1
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Antonius Pamungkas Fakultas Hukum Univwesitas Sebelas Maret Surakarta Email :
[email protected]
Abstract This study aimed to find out about the implementation of a working capital loan to PT Bank Rural Power Shinta Yogyakarta and settlement in the event of default in the implementation of the provision of working capital loans. This research includes emperical legal research type is descriptive. What research is in PT . Bank Pekreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta . the type and source data include primary data an secondary dat. The technique of collecting data through interviews and library research. Techniques of data analysis done kualitatif interactive model. Based on the research results and conclusions generated discussion, first, Implementation Provision of working capital loans at PT BPR Shinta Yogyakarta Power has been run. Secondly, efforts made by PT BPR Shinta Yogyakarta power in terms of overcoming the debtor is in default with credit rescue efforts. Settlement is done based on the shape of the default, for substandard loans can be done by performing and billing guidance to borrowers, making bills and calls to the debtor, the completion of the sale of other assets, and to follow the rescue 3R (rescheduling, reconditioning and restructuring). Settlement for the same doubtful and loss loans demgan substandard loans but emphasized the settlement through legal channels / auction and proposed loans written-off. Keywords : Implementation , Working Capital Loan , Default
Abstrak
2
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta dan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan. Telnik analisis data dilakukan secara kulaitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kesatu, Pelaksanaan Pemberian kredit modal kerja pada PT BPR Shinta Daya Yogyakarta telah dijalankan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh PT BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam hal mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan bentuk dari wanprestasi, untuk kredit kurang lancar dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur, membuat surat tagihan dan panggilan kepada debitur, penyelesaian penjualan asset lainnya, dan melakukan tindak lanjut penyelamatan 3R ( reschedulling, reconditioning dan restructuring). Penyelesaian untuk kredit diragukan dan macet sama demgan kredit kurang lancar tetapi ditekankan pada penyelesaian melalui jalur hukum/ lelang dan usulan pengapusbukuan pinjaman. Kata Kunci : Pelaksanaan, Kredit Modal Kerja, Wanprestasi
A. Pendahuluan
3
Kebutuhan modal yang terpenuhi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan modal tesebut akan ikut mengembangkan
pemerataan
ekonomi
di
masyarakat.Untuk
itu
diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi termasuk sektor keuangan dan Perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat segera tercapai. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , adalah : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pengertian dari bank, adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Penggolongan bank menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur mengenai jenis bank, yaitu : 1. Bank Umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya
memberikan
jasa
dalam
lalu
lintas
pembayaraan. 2. Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah
4
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaraan. BPR dalam melaksanakan usaha tersebut, BPR memiliki beberapa produk perbankan antara kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan mekanisme kredit yang diberikan kepada usaha kecil yang telah berdiri. Kredit modal kerja bertujuan untuk meningkatkan modal guna untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kredit modal kerja didasarkan pada suatu perjanjian kredit modal kerja. Perjanjian kredit modal kerja ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit modal kerja harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yakni stabilitas ekonomi yang baik. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja banyak dipengaruhi berbagai aspek, tidak terkecuali mengenai resiko. Resiko yang akan di hadapi oleh bank maupun debitur tidak lain adalah wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran, ataupun ketidakmampuan seorang debitur memenuhi prestasinya. PT BPR Shinta Daya Yogyakarta merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian kredit modal kerja di PT BPR Shinta Daya
Yogyakarta,
serta
mengenai
penyelesaian
apabila
terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja.
B. Metode Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
5
hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ( Soerjono Soekanto, 2006 : 10). Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta. PT
Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya
Yogyakarta merupakan BPR yang memeliki daerah operasional yang luas. PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta dapat menjangkau usaha kecil atau nasabah yang ingin mengembangkan usaha dengan kredit modal kerja. Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bhan pustaka. Data yang diperolah langsung dari masyarakat dnamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder ( Soerjono Soekanto, 2007:51). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh penulis dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi Kredit di PT BPR Shinta Daya Yogyakarta. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta. a. Prosedur Permohonan Kredit Nasabah mengajukan permohonan pengajuan kredit sesuai dengan jenis kredit yang dipilih, kemudian melengkapi berkas dokumen kredit tersebut dengan: 1) Fotocopy KTP suami-istri pemohon 2) Fotocopy Kartu Keluarga 3) NPWP, HO, SIUP, TDP (bila ada) 4) Laporan Keuangan sederhana 3 bulan terakhir
6
5) Fotocopy sertifikat/BPKB dan STNK dari agunan. 6) Lampiran histori pembayaran nasabah (debitur lama atau debitur bank lain bila ada) Kemudian bagian pelayanan dan administrasi kredit memberikan berkas permohonan kepada Komite Kredit dimana Komite Kredit terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Kredit dan Account Officer. Komite Kredit akan memverifikasi berkas permohonan apakah layak untuk mendapatkan pinjaman. Komite akan menyerahkan berkas yang sudah selesai kepada Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Kredit akan memdistribusikannya ke pejabat yang berwenang. b. Prosedur Peninjauan dan Analisis Kelayakan Usaha Pejabat berwenang menerima surat berkas dokumen permohonan kredit, kemudian diadakan peninjauan kelayakan usaha, melakukan pengecekan kewajaran laporan keuangan nasabah, menggali karakter calon debitur, menggali kebutuhan dana maupun kemampuan membayar calon debitur, peninjauan kelayakan jaminan. PT BPR Shinta Daya Yogyakarta tidak berbeda di dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan investigasi di lapangan untuk memperoleh datadata calon nasabah sedetail mungkin, c. Prosedur Analisa Kredit Setelah melakukan survey yang dilakukan oleh account officer terhadap obyek survey yaitu kendaraan bermotor untuk jaminan fidusia dan tanah untuk jaminan hak tanggungan. Kelayakan pemberian
kredit
kepada
calon
debitur
dilakukan
dengan
menerapkan kaidah 5C, didasari oleh data-data pendukung yang telah diperoleh analis dilapangan. Setelah ini analis akan mengajukan persetujuan pemberian kredit kepada komite kredit.
7
d. Prosedur Persetujuan Kredit Prosedur persetujuan kredit dilakukan oleh komite kredit yang anggotanya berisikan minimal 2 pejabat sebagai pemutus pemberian kredit setelah mendengarkan penjelasan surveyor atau pejabat yang telah melakukan survey kelayakan kepada debitur. 1) Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Kredit Setelah kredit disetujui semua berkas permohonan kredit diserahkan kepada kasi pelayanan dan Administrasi kredit untuk dicairkan. Kasi pelayanan dan Administrasi kredit membuat Perjanjian Kredit, Surat Penyerahan Hak milik, Surat Kuasa Menjual, Surat Penyerahan, Kuitansi Pinjaman, Kartu Angsuran dan Bukti Tanda Penyerahan Jaminan. Melakukan entry data ke sistem komputer dan berkoordinasi dengan notaris untuk melakukan pengikatan jaminan. Semua berkas perjanjian kredit dimintakan tanda tangan kepada nasabah untuk dimintakan persetujuannya atas semua pasal yang ada dalam perjanjian kredit. Kemudian semua berkas perjanjian diserahkan kepada Manager
untuk
dikoreksi
kelengkapannya
dan
terakhir
diserahkan ke Direktur Utama untuk dimintakan tandatangan pengetahuan atas kredit yang telah cair. 2) Prosedur Pengikatan Jaminan Kredit Dalam pengikatan janinan kredit dilakukan untuk jaminan dengan fidusa dan tanggungan. Setiap perjanjian kredit yang melalui notaris akan dilegalisasi namun tidak secara notariil. 3) Prosedur Pengeluaran Kas Prosedur pengeluaran kas dilakukan oleh teller setelah berkas pencairan kredit. Kemudian Teller membayarkan uang kepada nasabah sejumlah kuitansi pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya provisi, administrasi dan notaris.
8
4) Prosedur Penerimaan Pembayaran Dari Debitur Prosedur
ini
pembayaran
dilaksanakan dengan
kartu
dengan angsuran
cara setiap
melakukan bulannya.
Besarnya angsuran tersebut sesuai dengan besar angsuran yang sudah dipilih debitur. Pelaksanaannya yaitu debitur melakukan pembayran melalui teller dengan kartu angsuran. Teller lalu menginput pembayaran ke dalam sistem lalu mencetak hasil pembayaran sebagai bukti pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dapat dilihat pihak kreditur melakuakn single prestasi dimana kewajiban kreditur selesai ketika telah terjadi penyerahan dana pinjaman kepada debitur. Hal ini menunjukan bahwa kreditur tidak berkewajiban apapun terhadap debitur tetapi memiliki hak penuh terhadap pembayaran utang dari debitur. Hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanannya yaitu debitur mendapatkan hak yakni pinjaman sejumlah uang dari kreditur. Hak yang didapat oleh debitur menimbulkan pula kewajiban bagi debitur. Kewajiban tersebut
melakukan
pembayaran
angsuran
secara
tepat
waktu.
Berkewajiban membayar denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Prosedur pemberian kredit di PT BPR Shinta Daya Yogyakarta sudah berjalan sangat baik namun ada beberapa bahan pertimbangan yang dapat menjadi bahan masukan manajemen, yaitu : a. Pengikatan jaminan yang dilakukan tidak pada seluruh plafond pinjaman. Sebaiknya dapat dilakukan pada seluruh plafond kredit yang ada hal ini dilakukan agar beban potongan pinjaman akibat pengikatan jaminan oleh notaris tidak terlalu membebani nasabah. Dengan
berlakunya
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
No.
9
9/I/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 yang menyatakan bahwa agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30% dari harga pasar dalam hal ini Manajemen PT BPR Shinta Daya Yogyakarta dapat menimbang kembali prosedur pengikatan jaminan bergerak agar dapat diberlakukan untuk semua pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan surat kuasa menjual yang dinotariilkan. Dengan demikian beban PPAWD (Penyisihan Piutang Asset Wajib Dibayar) apabila terjadi kemacetan pinjaman dengan jaminan barang bergerak untuk pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beban PPAWD dapat berkurang 30%. b. Perjanjian Kredit melalui notaris telah dilegalisasi namun sebaiknya untuk pinjaman dengan plafond tertentu misalnya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat secara notariil sehingga lebih kuat apabila dijadikan sebagai bukti di pengadilan. c. Surat Kuasa menjual dan Surat kerelaan penyerahan dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian kredit karena pada dasarnya surat-surat tersebut dilakukan secara bawah tangan sehingga tidak ada masalah apabila dimasukkan dalam salah satu klausul di Perjanjian Kredit sehingga dapat mengurangi beban materai debitur. Bentuk perjanjian kredit modal kerja dilaksanakan oleh PT BPR Shinta Daya Yogyakarta untuk pinjaman di bawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih menggunakan akta di bawah tangan, meskipun untuk pinjaman diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perjanjian hutang piutangnya dilegalisasi lalu dibuatkan akta fidusia oleh notaris. Perjanjian di bawah tangan berisikan jumlah besarnya kredit, hak dan kewajiban para pihak, sanksi apabila debitur lalai melakukan kewajibannya, bunga yang harus dibayar.
10
Menurut penulis, asas kebebasan berkontrak ini menjadi alasan utama bagi pihak PT BPR Shinta Daya Yogyakarta untuk menentukan isi dari perjanjian, namun dengan diberlakukannya asas ini diharapkan tidak digunakan untuk menekan nasabah dengan memberikan syarat-syarat yang dapat memberatkan nasabah. Perjanjian standar itu bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1329 KUHPerdata) maupun kesusilaan, akan tetapi di dalam praktek, perjanjian standar tumbuh disebabkan keadaan yang menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengatur apakah perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau cukup dengan akta di bawah tangan. Jadi baik nasabah maupun bank bebas dalam menuangkan bentuk perjanjiannya, dengan akta otentik atau dengan akta dibawah tangan, akan tetapi hal ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akta otentik sebagai alat bukti memiliki kekuatan yang sempurna. Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan “Suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya”. 2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja di PT BPR Shinta Daya Yogyakarta Sebelum masuk dalam kredit macet yang merupakan bentuk dari wanprestasi. Ada 4 bentuk dari wanprestasi, yaitu: 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. 2) Terlambat memenuhi prestasi. 3) Memenuhi prestassi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ( Handri Raharjo, 2009 : 80)
11
Hubungan wanprestasi dengan kredit macet adalah merupakan bentuk dari wanprestasi. Hal ini dapat ditunjukan dalam ketentuan sebagai berikut : Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kredit dapat dikategorikan sebagai berikut : Pasal 3 menyatakan bahwa ayat ( 1 ) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Ayat ( 2 ) menyatakan penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur. Ayat ( 3 ) menyatakan aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut: pertama kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran: kurang dari 1 (satu) bulan, atau 1 (satu) bulan atau lebih. Kedua adalah kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan kredit tanpa angsuran. Dalam Pasal 4 dijelaskan pada ayat ( 1 ) bahwa kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut: 1) Pertama kategori lancar yaitu apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo. 2) Kedua adalah kategori kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu)
12
bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. 3) ketiga kategori diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3(tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. 4) Keempat kategori macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan; kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. Penyelesaian wanprestasi pada kredit macet di PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta wawancara dengan Ibu Tri Mulyani sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit di PT BPR Shinta Daya Yogyakarta berdasarkan Pedoman Standar Kebijakan
Perkreditan
BPR.
Upaya
Penanganan
Kredit
Bermasalah dengan kolektibilitas dapat digolongkan: 1) Kurang Lancar a) Melakukan pembinaan dan penagihan kepada Debitur. Penyelesaian wanprestasi , sebelum dilakukan tindakan non litigasi maupun tindakan ligitasi, PT BPR Shinta Daya Yogyakarta melakukan suatu tindakan yang disebut “Pembinaan”. Istilah “Pembinaan” ini diadakan dalam rangka agar kredit yang ada terhindar dari kredit macet atau paling tidak apabila memang benar-benar terjadi kredit macet, PT BPR Shinta Daya Yogyakarta sudah mengantisipasi dan mempermudah pelaksanaan eksekusi atau penjualan barang jaminan nantinya.
13
b) Membuat surat tagihan dan panggilan kepada Debitur. Surat tagihan ini diberikan kepada debitur bahwa jangka pengembalian sudah lewat dan debitur masih mempunyai tunggakan pinjaman selama tiga (3) bulan berturut-turut. Di dalam surat tagihan tersebut berisi peringatan untuk membayar pinjaman sesuai dengan tunggakan yang dialami debitur. Apabila debitur telah melakukan pembayaran berarti mekanisme pelunasan dapat berjalan lagi. c) Penyelesaian penjualan asset lainnya. Upaya lain yang dilakukan pihak bank adalah eksekusi langsung terhadap barang jaminan. Pada prakteknya pihak bank mempersilahkan nasabah untuk mencari sendiri pembeli, jika nasabah tidak mampu, maka pihak bank yang akan mencarikan pembeli. Untuk jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mekanisme yang tertulis pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Huruf c, maka ada 3 syarat penjualan di bawah tangan, yaitu : (1) Ada kata sepakat antara pembeli dan penerima fidusia (2) Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima
fidusia
kepada
pihak
yang
berkepentingan. (3) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan Penjualan langsung dibawah tangan bagi pihak nasabah juga lebih menguntungkan, karena nama baiknya terlindungi, tidak perlu membayar bea lelang,
14
prosedurnya mudah dan dapat mencari sendiri pembeli sehingga tahu harga barang yang akan dieksekusi. Melakukan tindak lanjut penyelamatan ( 3R ). (1) Penjadwalan kembali ( Reschedulling) Penjadwalan
kembali
yaitu
perubahan
jadwal
pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu. (2) Persyaratan Kembali ( Reconditioning ) Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau
persyaratan
lainnya
sepanjang
tidak
menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan /atau (3) Penataan Kembali ( Restructuring ) Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau seebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. 2) Diragukan dan Macet a) Melakukan pembinaan dan penagihan kepada Debitur. Penyelesaian wanprestasi , sebelum dilakukan tindakan non litigasi maupun tindakan ligitasi, PT BPR Shinta Daya Yogyakarta melakukan suatu tindakan yang disebut “Pembinaan”. Istilah “Pembinaan” ini diadakan dalam rangka agar kredit yang ada terhindar dari kredit macet atau paling tidak apabila memang benar-benar terjadi kredit macet, PT BPR Shinta Daya Yogyakarta
15
sudah mengantisipasi dan mempermudah pelaksanaan eksekusi atau penjualan barang jaminan nantinya. b) Membuat surat tagihan dan panggilan kepada Debitur. Surat tagihan ini diberikan kepada debitur bahwa jangka pengembalian sudah lewat dan debitur masih mempunyai tunggakan pinjaman selama tiga (3) bulan berturut-turut. Di dalam surat tagihan tersebut berisi peringatan untuk membayar pinjaman sesuai dengan tunggakan yang dialami debitur. Apabila debitur telah melakukan pembayaran berarti mekanisme pelunasan dapat berjalan lagi. c) Penyelesaian penjualan asset lainnya. Upaya lain yang dilakukan pihak bank adalah eksekusi langsung terhadap barang jaminan. Pada prakteknya pihak bank mempersilahkan nasabah untuk mencari sendiri pembeli, jika nasabah tidak mampu, maka pihak bank yang akan mencarikan pembeli. Untuk jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mekanisme yang tertulis pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Huruf c, maka ada 3 syarat penjualan di bawah tangan, yaitu : (1) Ada kata sepakat antara pembeli dan penerima fidusia (2) Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima
fidusia
kepada
pihak
yang
berkepentingan. (3) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
16
Penjualan langsung dibawah tangan bagi pihak nasabah juga lebih menguntungkan, karena nama baiknya terlindungi, tidak perlu membayar bea lelang, prosedurnya mudah dan dapat mencari sendiri pembeli sehingga tahu harga barang yang akan dieksekusi. d) Melakukan tindak lanjut penyelamatan 3 R. (1) Penjadwalan kembali ( Reschedulling) Penjadwalan
kembali
yaitu
perubahan
jadwal
pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu. (2) Persyaratan Kembali ( Reconditioning ) Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau
persyaratan
lainnya
sepanjang
tidak
menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan /atau (3) Penataan Kembali ( Restructuring ) Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau seebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. e) Penyelesaian melalui jalur hukum/ lelang. Upaya Litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka mengeksekusi barang jaminan melalui sidang di pengadilan. f) Usulan penghapusbukuan pinjaman. Berdasarkan ketentuan Passal 7 huruf c UndangUndang Perbankan dihubungkan dengan penjelasannya
17
dimungkinkan adanya penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiyaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan nasabah debitur yang bersangkutan untuk masa waktu tidak melebihi 5 tahun atau perusahaan ( nasabah debitur ) telah memperoleh laba. Seandainya dalam jangka waktu 5 tahun tersebut bank belum berhasil menarik penyertaannya, maka penyertaan sementara itu wajib dihapuskan dari neraca bank yang bersangkutan.( Djoni S Gozali, 2012 : 371 ) D. Simpulan Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pemberian kredit modal kerja pada PT BPR Shinta Daya Yogyakarta telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perbankan. PT BPR Shinta Daya Yogyakarta mempunyai kebijakan tersendiri mengenai ketentuan besarnya pinjaman sehingga perjanjian kredit modal kerja dapat dilakukan di bawah tangan, dengan akta notariil, melaksanakan pendaftaran jaminan yang dijaminkan baik fidusia maupun hak tanggungan. Pelaksanaan perjanjian Daya
Yogyakarta
apabila
kredit di PT BPR Shinta
terjadi
wanprestasi
dalam
pelaksanannya. Upaya preventif dengan dilakukan analisis kredit untuk mengurangi adanya kredit macet. 2. Upaya yang dilakukan oleh PT BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam hal mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan bentuk dari wanprestasi, untuk kredit kurang lancar dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur, membuat surat tagihan dan panggilan kepada debitur, penyelesaian penjualan asset lainnya, dan melakukan tindak lanjut penyelamatan ( 3R ).
18
Penyelesaian untuk kredit diragukan dan macet dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur, membuat surat tagihan dan panggilan kepada debitur, penyelesaian penjualan asset lainnya, melakukan tindak lanjut penyelamatan ( 3R ), Penyelesaian melalui jalur hukum/ lelang dan usulan pengapusbukuan pinjaman.
E. Saran Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak PT BPR Shinta Daya Yogyakarta harus melakukan analisis kredit yang valid. Hal ini bertujuan untuk menghindari wanprestasi sehingga kesehatan PT BPR Shinta Daya Yogyakarta tetap baik.
19
Daftar Pustaka Djoni S Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta : PT Sinar Grafika Soerjono Soekanto. 2002. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Suyud Margono. 2004. ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Bogor : Ghalia Indonesia. Soebekti dan Tjitrosudibio. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/I/DpG/DPBPR tertanggal 2 Mei 2007 Tentang Penilaian Agunan dan Kewajiban Sertifikasi bagi Direktur/Calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ).
