JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
ISSN: 2087-040X
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN DAERAH TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL Erni Kurniasari1 1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten ABSTRACT The purpose of this research to provide empirical evidence aboutinfluence of Local Goverment Original Revenues(PAD),Balance Fund(DanaPerimbangan)and Other Revenues (Lain-lain Pendapatan yang Sah) to Capital Expenditure Realization (Realisasi Belanja Modal) in the district/municipal in West Java Province. The method of data analysis using multivariate analysis methods with multiple regression model. Population of this research were 26 district and municipal, and obtained by using purposive sampling 20 district and municipal in the sample period from 2007 until 2011.These result prove that simultaneous Regionally Original Income, Fund Balance and Other Lawful Income have significant effect to Capital Expenditure Realization in the districts/cities in West Java Province, indicated by adjusted R square of 50,2% Capital Expenditure Realization can be explained by the independent variables. Partially, Regionally Original Income and Fund Balance significantly effect to Capital Realization Expenditure, while the Other Lawful Income have no significantly effect to Capital Expenditure Realization. Keywords: Local Government Original Revenues, Balance Fund, Other Revenues and Capital Expenditure Realization A. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelengaraan pemerintahan Negara. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa untuk mendukung otonomi daerah melalui penyediaan sumbersumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 11
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Mamesah yang dikutip Halim (2012), Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dijelaskan oleh Halim (2012) yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumbersumber penerimaan daerah yang akan menaikkan kekayaan daerah dan yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi yang akan menurunkan kekayaan daerah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal. Menurut Halim (2012), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan alokasi belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta pembangunan sarana dan prasarana publik lainnya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Menurut Syafitri (2009) Dalam pelaksanaan
ISSN: 2087-040X
desentralisasi fiskal, menunjukan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara suatu daerah dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Menurut Sumarmi (2008) Daerah – daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat, rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah.Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri dengan menggali sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya sumber keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan 12
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Untuk mengatasi hal itu, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 diperlukan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah melalui sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Ardhani (2011), Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penterahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana perimbangan tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang dikutip Halim (2012), Lainlain Pendapatan yang Sah dikelompokkan dalam jenis bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat. Sesuai peraturan terbaru yaitu lampiran C.V butir H Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pendapatan ini dibagi menjadi menurut jenis pendapatan yang mencakup pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya. Dengan adanya pendapatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan terhadap publik dengan membangun infrastruktur, sarana dan prasarana daerah yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. B. BAHAN DAN METODE Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.Realisasi Belanja Modal merupakan variabel terikat (Y) sedangkan variabel
ISSN: 2087-040X
bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (X3). Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.Dalam metode analisa data penelitian ini menggunakan metode analisa data multivariate yang merupakan penelitian dengan metode statistik deskrptif dan inferensial yang digunakan untuk menganalisa data lebih dari dua variabel penelitian. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk keperluan penelitian ini adalah: 1. Uji Asumsi Klasik OLS (Ordinary Least Square) Metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Uji Normalitas Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak maka dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Apabila distribusi data residual adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, Suliyanto(2011) Uji Multikolinieritas Dalam pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model, Nugroho(2005). Selain itu uji multikolinieritas juga bertujuan untuk mendeteksi terhadap terjadinya multikolinieritas yang bertujuan menghindari pembiasaan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan itu yaitu pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinierittas pada suatu model dapat dilihat jika nilai variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut terbebas dari multikolinieritas.
13
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
Uji Heteroskedastisitas Dalam menentukannya ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot model tersebut dengan metode Glesjer dimana semua variabel bebas diregresikan terhadap nilai mutlak residualnya, jika terdapat pengaruh variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heterokedastisitas, Suliyanto (2011). Uji Autokorelasi Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (Durbin Watson Test), jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi, Nugroho(2005). Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi (R2) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya.Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya, Suliyanto(2011).Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 2. Analisis Regresi Berganda Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression) bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, Suliyanto(2011). Untuk itu model regresi yang digunaan adalah sebagai berikut : Dalam hal ini : Y = Realisasi Belanja Modal α = Konstanta β = Slope atau koefisien regresi X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Perimbangan X3 = Lain-lain Pendapatan yang Sah
ISSN: 2087-040X
e
= Error Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Dalam pengambilan keputusan untuk diterima atau ditolak maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menguji secara simultan melalui signifikansi simultan (uji statistik F). Pengujian ini bermaksud untuk dapat menjelaskan apakah semua variabel independen atau bebas yag dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat, untuk itu hipotesis statistiknya sebagai berikut : H0 : β1 = β2 = β3 =… = βk = 0 Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠… ≠ βk ≠ 0 Nilai F tabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan α dan derajat kebebasan (df) tertentu. Dengan membandingkan antara nilai F hitung dan F tabel, jika dalam perhitungan F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan untuk pengujian masingmasing variabel secara parsial dilakukan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam hipotesis statistiknya dapat dilihat sebagai berikut : H0 : βi = 0 Ha : βi ≠ 0 Dengan membandingkan antara niai t hitung maka dapat ditentukan kriteria pengujian adalah sebagai berikut : Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima Ha ditolak Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak Ha diterima Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Barat periode tahun 2007-2011 diperoleh situs Dirjen Perimbangan Keuangan 14
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
Daerah melalui situs www.djpk.depkeu.go.id .Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka berupa laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota bdi Propinsi Jawa Barat tahun 2007-2011. Data ini diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah daerah melalui situs www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dari masing-masing kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat periode 2007-2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 Kabupaten/Kota. Dari populasi yang ada akan diambil sejumlah tertentu yang lengkap datanya sebagai sampel dengan periode 20072010.Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat berdasarkan daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat yang secara konsisten mempublikasikan laporan realisasi APBD selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Dari 26 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat yang dijadikan populasi, hanya terdapat 20 Kabupaten/Kota yangditetapkan sebagai sampel dalam penelitian. C. HASIL DAN DISKUSI Jumlah Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai sampel penelitian sebanyak 20 Kabupaten/Kota selama periode 2007-2011 dimana variabel independen pada penelitian yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.Sementara variabel dependen pada penelitian adalah Realisasi Belanja Modal.Sehingga jumlah masing-masing data
ISSN: 2087-040X
variabel baik independen maupun dependen berjumlah 100. Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas :Berdasarkan Grafik histogramdapat dilihat bahwa garis berbentuk asimetris yakni tidak condong ke kiri maupun ke kanan.Sementara persebaran data pada normal probability plot hampir berimpit dengan garis diagonal.Hal tersebut mengindikasikan bahwa residual terdistribusi normal.Sementara berdasarkan uji normalitas statistik (uji Kolmogorov-Smirnov) menunjukkan residual terdistribusi normal.Hal tersebut diindikasikan oleh nilai uji Asymp. Sig. (2-tailed) 0,589 dimana lebih besar dari pvalue 0,05.
Uji Heteroskedastisitas :Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas melalui gambar scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu.Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk digunakan.
15
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
Uji Multikolinieritas :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang mengindikasikan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara nilai VIF menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.Hal tersebut semakin mengindikasikan kuat bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
Uji Autokorelasi :Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai DurbinWatson (d) pada model regresi sebesar 1,867. Sementara berdasarkan tabel statistika DurbinWatson, variabel independen (k) berjumlah 3 dan jumlah sampel (n) sebanyak 99 memiliki nilai du sebesar 1,7355 dan nilai dl sebesar 1,6108. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,867 memiliki nilai lebih besar dari nilaidu sebesar 1,7355 namun nilai (d) lebih rendah dari nilai 4-du sebesar 2,3892.Sehingga dapat disimpulkan pada variabel tidak terdapat autokorelasi.
ISSN: 2087-040X
Pengujian Regresi Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 23.903,626+ 0,572X1 +0,142X2 –0,114X3 Dalam hal ini : Y = Belanja Modal X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Perimbangan X3 = Lain-lain Pendapatan yang Sah Pada persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 1. Konstanta sebesar 23.903,626 memiliki interpretasi apabila variabel-variabel independen bernilai konstan atau nol, maka nilai belanja modalakan mengalami peningkatan sebesar 23.903,626. 2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,572memiliki interpretasi apabila setiap penambahan/peningkatan 1 Juta RupiahPAD akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal sebesar 0,572 Juta Rupiah. 3. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 0,142memiliki interpretasi apabila setiap peningkatan 1 Juta RupiahDana Perimbanganakan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal sebesar0,142 Juta Rupiah. 4. Koefisien regresi Pendapatan Lain sebesar -114memiliki interpretasi apabila setiap peningkatan 1 Juta RupiahLain-lain Pendapatan yang Sah akan berpengaruh terhadap penurunanbelanja modal sebesar0,114Juta Rupiah Uji Parsial (Uji t) 1. Variabel independen Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 4,880 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai P-value (nilai signifikansi) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) sehingga hipotesis Ha1 diterima sementara hipotesis H0 diterima dimana artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 16
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
2.
3.
Variabel independen Dana Perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar 4,563 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai P-value (nilai signifikansi) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) sehingga hipotesis Ha2 diterima sementara hipotesis H0 ditolak dimana artinya bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel independen Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki nilai t hitung sebesar -1,819 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai Pvalue (nilai signifikansi) sebesar 0,072 atau lebih besar dari 0,05 (α = 5%) sehingga hipotesis Ha3 ditolak sementara hipotesis H0 diterima dimana artinya bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
ISSN: 2087-040X
simultan atau model regresi berpengaruh secara nyata Berdasarkan hasil penelitiandapat dianalisis bahwa nilai F hitung sebesar 33,950 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan n = 99 dan k = 3 serta nilai P-value (nilai signifikansi) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). Nilai P-value yang lebih rendah dari 0,05 menyatakan bahwa model regresi signifikan atau berpengaruh secara nyata sehingga hipotesis nol (H0) ditolak atau dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan.
Uji Simultan (Uji F)
Rumusan hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut : H0: variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Realisasi Belanja Modal) atau model regresi tidak berpengaruh secara nyata Ha4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Belanja Modal secara
Pengujian Determinasi Berdasarkan uji determinasi menunjukkan koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square sebesar 0,502sehingga dapat dinyatakan bahwa pada persamaan regresi tersebut variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah) memberikan pengaruh sebesar 50,2% terhadap variabel dependen (Realisasi Belanja Modal) sementara sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya disamping variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah).
17
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
Pembahasan hasil penelitian a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan pengaruh signifikan terhadap realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Belanja modal dibiayai dari penerimaan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar dana yang dialokasikan pada realisasi belanja modal.Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ardhani (2011) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, penelitian Syafitri (2009) pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, penelitian Sumarmi (2008) pada kabupaten/kota di Yogyakartadan penelitian Oktavia Lista (2012) pada kabupaten/kota di Yogyakarta yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap realisasi Belanja Modal Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.Tujuan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ke perintah daerah adalah untuk mengatasi ketimpangan sumber penerimaan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerahsehingga
ISSN: 2087-040X
pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberi arti bahwa Dana Perimbangan mampu mempengaruhi seberapa besar dana yang digunakan untuk belanja modal.Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andrifa (2009) pada kabupaten/kota di Aceh, penelitian yang dilakukan Gultom (2011) pada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. c. Pengaruh Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap realisasi Belanja Modal Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengatur dana hibah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri baik atau perorangan dalam bentuk devisa, rupiah, barang/jasa termasuk tenaga ahli untuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat diberikan kepada daerah karena bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Berdasarkan hasil penelitian, Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak signifikan berpengaruh terhadap realisasi belanja modalpada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberi arti bahwa lain-lain Pendapatan yang Sah tidak mampu mempengaruhi terhadap seberapa besar dana yang digunakan untuk belanja modal. Kenaikan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh dalam menentukan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Qooima (2012) pada kabupaten se-eks keresidenan Pati yang menyimpulkan 18
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
bahwa lain-lain pendapatan yang sah tidak signifikan berpengaruh pada alokasi belanja modal. d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Realisasi Belanja Modal secara Simultan Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah akan dilaokasikan untuk penggunaan belanja modal. Semakin tinggi pendapatan daerah maka akan semakin besar untuk penggunaan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberi arti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah mampu mempengaruhi seberapa besar dana yang digunakan untuk belanja modal.Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andirfa (2009) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di propinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Qooima (2012) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja modal pada kabupaten se-eks keresidenan Pati. D. KESIMPULAN 1. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan pengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi
ISSN: 2087-040X
Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat dana yang dikeluarkan untuk belanja modal. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberi arti bahwa semakin besar dana perimbangan yang diperoleh maka semakin besar dana yang digunakan untuk realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat. 3. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak signifikan berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Hal ini memberi arti bahwa semakin besar Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap dana yang dikeluarkan untuk realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat. 4. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi Belanja Modal. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, maka semakin tinggi realisasi belanja modal pada kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat. E. SARAN 1. Bagi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sumber penerimaan daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat, terutama Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dan mampu dialokasikan secara tepat berdasarkan skala prioritas untuk Belanja Modal sehingga dapat menunjang pada kegiatan masing-masing sektor dalam perekonomian khususnya sektor produktif yang nantinya dapat 19
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui peningkatan aktivitas serta produktifitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pemerintah pada kabupaten/kota di Jawa Barat. 2. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel penelitian selain kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat dan menambah variasi variabel yang digunakan. DAFTAR PUSTAKA Andirfa, Mulia. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Banda Aceh. 2009. Ardhani, Pungky. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Semarang. 2011. Gultom, Rina D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sumatera Utara. 2011. Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta 2012. Mardiasmo.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi III. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2009 Nachrowi,N.D., dan Usman, Hardius. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Rineka Cipta. Jakarta. 2006. Nugroho, B.A. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005.
ISSN: 2087-040X
Oktavia Lista, Siwindiani. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota D.I Yogyakarta. UPN Veteran.Yogyakarta. 2012 Qooima, Aprillia, Anggita. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Se-eks Keresidenan Pati. Kudus. 2012. Sarwono, Jonathan, dan Suhayati, Ely. Riset Akuntansi Menggunakan SPSS. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010. Sugiyono.Statistika untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung. 2010. Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Kencana Prenada Media Grup.Jakarta.2010. Suliyanto.Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2011. Sumarmi,Saptaningsih. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Universitas PGRI. Yogyakarta.2008. Syafitri, Irma. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada kabupaten/kota Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id
20
JBBE, Vol.08, No.1, Feb. 2015
ISSN: 2087-040X
1
