Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Dosen Tetap Pada Universitas Krisnadwipayana
Meitri Megawati 41209141 3DA03
PENDAHULUAN Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan‐ peraturan umum (undang‐undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran‐pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
TUJUAN • Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap dosen tetap pada Universitas Krisnadwipayana. • Untuk mengetahui komponen penghasilan brutto dan komponen pengurang penghasilan bruto yang berhak diterima Dosen tetap pada Universitas Krisnadwipayana sehubungan dengan PPh 21 yang terutang
MANFAAT • Menambah wawasan pengetahuan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. • Dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. • Dapat digunakan sebagai media informasi bagi pembaca.
METODE YANG DIGUNAKAN • Wawancara, mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung kepada staf bagian administrasi umum dan keuangan yang ada di Universitas Krisnadwipayana. • Observasi, melakukan pengambilan data dengan cara melakukan kerja praktek langsung di Universitas Krisnadwipayana dari tanggal 1 Agustus s/d 12 September 2011, selain itu penulis juga melakukan pengamatan terhadap objek penulisan dan terjun langsung dalam mempelajari cara‐cara perhitungan PPh tersebut. • Studi Pustaka, mempelajari dan memahami sumber – sumber pengetahuan perpajakan yang berkaitan erat dengan penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) antara lain buku – buku dan diktat – diktat perpajakan, Undang – undang, Peraturan Perpajakan, dan catatan – catatan yang diperoleh penulis selama kuliah.
Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang‐ Undang Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak PPh Pasal 21 • • • • • • • • •
Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Pegawai Tetap Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negri Bukan Pegawai Penerima Pensiun Pensiun Honorarium Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah : • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain jenis. • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. • Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi selain dari pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi selain dari pengurangan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji, dimana PTKP melekat ke orang pribadi maka PTKP tetap setahun meskipun bekerja sebagai karyawan tetap kurang dari setahun (12 bulan)
Tarif Penghasilan Tidak kena Pajak • Untuk Wajib Pajak Sendiri : Setahun Rp15.840.000. Sebulan Rp 1.320.000 • Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Setahun Rp 1.320.000. Sebulan Rp 110.000 • Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami dalam SPT Setahun Rp15.840.000. Sebulan Rp 1.320.000 • Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenada dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang. Setahun 1.320.000. Sebulan Rp 110.000
Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan) • Sampai dengan Rp 50.000.000 tarifnya 5% • Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000 tarifnya 15% • Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya 25% • Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30% Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
Pengurang Penghasilan Bruto Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap pada Universitas Krisnawipayana, maka penghasilan bruto dikurangi dengan : • Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diprkenankan Rp. 6.000.000, setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan. • Iuran, yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada Badan Dana Pensiun yang pendirinya telah disahkan menteri Keuangan dan Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang diperkenankan dengan dana pensiun dengan jumlah maksimum Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp.200.000,00 sebulan.
Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Persamaan Perhitungan PPh 21 Persamaan perhitungan PPh 21 menurut Institusi dan UU No.17 Tahun 2000 : • Elemen‐elemen yang termasuk penambah penghasilan bruto adalah gaji sebesar Rp. 938.000,00 dan tunjangan Rp.968.500,00 • PTKP yang didapat pada Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Institusi dan UU No.17 Tahun 2000 adalah sebesar Rp. 21.120.000 dengan status kawin dan tanggungan 3 orang anak. • Biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran askes dimasukan sebagai pengurang penghasilan bruto. • Cara perhitugan biaya jabatan pada perhitungan pajak penghasilan menurut Institusi dengan menurut UU No.17 Tahun 2000 adalah sama, yaitu 5% dari penghasilan bruto. • Cara perhitungan PKP pada perhitungan pajak penghasilan menurut Institusi dengan menurut UU No.17 Tahun 2000 adalah sama, yaitu penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). • Keduanya menggunakan tarif‐tarif Pajak Penghasilan menurut UU No.17 Tahun 2000 untuk mencari PPh yang terutang, yaitu tarif 5% karena PKPnya sebesar kurang dari Rp. 50.000.000,00.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 Perbedaan perhitungan PPh 21 menurut Institusi dan UU No.17 Tahun 2000 : • Tunjangan transport, tunjangan kesehaan dan subsidi tidak dimasukkan kedalam penghasilan bruto pada perhitungan menurut Institusi, sehingga terdapat perbedaan total penghasilan bruto antara perhitungan PPh 21 menurut Institusi dengan menurut UU No.17 Tahun 2000. • Pada perhitungan biaya jabatan menurut Institusi, berbeda dengan menurut UU No.17 Tahun 2000, seperti berikut ini : Menurut Institusi : 5% x Rp. 1.906.500 = Rp. 95.325. Menurut UU No.17 Tahun 2000 : 5% x Rp. 2.311.500 = Rp. 115.575. Selisih sebesar Rp. 20.250. • Pada perhitungan PPh 21 yang terutang dengan cara tarif Pajak Pnghasilan menurut UU No.17 Tahun 2000 dikalikan PKP, sbb : Menurut Institusi : 5% x Rp. 4.358.100 = Rp. 217.905. Menurut UU No.17 Tahun 2000 : 5% x Rp 4.115.100 = Rp. 205.755. Selisih sebesar Rp. 12.150 • Lalu, PPh 21 yang terutang dibagi 12 untuk mendapatkan hasil PPh 21 sebulan, seperti berikut ini : • Menurut Institusi : Rp. 217.905,00 : 12 = Rp. 18.159. Menurut UU No.17 Tahun 2000 : Rp. 205.755 : 12 = Rp.17.146. Selisih Rp. 1.013
KESIMPULAN • Pembayaran PPh 21 serta pengisisan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 pada Universitas Krisnadwipayana telah dilakukan dengan cukup baik. Dalam hal ini, Universitas Krisnadwipayana selalu tepat waktu dalam menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan beserta lampiran‐lampiran SPT Tahunan. • Perhitungan PPh 21 pada Universitas Krisnadwipayana yang dilakukan belum sesuai dengan perhitungan berdasarkan Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2000, terutama dalam hal pengurang penghasilan bruto dan penambah penghasilan bruto.
SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan oleh Universitas Krisnadwipayana, yaitu diadakannya perbaikan khususnya pada perhitungan pajak penghasilan agar sesuai dengan perhitungan berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 yaitu tunjangan transport, tunjangan kesehaan dan subsidi dimasukkan ke dalam perhitungan sebagai penambah penghasilan bruto.
