasan

kerja sama memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, kepastian dan merupakan salah kemitraan dengan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas yang berpihak satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat' percontohan Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai dan pelayanan publik tingkat nasional, karena Jawa Timur dipandang sangat baik berhasil

berhasil dalam program pelayanan publik dibandingkan provinsi lainnya di lndonesia.

Provinsi Jawa Timur dinilai responsif dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik dengan berbagai terobosan kreatif dan inovatif, sehingga menerima berbagai penghargaan pelayanan publik.

Pemerintah pusat menginginkan agar pelayanan publik yang baik dapat dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan/desa. Sebagai penghargaan akan keberhasilan reformasi

pelayanan publik Provinsi Jawa Timur, sejak 2003 hingga sekarang, kegiatan pencanangan program pelayanan publik tingkat nasional selalu dihelat di Jawa Timur.

Sampai dengan Mei 2007, pemerintah pusat telah menunjuk 75 daerah sebagai proyek percontohan (pilot prcjecfl pelayanan publik, dan baru empat daerah

di antaranya yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pelayanan publik. Jawa

Timur merupakan satu-satunya Provinsi

di

Indonesia yang telah memiliki Perda

Pelayanan Publik. Tiga daerah lainnya adalah Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah). Sementara Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik masih dibahas di DPR, diharapkan pada tahun 2007 inibisa ditetapkan sebagai UU.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik

di Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada 6

Desember 2005, dan

berlaku efektif sembilan bulan setelah diundangkan (September 2006). Pada 4 April

2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

11

Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di ProvinsiJawa Timur.

Untuk melengkapi pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, Gubernur Jawa Timur juga melantik Komisi Pelayanan Publik (KPP) pada 6 November 2006. Komisi

ini berkedudukan non-struktural dan bersifat independen, berfungsi

menerima

pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik; serta memberikan saran atau masukan, baik diminta maupun tidak, kepada kepala daerah dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya melalui DPRD. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik I

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan

sektor pelayanan publik yang belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Kelemahan itu dapat diketahui melalui pengaduan dan keluhan masyarakat, secara lanqsuno

-Jlz' prosedur langsung maupun melalui media massa, antara lain menyangkut sistem dan pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif,

dan tidak konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan pungutan tidak resmi.

Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama, rutinitas tugas

dan

penekanan berlebihan pada pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi

kaku dan lamban. Kedua, etos kerra yang cenderung mempertahankan status{uo yang tidak mau menerima adanya perubahan (vesfed rnferesQ. Dan ketiga, prosedur yang berbelit dan biaya pelayanan yang mencekik acapkali ditunggangi kepentingan pribadi.

Hasil survei yang dilakukan universitas Gadjah Mada pada 2402, publik menunjukkan secara umum stakeholders menilai kualitas pelayanan dari sisi mengatami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah' Namun (nondiskriminatif) masih efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan kesamaan perlakuan jauh dari harapan. Kualitas pelayanan publik yang rendah, antara lain, ditandai, pertama, kurang pelayanan, mulai responsif. Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur instansi' dari petugas pelayanan (front !ine) sampai dengan tingkat penanggungjawab terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sangat

Respon

lamban, bahkan diabaikan.

Kedua, kurang informatif. Penyampaian berbagai informasi kepada kurang masyarakat sangat lamban, bahkan tidak sampai sama sekali' Ketiga, jauh dari jangkauan aksesibef. Lokasi berbagai unit petaks ana pelayanan publik pelayanan. masyarakat, sehingga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan

Keempat, kurang. koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait tidak marnpu mengembangkan koordinasi, sehingga terjadi tumpang tindih dan pertentangan kebijakan. Ketima, birokratis. Pelayanan, terutama perijinan, umumnya dilakukan melalui proses berbagai level, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi sangat lama. Dan, keenam, inefisiensi. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sering tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. juga menunjukkan Hasil Governance and Decentralization Survey (GDS) 2004 adanya fakta ketidakmampuan sebagian besar masyarakat memenuhi "aturan maino pemberian pelayanan oleh birokrasi ketika mengurus suatu pelayanan. "Aturan main" itu biasanya ditetapkan sepihak oleh pejabat birokrasi, yang bisa berbentuk tidak ada

kepastian waktu dan biaya, prosedur yang rumit, ketidakjelasan informasi dan lavanan

layanan,

dan sebagainya. Akibatnya, warga masyarakat terpaksa memilih

menggunakan

jasa perantara (calo) ketika harus berhubungan dengan

pejabat

birokrasi, yang tentu kian membengkakkan biaya yang dikeluarkan.

Penelitian GDS juga menemukan praktik pemberian "uang rokok" masih berlangsung ketika warga masyarakat berurusan dengan pejabat birokrasi untuk pelayanan sertifikat tanah, slM, dan KTP. Kenyataan

ini membuktikan

belum

terdapatnya transparansi biaya pelayanan, sekaligus rendahnya profesionalitas aparat birokrasi.

Persoalannya kemudian, warga masyarakat yang mampu mengeluarkan biaya ekstra, entah dalam bentuk "uang rokok" ataupun membayar jasa calo, tentu berasal

dari kalangan yang relatif mampu pula secara ekonomi. Bagaimana halnya dengan kaum marginal, warga masyarakat yang tergolong miskin. Bukankah mereka rnemiliki hak yang sama memperoleh pelayanan publik yang prima.

Dalam banyak kasus, or?ng:or?ng miskin dan kelompok-kelompok marginal yang secara ekonomi dan politik tidak berdaya kerap menjadi korban. Mereka sering terabaikan, terlewati oleh kebijakan pemerintahnya, kendati kebijakan-kebijakan publik dan pelayanan publik itu konon ditujukan kepada mereka, untuk kepentingan mereka.

XVll.2 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan

publik adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat.

Secara khusus sasaran yang ingin dicapaiadalah:

1.

Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai daritataran

(ajaran) pejabat paling atas.

2.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.

3./ Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang diskriminatif terhadap warganegara, kelompok, ataupun golongan masyarakat.

4. Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan

publik.

5. _Teriamin

5.

Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di

atasnya. 6.

/

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prlma, sesuai tuntutan dan haraPan masYarakat.

XVll.3 Arah Kebiiakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN dengan cara:

a.

Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good govemance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan, dan pada semua kegiatan.

b.

Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.

d.

Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.

e.

Mempercepat pelaksanaan tindak tanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan...

t. 2.

Meningkatkan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN-

Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:

a.

Menata kembati fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berftrngsi lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan resPonsif.

b.

Meningkatkan efektivitas dan'efisiensi ketatalaksanaan, dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan'

c.

Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (pfima) kepada masyarakat

d.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi

e.

(me rit sysfem).

Optimalisasi pengembangan

dan

pemanfaatan e-Government, dan

dokumeMarsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 3. Meninqkatkan

3.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pernbangunan dengan:

a.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan.

b.

I'leningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

c. Meningkatkan tranparansi,

partisipasi

dan mutu

pelayanan melalui

peningkatan akses dan sebaran informasi.

XVll.4 Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-

langkah

yang akan dilaksanakan d'rjabarkan ke dalam

program-program

pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

XVI|.4.1 Program Prioritas

a.

Program Penerapan Tata Ketola Pemerintahan yang Baik

Program

ini bertujuan

mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional,

responsif, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemDangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsipprinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

2.

Penerapan nilai-nilai etika aparatur untuk membangun budaya kerja yang

mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengg.araan pemerintahan, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat.

3.

Peningkatan keterlibatan lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan pada tingkat provinsidan kabupaten/kota. t

4. 'Fasilitasi pengembangan dan pembentukan forum lintas pelaku sebagaiwahana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

b.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Program ini bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit

dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaafr

p"ng"*""an dan audit

internal.

eksternal, dan pengawasan masyarakat,

2.

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan akuntabel-

3. Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. 4. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 5. Pengembangan penerapan pengawasan berbasis kinerja. 6. Pengembangan tenaga pemeriksa yang profesional. 7. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.

c.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program

ini bertujuan menata dan menyempurnakan sistem organisasi

dan

manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien, dan efektif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyempurnaan sistem

kelembagaan

yang efektif, ramping,

fleksibel

berdasarkan prinsip-prinsip good govemance,

2.

Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.

Penciptaan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

d.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubtik Program inibertujuan mengembangkan manajemen pelayanan publik prima yang

bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh

rnasyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. ', Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, aritara lain, pada:

1. Mendorong penyusunan

standar pelayanan minimal yang disepakati bersama

antara instansi-instansi penyedia pelayanan publik dan stakeholders.

2.

Mendorong dan meningkatkan pengembangan mutu pelayanan publik melalui penerapan

penerapan standar mutu manajemen lso.

3,

Pengembangan pelayanan administrasi perijinan dan lainnya melalui pelayanan

satu atap/pelayanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam

bentuk e-government, e-procurement, e-buslness dan cyber law

untuk

menghasilkan pelayanan publik prima yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

4.

Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good govemance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik, khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara, seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal.

5.

Peningkatan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi.

6.

Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik,

dan

pengembangan

kualitas aparat pelayanan publik.

7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 8. Pengembangan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten/kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah.

g. Pengembangan

mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintah provinsi, dan kabupatenftota kepada publik. 10. Peningkatan petayanan publik sertifikasitanah melalui penyederhanaan prosedur

pengurusan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal, dengan biaya murah dan cepat.

e.

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program

ini

bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kapasitas

keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. Program inidiarahkan ke seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur

)

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

n

a

1.

Peningkatan sumber-sumber pendapatan.

2.. Optimalisasi pembiayaan I

3. 4.

daerah.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah. Peningkatan kualitas pelayanan, penataan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah.

f. Proqram

.318 -

f.

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

program ini bertujuan mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembagalembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Program ini diarahkan ke seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Fasititasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif. Z. Fasilitasi pemberdayaan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta organisasi keagamaan.

3.

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis.

g.

Program Perbaikan Proses Politik

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik. Program ini diarahkan ke seluruh

program

ini

Kabupaten/Kota se Jawa TimurKegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Peningkatan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif.

2.

Fasifitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil'

3.

pengembangan mekanisme konsultasi publiUpartisipasi sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan.

4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPRD.

XVll.4.2 Program Penunjang

a.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas Program

ini

kepemerintahan dan Pembangundn. Kegiatan pokok yang ditaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: jumlah kembali sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan akan dan kompetensi, serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil (PNS).

1. penataan

2.

Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur' terutama

- 319 -

terutama pada srstem karier dan remunerasi.

3.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

4.

Fenyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintah.

5. Penyiapan

dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen

kepegawaian.

6.

Pengembangan profesionalisme pegawainegeri sipilaparatur pemerintah melalui penyempurnaan aturan etika, dan meka.nisme penegakan hukum disiplin.

7.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural, dan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

b. . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program

ini

bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi

pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

2.

Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan,

perbaikan

dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan

dan

kemampuan keuangan daerah.

c. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan keterpaduan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana program pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergis antara sektoral/bidang urusan pemerintahan dengan aspek spasial, dan antar-tingkatan pemerintahan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya pembangunan, baik sumber daya pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha

/

1. 2. 3.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Penyusunan rencana program pembangunan daerah. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, Penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan. 4. Penquatan

-320' 4.

Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan.

5.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan'

6.

Penyusunan data dan informasi, serta pelaporan pembangunan daerah'

d.

Program Penelitian dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi Program ini bertujuan meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan,

serta kajian keb'rjakan pembangunan daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penelitian dan pengembangan, serta kajian kebijakan pembangunan 2. Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan' 3. Pengembangan data pendukung dan dokumentasihasil litbang. e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

daerah'

program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi partisipasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan rakyat. Program inidiarahkan ke seturuh kabupaten/kota se Jawa Timur' Kegiatan pokok yang ditaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan dan pendayagunddn jaringan teknologi

informasi

dan

komunikasi. 2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi.

3.

Peningkatan profesionalisme aparat di bidang komunikasi dan informasi'

4.

Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi.

5.

Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi'

6.

Peningkatan efektivitas kinerja dan pemberdayaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur.

7.

Peningkatan operasional sandi dan telekomunikasi'

f.

Program Peningkatan Kerja Sama

Program

ini

bertujuan meningkatkan pelaksanaan kerja sama antar-

peran pemerintah daerah, dan kerja sama dengan luar negeri, termasuk peningkatan

pemerintah provinsi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, provinsi dengan kabupaten/kota' antar-provinsi, provinsi dengan badan/dinas/ instansi sektoral, serta kerja sama tuar negeri. 2. Fasilitasi

-321 -

2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar-daerah di wilayahnya. 3. ldentifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan

fungsi strategis

yang perlu dikerjasamakan.

g.

Program KearsiPan

program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan kepada dan dari masyarakat. Program ini diarahkan ke seluruh kabupaten/kota seJawa Tim ur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. pengembangan sistem administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien. 2. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kearsipan. 3. Penguatan kelembagaanpengelola dokumen/arsip daerah. h. program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Keb'ljakan Pemerintahan dan Pembangunan

Program

ini

bertujuan mengkoordinasikan, mensinkronkan, serta

mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2.

Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi perekonomian daerah. Fasititasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi produk hasil industri, tata niaga perdagangan, industri dan investasi'

3. Fasilitasi koordinasi peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk dan jasa. 4. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam. 5. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan dan pembangunan. 6. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi administrasi kependudukan 7. Fasititasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pendidikan' g. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program kebudayaan dan pariwisata.

9. /

Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

10. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi

dan evaluasi program kepemudaan dan

keolahragaan. 11. Fasilitasi koordinasi, pengendalian, monitoring

dan evaluasi

pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan koperasi. i,Proqram

i,

Program KePendudukan penduduk, Program ini bertujuan mengendatikan jumlah dan laju pertumbuhan

dasar serta penataan administrasi kependudukan guna perlindungan hak-hak kependudukan bagi masYarakat. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1. 2. 3. 4.

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk'

(NlK)' Penataan administrasi sistem Nomor lnduk Kependudukan Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu' umum, serta Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasidan evaluasi kebijakan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil'

Bab XVll

BAB XVIII PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DEMI TERJAGANYA HARMONI SOSIAL

Untuk mewujudkan Jawa Timur makmur dan berakhlak, diperlukan landasan kesalehan sosial dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Pembangunan kesalehan sosial diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos keria, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapaiJawa Timur makmur dan berakhlak. Pembangunan akhlak yang mulia membutuhkan pemahaman' penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan .bernegara. Kesalehan sosial dalam beragama juga akan menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial, sehingga ketegangan sosial yang memicu konflik internal dan/atau antar-umat beragama dapat dicegah secara dini tanpa harus merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Selama ini telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuka agama Jawa Timur untuk membangun harmoni sosial, dan hubungan internal dan antar-umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Dimensi kerukUnan ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat Jawa Timur yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturatisme, dan memahami makna kemajemukan qosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, dan harmonis. Pemantapan integrasi masyarakat Jawa Timur berbasis multikultur diarahkan agar keragaman menjadi sumber kekuatan ikatan kebangsaan.

XVlll.l

Permasalahan

a. Pemahaman Agama

Belum sepenuhnya Teraktualisasikan dalam

Kehidupan Sehari'hari Belum semua lapisan masyarakat mengaktualisasikan pemahaman agamanya ke dalam bentuk perilaku sehari-hari, masih banyak dijumpai perilaku negatif yang #mbelakangi norma-norma agama, seperti perilaku asusila, praktik KKN' penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Selain itu, meningkatnya angka perceraian,

ketidakharmonisan keluarga, pornografi, dan pornoaksi menunjukkan, akhlak masyarakat masih jauh dari sempurna, dan semakin melemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai

Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu menggambarkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman atas nilai-nilai ajaran agama dan pengamalannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.

Betum Maksimalnya Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berfungsi sebagai Lembaga Resolusi Konflik

Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan telah banyak memberikan sumbangan dalam proses pembangunan bangsa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di daerah pedesaan. Namun lembaga pendidikan keagamaan dinilai masih belum mampu secara maksimal mengurangi dampak negatif radikalisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar-kelompok, baik intra-umat beragama maupun antar-umat beragama.

Harmoni sosial di dalam masyarakat sulit tercipta jika sering muncul ketegangan sosiat yang melahirkan konflik intra dan antar-umat beragama. Konflik ini sering memanfaatkan sentimen agama iang diartikan secara sempit, karena pemahaman agama yang belum memadai, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan penegakan hukum yang masih lemah.

Sebelumnya, konflik seperti itu jarang mencuat menjadi kasus besar dan berskala luas, karena dalam tatanan kehidupan masyarakat memiliki berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjadiwadah komunikasi dan konsultasi untuk resolusi konflik. Wadah tersebut biasanya bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

c.

Belum Teratasinya Kesenjangan Sosial Ekonomi

Kesenjangan multidimensional memiliki potensi untuk semakin memecahbelah masyarakat ke dalam kelompokkelompok secara tidak sehat. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antar-kelompok, dan menimbulkan rasa ketidakadilan' yang pada gilirannya dapat menjadi awal dariterjadinya konflik horizontal berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Xvlll.2 Sasaran Sasaran peningkatan kesalehan sosial adalah makin meningkatnya harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu mencegah dan meredam konflik sosial di antara intra-umat beragama, ataupun antar-umat beragama, serta konflik berdimensi lainnya. Secara lebih spesifik, sasaran yang ingin dicapai adalah:

1.

Meningkatnva

Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga juga ditempuh untuk kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini. 2.

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuaiagama dan kepercayaannya.

Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan masyarakat. 4.

Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar-umat beragama, yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan Jawa Timur yang aman dan damai, sehingga konflik dapat dicegah dan diselesaikan, tidak meluas ke dan/atau terulang didaerah lain.

5. Berkurangnya

perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan

moralitas agama.

Xvlll.3 Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, upaya peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama:

a.

Meningkatkan.kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan aiaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

b.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

c.

Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk

I '

d.

^g^

Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinahhita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masYarakat'

e. Meninqkatkan

e.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga Pendidikan keagamaan.

2.

Meningkatkan kerukunan intra dan antar-umat belagama:

a.

Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masYarakat'

b. Mencegah kemungkinan

berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat

yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati

secara

responsif, dan mengantisipasi secara dini teriadinya konflik.

c,

Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme resotusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.

XVlll.4 Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkahlangkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

XVlll.4.1 Program Prioritas

a.

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intra dan antar' umat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. peningkatan

internalisasi ajaran agama, dan sosialisasi wawasan multikultural di

kalangan umat beragama.

2.

Peningkatan keharmonisan hubungan antar-umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melaluiforum dialog dan temu ilmiah'

3.

Fasilitasi pembentukan iaringan komunikasi kerukunan antar-umat beragama' dan peningkatan peran jaringan kerja sama antar-umat beragama, dan dan mengembangkan silaturahmi antara pemuda agama, cendekiawan agama,

tokoh agama. 4. Peninqkatan

4.

Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi kerukunan antar-umat beragama untuk membangun dan menciptakan harmoni sosial masyarakat, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

5. Peningkatan potensi kerukunan

hidup umat beragama melalui pemanfaatan

budaya lokal, dan partisipasi masyarakat, serta mendorong tumbuh-kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan.

6.

Mendorong aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan

rasa

kebanggaan

kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama (how

7.

to live together) dalam masyarakat yang multikultur.

Pengembangan wawasan multikultural bagi

guru{uru agama, dan peningkatan

kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

8.

Fasilitasi pelaksanaan perkemahan pelajar/mahasiswa mutikulturalistik, untuk membangun kesalingpahaman, dan toleransi, serta saling menghormati.

b. Program

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-

nilai Agama Program ini beilujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan,

dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu,

keluarga,

masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara tain, pada:

1.

Peningkatan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.

2.

Mendorong dan fasilitasi kegiatan kepedulian sosialyang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama atau religiofikasi.

3.

Fasilitasi pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor untuk memberantas

praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai jenis praktik asusila.

c,

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan,

dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan wawasan kebangsaan bagi sgtian individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1.

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat,

2.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan.

XVll.4.2 Program

XVlll.4.2 ProgramPenunjang

a.

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan

Keagamaan

, Program ini bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualrtas,

serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat,.mengurangi dampak negatif radikalisme masyarakatr serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

2.

Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren,.melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga pendidikan keagamaan

3.

Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, dan melakukan kunjungan belajar antar-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

4-

Melanjutkan upaya pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan lembagalembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan

Bab XIX

E

BAB XIX PENINGKATAN KUALITAS DA,N PERAN PEREMPUAN' SERTA KESETARAAN GENDER

Salah satu strategi pokok pembangunan Provinsi Jawa Timur 2009-2014

adalah pengarusutamaan gender.

ltu

artinya, seluruh proses

perencanaan'

pembangunan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek laki-laki dan Jawa Timur memperhitungkan dimensi gender, dengan menempatkan kontrol perempuan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasidan atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan'

keadilan dan Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai pengalaman, kesetaraan gender melaluitcdUilatan dan program yang memperhatikan

ke dalam aspirasi, . kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki evaluasi, seluruh kebijakan dan program , perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan' Pengarusutamaan gender dengan ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan program mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap

perempuan. pembangunan, dengan adanya kendalidan manfaat untuk pembangunan Jawa Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam

Timur, maka ditunlut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkann)/a terciptanya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan kian mempercepat Jawa Timur, tidak kesetaraan gender dalam Seluruh sendi kehidupan masyarakat

terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan'

Hal ini dilandasi fakta, masih rendahnya partisipasi perempuan

dalam

samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi partisipasi politik kaum terhadap perempuan. Juga masih terdapatnya kesenjangan pembangunan,

di

perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat'

Fakta lain juga menunjukkan, masih terbatasnya akses sebagian besar pendidikan perempuan terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan memadai, dalam kegiatan publik yang lebih luas' /ang muran dan berkualitas, serta keterlibatan hidup dan peran perempuan; Qi samping itu, masih ditemukan rendahnya kualitas

tingginyatindakkekerasanterhadapperempuandananak;jugatingginya perdagangan manusia di kalangan perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan perundang-undangan yang dan perlindungan anak; banyaknya hukum dan peraturan bias

330 -

bias gender, serta diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli perlindungan anak.

Dampak kemiskinan bagi kehidupan laKi-laki juga berbeda

dengan

perempuan. Sumber permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya

patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi,

dan paradigma

pembangunan. Praktik pemerintahan yang bersifat hegemonik dan patriarki, serta

pengambilan keputusan yang hierarkis telah memarjinalkan dan mendevaluasi perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program, dan lembaga yang tidak responsif gender.

Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan

dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa

memperhatikan

kontekstualitas, dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuanJakilaki, sehingga kebijakan, program, dan'lembaga yang dirancang menjadi netral (buta) gender, dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan keb'rjakan publik sangat penting, karena produk kebijakan yang netral (buta) gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan,

yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

XlXl Permasalahan

a.

Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Masatah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan' kesehatan, ekonomi, dan Politik.

Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidaUbelum pernah. sekolah di Jawa Tmur pada 2008, hampir dua setengah kali lipat lebih besar

daripada persentase penduduk laki-taki, yakni 18,36% (perempuan) berbanding 7,43o/o (laki-laki). Kenyataan yang sama juga ditemukan pada persentase penduduk perempuan buta huruf, yang mencapai hampir dua setengah kati lipat tebih besar dibanding persentase penduduk laki-laki yang buta huruf, yaitu 15,82o/o (perempuan) berbanding 6,54Vo (laki-laki). Dibidanq

peluang kerja Di bidang ekonomi, kemampuan perempuan untuk memperoleh masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumber daya

dan berusaha kerja' Tingkat ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modaf pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besaran upah/gaji dibanding lakiyang diterima penduduk perempuan di sektor non-pertanian lebih kecil laki.

sebagai selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan marginal dengan upah buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah, atau Dalam rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan'

krisis ekonomi yang berkepanjangan, perempuan dan anak-anak

merupakan

kelompok yang paling rentan terkena dampak'

peran relatif Di dalam kegiatan agrobisnis umumnya perempuan mempunyai

dan kontrol besar pada bidang Pemasaran dibanding laki-laki. Namun akses rendah' perempuan dalam.ketembagaan yang mendukung agrobisnis relatif masih Kemampuan Hal ini antara lain disebabkan kentatnya budaya yang membatasinya. perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah' Demikian informasi pasar, pula halnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, kredit, dan modal keria.

Di bidang politik, meski Undang-Undang Nomor 1':i Tahun 2003 tentang legislatif, namun Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di lembaga perempuan di hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan .rendahnya keterwakilan parlemen tidak sampai lembaga legislatif. Persentase perempuan yang berada di perempuan 10%, bahkan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan tidak terdapat yang {uduk dilembaga legislatif.

b.

Tingginya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

.Tindakkekerasanterhadapperempuandananakmerupakansa|ahsatu Renqana Aksi Nasional bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah disusun

PenghapusanKekerasanTerhadapPerempuan(MN.PKTP),pembangunanpusat. (RPK) di pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khugus perempuan (P2TP2) Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan terhadap di, daerah, dan penyebaran: informasi dan kampanye anti-kekerasan , tingginya perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan Pada tahun 2008' tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak' meningkat 25% tercatat sebanyak 4gg kasus kekerasan dalam rumah tangga, dibanding tahun 2007 (399 kasus)' c. Banvaknva

c. Banyaknya Peraturan

Perundang-undangan yang Bias Gender

Peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender dan/atau cukup diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukurl pidana yang ada belum lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam yang ada juga belum rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan perempuan dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan anah termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksptoitdsi.

d.

Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender

sejalan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas-bidang, maka perencanaan hingga diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari pelaksanaan dan evatuasi. yang terpilah Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah

menurut

gender yang ada. Partisipasi masyarakat jriga belum maksimal dalam meningkatkan perlindungan anak. kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan

d.

Terbatasnya Akses Sumber Daya Pembangunan

Kegiatan-kegiatan pembangunan di datam pelaksanaaanya di tingkat desa' provinsi, dan dan mungkin juga dalam konsepsinya di tingkat nasional maupun kabupaten/kota, secara eksplisit maupun implisit, membuat asumsiyang menguatkan pemisahan peran laki-laki dan perempuan, antara lain penyuluhan pertanian' program kredit, perkumpulan-perkumputan formal dan peran pemimpin di dalamnya terbatas ditetapkan sebagai urusan laki-]aki. Sedang urusan perempuan ditetapkan

pada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke bidang reproduksi, seperti keluarga ini berencana, pendidikan gia dan kesehatan, PKK, dan lainnya. Hal menggambarkan, kebijakan pemerintah belum peka gender'

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan pada organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, arisan, pengajian, dan sebagainya'

XlX.2 Sasaran

XlX.2 Sasaran

'

Sasaran yang hendak dicapai peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender adalah:

1

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik.

2.

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakifaki, yang diukur dengan angka Gender-related Development lndex (GDf), dan Gende r Empowerment Measuremenf (GEM).

3. Menurunnya

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

XlX.3 Arah Kebijakan Dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal), sekaligus bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang

ada), maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata

guna

menghilangkan kesenjangan'gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua keb'rjakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses polatik dan jabatan publik. 2. Meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.

3. Meningkatkan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan

gender

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasimasyarakat.

XlX.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-

langkah yang akan dilziksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan. XlX.4.1 Proqram

Xti.+.t Program Prioritas

a.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini bertujuan meningkatkan kualitag hidup, peran, dan kedudukan

perempuan

di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan

meningkatkan

perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi,

terutama di bidang

pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.

2.

kemiskinan Penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya pengdan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta meniamin

hormatan' perlindungan, dan pemenuhan hak.hak dasar perempuan sama dengan laki-laki.

3.

kekerasan, Peningkatan upaya,perlindungan perempuan dari berbagai tindak eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya Pencegahan dan

penanggulangannya'

4.

tindak Pengembangan kebijakan responsif gender, pemantauan terhadap pemberdayaan kekerasan berbasis gender, peningkatan alokasi anggaran untuk

perempuan, dan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan di masing-masing sektor dan bidang.

5.

peningkatan Pengembangan dan penyempurnaan peraturan dan keb'rjakan pembangunan' kualitas hidup dan pertindungan perempuan diberbagai bidang

6.

pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KlE) peningkatan kualitas hidup dan pqrlindungan perempuan'

7.

Penyusunansistempencatatandanpelaporan,dansistempenanganandan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

dan berbasis Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, perlindungan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai sarana perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

XlX.4.2 Program

-335XlX.4.2 Prog ram Penunjang

a.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Program

ini

bertujuan memperkuat kelembagaan dan

jaringan

pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender.

2.

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi. dan kabupater/ kota, termasuk Pusat StudiWanita/Gender.

3.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga dan . organisasi perempuan, serta pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika gender dalam kemiskinan.

4.

Mendorong pengembangan kearifan lokat

dan

pemanfaatannya bagi

p€mberdayaan masyarakat yang tidak bias gender.

b. Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program ini'bertujuan mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan pet:empuan dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penyusunan kebijakan untuk penguatan kelembagaan PUG dan PUA.

2.

Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KlE) kebijakan tentang perempuan dan anak.

3.

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program ini bertujuan mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak.

.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.7 Pembinaan, pendidikan

dan pelatihan peningkatan pemn serta

kesetaraan

gender.

2,

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

d.Program

d.

Program Pemantapan Keluarga Berencana

Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas, termasuk sebagai upaya pengendalian pertambahan penduduk. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1.

Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi(KlE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi.

2.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi, terutama bagi masYarakat miskin.

3.

Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan

sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata diseluruh wilayah Jawa Timur.

4.

Penyediaan alat, obat dan cara kontrdsepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya.

S.

penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling.

Bab XX

i j

i I

I

G

BAB XX PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi. Guna menyikapi era pasar bebas global yang akan semakin kompleks dan rumit, perlu upaya pembentukan dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia ,khususnya pemuda, sebagai generasi penerus bangsa yang harus produktif, dan memiliki keunggulan daya saing dalam menghadapi tantangan dan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Sejauh ini banyak persoalan dan masalah yang dihadapi untuk meningkatkan

kualitas, produktivitas dan daya saing manusia apalagi bila dikaitkan upaya pencapaian prestasi otahraga untuk mengangkat harkat madabat bangsa di forum internasional, nasional maupun regional. Olahraga merupakan kegiatan individu dan masyarakat yang diyakini mampu menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, baik dari segi disifilin, ketangguhan, daya saing dan keunggulan

lainnya. Atas dasar pemikiran, olahraga dan latihan jasmani dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia, maka menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek pehting dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia.

XX.l Permasalahan

a.

Rendahnya Kualitas Pemuda

Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Kenyataan yang sangat memprihatinkan, sekitar 2,9To dari jumlah pemuda tidak pernah sekolah. Dari keseluruhan jumlah pemuda, sekitar 26,520/o di antaranya buta huruf' Jika dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, umumnya para pemuda Jawa Timur hanyat tamat sekolah dasar.(35,4%), disusul tamat SMP (27,4%), tamat SMA (23%),

dan

3,4o/o

yang tamat perguruan tinggi. Sementara itu, pemuda yang tidak

berpendidikan (tidak pernah sekolah dan tidak tamat sD) sekitar 10,9%.

b.

7

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda sekitar 82.78To untuk yang

berjenis

'kelamin laki-laki, dan 47,71o/o berjenis kelamin perempuan. Tingkat

pengangguran terbuka pemuda berjenis kelamin laki-laki di kota sebesar 15,01%, di desa B,B5%, dan di kota dan desa sebesar 11,34%, sedangkan untuk yang berjenis kelamin perempuan, di kota sebesar 20,25%, di desa 20,25%, dan di kota dan desa 18.99%

-33818,99%. Kondisi

ini

menunjukkan, peran

dan partisipasi pemuda

dalam

pembangunan, terutama yang berkaitan kewirausahaan dan ketenagakerjaan masih relatif

rendah.

/

c. Banyaknya Pemuda yang Dilibat Masalah Sosial Maraknya masalah-masalah sosial, seperti kriminalitas,

premanisme,

justru narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan penularan HIv/AIDS' ternyata

.

parEl banyak melibatkan para pemuda, yang memiliki usia produktif. Keterlibatan pemuda dalam berbagai masalah sosial dapat menurunkan peran dan partisipasi

mereka dalam Pembangunan'

d.

Masih Rendahnya Budaya Olahraga

Rendahnya budaya olahraga tercermin dari rendahnya kesempatan bagi pemuda dan warga masyarakat untuk dapat beraktivitas olahraga, karena semakin lemahnya berkurangnya lapangan dan fasilitas olahraga, serta .masih ditambah lapangan dan koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk fasilitas olahraga bagimasyarakat umum dan tempat permukiman'

e.

Masih Lemahnya Manajemen Keolahragaan

Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu Sistem .dan mendorong pengembangan aktivitas olahraga di dalam masyarakat' yang terlibat dalam manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur dari pemerintah olahraga belum terpadu. Kecuali itu, dana pembinaan yang berasal dan masyarakai relatif terbatas, sumber daya manusia (guru, pela1h, instruktur' pengembangan manajer) juga masih lemah. Permasalahan lain yang menghambat latihan' olahraga adalah sarana dan prasarana yang tidak lagi memenuhi standar seoara belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola profesional, serta belum berkembangnya jaringan kerja sama yang baik dalam

pembinaan

dan pengembangan olahraga antar-daerah, antar-instansi'

antar-

perkumpulan/organisasi olahraga, dan lainnya'

XX.2 Sasararr

sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga adalah:

1.

Meningkatnya kualitas

dan

partisipasi pemuda

di

berbagai

bidang

Pembangunan.

2.

prestasl Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, serta olahraga. 3. TerciPtanva t

--J

Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif, dan mandiri. A

Terciptanya olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Terciptanya pemuda dan insan olahraga yang sejahtera, yang diindikasikan dengan makin kuatnya daya saing pemuda dan makin mantapnya olahraga sebagai profesi yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan hidup bagi para atletnya.

6.

Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai jenis olahraga unggulan daerah.

XX.3 Arah Keb'rjakan

Dengan mempertimbangkdn, pemuda merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus pembangunan, serta olahraga sebagai salah satu sarana meningkatkan kualitas hidup manusia, maka disusun arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut melalui langkah-langkah berikut:

1.

Mempertuas kesempatan para pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan.

2.

Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

3.

Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam Pembangunan.

4.

Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual'

5.

Mengembangkan kebijakan

dan manajemen olahraga sebagai

upaya

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.

6.

Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, serta membentuk watak bangsa.

7. I B.

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung Pembinaan olahraga. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan,

g.

Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. XX.4 Program

XX.4 Program

di atas, maka langkahlangkah yang akan dilaksanakan dijabarkan , ke dalam program-program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

pembangunan, yang dibagi menjadi

dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

XX.4.t Program Prioritas

a.

Program Pengembangan dan Keserasian Keb'rjakan Pemuda

ini

bertujuan mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan pemuda, meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan, dan memanfaatkan peluang untuk bqrperan serta dalam Program

pembangunan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pendataan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.

2. 3. b.

Penelitian dan pengkajian keb'rjakan-kebijakan pembangunan kepemudaanPenyusunan rancangan pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan program inibertujuan meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan

sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Pembinaan, pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan dan

organiSasi

kepemudaan.

2. Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan. c. program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup'Pemuda program ini bertujuan meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, pengembangan organisasi kepemudaan sebagaikader pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 4

t.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

2.

Pelatihan keterampilan bagi pemuda.

c. Program

c.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program ini bertujuan mewujudkan penataan sistem pembinaan dan

pengembangan potensi pemuda serta olahraga secara terpadu dan berkelanjutan' pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1. 2. 3. 4.

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan' Pembinaanmanajemenorganisasiolahraga' Pengembangan sistemsertifikasidanstandardisasi profesi. Pengembangan peren€naan olahraga terpadu'

XX.4.2 Program Penu njan g

a.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan meningkatkan pembibitan dan pengembangan prestasi akses olahraga se€ra sistematik, berjenjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan

dln partisipasi masyarakat secara luas dan merata' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: Pembibitan dan pembinaan otahragawan, dan olahraga prestasi di daerah'

1. 2. 3.

Pemassalan olahraga bagipelajar, mahasiswa, dan masyarakat'

Pengembangan

dan

pemanfaatan lptek olahraga sebagai pendorong

peningkatan Prestasi olahraga. Pengembangan olahraga prestasi, dan pembinaan olahraga yang berkembang

4.

di masYarakat lokal. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan

5.

pembinaan olahraga.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan menyediakan, mengadakan, dan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain' pada:

1. Z.l

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga'

Pengembangan

dan pemanfaatan lptek dalam pengembangan sarana' dan

prasarana olahraga.

3.

prasarana Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan olahraga.

BAB XXI

BAB XXI PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I

l

ayat (3) Bab l, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya, Negara Pasal

Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),

tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Karena itu, tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warganegara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur, dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan warganegara, sekaligus meningkatkan dampak positif dari aktivitas warganegara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif

da1 kemanusiaan, dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masYarakat.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM) rnerupakan

suatu keharusan, dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warganegara dapat hidup sesuai kemanusiaannya-

Hak asasitidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapijuga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan' pekerjaan'

pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lainnya' sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok, Semuanya itu tidak hanya merupakan tugas pemerintah, tetapi juga seturuh rakyat untuk memastikan, hak'tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Jawa Timur yang darnai dan sejahtera, Apabila hukum ditegakkan dan

ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun dan damai akan dapat terwujud' Ketiadaan

Ketiadaanpenegakanhukumdanketertibanakanmenghambatpencapaian Damai, adil, dan sejahtera saling masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

terkait. perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan

pencapalan

kesejahteraan dan kedamaian. XXl.1 Permasalahan

a.

Penegakan Hukum Masih Diskriminatif

Bagisebagianmasyarakat'hukumdirasakanbe|ummemberikanrasa hak asasi manusia, khususnya bagi keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap dan kepastian hukum masih masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegdkan hukum

I I I

Demikian pula pelaksanaan bergantung pada status sosial ekonomi seseorang. kaya' putusan pengadilan, sering berpihak kepada yang kuat dan sebagai aturan-aturan Hukum dalam pengadilan hanya sekadar diberlakukan yurisprudensi belum digunakan se€ra tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan

optima|o|ehhakimuntukmemberikanputusanyangsesuairasakeadilan masYarakat.

b.

Kurangnya Independensi dan Akuntabilitas dua sisidari mata Independensi dan akuntabilitas lembaga hukum merupakan

uangyangsama'Karenaitu,independensi|embagahukumharusdisertai akuntabilitas lembaga akuntabilitas. Namun dalam praktik, pengaturan tentang atau lembaga mana ia harus hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab, maupun tata cara bagaimana tidak transparan' memberikan pertanggungjawabannya, sehingga terkesan

c.

Kurang Transparan dan Terbukanya Sistem Peradilan mengakibatkan hukum sistem peradilan yang kurang transparan dan terbuka

karena tiadanya akses belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan' penyelenggaraan peradilan' masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap

dan kualitas sistem Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme kesempatan terjadinya peradilan yang masih belum memadai, sehingga membuka dikenal dengan istilah penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana "n1Afia peradilan".

d.

Degradasi Budaya Hukum Masyarakat

Geja|ainiditandaimeningkatnyaapatismeseiringmenurunnyatingkat maupun struktur hukum yang ada apresiasi masyarakat, baik pada substansi hukum - yang tercermin dari peristrwa-peristiwa nyata di masyarakat' Pada

"main hakim sendiri"' pembakaran Pada tataran akar rumput, maraknya kasus

parapelakukrimina|,pelaksanaansweepingo|ehsebagiananggotamasyarakatyang dilihrat sebagai sekadar euforia di era terjadi secara terus menerus, tidak seharusnya budaya hukum masyarakat, karena pasca-reformasi. Di balik itu tercermin rendahnya "serba boleh"' Padahal hukum adalah instrumen kebebasan telah diartikan sebagai sosial' Akibatnya' timbul ketidakpastian untuk melindungi kepentingan individu dan pembenaran perilaku kolektif yang salah dan hukum yang tercipta melalui proses menyimPang-

e.MenurunnyaKesadaranakanHakdanKewajibanHukumMasyarakat hukum tetap Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mensyaratkan,antaralaintingkatpendidikanyangmemungkinkanuntukdapat memahamidanmengertiberbagaipermasa|ahanyangterjadi.Masyarakatdan kualitasaparatyangbertugasme|akukanpenyebar|uasanhukumdanberbagai pihak yang berperan penting' peraturan perundang-undangan merupakan

Wa|autingkatpendidikansebagianmasyarakatmasihkurangmemadai' dalam melakukan pendekatan namun dengan kemampuan dan profesionalisme penyu|uhanhukumkepadamasyarakat,makapesanakandapatditerimasecarEl berbagai persoalan yang terkait baik, dan diterapkan bila masyarakat menghadapi

hakdankewajibanmereka'Masalahlainnyaada|ahketidaksetaraanantara dan manfaat dari kegiatan perempuan dan lakiJaki dalam memperoleh akses penyuluhan, penyadaran dan pelayanan hukum'

f.

Korupsi Betum Tuntasnya Penegakan Hukum Pemberantasan

PembentukanKomisiPemberantasanKorupsi(KPK)danPengadilanTindak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pidana Kqrupsi (Tipikor) yang berlandaskan Pidana Korupsi merupakan titik kulminasi tentang Komisi Pemberantasan Tindak yang selama ini terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tuntutan masyarakat

meresahkan,danmenghambatpencapaiankesejahteraanmasyarakat. juga telah membuat posisi Indonesia Maraknya praktik korupsi di Indonesia pergaulan masyarakat internasional' Era reformasi makin terpuruk dalam lingkungan

yangseharusnya|ebihmemberikanpe|uangdanharapanuntukmengembalikan

berbagaipenyimpangandanpenye|ewenganyangselamainiterjadi,da|am kenyataanyaiustrumakinmemperluaspraktikkorupsi,tidaksajapadalembaga yudikatif. Pelaksanaan otonomi daerah pun makin eksekutif, tapi juga legislatif, dan pemerintah daerah' praktik korupsi yang melibatkan tidak saja aparat menyuburt
tetapi iuga lembaga legislatif daerah' CuKUP

:

Cukup banyak laporan dan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya korupsi, namun dalam kenyataannya hanya sedikit perkara korupsi yang sampai ke pengadilan. Dengan alasan tidak cukup bukti, pada tingkat kejaksaan pelaku tindak

pidana korupsi akhirnya dibebaskan. Kenyataan ini membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana koruPsi.

g.

Banyaknya lmpunitas Pelanggar HAM Pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat bertanggung jawab dan

tidak dapat dihukum (impunitas) makin meluas, dan terjadi hampir di setiap kasus pelanggaran HAM. Kenyataan ini dikhawatirkan akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan atas hak-hak mereka yang telah dilanggar.

h.

Betum Maksimalnya Institusi Negara yang Berwenang dan Wajib Tegakkan HAM

Seluruh institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM belum maksimal menjalankan fungsinya, karena terjebak dalam alasan prosedural hukum, pofitik birokrasi, tidak adanya good-will, dan aksi saling lempar tanggungjawab,

upaya meningkatkan penghormatan dan pengakuan terhadap HAM harus dilakukan terus menerus dengan proses yang lebih transparan, dan melibatkan tidak

saja instansi/lembaga pemerintah, tetapi juga berbagai organisasi non-pemerintah dan organisasi lainnya. Dengan demikian berbagai pemikiran bersama yang dihasilkan diharapkan menjadi milik bersama untuk dilaksanakan bersama-sama. XXl.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai upaya penghormatan, dan pemenuhan, serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM), adalah terlaksananya berbagai langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan terhadap hukum dan HAM, antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

2004-200g; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional I

B'agiAnak Indonesia (PNBAI) 2015.

Sasaran lainnya adalah terciptanya penegakan hukum yang

bersih,

profesional, adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat

oan

B

..+{ -J4()-

dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih

'tinggi, dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan, yang tercermin antara lain pada:

1.

Meningkatnya kesadaran hukum dan penghor#atan HAM di dalam masyarakat, termasuk kalangan aparatur pemerintah.

2

Menurunnya angka pelanggaran hukum, dan tindak pidana, serta angka pelanggaran terhadaP HAM.

3. 4.

Meningkatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sejalan dengan makin meningkatnya penegakan hukum yang adildan transparan.

XXl.3 Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan

pemahaman

dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang

konsisten

terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Z.

Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

3.

Penggunaan nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

4.

Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam

masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

S.

Memperkuat konsolidasidemokrasi, terutama demokrasiyang partisipatoris.

XXl.4 Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

XXl.4,l Proqram

XXl.4.1 Program Prioritas

a.

Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM Program

ini bertujuan

melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap

penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dan HAM dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten. Kegiatan pokok yang ditaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009; Penguatan petaksanaan Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi

Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional BagiAnak Indonesia (PNBAI) 2015.

2.

Fasilitasi peningkatan penegakan hukum memberantas tindak

pidana

penyalahgunaan narkotika, serta obat berbahaya lainnya

3.

Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara di depan hukum, melalui keteladanan kepala pemerintahan dan jajarannya untuk mematuhidan mentaati hukum dan HAM secara konsisten dan konsekuen.

4.

Fasilitasi peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan

HAM dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar

dinamika

masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya.

5.

Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.

6.

Peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum dan HAM.

7.

Peningkatan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum dan HAM.

8.

Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan atas perlakuan yang adil, tidak

diskriminatif, dan manusiawi bagi masyarakat yang berurusan dengan aparal

/ pemerintah.

9. Penataan dan sinkronisasi peraturan tingkat pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota

untuk mencegah tumpang tindih dan kontradiksi peraturan,

dengan

memperhatikan hierarki peraturan perundangan dan landasan aturannya, dalam

ranqka

rangka menciptakan kepastian hukum'

XXl.4.2 Program

a.

Penunjang

/

HAM Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan

Programinibertujuanmenumbuhkembangkan,danmeningkatkankesadaran para aparatur pemerintah agar tidak hanya hukum dan HAM masyarakat, termasuk tapi juga mampu berperilaku mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya' l-lAM' sesuaikaidah hukum, serta menghormati

Denganprogramtersebutdiharapkanakanterwujudpenyelenggaraan penghormatan dan perlindungan pemerintahan yang bersih, serta memberikan terhadaP HAM.

Kegiatanpokokyangdilaksanakandititikberatkan,antara|ain,pada:

l.Pemantapanmetodepengembangandanpeningkatankesadaranhukumdan HAMyangdisusunberdasarkanpendekatanduaarah,agarmasyarakattidak tapi juga sebagai subjek hanya dianggap sebagai objek pembangunan' dan menerapkan hak dan pembangunan, serta benar-benar memahami kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku' 2.

Peningkatanpenggunaanmediakomunikasida|amrangkapencapaiansasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat'

3.

peningkatan kesadaran hukum dan Pengayaan metode pengembangan dan pluralitas sosial yang ada dalam HAM secara terus menerus untuk mengimbangi

masyarakatJawaTimur,maupunsebagaiimp|ikasidarig|oba|isasi. tenaga penyuluh, tidak saja dari 4. peningkatan kemampuan dan profesionalisme juga Sosio|ogi, serta peri|aku masyarakat kemampuan substansi hukum, tapi dapat lebih tepat' dipahamidan lokal, sehingga komunikasi penyampaian materi diterima dengan baik oleh masyarakat' dan lokakarya di bidang hukum dan 5. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai seminar pengetahuan masyarakat dan HAM untuk lebih meningkatkan wawasan dan aparatur Pemerintah.

lembaga swadaya masyarakat Pemberdayaan.organisasi kemasyarakatan dan serta dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi' pelanggaranHAM|ainnya,sebagaibagianpenguatancivilsociety'

Bab XXll I

,ff

BAB XXII PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup penduduk, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi. Sepuluh tahun terakhir ini kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Timur relatif mantap. Indeks kejahatan/kriminalitas menunjukkan kecenderungan menurun seclrEl signifikan. Namun beberapa kali juga masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang berpotensi meningkatkan keresahan dan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat, seperti konflik horizontal, aksi premanisme, aksiteror, unjuk rasa yang anarkis, dan tindka kejahatan-

pada 200g, terjadi 35.094 tindak kejahatan di Jawa Timur, yang terkonsentrasi

di tiga wilayah kabupaten/kota, yaitu.Kota surabaya (11.947 kejadian),

disusul

Kabupaten Jember (4.144), dan Kabupaten Ma|ang (1.237,). Jum|ah tindak kejahatan pada 2008 tersebut menurun 15% dibanding 2007. Jika dihitung rata-rata, maka

terdapat 2.925 kejadian tindak kejahatan dalam setiap bulannya, atau 98 keiadian setiap harinya.

Tindak kejahatan yang terjadi di Jawa Timur semakin beragam bentuk dan jenisnya. pada 2008, tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan, dan pencurian paling sering teriadi' kendaraan bermotor merupakan dua jenis tindak kejahatan yang Jumlah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga juga cukup mencolok, sebagai dampak sosialisasi Undang-Undang Kekerasan datam Rumah Tangga, sehingga muncul keberanian melaporkannya, kaiena kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan aib keluarga, tapi tindak kejahatan.

Sementara itu untuk penyalahgunaan narkoba, pada 2008, terdapat 1'890 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2007 yang mencapai 1.922 kasus. sekitar 58% dari kasus penyatahgunaan narkoba pada 2008, terjadi di Kota Surabaya. Barang bukti yang disita sampai dengan September 2008 meliputi gram 502.939,05 gram ganja, 184,33 heroin/putauw,2.214 butir ekstasi, T'435,22 sapu-sabu, dan 94.345 butir pil koplo. Pabrik nalkoba yang biasanya lebih banyak ditemukan

di Jakarta, kini mulai merambah Jawa Timur, dengan

ditemukannya

dan sejumlah rumah dan ruko yang dijadikan pabrik obat-obat terlarang di Surabaya,

beberapa kota lainnYa.

Gangguan

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban juga terjadi dalam bentuk kerusuhan berlatar belakang politik. Dalam lima tahun terakhir ini, hanya terjadi dua kasus, masing-masing pada tahun 2005 di Kabupaten Tuban, dan di Kabupaten Banyuwangi (2006). Pada2007 juga terjadi konflik (osial antara aparat dan penduduk

di Pasuruan, karena persoalan tanah, yang menimbulkan korban jiwa. Pada

2008,

tercatat kejadian konflik sebanyak 19 kasus, yang terjadi karena persoalan lama yang belum terselesaikan tuntas. Sedangkan konflik horizontal antar-nelayan hanya terjadi pada2O07 sebanyak empat kejadian, sementara pada 2008, nihil.

Jumlah narapidana di Jawa Timur pada 2007 sebanyak 7.319 orang, meningkat dibanding 2006 yang mencapai 6.125 orang. Demikian pula jumlah tahanan pada2007 sebanyak 8.180 orang, yang juga meningkat dibanding 2006. Gangguan keamanan dan ketertiban membutuhkan penanganan optimal agar

kenyamanan dan ketenteraman penduduk bisa terjaga. Jawa Timur yang aman, damai, dan sejahtera sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan.

XXll.l

a.

Permasalahan

Belum Optimalnya Penanganan Kriminalitas Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang

aman, tenteram dan damai. Peningkatan angka indeks kejahatan dari 138,64 pada tahun 2006, menjadi 149,24 pada tahun 2007 perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh

aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Meski indeks korban kekerasan pada 2007 menurun 7% dibanding tahun 2006, yakni dari '114,37 pada 2006 menjadi 106,20 pada 2008.

Korban kekerasan

ini

meliputi pembunuhan, pencurian dengan kekerasan,

pemerkosaan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena maraknya kasus 'main hakim sendiri", dan pembakaran para

pelaku kriminal, oleh sebagian anggota masyarakat merupakan cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan kriminalitas selama ini, sekaligus merupakan ketidakpercayaan terhadap institusi penegakan hukum.

b.

Maraknya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi

kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi

muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup

dimensi kesehatan, baik jasmani maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan

keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

c.

Turunnya Kepatuhan terhadap Hukum Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya

rasa aman masyarakat, secara mendasar disebabkan turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat, sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard, yang apabila tidak dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

XXll.2 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai peningkatan keamanan dan ketertiban, serta

penanggulangan kriminalitas adalah meningkatnya peran

serta

masyarakat,

profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam menjamin

keamanan

dan ketertiban

masyarakat, tertib

dan tegaknya hukum,

serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana gangguan keamanan dan ketertiban, serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya, yang tercermin dari, antara lain:

1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks tindak kejahatan. Z. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban akibat tindak kriminal maupun aksipremanisme.

3.

Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tenteram, tertib, dan aman masyarakat.

4. 5.

Menurunnya jumlah kejadian konflik horizontal di dalam masyarakat

Menurunnya jumtah pecandu narkoba, dan terungkapnya kasus, serta dapat i 'diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba, dan prekursor.

6. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

XXll.3 Arah

XXll.3 Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan keamanan dan ketertiban, kebijakan: serta penanggulangan kriminalitas, dilaksanakan dalam kerangka arah Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan

t.

yang berkaitan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan penggunaan dan penyebaran narkoba' 2.

3.

4.

Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan, terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan para tokoh masyarakat'

jawab keamanan dalam Meningkatkan kerja sama dengan institusi penanggung upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat'

yang dapat Pemberian teladan praktik penegakan hukum non-diskriminatif mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan membangun keamanan dan community policing (pemolisian masyarakat) untuk menciptakan ketertiban lingkungannYa.

XXll.4 Program

di atas, maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas

dan

penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

XXll.4.l

a.

Program Prioritas

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyaraka yang Program ini bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Timur dan damai agar dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya, serta

aman

membangun kesadaran masyarakat untuk tertib hukum dan tertib sosial' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

dan Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap terladinya gangguan keamanan masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap

ketertiban

aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2.

peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan kearnanan dan ketertiban melalui pembentukan "pemolisian masyarakat" (community

lingkungannya policing).

3. Peninqkatan

353 -

3.

Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani persoalan pasca-konflik di lingkungan lokal,

4.

Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

S.

peningkatan profesionatisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk meniaga ketenteraman dan ketertiban umum.

6.

peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masYarakat.

XXll.4.2 Program Penunjang

a.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

program ini bertuiuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk peredarannya untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. 2.

Fasilitasi peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba.

peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat untuk turut

serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba

di

lingkungan

masing-masing.

Fasilitasi peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

3.

narkoba.

peningkatan komunikasi, informasi dan edukasitentang bahaya penyalahgunaan

4.

narkoba.

5.

Pembangunan sistem dan model perencanaan, dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

6.

Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi anti-narkoba. I

Bab

)filll

BAB XXI!I PERCE PATAN RE HABI LITAS I DAru

EKONOMI

R

gKOI'ISTRT-? iiS

LURRPTJR

i i}i'\MPAK

STJ 5

IA.L

tArylh€ac

gai:ii Persoalan utama dampak semburan iumpur Lapindo, -ciioai"jo' aoaiah sehingga harus rugitanah dan bangunan milik ribuan warga yang terendam lumpur, sejauh ini, Lapindo menyatakan telah menghabiskan Rp 3,5 triliun hanya mengungsi.

ganti rugi belakangan initersenc{at' untuk membayar ganti rugi. Namun, pembayaran

Diduga,pemicunyaadalahkrisiskeuangang|obalyangmengakibaikankekayaan Grup Bakrie menguap, hingga tersisa 10% saja'

Kesulitan keuangan Lapindo tidak bisa dipahami warga, apalagi disodori dan penjelasan, saham-saham Lapindo berjatuhan di tantai bursa sehingga bangkrut, rumah mereka pembayaran ganti rugi tersendat. Mereka hanya tahu tanah dan terendam, dan menginginkan ganti rugiyang menjadi hak mereka-

Lapindo Brantas Meskidemikian, PT Minarak Lapindo Jaya (anak perusahaan

tncyangbertugasmenye|esaikangantirugikorbantumpur)berulangka|i Sejauh ini' iktikad baik menegaskan akan menuntaskan pembayaran ganti rugi'

itu

ganti rugi, meski kerap terlihat dengan masih berlangsungnya proses pembayaran

I

l

I

tersendat dan diangsur.

1

puas' Kenyataannya, tak semua dari sekitar 13.000 korban lumpur merasa ganti rugi tanah dan memang sudah merasa tenang dengan menerima

: I

Sebagian

ganti rugi sama sekali, yaitu bangunan, namun, sebagian lainnya belum menerima

sekitar 1.400 pemilik berkas termasuk warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang tinggaldi pengungsian Pasar Porong Baru' pemerintah pusat diminta menyiapkan skenario terburuk jika Minarak benarpilihan dana talangan benar tidak memiliki dana untuk ganti rugi. Skenario itu adalah

dari APBN untuk ganti rugi korban lumpur. Syaratnya, Minarak harus jaminankepadapemerintah,suatusaatmerekasanggupmembayarkemba|idana

memberi

tatangan yang telah dikeluarkan. Lapindo' Persoalan lain adalah dampak lingkungan akibat semburan lumpur

meter kubik per hari' Hingga saat ini lumpur masih menyembur sebanyak 100'0OO itu dibuang ke sungai Porong. Dampaknya sudah mulai terasa' sebagian lumpur

yaitu usaha tambak di bagian hilir sungai 'iei"cemari encapan !un'lpur yang mengandung gas berbahaya. Selain

i111,

sr:(iapan lumpr-ii'

l-reh-tn"l

seluruhnya hiiani;

sui:giai merii-tju laut' dari sungai Porong yang mengakibaikarr tt-:igenggunya alirarl

saLlpa

3

-g

Sampai saat ini belum ada jawaban bagaimana penyelesaian semburan lumpur Lapindo, dan kapan berakhirnya. Persoalan ini ibarat benang kusut yang memerlukan tidak hanya satu tangan untuk dapat mengurainya.

Lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak

29 Mei

2006

telah

menimbulkan dampak sangat kompleks, tidak saja merusak dan menghancurkan

sarana dan prasarana fisik, tapi juga memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial ekonomi, dan budaya. Sekitar 824 hektare lahan, dan 10.430 rumah milik warga, terendam lumpur. Penanganan dampak ekologis dan teknis akibat semburan

lumpur itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan, bahkan kajian akademis tidak dapat memastikan kapan dan bagaimana semburan lumpur bisa dihentikan.

Kerugian akibat bencana lumpur Lapindo diperkirakan mencapai Rp 45 triliun. Kerugian ini mencakup ekonomi masyarakat, industri, serta infrastruktur. Berbagai

jenis lapangan pekeriaan juga ikut hilang ditelan lumpur, meliputi sektor formal, seperti pabrik yang tenggelam, ddn sektor informal, seperti toko pracangan, pedagang kecil di pasaidesa, warung, tukang ojek, hingga tukang becak yang ada di Porong.

Banjir lumpur mempengaruhi' PDRB Jawa Timur, karena sekitar

48,60/o

perekonomian regional Jawa Timur mendapat kontribusi dari Surabaya, Sidoarjo-

Banyuwangi, dan Malang Raya. Rusaknya infrastruktur jalan tol menghambat pergerakan aktivitas ekonomi, Ruas Porong jalan tol Surabaya-Gempol kilometer 3740 atau sekitar-2,S kilometer telah ditutup total sejak 22 November 2006. Pengalihan

seluruh lalu lintas kendaraan ke jalan raya Porong menyebabkan kemacetan berkepanjangan.

'Sekitar 40o/o pergerakan ekonomi di Jawa Timur melalui jalan tol SurabayaForong yang hancur digerus lumpur. Sebagian besar kendataan yang ke Surabaya melewatijalur ini. Di ruas jalan tol Porong, misalnya, sebelum terendam lumpur, per had dilatui 60 ribu kendaraan niaga dan 30 ribu kendaraan pribadi. Sedangkan jalan

raya Porong, sebelum lumpur menyembur, per hari dilalui 30 ribu kendaraan, sekarang jalan itu harus menampung 120 ribu kendaraan. Terganggunya infrastruktur

ialul transportasi utama itu juga berakibat pada inefisensi distribusi barang di Jawa Timur, Jawa-Bali dan Nusa Teriggara. Selain itu, jika luapan lumpur ini tidak dapat dihentikan, dampaknya akan mengancam setidaknya 647,65 hekatere sawah, dan 7.000 hektare areal tambak.

Sektor

-356Sektor industri pengolahan di Jawa Timur yang menopang sekitar 3oo/o PDRB

juga ikut terpukul. Aset 28 pabrik, meliputi industri furniture, plastik, hasil bumi, dan lainnya, yang mempekerjakan 2.935 karyawan, ikut terendam lumpur, dengan kerugian sekitar Rp 700 miliar. Potensi hilangnya'pendapatan pabrik per tahunnya mencapai Rp 280 miliar. Beberapa industri yang juga melakukan ekspor terpaksa

tidak bisa memenuhi kontrak ekspornya. lmplikasi langsung juga menerpa sektor

industri pengolahan

di

Sidoarjo, khususnya industri

di

sekitar Porong,

yang

menyumban g 43o/o industri pengolahan di Sidoarjo.

Drama lumpur panas Lapindo masih berlanjut. Sebuah pabrik tiang pancang seluas tiga hektare tenggelam akibat luberan daritanggul pusat semburan yang jebol

pada 9 Maret 2009. Berkas perusahaan 90% terselamatkan, namun hasil produksi masih berada di dalam lahan, kiniterendam. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tidak mengatur secara spesifik terhadap perusahaan, sehingga Lapindo Brantas Inc. berdalih tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi bagi perusahaan di

dalam peta terdampak, tapi PT Minarak Lapindo Jaya selama ini tetap membantu mereka dengan skema busrness fo buslness

Secara makro, sebenarnya semburan lumpur tidak terlatu berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Timur, selain meningkatnya biaya distribusi dan angkutan. Namun, ada beberapa daerah yang terkena dampak cukup besar, seperti Pasuruan, Malang, Batu, dan Sidoarjo. Sampaitahun 2008, transaksi bisnis berbagai

sektor industri pada daerah-daerah terdampak diperkirakan mengalami penurunan hingga 70%. Sementara itu pembangunan infrastruktur penglantijalan tol, rel kereta

api, dan jalan raya terkendala pembebasan tanah, sehingga molor dari jadwal. Semula pembangunan pengganti jalan raya porong dan jalan tol ruas Porong dijadwalkan selesai pada akhir 2009. Penyelesaian masalah lumpur Lapindo masih mengambang, tak pernah bisa

tuntas tergelontor, baik itu masalah ganti rugi dan penyelesaian nasib puluhan ribu korbannya, masalah semburan lumpur itu sendiri yang tak kunjung berhenti, serta pembangunan infrastruktur penggantinya.

XXlll.l Permasalahan

a.

Belum Adanya Kesepakatan Ganti Rugi Kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang

ditimbulkan semburan lumpur Lapindo masih belum menemukan solusi yang

memadai, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk oemerintah

pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007' yang bertugas menyelesaikan rehabilitasi dan dampak sosial ekonomi akibat semburan lumpur Sidoarjo, masih menyisakan banyak masalah, terutama belum adanya kesepakatan antara berbagai kelompok masyarakat korban lumpur dan Lapindo Brantas Inc, serta

pT Minarar.. Lapindo Jaya yang berfungsi menangani pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Status wilayah peta terdampak juga belum dapat dituntaskan. Ada beberapa

kategori wilayah terdampak dengan mekanisme ganti rugi berbeda. Menurut peraturan presiden Nomor 14 Tahun 20O7, wilayah peta terdampak sebanyak 14.OOO kepala keluarga dengan areal 621 hektare, akan mendapatkan ganti rugl dengan status jual beli yang pendanaannya ditanggung PT Minarak Lapindo Jaya' Namun masalah ganti rugi dan atau jual beli inijuga belum berjalan lancar, dan menimbulkan banyak persoalan.

Selain itu, ada juga Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, di mana jumlah korban terdapat peta wilayah terdampak baru seluas 88,4 hektare, dengan yang berhak mendapat ganti rugi sebanyak 1.666 kepala keluarga, meliputi Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, namun biaya ganti rugi atau jual beli dari ketiga desa tersebut dibebankan pada APBN' Masyarakat korban lumpur, terutama yang terdampak langsung, terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok yang masing.masing mempunyai tuntutannya sendiri. Ada kelompok masyarakat yang bersedia menerima ganti rugi dengan c€ra cash and yang masih caty. adakelompok masyarakat yang menerima sotusi resetllemenf; ada belum mau menerima ganti rugi; dan ada juga yang menuntut cash and restlement. Masing-masing ketompok terdampak luapan lumpur ini melakukan berbagai macam upaya negosiasi ke berbagai pihak, antara lain pihak korporasi, Pemerintah Daerah Kabupaten sidoarjo, Pemerintah Provinsi, dan iuga Pemerintah Pusat.

b.

Berbelitnya Proses Ganti Rugi

Faktor lain yang menimbulkan masalah adalah berlarut-larutnya proses penyelesaian pembayaran ganti rugi, termasuk yang sudah menyetujui kesepakatan dengan pola 200/o uang muka, dan 80% sisanya yang harus ditunasi selama dua tahun, sebelum masa kontrak rumah korban habis. I

Dalam pelaksdnaannya, pembayaran uang muka 20% dilakukan dengan cara kelompok per kelompok berkas, dalam gelombang waktu yang berbeda. Jatuh tempo pelunasan pembayaran B0% sudah terlewati bagi sebagian besar kelompok korban yang ada, sejak Maret 2008 lalu, tapi belum ada kejelasan pembayarannya' Akhirnya,

setelah

setelah didesak melalui demonstrasi warga berkali-kali, PT Minarak Lapindo Jaya hanya bisa memberikan ganti rugi sisa 80% dengan cicilan sebesar Rp 15 Juta per bulan, dengan alasan korporasitidak memiliki dana yang cukup.

Padahal ternyata masih ada ratusan berkas yang belum menerima pembayaran 20%, dipaksa Lapindo mengikuti cara relokasi. Di Desa Kedungbendo masih ada 182 berkas dan di Perumtas I Tanggulangin ada 48 berkas belum dibayar

20%, termasuk lebih dari 600 kepala keluarga yang mengungsi

di Pasar Porong

Baru. Belum lagi kelompok-kelompok korban yang ada di Gempolsari, Jatirejo, Renokenongo yang sama sekali belum menerima uang pembayaran 207o. Lain lagi korban yang telanjur bersedia mengikuti program pembayaran tunai bangunan dan

tukar tanah (relokasi) ternyata banyak yang belum dibayar uang muka 20o/o, dan tanah relokasinya belum jelas.

Ketidaklancaran penyelesaian

ganti rugi

ini

menimbulkan keresahan

masyarakat yang menganggap, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak memiliki ketegasan dalam memaksa Lapindo Brantas

Inc untuk menyelesaikan masalah ganti rugi para korban yang

kehidupannya

tercerabut secara sosial budaya akibat semburan lumpur.

Rumit dan macetnya perundingan dan negosiasi antara berbagai kelompok masyarakat korban lumpur dengan korporasi dalam hal kesepakatan bentuk ganti rugi, dan kelancaran proses ganti rugi yang telah disepakati, menimbulkan problem

politis tersendiri, dan juga berdampak secara psikologis bagi masyarakat korban lumpur, yang merasa terombang-ambing tanpa kejelasan selama tiga tahun. Hal ini memperyarah trauma dan keretakan sosial psikologis yang mereka alami karena tercerabut dari kehidupan sosial budaya mereka sebagai komunitas.

c.

Kerugian Masyarakat di Luar Peta Terdampak Di samping korban yang mengalami dampak langsung, juga berbagai kerugian

dialami masyarakat yang terdampak tidak langsung, yang berada di luar pdta terdampak namun mengalami kerusakan berbagai fasilitas umum, sarana dan prasarana, akibat luapan lumpur. Rusaknya berbagai fasilitas jalan, saluran pipa air bersih, saluran pipa gas, sumur penduduk, dan berbagai kerusakan lingkungan lain, baik areat persawahan, pertambakan, dan lingkungan sosial.

Luapan lumpur juga telah mengakibatkan putusnya akses jalan tol yang menghubungkan Surabaya --yang menjadi pusat berbagai investasi dan industridan daerah di wilayah Sidoarjo, serta wilayah timur. Terputusnya jalan tol pada ruas

a

Porong l

i

g

.-4.

Porong ini menimbulkan kendala pada arus perdagangan, dan juga transportasi, termasuk terganggunya transportasi kereta api. Masalah sosial kemasyarakatan korban pada peta terdampak 22 Marel2007

akibat semburan lumpur --menurut Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007-- dibebankan kepada Lapindo, sedangkan di luar peta 22 Maret 2007 itu menjadi beban negara.

Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk

penanganan

tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada Lapindo, sedangkan biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan pada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

c.

Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur Pengganti Pembangunan infrastruktur pengganti, yaknijalan raya Porong, jalan tol, dan

rel kereta api, sudah disiapkan sejak akhir 2006, ternyata tak dapat direalisasikan. Dari rencana 132 hektare lahan yang dibutuhkan, hingga kini baru sekitar 63 hektare yang bisa dibebaskan (47%). Pembebasan lahan baru terealisasi untuk tanah sawah dengan harga Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan untuk tanah kering masih terganjal permintaan harga dari pemilik tanah yang ingin disamakan dengan harga tanah milik korban lumpur dalam peta terdampak, yakni Rp

1

iuta per meter persegi.

Kendala ini membuat pembangunan jalan tol Porong yang semula dijadwalkan

pada awal 2008 menjadi molor. Menurut jadwal, proses pembebasan lahan seharusnya selesai sebelum akhir 2007, dilanjutkan dengan tender, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada Januari 2008, dan selesai pada akhir 2009.

Untuk keperluan relokasi tiga infrastruktur di kawasan Porong itu dibutuhkan lahan dengan lebar 120 meter dan panjang 1't kilometer, yang melewati tiga kecamatan di Sidoarjo, yaitu Kecamatan Tanggulangin, Porong dan Jabon, serta satu

di Kabupaten Pasuruan, Gempol, yang meliputi 15 desa. Pembebasan lahan dimulai pada sekitar kilometer 4 sebelah barat jalan arteri raya Pororig, lalu menyeberang Sungai Porong, dan bertemu di interchange Gempol. Panjang tol

kecamatan

pengganti tersebut sekitar 10,2 kilometer.

Pembangunan infrastruktur pengganti jalan raya Porong akhirnya dikerjakan pada Juli 2008. Meski pembebasan lahan belum 100%, pengerjaan dilakukan

simultan, tanah yang sudah dibebaskan langsung dilakukan

pengeriaan.

Pembangunan masih difokuskan pada pengerjaan jalan arteri pengganti jalan raya Porong, sedangkan untuk jalan tol akan mulai diker.jakan pada awal 2009 menunggu {,i

proses pembebasan lahan, sedangkan untuk rel kereta api t selesainya

menyusul

g d E

s $

J

kemudian

1

-JOU. yang belum tuntas, diharapkan selesai kemudian. pembebasan tanah untuk jalan tol pada Maret 2009.

Ja|urtransportasipenggantimemilikipengaruhbesarterhadappergerakan dan industri di kabupatenikotd yang berada di sekitar Sidoario'

ekonomi masyarakat

dari dan ke bagian timur dan serta untuk memperlancar kembali arus perekonomian selatan Jawa Timur.

pemerintah pusat memberikan batas waktu kepada Badan Penanggulangan pembebasan lahan untuk infrastruktur Lumpur sidoarjo (BPLS) agar menyelesaikan 2009' Jika sampai batas waktu tol, rel kereta api, dan jalan raya Porong, akhir Maret maka besar kemungkinan yang ditentukan warga belum juga memberikan lahannya, Presiden Nomor 36 Tahun 2005' akan ditempuh jalur konsinyasi, sesuai Peraturan 2006 tentang pengadaan yang direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum' Pasalnya'

tanah untuk

di kawasan Porong pembebasan lahan sangat mendesak agar relokasi infrastruktur akibat semburan lumpur panas bisa segera dibangun'

XXlll.2 Sasaran

Sasaranyanghendakdicapaipercepatanrehabi|itasidanrekonstruksidampak dan penyelesaian sosial ekonomi lumpur Lapindo adalah tuntasnya kesepakatan masa|ahgantirugiparakorbanyangterdampak|ahgsung,yangmasihterpo|arisasi dan normalisasi ke datam berbagai kelompok dengan tuntutan masing-masing, akibat semburan lumpur' kehidupan ekonomidan perdagangan yang terkendala

Secara|ebihrinci,sasaranpercepatanrehabi|itasidanrekonstruksidampak sosialekonomi lumpur Lapindo ini adalah: 1. Meningkatnya kelancaran proses penyelesaian ganti rugi, hingga tuntas bagi

merekayangmenerimakesepakatancashandcarry'merekayangmemilih gantirugime|a|uiresettlemenf,maupunke|ompokyangmemi|ihcashand reselttlement.

2.

yang masih terpolarisasi Fasifitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat kelompok tuntutan untuk menemukan kesepahaman

ke dalam berbagai

3,

bersamadatammengatasidampaksosia|ekonomi|umpurLapindo. ekonomi dan perdagangan Meningkatnya percepatan normalisasi kehidupan yang selama ini terkendala akibat semburan lumpur'

XXlll.3 Arah

j

;

Xxlll.3 Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, percepatan rehabilitasi dan rekonstrukst

dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1.

korban Mengurangi keresahan dan kerentanan sosio-psikologis masyarakat kepada tumpur yang mengalami ketidakpastian nasib, dan ketidakpercayaan pemerintah akibat berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi'

2.

budaya MeminimalisaSi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial masyarakat korban lumpur Lapindo'

3.

Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk di menormalisasi. aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan, khususnya koridor timur Jawa Timur.

XXlll.4 Program

di atas,'maka langkahdalam program-program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut

langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke pembangunan,yangdibagimenjadiduakategori,yaituprogramprioritasdan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan'

XXlll.4.1 Program Prioritas

a.

Program Percepatan Penyetesaian Ganti Rugi

pembayaran ganti rugi Program ini bertujuan meningkatkan kelancaran proses ganti rugi, cash yang menjadi hak masyarakat korban sesuai kesepakatan formulasi and carry, alau resettlment, atau cash and resettlement' pada: Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain,

1.

Fasilitasi pertemuan intensif dan produktif antara kelompok-kelompok mencapai masyarakat korban dan pihak PT Minarak Lapindo Jaya untuk ganti rugi dan kesepakatan batas waktu yang pasti untuk menuntaskan masalah jual beli sesuaijadwal yang sudah disepakati bersama oleh m4syarakat korban.

2.

.Mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk mempercepat dan memperlancar penye|esaianpembangunanwilayahpermukimanbarubagikorban|umpuryang tefah memilih kesepakatan melalui resettlement'

4. Mendorong

9

-362-

4.

Mendorong pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian dan fasilitasi percepatanpenye|esaianpembayarangantirugibagimasyarakatkorban

lumpur. S,

,

Fasilitasi pertemuan berbagai kelompok masyaiakat korban lumpur, tokohtokoh masyarakat, dan para ulama untuk mempersatukan pendapat dan kepentingan

agar masalah dampak sosial ekonomi dapat dipahami bersama sebagai masalah bersama yang membutuhkan keria sama antara pemerintah dan masyarakatuntukkepentinganyang|ebihbesardemipembangunanJawa

Timur. 5.

,

Fasilitasi percepatan pencairan dana ganti rugi melalui APBN bagi kelompok masyarakat korban terdampak sesuai Peraturan Preslden Nomor 48 Tahun 2008.

b.

Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Program ini bertujuan mempercepat perbaikan dan pembangunan berbagai

sarana dan prasarana umum (infrastruktur) yang rusak akibat luapan lumpur Lapindo, terutama diwilayah-wilayah di luar peta terdampak' Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

perbaikan sarana dan prasarana jatan dan jembatan yang rusak di lingkungan permukiman penduduk di luar peta terdampak'

2.

perbaikan sarana air bersih untuk kebutuhan penduduk di luar peta terdampak, yang rusak akibat luapan lumpur Lapindo'

3.

Fasilitasi percepatan rehabilitasi infrastruktur jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan pipa gas untuk menormalisasi kegiatan perekonomian.

4.

Mendorong pemerintah Pusat mempercepat pembangunan infrastruktur pengganti, yaknijalan raya Porong, jalan tol ruas Porong, dan rel kereta api'

5.

Fasilitasi percepatan penuntasan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur pengganti, jalan raya Porong, jalan tol ruas Porong, dan rel kereta api.

Xxlll.4.z Program Penuniang

a.

Program Bantuan Pemulihan Dampak Sosial-Psikologis

program ini bertujuan memulihkan stabilitas sosio-psikologis masyarakat korban lumpur, secara individual maupun kelompok, yang mengalami trauma dan keretakan

keretakan sosial psikologis, karena tercerabut dari kehidupan sosial budaya mereka sebagai komunitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.

Fasilitasi pembentukan pusat konsultasi psikologi di wilayah terdampak langsung n'laupun tidak langsung, terutama di tempat-tempat penampungan pengungsi, bekerja sama dengan Fakultas Psikologidari berbagai universitas.

2.

Fasilitasi berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan pemulihan kehidupan sosial budaya dalam lingkup komunitas lokal'

3.

Fasilitasi penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga keria dari masyarakat korban lumpur yang kehilangan pekerjaan akibat luapan lumpur Lapindo.

Bab XXIV

BAB XXIV KEBIJAKA,N TATA RUANG WILAYAH I

Dalamimp|ementasiperencanaanprogrampembangunansektora|,per|upula perencanaan spasial' seperti yang tertuang dipertimbangkan keterkaitannya dengan

padadokumenRencanaTataRuangWi|ayah(RTRW).Sebab,pembangunan daerah,sebagaibagianintegra|pembangunannasiona|,selainberkepentingan terhadappenyelenggaraanpembangunansektoralnasionaldidaerah'juga

berkepentinganterhadappembangunanda|amdimensikewilayahan'Dua kepentingantersebutmenjadikanaktivitaspembangunandaerahberkenaan di daerah' pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional sekaligus dengan tujuan

dantujuanpengintegrasianpembangunanantar.sektordida|amsatuwilayah.

RencanaTataRuangWi|ayahmerupakanmatraruangdariperencanaan Kebijakan RTRW pada prinsipnya sektoral (RPJPD) yang tak bisa saling dipisahkan' mengatursfu:ukturruang,polaruangwilayah'penetapankawasanstrategis'arahan pemanfaatan ruang' pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian

XXlV.t Arahan Struktur Ruang

!1. Sistem Pedesaan permukiman di luar kawasan perkotaan, Wi|ayah pedesaan adalah kawasan

yangkegiatanutamanyadidominasio|ehIahan]ahanpertanian,tegalan,dan mengelompok, perkembangan perkebunan dengan karakter bangunan yang

prasarana penunjang juga kurang sehingga aksesibilitas kurang, kebutuhan sarana

perkembangannyamenjadi|ambat,sebabkegiatanutamamasyarakatpedesaandi wilayah pedesaan diarahkan sektor pertanian dan perikanan. untuk Pengembangan sebagai sektor unggulan terdapat suatu sumber daya yang dapat dikembangkan pada wilaYah Pedesaan tersebut'

Padasistempusatpermukimanpedesaandibentukpusatpe|ayanandesa secara hierarkis, terdiri dari:

1.

Pusat PelaYanan antar-desa'

2.

Pusat PelaYanan setiaP desa'

3.

permuKlman' Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok

Gambar

Gambar XXIV.1

l(6arEn: f

Rencana Struktur Ruang Pedesaan

Keterangan : 1. Pusat SSWP 2. Pusat SSWP 3. Pusat lbukota Kecamatan 4. Pusat Dusun

A.*ssIUP

Pusat pqlayanan desa,secara. berjenjang memiliki.hubungan dengan pusat gebagai kawasan perkolaan terdeka! dengan perkotaan pusat sutsSV\lP, dan

,kecamglan merupakan dengan ibukota kabupaten masing-masing- Struktur ruang pedesaan tersebut upaya mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SS\AIP'

pengelolaan kawasan pedesaan jugadidukung skenario netwo:rksystem-skenario

produksi dan network sysfem se6rra mikro bersinergi dengan keterhubungan sentra perbaikan aksesibilitas, sehingga membentuk pusat pengembangan pengolahan suatu

produk Untuk mendukung keterkaitan antiar-wilayah dan sentra produksi dikembangkan sistern jaringan, seperti sistem wilayah Ponorogo, strategi pengembangan wilayah pedesaannya akan diarahkan sebagai suFpusat industri pengolahan, dan sutspusat yang koleksi dan distribusi di perkotaan Ponorogo. Sub-sub pusat ini melayani wilayah termasukdalam Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan' pusat Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Jawa Timur sebagai

pada kawasan agrobisnis, maka pengembangan wilayah pedesaan lebih diarahkan yang agropolitan. Kawasan agropolitan merupakan sistem fungsional desa{esa pusat agropofitan ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa, yakni dengan adanya

juga dan desadesa di sekitamya membetuk sebuah kawasan. Kawasan agropolitan berjalannya sistem dicirikan oleh kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena dan mendorong dan usaha agrobisnis di pusat agropolitan, yang diharapkan dapat melayani

,!

i

sekitarnya. tegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agroindustri/agrobisnis) diwilayah pengembangan kawasan agropolitan pada tingkatan lokal dari tahun 2003 sampai

diarahkan

-366diarahkan pada kawasan Wilis, Bromo, ljen dan Madura. Network pola pengembangan produksi dan orientasidistribusisistem agropolitan regional sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada

Gambar)(XlV.2.

ruang Jawa

1

t pemanfaatan struktur pembangunan/ prioritas Berdasar uraian tersebut, maka

1.

rmur adalah:

q dr

kt IT

Mempercepat pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong

d

pertumbuhan kawasan pedesaan melalui peningkatan produksi, pengolahan dan

p

pemasa6n produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur Penunjang.

2.

Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infastruktur dan sarana pendukung lainnya.

3.

Membangun kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas dan keberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan.

4. S.

Meningkatkan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sesuaiprinsipprinsip pembangunan

berkelanjutan-

di

pedesaan

l

Gambar XX|V.2 Sistem Agropolitan Regionat Provinsi Jawa Timur

w .-'E*r-

ld @8fr.€E -Erylhff \&-dr E-t*tsl

PROVINSil JAWA TilN,IUR

b. Sistem

I

- 367

:rl/l

,

lan lpat

(ur

)ng

lan

Sistem Perkotaan

j

i

struktur tata ruang wilayah Jawa Timur dikembangkan dengan menentukan pengembangan (swP) sebagai upaya membuat regionalisasi isrrrun wilayah i

wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan ilrng"n menekankan kemandirian terhadap isi dan potensi masing-masing wilayah dan hierarki seluruh kabupaten/kota, prioritas pengembangan dapat dibuat rasionalisasi swP dan pusatnya beserta pusat fungsi kawasan. Berdasar regionalisasi swP fungsi masing-masing iman perkotaan di Jawa Timur diarahkan sebagai berikut:

rfur

XXlV.l FungsiWilayah dan Perkotaan Jawa Timur

l. SurabaYa

Pusat pelaYanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, Pendidikan' kesehatan, wisata

r.

l.

c,

. . . .

Fasilitas jasa

. . .

:

Hotel (bintang 5) Restoran Lembaga keuangan (Bank' Asuransi, Koperasi, Pegadaian)

. Kondotel(kondominium hotel), APartemen . Bioskop d. Fasilitras industri : . Kawasan industrial estate . Industri pergudangan . IPAL e. Fasilitas pendidikan : . Pengembangan

Akademi/Perguruan Tinggi (PT) Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit Pemerintah tiPe A Pengembangan rumah sakit swasta Puskesmas rawat inaP o. Fasilitas wisata : Stadion, sport cenfrelGOR Taman hiburan Wisata kola (waterPark) Akomodasi wisata

f.

Perluasan kawasan ekspor impor di Tanjung Perak Peningkatan jalan arteri Realisasi Jembatan Suramadu Pengembangan fasilitas perdagangan, perniagaan, permodalan, perumahan dan fasilitas rekreasi di kawasan kaki Suramadu

Fasilitas Pemerintahan : .. Kantor Provinsi Polda Fasilitasperdagangan MalUshoqPing center Peningkatan pasar tradisional Pengembangan Pusat pertokoan (grosir)

. . . - . . . .

Pengembangan Jalur

komuter perkeretiaapian dan pengembangan rel

' , ' .

perkeretaapian double track Pengembangan dan perluasan sistem angkutan umum bus dengan sistem'bus

way' Optimalisasiterminal kargo dan peti kemas Pengembangan jalan sistem drainase yang memadai disertai dengan busem (monorail)

2. Sidoario

-368WILAYAH/

RENCANA FUNGSI

PERKOTAAN

WILAYAH/ PERKOTAAN Pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan wisata

2. Sidoarjo

RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS YANG DIBUTUHKAN Fasilitas pemerintahan . KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta . Kawasan militer Fasilitas perdagangan . Mall/shopping center . Peningkatan pasar tradisional . Pasar induk agrobisnis Fasilitas jasa : . Hotel . Restoran . Lembaga keuangan (Bank, Asuransi, Koperasi, Pegadaian) . Bioskop d. Fasilitas industri : . Kawasan industrial estate . lndustri pergudangan :

:

.

3. Gresik

. .

Perdagangan, jasa, industri (pergudangan), pendidikan, kesehatan, wisata

' RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Jalan lingkar dalam, jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dalam, jalan lingkar tengah, peningkatan jalan lingkar barat Pengembangan run way di Juanda

Pengembangan kawasan industri gimopolis Pengembangan rel perkeretaapian double track

IPAL

Fasilitas pendidikan : . Pengembangan AkademilPerguruan Tinggi (PT) Fasilitas kesehatan : . Rumah sakit tipe A . Pengembangan rumah sakit swasta . Puskesmas rawat inap s. Fasilitas wisata : r Stadion, sporl centrelGOR . Taman hiburan . \Msata kota (waterpark) . Akomodasi wisata a. Fasilitas perdagangan :

. .

b.

c. d.

Peningkatan pasar tradisional

Fasilitas jasa

.

Pengembangan jaringan jalan arteri primer/jalur utara Jalan lingkar barat

MalUshopping center

Pengembangan bandara di Pulau Bawean

:

Lembaga keuangan (Bank, BPR, Asuransi, Koperasi, Pegadaian) Fasilitas industri : Kawasan industrial estate Industri pergudangan

Meningkatkan jaringan angkutan komuter baik bus atau perkeretaapian Pengembangan rel

. . .

IPAL Fasilitas pendidikan

perkeretaapian

:

double track

' e.

f. 4. Lamongan

'

Perdagangan, jasa,

a.

lndustri, pendidikan, kesehatan dan oariwisata

b.

Pengembangan Akademi/Perguruan Ting gi (PT) Fasilitas kesehatan : Rumah sakit tipe A Fasilitas wisata : Akomodasi wisata pilgrim/ wisata budava Fasilitas perdagangan : . Pertokoan . Peningkatan Pasar umum . Pengembangan Pasar ikan

, .

Fasilitas jasa Bank Can Lernbaga Perkrediia n

.

:

. '.

Pembangunan LIS (Lamongan lntegnted Shorebase) Jalan tol Pengembangan jai'ingan jalan arteri

' PB!!9m_!9IS3I__-

c. Fasilitas

iAN IUR,

jaringan jalan tembus/jalur alternatif Terminal kargo Terminal angkutan kelas C dan sub terminal Relokasi bandara Juanda dari Kola Surabaya Dermaga penyeberangan anbr-Pulau

Fasilitas industri : Kawasan industrial estate Industri pergudangan (gudang transit dan dermaga) IPAL Fasilitas pendidikan :

. .

, .

Pengembangan Akademi/Perguruan Tinggi

(Pn FasiliEs kesehatan : Rumah sakit tipe B PeningkatanPuskesmas ke puskesmas rawat inaP f. Fasilitas wisata : Akomodasi wisata

Pembangunan Wsata Bahari Lamongan /

'.

Jatim Park

lGwasan industri

.

estate Pengembangan terminal penyeberangan Pengembangan rel perkeretiaapian

double track Fasilitas perdagangan Peningkatan Pasar

Perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatian dan pariwisdta

5. Tuban

Pembangunan jalan tol Pengembangan jalan

:

' tradisional . Pengernbangan ruko dan pertokoan . Pgngembangan Pasarikan Fasilitas lasa : . .Lembaga keuangan (Bank,

arteri primer Pengembangan jaringan jalan tembuV

jaluraltematif Pengembangan pelabuhan penunjang industri Terminal kargo

koperasi) Fasilitas industri : Kawasan industrial estate

. .

Industri pergudangan (gudang transit dan dermaga) IPAL d. Fasilitias pendidikan : SMA/MA/SMK Fasilitas kesehatan : Rumah sakit tipe C Penlngkatan puskesmas ke puskesmas rawat inaP Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek wisata

Pengembangan

terminal Pembangunan dan perbaikan waduk serta sungai

. . . . .

6. Bojonegoro

.

Jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan. industri, pariwisata

a. b.

Fasilitas Jasa : Lembaga keuangan (Bank, koPerasi) Fasilitas Perdagangan : Peningkatan Pasar

.

. .

tradisional Pengembangan rukodan

pertoloan

c.

Fasilitias industri

:.

' Kawasan eksPlorasi migas d. Fasilitas Pendidikan . SMNMA/SMK e. Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah :

:

sakit tipe B

. . . . . . .

Pengembangan

jaringan ialan tembus{alur alternatif Terminal angkutsn kelas A Pengembangan bandara khusus Pembangunan jalan

tol Pengembangan jalan

arteri primer Pengembangan jalan kolektor primer Pengembangan damdam/embunq

Peninqkatan

q - J/U -

WILAYAH/

neNcana nultcst

wtt-AYAH/'

PERKOTAAN

- ;

Mojokerto

lNFRAgIELJt(IuE penampungan alf

Peningkatan Puskesmas ke Puskesmas rawat inaP Fasilitas wisata :;

f.

'

nerycANA PENGEMBANGAN

FASILITAS

,

PERKOTAAN

7. Kota & Kab.

I YANG I oreuruHxAt't I

-RENEANATENGEMBANGAN

.

Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek wisata Fasilitas perdagangan Peningkatan Pasar tradisional 'Pengembangan ruko dan

Perdagangan, Jasa' industri, Pendidikan' pariwisata, kesehatan

Pengembangan

:

. .

jaringan jalan tol Nganjuk Pengembangan jaringan jalan arteri primer Pengembangan f€rminal kelas A Pengembangan jalur komuter perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian double track Pengembangan jalan tembus potensial

-

pertokoan h

Fasilitasjasa:

.r

Lembaga keuangan (Bank' koperasi)

industri : Kawasan industrial estate

Fasil-rtras

. . IPAL' . Home industri Fasilitas pendidikan . Pengembangan

o.

:

Akademi/Perguruan Tinggi (PT) e. Fasilitas kesehatan

. .

:

Pengembangan rumah sakit tiPe B

Pengembangan rumah ''sakit swasta Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek -wisata Fasilitas perdagangan fleningkqtan Pasar umum

.

8. Jombang

.

: '. Peningkatan pasar ' 'r' tradisional Pengembangan ruko dan pertokoan

Perdagangan, jasa, industri, Pendidikan, pemerintahan dan kesehatan

Pengembangan I

jaringan jalan tol

I

Surabaya

I

-

I

t : . Lembdga keuangan (Bank' kopgrbsi) Fasilitas industri : Home industri 'Fasilitas Pendidikan : . Pengembangan

b. Fqsilitias jasa

I

Jombang

komuter

I

perkeretaaPian dan pengembangan rel perkeretaaPian

| I I

d.

-

Nganjuk

Pengembangan jalan tembus potensial Pengembangan jalur

I

double track

I

Pengembangan prErsarana wana

Akademi/Perguruan Tinggi (PT) Pondok Pesantren

wisata

. Fasilitas Pemerintahan . KantorKota/KabuPaten . Pokes/Polrestia Fasifitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit tipe C . Rumah sakit swasta . PeningkatianPuskesmas :

:

..ke

a

9. Pasuruan

kesehatan, pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pariwisata.

F I

Puskesmas rawat inap

;ilitas pendidikan Pengembangan

Akademi/Perguruan Tinggi (PT)

Rencana

:

.

i

- Jombang

Surabaya

Pengembangan jalan tol Pengembangan jalan tembus Potensial

b, Fasilitas

I I I !

i

ANA PENGEMBAT\ FASILITAS YANG Fasilitas kesehatan Pengembangan ruman sakit tipe C Rumah sakit swasta Peningkatan Puskesmas ke Puskesmas rawat InaP Fasilitas pemerintahan :

.

. .

:

. KantorKota/KabuPaten ' Polres/Polresta Fasilibs perdagangan : . Peningkatan Pasar tradisional . 'Pertokoan Pengembangan ruko dan

e.

f.

terminal agribis Pengembangan terminal cargo Kerja sama pengembangan distrlbusi sumber air Umbulan dengan kabupaten/kota lain

Fasilitas jasa : Hotel Restoran Lembaga keuangan (Bank' koPerasi)

. I .

Fasilitras industri

:

. Kawasan industrial estate . Industri pergudangan . IPAL g. Fasilitas wisata : . Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek

.

perdagangan, industri, pemerintahan,

. . .

pendidikan, kesehatan' prasarana wisata.

MalrshopPing centar Pasar tradisional Pengembangan Pasar

induk Fasilitas jasa : Hotel Restoran Lembaga keuangan (Bank' Asuransi, KoPerasi,

. . .

'Pegadaian)

. Bioskop c. Fasilitas industri : . Home industri d. Fasilitas Pemerintahan : . KantorKota/KabuPaten . Polres/Polresta e. Fasilitas Pendidikan . Pengembangan

lingkar

Pengembangan jalan tol Gempol - Malang Pengembangan terminal kargo Pengembangan rel perkeretaaPian double track Surabaya - Malang yang melintasi Kota Malang Pengembangan air minum bersama dengan Batu dan Kabupaten Malang

:

Akademi/Perguruan Tinggi (PT) Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit Pemerintah tiPe A Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inaP o. Fasilitas wisata : Stadion, sPort centre/GOR Taman hiburan Wsatia kota (waterPark) Akomodasi wisata

f.

. . . . . . .

11. Batu

-372ANA PENGEMBAN

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

FASILITAS YANG DIBUTUHKAN Fasilitas perdagangan Mall/shopping,center

WII-AYAH' PERKOTAAN perdagangan, jasa, agroindustri,

. . .

pariwisata,

pendidikan dan

Pengembangan

jaringan jalan dart Batu ke Kota Malang dan KarangPloso

Pasar tradisidnal

Pengembangan Pasar

Pengembangan suD

induk Fasilitas jasa Hotel Restoran Lembaga keuangan (Bank' Asuransi, KoPerasi, Pegadaian) Fasilitas industri :

terminal agribis

:

. . .

Pengembangan alr minum bersama dengan Kotra Batu dan KabuPaten Malang Penataan area sekitar Sumber Brantas Pengembangan jalur

. . .

Agroindustri Pusat informasi Pertanian Fasilitas penunjang agrobis Fasilitas wisata : Taman hiburan Akomodasi wisata

d.

'. e. Fasilitas Pendidikan . Pengembangan

tansportasi komuter

:

Akademi/Perguruan Tinggi (PT) Fasilitas kesehatan

f. . Malangl Kepanjen

Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, .iasa, pendidikan, wisata' pelayanan umum'

:

c.

d.

. .

Pengembangan

terminal agribisnis.

Pengembangan jalur

komuter perkeretaaPian dan pengembangan rel perkeretaaPian double track

Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, Asuransi, KoPerasi, Pegadaian) Fasilitas Pendidikan :

.

e.

.

Pengembangan AkademilPerguruan Tinggi (PT) Fasilitas wisata : Stadion, sPort centre/GOR Pelayanan umum : Puskesmas rawat ina

. r a fasititas Pemerintahan . KantorKota/KabuPaten . PolreVPolresta

f. Pemerintahan, perdagangan, jasa' industri, pendidikan dan kesehatan

:

. Pengembangan rurnah sakit Pemerintah tiPe B . Puskesmas rawat in aEsilitas Pemerintahan . Polres/Polresta b. FasilitasPerdagangan . Pasar tradisional ruko dan ' Pengembangan pertokoan

:

b.

Fasilitas Perdagangan : Pengembangan Pasar swalaYan modern Pengembangan Pasar

' . .

tradisional Pengembangan ruko dan

pertokoan Fasilitas jasa: Hotel Restoran Lembaga keuangan (Bank, koPerasi) d. Fasilitas industri Kaivasan industrial estate IPAL

c.

. . .

. .

:

. . . . . '

Pengembangan jalan arteri Primer Pengembangan

terminal Terminal angkutan kelas A Pengembangan jalan tembus Potensial Pengembangan jaringan irigasi pertanian Pengembangan jalur

komuter perkeretaaPian dan pengembangan rel perkeretaaPian double track

Fasilitas

-5t5-

.

SMA/MA/SMK Fasilitas kesehatan

f.

.

sakit tiPe B Rumah sakit swasta

'. g.

14. Kabupaten

Madiun/ Caruban

perdagangan, Jasa' industri, Pendidikan

dan kesehatan

:

Pengembangan rumah Puskesmas rawat InaP

Fasilitas wisata : Pengembangan clan peningkatan fasilitas obYek

.

. KantgrKota/KabuPaten . Polres/Polresta b. Fasilitas Perdagangan : . Peningkatan Pasar swalaYan modern . Pengembangan Pasar 'tradisional . Pengembangan ruko dan pertokoan Fasilitas jasa : Hotel Restoran Lembaga keuangan (Bank, koperasi) d. Fasilitias industri : Home industri e. Fasilitas Pendidikan :

c.

. . .

tol Pengembangan terminal kargo Pengembangan ialan

lingkar Pengembangan laringan jalan tembus potensial Pengembangan jalur

komuter perkeiretaaPian dan pengembangan rel perkeretaaPian

double track

. . SMNMNSMK f. Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit UPe C . Puskesmas rawat inaP :

g.

Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek

I

Fasilitas Pemerintahan

:

. KantorKota/KabuPaten ' Polres/Polresta Fasilitas Pendidikan : . SMNMA/SMK Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit tiPe C . Rumah sakit swasta . Puskesmas rawat inap Fasilitas wisata . Pengembangan dan

pendidikan, kesehatan. pariwisata, agroindustri, perdagangan dan jasa

:

kolektor primer Pengembangan jalan

lokal primer Terminal angkutan kelas B

:

peni-ngkatan-fasilitas obYek

e.

wisata Fasilitas agroindustri : Aoroindust(i Plsat informasi Pertanian Fasilitas Penunjang agrobis

. . . f. Fasilitras Perdagangan . . Pengembangan Pasar . tradisional Peningkatan Pasar umum o. Fasilitas iasa " ' Lemb-aga keuangan (Bank, :

:

16. Maqetan

'WILAYAHT,: , :i

FASILITAS YANG

i.,:,

.DIBUTUHKAN Fasilitas pemerintahan

FER,KOTAAN..

16. Magetan

": Pemerintahan, industri, pendidikan,

. .

Polres/Polredta Fasilitas agroindustri

koqahel2n

pariwisata,

Peningkatan jalan

:

KantorKota/KabuPaten :

'. .

Agroindustri Pusat informasi pertanian Fasilitas penunjang agrobis Fasilitas pendidikan : . SMA/MNSMK Fasilitas kesehatan : . Pengembangan rumah sakit tipe C . Rumah sakit swasta . Puskesmas rawat inap Fasilitas wisata :

perdagangan dan

jasa

.

f.

tembus potensial Peningkatan jalan

lingkar Terminal angkutan kelas A

Peningkatan sarana dan prasarana air bersih Pengembangan

irigasi/waduk

Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek

wisata Fasilitas perdagangan : Pengembangan Pasar

. tradisional .' Peningkatan Pasar umum g. Fasilitas jasa . Lembaga keuangan (Bank' :

pendidikan, kesehatan pariwisata, agroindustri, perdagangan dan

jasa

. Kantor Kota/Kabupaten . Polres/Polresta b. Fasilitas pendidikan . SMNMNSMK c. Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit tipe C . Rumah sakit swastia . Puskesmas rawat inap d. Fasilitas wisata r Pengembangan dan :

:

:

peningkatan fasilitas obYek

. h.

wisata

Pengembangan taman kota sebagai taman aktif Fasilitas agroindustri :

'. Agroindustri Pusat informasi Pertanian .. Fasilitas penunjang agrobis e. Fasilitas perdagangan . Pengembangan pasar tradisional . Peningkatan Pasar umum f. Fasilitas jasa : . Lembaga keuangan (Bank,

iaringan jalan tot Caruban - Ngawi Pengembangan jalan

arteri primer Pengembangan jalan kolektor primer Pengembangan terminal kelas A Pengembangan ialan

lingkar Pengembangan jaringan irigasi/waduk Pengembangan jalur komuter perkeretiaapian dan

pengembangan rel perkeretaapian double track

:

a. pendidikan, kesehatan pariwisata, agroindustri, perdagangan dan jasa

Fasilitas pemerintahan

:

. KantorKota/Kabupaten . PolreJPolresta b. Fasilitas pendidikan . SMA/MA/SMK c. Fasilitas kesehatan .' Pengembangan rumah sakit tipe C . Rumah sakit swasta :

:

'

Pengembangan jalan

arteri primer

Pengembangan jalur

selatan $alan lintas selatan/JLS) Pengembangan ialan

kolektor primer Pengembangan bandara perintis

Puskesmas rawat ina

d. Fasilitas

-375 WILAYAH/

PERKbiAAN

RENCANA PENGEM,PANGAN FASILITAS YANG

RerucaNa FU.lvGsl .WILAYAHI . ' PFRKOTAAN

.

olgutuHrnhl

Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek

.

.

Pengembangan terminal kelas B Pengembangan Pelabuhan Pendaratan lkan (PPl) Tamperan Pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Pelestarian embungembung/telaga sebagai kantong air

.

wrsata

.

Pengembangan taman Kota sebagai taman aktif Fasilitas agroindustri : Agroindustri Pusat informasi Pertanian Fasilitas penunjang agrobis

'. . . Fasilitras perdagangan : . Pengembangan Pasar lradisional . Peningkatan Pasar umum

. .

Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (bank, kooerasl) Fasilitas pemerintahan :

.

19. Kota Ketliri

Pusat pemerintahan,

Pengembangan Jalan arteri primer Pengembangan jaringan jalan tembus potensial lintas Termlnal kargo Pengembangan jalur komuter perkeietaapian dan pengembangan rel perkeretaapian double track Pengembangan jaringan jalan didalam kota Pengembangan sub terminal agrobis

. KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta Fasilitas perdagangan . Pengembangan Pasar swalayan modem . Pengembangan Pasar

perdagangan, jasa, industri, Pendidikan, kesehatan.

:

.

tradisional

'Pengembangan ruko dan pertokoan

Fasilitras Jasa

:

Lembaga keuangan (bank, koperasi) Fasilitas industri : Kawasan Industri estate IPAL e. Fasilitas pendidikan :

'

. . . SMA/MA/SMK I Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit tipe B . Puskesmas rawat inaP . Pusat pelayanan a. Fasilitas pemerintahan . KantorKota/lGbuPaten pemerinlahan, . Polre{Polresta pendidikan, Pendidikan : kesehatan, b. Fasilitas . SMA/MA/SMK perdagangan, jasa, dan pariwisata c. Fasilitras kesehatian . Pengembangan rumah sakit tiPe C . Puskesmas rawat inaP d. Fasilitas perdagangan r Pengembangan pasar swalayan modern . Pengembangan pasar tradisional . Pengembangan ruko dan :

20. Kabupaten

Kediri

;

I

I

. .

I I

I

:

I

. .

komuter

:

pertokoan Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, kooerasi) a. Fasilitas pemerintahan :

e. 21. Trenggalek

Pusat pelaYanan pemerintahan,

pendidikan, kesehatan, industri

.

. .

KantorKota/KabuPaten

Polres/Polresta Fasilitas oendidikan

:

Pengembangan jalan arteri primer Rencana pengembangan jaringan jalan tembus potensial lintas Terminal Cargo Pengembangan jalur

. .

perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian double tnck Pengembangan jaringan jalan didalam

kota Pengembangan sub

terminal agrobis Pengembangan jalan

arteri primer Jalan lintas selatan, dan ialan internal

Pengolahan

-376RENCANA

.RENCANA-PENGEMBANGAN FASILITAS YANG DIBUTUHKAN

WILAYAHI PERKOTAAN

pengolahan pertambangan, pariwisata, perdagangan dan

jasa

peHceiltsANceil INFRASTRUKTUR terutama ke lokasi sentra

st',,tAln,4,aJst','tx

c.

Fasilitas kesehatan PengembangAn rumah sakit tiPe C Puskesmas rawat lnap Fasilitas industri Kawasan industri Fasilitas wisata : :

-. .

. d. . e. .

:

strategis Terminal angkutan kelas A Pengembangan pelabuhan Laut Prigi dan pembangunan

. .

Pengembangan dan .peningkatan fasilitas obYek

wisata Fasilitas Perdagangan : Pengembangan Pasar tradisional Peningkatan Pasar umum Pengembangan Pasar ikan

f.

produksi/kawasan

coldstora,ge

.

Pengembangan terminal kargo

. . . g. Fasilitasiasa: . Lembaga keuangan (Bank' kooerasi)

22. Tulungagung

Pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, agroindustri dan pariwisatia

a.

Fasilitras Pemerintahan

:

. KantorKota/KabuPaten . Polres/Polresta b. Fasilitas Pendidikan . SMAA4A/SMK c. Fasilitias kesehatan . Pengembangan rumah sakit tiPe C . Puskesmas rawat inaP

. .

Pengembangan ialan

:

:

d.

Fasilitas agroindustri

:

'. Agroindustri Pusat informasi Pertanian . Fasilitas Penunjang agrobis e. Fasilitas wisata : . Pengembangan dan

. . . .

perkeretaaPian dan pengembangan rel perkeretaaPian

peningkatan fasilitas obYek

double track

wisatia

23. Nganiuk

Pusat pelayanan pemerinlahan, pendidikan, kesehatan, agroindustri dan pariwisata

ajasilitas

pemerintahan

:

. KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta b. Fasilitas Pendidikan . SMI/MI/SMK c. Fasilitas kesehatan : . Pengembangan rumah sakit tiPe C . Puskesmas rawat inaP :

d.

Fasilitas agroindustri

:

' Agroindustri informasi Pertanian ' Pusat Fasilitas Penunjang agrobis ' e. Fasilitas wisata dan ' Pengembangan peningkatan fasil'rtas obYek :

25.'Probolingg o

Pusat pemerintahan, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan dan pariwisata

wisata Fasilitas Pemerintahan : KantorKota/KabuPaten PolredPolresta b. Fasilitas industri : Kawasan industri c. Fasilitas perdagangan : Pengembangan Pasar swalavan modern

l.

. ' ' .

arteri primer Mengembangkan jalan lintas selatan (JLS) Terminal angkutian kelas B Pengembangan jalan lingkar Pembangunan jaringan irigasi Pengembangan jalur komuter

. . . r . . . . .

Pengembangan jaringan jalan tol Kertosono

-

Caruban

Pengembanganjalan tembus Pengembangan jalan arteri primer Pengembangan jaringan irigasi (waduk) Pembangunan penampung air dan Pengerukan Waled (sedimentasi) Pengembangan rel perkeretaaPian double t'.ack Pengembangan jalan '

tol

Pengembangan jalan

arteri primer Pengembangan jaringan ialan sebagal penghubung antar kawasan

Pengembangan

RENCANA PENGEMBANGAN

WILAYAH/' PERKOTAAN

' . d.

e.

f.

EENgANA qEN.gEMFANGAN INFRASTRUKTUR

FASILITAS YANG ] D'BUTUHKAN Pengembangan Pasar

Pengembangan jalan lingkar kota Pengembangan pelabuhan perikanan Terminal kargo

tradisional

Pengembangan ruko dan

pertokoan Fasilitas jasa Lembaga keuangan (Bank, koperasi) Fasilitas pendidikan : :

.

.

SMNMA/SMK

Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit pemerintah tiPe B Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inaP Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek wisata

.

. . g. . . .

25. Kabupaten

Probolingg o/Kraksaan

Kawasan sqoftcentre Pemanfaatan RTH sebagai taman aktif

Fasilitas pemerintahan

Pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, perdagangan, dan

Pengemoangan Ja|an arteri primer Peningkatan.ialan tembus potensial Menghidupkan jalur rel perkeretaapian

:

. KantorKota/KabuPaten . PolresrfPolresta Fasilitas pendidikan . SMA/MA/SMK Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C r Rumah sakit swasta :

:

jasa

. . Puskesmas

rawat inap

d. Fasilitas industri

.

:

Kawasan industri e. Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatian.fasilitas obYek

'

'.

wisata lGwasan sport centre

Pemanfaatan RTH sebagai taman aktif Fasilitas perdagangan : Pengembangan Pasar swalayan modern Pengembangan Pasar tradisional Pengembangan ruko dan pertokoan Fasilitas Jasa : Lembaga keuangan (Bank. kooerasi) Fasilitas pemerintahan :

. . . .

27. Lumaiang

Pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, perdagangan, dan

jasa.

a.

. lGntorKota/Kabupaten . Polres/Polresta b. Fasilitas Pendidikan . SMA/MA/SMK c. Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit pemerintah tiPe C . Puskesmas rawat anap d. Fasilitas industri . Home industri . Aqro industri :

.

-

.

:

:

Pengembanganjalan arteri primer

. .

(Probolinggo Lumajang) Pengembangan jaringan Jalur Lintras Selatan

Terminal angkutian kelas A Konservasi rel mati

e. Fasilitas

-378RENCANA FUNGSI WILAYAH/ PERKOTAANI

WII.AYAH/ PERKOTAAN

RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS. YANG ,DIBUTUHKAN e. Fasilitas wisata Pengembangan dan peningkatan Fasilltas obYek wisata Fasilitas perdagangan Revitalisasi Pasar tradisional Feningkatan Pasar umum g. Fasilitas jasa :s Lembaga keuangan (Bank' :

.

f.

:

.

. .

28. Kota Blitar

'kooerasi)

Fasilitas pemerintahan

Pusat I

PENGEMBANG4N INFRASTRUKTUR

Pengembangan jatan

:

. KantorKota/KabuPaten . Polres;/Polresta Fasilitas perdagangan . Revitalisasi pasar tradisional . Pembangunan Pasar grosir . Peningkatan Pasar modern

pemerintahan, perdagangan, jasa,

pendidikan,

arteri primer Pengembangan

jaringan Jalur Lintas

:

kesehatian dan pariwisata.

Selatan Pengembangan jadngan jalan di kawasan perkotaan Pengembangan bandar udara perintis

Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (bank, koperasi) Fasilitas pendidikan :

'

. SMNMNSMK Fasilitas kesehatan : . Pengembangan rumah sakitpemerintah tiPe B . Rumah sakit swasta . Puskesmas rawat inaP Fasilitas wisata . Pengembangan dan

f,

:

peningkatan fasilitas obYek wisata Pemanfaatan RTH sebagai taman aktif Fasilitas Pemerintahan :

. Pusat

Blitarl Kanigoro

29, Kab.

pemerintahan, perdagangan, iasa pendidikan, dan

kesehatan

a.

d.

Pusat pemerintahan, perdagangan, iasa, Pendidikan, dan

kesehatan

Pengembangan

jaringan jalan di kawasan perkotaan

pertokoan Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (bank, koperasi) Fasilitas pendidikan :

r

SMNMA/SMK 'Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C . Puskesmas rawat inap a. Fasilitras Pemerintahan . KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta

e.

.

arteri primer

:

c.

30.Jember

Pengembangan ialan

. KantorKota/Kabupaten ' Polres/Polresta b. Fasilitias perdagangan Pengembangan Pasar ' swalaYan modern . Pengembangan Pasar tradisional . Pengembangan ruko dan

:

:

b.

Fasilitas perdagangan : Pengembangan Pasar modern Pengembangan Pasar tradisional

' .

. . . '

Pengembangan jalan arteri primer Pengembanganjalan arteri primer poros Selatan sebagai JLS Pengembangan ialan kolektor primer oenoembanoan

Pengembangan

WILAYAH/ PERKOTAAN

RENCANA FUNGSI

WILAYAH/ ,PERKOTAAN.

.,,]':.RENCANA:.:] ] : Per.re EMB'Ai'r'GAit

RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS YANG I "DIBUTUHKAN Pengembangan ruko dan

rrurnesiiiiuRtun

.

c. d.

pertokoan Fasilitas jasa Lembaga keuangan (Bank, koperasi) Fasilitas pendidikan : :

.

.

Akademi/PerguruanTinggi

transportasi udara (bandara regional)

.

Rencana pengemDangan pelabuhan perikanan di PPI Puger Pengembangan jalur

.

komuter

(PT)

e.

Pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, Pendidikan, ' kesehatan, dan pariwisata

3l.Bondowoso

Fasilitras kesehatan

perkeretaapian dan pengembangan rel

:

. Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe B . 'Puskesmas Rumah sakit swasta . rawat inao Fasilitas pemerintahan . KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta Fasilitas perdagangan . Revitalisasi pasar tradisional . Pengembangan pasar

perkeretaapian double track Pengembangan jalan kolektor primer Pengembangan

:

jaringan jalan Akses jalan menuju kawasan wisata ijen

:

Pengembangan jalur perkeretaapian Jember - Bondowoso - Situbondo Panarukan Rencana

Umum

Fasiiitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, koperasi) d. Fasilitas pendidikan :

.

. t . .

-

pengembangan

SMA/M{ISMK

Bendungan

e. Fasilitas kesehatan :

tt.

Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inap Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek wisata Fasilitras pemerintahan : KantorKota/Kabupaten

'

Pusat pemerintahan, agroindustri, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata

32.Situbondo

b.

Pengembangan

. . Polres/Polresta Fasilitas agroindustri . Agroindustri . Pusat informasi pertanian . Fasilitas penunjang agrobis Fasilitas perdagangan . Revitalisasi pasar tradisional . Pengembangan pasar

jaringan Jalan jalan tol Pembuatan wadukwaduk kecil Peningkatan jalaur Kerata api Optimalisasi pelabuhan di

:

:

Situbondo sebagai pelabuhan perikanan laut, penyeberangan Pengembangan PLTU Pengembangan terminal kelas B

umum Fasilitas jasa: Lembaga keuangan (Bank, koperasi) e. Fasilitas pendidikan :

.

.

SMA/MA/SMK

Fasilitas kesehatan

;

Pengembangan rumah ' sakit pemerintah tipe C . Puskesmas rawat inap Fasilitas wisata . Pengembangan dan :

33.BanYuwangi

.

Pusat oemerintahan,

a.

peningkatan fasilitas obyek wisata Fasilitas pemerintahan

.

;

KantorKota/Kabuoaten

.

Mengembangkan ialan lintas selatan

perdaganoan

-380WILAYAH/

PERKOJMN

-

RENcANAiFUNGSI

,

WtLAv-AHl:', ,:"pEnxotRAN,

, ,

perdagangan, 1asa, pendidikan, kesehatan, transportasi dan pariwisata, industri

$!NQSN.A'

REHCNNR PENGEMBANGAN FASILITAS YANG DIBUTUHKAN

ruFnnSrnuxrun

.

(JLS) Pengembangan

Polres/Polresta Fasilitas perdagangan Pengembangah Pasar modern Pengembangan Pasar tradisional Pengembangan ruko dan pertokoan :

.

bandara periniis umum

.

Pengembangan industri dan fishery

.

town

Fasilitras

. .

Pengembangan terminal cargo Pengembangan waduk Pengembangan ialur komuter perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian double track

jasa:

Restoran Lembaga keuangan (Bank,

koperasi) d. Fasilitas industri : Home industri

'. .

Agroindustri Cold Sforage

.

Fasilitas Pendidikan

.

.

,

Industri, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan wisata

:

SMNMNSMK

Fasilitas kesehatan

34. Bangkalan

1,,,;

PENGEMBANGAN:

:

Pengembangan rumah sakit Pemerintah tiPe B swasta '. Rumah sakitrawat inaP Puskesmas : wisata Fasilitas s. . Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek wisata Fasilitas industn Kawasan industrial estate

: . . IPAL . lndustri dok kaPal . Pergudangan . Home Industri Fasilitas Perdagangan . Pertokoan/Mall/shoPPing

rel lggl I lgal lgar | ,arer I

prirner Pengembangan jalan tolKamal

I

arteri

Realisasi Jembatan Suramadu Pengembangan fasilitas perdagangan' perniagaan, permodalan, perumahan dan fasilitas rekreasi di kawasan kaki suramadu Pengembangan terminal kelas A Pengembangan pelabuhan di Tanjung Bulupandan sebagai Pelabuhan lnternasional Pengembangan Peti kemas Pengembangan Pusat Pengakengan ikan

:

center

'. .

Rumah toko (Ruko)

'. .

PenginaPan/Hotel Restoran

Peningkatan Pasar tradisional Pengembangan Pasar lnduk Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank' koperasi)

d. Fasilitas Pendidikan :

.

Pengembangan AkademilPerguruan Tinggi

(PT) Fasilitas kesehatan : Rumah sakit tiPe B

. .

l I

I I I

Peningkatan Puskesmas ke puskesmas rawat inaP t. Fasilitas wisatia:

. . .

15, Pamekasan

sai pemerintahan, oerdaoanqan. iasa,

Pu

Pasarseni (craftshoP)

sport centre/GOR Akomodasi wisata kota dan wisata bahari

a'Fasilitas Pemerintahan

. .

.

KantorKota/KabuPaten Polres/Polresta

. .

Jaringan Jalan Pengembangan iarinqan ialan arten

Pendidikan

WILAYAH/.

RENCANAfUNGSI

..WILAYAH/

PERKOTAAN

:

PERKOTAAN pendidikan, kesehatan pariwisata dan peternakan.

RENCANA PENGEMBANGAN FASTLITAS YANG DIBUTUHKAN' b. Fasilitas perdagangan . Pengembangan Pasar

, .:.;,1;rR_El!9ANA

PENGF,UT,H4NqAT

INFRASTRUKTUR Pelabuhan regional Konservasi rel mati

:

swalaYan modern Pengembangan Pasar tradisional Pengembangan ruko dan pertol(oan Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, koperasi) Fasilitas pendidikan :

'. . c. d.

e.

f.

.

.

SMNMA/SMK

Fasilitas kesehatan : Pengernbangan rumah sakit pemerintah tiPe B Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inap Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obYek

I i . '

wisatia

36.

Pusat pemerintahan, perdagangan pendidikan, kesehatan dan peternakan

Sampang

a.' Fasilitas pemerintahan

:

. KantorKota/Kabupaten . Polres/Polresta b. Fasilitas perdagangan : . Peningkatan pasar tradisional . Fengembangan Pasar

c.

umum Fasilitas pendidikan

;

. SMNMA/SMK d. Fasilitas kesehatan . Pengembangan rumah

.

PeninglGtian jalan tembuYalternatif dari

. .

utara ke selatan Pengembangan terminal kelas A Meningkatkan sarana prasaftrna di kawasan

.

tertinggal Konservasi rel maU

:

sakit Pemerintah tiPe C

' PuskesmaS rawat inap e. Fasilitas wisata . Pengembangan dan :

37. Sumenep

.

Pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, Pendidikan, kesehatan, pariwisata dan petemakan.

peningkatan fasilitas obYek wisata Fasilitas pemerintahan :

.

KantorKota/Kabupaten . .Polres/Polresta b. Fasilitas perdagangan : Revitalisasi pasar

' tradisional . PengembanganPasarikan Fasilitas jasa . Lembaga keuangan (Bank, :

koperasi) Fasilitras industri :

e.

s

. Home industri . cold storage Fasilitas pendidikan . SMA/MNSMK Fasilitras kesehatan : r Pengembangan rumah sakil pemerintah tiPe C . Puskesmas rawat inaP Fasilitas wisata . Pengembangan dan :

Pengembangan

jaringan jalan regional Pengembangan bandara udara dengan jalur non

reguler Pengembangan

pelabuhan laut Kalianget serta mengembangkan pelabuahan laut di Pulau Pagerunggn Konservasi rel mati Meningkatkan sarana pEsarana di kawasan

tertinggal

:

peningkatan fasilitas obYek wisata

Sedangkan

-382Sedangkan prioritas pembangunan sistem perkotaan adalah

1.

di Provinsi Jawa Timur

:

Mengakomodasi perubahan struktur pusat perryrukiman perkotaan

di

kawasan

Megapolitan Surabaya Malang (Megasuma).

2.

Mengakomodasi perubahan struktur pusat permukiman perkotaan di kawasan metropolitan SurabaYa.

3.

Mengakomodasi perubahan struktur pusat permukiman perkotaan di kawasan metropolitan Malang RaYa.

4.

Mempercepat pengembangan Perkotaan Metropolitan Malang melalui kerja sama antar-daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

c. Sistem Prasarana WilaYah Struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur.secara umum diarahkan untuk

mendukung pemerataan dan perkembangan wilayah Jawa Timur, dan pengembangannya perlu didukung berbagai sistem prasarana wilayah. Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara hierarkis sesuai interaksi dan kebutuhan pengembangan wilayah, serta potensiyang perlu didorong.

Sistem prasarana wilayah ini diarahkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi wilayah serta keterkaitan antar- wilayah, khususnya antar-pusat kegiatan

dan entitas kegiatan ekonomi di masing-masing SWP atau pusat pertumbuhanMetalui hubungan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, serta wilayah potensial,

diharapkan dapat mendorong interaksi'kegiatan antar- pusat pertumbuhan dengan witayah belakangnya, atau antar-satuan wilayah pengembangan.

Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka menengah juga diarahkan untuk melayani kebutuhan perkembangan saat ini, dan untuk mendukung pemerataan pembangunan antar-wilayah, serta meningkatkan keterkaitan antara wilayah pertumbuhan dan wilayah belakang dimasa mendatang.

Prioritas pembangunan jaringan prasarana wilayah di Jawa Timur adalah:

1.

Perubahan sistem jaringan jalan akibat bencana luapan lumpur Sidoarjo, antara

lain:jalan tol Gempol-Surabaya, jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi, dan jalan kolektor primer Mojokerto-Gempol.

2.

Pengembangan

1.

dan bus metro untuk Pengembangan sistem transportasi massal berupa komuter penentuan melayani kebutuhan transportasi massal di Provinsi Jawa Timur; serta pergerakan trayek komuter dan bus metro yang mampu melayani kebutuhan Surabaya RaYa dan Malang RaYa'

2.

Pengembangan perencanaan BTS terpadu untuk memenuhi kebutuhan juga diperlukan untuk telekomunkasi penduduk yang selalu mobile. BTS terpadu mencegah atau menanggulangi terjadinya hutan fower di kawasan metropolitan JawaTimur.

pada Prioritas pembangunan prasarElna wilayah lainnya terutama diupayakan juga sentra ekonomi wilayah, dan wilayah yang kurang teriangkau' Beberapa hal yang yang memerlukan perhatian khusus adalah wilayah kepulauan dan wilayah dengan akses rendah. XX|V.2 Arahan Pola Ruang

Rencana pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan ruang

kawasan ini lebih ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah. Mengingat besamya pergeseran pemanfaatan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lirtdung, sedangkan pada kawdsan budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup-

Untukmemperoleh gambaran lebih lengkap alokasipola ruang diwilayah JawaTimur, dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar XX|V.3 Rencana Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Timur ,,''.'.';.-' " -' :-.-

-

-

, ., f...f

TabelXX|V

-384

-

Timur TabelXXIV.2 Rencana Penggunaan Lahan diJawa

::,.

pola ruang di Provinsi Jawa secara umum arahan prioritas pembangunan Timur adalah:

1.

Kawasan Lindung

a.Kawasanyangmemberikanperlindungankawasanbawahannya,me|alui

Aliran Sungai (DAS) penetapan kawasan hutan, pengamanan wilayah Daerah yang diambil buahnya' dan upaya penggantian tegakkan tanaman

b.Kawasanperlindungansetempat,me|a|uiperbaikanmangrovedankawasan pesisir.

melalui perlidungan kawasan c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak'

d.Kawasanrawanbencanaa|am,me|a|uipeningkatanupayapencegahan bencanaalam,memperluassosialisasisertapeningkatanSaranadan prasaranamitigasididaerahrawanbencanamela|uipenyediaansistem peringatan dini (early warning system)'

e.

rona alam yang mengalami Kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi'

Kawasan BudidaYa

produksi' a. Kawasan hutan produksi, melalui reskoring hutan b. Kawasan Pertanian, melalui PenetaPan

. . . . .

Penetapan lahan abadi pertanian pangan (sawah beririgasiteknis). Pengembangan lumbung desa modern. Pengembangan hortikultura unggulan, Pengembangan sentra peternakan. Pengembangan perikanan tangkap.

c. Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan home industry.

d. Kawasan pariwisata, melalui: a

Pengembangan zona wisata.

a

Pengembangan paket-paket wisata.

O

Pengempangan wisata unggulan di Provinsi Jawa Tiniur, yaitu Wisata Air Mendit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang

dan Pantai Ngliyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo

dan

Wanawisata Cobanrondo.

e. Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Provinsi Jawa Timur (pengembangan Kasiba-Lisiba).

XX|V.3 Penetapan Kawasan Strategis

Selain menetapkan struktur dan pola ruang, dalam RTRWP Jawa Timur juga telah ditetapkan kawasan strategis sebagai kawasan yang diprioritaskan dalam pengembangan'wilayah. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang tai

nnya, dan/atau penin gkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis yang akan dikembangkan di wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1.

Kawasan strategis darisudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan

yang termasuk dalam jenis ini adalah kawasan yang

dilindungi

pengembangannya untuk kepentingan pertahanan keamanan dan/atqu latihan militer, seperti kawasan TNI-AD di daerah Malang Selatan, kawasan TNI-AL di daerah Karangpilang Surabaya, dan lainnya.

Z.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, adalah kawasan yang

diprioritaskan untuk mengungkiVmenumbuhkan ekonomi wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (antara lain Kawasan Agropolitan, High Tech lndustrial

-Jbotndustrial Park, Gemopolis, Kawasan Industri terintegrasi, dan Kawasan Koridor

Metropolitan), Kawasan tertinggal, serta Kawasan Perdagangan, dan pelabuhan bebas.

Kawasan strategis

dari sudut kepentingan' sosial dan budaya,

adalah

pengembangan kawasan yang ditujukan untuk menjaga nilai historis dan kelestarian serta kealamiahan peninggalan benda-benda bersejarah, seperti candiatau situs kerajaan Mojopahit. Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga mempertimbangkan aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. 4.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi. Kawasan yang masuk kategori kawasan strategis teknologi tinggi salah satunya adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumiyang banyak tersebar diwilayah ProvinsiJawa Timur. 5.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan juga kawasan yang diakui sebagaiwarisan dunia seperti kawasan lindung prioritas di

Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Baluran atau Taman Hutan Raya R. Soerya.

Bab

)fiV

BAB XXV PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

XXV.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelotaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O! tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintdh.

Sebagai subqistem dari pengetotaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah initelah dijabarkan secara lebih rinci

dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2OOo

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan

terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban

keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal

mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, APBD dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal

bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Artinya, dengan APBD tersebut, paling tidak, pemerintah daerah bisa mempengaruhi seluruh kegiatan perekonomian daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain

.

-3BBSelain itu, AFBD juga dapat dipandang sebagai dokumen politik dan dokumen ekonomi. Sebagai dokumen politik, APBD akan menjelaskan siapa-siapa atau sektorsektor apa saja yang menerima bagian terbesar dan pengeluaran pemerintah daerah, serta siapa-siapa yang menanggung beban pembiayaan pemerintah daerah. Sebagai

dokumen ekonomi, APBD menjelaskan seberapa besar alokasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan mempengaruhi pencapaian target target pembanguna.n.

Mengingat begitu strategisnya peran APBD dalam konstelasi pembangunan daerah, maka keseluruhan proses penetapan APBP ini dirasa perlu diatur dalam perundang-undangan,

yang diharapkan dapat mengharmoniskan

pengelolaan

keuangan daerah, baik antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam perkembangan terakhir, isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran.daerah (belanja daerah) adalah berkaitan

dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (fisca/ space) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu

sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya'

Semuanya itu akan sangat dipengaruhi oleh pola hubungan transaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menentukan APBD, serta kondisi ekonomi regional Jawa Timur sebagai faktor internal, dan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan ekonomi global dan nasional yang menentukan kemampuan Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah melalui desentralisasi fiskal.

XXV.1.1 Meningkatkan Ruang Gerak Fiskal Ruang gerak fiskal (fsca

I space) ada ketika pemerintah dapat meningkatkan

pengeluaran tanpa menyebabkan pengaruh buruk terhadap solvabilitas fiskal, atau

dapat juga diartikan sebagai pengeluaran diskresioner yang dapat dilakukan oleh

pemerintah daerah tanpa mengganggu solvabiiitasnya. Ruang gerak fiskal didefinisikan

didefiniskan sebagai total pengeluaran dikurangi pengeluaran untuk pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan transfer ke daerah.

Ketika pendapatan asli daerah (PAD) hanya dapat meningkat dalam jumlah terbatas, sedangkan dana perimbangan dari pemerintah pusat bersifat given, maka di

sisi lain kebutulran untuk meningkatkan pengeluaran pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur, serta layanan dasar lainnya sesuai amanat undang-undang tidak dapat

dihindari, maka upaya meningkatkan ruang gerak fiskal menjadi sangat penting artinya.

Dalam konteks di daerah, peningkatan ruang gerak fiskal ini salah satunya dapat dicapai rnelalui harmonisasi hubungan transaksional antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD. Peningkatan ruang gerak fiskal ini tercapai jika keleluasaan eksekutif untuk menentukan anggaran-anggaran yang menjadi prioritas kebutuhan pembangunan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah semakin meningkat.

Meski legislatif memiliki wewenang yang besar dalam penentuan anggaran, tetapi interaksi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD terlalu berfokus pada hal-hal yang detail, sehingga cenderung mengorbankan diskusi mengenai kebijakan. Pembahasan dalam penetapan APBD di lembaga legislatif cenderung berfokus pada pos-pos anggaran (line item), dan diskusi mengenai hal-hal yang sangat rinci dan bukan alokasi anggaran secara keseluruhan, prioritas politik, dan pencapaian hasil. Kenyataannya setiap pos dalam anggaran harus disetujui atau ditolak lembaga legislatif. Hal ini menyita waktu secara tidak proporsional di samping kontra-produktif. Untuk lebih memberi keleluasaan ruang gerak fiskal bagi eksekutif, maka paradigma

ini haruslah diubah, sehingga diskusi antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan anggaran nantinya lebih berfokus pada kebijakan dan prioritas pengeluaran. Permasalahan yang terkait aspek perencanaan dalam pengelolaan keuangan

daerah adalah bagaimana melakukan sinkronisasi antara kebijakan, perenc€lnaan, dan penganggaran. Apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah daerah harus sama dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selaniutnya

pada saat dilakukan penganggaran, apa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus diterjemahkan Sama dalam dokumen penganggaran,

agar dapat dilihat hubungan keterkaitan antara dokumen

perencanaan dan dokumen penganggaran. Permasalahan

-390permasalahan untuk melakukan sinkronisasi

ini sering terkendala

akibat

ketidakkonsistenan peraturan yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran. Menurut Undang-Undang Nomor f5 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraluran Kepala Daerah, sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Permasalahan

lain yang juga menyangkut aspek perencanaan

dan

penganggaran adalah masih banyaknya APBD yang belum ditetapkan, meski tahun anggaran telah berjalan cukup lama. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat yang meniadi terhambat sebagai akibat tidak dilaksanakannya program dan kegiatan

menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

lmplikasi permasalahan yang timbul sebagai akibat keterlambatan penganggaran adalah keterbatasan pelaksanaan anggaran. Karena belum ditetapkannya APBD, maka dokumen pelaksanaan anggaran akan menjadi pembentukan terhambat. Selain itu dari sisi kelembagaan masih belum maksimalnya yaitu adanya kelembagaan yang sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, yang satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Belum adanya petunjuk teknis juga menjadi masalah menyangkut pelaksanaan anggaran dan Perbendaharaan tersendiri dalam pelaksanaan anggaran daerah.

Dalam masa transisi, sampai saat ini daerah masih mengacu pada berbagai pedoman. Untuk aspek pertanggungjawaban, permasalahan yang muncul adalah 24 belum siapnya daerah mengantisipasi keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permasalahan ini menyangkut kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen daerah untuk menyajikan laporan

keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

proses demokrasi yang menghasilkan pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui pemilihan secara langsung sudah barang tentu membawa konsekuensipada proses pertanggungjawaban kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) kepada

rakyat pemilih, di mana keputusan politik rakyat tersebut

harus

dipertanggungjawabkan melatui pemenuhan janji politik kepala daerah terpilih. Dalam posisisedemikian itu, sebagai hasil pilihan rakyat, kepala daerah adalah representasi

langsung, dan sudah selayaknya posisi pertanggungjawaban tersebut dapat direalisasikan melalui keberpihakan

dari aspirasi rakyat secara

kewenangan untuk mengatur alokasi belanja pendapatan daerah.

Didalam

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah, perspektif pendelegasian urusan otonomi daerah ditetapkan menggunakan tiga prinsip dasar, yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akurntabilitas. Ketiga prinsip dasar

iini menjadi landasan dan kriteria bagi pelaksanaan pembagian fungsi utama pemerintah. Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonominya secara optimal

-yaitu sebagai instrumen demokratisasi dan menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal- perlu dipahami filosofi elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitaS pemerintahan adalah hubungan kelembagaan antara DPRD dan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur).

Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Ada dua kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu, pertama, kelembagaan untuk pejabat politik, yakni kelembagaan kepala daerah dan DPRD. Dan, kedua, kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, dan instansi).

Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi tersebut. Namun secara praktis, tidak mungkin rakyat memerintah bersama. Untuk itu dilakukanlah pemilihan

wakit-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat, dan mendapatkan legitimasi untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat daerah.

Dalam sistem pemerintahan di tingkat Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya ada dua jenis wakil rakyat. Pertama, DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum

untuk menjalankan fungsi legislatif daerah. Dan, kedua adalah gubernur/wakil gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat Jawa Timur melalui pemilihan kepala

daerah, untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Dengan

demikian,

gubernur/wakil gubernur dan DPRD adalah pejabat yang dipilih secara politis oleh

rakyat melalui proses pemilihan, yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimilikidaerah yang bersangkutan.

Dalam elemen perwakilan tersebut mengandung berbagai dirnensi

di

dalamnya yang bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat- Dalam

dimensi tersebut termasuk, bagaimana hubungan DPRD dan gubernurArvakil gubernur; bagaimana hubungan keduanya dengan masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka dalam upaya artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat; pengakomodasian pluralisme lokal ke dalam kebijakan-kebijakan daerah; penguatan civil society dan isu-isu lainnya yang terkait proses demokratisasi di tingkat lokal.

Elemen

-392Elemen Sama-sama wakil rakyat ini merupakan elemen "generik" yang perlu dirumuskan lebih lanjut dalam rencana aksi yang terintegrasi antara gubernur dan DPRD, terutama dalam kebijakan penggunaan dan alokasi dana APBD, sehingga diharapkan proses desentralisasi dan otonomi 'daerah di Jawa Timur dapat diselenggarakan lebih sistematis, sekaligus lebih terkoordinasi. Hal-hal yang bersifat kondisional yang merupakan kebutuhan nyata penataan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di Jawa Timur adalah penataan penggunaan

belanja APBD antara Gubernur dan DPRD dengan proporsi yang disepakati bersama, yang memberi peluang Gubernur secara lebih besar menggunakan anggaran demi mewuiudkan visi, misi dan programnya, serta janji-janji politiknya kepada rakyat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, dan

peningkatan pelayanan publik. Kunci pertama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan, antara lain, oleh kemampuan pemerintahan daerah DPRD di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hubungan yang

dan

sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antara daerah yang konstruktif.

Kemampuan gubernur/wakil gubernur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang, antara lain, ditandai oleh kemampuannya melakukan pengelolaan pemerintah daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Terkait erat dengan manajemen pemerintahan, peran kepala daerah yang profesional dan handal menjadi sangat signifikan, dan menentukan terhadap pelaksanaan manajemen pemerintahan di Jawa Timur. Kemampuan mengelola potensi sumber daya alam, keuangan negara, optimalisasi peran birokrasi pemerintahan secara profesional dan netral, melakukan kerja sama kemitraan dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (swasta), bahkan melakukan hubungan luar negeri.

Kunci penting lain yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah adanya hubungan yang setara antara gubernur/wakil gubernur dan DPRD. Hubungan yang setara antara gubernurArvakil gubernur dan DPRD akan meningkatkan harmonisasi kerja yang bersifat kemitraan untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah'

Kedudukan

Kedudukan yang setara bermakna,

di antara lembaga

pemerintahan ini

memiliki kedudukan yang sama dan sejajar (checks and balances/. Artinya, tidak saling mendominasi. Untuk mewujudkan kesetaraan ini, tantangannya adalah memperkuat kapasitas dan kapabilitas, baik lembaga eksekutif maupun legistatif agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan DPRD.

Hal lain adalah memperkuat peran masyarakat sipil, termasuk media massa, agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan negara. Hal lainnya lagi yang dapat dilakukan adatah penerapan etika politik antar-lembaga penyelenggara negara, yang salah satunya diindikasikan

adanya penghormatan lerhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, bukan mengedepankan kepentingan politik tertentu.

Penerapan etika politik sangat erat kaitannya dengan perubahan pola pikir dan

sikap kenegarawan. selain itu yang perlu dikembangkan adalah membangun paradigma, hubungan DPRD dan gubeinur/wakil gubernur tidak harus berada dalam

posisi saling tegang dan berseberangan. Saling menghargai fungsi masing-masing lembaga merupakan kunci keberhasilan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, dalam konteks tanpa mengorbankan mekanisme checks and balances.

sebagai yujud pengejawantahan tanggung jawab bersama

seluruh

stakeholder masyarakat Jawa Timur, hubuhgan DPRD dan gubernur/wakil gubernur

tidak semata hanya didasarkan atas sistem peraturan perundangan yang berlaku, tetapi harus berdasarkan pula pada konsensus-konsensus etis dan nilai-nitaibudaya lokal yang ada -yar]g'didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kebaikan bersama, meletakkan kepentingan pubtik di atas kepentingan kelompok/potitik, birokrasi dan

pribadi, serta mengedepankan prinsip-prinsip good govemance,

terutama

transparansi, partisipatif , responsivitas dan akuntabilitas.

Lebih jauh, hubungan yang konstruktif dapat diwujudkan dalam hubungan yang lebih realistis melalui bentuk-bentuk kegiatan komunikasi, tukar menukar informasi, serta kerja sama untuk mengklarifikasi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks penyusunan kebijakan publik, hubungan .positif yang realistik antara DPRD dan gubernur/wakil gubernur dapat dimulai dari penyusunan/penentuan ': i; i1

*g E[

aqenda

-394agendapenyusunankebijakan,formasikebijakan'adopsikebijakan'pelaksanaan modifikasi kebijakan, terutama da|am kebijakan, peni|aian kebijakan sampai dengan belanja daerah arah kebijakan pengelolaan keuangan dan

Hubungan pemerintah daerah dengan

dpno perlu diarahkan pada

optima|isasipemahanrandanpersepsiyangsamada|amberbagaipersoalanyang menyangkutkebijakankeuangandanbelanjadaerah,termasukdalammenentukan untuk ditetapkan sebagai keb'tjakan problema krusial yang menjadi agenda bersama pengelolaan keuangan dan belanja daerah'

Agendautamayangmenjadiarahkebijakanpenge|olaankeuangandan belanjadaerahdemimewuiudkanvisipembangunanJawaTimur2009-2014' ditempuhme|aluimisiMewujudkanMakmurbersamaWongCilikmetatuiAPBDuntuk

Rakyat,yangdiarahkan,terutama,untukmeningkatkanaksesibilitasdankualitas

penanggu|angan kemiskinan; meningkatkan pe|ayanan kebutuhan dasar rakyat dan pembangunan pedesaan; melalui penguatan kualitas. pertumbuhan ekonomi dan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; perekonomian yang didukung pengembangan

(UMKM); peningkatan investasi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

danekspornon-migas,sertapenyediaaninfrastrukturyangmemadai,dengantetap hidup; memantapkan harmoni sosial memelihara kualitas dan fungsi lingkungan

melatuipeningkatankesa|ehansosia|,penegakansertapenghormatanterhadap birokrasi yang reformatif dan hukum dan hak asasi manusia, dengan'didukung petayanan Publik Yang Prima' Citik melalui APBD untuk Rakyat Misi:mewujudkan Makmur bersama Wong

bertuiuanmeningkatkankesejahteraanseluruhrakyatJawaTimur,bukanuntuk Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah segelintir orang tertentu. Kemakmuran Rakyat kecil merupakan subjek kemakmuran bersama, terutama wong citik. pembangunan,dantidakbo|ehterpinggirkan,apalagidipinggirkan,dariprosesdan "rakyat" dan wong cilik dalam rumusan misi hasil pembangunan. Yang dimaksud

pembangunanJawaTimur2oog-2a14iniada|ahmerekayangmengalami (marginalized)' terdevaluasi ketidakberdayaan (powerress) akibat termarginalisasi

(devalued),danmengalami',keterampasan(depivation)'sertapembungkaman (sltenclng).Merekayang-t<arenaberbagaialasan-ter|emparke|uardaristruktur sosial, ekonomi, politik dan budaya'

Timur untuk mempengaruhi Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa diperlukan' terutama melalui pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat da|am APBD. Apa|agi, struktur instrumen keuangan daerah yang tertuang dari PAD rakyat Jawa Timur APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal penerimaan

sendiri

sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyaf, yang bermakna

ApBD pro-rakyat, pro-mereka yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami deprivation,serta pembungkaman (silencing).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus iuga alat evaluasi prestasi pemerintah datam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus dituiukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungiawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin

baik, termasuk penyediaan- sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan peuujudan fungsi distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan iingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

XXV.I.2 Kondisi Ekonqmi Regional Kondisi ekonomi regional Jawa Timur akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi penerimaan daerah, semakin membaiknya perekonomian ekonomi regional Jawa Timur akan meningkatkan

potensi penerimaan daerah Jawa Timur yang bersumber dari PAD. Dari sisi pengeluaran daerah (belanja daerah), gambaran terhadap kondisi ekonomi regional Jawa Timur akan menentukan arah intervensi pemerintah daerah terhadap sektorsektor sosial dan ekonomi yang menjadi target pembangUnan yang ingin dicapai.

perekonomian regional Jawa Timur mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan perekonomian nasional karena perekonomian Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perekonomian provinsi yang besar untuk lndonesia, sehingga bagaimanapun kondisi perekonomian nasional akan diwamai secara signifikan oleh kondisiperekonomian Jawa Timur.

'

Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Timur juga dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer yang disertai makin meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB

;;; -JVOekonomi Jawa PDRB, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan Timur. rata sektor pertanian, walaupun kontribusinya terhadap PDRB masih sebesar cukup drastis' rata 17,5o/o selama lima tahun terakhir, namun kontribusi ini menurun menurun Pada 2003, kontribusinya masih sebesar 18,41o/o, namun pada 2007 sebaliknya, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran

menjadi

16,79o/o.

pada 2003 menjadi 31,02o/o mengalami peningkatan sangat signifikan, dari27,31o/o cenderung pada 2A07. Sektor industri walau selama lima tahun terakhir kontribusinya industri dalam menurun, tetapi masih cukup signifikan. Pada 2007, kontribusi sektor pembentukan PDRB Jawa Timur masih sebesar 26,230/o' pada Perubahan struktur perekonomian regional Jawa Timur tersebut signifikan selama akhirnya menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup 6,11% pada 2007' kurun lima tahun terakhir ini, yaitu dari 4,78o/o pada 2003, menjadi adalah proses Namun yang menjadi tantangan pembangunan Jawa Timur ke depan

pembangunan Jawa Timur selama

ini yang menghasilkan perubahan

struktur

ternyata tidak ekonomi disertai makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, terjadinya transformasi struktural, atau yang dikenal sebagai sindroma

disertai

pertumbuhan tanpa transformasi struktural (grovvth without structural transformationl' perubahan struktur ekonomi tersebut ternyata tidak disertai adanya

Artinya,

ke sektor mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau perdagangan, hotel dan restoran. Meski terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, jumlah tenaga kerja di sektor ini masih tetap dominan, bahkan cenderung memburuknya meningkat, dibandingkan sektor-sektor lainnya, yang berakibat makin (sekitar pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian, yang iumlahnya cukup besar 630/o penduduk Jawa

Timur bekerja di sektor ini)'

Di lihat dari penggunaannya, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya peran pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB, yaitu dari (pengeluaran) 69,460lo pada2004 menjadi 72,45Vopada2OO7. Sedangkan konsumsi pemerintah relatif stabil dari tahun ke tahun, yaitu berkisar rata-rata S%/tahun, suatu

'

PDRB Jawa angka yang relatif kecil. Sebaliknya, peran investasi dalam pembentukan ini. Dari 2o,98o/o Timur, justru cenderung makin menurun dalam empat tahun terakhir pada 2004 menjadi 18,35% pada

2007.

l

perdagangan Selanjutnya yang dihasilkan dari surplus/defisit dalam neraca Jawa Timur relatif berfluktuasi mengikuti perkembangan perdagangan internasional, sehingga sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Jawa Timur tidak terlalu sionifikan

'l\

signifikan. Memperhatikan kondisi seperti ini, maka tantangan pembangunan Jawa Timur ke depan adalah bagaimana meningkatkan peran pengeluaran investasi untuk mencapai target-target pembangunan di Jawa Timur.

Masalah lain yang menjadi pusat perhatian yang terkait kondisi perekonomian regional Jawa Tirnu;' adalah pengangguran dan tingkat kemiskinan, yang keduanya merupakan produk dari kinerja perekonomian makro Jawa Timur'

Setelah mengalami peningkatan dari tahun 2004..2001 Tingkat Pengangguran

Terbuka PT) di Jawa Timur mulai cenderng menurun. Pada 2004, TPT di Jawa Timur sebesar 7,6gYo, dan meningkat pada 2005 menjadi 8'5'1%. Namun pada tahun-

tahun berikutnya angka itu cenderung menurun terus, dan pada 2008, TPT di Jawa

Timur mencapai 4,95o/o. Meski angka pengangguran

ini sudah relatif

rendah

dibanding tahun-tahun sebelumnya', namun upaya-upaya untuk terus menurunkan

TpT di Jawa Timur, terutama untuk mengantisipasi dampak krisis finansial global yang sudah merambah ke perekonomian regional'Jawa Timur, harus dirumuskan dan direncanakan secara matang melalui kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran.

Selain pengangguran terbuka, yang juga sangat penting adalah bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Meski sejak 2004 menunjukkan kecenderungan menurun, namun dilihat dari besarannya, tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih refatif tinggi. Sampai 2008, tingkat kemiskinan di Jawa Timur mencapai 15,41o/o.

Secara keseluruhan, dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan ekonomi Jawa Timur ke depan, yaitu pembangunan sektor pertanian, peningkatan investasi metalui penyediaan infrastruktur yang memadai, dan lebih dari

itu, untuk mengatasi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

XXV.I.3 Pengaruh Ekonomi Globaldan Nasional perekonomian global saat ini dihadapkan pada krisis finansial yang meluas, yang berdampak pada kemuhduran sektor riil. Pengaruh ekonomi global terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat diidentifikasi sebagai pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah terhadap pola alokasi pengeluaran daerah

dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan kemunduran oerekonomian Jawa Timur, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penqanqcluran t] t! IE

E

-398 pengangguran akibat meningkatnya pemutusan hubungan kerja dari industri-industri karena melemahnya permintaan di pasar internasional

global terhadap Pengaruh tidak langsung adalah lewat pengaruh ekonomi perekonomian nasional, yang selanjutnya mempengdruhi perekonomian Jawa Timur' finansial global yang berkelanjutan setidaknya akan mempengaruhi

Krisis

Akibatnya, kemampuan Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan. mengurangi kapabilitas penerimaan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. ruang salah satu yang menguntungkan saat ini adalah makin meningkatnya minyak dunia' gerak fiskal dari Pemerintah Pusat sebagai akibat menurunnya harga signifikan' Semakin sehingga menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara

mendorong meningkatnya ruang gerak fiskal dari Pemerintah Pusat akan Jawa Timur yang meningkatnya potensi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi pembiayaan untuk bersumber dari dana perimbangan, sehingga kapasitas pembangunan daerah semakin meningkat'

XXV.I.4 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang berkait pengelolaan keuangan daerah, yakni aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan' penatausahaan dan pelaporan, serta pertanggungjawaban' a. Aspek Perencanaan

1.

dan Bagaimana melakukan sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan,

penganggaran. Apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah daerah Kerja harus sama dengan yang tertuang dalam RPJMD maupun Rencana penganggaran' apa Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya saat dilakukan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus

dilihat diteriemahkan sama ke dalam dokumen penganggaran, agar dapat

hubunganketerkaitanantaradokumenperencanaandanpenganggaran.

Z.

3.

telah Masih banyaknya APBD yang belum ditetapkan, meski tahun anggaran berjalan cukup lama. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat menjadi kegiatan yang terhambat sebagai akibat tidak dilaksanakannya program dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak' pembentukan Datam masa transisi, sanpai saat ini masih belum maksimal

ke|embagaanyangsesuaiamanatUndang-UndangKeuanganNegara,yaitu petunjuk adanya satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Belum adanya teknis

-.r. --a

-399teknisyangmenyangkutpe|aksanaananggarandanperbendaharaan

juga

anggaran daerah' menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan b. Aspek Penganggaran

1'TerbatasnyaanggaranAPBD/APBNyangakanmengakibatkankurang

pencapaian target kinerja yang terpenuhinya aiokasi anggran/budget dalam

2, 3.

perencanaan' sudah ditentukan dalam dokumen ke provinsi' Kecilnya pengembalian dana perimbangan daerah' Belum optimatnya pengeluaran keuangan

c. AsPek Pelaksanaan

l.PerkembanganyangtidaksesuaiasumsikebijakanumumAPBD.

2.

pengeseran' Keadaan yang menyebabkan harus melakukan

3'Keadaanyangmenyebabkansaldoanggaranlebihpadatahunsebe|umnya yang berjalan' harus digunakan untuk membiayai anggaran d. Aspek Penatausahaan dan Pelaporan

1. Belum optimalnya

sistem pelaporan keuangan daerah'

e. AsPek Pertan ggungiawaban

1.Be|umsiapnyadaerahmengantisipasike|uarnyaPeraturanPemerintahNomor Permasalahan ini 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan'

menyangkutkesiapansumberdayamanusia,sertakomitmendaerahuntuk menyajikan|aporankeuangansesuaistandarAkuntansiPemerintahan. Daerah XXV.2 Arah Kebijakan Pengelotaan Pendapakn

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)merupakanbentuk sumber daya di daerah secara pengelolaan keuangan daerah dalam pengalokasian

prestasi pemerintah dalam pembiayaan optimal, sekaligus alat mengevaluasi pemerintah harus dituiukan pembangunan didaerahnya. Karena itulah, setiap belanja pemakaiannya' untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan

Adatigakomponenpentingda|ampenge|olaankeuangandaerahsesuai daerah dan pembiayaan peraturan pemerintah, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah.Sesuaiperaturanpemerintah,makapenjabaranmasing-masingkomponen umum arah kebijakan keuangan dilakukan sejalan dengan hal tersebut. Secara

daerahtetapmengacupadaketentuanperundanganyangber|aku,antaralain, Undang-UndangNomorlTTahun2003tentangKeuanganN'egara'danUndang. UndangNomor,tTahun2004tentangPerbendaharaanNegara. Meruiuk

-400-

Merujukpadakonsephakdankewajiban,danmenerapkannyapada hak pemerintah pengelolaan keuangan daerah, maka pendapatan daerah merupakan yang diakui sebagai penambah nitai kekayaan bersih, dan merupakan

daerah

' perkiraan yang terukur secara rasional yang dat'at dicapai untuk setiap

sumber

pendaPatan.

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah terdiri dari yang sah' Pendapatan Daerah (PAD); Dana Perimbangan, dan lain-Lain pendapatan pengelolaan kekayaan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil Perimbangan' yang daerah yang dipisahkan; dan lainlain PAD yang sah. Dana Dana Bagi Hasil' berasaldari pemerintah pusat, terdiri dari Dana Alokasi umum' dan Dana Bagi Hasil Bukan Dana Bagi Hasilterbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berupa hibah' dana Pajak. Selain itu

darurat, dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya' utama, Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber PAD terhadap karena berdasarkan data selama empat tahun terakhir ini, sumbangan dari 70%. totalpendapatan daerah di ProvinsiJawa Timur, rata-rata lebih

XXV.2.1 Permasalahan

yang cukup besar Pemerintah daerah provinsi memiliki penerimaan pajak kesulitan sumbangannya terhadap APBD, namun provinsi tetap mengalami kebutuhan pengetuarannya. Provinsi tidak memiliki

membiayai tambahan

pajak yang seragam untuk kewenangan menetapkan tarif pajaknya. Penetapan tarif antarprovinsi selama ini dilakukan untuk menghindari perang tarif yang berlebihan pelarian objek, karena objek pajak daerah. perbedaan tarif akan berdampak terhadap pajak kabupaten/kota' provinsi relatif lebih tinggi tingkat mobilitasnya dibandingkan memberikan Dengan demikian kewenangan perpajakan yang ada saat initidak menyesuaikan pendapatannya bila dana transfer tidak peluang bagi daerah untuk

daerah akan mencukupi. Pemberian tanggung jawab yang semakin besar kepada pelayanan yang berdampak terhadap makin besarnya tuntutan masyarakat akan dari dana transfer' semakin baik, yang tentunya tidak selamanya dapat dipenuhi pajak yang Masyarakat akan selalu menuntut pelayanan lebih baik sesuai dibayarnYa.

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan perlu upaya pengeluarannya, sekaligus untuk meningkatkan akuntabilitas daerah oenouatan

-

a

perlu dikaji penguatan perpajakan daerah. Upaya penguatan perpajakan tersebut perpajakan, dan sekaligus dapat terus-menerus agar tetap sejalan prinsip-prinsip pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kePada masYarakat'

selain itu, kewenangan yang semakin besar dari legislatif dalam

proses

gerak eksekutif penetapan APBD bersama eksekutif sering membatasi keleluasaan

untukmenetapkanprioritas-prioritaspengeluaranyangmenjadiagenda€enda legislatif pembangunan pihak eksekutif. Proses pembahasan APBD di lembaga diskusi mengenai hal-hal cenderung berfokus pada pos-pos anggaran (line iteml, dan prioritas politik' yang sangat rinci, dan bukan alokasi anggaran secara keseluruhan, dan pencapaian hasil.

atau ditolak Kenyataannya setiap pos dalam anggaran harus disetujui program prioritas dari lembaga legislatif. Ketika satu pos anggaran yang berisi dan ruang gerak eksekutif ditolak oteh legislatif, maka hal ini membatasi kreativitas yang telah ditetapkan oleh eksekutif untulc mencapai target prioritas pembangunan gerak fiskal bagi eksekutif eksekutif. Pada kondisi seperti ini, dapat diartikan, ruang kondisi menurunnya kapabilitas menjadi terbatas, atau hal ini dapat dipahami sebagai yang dapat diketola oleh pihak eksekutif dengan segala

penerimaan daerah kewenangannYa.

Proses demokrasi yang menghasilkan pemerintahan Provinsi Jawa Timur membawa konsekuensipada melalui pemilihan secara langsung sudah barang tentu gubernur) kepada proses pertanggungjawaban kepala daerah (gubernur dan wakil

rakyatpemilih,dimanakeputusanpolitikrakyattersebutharus

janji politik gubernurAruakil gubernur dipertanggungjawabkan melalui pemenuhan kepala daerah terpilih. Dalam posisi sedemikian itu, sebagai hasil pilihan rakyat, dan sudah selayaknya adalah representasi dari aspirasi rakyat secara langsung, posisi pertanggungjawaban tersebut dapat direalisasikan melalui keberpihakan kewenanganuntukmengaturalokasibe|anjapendapatandaerah.

XXV.2.2 Sasaran berikut: sasaran kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai

1. Meningkatnya sumber-sumberpendapatan

2

daerah'

Makin optimalnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber

dari

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan'

3.Meningkatnyaefisiensipenge|o|aanAPBDdarisisipendapatan' 4. Meninqkatnya

-442-

4.

Meningkatnya ruang gerak fiskal kepala/wakil kepala daerah untuk mengatur alokasi belanja dari pendapatan daerah yang ada.

XXV.2.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan pendapatan daerah

provinsi Jawa Timur selama lima tahun ke depan dilaksanakan dengan arah kebijakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Optimalisasi usaha intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

dalam rangk a taxing power didaerah'

2.

Menghapus pajak kendaraan bermotor roda dua yang tahun pembuatannya lama, dan menaikkan palak kendaraan bermotor roda empat mewah.

3.

Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam.

4.

Mengembangkan pendapatan daerah yang bersifat netral, dengan meminimalkan timbulnya dampak distortif atas pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap perekonomian.

5.

Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif.

6.

Penghapusan retribusi yang membebani masyarakat kecil'

Z.

Menciptakan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan

APBD berlandaskan pemahaman bersama, bahwa hubungan DPRD

dan

gubernur/wakil gubernur tidak semata atas dasar sistem peraturan perundangan

yang berlaku, tapi juga konsensus-konsensus etis, dan nilai-nilai budaya lokal yang didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kebaikan bersama, meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompoUpolitik, birokrasi dan pribadi, serta mengedepankan prinsip-prinsip good govemance.

)qV.2.4

Proyeksi Pendapatan Daerah Selama Lima Tahun

Mendatang

proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur selama lima tahun mendatang, didasarkan asumsi-asumsi berikut ini:

1.

Krisis ekonomi global mempunyai dampak terhadap perekonomian Jawa Timur pada tahun 2009 hingga pertengahan 2010, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2. Pada

\

2.

Pada tahun 2011 hingg

a

2014, dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional,

ekonomi Jawa Timur juga mulai pulih, dan tumbuh lebih cepat dengan rata-rata pertumbuhan 60/o-7oh Per tahun.

3.

Kebijakan keuangan negara tidak mengalami perubahan drastis dari yang berlaku seKarang, sehingga kebijakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat juga tidak mengalami perubahan drastis'

4.

yang Terjadi pengalihan beberapa jenis pajak yang selama ini merupakan pajak dipungut Pemerintah Pusat menjadi pajak daerah'

5.

Stabilitas makroekonomi nasional maupun regional tetap terjaga.

Dengan memperhatikan data/informasi pendapatan daerah pada periode lima tahun sebelumnya, dan menggunakan asumsi di atas, maka dibuatlah proyeksi pendapatan daerah ProvinsiJawa Timur untuk lima tahun ke depan. Proyeksitentang pendapatan dilakukan untuk beberapa skenario, dan proyeksi pendapatan daerah

yang ditampilkan diperkirakan merupakan skenario proyeksi yang paling mungkin (mosf tikely) akan terjadi, sebagai berikut Tabef XXV.I Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 (ribu miliar rupiah)

2010

2011

2012

2013

2014

Pendapatan

6,365

7,121

8,043

9,349

10,969

Pendapatan Asli Daerah

3,970

4,308

4,738

5,449

6,348

Dana Perimbangan

2,378

2,795

3,284

3,875

4,592

16

18

21

25

30

Jenis

Pendapatan lain Yang

XXV.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal (pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah), disamping pos pendapatan pemerintah daerah'

Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian)' Di sisi lain, semakin besar

pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaanoenerimaan

' -penerimaan

--444'-

yang bersumber dari masyarakat, maka akan

mengakibatkan

menLlrunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian)'

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari reftening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan Pilihan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belania bagi

hasit, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

XXV.3.1 Permasalahan

Secara umum, permasatahan yang dihadapi dalam belanja daerah adalah masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat belum optimal. Pada Tahun Anggaran 2007, komposisi belanja daerah antara belanja

tidak langsung dan belanja langsung Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 60% dan 40o/o. pada Tahun Anggaran 2008, komposisi tersebut berubah menjadi 55% dan 45%.

Permasalahan

-\

Permasalahan lain, adanya kenyataan intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk layanan publik, sehingga dengan keterbatasan relatif kapabilitas pendapatan,

menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik. Akibatnya, sering

terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan.

Permasalahan

ini makin krusial ketika pembahasan

penetapan alokasi

anggaran belanja daerah yang dilakukan di tegislatif dilakukan dengan pendekatan line item, yang pada hakikatnya membuka ruang terjadinya perdebatan preferensi

antara legislatif dan eksekutif atas program-program pembangunan yang disusun oleh eksekutif. Kesepakatan-kesepakatan dalam penyelesaian perdebatan atas perbedaan preferensi tersebut, pada akhirnya hanya mengaburkan fokus terhadap program-program pembangunan yang diinginkan oleh eksekutif, sehingga efektivitas pemanfaatan belanja daerah menjadi kurang optimal.

Selain itu, pengalokasian belanja daerah hanya didasarkan pada variabel kondisi potensi, asumsi-asumsi maupun pertimbangan evaluasi kinerja, serta standar harga barang dan jasa, dan belum didukung oleh keterSediaan instrumen yang memadai seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimum, Standar Analisa Belanja. Dengan demikian akurasi penetapan anggaran belanja daerah terhadap berbagai jenis pengeluaran dibandingkan realisasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Jika perbedaan itu ternyata lebih tinggi pada anggaran dibandingkan realisasinya, maka membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran belanja. Sebaliknya, jika perbedaan yang terjadi adalah

lebih tinggi pada realisasinya dibandingkan anggarannya, maka kualitas hasil pelaksanaan anggaran menjadi rendah.

XXV.3.2 Sasaran Sasaran pengelolaan belanja daerah Provinsi Jawa Timur selama lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya

efektivitas dan efisiensi belanja daerah berdasarkan target-target

capaian dalam agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam visidan misi

kepala/wakil kepala daerah, yaitu Mewuiudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk RakYat.

2. i

Membaiknya komposisi belanja daerah yang dialokasikan'untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. 3. Meninqkatnva

i

I t

-406-

3. Meningkatnya

aspek transparansi, partisipatif, responsivitas dan akuntabilitas

dalam pengelolaan belanja daerah.

./ XXV.3.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut:

Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah

1-

pada

sektor-sektor

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama

bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan

(powerless) akibat

termarginalisasi (marginalizedl, terdevaluasi (devaluedl, dan mengalami keterampasan (deprivafion), serta pembungkaman (s,/enclng), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan

2.

kemiskinan. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan

3.

terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja ' di pedesaan melalui pendekatan program padat karya'

4.

Memberi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa-

S.

Menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah ,(UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.

6.

Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja datam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007'

yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi

l.

makro-

_\

Meningkatkan efektivitas keb'rjakan.belanja daerah melaluipenciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi rnasyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah'

XXV.4 Arah

-447 XXV.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah' Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah' Sebaliknya' jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah penerimaan Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang pinjaman; dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah, antara

lain, Pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi)

pemerintah

daerah: Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah' .;:

XXV.4.1 Permasalahan Sampai saat ini pengeluaran investasidalam peinbentukan PDRB Jawa Timur

mengalami penurunan, juga kontribusinya relatif kecil peran dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan, investasi datam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif rendah

di samping cenderung

dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga'

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang

oleh semakin besarnya

peran

pengeluaran konsumsi rumah tangga menyebabkan sifat pertumbuhan ekonominya

kurang berkualitas, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Hal ini berbeda jika kontribusi pengeluaran investasi lebih besar, atau paling tidak mendekati, dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan

ekonomi yang disertai penciptaan lapangan kerja secara signifikan. Karena itu, dikatakan sifat pertumbuhan ekonominya berkualitas, karena dibarengi meningkatnya pemerataan PendaPatan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di Jawa Timur dalam rangka mendorong terciptanya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seperti yang telah menjadi target pemDangunan

-408pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk menyediakan infrastruktur yang memadai memerlukan biaya sangat besar, yang tidak mungkin dapat dibiayai oleh APBD, mengingat peran investasi pemerintah (belanja daerah) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai saat ini hanya sebesar rata-rata 5% per tahun. Karena itu, untuk mencapai

target menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perlu digali altematifalternatif sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah pada umumnya, dan khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik dan pembangunan proyek-proyek besar lainnya.

XXV,4.2 Sasaran

Sasaran pembiayaan daerah yang ingin dicapai adalah tersedianya sumbersumber pembiayaan alternatif dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk

pembiayaan pembangunan daerah pada umumnya, dan khususnya untuk penyediaan infrastruktur yang memadai, Serta pembangunan proyek'proyek besar

yang dapat membuka lapangan kerja baru secara signifikan. Sumber-sumber pembiayaan alternatif tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun panjang'

XXV.4.3 Arah Keb'rjaka n a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah Sumber penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan

obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar 3.

membiayai

lainnya.

Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

4.

Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model, antara lain, Leasses and Concession

-\

'

Concesslon (LC), Built, Operations and Transfer (BOT), alau Public Private Padnership.

T

S.

pembiayaan pembangunan dengan pola cosf-sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabuPaten/kota

6. 7.

Mengembangkan privatisasi/swastanisasi.

Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan

dari sumber Corporate Socla/

ResPonsibilitY (CSR).

8.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD.

L

Optimalisasi lembagakeuangan mikro.

10. pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masYarakat.

11. Optimalisasi pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh (ZlS)'

b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebfiakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi

kewajiban Pemerintrah

ProvinsiJawa Timur.

2.

penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanYa.

3.

Memberikan Public Seruice Obtigation (PSO) kepada BUMD yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB XXVI

BAB XXVI PENUTUP

rl

Dokumen Rencana pembangunan J.ngliu Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan

strategisyangeratkaitannyadenganproseSmenetapkankemanadaerahJawa Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2009-2014); bagaimana mencapainya; dan langkahJangkah

strategis apa yang perlu dilakukan agar tuiuan tercapai --sesuai visi, misi' dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Timur ini disesuaikan masa jabaran kepala daerah terpilih, yakni 2009-2014 --di mana masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan kepala daerah (12 Februari 2009)' Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 20092014 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah (RPJPD} Jawa Timur 2AQ.f-2Q25, dan 2005memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun

2009

2005. Juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005), serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat datam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur'

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009Kerja 2Ol4 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-sKPD) Provinsi Jawa Timur, sekaligus merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabuPaten/Kota.

Selanjutnya RpJMD Provinsi Jawa Timur 2005-2009 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Provinsi Jawa TimUr, yang merupakan dokumen perencanaan daerah ProvinsiJawa Timur untuk periode satu tahun'

XXV|.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 berfungsi sebagai pedoman, landasan dan referensi bagi penvusunan

.\

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) provinsi Jawa Timur dan merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam

J

menyusun RPJMD kabuPaten/kota'

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Rencana Kerja Tahun 2OOg-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan

pemerintah Daerah (RKPPD) mulai tahun 2010 hingga 2014' Sedangkan perencanaan pembangunan tahun 2015 mempergunakan RPJMD Transisi Tahun yang akan 2015 sebelum RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun, pemilihan tahun 2014memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pembangunan Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada RPJMD Pelaksanaan

TransisiTahun 2015, program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke tahun 2014, depan (2015) setelah periode RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir jangka dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah'

Dalam RPJMD provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 telah ditetapkan, ProvinSi Jawa agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Timur selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan'

terutama bagi masYarakat miskin.

2.

Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat'

3.

dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelaniutan, terutama melalui pengembangan

Meningkatkan percepatan pemerataan

agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan Pedesaan'

4.

perbaikan Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan

pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang'

5. Mewujudkan percepatan reformasibirokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demiterjaganya harmoni sosial' 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasYarakatkan olahraga. 8. Meninqkatkan

- +A 1a t._ -

B.

pettghctl:-if;i+i: Meningkatkan keamanan dan ketertiban' Supremasi lrukum, dan hak asasi manusia.

9.

Mewujudkan percepatan penanganan rehalilitasi

dan tek'onstruk:i

sos;ri

ekonomi dampak lumpur panas Lapindo'

prcqram dan Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai Jawa Timur 2009kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi perangkat daerah, yang 2Ol4initelah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga

Hasil yang didukung peran aktif seluruh stakehotders dan partisipasi masyarakat' pelaksanaan diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan periode berikutnya' program-program pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur

Secaragarisbesar,pembangunanyangberlangsunglimatahunkedepan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat' pendidikan, dan kesehatan' meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang jumlah penduduk rakyat yang makin berdaya, makin berkurangnya perekonomian

tetapi sekaligus dan ketuarga miskin, dan berkurangnya'jumlah pengangguran, kepedulian terhadap mampu mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang memiliki Yang Maha Esa- Di sesama, berkuatitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan kesenjangan atau samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan

disparitasantarawi|ayahyangtertinggaldanwi|ayahyangsudahmajudapat publik yang ada di terkurangi secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan baik, karena didukung Provinsi Jawa Timur juga diharapkan dapat berjalan dengan dan akuntabel' kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dengan Program transisi tahun 2015 sudah barang tentu akan dirumuskan dilaksanakan dan dicapai tetap berusaha menjamin keberlanjutan dariapa yang telah pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program dan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi

yang benar-benar nyata' memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilitiesl dan peluang-petuang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat' akses masyarakat Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya peluang-peluang terhadap berbagai sumber-sumber produksidan pasar. sedangkan meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas

sosial adalah upaya kesehatan yang sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan dalam berbegai sendi baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat kehidupan.

XX:4.?Seids

f

--a

:413'XXVI.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-

2014 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif , dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: 1.

Badan/Dinas/lnstansi Pemerintah Provinsi

Jawa Timur,

pemerintah

Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan

programf rogram dalam RPJ MD 2009-20 1 4 ini den gan sebaik-baiknya. Badan/Dinas/lnstansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, keb'ljakan,

program,

dan

kegiatan pembangunan sesuai tugas

dan

fungsi

Badan/Dinas/lnstansi masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD provinsi

Jawa Timur 20O9-2014 --yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/lnstansi (Renja-SKPD). 3. tl

Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih --y..ng

r-

nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD kabupaten/kotamemperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. 4.

Badan/Dinas/lnstansi, dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin

konsistensi antara RPJMD Provinsi Jawa Timur 2oog-2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/l nstansi, dan RPJM D kabupaten/kota. 5.

Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 ini,

baik rnengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas. 6.

tn: t

('i

'

:).

Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan

pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program

beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam

^4

A

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-20014, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD provinsi Jawa Timur 2OOg-2014 ke dalan/ Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/lnstansi, dan menjaga harmonisasi dan sinkronisasinva denqan RPJMD kabupaten/kota.

TIMUR T,IUNO,A,NGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSt J,AtrvA TIMUR

rcr.

tg-9-

e

ruo

V|lua@ fvl

tl

t