ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENDIDIK DAN PENELITI BAHASA DAN SASTRA (APPI-BASTRA) BAB I PENGERTIAN UMUM

Asosiasi Pendidik dan Peneliti Bahasa dan Sastra (Appi-Bastra)

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENDIDIK DAN PENELITI BAHASA DAN SASTRA (APPI-BASTRA) BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Pendidik dan peneliti adalah ilmuwan berprofesi pendidik dan peneliti yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berbudi luhur, dan peduli terhadap lingkungan; terus menerus meningkatkan kualitas iman, ketaqwaan, amal saleh, dan kemampuan berpikir; menemukan, menguasai, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi; menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani yang makmur dan sejahtera. BAB II KEASOSIASIAN Pasal 2 Sifat Keasosiasian Appi-Bastra merupakan asosiasi profesi yang memiliki sifat sebagai berikut. (1) Keilmuan dan keakademikan yang bergerak di bidang ilmu pengetahun, teknologi, penelitian, sosial, budaya, pendidikan, seni, bahasa, dan sastra untuk menemukan dan menyebarkan hasil kajian, inovasi, penelitian ilmiah, pemikiran, teknologi tepat guna, dan karya-karya nyata lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (2) Kemanusiaan dan kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan dan saling menghormati dalam membina dan mengembangkan budaya saling mengenal, saling menolong, dan saling berwasiat di jalan yang benar guna memperkukuh upaya mewujudkan masyarakat madani yang harmonis. (3) Keindonesiaan yang diwujudkan dengan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan kebhinekaan. (4) Keterbukaan, kebersamaan, dan kesetaraan dalam penerimaan anggota, penampungan aspirasi, partisipasi, prakarsa, dinamika anggota, dan pertanggungjawaban keuangan Appi-Bastra. (5) Kebebasan dan kemandirian yang diwujudkan dalam sikap independen serta bertanggung jawab, berdiri sendiri, memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara berswadaya terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran, upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan, serta tidak menjadi bagian dari atau bernaung dalam kekuatan suatu badan yang mengikat. (6) Kekeluargaan yang diwujudkan dalam pengembangan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan ilmuwan Indonesia serta berpartisipasi dalam mempersatukan masyarakat dan bangsa Indonesia.

1


(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 3 Fungsi Dewan Pengurus Dewan Pengurus merupakan pusat kegiatan anggota yang memiliki otonomi sesuai dengan ketentuan Appi-Bastra. Dewan Pengurus Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan, dan mengoordinasikan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah nasional/internasional. Dewan Pengurus Wilayah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan, dan mengoordinasikan sejumlah Dewan Pengurus Daerah dan melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah provinsi. Dewan Pengurus Daerah melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4 Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat dibentuk dalam sidang umum dan diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pasal 5 Dewan Pengurus Wilayah Dewan Pengurus Wilayah dibentuk di suatu wilayah provinsi yang ada pemusatan sejumlah Dewan Pengurus Daerah. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Wilayah dibentuk dan disahkan Dewan Pengurus Pusat. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Dewan Pengurus Wilayah dapat dibentuk di luar negeri di setiap negara sahabat. Apabila dipandang perlu di tingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Pakar. Persyaratan mendirikan Dewan Pengurus Wilayah minimal memiliki lebih dari satu Dewan Pengurus Daerah. Pasal 6 Dewan Pengurus Daerah Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk di setiap kabupaten/kota. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Daerah dibentuk dan disahkan Dewan Pengurus Wilayah. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk di luar negeri. Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Dewan Pakar. Persyaratan untuk pendirian Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) orang anggota dan memiliki kantor sekretariat.

2


BAB III KEANGGOTAAN Pasal 7 Jenis Keanggotaan (1) Jenis keanggotaan diklasifikasikan atas anggota biasa dan anggota kehormatan. (2) Anggota biasa adalah ilmuwan berprofesi pendidik dan peneliti bahasa dan sastra yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Appi-Bastra. (3) Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pembina, antara lain karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang bernilai tinggi dan berguna bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pasal 8 Persyaratan Anggota Yang dapat diterima menjadi anggota Appi-Bastra sebagai berikut. (1) Warga Negara Republik Indonesia berprofesi pendidik dan peneliti bahasa dan sastra yang bergelar minimal magister dan bersedia mengabdi secara tetap paling sedikit 5 (lima) tahun di Appi-Bastra. (2) Bersedia mengabdikan diri secara tetap minimal 5 (lima) tahun dalam salah satu Dewan Pengurus Appi-Bastra (untuk anggota kehormatan). (3) Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan ketetapanketetapan Appi-Bastra. (4) Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota Appi-Bastra (untuk anggota kehormatan). (5) Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya. (6) Prosedur keanggotaan kehormatan diatur tersendiri dalam ketetapan Appi-Bastra.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Pasal 9 Hak Anggota Anggota berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang Dewan Pengurus. Anggota berhak memberikan usul dan saran yang disampaikan kepada Dewan Pengurus Appi-Bastra. Anggota berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh Appi-Bastra. Anggota berhak mendapat (a) kartu anggota yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat; (b) jurnal ilmiah Appi-Bastra. Anggota berhak mendapat diskon 10% dari pembayaran setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Appi-Bastra. Anggota berhak ikut dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Appi-Bastra.

Pasal 10 Kewajiban Anggota (1) Anggota memiliki kewajiban sebagai berikut. (a) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 dan iuran anggota sebesar Rp 150.000,00/tahun. (b) Menaati dan melaksanakan Kode Etik Appi-Bastra. (c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Appi-Bastra.

3


(d) Memberikan kontribusi sebesar 10% dari setiap anggaran kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan nama Appi-Bastra. (2) Anggota Kehormatan memiliki kewajiban sebagai berikut. (a) Menjaga dan menjunjung nama baik Appi-Bastra. (b) Berpartisipasi dalam kegiatan Appi-Bastra. Pasal 11 Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian (1) Keanggotaan berakhir karena: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; (c) diberhentikan. (2) Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi sebagai berikut. (a) Pemberhentian terhadap anggota Appi-Bastra dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas usulan Dewan Pengurus di bawahnya, dan mendapat persetujuan dari Dewan Pembina. (b) Pemberhentian anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Appi-Bastra yang berwenang untuk itu. (c) Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang memiliki jabatan dalam kepengurusan Appi-Bastra, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh Dewan Pengurus Appi-Bastra yang berwenang. (d) Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam musyawarah Dewan Pengurus Wilayah atau musyawarah Dewan Pengurus Daerah atau forum yang ditunjuk untuk itu dan Dewan Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. (e) Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan ayat 2 (dua) butir d pasal ini, dapat mengajukan/meminta banding dalam sidang umum Appi-Bastra sebagai pembelaan terakhir. (f) Prosedur lebih rinci pemberhentian, pembelaan, dan rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam ketetapan Appi-Bastra. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 12 Dewan Pengurus Pusat (1) Status Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. (a) Dewan Pengurus Pusat adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi Appi-Bastra yang diusulkan oleh sidang umum dan diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina. (b) Dewan Pengurus Pusat memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. (c) Ketua Dewan Pengurus Pusat terdiri atas 3 (tiga) orang, salah seorang di antaranya diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua Umum (selanjutnya disebut Ketua) dan yang lain diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua 1 dan Ketua 2 dalam masa 5 (lima) tahun. (d) Ketua memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya diangkat dan ditetapkan Ketua baru yang dipilih dalam sidang umum dan diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina.

4


(e) Apabila Ketua Dewan Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, dapat dipilih Ketua baru dari salah satu ketua 1 atau ketua 2 melalui sidang internal Dewan Pengurus Pusat untuk memimpin Appi-Bastra sampai akhir masa jabatannya dengan persetujuan Dewan Pembina. (f) Bila dipandang perlu Dewan Pengurus Pusat dapat mengusulkan Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan tugas khusus secara independen dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Pembina untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. (2) Personalia Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. (a) Pengurus inti terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Dewan Pakar. (b) Pengurus harian terdiri atas Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan para Kepala Departemen. (c) Pengurus Lengkap terdiri atas Pengurus inti, pengurus harian, Ketua Departemen, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Kehormatan (ad hoc), serta para Ketua Dewan Pengurus Wilayah. (d) Personalia Dewan Pengurus Pusat mengoordinasikan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan operasional pada periode tertentu. (3) Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Pusat dan Pembelaan sebagai berikut. (a) Pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Pusat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa. (b) Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang umum atau forum yang ditunjuk untuk itu. (c) Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan AppiBastra. (4) Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. (a) Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi Appi-Bastra, melaksanakan hasil-hasil sidang umum, serta ketetapanketetapan Appi-Bastra lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang cerdas, kreatif, inovatif, makmur, sejahtera, beradab, dan berkarakter Indonesia. (b) Segera mengumumkan/menyampaikan segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan Appi-Bastra kepada Dewan Pembina. (c) Dewan Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Dewan Pembina melalui sidang umum. (d) Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab ke luar dan ke dalam Appi-Bastra sesuai dengan ketentuan AD Appi-Bastra. (e) Dewan Pengurus Pusat dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan oleh Dewan Pembina. (f) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Dewan Pengurus baru terbentuk, Dewan Pengurus Pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan. (g) Dewan Pengurus Pusat membantu mengembangkan kinerja Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam upaya mewujudkan visi dan misi Appi-Bastra. (h) Ketua Dewan Pengurus Pusat tidak dapat merangkap jabatan dalam organ AppiBastra lain. Pasal 13 Dewan Pengurus Wilayah (1) Status Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut. (a) Dewan Pengurus Wilayah adalah badan/instansi kepemimpinan Appi-Bastra tingkat Provinsi. (b) Masa jabatan Dewan Pengurus Wilayah 5 (lima) tahun. 5


(c) Ketua Dewan Pengurus Wilayah memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (d) Ketua Dewan Pengurus Wilayah tidak dapat merangkap jabatan dalam setiap jenjang kepengurusan Appi-Bastra. (2) Personalia Dewan Pengurus Wilayah: (a) Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. (b) Apabila Ketua Dewan Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir. (c) Apabila Ketua Dewan Pengurus Wilayah mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir. (3) Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Wilayah dan pembelaan sebagai berikut. (a) Pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Wilayah dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa. (b) Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam musyawarah wilayah atau forum yang ditunjuk untuk itu. (c) Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan AppiBastra. (4) Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut. (a) Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi Appi-Bastra, serta melaksanakan hasil-hasil ketetapan rapat wilayah, kebijakan dan program kerja Appi-Bastra serta ketetapan Appi-Bastra lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di wilayah. (b) Menyampaikan laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengurus Pusat. (c) Mengevaluasi hasil kerja Dewan Pengurus Daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada Dewan Pengurus Wilayah. (d) Mendorong, merintis dan mengoordinasikan pembentukan Dewan Pengurus Daerah baru yang dipandang perlu serta membantu Dewan Pengurus Daerah melaksanakan tugas Appi-Bastra serta meningkatkan kepakaran masing-masing anggota AppiBastra. (e) Dewan Pengurus Wilayah yang baru menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat. (f) Setelah pengurus baru terbentuk maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Dewan Pengurus Wilayah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan. (g) Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan kepada Dewan Pengurus Wilayah. (h) Personalia Dewan Pengurus Wilayah mengoordinasikan proses kegiatan dalam mengupayakan tujuan operasional dalam periode tertentu. Pasal 14 Dewan Pengurus Daerah (1) Status Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. (a) Dewan Pengurus Daerah adalah badan/instansi kepemimpinan Appi-Bastra di tingkat Kabupaten/Kota. (b) Masa jabatan Majelis Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun. (c) Ketua Dewan Pengurus Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (d) Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah luar negeri adalah 2 (dua) tahun 6


(e) Ketua Dewan Pengurus Daerah luar negeri memegang jabatannya selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (f) Pejabat Dewan Pengurus Daerah tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang struktur kepengurusan Appi-Bastra. (2) Personalia Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 20 (dua puluh) anggota. (3) Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Daerah dan pembelaan sebagai berikut. (a) Apabila ketua Dewan Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Pejabat Ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Daerah, dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan. (b) Apabila Ketua Dewan Pengurus Daerah mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Dewan Pengurus Daerah sampai dengan periode kepengurusan berakhir dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus Wilayah. (c) Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan Appi-Bastra. (4) Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. (a) Menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi Appi-Bastra, serta melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah daerah, kebijakan, dan program kerja Appi-Bastra serta ketentuan atau ketetapan Appi-Bastra lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di daerah. (b) Menyampaikan laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat. (c) Membantu anggota meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan fungsi Appi-Bastra. (d) Mendorong, merintis dan mengoordinasikan pembentukan Badan Usaha Otonom baru. (e) Dewan Pengurus Daerah dalam negeri yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Wilayah. (f) Dewan Pengurus Daerah luar negeri yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus wilayah atau Dewan Pengurus Pusat. (g) Setelah Dewan Pengurus Daerah baru terbentuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Dewan Pengurus Daerah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan. (h) Personalia Dewan Pengurus Daerah mengoordinasikan proses kegiatan dalam mengupayakan tujuan operasional dalam periode tertentu. (i) Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan secara transparan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 15 Pergantian Pengurus Antarwaktu (1) Pergantian pengurus antarwaktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum masa kepengurusan berakhir. Pergantian pengurus antarwaktu dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan atas persetujuan Dewan Pembina. (2) Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah melakukan pergantian pengurus setelah melalui rapat pengurus lengkap 7


untuk keperluan itu. Pergantian Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah dilakukan setelah melalui rapat pengurus lengkap yang diagendakan khusus untuk keperluan itu. BAB V DEWAN KEHORMATAN, DAN DEWAN PAKAR Pasal 16 Dewan Kehormatan (1) Dewan Kehormatan beranggotakan para ilmuwan yang karena jasa-jasanya aktif mengembangkan Appi-Bastra yang aktivitas dan/atau karena usianya menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat aktif, namun pemikirannya masih tetap dibutuhkan dalam tugas khusus. Dewan Kehormatan besifat ad hoc yang diusulkan Dewan Pengurus Pusat dan diangkat dan dilantik oleh Dewan Pembina untuk tugas khusus. (2) Dewan Kehormatan berfungsi menegakkan kode etik Appi-Bastra dan memberikan pemikiran untuk kebijakan Appi-Bastra yang bersifat strategis bagi kelangsungan hidup Appi-Bastra. Dewan Kehormatan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, saran, bantuan kemudahan bagi Dewan Pembina, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup Appi-Bastra.

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 17 Dewan Pakar Dewan Pakar beranggotakan para ilmuwan yang bergelar doktor dan memiliki kelebihan di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra serta disegani dan dihormati di kalangan ilmuwan Indonesia. Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan, dan pendapat yang bersifat keilmuan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota Appi-Bastra kepada Pengurus Appi-Bastra. Memberikan penilaian untuk kelayakan proposal suatu kegiatan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan Appi-Bastra. Dewan Pakar bertanggungjawab kepada Dewan Pembina melalui Sidang Umum AppiBastra. BAB VI SIDANG UMUM DAN MUSYAWARAH Pasal 18 Sidang Umum

(1) Status Sidang Umum (a) Sidang umum merupakan forum tertinggi Appi-Bastra tingkat nasional yang menjadi penentu Appi-Bastra. (b) Sidang umum merupakan rapat umum Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah. (c) Sidang umum diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Wewenang sidang umum sebagai berikut. (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat. (b) Mengusulkan perubahan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis besar program kerja Appi-Bastra, pedoman-pedoman pokok, dan kebijaksanaan AppiBastra.

8


(c) Memilih dan mengusulkan anggota Dewan Pengurus Pusat melalui pembentukan tim formatur. (d) Memilih alternatif tempat penyelenggaraan sidang umum berikutnya. (3) Tata tertib sidang umum sebagai berikut. (a) Peserta sidang umum terdiri atas peserta utusan dan peserta peninjau. (b) Peserta utusan terdiri atas personalia Dewan Pengurus Pusat, utusan Dewan Pengurus Wilayah, dan utusan Dewan Pengurus Daerah Appi-Bastra, sedangkan peserta peninjau adalah undangan lainnya. (c) Dewan Pengurus Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan sidang umum. (d) Banyaknya utusan Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan sidang umum ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. (e) Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diadakan sidang umum luar biasa. Pasal 19 Sidang Umum Luar Biasa (1) Sidang umum luar biasa memiliki wewenang yang sama dengan sidang umum. (2) Sidang umum luar biasa diadakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa dan atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus Pusat serta setelah mendengarkan pendapat Dewan Kehormatan. Pasal 20 Musyawarah Wilayah (1) Status musyawarah wilayah sebagai berikut. (a) Musyawarah wilayah merupakan forum tertinggi Appi-Bastra tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Dewan Pengurus Wilayah. (b) Musyawarah wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, sebelum penyelenggaraan sidang umum. (2) Wewenang musyawarah wilayah sebagai berikut. (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah. (b) Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah yang merupakan rangkuman program kerja Dewan Pengurus Wilayah serta penjabaran garis-garis besar program kerja Appi-Bastra. (c) Memilih Anggota Dewan Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua, merangkap Ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Appi-Bastra wilayah. (d) Memilih anggota tim formatur dan calon Anggota Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya. (3) Tata tertib musyawarah wilayah sebagai berikut. (a) Peserta musyawarah wilayah terdiri atas anggota Dewan Pengurus Wilayah, dan utusan Dewan Pengurus Daerah. (b) Dewan Pengurus Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah wilayah. (c) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah wilayah diatur dalam ketetapan Appi-Bastra. Pasal 21 Musyawarah Daerah (1) Status musyawarah daerah sebagai berikut.

9


(a) Musyawarah daerah merupakan forum tertinggi dewan tingkat daerah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Dewan Pengurus Daerah. (b) Musyawarah daerah dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah. (c) Musyawarah daerah luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah. (2) Wewenang musyawarah daerah sebagai berikut. (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah. (b) Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Daerah yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja Appi-Bastra. (c) Memilih anggota Dewan Pengurus Daerah dengan jalan memilih dan menetapkan Ketua merangkap Ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Dewan Pengurus Daerah. (d) Memilih dan mengusulkan calon anggota tim formatur serta calon anggota Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya. (3) Tata tertib musyawarah daerah sebagai berikut. (a) Peserta musyawarah daerah terdiri atas anggota Dewan Pengurus Daerah, utusan anggota Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, peninjau, dan undangan lainnya. (b) Dewan Pengurus Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah daerah. (c) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah daerah diatur dalam ketetapan Appi-Bastra. (d) Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa Dewan Pengurus Daerah. BAB VII RAPAT-RAPAT Pasal 22 Jenis-Jenis Rapat Pengambilan keputusan Appi-Bastra dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut. (1) Rapat pengurus inti (2) Rapat pengurus harian (3) Rapat pengurus lengkap (4) Rapat pimpinan paripurna (5) Rapat koordinasi Pasal 23 Rapat Pengurus Inti dan Wewenang (1) Rapat pengurus inti diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan dihadiri oleh: (a) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Pusat; (b) Ketua Dewan Pengurus Wilayah dan Ketua Dewan Pengurus Daerah. (c) Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Pakar. (d) Ketua-Ketua Departemen. (2) Rapat pengurus inti berwenang untuk: (a) membahas hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian Appi-Bastra karena berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara; 10


(b) mempersiapkan alternatif pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengurus dalam mengambil keputusan strategis; (c) memantau dinamika perkembangan Appi-Bastra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Rapat pengurus inti dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah/ Ketua pada tingkat Dewan Pengurus Daerah. Pasal 24 Rapat Pengurus Harian dan Wewenang (1) Rapat pengurus harian diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh: (a) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Pusat; (b) Ketua-Ketua Departemen. (2) Wewenang Rapat Pengurus Harian sebagai berikut. (a) Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah/tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya. (b) Membahas masalah-masalah aktual dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran Appi-Bastra. (c) Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing departemen. (d) Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional. (e) Rapat pengurus harian dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat/Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan agenda rapat, dan didampingi oleh Sekretaris Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/ Sekretaris Dewan Pengurus Daerah . Pasal 25 Rapat Pengurus Lengkap dan Wewenang (1) Rapat pengurus lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh: (a) pengurus lengkap; (b) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Kehormatan; (c) para Ketua Departemen; (d) Dewan Pengurus Wilayah/para anggota Seksi Dewan Pengurus Daerah. (2) Wewenang rapat pengurus lengkap sebagai berikut. (a) Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab ilmuwan baik yang berskala nasional, regional, maupun internasional. (b) Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan menetapkan tindak lanjut program AppiBastra. (c) Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program. (d) Menetapkan kebijakan yang bersifat strategis untuk menjalankan misi Appi-Bastra. (3) Rapat Pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus dan/atau seseorang yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua dan didampingi oleh Sekretaris Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/Sekretaris Dewan Pengurus Daerah.

11


Pasal 26 Rapat Pimpinan Paripurna dan Wewenang (1) Rapat pimpinan paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh: (a) Pengurus lengkap; (b) Dewan Kehormatan; (c) Dewan Pakar; (d) Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah untuk Pusat/Ketua Dewan Pengurus Daerah untuk Wilayah. (2) Wewenang rapat pimpinan paripurna sebagai berikut. (a) Menetapkan kebijaksanaan umum Appi-Bastra. (b) Menetapkan strategi pencapaian tujuan Appi-Bastra. (c) Menampung dan merumuskan usulan baru bagi penyempurnaan Appi-Bastra dan/atau mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang umum. (3) Rapat pimpinan paripurna dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat/Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan didampingi oleh Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Kehormatan (ad hoc) dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/Sekretaris Dewan Pengurus Daerah. Pasal 27 Rapat Koordinasi dan Wewenang (1) Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh: (a) Ketua Koordinasi; (b) Departemen/Divisi/Seksi terkait; (c) Bidang/Unit terkait; (d) Badan Usaha Otonom/Upt terkait. (2) Wewenang Rapat Koordinasi sebagai berikut. (a) Merencanakan pelaksanaan kegiatan/program kerja. (b) Menetapkan strategi sasaran program kerja. (3) Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua koordinasi terkait. BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 28 Hak Suara dan Hak Bicara Peserta rapat sidang umum atau sidang umum luar biasa, peserta rapat utusan Dewan Pengurus Wilayah, peserta rapat utusan Dewan Pengurus Daerah memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak memiliki hak suara. Pasal 29 Quorum dan Persyaratan (1) Rapat Dewan Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pengurus tersebut. (2) Sidang umum dan sidang umum luar biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia yang berhak mengikuti sidang umum dan sidang umum luar biasa. (3) Rapat Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan utusan Dewan Pengurus Daerah di wilayahnya. 12


(4) Rapat Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pengurus Daerah. (5) Apabila ketentuan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini tidak dapat terpenuhi, penyelenggaraan sidang umum dan sidang umum luar biasa, rapat Dewan Pengurus Wilayah, rapat Dewan Pengurus Daerah ditangguhkan selama 2 (dua) jam dan jika dalam tenggang waktu tersebut quorum tidak terpenuhi, atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, sidang umum/rapat tersebut dinyatakan sah. Pasal 30 Pengambilan Keputusan (1) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(1) (2) (3) (4) (5)

BAB IX KEGIATAN Pasal 31 Kegiatan Menyelenggarakan penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam menjawab berbagai permasalahan pendidikan, bahasa, dan/atau sastra. Menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pendidikan, bahasa, dan/atau sastra untuk memberdayakan masyarakat. Menyelenggarakan seminar, serasehan, simposium, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya tentang pendidikan, bahasa, dan/atau sastra. Menyediakan jasa konsultasi dalam bidang penelitian, pendidikan, bahasa, dan/atau sastra. Menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan yang terkait dengan bahasa dan/atau sastra yang berstandar nasional Indonesia dan berkualitas global. Menyelenggarakan penerbitan buku, jurnal, majalah, dan/atau media massa lain baik cetak maupun elektronik. Menyelenggarakan kerjasama di bidang penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya dengan badan-badan lain baik pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Menyelenggarakan kegiatan atau usaha lain yang bermanfaat bagi kemajuan AppiBastra dalam rangka mewujudkan visi dan misi Appi-Bastra.

BAB X KEUANGAN Pasal 32 Pengaturan Keuangan Besarnya uang pangkal keanggotaan dan uang iuran anggota ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. Uang pangkal disetorkan kepada Dewan Pengurus Pusat. Uang iuran anggota sebesar Rp 150.000,00 per tahun: Rp 10.000,00 untuk kas daerah, Rp 15.000,00 untuk kas wilayah, dan Rp 125.000,00 disetorkan kepada Pengurus Pusat. Pelaksanaan pengumpulan serta pembagian hasil kegiatan ditentukan dalam ketetapan Appi-Bastra tersendiri. Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Pusat yang telah diaudit disampaikan pada sidang umum. 13


(6) Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah disampaikan pada rapat Dewan Pengurus. (7) Laporan keuangan akhir masa jabatan dipertanggungjawabkan dalam sidang umum untuk Dewan Pengurus Pusat, dan rapat Dewan Pengurus masing-masing untuk Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah.

BAB XI ATRIBUT APPI-BASTRA Pasal 33 Atribut Appi-Bastra Atribut Appi-Bastra terdiri atas lambang dan kartu tanda anggota. Penggunaan atribut AppiBastra diatur melalui ketetapan Appi-Bastra. BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 34 Aturan Tambahan (1) Setiap anggota Appi-Bastra dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Appi-Bastra. (2) Setiap anggota dan pengurus Appi-Bastra harus menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan semua ketetapan Appi-Bastra. BAB XIII PENUTUP Pasal 35 Hal Lain dan Pemberlakuan (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AppiBastra akan diatur dalam ketetapan-ketetapan Appi-Bastra. (2) Aggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Surabaya, 2 Juni 2014 Ketua Umum

Prof. Dr. H. Haris Supratno

14

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENDIDIK DAN PENELITI BAHASA DAN SASTRA (APPI-BASTRA) BAB I PENGERTIAN UMUM

Recommend Documents