ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT Al-FATH IKMI PAMULANG SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : Andi Hamzah NIM: 206046104251
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang tak dapat terukur yang dikaruniakan-Nya pada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat hingga para pengikutnya. Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bimbingan dari dosen beserta saran-saran. Bentuk nyata skripsi ini, bukan hanya karena buah dari kerja keras penulis, akan tetapi banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta memberikan dorongan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., M.A., M.M., 2. Ketua Jurusan Muamalat Dr. Euis Amalia, M.Ag., Sekretaris Jurusan Mu'min Rouf, S.Ag.,MA., Ketua Kortek Program Non Reguler Drs.H.Ahmad Yani,
i
M.Ag. terima kasih atas bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh masa studi. 3. Dosen Pembimbing, Bapak Asmawi, M.Ag. dan Bapak Mu'min Rouf, S.Ag.,MA yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pemikiran dan semangat kepada penulis di tengah kepadatan kegiatan beliau, semoga Allah SWT mempermudah setiap gerak langkah perjuangan beliau dan senantiasa melimpahkan kebaikan, amin. 4. Manajer Tamwil BMT Al-Fath IKMI Pamulang Bpk.Saimin yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staff Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada penulis. 6. Pimpinan Perpustakaan baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas dan bantuan untuk mendapatkan referensi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. 7. Ayahanda H. Ambo’ Assek dan Ibunda Hj. Andi Hasnah terima kasih yang tak terhingga banyaknya atas segala dukungan dalam kesabaran, keikhlasan, perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas, senantiasa memotivasi dan menguatkan penulis disaat lelah dan lemah hingga dalam do’a tak pernah berhenti memohon pada-Nya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.
ii
8. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Alasri serta Ibu dan anak-anaknya yang selalu memberikan masukan,nasehat dan saran selama penulis kuliah di Jakarta. 9. Terima Kasih Kepada Mustaqim SEI, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam peyusunan skripsi. 10. Semua sahabat-sahabat yang selalu mendo’a kan, Perbankan Syariah A, B, C angkatan 2006 terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan dan semoga teman-teman yang lain dapat segera menyelesaikan studi. Semoga bantuan dari semua pihak bernilai amal sholeh di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang tak dapat terukur yang dikaruniakan-Nya pada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat hingga para pengikutnya. Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bimbingan dari dosen beserta saran-saran. Bentuk nyata skripsi ini, bukan hanya karena buah dari kerja keras penulis, akan tetapi banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta memberikan dorongan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., M.A., M.M., 2. Ketua Jurusan Muamalat Dr. Euis Amalia, M.Ag., Sekretaris Jurusan Mu'min Rouf, S.Ag.,MA., Ketua Kortek Program Non Reguler Drs.H.Ahmad Yani,
i
M.Ag. terima kasih atas bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh masa studi. 3. Dosen Pembimbing, Bapak Asmawi, M.Ag. dan Bapak Mu'min Rouf, S.Ag.,MA yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pemikiran dan semangat kepada penulis di tengah kepadatan kegiatan beliau, semoga Allah SWT mempermudah setiap gerak langkah perjuangan beliau dan senantiasa melimpahkan kebaikan, amin. 4. Manajer Tamwil BMT Al-Fath IKMI Pamulang Bpk.Saimin yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staff Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada penulis. 6. Pimpinan Perpustakaan baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas dan bantuan untuk mendapatkan referensi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. 7. Ayahanda H. Ambo’ Assek dan Ibunda Hj. Andi Hasnah terima kasih yang tak terhingga banyaknya atas segala dukungan dalam kesabaran, keikhlasan, perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas, senantiasa memotivasi dan menguatkan penulis disaat lelah dan lemah hingga dalam do’a tak pernah berhenti memohon pada-Nya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis.
ii
8. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Alasri serta Ibu dan anak-anaknya yang selalu memberikan masukan,nasehat dan saran selama penulis kuliah di Jakarta. 9. Terima Kasih Kepada Mustaqim SEI, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam peyusunan skripsi. 10. Semua sahabat-sahabat yang selalu mendo’a kan, Perbankan Syariah A, B, C angkatan 2006 terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan dan semoga teman-teman yang lain dapat segera menyelesaikan studi. Semoga bantuan dari semua pihak bernilai amal sholeh di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.
Jakarta, 13 Juni 2011
Andi Hamzah
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...........................................................................................
i
DAFTAR ISI ........................................................................................................
iv
DAFTAR TABEL.................................................................................................
vii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...........................................................
1
B. Perumusan Masalah..................................................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.................................................
5
D. Tinjauan Pustaka.......................................................................
6
E. Metode Penelitian..................................................................... 10 F. Sistematika Penulisan............................................................... 12 BAB II
PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH. A. Sekilas Tentang Pembiayaan.................................................... 14 1. Pengertian Pembiayaan........................................................ 14 2. Unsur dan Fungsi Pembiayaan............................................. 16 3. Pembinaan
dan
Pengawasan
Lembaga
Pembiayaan
Syariah ................................................................................. 20 B. Sistem Pembiayaan Jual beli (sale and Purchase)…………... 21 1. Pembiayaan Murabahah…………………………………... 21 2. Pembiayaan Salam……………………………………....... 38 3. Pembiayaan Istishna………………………………………. 40
iv
BAB III
SEKILAS BMT AL-FATH IKMI PAMULANG A. Deskripsi Umum BMT Al-Fath IKMI...................................... 43 1. Sejarah singkat BMT Al-Fath IKMI................................... 43 2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI.... 44 B. Produk dan Jasa yang dikembangkan Oleh BMT Al-Fath IKMI......................................................................................... 47 1. Tabungan............................................................................. 47 2. Pembiayaan......................................................................... 48 C. Penghargaan dan Keberhasilan yang Telah dicapai Oleh BMT Al-Fath IKMI………………………………………….. 50
BAB IV
ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT Al-FATH IKMI PAMULANG A. Aspek-aspek pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI. 51 1. Aspek Pemasaran................................................................ 51 2. Aspek Manajemen.............................................................. 53 3. Aspek Teknik...................................................................... 55 B. Perhitungan Pembiayaan Murabahah....................................... 57 C. Pendekatan Dalam Analisis Pembiayaan.................................. 61
v
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................... 67 B. Saran......................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... 70 LAMPIRAN……………………………………………………………………... 73
vi
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan…………………………..
4
2. Tabel 1.2
Perbandingan Perbedaan Studi Review Terdahulu……………..
8
3. Tabel 4.2
Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah…………………... 51
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Maraknya bisnis yang berbasis Islam di Indonesia diawali dengan lahirnya bank non bunga yang lahir pada tahun 1992, dan secara yuridis pun di Indonesia diakui keberadaan dual banking system.1 Artinya selain bank tersebut beroperasi secara Islam (bagi hasil/syariah) juga beroperasi secara konvensional. Hal itu terjadi sejak terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 19982. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 19993 tentang Bank Indonesia yang menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan bank syariah. Kedua Undang-Undang tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di Indonesia.4 Dual Banking System adalah terselenggaranya dua sistem perbankan secara berdampingan (konvensional dan syariah) yang pelaksanaannya diatur undang-undang. Dengan undang-undang yang baru, dukungan pemerintah semakin tinggi terhadap pengembangan bank syariah, ini suatu bukti dengan 1
Dr. Veithzal Rivai. Dan Andrian Veithzal. Islamic Financial Management,(Jakarta: Raja Grafindo. 2008). Hal. vxii 2 Dengan terbitnya undang-undang ini, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah dan bank konvensional untuk membuka UUS (unit usaha syariah) 3 Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 4 Makalah Seminar Akuntansi Perbankan Syariah: Euforia atau Kebutuhan, KAMI-FSI-SMEFEUI. 14/11/01
1
2
mulai tumbuhnya bank-bank syariah baik yang mengkonversi dirinya menjadi bank syariah seperti Bank Susila Bhakti5 yang berubah menjadi Bank Syariah Mandiri atau bank yang mengkonversi cabangnya menjadi bank syariah.6 Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil dan ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. yang membedakannya yaitu bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu prinsip pembagian keuntungan (profit/loss sharing principle). Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan
dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan
konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti 5
Bank Susila Bakti menjadi bank pertama yang meng-convert system perbankannya menjadi system syariah pada tahun 1999, sebelumnya Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara sebelum merger dengan Bank Mandiri pada 19 November 1999. 6 M. Lutfi Hamidi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah,(Jakarta: Senayan Publishing. 2003). Hal. 10
3
leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan.7 Pembelian barang oleh bank syariah kepada perusahaan manufactur dengan pembayaran di muka,8 penyertaan modal (equity participation atau venture capital). Ada dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dan BMT dalam penyaluran pembiayaan yakni: pertama Pola jual beli (Murabahah),9 kedua Pola bagi hasil (Mudharabah). Pendapatan bank / BMT akan sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima. Keuntungan yang diterima dari akad jual beli berasal dari mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank / BMT dengan nasabah. Sedangkan pola bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan. BMT Al-Fath adalah salah satu BMT yang ada di Tangerang yang pernah mendapatkan penghargaan oleh Bupati Tangerang H. Agus Diunara pada tahun 2001 sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi Kabupaten Tangerang tahun 2001. BMT Al-Fath menyalurkan pembiayaan cukup besar. Pada tahun 2007 menyalurkan pembiayaan dengan total Rp.3.152.008.000,00 dan pendapatannya sebesar Rp.610.160.108,27, lalu pada tahun 2008 menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.4.667.894.900,00 dan pendapatannya Rp.901.891.918,82, selanjutnya
7
Dalam bank syariah istilah ini disebut pembiayaan murabahah, yaitu salah satu akad jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok (modal) kepada pembeli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 8 Dalam bank syariah istilah ini disebut dengan Istisna. 9 Pada praktek di lapangan baik itu perbankan syariah maupun BMT lebih tertarik pada konsep murabahah karena murabahah ini bisa dikatakan zerro risk.
4
pada tahun 2009 menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.6.572.000.000,00 dengan pendapatan Rp.1.279.700.000,00. Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al-Fath adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Adapun pembiayaan yang disalurkan dalam produk murabahah di BMT Al-Fath pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.2.821.800.000,00, pada tahun 2008 Rp.3.886.000.000,00 dan pada tahun 2009 Rp.5.436.000.000,00. Sedangkan pembiayaan ijarah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.307.000.000,00, pada tahun 2008 Rp.716.000.000,00 dan pada tahun 2009 Rp.1.099.000.000,00. Setelah melihat penyaluran pembiayaan murabahah dari tahun ketahun, maka penulis melihat bahwa penyalurkan pembiayaan terbesar
pada BMT Al-Fath adalah
murabahah. Tabel. 1.1 Tabel Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Jenis Pembiayaan Murabahah Mudharabah Musyarakah Ijaroh Total
Tahun
2010 5 991 000 000 91 700 000 100 000 000 1 444 000 000 7 382 000 000
2009 5 436 000 000 26 000 000 10 000 000 1 099 000 000 6 572 000 000
2008 3 887 000 000 65 000 000 716 000 000 4 667 000 000
2007 2 822 000 000 9 000 000 8 000 000 307 000 000 3 152 000 000
Melihat perkembangan penyaluran pembiayaan murabahah BMT Al-Fath dari tahun ke tahun dan upaya BMT untuk selalu meningakatkan profit, tentu harus didukung dengan analisis yang baik, karena dalam penyaluran pembiayaan
5
murabahah banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak BMT Al-Fath harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan
penelitian
dengan
judul
“ANALISIS
PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT AL-FATH IKMI PAMULANG.”
B. Perumusan Masalah Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Bagaimanakah penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI? b. Bagaimanakah penghitungan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI? c. Bagaimanakah pendekatan analisis pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT Al-Fath IKMI? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa tujuan
yang
hendak dicapai, yaitu: a. Untuk mengetahui cara-cara yang ditempuh BMT Al-Fath IKMI agar produk murabahah dapat tersalurkan. b. Untuk mengetahui cara-cara perhitungan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
6
c. Untuk mengetahui berbagai kebijakan BMT Al-Fath IKMI mengenai layak tidaknya mendapatkan pembiayaan. . 2. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini, diharapkan berguna bagi pihak-pihak diantaranya: a. Bagi penulis Menambah wawasan dan pemahaman
tentang aplikasi jual beli
Murabahah di BMT Al-Fath IKMI. b. Bagi pembaca dan calon nasabah Menjadi acuan bagi calon nasabah untuk mengetahui alur kerja BMT AlFath IKMI dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. c. Bagi BMT Al-Fath IKMI Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil agar lebih meningkatkan kinerja BMT Al-Fath IKMI. d. Bagi akademisi Dapat menambah keragaman referensi tentang analisa penyaluran pembiayan murabahah. D. Tinjauan Pustaka Secara umum, penelitian tentang pembiayaan murabahah telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun di antara peneliti tersebut adalah:
7
Pertama, penelitian dengan judul. ”Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank DKI Syariah”.10 Skripsi tersebut menjelaskan tentang mekanisme praktek pembiayaan murabahah di Bank DKI Syariah, mengukur tingkat likuiditas, pengaruh peyaluran pembiayaan terhadap likuiditas Bank DKI Syariah. Kedua, penelitian dengan judul. ”Strategi Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan Jumlah Pendapatan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”.11 Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana strategi di LKMS Al-Hidayah dalam menigkatkan jumlah pendapatan melalui pembiayaan murabahah, untuk mengetahui berapa tingkat keberhasilan LKMS Al-Hidayah dalam menerapakan strategi murabahah, untuk mengetahui bagimana strategi pembiayaan LKMS Al-Hidayah dalam menyusun strateginya. Ketiga, penelitian dengan judul. “Strategi Pembiayaan Murabahah dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Pendapatan di BPRS Harta Insan Karimah”12 Skripsi tersebut menjelaskan tentang strategi yang telah ditempuh BPRS harta insan karimah dalam meningkatkan jumlah pendapatan melalui pembiayaan murabahah, dan tingkat keberhasilan BPRS Harta Insan Karimah setelah menerapkan strategi pembiayaan murabahah tersebut.
10
Purwanto, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009). 11 Emi Jamilatul Hijriah, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009). 12 Muhammad Ilham Khairudin, Mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007).
8
Tabel 1.2 Perbandingan Perbedaan Studi Review Terdahulu Judul skripsi
Skripsi terdahulu
Pembeda skripsi
Analisis Pengaruh
Skripsi ini menjelaskan
Menjelaskan analisis
Penyaluran Pembiayaan
tentang mekanisme
penyaluran pembiayaan
Murabahah Terhadap
praktek pembiayaan
murabahah di BMT Al-Fath
Likuiditas Bank DKI
murabahah di Bank DKI
IKMI,aspek-aspek
Syariah
Syariah, mengukur
penyaluran
tingkat likuiditas,
pembiayaan,perhitungan
pengaruh peyaluran
pembiayaan dan melakukan
pembiayaan terhadap
pendekatan analisis
likuiditas Bank DKI
mengenai layak tidaknya
Syariah
mendapatkan pembiayaan
Strategi Pembiayaan
Skripsi ini menjelaskan
Menjelaskan tentang analisis
Murabahah Dalam
tentang bagaimana
penyaluran pembiayaan di
Peningkatan Jumlah
strategi di LKMS Al-
BMT Al-Fath IKMI agar
Pendapatan di Lembaga
Hidayah dalam
produk murabahah dapat
Keuangan Mikro Syariah
menigkatkan jumlah
tersalurkan. Mengetahui cara
pendapatan melalui
perhitungan pembiayaan
pembiayaan murabahah,
murabahah,dan pendekatan
9
untuk mengetahui berapa
analisis pembiayaan.
tingkat keberhasilan LKMS Al-Hidayah dalam menerapakan strategi murabahah, untuk mengetahui bagimana strategi pembiayaan LKMS AlHidayah dalam menyusun strateginya. Strategi Pembiayaan
Skripsi ini menjelaskan
Murabahah dalam
tentang strategi yang
terkait dalam menyalurkan
Rangka Meningkatkan
telah ditempuh BPRS
pembiayaan berupa aspek
Jumlah Pendapatan di
harta insan karimah dalam pemasaran, aspek
BPRS Harta Insan
meningkatkan jumlah
manajamen dan aspen
Karimah
pendapatan melalui
teknik. Agar produk
pembiayaan murabahah,
murabahah dapat
dan tingkat keberhasilan
tersalurkan.
BPRS Harta Insan
Menjelaskan aspek-aspek
Untuk mengetahui cara perhitungan
Karimah setelah
pembiayaan murabahah, dan
menerapkan strategi
pendekatan analisis yang
10
pembiayaan murabahah
dilakukan agar tidak terjadi
tersebut.
pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan penelitian penulis, secara khusus sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas tentang analisisa kinerja penyaluran pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profit. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tentang kinerja penyaluran pembiayaan murabahah untuk meningkatkan profit. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematik terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap mempertahankan keutuhan dari objek penelitian yang terintegrasi. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
11
a. Observasi Yaitu penulis secara langsung melakukan pengamatan ke tempat penelitian di BMT Al-Fath IKMI untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi. b. Wawancara Dilakukan penulis dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan manajer tamwil Al-Fath untuk memperoleh data yang akurat. c. Studi Dokumentasi Teknik Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang dimiliki oleh BMT, buku, majalah, koran dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. 3. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kaualitatif deskriptif-analisis. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data yang didapat mengenai penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Selanjutnya dari proses analisa tersebut, penulis mengambil kesimpulan dalam masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif).
12
4. Teknik Penulisan Skripsi Untuk teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis merujuk pada buku ”Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007” F. Sistematika Penulisan Bab I pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II perspektif teoritis tentang pembiayaan murabahah. Bab ini menjelaskan mengenai; sekilas tentang pembiayaan, meliputi pengertian pembiayaan, unsur dan fungsi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Sistem pembiayaan jual-beli (sale and purchase) meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. Bab III sekilas BMT AL-FATH IKMI. Pada bab ini akan memberikan gambaran sekilas BMT Al-Fath IKMI; Deskripsi umum BMT, sejarah singkat BMT Al-Fath IKMI, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKMI. Dibahas pula produk-produk dan jasa-jasa yang dikembangkan di BMT Al-Fath IKMI.
Bab IV analisis penyaluran pembiayaan murabahah BMT AL FATH IKMI. Pada bab ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI, perhitungan pembiayaan murabahah, dan pendekatan-pendekatan dalam analisis penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
13
Bab V merupakan bab penutup, berisiskan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran-saran.
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH
A. Sekilas Tentang Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, „saya percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.1 Kata pembiayaan/kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu credere, yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.2 Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian pembiyaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.3 Sedangkan pengertian pembiayaan dalam pasal 1 angka 25 UU perbankan Syariah diartikan sebagai penyediaan dana 1
Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management,(Jakarta: Raja Grafindo, 2008), Hal. 3. 2 Moh Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), Edisi I, h. I 3 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992.
14
15
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa a, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah ) ) مضاربتdan musyarakah ( ; ) مشاركتb, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah ( ) إجارةatau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik ) ; )إجارة منتهيت بالتمليكc, transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah ( ) مضاربت, salam ( ) سلم, dan istishna‟( ) إستصناع d, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard ( ;) قرضdan e, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ujrah ( ) إجارةuntuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil.4 Dalam bukunya Zainul Arifin memberikan definisi pembiayaan sebagai penyediaan kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.5 Pembiayaan dalam arti luas artinya financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti BMT kepada nasabah. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya
4
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4867. 5 Drs. Zainul Arifin, MBA. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. AlvaBet-Tazkia Institute, Jakarta 2003.hal.187
16
dan layak memperolehnya.6 Secara garis besar bank sebagai lembaga intermediary, yaitu antara surplus unit (nasabah penabung) kepada deficit unit (nasabah peminjam/mitra bank). 2. Unsur dan Fugsi Pembiayaan Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah: a.
Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiaayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Maa‟idah (5); 2.
…
Artinya :
6
III, h. 185
Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet
17
…Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran…(QS. Al-Maidah (5);2). b. Adanya kepercayaan shahibul mal yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib. c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad
pembiayaan)
atau
berupa
instrument
(Credit
Instrument),
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 282.7
...
Artinya : Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu‟amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…( Al-Baqarah (2): 282).
d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib. e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsurwaktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, pemilik uang memberikan pebiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang
7
Hal. 4-5.
Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management,
18
akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. f. Adanya uang g. Unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.8 Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:9 a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan kepada perusahaan/masyarakat yang membutuhkan modal untuk pengembagan usaha. Dengan demikian, dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penabung) tidak idel (diam). b. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
8 9
Ibid,.h.31. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, hal. 7.
19
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu
memenuhi
kebutuhannya.
Kegiatan
usaha
sesuai
dengan
dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia
selalu
berusaha
dengan
segala
daya
untuk
memenuhi
kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itupulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
20
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti penting profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi/dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan jaringan kantor cabangnya ke luar negeri. Demikian pula beberapa Negara maju lainnya. Negara-negara tersebut memberikan bantuan kepada Negara berkembang dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan. 3. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah Salah satu fungsi lembaga keuangan adalah menjembatani antara surplus unit dengan pihak yang disebut deficit unit. Kedua kelompok tersebut dinamakan juga savers dan borrowers yang menitipkan kepercayaan kepada lembaga keungan. Oleh karena itu, account officer dituntut untuk menjaga
21
titipan kepercayaan itu dengan penuh perhatian dan harus concern terhadap aktivitas kedua kelompok tersebut. Kedua kelompok tersebut berada dalam dua sisi kegiatan simultan yang merupakan unsur-unsur pokok kegiatan yang harus dikelola secara hati-hati. Kedua sisi tersebut adalah sisi assets dan liabilities. Sisi assets merupakan kekayaan, terutama berupa aktiva produktif yang terdiri dari pembiayaan yang diberikan, surat-surat berharga, serta penyertaan dan penempatan dana, baik dalam negeri maupun luar negeri. sedang sisi liabilities merupakan kewajiban-kewajiban, saham dan obligasi, pinjaman dalam/luar negeri, dan setoran jaminan, yang semua itu disebut struktur dana (kewajiban). B. Sistem Pembiayaan Jual-Beli 1. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaranya bisa tunai, ditangguhkan maupun dicicil. Murabahah dalam fiqh Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi
22
bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicilan. Perlu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudhrabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah memperbolehkan penggunaan murabahah sebagai pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan.10 Perlu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan merupakan instrument ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Sehingga, intsrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunannya hanya terbatas pada kasus-kasus di mana mudharabah dan
musyarakah
tidak dapat
diterapkan. Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh
10
Veithzal Rivai,Andrian Permata Veithzal dan Ferry N Idroes, Bank and Financial Institution Management. Hal. 780.
23
ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah. a. Pengertian dan Hukum Murabahah Secara istilah, Adiwarman A Karim mengartikan murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%11. Sedangkan pengertin murabahah secara etimologis berasal dari kata ( مرابحت
-مرابح- )رابح
yang
berarti
beruntung.
Dengan
kata
lain
mengusahakan keuntungan dalam perdagangan. Jadi murabahah adalah saling menguntungkan.12 Muhammad Syafi‟i Antonio mengatakan, bahwa; murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang di tentukan atau dibayar secara cicilan13. Tidak jauh beda dengan Adiwarman A. Karim, pengertian yang diberikan oleh Muhammad Syafi‟i Antonio ini, mempunyai pendekatan arti dengan pengertian ba‟i bitsaman ajil, menjual 11
Adiwarman A. Karim, Ekonom Islam: Suatu Kajian Kontemporer. (Jakarta, Gema Insani Pers, 2001), cet. Ke- 1, h. 86 12 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indinesia, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), Cet ke-8, hal. 136. 13 M. Syafi‟i Antonio, Alternatif Terhadaf system Bunga: Jurnal Ulumul Qur‟an II, (Oktober, 1991), h. 13
24
suatu barang dengan mempercepat penyerahannya kepada pembeli dengan penangguhan pembayaran harganya, sampai saat yang telah ditetapkan atau dengan cara pembayaran angsuran14. Menurut
Sutan
Remy
Sjahdeini,
murabahah
adalah
jasa
pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.15 Dalam beberapa kitab fiqih murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah
terlaksana antara
penjual dan pembelian berdasarkan harga barang, harga asli pembelian diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada pembeli.16 Pembiayaan murabahah dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu peroduk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan dengan jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah. Dalam hal ini bank membiayai pembelian suatu barang yang diperlukan oleh suatu nasabah dimana sistem pembayarannya dilakukan kemudian baik secara tunai maupun cicilan. Dalam pelaksanaannya, bank memberi 14
kuasa
kepada
nasabah
untuk
membeli
barang
yang
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Op. cit, h. 89 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, ( Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, 1999). H. 64 16 M. Abd. Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet ke-2, Hal.225. 15
25
diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati, dan dibayarkan oleh nasabah pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.17 Murabahah dalam pengertian Islam sebenarnya adalah sebuah penjualan yang sederhana, hanya saja yang membedakan ciri-cirinya dari macam-macam penjualan lain adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan berapa keuntungan yang ia peroleh dalam penambahan harga tersebut kapada pembeli. Praktisi perbankan yang selama ini aktif di dunia perbankan Syari‟ah, Muhammad Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan dengan tambahannya18. Pembelian murabahah meliputi pembelian barang oleh bank atas nama nasabah kemudian dijual kembali dengan harga dasar ditambah keuntungan. Pada prinsipnya murabahah dalam perbankan Islam didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang 17
Sofiniyah Ghufron, Konsep dan Implementasi, (Jakarta, Renaisan. 2005), h. 49 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta, Tazkia Institute, 1999), h. 121 18
26
terkait dan kesepakatan atas mark-up (laba). Dengan penetapan ini bank meperlihatkan harga dan keuntungan (margin)nya kepada nasabah. Dalam transaksi murabahah, penjual (bank) juga harus memperlihatkan atau menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Melalui akad murabahah, nasabah memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahalu. Dengan kata lain, nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Murabahah Muajjal (cicilan) dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk ansuran maupun sekaligus (lump sum). Menurut para Fuqaha murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah markup atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.19 Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah 19
Wiroso. SE., MBA., Jual Beli Murabahah, (Jakarta, UII Press. 2005), h. 13-14
27
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 20 Dari berbagai pengertian murabahah yang telah diungkapkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian murabahah dapat dilihat dari sudut pandang fikih. Pertama murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba atau kentungan dalam jumlah tertentu. Adapun dari sudut pandang teknis perbankan, murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli, dimana bank memberikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.21 Prinsip murabahah ini umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Lalu kemudian meminta kepada pihak yang kelebihan dana (dalam kasus ini LKMS) agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya. Harga jual di dalam murabahah adalah harga pokok ditambah profit margin (tingkat keuntungan) yang disepakati. Dalam
20
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan bank Indonesia. Edisi Ke-1. H. 21. 21 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta: 1999), Hal. 33.
28
transaksi jual beli murabahah ini LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) bertindak bagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembiayaan. kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.22 b. Landasan Hukum Murabahah 1) Al-Quran. Murabahah termasuk kedalam salah satu bentuk jual beli. Landasan hukum murabahah bersumber pada Al-Qur‟an dan AsSunnah. Oleh karena itu murabahah diperbolehkan secara hukum, ini terlihat dalam QS An-Nisa (4): 29.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. ” (An-Nisa/4: 29).
Landasan lain tentang murabahah tertera dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275.
22
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksana Pembukaan kantor Cabang Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hal. 33.
29
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan stena lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu saa dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya() terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mreka kekal di dalamnya ” (Al-Baqarah/2: 275). 2) Al-Hadits
ْ إِ َّنمَا الْبَيْعُ عَن: َ قَال-صلً اهلل عليو وسلم- ِسعِيذٍ الْخُ ْذرِيِ أَّنَ َرسُىلَ اللَو َ ًِعَنْ أَب )َترَاض (رَوَاهُ البيهقً و اِبْنُ مَاجَوْ و صححو ابن حباّن Artinya: Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda; “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Inu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
30
َ َثلَاثٌ فِيهِن:َصهَيْبٍ رضي اهلل عنو أَّنَ اَلنَبِيَ صلً اهلل عليو وسلم قَال ُ ْعَن ُ )رَوَاه- ِ لَا ِللْبَيْع,ِشعِيرِ ِللْبَيْت َ خ ْلطُ َالْ ُبرِ بِال َ َ و،ُ وَا ْلمُقَارَضَت،ٍجل َ َ َالْبَيْعُ ِإلًَ أ:َُالْ َب َركَت (ضعِيف َ ٍاِبْنُ مَاجَوْ بِِإسْنَاد Artinya: Rasulullah bersabda “Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah (nama lain dari murabahah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib).23 Dari hadits di atas Nabi mengutarakan adanya satu keberkahan dalam tiga hal, salah satunya adalah jual beli secara tangguh, dimana dalam bertransaksi jual beli dengan memberikan masa tanggung dalam hal pembayaran (tangguh), karena di dalamnya tersirat sifat berbaik hati, memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan, dengan cara penundaan pembayaran tersebut. Sama halnya dengan pemberian pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Abdullah Saeed mengatakan bahwa: Al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya tentang jual beli, keuntungan dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung
23
Sunan Ibnu Majah, (Beirut Daar Al-Fikri, tth.). hal. 720
31
kepadanya dalam Al-Quran atau Hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu: „Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu keuntungan yang disepakati.‟24 Imam Syafi‟I tanpa bermaksud untuk memulai pandangannya mengatakan “Jika seseorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, „belikan barang seperti itu untukku dan aku akan memberikan keuntungan sekian.” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”.25 Fiqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Fiqih dari mazhab Syafi‟I cukup menyatakan, “murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.”26 c. Syarat dan Rukun Murabahah Adapun yang menjadi ketentuan terjadi syarat sahnya pelaksanaan jual beli murabahah adalah harus adanya unsur-unsur sebagai berikut:
24
Ibid., hal. 138. Harun Nasrun, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Media Pratama, 2000). Hal.115. 26 Veithzal Rivai. Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Hal.145. 25
32
1) Syarat murabahah a) Syarat yang berakad (ba‟i dan musytari) cakap hukum (baligh, berakal) dan tidak dalam keadaan terpaksa. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut Ulama Hanafiah, hukumnya sah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi anak kecil tersebut, dan tidak sah jika membawa kerugian.27 b) Barang yang diperjualbelikan (mabi‟) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Para Ulama membedakan as-tsaman dengan as-si‟ir. Menurut mereka, as-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan as-si‟ir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.28 c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. d) Pernyataan
serah
terima
(ijab
qabul)
harus
jelas
menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.29 2) Rukun murabahah a) Ba‟i (penjual). 27
Harun Nasrun, Fiqih Muamalat,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.117. Ibid,. hal.118 29 Ibid., hal. 147 28
dengan
33
b) Musytari (pembeli). c) Mabi‟ (barang yang diperjualbelikan). d) Tsaman (harga barang). e) Ijab qabul (pernyataan serah terima). Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumaayyiz, menurut ulama Hanafiyyah, hukumnya sah jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi anak tersebut, dan tidak sah membawa kerugian.30 Syafi‟i Antonio menambahkan bahwa selain syarat-syarat di atas terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c) Kontrak harus bebas dari riba. d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
30
Harun Nasrun, Fiqih Muamalat, hal.116.
34
f) Secara prinsif, jika syarat dalam poin a, b atau e tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut.31 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. 3) Membatalkan kontrak. d. Operasional-teknik Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Murabahah merupakan akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai‟u bitsman ajil (BBA). Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir. Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (penalty overdue).
31
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal.122.
35
Sehingga secara umum teknis/aplikasi ba‟i al murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Negosiasi
(1)
(1) Akad Murabahah
(2)
(2) Bayar uang muka Rp 10 juta (3)
Bank syariah
Bayar angsuran
CV Bima Amanah
(6) Serahkan surat-surat ruko ( 7) Beli Ruko 400
juta
beli
420 juta (4)
(5) Gambar 2.1 Skema Murabahah: Contoh Aplikasi Perbankan
ruko
36
Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah , sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli dan biaya terkait, dan kesepakatan mark-up (laba). Ciri dasar kontrak murababah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah: 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang; batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya. 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas, dan dibayar dengan uang. 3) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli. 4) Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang difahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual. Prinsip
murabahah
umumnya
diterapkan
dalam
pembiayaan
pengadaan barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Kemudian meminta kepada pihak yang memberi dana agar membiayai
37
pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya. Harga jual di dalam murabahah adalah harga pokok ditambah profit margin yang disepakati. Dalam transaksi jual beli murabahah ini (bank syariah) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih selama berlakunya akad.32 Pada umumnya murabahah telah digunakan sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan. Angka presentase ini kira-kira cocok dengan banyak Islamic Banking. Begitupula dengan sistem perbankan, baik di Pakistan maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic Bank. Islamic Bank terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayan dagang luar negeri.33
32
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksana Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hal. 33. 33 Veithzal Rivai. Andrian Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Hal. 149.
38
2. Pembiayaan Salam Pembayaran harga barang dilakukan kemudian setelah barang diserahkan kepada pembeli, pada bai‟ salam pembayaran harga barang dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, yang jual beli itu bukan dilakukan berdasarkan fee, bai‟ salam adalah suatu jasa pre-paid purchase of goods. Melalui cara ini harga barang dibayar di muka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Cara ini memungkinkan pula seorang pengusaha untuk menjual barangnya kepada bank dengan harga yang telah ditentukan di muka.34 Seperti telah dikemukan di atas, dibandingkan dengan transaksi murabahah, bai‟ salam merupakan kebalikannya. Pada murabahah barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan barang (baik pembayaran dilakukan secara cicilan). Sedangkan pada bai‟ salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan di muka sebelum penyerahan barang oleh penjual (pemasok atau nasabah bank) dan penyerahan barangnya oleh penjual (pemasok/nasabah bank) kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan. Apabila nasabah menginginkan barang dengan cicilan, misalnya membeli mesin-mesin untuk suatu proyek investasi atau membeli pesawat
34
Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam: dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), Cet. 3, Hal.69.
39
terbang oleh perusahaan penerbangan, maka bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan murabahah; sedangkan untuk keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah dapat dilakukan dengan membeli barang dari perusahaan manufaktur pemasok barang yang menghasilkan barang-barang yang dipesan oleh nasabah itu dilakukan dengan menempuh transaksi bai‟ salam.35 Artinya, bank memerlukan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan manufaktur yang bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan uang hasil pembayaran di muka dari harga barang itu oleh bank, perusahaan manufaktur dapat membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh bank. Dengan mengkombinasikan kedua transaksi itu, bank dapat memperoleh margin atau spreed yang baik.36 Maka dengan adanya akad salam diperbankan ini, dapat meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dimana bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir, memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan, mendapatkan pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir. 35
Hal seperti ini disebut salam pararel di mana terjadi dua transaksi salam yang dilakukan secara simultan dan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, salah satu diantaranya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual (bank). Yang dimaksud dengan penjual adalah yang membeli suatu barang dari pihak kedua dan menjualnya kepada pihak ketiga (nasabah). 36 Ibid. hal.126
40
Sementara itu keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.37 3. Pembiayaan Istishna Transaksi istishna (ba‟i al-Istishna) merupakan kontrak pejualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.38 Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani‟).39 Dalam UU Perbankan Syariah, bahwa akad Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli(mustashni‟) dan penjual atau pembu (shani‟).40 Pada dasarnya, pembiayaan istishna merupakan transaksi jual beli cicilan, sama persis seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan transaksi murabahah dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.
37
Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), Hal. B-8. 38 M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum,(Jakarta: Tazkia Institute,tt), hal. 159. 39 Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 129. 40 UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Pasal. 19, ayat.d.
41
Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah mu‟ajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istishna, yakni samasama dengan sistem angsuran (installment). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam murabahah mu‟ajjal barang diserahkan di muka, sedangkan dalam istishna barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. hal ini terjadi karena biasanya barangnya belum dibuat/belum berwujud. Jadi pada dasarnya pola arus kas dan penyerahan barang pada jual beli istishna merupakan kebalikan dri jual beli murabahah mu‟ajjal.41 Sistem jual beli istishna ini masih merupakan prokontra dikalangan para ulama, mazhab Hanafi melarang jual beli dengan akad istishna, karena bertentangan dengan semangat bai‟ secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh pejual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna karena alasan-alasan berikut ini: 1. Masyarakat telah memperaktekan bai‟ al-istishna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai alistishna sebagai basis ijma atau konsensus umum. 2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
41
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Hal. 126.
42
3. Keberadaan bai‟ al-istishna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Sehingga mereka cenderung melakukan kontrak, agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.42
42
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, hal. 160.
BAB III SEKILAS UMUM BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Deskripsi Umum BMT Al-Fath IKMI PAMULANG 1. Sejarah Singkat BMT Al-Fath IKMI Pamulang BMT AL-FATH IKMI berdiri pada tahun 1996 (13 Oktober 1996) sebagai koperasi primer dengan anggota awal 25 orang badan pendiri dan kini 36 anggota. Ide pendirian BMT AL- FATH IKMI bermula dari para pengurus IKMI (Ikatan Masjid Indonesia) yang tergabung dalam kegiatan Ta’lim. Gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah didasari idialisme yang kuat untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang bergerak dibidang usaha, tetapi sulit untuk berkembang, banyaknya praktek rentenir, sistem ekonomi liberal yang melahirkan kaum kapitalis sehingga distribusi pendapatan tidak merata. Disamping itu keinginan mengembangkan pola dakwah yang selama ini lebih banyak dibidang tulisan juga dibarengi dengan dakwah bilhal sehingga harapan besar di masa mendatang sistem ekonomi yang islami dapat diterapkan di bumi Indonesia. Adapun landasan hukum BMT Al-Fath sebagai koperasi Primer adalah: a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
43
44
c. Keputusan Mentri Koperasi dan PPK Nomor 650/KEP/KWK.10/VI/1998. 2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BMT Al-Fath IKAMI a. Visi Meningkatkan kualitas anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah b. Misi Menerapkan
prinsip-prinsip
syariah
dalam
kegiatan
ekonomi,
memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, serta membina kepedulian aghniya kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan. c. Struktur Organisasi 1) Dewan Pengawas: Ketua
: Drs H. Farid Hidayat
Anggota
: Drs. Mustakim Kurdi
Anggota
: H. Faridi Syahdana, SE
a) Dewan Pengurus Ketua
: Drs Budiono, Mpd
W. Ketua bdg Pendanaan
: H Z. Arifin Listanto
W. Ketua bdg SDM & Legal
: Drs. R. Prastowo Sidhi, SH, MH
W. Ketua bdg Pembinaan Mitra : H. Abdul Rahim W. Ketua bdg Pembiayaan
: Opan Sopyan Sauri, S.Ag.
Sekretaris
: Drs. H AR Sirath
Bendahara
: Drs. H Bambang Hermadi
45
b) Pengelolaan Kantor Pusat Manager Tamwil
: Saimin
Manager Maal
: H. Imam Turmuzi
Kabag Operasional
: H. Djaelani
Kabag Marketing
: Drs. H. Moch Abduh A
Account Officer
: Robi Sugara
Pembiayaan
: Cecep Nurjaya Suheri Junianto Dodi Kurniawan
Pendanaan
: Suheri Junianto Noval Safiq Parjan
Pembukuan
: Neneng Syarifah
Adm Pembiayaan
: Salahaudin Arief
Head Teller
: Arum Sulistio Rini
Jasa Mitra
: Rika Nurlaila
IT
: M Yusuf
Teller
: Nurmilati
Satpam
: Opik T
OB
: Ardiyansyah
c) Pengelola Kantor Kas Kepala Kantor Kas
: Suprianto
46
Kabag & Pembukuan
: Suryadi
Account Officer
: Herdy Rusmantoro
Teller
: Aisyah
STRUKTUR BMT AL-FATH IKMI RAT
PENGURUS
PENGAWAS
MANAGER
MANAGER
TAMWIL
MAAL
KABAG.MARKETING
KAB. OPERASIONAL
PEMBUKUAN
KANTOR KAS
PEMBUKU AN
JASA MITRA
TELLER
ACCOUNT OFFICER
FUNDING OFFICER
KEUANGAN
KOLEKTOR
Ket.
Garis Perintah Garis Pengawasan
47
B. Produk dan Jasa yang dikembangkan Oleh BMT Al-Fath IKMI 1. Tabungan a. Tabungan berjangka Al-Fath (Tabungan TABAH), merupakan tabungan / investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 3 Bulan dengan nisbah 25% (mitra): 75% (BMT), 6 Bulan dengan Nisbah 30% mitra: 70% (BMT), 9 Bulan dengan nisbah 35% (mitra): 65% (BMT) dan 12 bulan dengan nisbah 40% (mitra): 60% (BMT). b. Simpanan Pendidikan (Tabungan SIDIK) Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). c. Simpanan Idul Fitri Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). d. Simpanan Qurban Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah
48
sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). e. Simpanan Nikah Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan pernikahan. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang pernikahan. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). f. Simpanan Haji Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan menunaikan ibadah haji. Penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT). 2. Pembiayaan a. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. b. Pembiayaan Musyarakah Yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua
49
belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing. c. Piutang Murabahah Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT AL FATH dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. d. Piutang Ijarah Yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT AL FATH dan mitra. BMT AL FATH menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu. 3. Jasa-jasa Lainnya Selain jasa menghimpun dana pihak ketiga (Tabungan) dan penyaluran dana ke pihak yang pantas mendapatkan pembiayaan, BMT AlFath juga membuka jasa Payment Point yaitu suatu jasa yang menyediakan pembayaran melalui pesawat telphon, sperti pembayaran rekening listrik, pembayaran spedy,pembayaran telpon,pembayaran ansuran motor.
50
C. Penghargaan dan Keberhasilan yang Telah dicapai Oleh BMT Al-Fath IKMI Sebagai lembaga keuangan yang telah berjalan lebih dari satu dekade, BMT Al-Fath telah memperoleh pengakuan/penghargaan dari pemerintah setempat yaitu dari Bupati Tangerang H. Agus Dinuara pada Tahun 2001, sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi di Kabupaten Tangerang.
BAB IV ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-FATH IKMI PAMULANG
A. Aspek-aspek Pembiayaan Murabahah di BMT AL-Fath IKMI Pamulang 1. Aspek Pemasaran Salah satu skim fiqh yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan Islam / BMT adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut, ditambah keuntungan (mark-up / margin)yang disepakati bersama. Penerapan konsep murabahah yang diterapkan oleh lembaga keuangan dengan label Islam di Indonesia sebagain besar masih belum menerapakan konsep jual-beli murabahah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dimana dalam prakteknya bukan menjual barang, tetapai menjual uang. Padahal uang bukan barang yang bisa diperjual belikan. Tetapi uang adalah sebagai alat tukar. Kemudahan memasarkan produk murabahah dan kemudian dalam pengaplikasiannya telah mendukung/menjadikan produk murabahah ini menjadi produk yang makin banyak disalurkan. Dari hasil penelitian penulis di BMT Al-Fath IKMI, dari total jumlah keseluruhan produk pembiayaan
51
52
yang disalurkan 80% -nya merupakan produk murabahah. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam tabel. Tabel 4.2 Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahahah Dari Tahun 2007-2010 Jenis Pembiayaan 2010
2009
2008
2007
Murabahah
5 991 000 000 5 436 000 000 3 887 000 000 2 882 000 000
Mudharabah
91 710 000
26 000 000
65 000 000
9 000 000
Musyarakah
100 000 000
10 000 000
-
8 000 000
Ijaroh
1 444 000 000 1 099 000 000 716 000 000
Total
7 382 000 000 6 572 000 000 4 667 000 000 3 152 000 000
307 000 000
Penyaluran produk muarabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Fath IKMI terdapat dua macam bentuk, yaitu: a. Dalam bentuk barang.43 b. Dalam bentuk uang, dengan catatan BMT Al-Fath IKMI mewakilkan44 (mewakilkan) kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sesuai spesifikasinya.
43 44
Biasanya diterapkan dalam akad murabahah untuk penjualan laptop. Formulir wakalah terdapat/ ada dalam lampiran.
53
Dari hasil wawancara penulis terhadap pihak manajeman BMT AlFath
IKMI
umumnya
nasabah
itu
lebih
memilih
uang
daripada
barang.45Disamping itu hal ini lebih mudah dan praktis (terlepas dari sah atau tidaknya akad ini). Dengan keberadaannya mayoritas umat muslim di Indonesia telah menjadikan produk yang berlabel Islam (syariah) lebih mudah diterima oleh masyarakat, maka hal ini menjadi pasar potensial bagi industri perbankan Islam/lembaga Islam untuk memanfaatkan pasar potensial ini. BMT Al-Fath IKMI sendiri telah memanfaatkan perkumpulan pengajian sebagai sarana untuk memasarkan produknya, disamping saranasarana pemasaran yang lainya, semisal door to door, kunjungan kepasar-pasar, acara bakti sosial, acara PKK, namun yag paling efektif dalam pemasaran yaitu door to door. 2. Aspek Manajemen. Setiap unit usaha memerlukan pimpinan/manajer yang bertugas mengelola usaha. Persyaratan yang diperlukan oleh seorang manajer berbedabeda kendatipun pada dasarnya sama, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal, sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari
45
Ini menjadi tugas bagi lembaga keuangan Islam untuk mengedukasi masyarakat, bahwa yang namanya akad murabahah itu adalah jual beli barang tambahan margin yang disepakati bersama.
54
praktek. Kombinasi yang baik antara pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadikan kompetisi yang memadai. Manusia pada dasarnya tidak dapat bersidiri sendiri untuk mencukupi semua kebutuhannya, begitupun dengan pihak yang memiliki kewenangan mengucurkan pembiayaan ke nasabah. Di BMT Al-Fath IKMI terdapat pihakpihak yang diberikan kewenangan untuk mencairkan pembiayaan yang berkisaran nominalnya maksimal Rp 2.000.000,00, jika nominal pembiayaan itu Rp 2.000.000,00-Rp 5.000.000,00, maka manajer pembiayaan diberikan kewenangan untuk memutuskan layak tidaknya nasabah tersebut memperoleh bantuan dana untuk pengembangan usaha. Sedangkan apabila pembiayaan tersebut mencapai angka Rp 5.000.000,00-Rp 50.000.000,00, maka pihak yang berwenang untuk memutuskan berhak tidaknya nasabah tersebut untuk mendapatkan pembiayaan adalah komite pembiyaan yang terdiri dari manajer pembiayaan, ketua pengurus dan kepala bagian pembiayaan atau direksi. Dalam kaitannya menjaga mutu pembiayaan yang disalurkan, komite pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut:46 a. Meneliti setiap usulan pembiayaan baru yang diajukan oleh Account Officer, atau tim analisis pembiayaan, sebelum usulan pembiayaan itu diajuka kepada dewan direksi.
46
Siswono, Soetodjo. Manangani Kredit Bermasalah; konsep, teknik,dan kasus, (Pustaka Binaman Persada, Jakarta, 1997), hal. 6
55
b. Meneliti setiap usulan perpanjangan waktu perjanjian pembiayaan, termasuk alas an perpanjagan serta prospek masa depan likuiditas keuangan debitur yang pembiayaannya diusulkan untuk perpanjangan. c. Meneliti setiap usulan pemberian tambahan pembiayaan kepada debitur lama, termasuk alasan pemberian tambahan pembiayaan, prospek masa depan likuiditas keuangan debitur dan kondisi serta nilai jaminan tambahan. d. Meneliti kelengkapan dan ketelitian dokumen pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian pembiayaan. e. Meneliti sebab musabab munculnya pembiayaan bermasalah dari debitur tertentu dan mengajukan cara penanganan yang paling menguntungkan bank. f. Menjamin tatacara bank menangani setiap pembiayaan yang diajukan calon debitur manapun, tetap konsisten memenuhi standar peraturan yang telah dilakukan. Dengan dibentuknya komite pembiayaan merupakan suatu upaya yang tepat untuk mengantisipasi masuknya nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. 3. Aspek Teknik Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah belum memiliki uang untuk membayar. Murabahah sebagaimana
56
yang digunakan di perbankan syariah/lembaga keuangan Islam-BMT, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Ciri yang mendasar pada kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah; pertama pembeli harus mengetahui biaya-biaya yang terkait dengan harga asli barang, batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk presentasi dari total harga plus biaya-biayanya; kedua, apa yang dijual adalah barang/komuditas; ketiga, barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembelianya; keempat, pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Al-Fath IKMI, bisa memberikan barang, dan bisa juga memberikan uang. Adapun teknis pembiayaan murabahah dengan pemberian uang adalah sebagai berikut: a. BMT membelikan barang yang dibutuhkan nasabah pada supplier atau menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang yang dimaksud atas nama BMT, dan BMT membayar sejumlah harga barang. Pembayaran harga barang diangap sah jika dilengkapi dengan kwitansi, tangihan atau dokumen sejenis. b. BMT selanjudnya menjual barang kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian ditambah margin (keuntungan).
57
c. Nasabah membayar harga barang dengan cara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati. Dari ilustrasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak BMT AlFath IKMI menggunakan system muarabahah kepada pemesanan pembelian, karena model ini semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. B. Perhitungan Pembiayaan Murabahah.
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (BMT dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, maka sipenjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya dengan si pemesan.47 1. Metode penentuan profit margin Ada empat metode penentuan profit margin pada bisnis bank konvensional, yaitu: (1) mark-up pricing; (2) target-return pricing; (3)
47
Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.115
58
perceived-value pricing; (4) value pricing. Keempat metode penentuan harga jual barang ini dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: a. Mark-up pricing. Penentuan tingkat harga dengan me-mark up biaya produksi komuditas yang bersangkutan. Contoh: PT Arif memproduksi barang A. Dalam menentukan tingkat harga dan biaya produksinya, perusahaan tersebut mempertimbangkan biaya-biaya sebagai berikut: Biaya variabel per unit
= Rp 10
Biaya tetap
= Rp 100.000,00
Jumlah unit yang diharapkan terjual, sebanyak 10.000, unit. Dengan demikian, biaya produksi prusahaan untuk memproduksi barang A adalah sebagai berikut: Biaya per unit = Biaya variabel + = Rp 10 +
Biaya tetap Jumlah penjualan
Rp 100.000 10.000
= Rp 20
Diasumsikan perusahaan menetapkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan, maka mark-up price untuk setiap unit adalah sebagaai berikut: Harga Mark-Up = =
Biaya per unit 1−pendapatan penjualan yang diharapkan Rp 20 (1−0.10)
= Rp 22,22
59
Harga sebesar Rp 22,22 merupakan harga yang telah di mark-up. Harga tersebut dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah menyepakati harga tersebut, maka akan terjadi kontrak jual beli. b. Target Return Pricing Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan Return On Investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapakan atas modal yang telah diinvestasikan. c. Preceived-Value Pricing Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatan kepuasan pembeli Meskipun demikian penetuan harga pada BMT Al-Fath IKMI harus memperhatikan ketentuan-ketetuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.
60
2. Penerapan-Penerapan Metode Pembiayaan a. Penerapan Mark-Up pricing Pembiayaan Jika BMT hendak menerapakan metode mark-up pricing, metode ini digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted investment account (RIA) b. Penerapan Target Return Pricing Pembiayaan Lembaga
keuangan
Islam/BMT
tidak
beroperasi
dengan
menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad-akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti disebut natural certainty contract, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut dengan natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate(rpr). rpr = n.v
Di mana n = Tingkat keuntungan dalam transaksi tunai v = Jumlah transaksi dalam satu periode Tingkat keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat harga di pasar. Meskipun demikian, penjual perlu mengacu kepada aturan fikih dalam menentukan harga kontan dan harga cicilan.
61
Dengan demikian, penetapan nilai rpr
dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagau berikut: rpr = π . v
π
adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai, v adalah jumlah
transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode. Contoh: Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti (murabahah), BMT Al-Fath menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%, sementara pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta, maka BMT Al-Fath sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan actual yang akan diperoleh adalah: Keuntungan actual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan = 12% x Rp 200 juta = Rp 24 juta. C. Pendekatan Dalam Analisis Pembiayaan Dalam setiap penyaluran pembiayaan, perlu diyakini kemampuan dan kesanggupan
nasabah
untuk
melunasi
utangnya
sesuai
dengan
disepakati/diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih
yang dahulu
62
sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian / analisis permohonan pembiayaan nasabah ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan/approach. Approach dalam proses analisis pembiayaan itu sendiri dapat ditempuh melalui enam tipe yang mempunyai pengaruh terhadap bentuk Financial Approval Package (FAP). Approach tersebut adalah : 1. Character Approach Pemberian pembiayaan dengan pendekatan character ini untuk orangorang tertentu yang karakter-nya tidak diragukan lagi. Ini merupakan pendekatan pembiayaan yang paling murni, karena kegiatan pembiayaan didasarkan pada kepercayaan atas reputasi karakter bisnis dari calon nasabah. Pendekatan ini digunakan apabila : 1) BMT telah mengenal dengan baik reputasi karakter dari calon nasabah 2) BMT dan calon nasabah masih dalam satu sektor usaha sehingga BMT telah
mengetahui
ciri-ciri
sistem
manajemen
maupun
karakter
palaksananya. Namun demikian, analisis dengan character approach ini jarang diterapkan, mengingat sulit melakukan penilaian karakter nasabah. Walaupun dalam praktik hal ini terhjadi, dilakukan atas dasar case by case. 2. Collateral Approach Pemberian pembiyaan dengan pendekatan collateral adalah analisis pembiyaan untuk nasabah yang jaminannya sangat kuat dan likuid. Ini
63
merupakan bentuk pendekatan yang paling sederhana. Dalam pendekatan ini, pembiayaan akan diberikan apabila calon nasabah mempunyai jaminan yang kuat/ memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun yuridis sehingga pembiyaannya menjadi aman. Pendekatan ini digunakan apabila: 1) Pembiayaan dijamin oleh guarantee/Stand by L/C dari BMT lain. 2) Pembiayaan
dijamin oleh
surat-surat
berharga
(deposito/sertifikat
deposito) yang belum jatuh tempo dan surat-surat berharga lain yang mudah dipasarkan (marketable securities). 3. Repayment Approach Pemberian pembiayaan dengan pendekatan pelunasan (repayment approach) yang bersifat self liquidating (eenmalig) dimana sumber pelunasannya sudah jelas dan dikuasai oleh BMT, yang pada intinya adalah mendasarkan pada kemampuan pelunasan utang dari nasabah. Dalam pendekatan ini, penilaian kemampuan pelunasan tidak hanya dilihat dari sumber-sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan usaha nasabah, melainkan juga sumber dana lain, yaitu dari pihak ketiga atau dari likuidasi barang-barang agunan yang disederhakan oleh nasabah. Pendekatan ini digunakan apabila : 1) Pembiyaan untuk bidang usaha kontraktor, dimana proses penagihan hasil penyelesaian kontraknya telah diikat secara cessie.
64
2) Pembiayaan untuk bidang usaha kontraktor, supplier dengan bouwheer, BUMN/
departemen/pemerintah,
yang
pembayarannya
langsung
disalurkan melalui/ dikuasai BMT. Apabila calon nasabah telah mempunyai administrasi keuangan yang cukup baik dan dapat dipercaya, maka untuk melihat kamampuannya untuk melunasi pembiayaannya dapat didasarkan pada estimasi cash flow dan dibandingkan dengan estimasi sources and uses of funds (sumber dan penggunaan dana) calon nasabah yang bersangkutan. 4. Feasibilty Approach Pemberian pembiyaan dengan pendekatan kelayakan usaha calon nasabah (feasibiilty). Ditujukan untuk kegiatan usaha nasabah yang memerlukan penelaahan feasibility secara teliti dan merupakan pemberian pembiayaan yang memerlukan sikap sangat hati-hati. Sering terjadi, usaha yang akan dibiayai masih merupakan suatu rencana, belum ada realisasi secara konkret. Usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan BMT mungkin saja masih angan-angan calon nasabah atau baru berupa suatu usulan usaha. Di lain pihak, karakter calon nasabah yang bersangkutan belum banyak diketahui. Barang-barang yang akan dijadikan agunan pembiayaan sebagian besar adalah barang-barang modal yang akan dibeli dengan dana yang berasal dari pembiyaan yang diperoleh, serta tidak ada sumber dana untuk pelunasan pembiayaan yang berasal dari pihak lain.
65
Mengingat kondisi tersebut, BMT harus mampu menilai sejauh mana usaha calon nasabah tersebut dapat melunasi semua kewajibannya dengan sumber-sumber dana yang dapat dihimpun oleh usaha itu sendiri. Suatu usaha akan mampu menghasilkan laba dan dana untuk pelunasan pembiayaannya apabila cukup feasible (dapat secara layak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma-norma bisnis yang berlaku). Pendekatan ini dapat digunakan untuk usaha-usaha baru maupun lama yang mempunyai prospek cerah dibidang industri, perdagangan, perkebunan, jasa, dan lainnya. 5. Agent Of Development Approach Pemberian pembiayaan dengan pendekatan ini didasarkan pada fungsi BMT sebagai agen pembangunan dari suatu sistem perekonomian. Dengan demikian, BMT akan melaksanakan fungsinya sebagai sarana moneter (monetary device) dari penguasa moneter. Pemberian pembiayaan disini meliputi dua misi sekaligus, yaitu : 1) Sebagai badan usaha adalah untuk mencari laba. 2) Sebagai agen pembangunan adalah lebih banyak bertindak dalam kegiatan pembinaan (promotor) atas nasabah-nya agar potensi nasabah dapat dikembangkan semaksimal mungkin melalui pemberian pembiayaan dan pembinaan teknis, manajemen, pemasaran, dan lain-lain. Pemberian pembiayaan dengan pendekatan ini meliputi kegiatan :
66
1) Identifikasi dan pengembangan usaha yang dianggap potensial secara ekonomis. 2) Pengembangan kewiraswastaan (enterpreneurship) dari para pengelolanya 3) Pengorganisasian usaha dari awal sampai dengan pembiayaan dilunasi 6. Relationship Approach. Pemberian pembiayaan dengan pendekatan relationship ini untuk pricing nasabah, pemberian fasilitas kepada nasabah seperti immediate fanancial, dan pemberian kurs khusus. Ini lebih didasarkan pada besar kecilnya volume relationship antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Misalnya, dalam negosiasi pemberian fasilitas lain kepada nasabah lama seperti pricing product dan jasa yang diberikan BMT. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila BMT akan take over dari BMT lain. Dasar keputusan pemberian pembiayaan ini berorientasi pada customer provitability analysis (CPA) dimana prospektif nasabah tersebut harus mempunyai reuturn on risk assets diatas standar yang berlaku. Penggunaan setiap pendekatan diatas didasarkan pada pertimbanganpertimbangan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan, jenis jaminam pembiayaan, struktur permodalan yang diminta (financial structure), besar kecilnya relationship yang ada, marketing strategy dari BMT dan misi BMT
67
Hasil analisis penulis dari keenam metode pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah pemberian pembiayaan dengan pendekatan collateral. Ini merupakan pendekatan yang paling sederhana yang sering dilakukan oleh BMT Al-Fath IKMI dalam menganalisa pengajuan pembiayaan. Dalam pendekatan ini, pembiayaan akan diberikan apabila calon nasabah mempunyai jaminan yang kuat/ memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun yuridis sehingga pembiyaan menjadi aman. Apabila terjadi gagal bayar atau terjadi pembiayaan bermasalah kerena nasabah dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, maka pihak BMT AlFath IKMI tidak terlalu khawatir karena masih adanya jaminan (agunan) dari nasabah yang dapat di perjual-belikan guna untuk menutupi sisa pinjaman nasabah tersebut. Jika didalam penjualan anggunan, ternyata uang nasabah masih ada sisa dari pemotongan/pelunasan utang nasabah maka pihak BMT Al-Fath akan mengembalikannya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan yang terangkum sebagai berikut: 1.
Ada beberapa aspek yang di lakukan di BMT Al-Fath IKMI agar produk murabahah dapat tersalurkan dengan baik: a. Aspek pemasaran. b. Aspek manajemen c. Aspek teknik.
2. Untuk menentukan harga jual di BMT Al-Fath IKMI ada berapa penerapan metode pembiayaan murahabah yang dilakukan, sehingga margin yang inginkan dapat tercapai. Dari hasil wawancara penulis dengan manajer pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI akad pembiayaan murabahah (natural certainty contract), penentuan harga jual dalam produk murabahah mengacu pada metode required profit rate(rpr). Tingkat keuntungan jual beli juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat harga di pasar. Meskipun demikian, penjual perlu mengacu kepada aturan fikih dalam menentukan harga kontan dan harga cicilan. Dengan demikian, penetapan nilai rpr dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagau berikut: rpr = π . v
π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi tunai, v adalah jumlah transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode.
67
68
Contoh: Bila dalam suatu pembiayaan yang memberikan hasil pasti (murabahah), BMT Al-Fath menetapkan tingkat keuntungan sebesar 12%, sementara pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta, maka BMT Al-Fath sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan actual yang akan diperoleh adalah: Keuntungan actual yang diperoleh = rpr x jumlah pembiayaan = 12% x Rp 200 juta = Rp 24 juta.
3. Dalam setiap penyaluran pembiayaan, perlu diyakini kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang disepakati/diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih
dahulu sebelum pembiayaan diberikan.
Penilaian/analisis permohonan pembiayaan nasabah ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan/approach. Approach dalam proses analisis pembiayaan itu sendiri dapat ditempuh
melalui enam tipe yang mempunyai pengaruh terhadap
bentuk Financial Approval Package (FAP). Approach tersebut adalah : a. Character Approach b. Collateral Approach c. Repayment Approach d. Feasibilty Approach e. Agent Of Development Approach f. Relationship Approach.
69
Hasil analisis penulis dari keenam metode pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah pemberian pembiyaan dengan pendekatan collateral. Ini merupakan pendekatan yang paling sederhana yang sering dilakukan oleh BMT Al-Fath IKMI dalam menganalisa pengajuan pembiayaan. Dalam pendekatan ini, pembiayaan akan diberikan apabila calon nasabah mempunyai jaminan yang kuat/ memadai, baik ditinjau dari nilai ekonomi maupun yuridis sehingga pembiyaannya menjadi aman. B. Saran Pembiayaan dengan akad murabahah sebaiknya dilakukan hanya pada saat penjual (Bnak/BMT) telah menguasai atau memiliki barang tersebut pada saat negosiasi terjadi atau ketika melakukan kontrak. Adanya nasabah/customer yang menginginkan uangnya,
sebaiknya
Bank/BMT
tidak
menggunakan
akad
murabahah
tetapi
menggunakan akad mudharabah/musyarakah. Bank/BMT seharusnya menjadi /memiliki sentral bisnis agar Bank/BMT bisa memenuhi setiap barang yang dibutuhkan oleh nasabah/customer.
DAFTAR PUSTAKA
BMT AL FATH IKMI. Laporan Tahunan 2009. Jakarta: BMT Al Fath IKMI, 2010.
BMT AL FATH IKMI. Laporan Tahunan 2010. Jakarta: BMT Al Fath IKMI, 2011 Al-Qur’an Al-Karim dan Al-Hadist Rivai, Veithzal. Veithzal, Andrian. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo, 2008. Makalah Seminar Akuntansi Perbankan Syariah. Euforia dan Kebutuhan. KiAMIFSI-SMEFEUI, 2001. Hamidi, M Lufthfi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Publishing, 2003. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syarah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet. Ke 1. Sutojo, Siswanto. Strategi Manajemen Kredit Bank Umum. Jakarta: Mulia Pustaka, 2000. Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN, 2003, Cet Ke 2. Arifin, Zainul Drs. MBA, Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005
70
71
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Ekonisia, UII, 2001 _________, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : AMP YKPN, 2005 Lathif, AH. Azharuddin, Fiqih Muamalat. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005 Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta : 2007 Karim, Adiwarman, Ir., SE., MBA., MAEP., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet Ke 1 __________________________________, Bank Islam Analis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, Oktober 2005 Wiroso, SE., MBA., Jual Beli Murabahah, Yogyakarta : UII Press, 2005, Cet Ke 1 Kottler, Philip, Manajemen Pemasaran : Analisis, perencanaan dan pengendalian, Jakarta : Erlangga, 2006 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002 ), Edisi Revisi V Kasmir, Pemasaran Bank, Jakarta, Kencana,2004
72
Narbuko, Cholid., dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, Cet Ke 7, 2005 Tjoekam, Muhammad. Perkreditan Bisnis Inti Perbankan, konsep, Teknik dan Kasus. Jakrta: PT. Gramedia Pustaka, 1999 Sumitro, Thomas, Dasar-dasar Perkreditan Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992 Muljono, Teguh pudjo. Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan. Jakarta : Djambatan 1986 Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar. Jakarta : Kalam Mulia, 1995 Marzuki, Metodologi Riset, ( Yogyakarta : BPFE-UII, 2001 ) Usman, Rahmadi, Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Garamedia Pustaka Utama, 2003
BIODATA PENULIS
Nama
: Andi Hamzah
NIM
: 206046104251
Universitas
: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Prodi/Jurusan
: Muamalat/Perbankan Syariah
Semester
: PS X A Non Reg
Angkatan
: 2006
Tempat,Tanggal Lahir : Riau, 22 Oktober 1987 Alamat
: Kp. Gunung RT/RW 003/004 Jombang, Kec Ciputat. Kab Tangerang. Provinsi Banten
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Pedoman Wawancara. Tentang
: Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fath IKMI.
Nara sumber : 1. Bapak Saimin 2. Bapak H. Djaelani Jabatan
: 1. Manajer Tamwil 2. Kepala Bagian Operasional
Tempat
: BMT Al-Fath IKMI . Jl. Aria Putra No.1 Kedaung Pamulang.
Daftar Pertanyaan. 1. Dari sekian banyaknya produk yang dikembangkan di BMT al-Fath, kira-kira produk mana yang paling mudah di pasarkan? Semua produk memiliki kemudahan dan kesulitan.tetapi yang paling mudah di pasarkan adalah produk murabahah karena lebih simple dan mudah diterima, apalagi masalah uang.karena mayoritas manusia memerlukan tambahan modal bagi pengusaha kecil dan menegangah. 2. Bagaimana cara pemasaran produk murabahah ? Banyak sekali cara yang dilakukan untuk memasarkan produk di BMT Al-Fath terutama produk murabahah yaitu melalui pengajian, membina mitra dengan berbagai pihak, melakukan bakti social, penagihan, door to door langsung kepasar, dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyaknya upaya pemasaran yang dilakukan yang paling efektif yaitu marketing melalui door to door.
3. Pihak mana saja yang berwenang dalam melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan? Yang paling dominan berperan dalam analisa pembiayaan adalah AO , dan dalam pencairan di BMT Al-Fath ada batasan-batasan dalam pencairan. Jika peminjaman di bawah Rp 2.000.000, yang memutuskan pencairan pembiayaan cukup bagian marketing pebiayaan, jika nominalnya di atas Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 yang memutuskannya adalah menejar pembiayaan.jika datas RP 5.000.000- RP 50.000.000, yang memutuskan berhak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan adalah komite pembiayaan yang terdiri dari manajer pembiayaan,ketua pengurus, kabag pembiayaan. 4. Apa kah di BMT Al-Fath ini pembiayaan yang diberikan berbentuk barang atau uang? Di BMT Al-Fath bisa memberikan barang dan bisa juga memberikan uang,itu tergantung dari kebutuhan nasabah pembiayaan. 5. Siapa yang menanggung semua biaya yang menyangkut dalam proses analisis data dalam penyaluran pembiayaan ? Yang menanggung semua biaya adalah nasabah pembiyaan ,dan yang ditanggung nasabah adalah biaya rilnya saja. 6. Bagai mana perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun ketahun ? Selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 (dalam jutaan rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 5.991, pada tahun 2009 (dalam jutaan rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 5.436, pada tahun 2008 (dalam jutaan
rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 3.887, pada tahun 2007 (dalam jutaan rupiah) pembiayaan murabahah sebesar Rp 2.822. 7. Sejauh ini pembiayaan murabahah lebih cenderung di gunakan untuk konsumtif apa modal kerja? Bisa minta tolong sebutkan barang yang menjadi pembiayaan murabahah? Hampir semua dana yg ada di salurkan untuk modal kerja, yaitu sekitar 70%. 8. Apa yang dilakukan oleh AO BMT IKMI sebelum mengucurkan dana / menyetujui pembiayaan? Seperti biasa yang dilakukan oleh MO di lembaga keuangan.salah satunya adalah menganalisa 5C. 9. Selain melakukan yang 5 C, apakah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi AO untuk mengucurkan atau menyetujui pembiayaan ? Yang sangat dominan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah menganalisa kemampuan calon nasabah dalam hal kesanggupan melakukan pembayaran tagihan 10 Apa yang paling mendasar seseorang itu layak mendapat pembiayaan, apakah jaminan atau kepecayaan? Yang sangat mendasar sekali adalah kemampuan nasabah dalam melunasi pembiyaan yg diberikan. 11 Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
BMT Al-Fath adalah salah satu BMT yang ada di Tangerang yang
pernah
mendapatkan penghargaan oleh Bupati Tangerang H. Agus Diunara pada tahun 2001 sebagai sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi Kabupaten Tangerang tahun 2001
