ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014

Pedagogik Jurnal Pendidikan, Oktober 2015, Volume 10 Nomor 2, ( 101 – 106 )

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014 Oleh : Santi Endriani * Abstrak Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah sesuai dengan No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Prosedur perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diperoleh dari menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan neto setahun. Selanjutnya menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PENDAHULUAN Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan Negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melapokan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Atau pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sumarsan (2012:3) menjelaskan bahwa, Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Atau pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

* Santi Endriani , M.Sc Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

101


Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alamsyah, 2012). Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal

25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya merupakan salah satu universitas swasta ternama di Kalimantan Tengah. Universitas ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilan. Dari uraian diatas mendorong penulis mengenai bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sudahkah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketetapan yang berlaku. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat. Sedangkan menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum


102


berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. 2. Pajak Penghasilan Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. METODE PENELITIAN 1. Jenis Data

Kuncoro (2003:145) Menyatakan bahwa sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data merupakan keteranganketerangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Jenis Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu data berupa daftar gaji pegawai tetap di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan SPT PPh pasal 21. 2. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan : 1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan Pajak Pengahasilan Pasal 21. 2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan, atas Pajak Penghasilan Pasal 21. 3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai menurut Universitas sesuai atau tidak dengan ketetapan Undang-Undang Perpajakan yang terkait.


103


HASIL PENELITIAN Menurut Mardiasmo (2009:169) Gaji merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam suatu instansi tertentu, sebagai tanda balas jasa atas tenaga yang telah diberikan. Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas lamanya masa kerja, pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diberikan oleh

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dilaksanakan setiap bulannya yang disebut sebagai gaji bulanan, yang secara langsung diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan. Sampel perhitungan PPh 21 pada pegawai tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah sebagai berikut :

1. Untuk pegawai menikah dengan 2 anak : A. NIP. 97.000.016 Penghasilan : Gaji pokok Premi BPJS Premi Jaminan Kecelakaan kerja Penghasilan Bruto Potongan : - Biaya Jabatan 5% X Rp 3.072.386 - Iuran Pensiun - Iuran Jaminan Hari Tua

Rp 2.983.282 Rp 82.980 Rp 6.124 + Rp 3.072.386 Rp 153.619 Rp 300.000 Rp 64.638 + Rp 518.257 Rp 2.554.129 Rp 30.649.548

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - WP Sendiri Rp 24.300.000 - WP Kawin Rp 2.025.000 - Tanggungan 2 Rp 4.050.000

Rp 30.375.000 Rp 274.548

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun PPh Pasal 21 Terutang PPh 21 5% X Rp 274.548 Rp 13.727 PPh 21 Sebulan Rp 13.727 : 12 Rp 1.144 2. Pegawai belum menikah B. NIP. 97 Penghasilan : Gaji pokok Premi BPJS Premi Jaminan Kecelakaan kerja Penghasilan Bruto

Rp 2.339.500 Rp 82.980 Rp 6.124 + Rp 2.428.604


104


Potongan : - Biaya Jabatan 5% X Rp 2.428.604 - Iuran Pensiun - Iuran Jaminan Hari Tua

Rp 121.430 Rp 200.000 Rp 64.638 +

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - WP Sendiri Rp 24.300.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun PPh Pasal 21 Terutang PPh 21 5% X Rp 210.432 Rp 10.522 PPh 21 Sebulan Rp 10.522 : 12 Rp 876 PEMBAHASAN Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan prosedur penghitungan dan pemotongan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Tarif Pajak yang diterapkan pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atas Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 36 Tahun 2008. 3. Biaya jabatan dan biaya pensiun yang dikenakan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya besarnya 5% dari penghasilan bruto. Besarnya biaya

Rp 386.068 Rp 2.042.536 Rp 24.510.432

Rp 24.300.000 Rp 210.432

jabatan dan biaya pensiun tersebut telah sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah biaya kesejahteraan dan prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam UndangUndang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau media untuk menghitung dengan pola penghitungan di atas. Hal ini memungkinkan bendahara atau bagian administrasi dapat memahami tata


105


cara penghitungan peraturan perpajakan.

dan

mengupdate

SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : 1. Penetapan penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2. Penetapan perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008. 3. Universitas menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan melalui rekening masing-masing

pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan. 4. Pelaporan PPh pasal 21 belum dilaporkan secara berkala dan rutin, baru pada tahun ini dibuat daftar untuk pemotongan gaji para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang-Undang Terbaru. PT Indeks. Jakarta. Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Alamsyah, Agus. 2012. Dasar-dasar Perpajakan. KKP Malang Raya. Malang. http://kkpmalangraya. wordpress.com/dasar-dasarperpajakan/. Tanggal akses 2 september 2015. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. PT. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta. Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat. Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.


106

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2014

Recommend Documents