ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL, TBK Putri Novitasari, Heri Sukendar Binus University, Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Jakarta Barat, 53696969/5300655,
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this study was to determine the application of the Corporate Income Tax at PT Millennium Pharmacon International, Tbk is the Corporate Income Tax on Corporate Taxpayers (PT MPI, PT) has been implemented in accordance with the provisions of the applicable tax. Research methods and objects used in this research is the study of literature, and field research that included interviews, observation, and documentation to collect all data related to the thesis such as financial statements and tax returns are obtained from the Annual Agency research object, namely PT Millennium PHARMACON International, Tbk. Based on the results of research conducted, the outline of PT Millennium Pharmacon International, Tbk has implemented tax obligations by either the absence of penalties / interest. However, the fiscal correction there are costs that have not been in accordance with the tax regulations. This resulted in PT Millennium Pharmacon International, Tbk less (more) pay in taxation. From this study it can be concluded that the PT Millennium Pharmacon International, Tbk has not implemented properly Income Tax. However, PT Millennium Pharmacon International, Tbk must keep abreast of tax laws so that such mistakes do not happen again.(PN) Keywords: Tax Credit, Income Tax Article 29 Commercial Report, Fiscal Reports, Fiscal Reconciliation. ABSTRAK
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Badan pada PT Millenium Pharmacon International, Tbk apakah Pajak Penghasilan Badan pada Wajib Pajak Badan (PT MPI, Tbk) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengumpulkan semua data-data berkaitan dengan skripsi seperti Laporan Keuangan dan SPT Badan Tahunan yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu PT Millenium Pharmacon International, Tbk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara garis besar PT Millenium Pharmacon International, Tbk telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dengan tidak adanya sanksi berupa denda/bunga. Namun dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini mengakibatkan PT Millenium Pharmacon International, Tbk kurang (lebih) bayar dalam perpajakannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Millenium Pharmacon International, Tbk belum menerapkan Pajak Penghasilan dengan baik. Akan tetapi PT Millenium Pharmacon
International, Tbk harus tetap mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi. (PN) Kata kunci: Kredit pajak, PPh pasal 29, Laporan Komersial, Laporan Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal.
PENDAHULUAN Salah satu komponen dalam penerimaan Negara yang tidak dapat dilepaskan adalah ‘pajak”. Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. Dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Berbagai upaya formal dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan amandemen Undang-undang perpajakan secara berkesinambungan.Di mana semuanya itu bertujuan untuk memperluas penerimaan pajak dari berbagai sektor. Permasalahan perpajakan sekarang ini menjadi semakin berkembang dimana masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya dalam
perpajakan sedangkan pemerintah sudah
mencanangkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kelangsungan dan peningkatan nasional, oleh karena itu permasalahan tersebut bisa menjadi permasalahan yang kompleks bagi perpajakan. Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang yang sedang melaksanakan pertumbuhan ekonomi agar ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik karena suatu ekonomi yang bagus akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah berusaha semaksimal untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia terutama dalam sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan utama yang merupakan devisa utama dalam pembangunan suatu negara karena dengan pajak, negara bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menjadi belanja bulanan dari pemerintah yang tercantum di APBN.Maka dari itu, Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan, maka pendapatan Negara semakin tinggi. Adapun besar pajak yang dibayarkan dipengaruhi dari besarnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Sistem perpajakan yang berlaku dapat ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara. Pada kenyataan masih ada permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak terhadap peraturan yang diterapkan perpajakkan didalam self assessment system. Meskipun dengan adanya reformasi dari official assessment system berubah menjadi self assessment system
belum cukup untuk menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari menghitung,membayar,melaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan. PT Millenium Pharmacon International, Tbk adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi Alat Kesehatan (ALKES) dan perdagangan produk farmasi, suplemen makanan dan produk diagnostic. Maka perusahaan berkewajiban membayar pajak ke negara atas penghasilan badan usahanya dan menyusun laporan keuangannya. Sebagai perusahaan yang taat pajak perusahaan harus melengkapi seluruh perpajakannya baik dibidang pajak penghasilan badan apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa, Laporan Tahunan 2010, 2011 dan 2012, Laporan Keuangan 2010, 2011, dan 2012, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 2010, 2011 dan 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
HASIL DAN BAHASAN Hasil Wawancara Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Organization Development Division (ODD) Asst. Manager PT Millenium Pharmacon International, Tbk Ibu Sania Putri dan Accounting Asst. Manager PT Millenium Pharmacon International, Tbk Ibu Nurbani yaitu terdapat beberapa temuan-temuan yang berguna dalam penelitian ini. Tidak terdapat aturan khusus yang ditujukan untuk PT Millenium Pharmacon International, Tbk terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam penjelasan itu bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. PT Millenium Pharmacon International, Tbk bergerak dalam bidang distributor farmasi, penyalur obat – obatan, suplemen makanan, dan Alat Kesehatan. PT Millenium Pharmacon International, Tbk beroperasi dengan 29 kantor cabang, 3 sub distributor, 3 gudang pool dan 59 stasiun penjualan, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dari Pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Dalam penyaluran Obat-obatan, supplemen makanan dan Alat Kesehatan saat ini seluruhnya diproduksi oleh Principals yang bekerja sama dengan PT Millenium Pharmacon International, Tbkdengan prinsip untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Principals yang mempercayakan produknya didistribusikan terdiri dari principalsnasional maupun principals multi nasional, dengan sasaran distribusi apotik, rumah sakit untuk produk-produk ethical, dan toko obat maupun pasar modern untuk produk-produk bebas (OTC / Over The Counter). Setelah dilakukan wawancara diketahui bahwa penerapan pajak yang sentralisasi pajak atau pemusatan pajak, mulai dari
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll. Dan biaya-biaya yang ada pada cabang ditanggung semua oleh pusat. Hasil Observasi Selain wawancara, peneliti melakukan observasi di PT Millenium Pharmacon International, Tbk metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke perusahaan PT Millenium Pharmacon International, Tbk dan pengambilan data yang di butuhkan yaitu Laporan Tahunan, Laporan Keuangan,dan Surat Pemberitahuan Tahunan.
Hasil Dokumentasi Peneliti juga melakukan dokumentasi data yang diperoleh dari internal PT Millenium Pharmacon International, Tbk. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini yaitu, Laporan Tahunan 2010, 2011 dan 2012, Laporan Keuangan 2010, 2011, dan 2012, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 2010, 2011, dan 2012. Dalam Laporan Tahunan PT Millenium Pharmacon International, Tbk peneliti memperoleh data berupa informasi terkait PT Millenium Pharmacon International, Tbk seperti sejarah singkat, penjualan-penjualan yang dilakukan oleh PT Millenium Pharmacon International, Tbk, visi misi, kebijakan akuntansi, dan kebijakan perpajakan. Lalu dalam Laporan Keuangan, terdapat informasi keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Dalam penelitian ini sangat membutuhkan laporan laba rugi terkait untuk membuat rekonsiliasi fiskal. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Badan,terdapat informasi perpajakan yang telah dibuat oleh PT Millenium Pharmacon International, Tbk. Hal ini berfungsi untuk pada akhirnya akan dibandingkan perhitungan antara PT Millenium Pharmacon International, Tbk dengan peneliti.
Hasil Rekonsiliasi Fiskal Hasil dari rekonsiliasi fiskal yaitu terdapat beberapa temuan koreksi fiskal yang dilakukan oleh peneliti. Pertama yaitu terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan PT Millenium Pharmacon International, Tbk yang dibebankan dalam biaya usaha. Hal ini tentunya akan dilakukan koreksi fiskal positif mengingat Pajak Penghasilan merupakan satu-satunya jenis pajak yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Imbalan kerja karyawan, terdapat Koreksi positif perusahaan menerapkan program imbalan kerja karyawan yg tidak didanai sesuai UU Tenaga Kerja No. 13/2003 dan PSAK 24 (revisi 2004) mengenai “imbalan kerja karyawan”. Berdasarkan PSAK 24 (revisi 2004) beban imbalan kerja karyawan menurut UU tenaga kerja diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaria dgn menggunakan metode “projected unit credit”. Pos, Telepon dan Teleks Terdapat koreksi positif terhadap biaya Hp pegawai, dimana pemakaian dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh dibiayakan. Beban kantor Seharusnya untuk biaya tersebut tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu komponen biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Undang Undang PPh Pasal 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a nomor 3 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.Tetapi pada perusahaan ini terdapat koreksi positif karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan tidak ada daftar nominatifnya. Penyisihan nila piutang usaha Koreksi positif tersebut disebabkan karena pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dibiayakan. Sesuai pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penyusutan aset tetap dilakukan koreksi karena penyusutan aset sewaan tidak boleh diakui dalam
fiskal. Terdapat pada keputusan menteri keuangan pasal 16 ayat 1 huruf a yaitu perlakuan pajak penghasilan bagi lesse adalah sebagai berikut: a. selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Jadi Kalau sudah lunas baru boleh disusutkan. Penyisihan penurunan nilai persediaan terdapat koreksi negatif berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat 1 UU pajak penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan tidak diperbolehkan. Biaya lain-lain, biaya ini dikoreksi oleh perusahaan dan penulis karena terdapat kegiatan yang diluar perusahaan. Laba penjualan aset tetap Besarnya koreksi positif yang dilakukan karena Penjualan tanah dan bangunan bersifat final UU Pasal 4 ayat 2 maka dilakukan koreksi. Pendapatan keuangan besarnya koreksi negatif yang dilakukan perusahaan karena Pendapatan didapat dari penghasilan bunga maka harus dikoreksi sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 yaitu Pajak Penghasilan Final.
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Setelah penulis melakukan analisis SPT tahunan badan PT Millenium Pharmacon International, Tbk serta pencocokan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan Tahun 2010,2011 dan 2012 , yang sesuai PMK-154/PMK.03/2010pada kegiatan pembelian barang oleh bendaharawanakan dikenakan tarif sebesar 1.5% dari jumlah impor. Analisa Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23. Pada tahun 2010 PPh 23 yang dipotong Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penghasilan yang dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Pada Tahun 2011 menurut PMK nomor 244/PMK.03/2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sesuai dengan undang –undang perpajakan, yang diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, yang dimana dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Dan tidak ada PPh 23 yg dipotong pada Tahun 2012. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk tahun pajak berjalan.Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Didalam perhitungan PPh pasal 25 antara perusahaan dengan penulis terdapat perbedaan perhitungan.Pembayaran yang dilakukan oleh PT MPI, Tbk dan dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan, PT MPI, Tbk pada tahun 2010 sudah melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga menurut peneliti pada tahun 2010, 2011, dan 2012 tidak dikenakan sanksi.
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 29 Setelah laporan keuangan PT Millenium Pharmacon International, Tbk telah direkonsiliasi fiskal (telah dikoreksi positif dan negatif), maka didapat jumlah yang berbeda antara jumlah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan pajak.Untuk penghitungan pph badan menggunakan hasil rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dari jumlah laporan keuangan fiskal tersebut maka akan dihitung besarnya pajak terhutang PPh Badan tersebut. Tarif PPh Badan untuk menghitung pajak terhutang PT Millenium Pharmacon International, Tbk sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 atas Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menegaskan bahwa tarif pajak untuk PPh Badan adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Untuk menghitung PPh Kurang (Lebih) Bayar, PPh terutang yang sudah dikali dengan tarif pajak dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak untuk Wajib Pajak Badan (PT Millenium Pharmacon International, Tbk) ini adalah PPh 22, 23 dan 25. Maka didapat hasil PPh Pasal 29 Tahun 2010 Lebih bayar sebesar Rp (1.919.418.264), Tahun 2011 Kurang Bayar sebesar Rp 572.517.336, dan Tahun 2012 Kurang Bayar sebesar Rp 1.193.518.710.
SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1.
PT Millenium Pharmacon International, Tbk
pada tahun 2010, 2011, dan 2012 sudah
sepenuhnya mengaplikasikan tarif baru yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. 2.
Dalam melakukan koreksi laporan fiskal PT Millenium Pharmacon International, Tbk belum maksimal hal itu terlihat dari banyaknya biaya yang dikoreksi tidak sesuai dengan peraturan terbaru.
3.
Dalam penyetoran SSP dan pelaporan SPT PTMillenium Pharmacon International, Tbk telah melakukannya secara tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporannya.
4.
Terdapat perbedaan perhitungan hasil antara perhitungan laba bersih sebelum pajak menurut perhitungan perusahaan dengan perhitungan penulis yang menyebabkan Pajak Penghasilan pada Pasal 29 (Lebih Bayar) menjadi lebih kecil yaitu pada tahun 2010 menurut perusahaan sebesar Rp2.494.160.264 sedangkan menurut penulis sebesar Rp1.919.418.264. Pada tahun 2011 Pajak Penghasilan pada Pasal 29 (Kurang Bayar) menurut perusahaan sebesar Rp3.096.336 sedangkan menurut penulis sebesar Rp572.517.336. Pada tahun 2012 menurut perusahaan sebesar Rp924.543.960 sedangkan menurut penulis sebesar Rp1.193.518.710.
Saran 1. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia karena peraturan dalam bidang perpajakan senantiasa mengalami perubahan dan pembaharuan, juga harus mengadakan training atau pelatihan pajak bagi direktur atau karyawan yang membuat / menyusun laporan keuangan. 2. Dalam melakukan penerapan perpajakan selanjutnya PT Millenium Pharmacon International, Tbk
seharusnya dilakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan-kesalahan
pencatatan dan pengelompokkan objek pajaknya. 3. Dalam penyetoran SSP Tidak boleh terlambat setor jika terlambat setor akan dikenakan sanksi 2% perbulan dari pajak kurang bayar. 4. Dalam pelaporan SPT Tidak boleh terlambat lapor jika terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan maka akan dikenakan sanksi admisnistrasi sebesar Rp1.000.000.
REFERENSI Adawiah, Diyah. (2011). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan Al- Muhajirin Kota Depok.Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas.(2010). Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo.(2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Ortax.(2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
Ortax.(2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
Ortax.(2014). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahaan Kempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.Tentang pajak penghasilan. Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 5.Jakarta: Salemba Empat.
Sekarini, Dita Pujiastuti. (2012). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PT REF. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
Soedijanto, Nindy Mubarokatin. (2011). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terhutang.Jakarta: Universitas Trisakti.
Sugiyono.(2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas.(2010). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: Salemba Empat.
Tansuria, Billy Ivan. (2011). Pajak Penghasilan Final Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Vadde, Suresh. (2012). Factors that Influence Rental Tax Payer’ Compliance With Tax System. Ethiophia: Mekelle University. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku . Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Putri Novitasari lahir di Jakarta 11 November1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam Bidang Akuntansi Peminatan Perpajakan pada Tahun 2014.
