ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT PALUR KARANGANYAR
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy)
Oleh: Muttaqin Nurhuda NIM: I000110023 NIRM: 11/X/02.2.1/0250
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah
Yang bertandatangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir: Nama
: Drs. Syarafuddin, M.Ag.
Sebagai
: Pembimbing I
NIK/NIP
: 439
Nama
: Drs. Harun, MH.
Sebagai
: Pembimbing II
NIK/NIP
: 343
Telah membaca dan memcermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan rintangan Skripsi (Tugas Akhir) dari Mahasiswa: Nama
: Muttaqin Nurhuda
NIM
: I000110023
Program Studi
: Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul Skripsi
: ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH di BMT PALUR KARANGANYAR
Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan ini di buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. Surakarta, 19 Oktober 2015 Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. Syarafuddin, M.Ag.
Drs. Harun,MH.
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH di BMT PALUR KARANGANYAR Oleh : Muttaqin Nurhuda (NIM : I000110023) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRAK Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di BMT Palur. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah tentang prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Palur serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan wawancara, observasi dan metode studi pustaka. Wawancara disini, dilakukan kepada pihak BMT Palur khususnya bagian pembiayaan .Sedangkan observasi, dilakukan mengamati secara langsung kinerja dari BMT dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati. Selain kedua metode tersebut penelitian ini menggunakan metode pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul. Dari beberapa rumusan masalah, dengan menganalisis menggunakan Metode-metode di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kata kunci: Akad Murabahah, BMT dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
1
dalam bentuk pembiayaan, BMT Palur
PENDAHULUAN
menggunakan akad bagi hasil yaitu
Latar Belakang Masalah Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)
mudharabah dan murabahah untuk
adalah salah satu Lembaga Keuangan
akad jual beli. Pembiayaan yang paling
Syariah yang memiliki perkembangan
banyak disalurkan adalah pembiayaan
cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa
berbasis
Baitul Maal berarti rumah usaha. Baitul
murabahah.
Maal pada masa Nabi Muhammad
jual
beli
Beberapa
dengan
ketentuan
akad
harus
dahulu berfungsi untuk mengumpulkan
dipenuhi dalam melaksanakan akad
sekaligus menyalurkan dana sosial.
murabahah agar transaksi akad tersebut
Sedangkan Baitul Tamwil merupakan
terhindar dari riba dan sesuai dengan
lembaga bisnis yang bermotif laba1.
syariah. Salah satunya adalah syarat
Disini penulis akan membahas BMT Palur, yang mana BMT Palur ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah
yang
intermediasi intermediary
melaksanakan keuangan
(financial
adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
MUI
MUI/IV/2000
No.
tentang
04/DSNmurabahah
yaitu
disebutkan bahwa bank (BMT) harus
menghimpun dan menyalurkan dana
membeli terlebih dahulu aset yang
kepada masyarakat yang membutuhkan.
dipesan oleh nasabah secara sah dan
Dalam kegiatan menyalurkan dananya
kemudian menawarkan aset tersebut
1
function)
fungsi
barang yang diakadkan dalam hal ini
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Perss, 2004), hlm. 126.
kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad
2
murabahah,
barang
yang
dideskripsikan dalam bentuk skripsi “ANALISIS
diperjualbelikan secara prinsip harus
yang
sudah menjadi milik bank (BMT).
PELAKSANAAN
Tidak sah menjual barang-barang yang
PEMBIAYAAN
baru akan menjadi miliknya.2
BMT PALUR KARANGANYAR”.
BMT Palur merupakan salahsatu lembaga keuangan mikro yang cukup besar
di
wilayah
Kabupaten
berjudul
AKAD MURABAHAH
DI
Rumusan Masalah Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana yang telah diuraikandi
Karanganyar, dimana BMT tersebut
atas,
berada di lokasi yang strategis yaitu di
permasalahan
area terminaldan pasar Palur serta
Bagaimana
banyak
pembiayaan Murabahah di BMT
melakukan
murabahah,
praktik
sehingga
akad
permasalahan
maka
Palur
dapat
dirumuskan
penelitian
tentang
pelaksanaan
Karanganyar
akad
dan
tentang praktik pembiayaan khususnya
Kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan
murabahah perlu dikaji.
Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
tertarik
untuk
mengadakan
penelitian tentang akad pembiayaan
MUI/IV/2000? Tujuan Penelitian Berkaitan dengan rumusan masalah
khususnya murabahah, dimana akad
seperti
jual beli tersebut merupakan akad yang
penelitian
paling banyak digunakan pada lembaga
mengetahui
keuangan syari‟ah saat ini. Penelitian ini
pembiayaan
2
Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.73.
PALUR
dikemukakan ini
sebelumnya,
bertujuan
untuk
pelaksanaan
akad
murabahah
di
BMT
KARANGANYAR
dan
3
kesesuaian
dengan
Fatwa
Dewan
PALUR KARANGANYAR. Untuk itu
Syariah Nasional MUI.
penulis
Manfaat Penelitian
literatur maupun dari penelitian yang
Dari berharap
penelitian dapat
ini
penulis
bermanfaat
bagi
berbagaipihak, antara lain: 1. Secara
teoritis,
diharapkan sumbangan
praktisi
memberikan
Akad di BMT Safinah Klaten
perbankan
bagi maupun
syariahdan
tambahan khasanah bacaan ilmiah.
dalam
rangka
perbankan
bahan
syariah
(Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih).
Penelitian
ini
menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah dan ijarah telah
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dijadikan
1. Bambang Sugeng, ( UIN Sunan
yang berjudul ”Analisis terhadap
akademisi
dapat
sekiranya hampir sama:
ini
pemikiran
masyarakat
literatur-
Kalijaga 2007) dalam Tesisnya
penelitian
dapat
membandingkan
masukan
sesuai
dengan
dalam
Kitab
hukum
kontrak
Undang-Undang
pengembangan
Hukum Perdata, namun
belum
khususnya
sesuai
masih
di
BMT PALUR KARANGANYAR.
dengan
fiqih,
mengandung unsur ketidakpastian (gharar).
Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini, penyusun
2. Yuliah Astuti (UIN Sunan Kalijaga
sejauh ini belum menemukan satu
2005), dalam skripsi dengan judul
karyapun
Murabahah di BMT Jogjatama
tentang
yang analisis
khusus
membahas
pelaksanaan
akad
Yogyakarta yang mendefinisikan
pembiayaan murabahah pada BMT
sistem murabahah masih menjadi
4
sebuah pro dan kontra dikalangan
satu
sarjana muslim karena prakteknya
wanprestasi
dalam
perjanjian
masih dianggap berdasarkan bunga
pembiayaan
adalah
penggunaan
mengenai pengambilan keuntungan
pembiayaan
yang
yang
tinggi
dengan tujuan semula. Faktor ini
bahkan terkadang ada yang lebih
berkaitan dengan akad di awal
tinggi dari bunga, dan masyarakat
perjanjian pembiayaan. Sehingga
masih banyak yang beranggapan
untuk
bahwa lembaga keuangan islam
wanprestasi perlu adanya tinjauan
tidak berbeda dengan konvensional
atau
hanya pergantian nama saja yang
pembiayaan tersebut.
islami. Dalam skripsi ini penyusun
Jadi Dari ketiga penelitian diatas,
hanya meneliti di BMT jogjatama
yaitu penelitian pertama membahas
mengenai pembiayaan murabahah
tentang
dengan
murabahah di Indonesia, sedangkan
terkadang
akad
masih
dan
pengambilan
keuntungan.
penyebab
terjadinya
tidak
menghindari
analisis
sesuai
terjadinya
terhadap
perkembangan
akad
produk
pada penelitian kedua pembahasannya
3. Riyanti, (UMS 2010), Skripsi yang
lebih kepada analisis penerapan akad
”Penyelesaian
murabahah dan ijarah di BMT Safinah
Wanprestasi dalam Pembayaran
Klaten (Persfektif Hukum Kontrak dan
Murabahah-Study Kasus di Bank
Fiqh) yang menyimpulkan bahwa dari
Muamalat
Indonesia
Cabang
Persfektif Hukum Kontrak sudah sesuai,
Surakarta”.
Dalam
penelitian
tetapi dalam Persfektif Fiqh belum
berjudul
tersebut disimpulkan bahwa salah
sesuai
karena
mengandung
unsur
5
ketidakpstian penelitian tentang
(gharar),
ketiga
dan
yaitu
penyelesaian
pada
membahas Wanprestasi
dalam pembayaran Murabahah (study
tentang
Surakarta)
menyimpulkan
akad
pembiayaan murabahah pada BMT PALUR KARANGANYAR. Tinjauan Teoretik
kasus di Bank Muamalat Indonesia 1. BMT Cabang
pelaksanaan
sebagai
Lembaga
Keuangan
Mikro Syari‟ah
bahwa salah satu penyebab terjadinya a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro wanprestasi
dalam
pembiayaan
adalah
perjanjian
Syari‟ah.
penggunaan 1) Lembaga Keuangan Syari‟ah
pembiayaan yang tidak sesuai dengan
Lembaga Keuangan Syariah adalah
tujuan semula. Dari ketiga karya ilmiah
badan usaha yang kekayaan utamanya
tersebut di atas mengenai temuan pada
berbentuk aset keuangan, memberikan
penelitian sebelumnya, dan berdasarkan
kredit
ketentuan yang harus diikuti oleh
dalamsurat berharga. Serta menawarkan
lembaga
maka
jasa keuangan lain seperti: simpanan,
dalam penelitian ini penulis tertarik
asuransi, investasi, pembiayaan, dll.
untuk
Berdasarkan prinsip syariah dan tidak
keuangan
melakukan
syari‟ah,
secara
khusus
membahas tentang akad pembiyaan
dan
menanamkan
dananya
menyalahi dewan syariah nasional3.
Murabahah di BMT dalam Persfektif
Untuk menyesuaikan dengan aturan-
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
aturan dan norma-norma Islam yang
No. 04/DSN-MUI/IV/2000, oleh karena
harus
itu penyusun memposisikan penulisan
investasi lembaga keuangan syari‟ah
skripsi
ini
dengan
judul
analisis
diterapkan
dalam
perilaku
http://lembaga keuangan syari‟ah di akses tanggal 2 juli 2015. 3
6
dalam menjalankan kegiatan usahanya(2) antara lain: a) Prinsip
yang bertentangan dengan sistem nilai Operasional
Lembaga
Keuangan Syari‟ah
Islam (haram). (3)
(1) Prinsip At Ta‟awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama
Pelarangan produksi barang dan jasa
di
antara
Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)6.
anggota 2. Teori Tentang Akad
masyarakat untuk kebaikan4. (2) Prinsip menghindari Al- Iktinaz,
a. Pengertian Akad Secara
etimologi
akad
adalah
yaitu menahan uang (dana) dan
ikatan antara dua perkara, baik ikatan
membiarkannya
secara nyata maupun ikatan secara
dan
tidak
menganggur
berputar
dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum5.
Lembaga
dua segi7. Pengertian akad secara khusus
b) Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang dianut
maknawi, dari satu segi maupun dari
Keuangan
Syari‟ah. (1) Tidak ada transaksi keuangan
lainnya
adalah
ditetapkan berdasarkan
perikatan
dengan ketentuan
yang
ijab-qobul syara‟
yang
berdampak pada objeknya8.
berbasis bunga (riba).
6
4
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah Cet. Ke 4 (Jakarta: Alvabet, 2006), hlm. 11. 5 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen...., hlm. 11-12.
Mervyn K. Lewis, Perbankan Syari‟ah Prinsip, Praktik, dan Prospek ( Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 48 7 Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh alIslami wa Adillatuh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80. 8 Ibid. hlm. 44.
7
Hal yang penting bagi terjadinya
Syarat
Obyek
akad,
yakni
akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab-
syarat-syarat yang berkaitan dengan
qobul adalah suatu perbuatan atau
obyek
pernyataan untuk menunjukkan suatu
bermacam-macam, sesuai dengan
keridlaan dalam berakad di antara dua
bentuknya. Dalam akad jual-beli,
orang atau lebih, sehingga terhindar
obyeknya adalah barang yang yang
atau keluar dari suatu ikatan yang tidak
diperjualbelikan
berdasarkan syara‟. Oleh karena itu,
Dalam akad gadai obyeknya adalah
dalam Islam tidak semua kesepakatan
barang gadai dan utang
atau perjanjian dapat dikategorikan
diperolehnya, dan lain sebagainya.
sebagai akad, terutama kesepakatan
Agar sesuatu akad dipandang sah,
yang tidak didasarkan pada keridlaan
obyeknya harus memenuhi syarat
dan syari‟at Islam9.
sebagai berikut:
akad.
Obyek
dan
akad
harganya.
yang
Telah ada pada waktu akad
b. Syarat dan Rukun Akad
diadakan.
1) Syarat-syarat akad Syarat terjadinya akad adalah
Dapat menerima hukum akad.
segala sesuatu yang disyaratkan
Dapat diketahui dan diketahui.
untuk terjadinya akad secara syara‟.
Dapat diserahkan pada waktu
Jika
tidak
memenuhi
syarat
tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian10:
akad terjadi. Syarat
subyek
akad
yakni
syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek
9
Ibid., hlm. 45 10 Ahamd Azar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 78-82.
8
akad harus sudah aqil (berkal),
dari seseorang kepada orang
tamyiz
(dapat
lain untuk mengambil tindakan
mukhtar
(bebas
membedakan), dari
tertentu dalam hidupnya.
paksaan).
Selain itu, berkaitan dengan orang 2) Rukun-Rukun Akad yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:11
berikut:
(1) Kecakapan (ahliyah), adalah a) kecakapan
Rukun-rukun akad12 adalah sebagai
seseorang
untuk
Orang yang berakad („aqid), contoh: penjual dan pembeli. Al-aqid adalah
memiliki hak (ahliyatul wujub)
orang
dan dikenai kewajiban atasnya
Keberadaannya sangat penting karena
dan
tidak akan pernah terjadi akad manakala
kecakapan
melakukan
tasarruf (ahjliyatul ada‟).
yang
melakukan
akad.
tidak ada aqid.
(2) Kewenangan (wilayah), adalah b)
Sesuatu yang diakadkan (ma‟qud
yang
alaih), contoh: harga atau barang. (al-
pemiliknya dapat beratasharruf
Ma‟qud Alaih) adalah objek akad atau
dan
benda-benda yang dijadikan akad yang
kekuasaan
hukum
melakukan
menunaikan
akad
segala
dan akibat
hukum yang ditimbulkan.
bentuknya
tampak
dan
membekas.
Barang tersebut dapat berbentuk
(3) Perwakilan (wakalah) adalah
harta benda, seperti barang dagangan,
pengalihan kewenagan perihal
benda bukan harta seperti dalam akad
harta dan perbuatan tertentu
pernikahan, dan dapat pula berbentuk
11
Gemala Dewi, et. al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarata: Kencana, 2005), hlm. 55-58 12
Ibid,hlm. 45
9
suatu
kemanfaatan
seperti
dalam
persentase tertentu bagi sesuai dengan
masalah upah-mengupah dan lain-lain13.
kesepakatan.
c) Shighat, yaitu ijab dan qobul.
berpindah
kepada
setelah
perjanjian
Sighat akad adalah sesuatu yang
Kepemilikan
akan
nasabah
segera
jual
beli
disandarkan dari dua belah pihak yang
ditandatangani
berakad, yang menunjukkan atas apa
membayar
yang ada di hati keduanya tentang
cicilan tetapi yang besarnya sesuai
terjadinya suatu akad. Hal ini dapat
kesepakatan
diketahui dengan ucapan, perbuatan,
pelunasan15.
isyarat, dan tulisan14.
Dari
3. Pembiayaan Murabahah
adalah
barang
nasabah tersebut
sampai
beberapa
akan dengan
dengan
pengertian
murabahah yang telah dikemukakan
a. pengertian pembiayaan murabahah Murabahah
dan
para prediksi perbankan syari‟ah diatas,
transaksi
maka penulis dapat menarik kesimpulan
penjualan barang dengan menyatakan
bahwa murabahah adalah akad jual beli
harga perolehan dan keuntungan yang
barang dengan menyatakan harga asal
disepakati oleh penjual dan pembeli.
dan keuntungan yang disepakati oleh
Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank Syari‟ah (dalam hal
penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit.
ini BMT) bertindak sebagai penjual dan b. Landasan nasabah sebagai pembeli, dengan harga
Hukum
Pembiayaan
Murabahah
jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam 15
13
Ibid., hlm. 58 14 Ibid., hlm. 46-51
http:www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/man ajemen. Diakses 2 juli 2015
10
c.
Syarat dan Rukun Murabahah
1) syarat-syarat muarabahah yakni: a) Penjual
memberitahu
biaya
modal
kepada nasabah.
b) Kontrak pertama harus sah sesuai
dengan rukun yang ditetapkan.
c) Kontrak harus bebas dari riba.
“Hai orang-orang yang beriman, d) janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”16 (An-Nisa‟/4:29). e) Di dalam ayat tersebut dijelaskan
Penjual
di
dalam
berdagang
mengambill
kepada
sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan
dengan
pembelian,
pembelian
dilakukan
tidak misalnya
dibolehkan
menjelaskan
pembeli bila terjadi cacat atas barang
yang bahwa
harus
jika
keuntungan secara hutang. Jika syarat pada pin 1, 4,
terlalu
banyak
karena
itu
berarti dan 5 tidak terpenuhi, maka pembeli
memakan harta saudaranya dengan jalan memiliki pilihan: yang bathil, dan hal itu dilarang oleh (1) Melanjutkan pembelian seperti apa Allah SWT. Selain itu ayat ini juga adanya. menjelaskan agar di dalam jual beli (2) Kembali
kepada
penjual
dan
harus ada kerelaan diantara kedua belah menyatakan ketidaksetujuan atas barang pihak. yang dijual. (3) Membatalkan kontrak Jual beli secara Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 107. 16
murabahah tersebut hanya untuk barang
11
atau produk yang telah dimiliki oleh
Umum
dalam
penjual pada waktu negosiasi dan pada
Pembiayaan Murabahah BMT sebagai
waktu kontrak17.
bank
yang
kontribusi
2) Adapun Rukun muarabahah yakni:
cukup
besar
pemberian
dalam
pelayanan
suatu
pembiayaan
murabahah
tidak
transaksi jual beli, dengan demikin
menetapkan
persyaratan
yang
rukun-rukunnya pun sama dengan rukun
menyulitkan untuk pihak nasabah.
Murabahah
merupakan
Hanya
jual beli, yaitu:
dengan
memenuhi
a) Adanya pihak yang melakukan akad,
persyaratan umum yang ditetapkan
dalam hal ini yakni penjual dan
dan pemenuhan mengenai unsur-unsur
pembeli.
serta konsep dasar dari pembiayaan diakadkan.
murabahah itu sendiri, namun Hal
Mengenai objek yang diakadkan ini
yang terpenting mengenai objek dari
ada dua macam, yakni:
pembiayaan murabahah oleh BMT
b) Adanya
objek
yang
(1) Barang yang di perjual belikan.
adalah harus jelas barang objek yang
(2) Harga barang yang diperjual
dimaksud, fungsi dan manfaat serta
belikan.
d.
Ketentuan
implementasi objek tersebut dalam
(3) Shigat akad yakni ijab qabul.
kegiatan usaha dari nasabah itu sendiri
Ketentuan Umum dalam Pembiayaan
harus benar-benar jelas.
Murabahah BMT
Muhammad. Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 146. 17
12
2. Observasi
Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan
beberapa
metode,
diantaranya:
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika
fenomena
yang
1. Metode
Wawancara
(interview)
diselidiki19. Metode ini digunakan
Metode
Wawancara
(interview)
untuk memperoleh data tentang letak
Yakni
suatu
bertujuan
komunikasi
memperoleh sistematis18.
secara
yang
informasi
geografis
BMT
serta
sarana
Prasarana yang ada di BMT.
Wawancara 3. 3. Dokumentasi
diarahkan terhadap hal-hal
Dokumentasi
yang
menjadi permasalahan dan hal-hal
teknik
yang kurang jelas. Wawancara ini
ditujukan kepada subyek penelitian.
dilakukan dengan saudara bapak
metode
Agus
sebagai
mengetahui data-data dokumentasi
sebagai manajer operasional, bapak
latar belakang berdirinya BMT, visi,
Muh. Syahidul Haq,A.Md sebagai
misi, tujuan BMT, produk dan data
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
BMT20.
Suprianto,S.Pd,
serta dengan Hj. Suwardiyah Catur Putri,A.Md sebagai menejer BMT
pengumpulan
merupakan
ini
data
digunakan
yang
untuk
Metode Analisis Data Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka data yang
Palur.
diperoleh
tidak
dituangkan
dalam
bentuk bilangan atau angka, melainkan 18
Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27
19
Ibid, hlm. 69. Ibid, hlm. 100.
20
13
tetap dalam bentuk kualitatif (berupa
pembiayaan murabahah terjadi tawar
kata-kata,gambar, perilaku).21
menawar antara pihak BMT dengan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
nasabah. Setelah terjadi kesepakatan
Dalam
proses
pengajuan
marjin antara kedua belah pihak maka
pembiayaan murabahah, pada awalnya
dibentuklah
bagian marketing atau account officer
murabahah.
menganalisa kebutuhan calon nasabah
akad
Dalam
pembiayaan
akad
pembiayaan
pembiayaan. Hal yang perlu diketahui
murabahah BMT Palur disebutkan pada
adalah barang apa saja yang dibutuhkan
pasal
dan tujuan penggunaan pembiayaan
penyerahan jaminan atas hutang. Hal ini
tersebut. Sebagai lembaga keuangan
diperbolehkan sesuai Fatwa DSN MUI
yang berbasis pada syari‟ah islam maka
No:
syarat halal dalam tujuan penggunaan
murabahah pada ketetapan ke 3 pada
pembiayaan mutlak diperlukan. Analisis
pasal 3 ayat 3 akad pembiayaan
dilakukan di BMT Palur terhadap
murabahah
penggunaan pembiayaan yang diberikan
tentang hak BMT untuk menjual barang
hanya untuk usaha atau kebutuhan yang
jaminan
halal.
melunasi hutangnya. Dan ketentuan
3
ayat
1
tentang
04/DSN-MUI/IV/2000
jika
disebutkan
nasabah
adanya
tentang
perjanjian
tidak
dapat
Murabahah sebagai bentuk akad
mengenai hasil penjualan diatur pada
jual beli dimana pihak BMT meninta
pasal 3 ayat 4 akad tersebut dan telah
mark-up atau marjin keuntungan, maka
sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:
pada
04/DSN-MUI/IV/2000
awal 21
perjanjian
atau
akad
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.
murabahah pada ketetapan ke 4.
tentang
14
Analisis berikutnya dilakukan terhadap
rukun
dan
syarat
akad
Selanjutnya barang atau komoditi harus bisa diserahterimakan dan barang
pembiayaan murabahah di BMT Palur
tersebut
yang meliputi22:
sempurna dari orang yang melakukan
1.
penjualan.
Orang yang berakad Nasabah
pembiayaan
dengan
dengan
dimana
Pihak-pihak
Dan
merupakan
milik
alhamdulillah
pada
BMT Palur menngunakan sisitem sesuai
murabahah secara langsung terikat perjanjian.
harus
konsep
Murobahah
yang
tersebut
(yang
barang
yang terkait dengan akad telah
dibutuhkan
dewasa dan baligh. Rukun ini
sepenuhnya oleh BMT Palur kemudian
terpenuhi dalam akad pembiayaan
diserahterimakan ke nasabah.
murabahah pada BMT Palur.
nasbah)
merupak
milik
3. Tujuan atau maksud pokok pengadakan
2. Benda-benda yang diakadkan
akad
Barang-barang yang diakadkan
Rukun
yang
harus
dipenuhi
atau menjadi obyek dalam pembiayaan
sebagai syarat akad adalah tujuan atau
murabahah haruslah suci dan bisa
maksud mengadakan akad. Dalam akad
digunakan
yang
pembiayaan murabahah BMT Palur
disyariatkan. Hal ini telah sesuai dengan
disebutkan dalam pasal 2 ayat pertama
prosedur yang dilakukan oleh BMT
yang
untuk
tidaknya
pertama yaitu BMT memberikan kuasa
obyek
pada pihak kedua yaitu nasabah untuk
barang
dengan
menganalisa yang
cara
halal
dijadikan
pembiayaan murabahah. 22
Abdullah al-Muslih Shawi. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Nash 2004). Hlm 28.
menyebutkan
bahwa
pihak
membeli barang yang diminta nasabah senilai barang tersebut dan dalam
15
pelaksanaannya pihak BMT mengetahui
pada
secara
impelmentasi
atau
penerapan
langsung
pengadaan
barang
akadnya tidak ada unsur gharar yang
karena
pembelian
barang
Penyusun temukan.
tersebut
diwakilkan kepada nasabah dengan melaksanakan akad Wakalah.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
Rukun ini telah dilaksanakan
pembahasan pengenai pelaksanaan akad
sesuai dengan prosedur pembiayaan
pembiayaan murabahah di BMT Palur
pada
pada bab sebelumnya, dapat diambil
BMT
Palur
dengan
adanya
penjelasan mengenai ketentuan akad pembiayaan murabahah yang diketahui 1. kedua belah pihak.
kesimpulan sebagai berikut: Dalam
mekanisme
keputusan
Sempurnanya rukun dan syarat
dalam
pembiayaan
pengambilan
menyetujui
telah
sesuai
suatu dengan
terbentuknya akad bila terhindar dari
syari‟ah dengan adanya ketentuan pada
lima sifat-sifat yakni: a) paksaan, b)
jenis pembiayaan untuk usaha yang
penyerahan
halal saja.
yang
menyebabkan
kerugian, c) gharar, d) syarat-syarat 2. fasid,
e)
riba.
dari
terpenuhinya orang yang berakad dalam
pembiayaan
pembiayaan murabahah yaitu pihak
murabahah pada BMT Palur, maka
BMT sebagai penjual dan nasabah
pada sifat pertama tidak adanya unsur
sebagai pembeli.
pelaksanaan
Jika akad
dilihat
Sebagai rukun dan syarat akad, telah
paksaan sesuai dengan yang dituangkan 3. pada
pasal
5
akad
pembiayaan
murabahah BMT Palur. Dan begitupun
Dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud
pokok
mengadakan
akad
sebagai rukun dan syarat akad terdapat
16
tidak terdapat unsur gharar karena 3.
Untuk penelitian selanjutnya, dapat
pihak BMT secara langsung mengetahui
meneliti tentang mekanisme penelitian
realisasi penggunaan pembiayaan dan
harga
ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI
murabahah dan juga pelaksanaan akad-
No.
akad pembiayaan lainnya.
04/DSN-MUI/IV/2000
tentang
jual
beli
pada
pembiayaan
murabahah.
Daftar Pustaka:
Saran
Juhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh alIslami wa Adillatuh . Beirut: Dar Al-Fikr.
Dari
hasil
pembahasan
dan
kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Sebagai lembaga keuangan syariah
Munawir, A. Warson. 1984. Kamus Arab Indonesia al-Munawir. Yogayakarta: Ponpes Al Munawir. Muslih Shawi, Abdullah. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Nash.
dihadarkan BMT Palur dapat mampu menerapkan
prinsip-prinsip
syariah
secara keseluruhan. Meskipun banyak kendala untuk menyempurnakannya. 2. BMT Palur kedepannya agar lebih inovatif
dan
menghadapi
kreatif
lagi
persaingan
dalam dengan
Lembaga Keuangan yang lain terlebih lagi ketika Pasar Bebas (Masyarakat Ekonomi Asean) dimulai.
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah Cet. Ke 4. Jakarta: Alvabet. Basyir, Ahamd Azar. 2004. Asas-Asas Hukum Muamalat, cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press. Depag RI, 2005. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Jakarta: alhuda Kelompok Gema Insani. Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. Ke-1. Jakarata: Kencana. Hendi, Suhendi. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
17
Lewis, Mervyn. 2001. Perbankan Syari‟ah Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. Mega
Utami, Anita. 2011. Skema Akad Murabahah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Margono, 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Ma‟luf, Louis. 1986. Al-Munjid fi al-Lughat wa al-„Alam. Beirut: Dar al-Masyriq. Nasution, 2003. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Perss. Syafi‟I Antonio, Muhammad. 2008. Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum . Yogyakarta: Graha Ilmu. Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah. Jakarta: Prenada Media. Sukandarramidi, 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Ghajah Mada University Press. http://lembaga keuangan syari‟ah di akses tanggal 2 juli 2015. http:www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/m anajemen. Di akses 2 juli 2015.
