Andi Chaerul Sofyan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract. Abstrak

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (MEMBAHAS PUTUSAN HAKIM P.N. MANADO NOMOR 284/Pid.B/2005/PN.Mdo)

Andi Chaerul Sofyan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta [email protected]

Abstract This study aims to determine knowing the basic considerations underlying the judge acquittal of the accused in the case of PT. NMR Manado District Court set forth in Decision Number: 284/Pid.B /2005/PN.Mdo and to know the doctrine of Strict Liability and Vicarious Liability can be applied in the corporate criminal liability criminal offenses over environmental pollution PT. NMR Manado. the Doctrine of Strict Liability and Vicarious Liability can be applied in criminal liability for criminal acts of corporate environmental pollution PT. NMR Manado on the basis that no criminal environmental pollution was carried out not by PT. NMR Manado, but performed by the employees, power, or mandatorily, or whoever is responsible for the PT. NMR Manado. Keywords: Criminal Liability, Corporation, Pollution Environmental Pollution Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mendasari putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus PT. Newmont Minahasa Raya Manado sebagaimana tertuang dalam Putusan P.N.Manado Nomor: 284/Pid.B/2005/PN.Mdo dan untuk mengetahui doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup PT. Newmont Minahasa Raya Manado, doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability dapat saja diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi pencemaran lingkungan hidup PT. Newmont Minahasa Raya Manado dengan dasar bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut dilakukan bukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya Manado, melainkan dilakukan oleh para pegawai, kuasa, atau mandataris, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada PT. Newmont Minahasa Raya Manado. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencemaran Lingkungan Hidup

commit to user


digilib.uns.ac.id

A. Pendahuluan Di era globalisasi yang serba maju, modern dan canggih, perkembangan teknologi semakin tinggi dan tersebar dengan cepat serta mendorong banyaknya terjadi perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Disisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam mencermati perkembangan tersebut, maka perlu suatu upaya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut, sehingga lahirlah UUPLH yang baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 agar tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat tercapai. Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung, sampai ke perut bumi dan dasar laut dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah yang serupa. Oleh karena itu sifat UUPLH mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang memuat asas-asas dan prinsip pokok, sehingga berfungsi sebagai payung hukum bagi penyusun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 lihat juga (UU Nomor 23 Tahun 1997) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangka waktu pemberlakuan selama 15 tahun menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa social (social engineering), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan commit to user


digilib.uns.ac.id

pokok hukum pidana, yakni : perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dan sanksi (sanction) baik yang merupakan pidana (punishment) maupun tindakan pidana tertib (treatment)

1

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi.Oleh karena itu hokum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini bias dilihat dalam perumusan pasal-pasal KUHP yang dimulai dengan kata “barangsiapa” yang secara umum mengacu kepada orang atau manusia. Pada awalnya, suatu badan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan berdasarkan pada hukum perdata, subjek hukum dalam pembebanan sanksi dikenakan kepada manusia secara pribadi (orang) dan badan hukum. 2 Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti penyandang hak atau subjek di dalam hukum. Menurut B.W., orang dikatakan masih di bawah umur apabila belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika sudah kawin. 3 Di samping orang-orang (manusia), telah tampak pula di dalam hukum keikutsertaan badan-badan atau perkumpulan juga dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badanbadan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikutserta dalam hukum dengan perantara pengurusnya sehingga dapat digugat dan menggugat di muka hakim, sehingga dinamakan Badan Hukum, artinya orang yang diciptakan hukum. 4 Subjek hukum disamping Manusia (natuurlijk persoon) adalah korporasi Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang

1

Muladi dan BardaNawawi arief,1997.BungaRampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung,hlm. 191. Sutan Remy Sjahdeini, 2007. Pertanggungjawaban commit Pidana Korporasi, to user Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 45. 3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003. Jakarta: Intermasa, hlm. 20. 4 Ibid, hlm. 21. 2


digilib.uns.ac.id

No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat (1) Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang tindak pidana pencucian uang Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya mengatakan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang teroganisasi, baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum.” Batasan pengertian korporasi atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata 5 terbentuknya suatu pengertian korporasi didorong oleh hal bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, golongan itu menampakkan kepada hukum sebagai suatu subjek baru, yakni suatu badan hukum yang dalam hukum pidana disebut dengan korporasi. Perluasan subjek hukum hingga ke ranah badan hukum, didasarkan pada kebutuhan yang didorong oleh perkembangan teknologi. Walaupun pada hakikatnya, manusia yang akan merasakan atau menderita pemidanaan tersebut dengan semakin berkurangnya hak yang melekat pada pribadi masing-masing. 6 Korporasi dalam hukum pidana khusus dianggap sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus. Karena ia dianggap mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam hukum pidana khusus, Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya bila kita mengetahui definisi dari korporasi itu 5

Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 12. commit to user Soetan K. Malikoel Adil, 1955.Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 83.

6


digilib.uns.ac.id

sendiri. Korporasi adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut. Hal yang menjadi isu dalam korporasi adalah pemidanaannya, dalam hukum pidana, agar subyek hukum yang melakukan tindakan pidana dapat dihukum, haruslah dinyatakan pada dirinya mengenai adanya kesalahan. Tetapi dalam korporasi yang merupakan benda mati yang tidak mempunyai pikiran, tentunya akan sulit untuk menemukan adanya kesalahan tersebut, bahkan dapat dikatakan tidak mungkin mencari adanya kesalahan dari korporasi tersebut. definisi kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicekal karena melakukan perbuatan tadi. 7 Jelas sekali dalam pengertian tersebut bahwa untuk memidanakan subyek hukum, haruslah ada unsur kesalahan. Oleh karena itu sulit sekali mencari kesalahan dalam sebuah korporasi. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan realita yang ada, dimana seseorang yang merupkan pengurus suatu korporasi melakukan perbuatan-perbuatan demi kepentingan organisasi atau korporasinya. Sehingga dengan adanya perbuatan yang didasarkan kepentingan korporasi tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan korporasi. Dalam International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in The Protection of Enviropment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994 menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam pertemuan itu

commit to user 7

Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 171


digilib.uns.ac.id

dirumuskan mengenai pertanggungjawaban korporasi (Legal entity liability) yang ditentukan sebagai berikut : Secara etimologi tentang kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), korporation (Jerman) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka “corporatio” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja “corporare”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “Corporare” sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang menjadi menurut alam. 8 Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Chidir Ali: Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersamasama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. 9 Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun A. Abdurachman menyatakan: Korporasi adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara, pada umumnya suatu korporasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir. 10 8

Soetan K. Malikoel Adil, 1955.Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 83. Chidir Ali, 1998. Badan Hukum, Bandung: Alumni,commit hlm. 64.to user 10 A. Abdurachman,1963.Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, (Inggris-Indonesia), Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapancha, hlm. 246. 9


digilib.uns.ac.id

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. 11 Menurut Sutherland, tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dapat dikenakan sanksi pidana jika pada korporasi tersebut, tindak pidana dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk keuntungan perusahaan. 12 Menurut Mardjono Reksodiputro13, kejahatan korporasi dibedakan menjadi kejahatan yang terorganisasi dan kejahatan organisasi.

11

Chidir Ali, Op. Cit, hlm. 74. Edwin H. Sutherland, 1942. White Collar Crime, New York:toThe Dryden Press, 1942, hlm. 9. commit user 13 Mardjono Reksodiputro, September 2009. “Materi Perkuliahan Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila”. 12


digilib.uns.ac.id

B. Pembahasan Sebagai landasan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka dipandang perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu doktrin-doktrin yang dikenal dalam pembebanan pertanggungjawaban korporasi, pada kesempatan ini, hanya akan dibahas dua doktrin pokok yang dikenal dalam ajaran pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dianut dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya teori mengenai : 1.

Doctrine of Strict Liability (Pertanggungjawaban Langsung dan Seketika) Menurut

doktrin strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya, baik kesalahan yang dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian. Oleh karena itulah doktrin atau ajaran strict liability dianut sebagai pertanggungjawaban langsung dan seketika dengan besaran tanggungjawab mutlak (absolut).Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya mens rea bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin strict liability. Alasan pembenar dari hal tersebut adalah bahwa korporasi tidak mungkin memiliki mens rea karena korporasi tidak memiliki kalbu, tetapi juga korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu tindak pidana, melainkan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia untuk dan atas nama korporasi. 2.

Doctrine of Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) Doktrin vicarious

liability adalah doktrin yang menyatakan tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, misalnya tindak pidana dilakukan oleh A namun yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah B, artinya menurut doktrin tersebut seseorang dimungkinkan harus bertanggugjawab atas perbuatan orang lain. commit to user Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti pengurus korporasidimungkinkan harus


digilib.uns.ac.id

bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa pun yang mengatasnamakan korporasi tersebut.Doktrin tersebut semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan dalam hukum perdata yang selanjutnya diadopsikan ke dalam hukum pidana. Penerapan doktrin tersebut hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dari pemberlakuan doktrin tersebut adalah “deterrence” (pencegahan). Asumsinya yaitu ketika seorang employer (pemberi kerja), yaitu korporasi, harus bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (employees) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalamtindak pidana tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untukmelakukan penyeliaan langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidanatersebut berpotensi dapat tercegah (berkurang). Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi baik atas nama korporasi ataupun memang dilakukan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Sutan RemySjahdeini, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yangsempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalahbadan hukum, sedangkan dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentukbadan hukum maupun bukan badan hukum. 14 Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasimerupakan figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapatatau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, 15artinyahukum perdatalah yang mengakui ”eksistensi” korporasi dan memberikannya”hidup” untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum 14

Ibid, hlm. 43. I.S. Susanto. 1995. Kejahatan Korporasi. Semarangcommit : Badanto Penerbit user Universitas Diponegoro , hlm. 18 – 19.

15


digilib.uns.ac.id

sebagai suatufigur hukum. Demikian juga halnya dengan ”matinya” suatu korporasi secara hukum adalah apabila ”matinya” korporasi itu diakui oleh hukum. Dalam artinya yang luas, pengertian korporasi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana yang lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata.Dalam hukumpidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bukan saja seperti perseroan terbatas,yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukumyang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Selanjutnya, sekumpulan orang-orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan danmelakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangkakegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk danatas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yangdimaksudkan dengan korporasi sesuai dengan hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata. 1. Sanksi Pidana Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Bentuk–bentuk atau jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana commit to user

tambahan atau tindakan tata tertib.


digilib.uns.ac.id

2. Sanksi Pidana Bagi Korporasi Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada korporasi, diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: 16 a.

Pidana Pokok meliputi: 1) Pidana mati 2) Pidana penjara 3) Pidana kurungan 4) Pidana denda 5) PidanaTutupan (Undang-Undang No 20 Tahun 1946)

b.

Pidana Tambahan meliputi: 1) Pencabutan hak-hak tertentu 2) Perampasan barang tertentu 3) Pengumuman keputusan hakim

Tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa pidana penjara, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undangundang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (keduanya sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan). Dengan kata lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani commit to user

16

Ibid, hlm. 10.


digilib.uns.ac.id

sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkan pidana denda saja kepada korporasi. 17 Contoh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga” Bagaimana caranya agar pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain menuntut pengurusnya? Setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: 1.

Ditentukan secara tegas dalam undang-undang itu bahwa korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang itu;

2.

Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggung jawaban pidana adalah manusia; sedangkan apabila pelaku tindak pidana adalah suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Dengan mengambil sikap seperti di atas itu, maka penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) dan hakim tidak perlu meragukan apakah suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak commit to user 17

Sutan Remy Sjahdeini, 2007.Pertanggungjwaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafitipers, hlm.43


digilib.uns.ac.id

pidana berdasarkan undang-undang yang bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi pidananya. 1.

Pengumuman Keputusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak atau media elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (deterrence). 2.

Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi

Bagaimanakah dengan pidana yang berupa pidana mati? Mungkinkah pidana mati dijatuhkan terhadap suatu korporasi. Arti lain dari “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubarnya” korporasi tersebut. Korporasi diberi sanksi pidana berupa “pembubaran korporasi” yang tidak lain sama hakikatnya dengan “pidana mati” atau “hukuman mati” bagi korporasi tersebut. Apabila korporasi dibubdarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, suatu bank dapat diperintahkan untuk dibubarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila Bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan system perbankan. Perintah pembubaran bank oleh Undang-Undang Perbankan dilihat sebagai tindakan tata tertib, bukan sebagai sanksi administratif. 1.

Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi commit to user


digilib.uns.ac.id

Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap asset perusahaan untuk pelunasan utang-utang koporasi kepada para kreditornya. Anatara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan asset korporasi dilikuidasi. 2.

Pembekuan Kegiatan Usaha Pembekuaan kagiatan terhenti, dapat ditentukan oleh hakim utnuk jangka waktu tertentu

saja atau untuk selamanya. Sementara itu, pembekuan semua kegiatan, hanya dapat diputusakan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu. Apabila untuk selamanya, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha diikuti dengan likuidasi. 3. a.

Pidana Tambahan Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya sendiri atau

menyerahkan pembersihanya kepada Negara atas beban biaya korporasi (dalam hal tindakan pidana lingkungan hidup) yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen. b.

Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana

yang dilakukan, misalnya membangun rumah sakit atau pusat rehabilitas korban narkoba yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan commit to user penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.


4.

digilib.uns.ac.id

Penyitaan Korporasi Selama berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan

penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

C. Simpulan 1.

Putusan Bebas Terdakwa Dalam Kasus PT. Newmont Minahasa Raya Manado Seperti

Yang Tertuang Dalam PutusanP.N Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo terhadap PT. Newmont Minahasa Raya Manado dan Richard Bruce Ness tidak terbuktinya seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik itu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair, maupun Dakwaan lebih Subsidair lagi. Keputusan

yang

tertuang

di

dalam

putusan

Majelis

Hakim

P.N

Nomor

284/Pid.B/2005/PN.Mdo sangat beralasan sekali untuk menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik itu Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair, maupun Dakwaan lebih Subsidair lagi, karena dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdodijelaskan bahwa PT. Newmont Minahasa Raya Manado (Terdakwa I) dan Richard Bruce Ness (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Teluk Buyat dan Sekitarnya seperti yang telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2.

Penerapan Doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban

commit to user Pidana atas Tindak Pidana Korporasi Pencemaran Lingkungan Hidup PT. Newmont Minahasa


digilib.uns.ac.id

Raya Manado Doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability dapat saja diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi pencemaran lingkungan hidup PT. Newmont Minahasa Raya Manado dengan dasar bahwa tidak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut dilakukan bukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya Manado, melainkan dilakukan oleh para pegawai, kuasa, atau mandataris, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada PT. Newmont Minahasa Raya Manado.

D. Saran 1. Diharapkan Direktur melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang. 2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang Direkur sesuai dengan penyelidikan yang rasional. 3. Menunjukan / mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DaftarPustaka A. Abdurachman, 1963.Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, (InggrisIndonesia), Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapancha, hlm. 246. Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 263. Bambang Waluyo, 2004. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1. Chidir Ali, 1987 Badan Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 64. ________,1987Badan Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 74. Edwin H. Sutherland, 1987.White Collar Crime, New York: The Dryden Press, hlm. 9. Hikmahanto Juwana, Globalization and its Effect on Indonesia’s Legal System, terdapatdalam Globe Asia, Edisi Mei 2007. I.S.

Susanto. 1995. Kejahatan Korporasi. UniversitasDiponegoro, hlm. 18 – 19.

Semarang

:

Badan

Penerbit

I.S Susanto. 2000.Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya”, Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2 J. M. Van Bemmelen, 1986. Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung: Binacipta, hlm. 236. _________________, 1986.Op.cit.,hlm. 239. Loebby Loqman, 2001. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Datacom, hlm.6. MardjonoReksodiputro, “ReformasiPendidikanTinggiHukumuntukMemungkinkanPendidikanKhususAdvoka t”Disampaikan dalam DiskusiPanel “Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”di Kampus FHUI Depok, Jawa Barat, 28Oktober2004terdapatdalam situshttp://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&i d=144diaksespadatanggal 18 April 2014. commit to user


digilib.uns.ac.id

Mardjono Reksodiputro, 1989. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 9. MardjonoReksodiputro, “Challenges To Legal Education In Indonesia”, makalahpada seminar yang diadakanAsean Law Association terdapatdalamsituswww.aseanl awassociation.org/docs/w3_indo.pdfdiaksespadatanggal 24 April 2014. Mardjono Reksodiputro, 2007.Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 64. _______________, 2007.Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 130. Mardjono Reksodiputro, September 2009. “Materi Perkuliahan Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila”. Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010.Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, hlm. 31. _______________________, Kencana, hlm. 37.

2010.Pertanggungjawaban

Pidana

Korporasi,

Jakarta:

MuladidanBardaNawawiarief, 1997.BungaRampaiHukumPidana, Alumni, Bandung: hlm. 191. Mas Ahmad Santosa, 2001.Good Governance, ICEL, Jakarta: hlm. 23. Peter Mahmud Marzuki. MetodePenelitianHukum. hlm. 93 Roeslan Saleh, 1984.Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: BPHN, hlm. 52. Setiono, 2010.Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS Surakarta, hlm. 20-21. S.R. Sianturi, 2002.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 211. ____________, 2002.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 250. Subekti, 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm. 20. Sutan Remy Sjahdeini, 2007. Pertanggungjwaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafitipers, commit to user hlm. 43.


digilib.uns.ac.id

___________________, 2007.Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafitipers, hlm. 45. Soetan K. Malikoel Adil, 1995.Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Jakarta: PT Pembangunan, hlm. 83. Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta UI Press.hlm.15. Jurnal Mimbar Hukum,Vol 23, No 2. 2011, Lu Sudirman dan Feronica, Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura. Jurnal Srigunting on Januari 12, 2013 Jentera Jurnal Hukum, Hukum Online, 16 Pebruari 2013.Rusmana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan. Jentera Jurnal Hukum, Hukum Online, Edisi 29 Pebruari -17 September 2012.Basri, Muhammad Chatib, Penghapusan Monopoli: Sebuah Ilusi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JunctoUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentangNarkotika; Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen; Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang TindakPidanaPencucianUang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=144diakse spadatanggal 24 April 2014, jam 19.30 WIB; http://www.aseanlawassociation.org/docs/w3_indo.pdfdiaksespadatanggal 24 April jam 19.45 WIB;

2014,

http://www.hukumonline.com, Terapkan Asas Subsidiaritas, PN Manado Bebaskan PT NMR dan Richard Ness,25 April 2007; http://www. detiknet,Maslan, M. Rizal, Cukup Bukti Pemerintah & Newmont Telah Cemari commit to user Buyat, 10 Nopember 2004;


digilib.uns.ac.id

http://hukumonline.com/detail.asp?id=11222&cl=Fokus, 2008; http://anya-afrie.blogspot.com/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html; Berita lingkungan, SP3 lapindo, diakses melalui http://www.beritalingkungan.com/kolom/2009-08/sp3lapindo/tanggal15maret2014; Hotmudflow, diakses melalui http://hotmudflow.wordpress.com/ tanggal 15 maret2014; Kenalilah bencana alam, Kronologi Terjadinya bencana Lumpur, diakses melalui ; Satu Portal, Kasus Lapindo Mau Dibawa Kemana,http://www.satuportal.net/ content / kasus – lumpur – lapindo – mau -dibawa-kemana- lomba-artikel-5-thn-kasus-lapindo tanggal 15 maret 2014; Wikipedia, Lapindo Brantas Inc, diakses http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc. tanggal 15 maret 2014.

commit to user

melalui

Andi Chaerul Sofyan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract. Abstrak

Recommend Documents