ISSN-P 2407-2184 Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu ( ACSY ) Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PPh NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) HARAPAN JAYA SEKAYU Sunanto Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu
[email protected],
[email protected] Hp 081315876844 ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan perbandingan PPh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu dan menurut Undang-undang PPh nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data tersebut bersumber dari Koperasi Pegawai Negeri harapan Jaya Sekayu. Data sekunder yang penulis peroleh dari Koperasi Pegawai Negeri harapan Jaya Sekayu berupa data Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Laporan Keuangan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Hasil menunjukkan antara lain; belum melakukan koreksi fiskal menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 terhadap perhitungan hasil usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu karena masih terdapat akun-akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan belum melakukan penyesuaian tarif penyusutan aktiva tetap sehingga hasil usaha yang didapat bukan merupakan hasil usaha fiskal. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Penulis sebesar Rp 52.302.740,16 dan perhitungan pajak penghasilan menurut Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu sebesar Rp 25.769.344, 28 sehingga terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp 26.533.395,88. Dalam hal ini Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu sebaiknya melakukan koreksi fiskal terhadap hasil usaha kena pajak dengan mengacu pada Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan akun-akun yang menurut Undangundang PPh nomor 36 Tahun 2008 yang bukan pengurang dari perhitungan hasil usaha kena pajak sebaiknya dilakukan penyesuaian, harus lebih teliti dalam menghitung j umlah pajak yang akan. Kata Kunci
1.
: SHU Komersial, SHU Fiskal, Koreksi Fiskal.
Undang-undang,
PENDAHULUAN Negara
Republik
Indonesia
merupakan
dengan
tidak
mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
Negara Hukum, salah satu hukum yang harus
keperluan
negara
bagi
ditaati di Negara ini yaitu hukum pajak. Perpajakan
kemakmuran
merupakan salah satu komponen penting dalam
mengingatkan dan menyadarkan setiap warga
perekonomian Indonesia dan berbagai negara
Negara Indonesia untuk membayar pajak agar
lainnya. Kewajiban setiap warga Negara Indonesia
terciptanya kemakmuran rakyat.
rakyat.
sebesar-besarnya Definisi
dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-
Salah
satu
undang Republik Indonesia Nomor 34 Pasal 1 Ayat
kemakmuran
rakyat
(6) Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata
dengan membentuk koperasi. Koperasi mempunyai
Cara Perpajakan yang kini telah diubah Nomor 28
peranan penting dalam perekonomian di Indonesia
Tahun 2007. Definisi pajak dalam Undang-undang
karena
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
rakyat yang
menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib
orang-orang atau badan hukum koperasi yang
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
berusaha
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
kekeluargaan
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
koperasi
tujuan
tersebut
yang
adalah
berwatak
bersama dan
menciptakan
dikehendaki adalah
organisasi sosial,
berdasarkan
ekonomi
beranggotakan
atas
menjalankan usaha
asas untuk
1
mengingatkan
kesejahteraan
para
anggotanya.
Dalam mencapai tujuannya, koperasi mempunyai
2.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Pajak
fungsi dan peran didalam masyarakat. Fungsi dan peran
yang
dijalankan
koperasi
antara
Berdasarkan
Undang-undang
Republik
lain
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan
membangun dan mengembangkan potensi serta
bahwa pajak adalah, kontribusi wajib kepada
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
badan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
Undang-undang,
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan
yang
bersifat
memaksa
dengan
berdasarkan
tidak
mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
Jaya Sekayu merupakan salah satu koperasi yang
keperluan
Negara
anggotanya terdiri dari pegawai negeri yang
kemakmuran rakyat.
bagi
sebesar-besarnya
mempunyai beberapa unit usaha yaitu Unit Usaha
Menurut Herry Purwono (2010: 23) “Pajak
Simpan Pinjam, Unit Usaha Waserda, Unit Usaha
adalah kontribusi wajib kepada negara yang
Pembayaran
Usaha
terutang oleh orang probadi atau badan yang
(Angkot)/Transportasi, Unit
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
Angkutan
Rekening Kota
Listrik,
Unit
Usaha Kaplingan Tanah dan Perumahan. Koperasi
dengan
Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
sebagai badan usaha, merupakan Subjek Pajak
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Prof.
yang
Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh
berkewajiban
perpajakan
yaitu
memenuhi
pajak
kewajiban
penghasilan.
Sistem
tidak
mendapatkan
kepada
Self Assessment System,
undang (yang dapat dipaksakan)
sebagai Wajib Pajak mendapat penuh
untuk
ikut
kepercayaan
bertanggung
membiayai pembangunan
bersama
jawab
pemerintah,
pajak
yang
terutang
sesuai
dengan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
timbal
berdasarkan
Undang-
dengan
(kontraprestasi)
tiada
langsung
dapat ditujukan dan yang digunakan
yang
untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:
Berdasarkan latar belakang pemilihan judul
Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang serta pelaksanaanya yang
di atas, maka peneliti menguraikan permasalahan
dapat dipaksakan. b.
1. Bagaimana perhitungan PPh pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu
Negara
jasa
a.
yang harus dibahas, yaitu:
kas
mendapat
dengan cara menghitung dan membayar sendiri jumlah
secara
Mardiasmo (2011:01) “Pajak adalah iuran rakyat
perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem mewajibkan koperasi
imbalan
Pembayaran
pajak
tanpa
jasa
timbal
(kontraprestasi) individual dari pemerintah. c.
menurut Undang-undang PPh Nomor 36 tahun
Pajak digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyatnya.
2008? 2. Bagaimana
perbandingan
PPh
antara
perhitungan perusahaan dan menurut Undangundang PPh Nomor 36 Tahun 2008?
2.2
Jenis Pajak Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7)
mengungkapkan
menurut
sifatnya,
pajak
dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
2
1.
Pajak
Langsung
adalah
pajak
yang
b.
Untuk Tahun 2010 dan seterusnya tarif pajak
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh
sebesar
25%
dan
dikali
pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib
pengurangan sebesar 50%.
ketentuan
Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2.
2.5
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang
Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan adalah, segala
pembebanannya dapat dilimpahkan kepada
sesuatu
yang
pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran
(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang
untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak
Mewah (PPnBM).
akan
dikenakan
mempunyai potensi
pajak
penghasilan
untuk
apabila
menerima atau memperoleh penghasilan sesuai 2.3
Pengertian Pajak Penghasilan
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika
Menurut Siti Resmi (2009: 80) “Pajak
subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak
Penghasilan
adalah
pajak
yang
dikenakan
terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima
secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.
ataudiperolehnya dalam satu tahun
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36
pajak”. “Pajak Penghasilan adalah pajak yang
Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), subjek pajak
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan
penghasilan adalah sebagai berikut:
pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”
1.
(Ikatan Akuntan Indonesia , 2012: 46.2).
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa
Subjek pajak orang pribadi
bertempat tinggal atau berada di Indonesia
pajak penghasilan adalah
pajak yang dikenakan dari subjek pajak atas
ataupun di luar Indonesia. 2.
Subjek pajak warisan yang belum terbagi
penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun
sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
pajak dihitung berdasarkan peraturan pajak.
berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu
2.4
kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,
Tarif Pajak Penghasilan Tarif
tertentu
yang
pajak
merupakan
digunakan
persentase
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
untuk menghitung
waris. Penunjukan warisan yang belum
besarnya pajak penghasilan. Sistem penerapan
terbagi
tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
penghasilan
Pasal 17 ayat (1) dibagi menjadi dua, yaitu:
tersebut tetap dapat dilaksanakan.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah
3.
sebagai subjek pajak pengganti
yang
berasal
dari
warisan
Subjek pajak badan
sebagai berikut:
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
a.
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk
modal yang merupakan kesatuan baik yang
usaha tetap adalah sebesar 28%.
melakukan
usaha
maupun
yang
tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
3
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
dalam bentuk apapun,
Kongsi,
n. Orang
atau
badan
Persekutuan,
selaku
agen
yang kedudukannya tidak
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
bebas.
Koperasi,
Dana
Firma,
Pensiun,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya,
4.
Lembaga,
dan
bentuk
o. Agen
atau
yang
Pegawai
dari
bertindak
perusahan
Badan
asuransi yang tidak didirikan dan tidak
Usaha Lainnya termasuk kontrak investasi
bertempat kedudukan di Indonesia yang
kolektif dan bentuk usaha tetap.
menerima
Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
menanggung risiko di Indonesia
premi
asuransi
atau
Bentuk usaha tetap adalah Bentuk usaha yang
p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
otomatis yang dimiliki, disewa, atau
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
digunakan oleh penyelenggara transaksi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari
elektronik untuk menjalankan kegiatan
183 (seratus delapan pulu tiga) hari dalam
usaha melalui internet.
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
Subjek
pajak
penghasilan
menjadi
subjek
dapat
yang tidak didirikan dan tidak bertempat
dikelompokkan
pajak dalam
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan
negeri
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2
yang dapat berupa:
ayat (3) subjek pajak penghasilan adalah sebagai
a. Tempat kedudukan manajemen.
berikut:
b. Cabang perusahaan.
a.
dan subjek pajak luar negeri. Menurut
Orang pribadi yang bertempat tinggal di
c. Kantor perwakilan.
Indonesia, orang pribadi yang berada di
d. Gedung kantor.
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
e. Pabrik.
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
f. Bengkel.
belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam
g. Gudang.
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
i. Pertambangan dan penggalian sumber
Indonesia.
alam.
b.
j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. k. Perikanan,
Badan
kedudukan tertentu
peternakan,
pertanian,
perkebunan, atau kehutanan. l. Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan. m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh Pegawai atau orang lain, sepanjang
yang
didirikan di
dari
atau
bertempat
Indonesia, kecuali badan
pemerintah
unit yang
memenuhi kriteria: 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah. Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
4
3. Penerimaanya Anggaran
dimasukkan
Pemerintah
dalam Pusat
Badan
atau
pengganti
2) Keuntungan yang diperoleh Perseroan,
diperiksa
oleh
aparat
Persekutuan, dan Badan lainnya karena
pengawasan fungsional Negara. c.
sebagai
saham atau penyertaan modal.
Pemerintah Daerah. 4. Pembukuannya
lainnya
pengalihan harta kepada pemegang
Warisan yang belum terbagi sebagai satu
saham, sekutu atau anggota.
kesatuan menggantikan yang berhak.
3) Keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran, 2.6
Objek Pajak Penghasilan
pemecahan
Objek Pajak merupakan segala sesuatu
usaha.
(barang,
jasa,
kegiatan,
atau keadaan) yang
atau
4) Keuntungan
pengambilalihan
karena
dikenakan pajak. Menurut Undang-undang Nomor
harta
36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), objek pajak
sumbangan, kecuali yang diberikan
penghasilan adalah sebagai berikut:
kepada keluarga
1.
Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah
garis
penghasilan,
tambahan
dan badan keagamaan atau badan
diterima
pendidikan atau badan sosial atau
atau diperoleh Wajip Pajak, baik yang berasal
pengusaha kecil termasuk koperasi
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
Keuangan,
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
hubungan dengan usaha, pekerjaan,
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
kepemilikan atau penguasaan antara
bentuk apa pun.
pihak-pihak yang bersangkutan.
yaitu
kemampuan
a.
setiap
ekonomis
yang
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
hibah, bantuan atau
keturunan
sedarah lurus
ditetapkan
Menteri tidak
ada
pengalihan sebagian atau pengalihan
diterima atau diperoleh termasuk gaji,
sebagian
upah, tunjangan,
penambangan, tanda
honorium,
satu derajat,
oleh
sepanjang
dalam
5) Keuntungan karena penjualan atau
yang
komisi,
atau
seluruh
hak
turut
serta
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
dalam pembiayaan, atau permodalan
imbalan
dalam perusahaan pertambangan.
dalam
bentuk
lainnya,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-
e.
undang ini. b.
berupa
pengalihan
Hadiah
dari undian
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
atau
pekerjaan
dan pembayaran tambahan penghasilan
atau kegiatan, dan penghargaan.
pajak.
c.
Laba usaha.
f.
d.
Keuntungan kena pajak penghasilan atau
imbalan karena jaminan pengembalian
karena pengalihan harta termasuk :
utang.
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan,
dan
g.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan
Deviden,
dengan
nama
dan
dalam
bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
5
h.
i.
j.
k.
polis, dan pembagian sisa hasil usaha
membuat pembukuan ganda, melainkan cukup
koperasi.
membuat satu pembukuan yang didasari Standar
Royalti atau imbalan atas penggunaan
Akuntansi
hak.
dibuatkan rekonsiliasi fiskal yang akan digunakan
Sewa dan penghasilan lain sehubungan
sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan.
dengan penggunaan harta.
Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan
Penerimaan atau perolehan pembayaran
perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya
berkala.
antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
Keuntungan karena pembebasan utang,
Keuangan
(SAK).
Setelah
Menurut Marisi (2009: 14) perbedaan-
kecuali sampai dengan jumlah tertentu
perbedaan yang dikoreksi tersebut adalah:
yang
a.
ditetapkan
dengan
peraturan
itu
Beda Permanen
pemerintah.
Beda
Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
perbedaan pengakuan penghasilan dan beban
m. Selisih lebih karena penilaian kembali
menurut akuntansi dengan pajak yang sifatnya
l.
permanen
terjadi
karena
adanya
aktiva.
permanen. Penghasilan dan beban tertentu
n.
Premi asuransi.
diakui pada SPT pajak penghasilan badan,
o.
Iuran yang diterima atau diperoleh
namun tidak pernah diakui pada laporan
perkumpulan
keuangan atau sebaliknya.
terdiri
dari
dari
anggotanya
Wajib
yang
Pajak
yang
b.
Beda Temporer
mejalankan usaha atau pekerjaan bebas.
Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal
perbedaan antara dasar pengenaan pajak (tax
dari penghasilan yang belum dikenakan
base) dari suatu aset atas kewajiban dengan
pajak.
nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang
q.
Penghasilan dari usaha berbasis syahriah.
berakibat pada perubahan laba fiskal periode
r.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud
mendatang. Terjadinya
dalam Undang-undang yang mengatur
dapat bertambah (future taxable amount) atau
mengenai ketentuan umum dan tata
berkurang (future deductible amount) pada
cara perpajakan.
saat
Surplus Bank Indonesia.
dilunasi/dibayar.
s.
aset
dipulihkan
perbedaan
atau
tersebut
kewajiban
Menurut Wibowo Subekti jenis-jenis koreksi 2.7
fiskal yaitu sebagai berikut:
Pengertian Koreksi Fiskal Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati
(2010:
218)
koreksi
fiskal
adalah
“proses
a.
Koreksi positif
penyesuaian atas laba komersial yang berbeda
Koreksi positif adalah koreksi/penyesuaian
dengan ketentuan fiskal untuk
yang akan mengakibatkan meningkatnya laba
penghasilan
net/laba
yang
menghasilkan sesuai
dengan
ketentuan perpajakan”.
PPh
Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal
ini,
maka
wajib
kena pajak yang pada akhirnya akan membuat
pajak tidak
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
Badan
terhutangnya
juga
akan
meningkat.
perlu
6
b.
Koreksi Negatif
usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
Koreksi negatif adalah adalah penyesuaian
yang
akan
koreksi/
menagih, dan memelihara penghasilan yang
mengakibatkan
merupakan
Objek
Pajak
yang
menurunnya laba kena pajak yang membuat
pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun
PPh badan terhutangnya juga akan menurun.
pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.
2.8
b.
Pengurangan Penghasilan Pajak
dikalikan
penghasilan
dengan
dihitung
penghasilan
dari
kena
tarif
Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (Non-Deducative
pajak.
Expenses).
Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam
Adalah Pengeluaran /beban /biaya untuk
negeri dan bentuk usaha tetap
mendapatkan,
ditentukan
menagih, dan memelihara
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan
penghasilan yang merupakan Objek Pajak
pengurangan
atau
pengeluaran
atau pengeluaran dilakukan tidak dalam
Pengeluaran
tersebut
dinamakan
tertentu. biaya
atau
batas-batas yang wajar sesuai dengan adat
dapat
kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena
dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi
itu, pengeluaran yang melampaui batasan
dalam dua golongan:
kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan
a.
Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai
istimewa
masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun yang
penghasilan bruto.
beban. Pengeluaran/beban/biaya
merupakan
biaya
bersangkutan, administrasi
yang
pada
misalkan dan
tahun
yang
gaji,
biaya
bunga,
biaya
2.9
rutin
boleh
dikurangkan
dari
Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Deducative Expense)
pengolahan limbah dan sebagainya. b.
tidak
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36
Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai
Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), Penghasilan Kena
masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun yang
Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
pembebanannya
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan
dilakukan
melalui
penyusutan atau amortisasi, misalnya aset
bruto
tetap
menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
atau
harta
berwujud,
aset
tidak
berwujud, dan lain-lain.
a.
Pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan
dikurangi
biaya
untuk
mendapatkan,
Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,
tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi
antara lain:
komersial. Siti Resmi (2009:100) menyatakan
1. Biaya pembelian bahan.
pengeluaran / beban / biaya dibedakan menjadi 2,
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau
yaitu: a.
jasa termasuk upah, gaji,
Pengeluaran/beban/biaya dikurangkan
dari
yang
penghasilan
dapat
bonus, grafikasi, dan tunjangan yang
bruto
diberikan dalam bentuk uang.
(Deducative Expense). Adalah
3. Bunga, sewa, dan royalti.
pengeluaran/beban/biaya
mempunyai
hubungan
honorium,
langsung
yang dengan
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah.
7
6. Premi asuransi. 7. Biaya
debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
promosi
diatur
dan
dengan
penjualan
yang
untuk jumlah utang tertentu.
atau berdasarkan
4) Syarat sebagaimana dimaksudkan pada
Peraturan Menteri Keuangan.
b.
angka
c
tidak
berlaku
penghapusan piutang tak tertagih debitur
9. Pajak kecuali pajak penghasilan.
kecil yang pelaksanaannya diatur lebih
Penyusutan
atas
pengeluaran
untuk
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. i.
Sumbangan dalam rangka Penanggulangan
atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat
Bencana Nasional yang ketentuannya diatur
lebi dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
dengan Peraturan Pemerintah.
dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A.
d.
ke
8. Biaya administrasi.
memperoleh harta berwujud dan amortisasi
c.
abjad
j.
Sumbangan dalam rangka penelitian dan
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya
pengembangan yang dilakukan di Indonesia
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Kerugian karena penjualan atau pengalihan
Pemerintah.
harta yang dimiliki dan perusahaan atau mendapatkan,
digunakan
dalam
dimiliki
untuk
yang
menagih,
dan
k.
ketentuannya
memelihara
penghasilan.
Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
Sumbangan
fasilitas diatur
e.
Kerugian selisih kurs mata uang asing.
ketentuannya
f.
Biaya
Pemerintah.
dan
pengembangan
perusahaan yang dilakukan Indonesia.
dengan
Peraturan
Pemerintah. l.
penelitian
diatur
m. Sumbangan
dalam
pendidikan dengan
rangka
yang
Peraturan
pembinaan
g.
Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
olahraga yang ketentuannya diatur dengan
h.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Peraturan Pemerintah.
dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugikomersial. 2) Wajib Pajak harus menyerahkan
daftar
piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Lokasi dan Waktu Tempat Pengumpulan Data Penelitian
Pegawai
ini
Negeri
dilakukan harapan
di
Koperasi
Jaya
Sekayu
3) Telah diserahkan perkara penagihannya
berkedudukan dijalan Kolonel Wahid Udin No. 257
kepada Pengadilan Negeri atau Instansi
Lk I Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu
Pemerintah
piutang
Kabupaten Musi Banyuasin. Didirikan tahun 1976
Negara; atau adanya perjanjian tertulis
dan terdaftar pada Dinas Koperasi, PPKM,
mengenai
Penanaman
yang
menangani
penghapusan
piutang
/
Modal
dan
Pengelolaan
Pasar
pembebasan utang antara kreditur dan
Kabupaten Musi Banyuasin tahun 1996 yang
debitur yang bersangkutan; atau telah
didasarkan
dipublikasikan dalam penerbitan umum
0153/BH/PAD/KWK.6/IV/1996 tanggal 22 April
Badan
Hukum Nomor:
atau khusus; atau adanya pengakuan dari Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
8
1996. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan
khusus
mengenai
Pajak
Penghasilan,
Agustus hingga bulan Desember 2014.
Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan data instansi, penulis
3.2
Teknik Pengumpulan Data
dapatkan dari Koperasi Pegawai Negari (KPN)
Menurut Sugiyono (2010 :193), macam-
Harapan Jaya Sekayu.
macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknya adalah : 1.
2.
3.
4.2
Observasi
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan
Observasi adalah teknik pengumpulan data
Jaya
yang
keuangannya
dilakukan
oleh
penulis
dengan
Sekayu
dalam
penyusunan
menerapkan
Standar
laporan Akuntansi
pengamatan langsung ke Koperasi Pegawai
Keuangan (SAK), dan untuk kepentingan pajak
Negeri harapan Jaya Sekayu.
maka perlu dilakukan penyesuaian lagi terhadap
Wawancara
laporan keuangan tersebut dengan mengadakan
Wawancara adalah teknik pengumpulan data
koreksi fiskal terhadap penghasilan atau biaya yang
yang digunakan penulis untuk melakukan
mana saja yang menurut pajak dapat dan tidak
wawancara dengan narasumber.
dapat dimasukkan ke perhitungan hasil usaha
Dokumentasi
perusahaan,
Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan
koreksi negatif yang nantinya akan berpengaruh
penulis
pada besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan
dengan
mempelajari
literature-
literature yang menunjang penelitian.
3.3
Analisis Data
baik
itu
koreksi
positif maupun
oleh perusahaan.
Jenis dan Sumber Data
4.3
Pembahasan
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
Berdasarkan
hasil
laporan
keuangan
ini berupa data sekunder. Data tersebut bersumber
Koperasi Pengawai Negari (KPN) Harapan Jaya
dari Koperasi
Sekayu terdapat
Pegawai
Negeri
harapan
Jaya
beberapa akun
yang harus
Sekayu. Data sekunder yang penulis peroleh dari
dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal antara
Koperasi Pegawai Negeri harapan Jaya Sekayu
lain:
berupa data Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan
a.
Laporan Keuangan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
Koreksi Positif Koreksi positif adalah koreksi/penyesuaian
yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh
4.
HASIL
4.1
Gambaran Umum Deskriptif
Badan terhutangnya juga akan meningkat. Adapun Data
Penelitian
yang akan di koreksi positif adalah sebagai berikut: 1)
Harga Pokok Penjualan Kaplingan Tana
Deskripsi data yang penulis akan jelaskan terdiri
Harga Pokok Penjualan Kaplingan Tanah di
dari dua bagian, yaitu teori yang digunakan untuk
lakukan
menganalisis data dan data instansi. Teori yang
merupakan bagian biaya yang
digunakan penulis untuk menganalis adalah teori
dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh
dari beberapa buku Pajak yang membahas secara
karena itu dilakukan koreksi fiskal atas biaya
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
koreksi
positif dikarenakan bukan tidak dapat
9
yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebagai
4)
berikut:
Biaya Pengemasan Paket Lebaran dan Pendistribusian Biaya pengemasan paket lebaran dan
pendistribusian perlu koreksi positif karena 2)
tidak
Beban Entertainment Beban entertainment perlu di lakukan
koreksi positif karena merupakan bukan biaya yang boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:
boleh
dikurangkan
sebagai
biaya
pengurang penghasilan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang
saham,
sekutu,
atau
anggota”. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal
atas
biaya
yang dikeluarkan oleh
perusahaan sebagai berikut:
3)
Beban Paket Lebaran untuk Anggota Paket lebaran untuk anggota perlu di
5)
Biaya Media Massa dan Informasi
karena bukan
Biaya media massa dan informasi tidak
pengurang
termasuk biaya sebagai pengurang penghasilan
dengan
sehingga perlu dilakukan koreksi positif. Hal
Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008
ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu:
Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010
lakukan
koreksi
merupakan
biaya
penghasilan.
Hal
positif sebagai ini
sesuai
Pengantian atau imbalan sehubungan
yaitu “Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan
yang
yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah
diberikan dalam bentuk natura atau
bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan
kenikmatan,
oleh
pekerjaan
atau
kecuali
jasa
penyediaan
Wajib
Pajak
dalam
rangka
makanan daan minuman bagi seluruh
memperkenalkan
pegawai serta penggantian atau imbalan
pemakaian
dalam bentuk natura dan kenikmatan di
maupun tidak langsung untuk mempertahankan
daerah tertentu dan yang berkaitan
dan/atau meningkatkan penjualan”.
dengan pelaksanaan pekerjaan yang
tetapi biaya media massa dan informasi bisa
diatur
dimasukkan sebagai beban sebesar 50% (lima
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu dilakukan koreksi fiskal atas
suatu
dan/atau
menganjurkan
produk
baik langsung Akan
puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) nya lagi tidak boleh dikurangkan.
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yakni sebagai berikut: Catatan : Rp 5.800.000,00 X 50% = Rp 2.900.000,00
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
10
6)
Beban Kaplingan dan Perumahan
berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
Beban kaplingan dan perumahan perlu
kontruksi, usaha real estate, dan persewaan
dilakukam koreksi positif karena tidak termasuk
tanah dan/atau bangunan”. Oleh karena itu
sebagai pengurang penghasilan.
perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:
7)
PPh Bunga Bank PPh bunga bank perlu merupakan koreksi
positif karna tidak termasuk biaya sebagai pengurang penghasilan. Hal ini sesuai dengan
3)
Bunga bank bukan perlu dilakukan koreksi
Undang-undang PPh nomor 36 Tahun 2008
negatif karena bersifat final. Hal ini sesuai
Pasal 9 ayat (1) huruf h tentang bentuk usaha tetap yang tidak
boleh
dikurangkan
Bunga Bank
dengan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun
yaitu
2008 Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu
“Pajak Penghasilan”. Oleh karena itu perlu
“Penghasilan berupa bunga deposito dan
dilakukan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:
tabungan
lainnya,
bunga
obligasi
dan
tabungan lainya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang b.
Koreksi Negatif Koreksi
/
koperasi orang pribadi. Oleh karena itu perlu
mengakibatkan
dilakukan koreksi fiskal atas pendapatan yang
menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh
dilakukan oleh perusahaan yaitu sebagai
badan terhutangnya juga akan menurun. Adapun
berikut:
penyesuaian
negatif
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
yang
adalah akan
koreksi
yang perlu dilakukan koreksi negatif adalah sebagai berikut: 1)
Penjualan Kaplingan Tanah Penjualan kaplingan tanah dikoreksi negatif karena
di
kenai
pajak
final
sehingga
dikeluarkan dari perhitungan hasil usaha kena pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu:
4)
Beban Penyusutan Aktiva Tetap Menurut
ketentuan
Undang-undang
PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 A ayat (2) aset tetap seharusnya dikelompokkan dalam kelompok 1 dan kelompok 2 dengan masa manfaat 4 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis diperoleh beban penyusutan aktiva tetap
2)
Pendapatan Kaplingan dan Perumahan
sebesar Rp 42.662.250,00 sedangkan beban
Pendapatan kaplingan dan perumahan perlu
penyusutan
dilakukan koreksi negatif karena bersifat
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan
final. Hal ini sesuai dengan Undang-undang
Jaya
PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2)
sehingga ada selisih yang harus dikoreksi
huruf d tentang dikenai pajak final yaitu
negatif sebesar Rp 8.042.050,00.
beban
Sekayu
aktiva
sebesar
tetap menurut
Rp 34.620.200,00
“Penghasilan dari transaksi pengalihan harta Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
11
5.
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis dapatkan dari laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu terutama pada laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapat kesimpulan adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya belum
melakukan
Undang-undang
koreksi
Sekayu
fiskal
menurut
PPh Nomor 36 Tahun 2008
terhadap perhitungan hasil usaha karena masih terdapat akun-akun
yang
dimasukkan
sebagai
pengurang penghasilan kena pajak dan belum melakukan penyesuaian tarif penyusutan aktiva tetap sehingga hasil usaha yang didapat bukan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai masukan bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu: Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan diharapkan dalam untuk
Jaya Sekayu
menyajikan laporan keuangan
kepentingan
perpajakan,
sebaiknya
melakukan koreksi fiskal terhadap hasil usaha kena pajak dengan mengacu pada Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan akun-akun menurut Undang-undang pada
PPh
perhitungan
nomor
hasil
Akuntansi Perpajakan, Revisi Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Aguoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan, Revisi Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari
merupakan hasil usaha fiskal. Berdasarkan
Aguoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010.
36 Tahun
usaha
yang
2008 bukan
pengurang dari perhitungan hasil usaha kena pajak sebaiknya dilakukan penyesuaian.
Penghasilan Bruto. Purba, Marisi. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan: Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta Bandung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Jurnal ASCY, Volume III, No. 2, Juli 2015, h. 1-12
12
