ANGGARAN DASAR KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PEMBUKAAN Mahasiswa sebagai inti kekuatan pemuda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi tulang punggung negara untuk melanjutkan pembangunan dan kepemimpinan negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk mempersiapkan diri guna mewujudkan harapan tersebut. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan paripuna sebagai “kawah candradimuka” bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman. Selain kegiatan akademis, sejatinya diperlukan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan menempa diri guna meningkatkan kualitas moral, intelektual, dedikasi, dan profesionalitas serta mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menyatakan untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam kegiatan ilmiah. BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” yang selanjutnya disingkat KSP “Principium”. Pasal 2 KSP “Principium” didirikan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 1992 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 KSP “Principium” berkedudukan di Fakultas Hukum Univeristas Sebelas Maret. BAB II ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN Pasal 4 KSP “Principium” berasaskan Pancasila. Pasal 5 KSP “Principium”: berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP “Principium”.
ANGGARAN DASAR KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Pasal 6 KSP “Principium” bertujuan untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi: a. pendidikan; b. penelitian;dan c. pengabdian masyarakat. BAB III STATUS, SIFAT, DAN IDENTITAS Pasal 7 KSP “Principium” berstatus sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa dan berkoordinasi dengan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret. Pasal 8 (1) KSP “Principium” bersifat otonom dalam hal kegiatan dan kebijakan internal organisasi. (2) KSP “Principium” bersifat semi otonom dalam hal kegiatan dan kebijakan eksternal organisasi yang membawa nama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pasal 9 KSP “Principium” beridentitaskan keilmuan, intelektualitas, profesionalitas, dan berprestasi. BAB IV FUNGSI DAN PERAN Pasal 10 KSP “Principium” berfungsi sebagai organisasi kemahasiswaan yang profesional untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat di bidang penalaran maupun kegiatan ilmiah. Pasal 11 KSP “Principium” berperan aktif sebagai motor penggerak kegiatan ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan menciptakan iklim kondusif
ANGGARAN DASAR KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan diri bercirikan identitas KSP “Principium”. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 12 (1) Keanggotaan KSP “Principum” terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. (2) Keanggotaan KSP “Principium” memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI KEKUASAAN Pasal 13 Kekuasaan tertinggi KSP “Principium” dipegang oleh Musyawarah Anggota. BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 14 Kepemimpinan KSP “Principium” dipegang oleh Pengurus. Pasal 15 Fungsi pengawasan dan konsultasi KSP “Principium” dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan. BAB VIII KOMITE KHUSUS Pasal 16 Komite Khusus dibentuk dan ditetapkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat khusus berdasarkan kebijakan Pengurus KSP “Principium”.
ANGGARAN DASAR KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAB IX HARTA KEKAYAAN Pasal 17 (1) Harta Kekayaan KSP “Principium” adalah seluruh harta benda yang didapat, dimiliki, dan dihasilkan secara sah, baik berupa uang maupun barang. (2) Harta kekayaan KSP “Principium” diperoleh dari: a. alokasi dana kegiatan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; b. iuran pengurus dan anggota; c. donatur; d. sponsor; e. usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat; dan f. sumber-sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan hukum yang berlaku. BAB X PERUBAHAAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan dan/atau penetapan Anggaran Dasar KSP “Principium“ hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 19 (1) Pembubaran KSP “Principium” hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota. (2) Keputusan pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh peserta Musyawarah Anggota yang terdata. BAB XII PENUTUP Pasal 20 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
ANGGARAN DASAR KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan: 1. Anggota Biasa adalah mahasiswa strata satu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang terdaftar sebagai Anggota KSP “Principium”. 2. Anggota Luar Biasa adalah Anggota Biasa yang telah menyelesaikan masa studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang memperoleh penghargaan keanggotaan berdasarkan konstribusi diluar kemampuan KSP “Principium”. 4. Pengurus adalah Anggota Biasa KSP “Principium” yang melaksanakan mekanisme kerja dan bertanggung jawab mengelola organisasi KSP “Principium”. 5. Pimpinan adalah Ketua Umum dan Ketua Divisi. 6. Majelis Pertimbangan KSP “Principium” merupakan pengawas dan konsultan Pengurus. 7. Musyawarah Anggota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat organisasi KSP “Principium”. 8. Komite Khusus adalah sekumpulan anggota KSP “Principium” yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. 9. Formatur adalah Ketua Umum terpilih pada Musyawarah Anggota yang belum dilantik untuk membentuk kepengurusan. 10. Mede Formatur adalah peserta Musyawarah Anggota yang dipilih oleh Formatur untuk membantu pembentukan kepengurusan. 11. Pejabat yang berwenang adalah dekanat atau yang mewakili. 12. Rapat Pleno adalah forum evaluasi ditingkat kepengurusan yang terdiri dari sidang-sidang pleno serta dihadiri oleh Pengurus dan Majelis Pertimbangan yang diadakan dua kali dalam satu kali periode kepengurusan. 13. Rapat Pertimbangan adalah forum konsultasi yang terdiri dari satu sidang pertimbangan atau lebih yang dihadiri oleh setidak-tidaknya Ketua Divisi, Ketua Umum, dan Majelis Pertimbangan yang diadakan sekurangkurangnya satu kali dalam satu Periode Kepengurusan. 14. Sidang merupakan bagian dari rapat yang membahas suatu permasalahan dan/atau hal khusus tertentu. 15. Ketetapan Organisasi adalah ketentuan yang dihasilkan dan ditetapkan dalam forum yang melibatkan Pengurus dan Majelis Pertimbangan sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dan/atau pelaksanaan ketentuan yang ada dalam Konstitusi KSP “Principium”.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 16. Kebijakan Pengurus adalah ketentuan yang dihasilkan pada forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kepengurusan. 17. Keputusan Pimpinan adalah ketentuan yang dihasilkan pada Rapat Pimpinan KSP “Principium”. 18. Visualisasi organisasi adalah pengungkapan suatu gagasan terhadap organisasi dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, grafik, suara, benda, dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Organisasi. 19. Hak Khusus adalah hak yang diberikan kepada anggota Komite Khusus KSP “Principium” melalui Kebijakan Pengurus sebagai bentuk kekhususan yang menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Khusus. 20. Ketetapan Musyawarah Anggota adalah ketentuan yang dihasilkan dan ditetapkan pada Musywarah Anggota. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 (1) Untuk menjadi Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti Rangkaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KSP “Principium” yang kemudian dinyatakan lulus; dan b. menyatakan kesediaan melalui sumpah atau janji Anggota Biasa dalam pelanikan Anggota Biasa KSP “Principium”. (2) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus memenuhi persyaratan pernah menjadi Anggota Biasa KSP “Principium”. (3) Untuk menjadi Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. bersikap dan bertingkah laku yang baik; c. bukan merupakan Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa; d. memberikan kontribusi diluar kemampuan KSP “Principium” yang bermanfaat sesuai pertimbangan Pengurus; e. dinyatakan layak berdasarkan ketetapan Musyawarah Anggota; dan f. menyatakan kesediaan melalui sumpah atau janji Anggota Kehormatan dalam pelantikan untuk menjadi Anggota Kehormatan KSP “Principium”. Pasal 3 Masa Keanggotaan KSP “Principium” berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dari keanggotaan KSP “Principium”;
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET c. pindah studi dari Fakultas Hukum UNS; atau d. diberhentikan dari keanggotaan KSP “Principium”. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Bagian Kesatu Hak Anggota Pasal 4 Anggota Biasa KSP “Principium” mempunyai hak untuk: a. mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada Pengurus KSP “Principium”; b. memilih dan dipilih; c. mendapatkan Kartu Tanda Anggota;dan d. mendapatkan penyaluran dan pengembangan potensi minat dan bakat di bidang penalaran maupun kegiatan ilmiah. Pasal 5 Anggota Luar Biasa KSP “Principium” mempunyai hak untuk: a. menanyakan kinerja dan memberikan saran kepada Pengurus KSP “Principium”; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan KSP “Principium;dan c. memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada KSP “Principium”. Pasal 6 Anggota Kehormatan KSP “Principium” mempunyai hak untuk: a. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Kehormatan; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan KSP “Principium”;dan c. memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada KSP “Principium”. Bagian Kedua Kewajiban Anggota Pasal 7 Anggota Biasa KSP “Principium” mempunyai kewajiban untuk: a. menjaga nama baik organisasi;
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET b. berpartisipasi akif dalam kegiatan yang berkaitan “Principium”; c. menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan;dan d. menjaga tali silaturahmi antar anggota KSP “Principium”.
dengan
KSP
Pasal 8 Anggota Luar Biasa KSP “Principium” mempunyai kewajiban untuk: a. menjaga nama baik organisasi; b. memberikan informasi yang bermanfaat bagi KSP “Principium”; c. menaati segara ketentuan yang telah ditetapkan;dan d. menjaga tali silaturahmi antar anggota KSP “Principium”. Pasal 9 Anggota Kehormatan KSP “Principium” mempunyai kawajiban untuk: a. menjaga nama baik organisasi; b. memberikan informasi yang bermanfaat bagi KSP “Principium”; c. menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan;dan d. menjaga tali silaturahmi antar anggota KSP “Principium”. BAB IV KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Syarat dan Masa Jabatan Pasal 10 Untuk menjadi Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Anggota Biasa KSP “Principium”; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. mampu secara jasmani dan rohani; d. bersikap dan bertingkah laku yang baik; dan e. menyatakan kesediaan melalui sumpah atau janji Pengurus dalam pelantikan Pengurus KSP “Principium”. Pasal 11 Masa jabatan Pengurus KSP “Principium” adalah satu periode kepengurusan. Bagian Kedua
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Personalia Pasal 12 (1) Pengurus KSP “Principium” dibentuk oleh Formatur dan Mede Formatur terpilih. (2) Formasi Pengurus KSP “Principium” terdiri dari Ketua Umum, Divisi Kesekretariatan, Divisi Kebendaharaan, Divisi Penelitian, Divisi Diskusi, Divisi Pengembangan Potensi Anggota, dan Divisi Hubungan Masyarakat. Pasal 13 Pengurus KSP “Principium” disahkan berwenang di Fakultas Hukum UNS.
dan
dilantik
oleh
Pejabat
yang
Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 14 Tugas Pengurus KSP “Principium”: a. melaksanakan keputusan Musyawarah Anggota KSP “Principium”; b. mengelola, menjaga dan mengembangkan KSP “Principium”; c. menyampaikan Laporan Kerja Kepengurusan dua kali dalam satu periode kepengurusan kepada Ketua Umum melalui Sidang Pleno; dan d. mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kerjanya kepada anggota dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”. Pasal 15 Wewenang Pengurus KSP “Principium”: a. melakukan skorsing maupun pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. membentuk dan menetapkan Komite Khusus; dan c. membuat dan/atau menetapkan ketentuan yang belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pasal 16
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Hak Pengurus sesuai dengan hak Anggota Biasa KSP “Principium” sejalan dengan tugas dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi KSP “Principium”. Pasal 17 Kewajiban Pengurus sesuai dengan kewajiban Anggota Biasa KSP “Principium” yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan wewenang selama tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi KSP “Principium”. BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN Bagian Kesatu Syarat dan Masa Jabatan Pasal 18 Untuk menjadi Majelis Pertimbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pernah menjadi Pengurus KSP “Principium” dalam dua periode kepengurusan; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. mampu secara jasmani dan rohani; d. bersikap dan bertingkah laku yang baik; e. ketika dipilih masih berstatus sebagai mahasiswa strata satu FH UNS;dan f. menyatakan kesediaan melalui sumpah atau janji Mejelis Pertimbangan dalam pelantikan untuk menjadi anggota Majelis Pertimbangan KSP “Principium”. Pasal 19 Masa jabatan Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah sesuai dengan masa jabatan Pengurus. Bagian Kedua Personalia Pasal 20
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Majelis Pertimbangan KSP “Principium” dikoordinasikan oleh seorang koordinator dari Anggota Majelis Pertimbangan yang dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pertimbangan. Pasal 21 (1) Anggota Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah Anggota Biasa yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”. (2) Jumlah Anggota Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah sekurangkurangnya tiga (3) orang dan paling banyak sembilan (9) orang yang diajukan dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 22 Tugas Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah: a. mengawasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan organisasi yang dijalankan Pengurus; b. memberikan nasihat atau pertimbangan dalam menjalankan fungsi konsultasi kepada Pengurus; c. memberikan pandangan umum pada Rapat Pleno; dan d. menyampaikan hasil pengawasan dan konsultasi melalui Musyawarah Anggota KSP “Principium”. Pasal 23 Wewenang Majelis Pertimbangan KSP “Principium”: a. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi KSP “Principium”; b. mengajukan diadakannya Musyawarah Anggota Istimewa KSP “Principium” dengan persetujuan lebih dari 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota Biasa; dan c. memberikan penilaian atas kesesuaian ketentuan organisasi dengan Konstitusi KSP “Principium” melalui Rapat Pertimbangan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAB VI SKORSING DAN PEMBERHENTIAN TETAP Pasal 24 (1) Anggota dan/atau Pengurus KSP “Principium” dapat diskors dan/atau diberhentikan tetap apabila: a. melanggar ketentuan organisasi KSP “Principium” yang telah ditetapkan dan/atau diputuskan; dan b. merugikan dan/atau mencemarkan nama baik KSP “Principium”. (2) Anggota dan/atau Pengurus KSP “Principium” yang diskors dan/atau diberhentikan tetap mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dalam Rapat Pertimbangan. Pasal 25 (1) Tata cara skorsing adalah melalui Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Pengurus sebanyak dua kali dan apabila tidak diperdulikan akan dilanjutkan dengan skorsing. (2) a. apabila ayat (1) telah dilaksanakan dan tidak ada Iktikad baik, dapat langsung diberhentikan dengan Surat Keputusan pimpinan; b. dalam keadaan memaksa, dapat langsung diberhentikan melalui Surat Keputusan Pimpinan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan organisasi KSP “Principium”. BAB VII MUSYAWARAH ANGGOTA Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasal 26 Penanggungjawab Musyawarah Anggota adalah Pengurus KSP “Principium”. Pasal 27 Musyawarah Anggota KSP “Principium” diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan. Pasal 28
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Dalam keadaan memaksa, dengan persetujuan lebih dari 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota Biasa dapat dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 27 yang selanjutnya disebut Musyawarah Istimewa KSP “Principium”. Bagian Kedua Kekuasaan dan Wewenang Pasal 29 Musyawarah Anggota KSP “Principium” mempunyai kekuasaan dan wewenang: a. mengevaluasi dan memutuskan untuk menerima, menerima dengan revisi, atau menolak Laporan Pertangggungjawaban Pengurus; b. menentukan keputusan bentuk hasil penolakan laporan pertanggungjawaban pengurus; c. mengubah dan/atau menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Program Kerja, Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja, Kurikulum Pembinaan Anggota KSP “Principium”, dan Rekomendasi; d. memilih dan menteapkan Formatur dan Mede Formatur; e. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan; f. menentukan dan menetapkan Anggota Kehormatan; dan/atau g. menyusun dan mengesahkan hal-hal lain yang belum diatur Konstitusi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan KSP “Principium”. Bagian Ketiga Legalitas Pasal 30 Peserta Musyawarah Anggota adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan KPS “Principium”. Pasal 31 (1) Musyawarah Anggota KSP “Principium” dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota Biasa; (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya ditunda 2x10 menit, dengan upaya maksimal untuk menghadirkan peserta dan setelah itu dinyatakan sah.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
BAB VIII KOMITE KHUSUS Pasal 32 Komite Khusus dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kebijakan Pengurus dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Pasal 33 (1) Komite Khusus mempunyai tugas dan wewenang yang bersifat khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Ketetapan Organisasi. (2) Komite Khusus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas komite dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”; dan (3) Anggota Komite Khusus dapat memperoleh hak khusus yang diatur berdasarkan Kebijakan Pengurus. Pasal 34 Masa jabatan Komite Khusus adalah berdasarkan Ketetapan Organisasi. BAB IX HARTA KEKAYAAN Pasal 35 Pengelolaan harta kekayaan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pengurus KSP “Principium”. BAB X MARS, LAMBANG, DAN ATRIBUT Pasal 36 (1) Mars,lambang, dan atribut KSP “Principium”dibentuk oleh Komite Khusus. (2) Mars,lambang, dan atribut KSP “Principium”ditetapkan oleh Musyawarah Anggota KSP “Principium”.
Pasal 37
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET (1) Lambang KSP “Principium” berbentuk lingkaran yang terbentuk dari dua pita bertuliskan KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN pada pita bagian atas dan PRINCIPIUM pada pita bagian bawah, tengah lingkaran tertulis KSP yang dibawahnya terdapat roket mengarah ke pita bawah dengan memiliki tiga helai bulu di setiap sisi kanan dan sisi kiri roket dan obor ditengah roket. (2) Penjelasan mengenai lambang KSP “Principium’ diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Organisasi. Pasal 38 (1) Kedua pita yang merangkai berbentuk lingkaran mewujudkan lambang berkesinambungan. (2) Pita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tulisan terpisah namun menjadi satu kesatuan yakni KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN PRINCIPIUM mewujudkan bahwa KSP “Principium” bergerak dibidang ilmiah yang mendasar. (3) Tulisan PRINCIPIUM memiliki arti landasan dan/atau mendasar. (4) Tulisan KSP merupakan singkatan dari KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN. Pasal 39 (1) Roket mengarah pada pita bertuliskan PRINCIPIUM mewujudkan suatu pergerakan yang memiliki landasan. (2) Enam helai bulu pada roket mewujudkan lambang enam penopang organisasi yang terdiri dari enam divisi. (3) Obor ditengah roket mewujudkan lambang semangat yang tidak kunjung padam. Pasal 40 (1) Atribut KSP “Principium” berupa: a. kemeja KSP “Principium”; b. jaket KSP “Principium”; dan c. lencana KSP “Principium”. (2) Penjelasan mengenai atribut KSP “Principium” diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Organisasi.
Pasal 41
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Pengurus KSP “Principium” dalam satu periode kepengurusan dapat mengembangkan visualisasi Organisasi KSP “Principium” sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Organisasi. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 42 Perubahan dan/atau penetapan Anggaran Rumah Tangga KSP “Principium” hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota. BAB XII PENUTUP Pasal 43 (1) Setiap Anggota KSP “Principium” dianggap mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan. (2) Setiap Anggota KSP “Principium” wajib menaati isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET I.
PENDAHULUAN Suatu organisasi memerlukan struktur organisasi dan mekanisme kerja. Struktur organisasi menunjukkan identitas organisasi dan merupakan suatu alat yang dijadikan pedoman untuk mempermudah kinerja organisasi dalam menjalankan mekanisme kerja. Mekanisme kerja diperlukan sebagai kaidah organisasi dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Mekanisme kerja ini mencakup prinsip-prinsip manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Struktur organisasi dan mekanisme kerja merupakan pedoman untuk menciptakan sistem manajemen administrasi dan organisasi yang efektif, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan organisasi.
II. STRUKTUR ORGANISASI Adapun struktur organisasi KSP “Principium” adalah sebagai berikut: Majelis Pertimbangan
Ketua Umum
STRUKTUR ORGANISASI DIVISI Kesekretria tan
DIVISI Kebendaha raan
DIVISI Penelitian
DIVISI Diskusi
DIVISI PPA
DIVISI Humas
Kadiv
Kadiv
Kadiv
Kadiv
Kadiv
Kadiv
Sub Divisi* ++++++ Staff
Sub Divisi* +++++++ Staff
Sub Divisi* +++++ Staff
Sub Divisi* ++++++ Staff
Sub Divisi* ++++++ Staff
Sub Divisi* ++++++ Staff
Anggota
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET KETERANGAN : Hubungan koordinatif Hubungan konsultatif +++++++++++++++
Pembagian Fungsi Kerja
*Pembentukan Sub Divisi berdasarkan kebijakan Ketua Divisi
III.
MEKANISME KERJA Mekanisme kerja organisasi merupakan langkah strategis dan taktis dalam melaksanakan program kerja oleh pengurus, melalui forum konsultasi, forum pengambilan keputusan, dan forum evaluasi organisasi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : A. Ketentuan Umum 1. Ketua Umum a. Bertanggung jawab atas segala aktivitas dan kebijakan organisasi secara keseluruhan, baik ke dalam maupun ke luar. b. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pengurus dalam menjalankan program kerja. c. Mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kebijakan organisasi pada akhir periode kepengurusan dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”. d. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir sementara waktu akan diganti oleh salah satu ketua divisi yang ditetapkan dalam rapat pimpinan. 2. Divisi Merupakan bagian dari organisasi KSP “Principium” yang terdiri atas Divisi Kesekretariatan, Divisi Kebendaharaan, Divisi Penelitian, Divisi Diskusi, Divisi Pengembangan Potensi Anggota (PPA), dan Divisi Hubungan Masyarakat (Humas). 3. Ketua Divisi a. Bertanggung jawab atas staff dan/atau sub divisi serta seluruh aktivitas pada divisi masing-masing. b. Mempertanggungjawabkan kinerja sub divisi dan staffnya serta seluruh aktivitas divisi masing-masing kepada Ketua Umum dalam Sidang Pleno. c. Mengoptimalkan kinerja divisi masing-masing. 4. Sub Divisi a. Merupakan bentuk pembagian fungsi kerja bagi staff dari ketua divisi yang dikoordinir oleh koordinator sub divisi b. Sub divisi dapat dibentuk berdasarkan kebijakan ketua divisi melalui Keputusan Divisi
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET c. Koordinator sub divisi dipilih berdasarkan kebijakan ketua divisi melalui keputusan divisi 5. Staff Divisi a. Membantu Ketua Divisi menjalankan tugas-tugas divisi. b. Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas divisinya kepada Ketua Umum melalui Ketua Divisi dalam Sidang Pleno. B. Forum Konsultasi Rapat pertimbangan adalah forum konsultasi yang terdiri dari satu atau lebih sidang pertimbangan yang dihadiri oleh setidak-tidaknya Ketua Divisi, Ketua Umum, dan Majelis Pertimbangan yang diadakan sekurangkurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan. Fungsi dan wewenang : a. Memilih koordinator Majelis Pertimbangan. b. Memberikan penilaian atas kesesuaian ketentuan organisasi dengan konstitusi KSP “Principium” (Pasal 23 huruf C) c. Sebagai forum untuk melakukan pembelaan anggota dan/atau pengurus KSP “Principium” yang diskors dan/atau diberhentikan (Pasal 24 ayat (2)) C. Forum Pengambilan Keputusan 1. Musyawarah Anggota Musyawarah Anggota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat organisasi, dihadiri oleh seluruh anggota KSP “Principium” yang diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan. Fungsi dan wewenang : a. mengevaluasi dan memutuskan untuk menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus; b. mengubah dan/atau menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Program Kerja, Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja, Kurikulum Pembinaan Anggota KSP “Principium”, dan Rekomendasi; c. memilih dan menetapkan Formatur dan Mede Formatur; d. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan; e. menentukan dan menetapkan Anggota Kehormatan; dan f. menyusun dan mengesahkan hal-hal lain yang belum diatur Konstitusi yang dianggap perlu untuk kemajuan KSP “Principium”. menyusun dan mengesahkan hal-hal lain yang belum diatur Konstitusi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan KSP “Principium”. 2. Rapat Kerja Rapat Kerja adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan Majelis Pertimbangan yang diadakan satu kali di awal kepengurusan dalam satu periode. Fungsi dan wewenang : a. menetapkan program kerja selama satu periode kepengurusan.
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET b. menetapkan anggaran dan waktu pelaksanaan program kerja. c. menyusun dan menetapkan Ketetapan Organisasi 3. Rapat Harian Lengkap Rapat Harian Lengkap adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kepengurusan, dihadiri oleh seluruh pengurus yang diadakan minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan. Fungsi dan wewenang: a. membuat kebijakan pengurus. b. melakukan kontrol pelaksanaan program kerja dan kondisi keaparatan. 4. Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum dan seluruh Ketua Divisi. Fungsi dan wewenang: a. membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau mendesak dalam organisasi. b. menetapkan pejabat sementara. c. melakukan kontrol kinerja minimal satu bulan sekali selama periode kepengurusan. d. menetapkan Surat Keputusan Pimpinan 5. Rapat Divisi Rapat Divisi adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Divisi dan Staff Divisi. Fungsi dan wewenang: a. menetapkan kebijakan strategis dan/atau praktis divisi. b. melakukan kontrol pelaksanaan program kerja dan kondisi keaparatan dalam divisi. c. menetapkan Surat Keputusan Divisi. D. Forum Evaluasi Organisasi Rapat Pleno adalah forum evaluasi di tingkat kepengurusan yang terdiri dari sidang-sidang pleno serta dihadiri oleh Pengurus dan Majelis Pertimbangan yang diadakan dua kali dalam satu kali periode kepengurusan Fungsi dan wewenang: a. sebagai forum pertanggungjawaban masing-masing Ketua Divisi kepada Ketua Umum. b. mengevaluasi pertanggungjawaban masing-masing divisi.
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET IV.
TATA URUTAN KETENTUAN ORGANISASI KSP “Principium” Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan mekanisme
kerja suatu organisasi, maka diperlukan adanya Tata Urutan ketentuan organisasi. Atas dasar tersebut, maka disusunlah Tata Urutan ketentuan organisasi KSP “Principium” sebagai berikut : 1. Konstitusi KSP “Principium” 2. Ketetapan Organisasi 3. Keputusan Rapat Kerja 4. Keputusan Kebijakan Pengurus 5. Keputusan Pimpinan 6. Keputusan Divisi Segala ketentuan organisasi KSP “Principium” yang telah dijelaskan diatas merupakan hasil dari forum pengambilan keputusan didalam KSP “Principium”
GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET A. DIVISI KESEKRETARIATAN 1. Membantu Ketua Umum dan semua divisi dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan KSP “Principium”. 2. Melaksanakan, mengelola, dan mensosialisasikan sistem administrasi organisasi dengan tertib. 3. Mengoptimalkan komunikasi terpadu dalam kepengurusan KSP “Principium”. 4. Mengoptimalkan fungsi sekretariat sebagai pusat kegiatan. 5. Mengkoordinasikan ketertiban, kerapian, dan kebersihan sekretariat. B. DIVISI KEBENDAHARAAN 1. Membuat, mengelola, dan melaksanakan sistem administrasi keuangan organisasi dengan tertib dan bertanggung jawab. 2. Mengoptimalkan usaha penggalian dana mandiri untuk keuangan organisasi. 3. Mendayagunakan keuangan organisasi untuk melaksanakan program kerja dan kebutuhan
KSP “Principium”. C. DIVISI PENELITIAN 1. Meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret pada umumnya dan anggota KSP “Principium” pada khususnya dalam bidang penelitian melalui pemberian motivasi dan pembinaan terpadu. 2. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevalusi setiap keikutsertaan kegiatan penelitian karya ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada umumnya dan anggota KSP “Principium” pada khususnya 3. Mengumpulkan, menyusun, dan mengelola hasil penelitian karya ilmiah anggota KSP
“Principium” dalam satu database. 4. Menciptakan iklim ilmiah dan kompetitif bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. D. DIVISI DISKUSI 1. Mengadakan dan mengoptimalkan kegiatan guna menciptakan iklim diskusi ilmiah dibidang hukum. 2. Meningkatkan wacana intelektual mahasiswa pada umumnya dan anggota KSP ”Principium” pada khususnya.
GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KERJA KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 3. Mengelola dan menindaklanjuti hasil diskusi secara sistematis. E. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANGGOTA (PPA) 1. Mengadakan kegiatan guna melaksanakan regenerasi organisasi KSP “Principium”.
2. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengawasan potensi anggota secara terpadu serta
berkelanjutan
berdasarkan
kurikulum
pembinaan
bagi
anggota
biasa
KSP ”Principium”. 3. Melaksanakan pengolahan data dan pemetaan anggota KSP ”Principium”. 4. Melaksanakan
kegiatan
guna
menumbuhkan
rasa
kekeluargaan
antar
anggota
KSP ”Principium”. 5. Mengoptimalkan komunikasi antar anggota KSP ”Principium”.
F.
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 1. Membangun dan mengoptimalkan kerjasama, pengumpulan data, komunikasi, serta sosialisasi dengan pihak internal maupun eksternal Universitas Sebelas Maret. 2. Mengoptimalkan pengelolaan media sosialisasi KSP “Principium” dengan efektif dan efisien.
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BAB I Pendahuluan Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersifat otonom dalam hal kegiatan dan kebijakan intern organisasi dapat melakukan segala upaya dalam rangka pengembangan potensi diri melalui peningkatan intelektualitas dan profesionalitas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem pembinaan sebagai tolak ukur, yaitu dengan mengadakan kurikulum pembinaan. Kurikulum pembinaan ini berisi mengenai hal-hal yang harus dipenuhi anggota biasa untuk mencapai tingkatan (grade) tertentu dengan menerapkan save point system. Save point system adalah sistem berkelanjutan untuk mengetahui pencapaian tingkatan (grade) tertentu masing-masing anggota biasa. BAB II KERANGKA KERJA A. Tingkatan (grade) Master ≥ 1001
Advance 601 s/d 1000 Intermediate 201 s/d 600
Basic Skill 5 s/d 200
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET B. Kredit Poin No. Aspek
Poin
1.
Rangkaian diklat KSP “Principium”
2.
Kepanitiaan
3.
4. 5.
5
a. Penanggung Jawab
13
b. Steering Committee
12
c. Ketua Panitia / Organizing Committee
10
d. Koordinator Kepanitiaan
7
e. Sub Koordinator Kepanitiaan
6
f. Staff
5
Presensi Kegiatan a. Rapat Kepanitiaan
3
b. Hari Pelaksanaan
5
Presensi Forum Pengambilan Keputusan dan Sidang
2
Kompetisi a. Partisipasi Lokal
8
Regional
10
Nasional
12
Internasional
14
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET b. Lolos Lokal
15
Regional
25
Nasional
35
Internasional
45
c. Juara Lokal o Juara I
29
o Juara II
26
o Juara III
23
o Di bawah Juara III atau Kategori Lain
20
Regional o Juara I
39
o Juara II
36
o Juara III
33
o Di bawah Juara III atau Kategori Lain
30
Nasional o Juara I
49
o Juara II
46
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET o Juara III o Di bawah Juara III atau Kategori Lain
43 40
Internasional o Juara I
59
o Juara II
56
o Juara III
53
o Di bawah Juara III atau Kategori Lain 6.
Penulisan Jurnal
7.
Pembicara atau Moderator
8.
9.
50 10
a. Lokal
15
b. Regional
30
c. Nasional
50
d. Internasional
75
Training dan Workshop a. Lokal
10
b. Regional
15
c. Nasional
20
d. Internasional
30
Jabatan Struktural
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET a. Ketua Umum
50
b. Kadiv
35
c. Koordinator Sub Divisi
25
d. Staff
20
Penjelasan: 1. Mengikuti rangkaian kegiatan dari
screening
hingga
pascadiklat
dan
dilantik menjadi anggota KSP “Principium”. 2. Kepanitian dalam program kerja atau kegiatan yang melibatkan
setidak-
tidaknya seluruh pengurus dan/atau anggota KSP “Principium”. 3. a. Berlaku kumulatif. b. Berlaku kumulatif. 4. Berlaku kumulatif. 5. Kompetisi yang bersifat akademis
dan
non
akademis
kumulatif. 6. Penulisan dalam Jurnal yang terverifikasi dan standar ISSN. 7. Untuk semua bidang. 8. Berkaitan dengan KSP “Principium”. 9. Dalam satu periode kepengurusan. C. Penghargaan Baret bagi • Master
: 4 Baret berwarna Biru
• Advance
: 3 Baret berwarna Biru
• Intermediate : 2 Baret berwarna Biru
poin
berlaku
KURIKULUM PEMBINAAN KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET • Basic Skill
: 1 Baret berwarna Biru
REKOMENDASI KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET REKOMENDASI 1. Mengadakan
sosialisasi
dan
pemahaman
terhadap
konstitusi
KSP
“Principium” bagi anggota dan pengurus di awal kepengurusan dan setelah pelantikan anggota baru. 2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan fasilitas sekretariat melalui tertib administrasi. 3. Menindaklanjuti kegiatan inventarisasi dan menindaklanjuti benda yang
hilang. 4. Mengoptimalkan
matrikulasi
dan
relevansi
program
kerja
melalui
sinkronisasi program kerja. 5. Meningkatkan kuantitas rapat harian lengkap untuk mengoptimalkan kondisi keaparatan dan program kerja. 6. Mengoptimalkan fungsi kontrol baik persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi guna meningkatkan kualitas dan kinerja setiap program kerja 7. Mengoptimalkan penggalian dana mandiri untuk menunjang program kerja
KSP “Principium”. 8. Mengoptimalkan penarikan kas dan meningkatkan kesadaran membayar kas bagi pengurus dan Majelis Pertimbangan. 9. Mewajibkan pembayaran dana hasil lomba kepada KSP “Principium” untuk
setiap individu anggota KSP “Principium” yang menjuarai perlombaan dan tidak ditentukan besaran persenannya. 10. Memperluas media dan relasi dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional. 11. Mengoptimalkan kegiatan diskusi di lingkungan keluarga mahasiswa Fakultas
Hukum
pada khususnya dan mahasiswa Universitas Sebelas
Maret pada umumnya untuk meningkatkan kompetensi verbal dan memperluas wawasan dalam pengetahuan hukum dan ilmiah.
REKOMENDASI KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 12. Mengoptimalkan standardisasi
pemetaan
anggota
anggota
melalui
pola
kaderisasi
dan
KSP “Principium” sesuai dengan kurikulum yang
telah ditetapkan. 13. Melakukan
review
dan
perbaikan
terhadap
modul
model
KSP
“Principium” untuk memperoleh ISBN. 14. Mengoptimalkan iklim ilmiah melalui sosialisasi dan pembinaan yang
terpadu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ilmiah bagi anggota KSP “Principium” dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam segi prioritas. 15. Menjaga dan meningkatkan loyalitas dan komitmen serta menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota, pengurus, dan Majelis Pertimbangan KSP “Principium”. 16. Memberikan apresiasi kepada pengurus maupun anggota yang aktif dan produktif sesuai dengan kurikulum pembinaan. 17. Mempersiapkan Pekan Hukum Nasional (PHN) pada tahun 2017 sebagai
agenda dwi tahunan. 18. Meningkatkan budaya in time dalam setiap kegiatan KSP “Principium” dan
budaya on time untuk setiap pelaksanaan acara kegiatan KSP “Principium” 19. Dalam pengembangan website KSP “Principium” dan electronic journal
jurnal retrieval dilaksanakan secara efektif dan optimal. 20. Menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas antar seluruh anggota KSP “Principium”. 21. Meningkatkan minat baca untuk anggota KSP “Principium” di dalam sekre KSP “Principium” 22. Meningkatkan intensitas juara dalam setiap lomba untuk anggota KSP “Principium” 23. Membentuk komite khusus dengan tugas:
a. Melakukan pendataan terhadap anggota luar biasa KSP “Principium” sebelum Tahun 2010.
REKOMENDASI KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN (KSP) “PRINCIPIUM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET b. Mengkaji format acara Musyawarah Anggota (MUSANG). c. Mengkaji
sinkronisasi
isi
konstitusi
dengan
“Principium”. d. Memilih Ketua Panitia Pekan Hukum Nasional 2017
kebutuhan
KSP
