ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA DUA PERUSAHAAN INDUSTRI JASA TELEKOMUNIKASI (PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN PT. INDOSAT Tbk.) Dr. Widyatmini SE, MM1 Gian Pratama Putra2 1 Dosen 2 Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma :
[email protected] :
[email protected]
ABSTRAK Penerimaan dalam negeri bukan migas (minyak dan gas) terutama penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan lainnya berupa penerimaan penjualan jasajasa pemerintah kepada masyarakat, denda, keuntungan perusahaan milik negara dan surplus anggaran belanja tahun lalu. Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan sistem administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan komersial PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk yang sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan periode akuntansi yang digunakan adalah 31 Desember 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur, serta telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang non taxable. Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan PENDAHULUAN Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam
peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan sistem administrasi. Peraturan-peraturan Perpajakan dan hasil pembaharuan Undang-Undang Perpajakan sampai saat ini, antara lain : 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. 3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 8 Tahun 1984 dan UU No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4. UU No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 5. UU No. 12 Tahun 1985 tentang perubahan UU No. 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. 6. UU No. 21 Tahun 1997 tentang perubahan UU No. 20 Tahun 2000 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 7. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Sampai saat ini belum mengalami perubahan mengenai undang-undang tersebut. 8. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sampai saat ini belum ada perubahan mengenai undang-undang tersebut. 10. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sampai saat ini belum ada perubahan mengenai undang-undang tersebut. 11. UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan No. 11 Tahun 1995 mengenai Cukai. UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan. Peranan Pajak sebagai penerimaan bagi negara kita merupakan sumber utama yang masih sangat potensial untuk ditingkatkan agar penerimaan dari pajak mampu memenuhi seluruh pembiayaan bagi negara. (Rumondang Bulan Manullang,1999). Dengan uang yang berasal dari pungutan pajak, negara memperoleh dukungan dana untuk lancarnya roda pemerintahan, tetapi disisi lain apabila pungutan pajak dilaksanakan dengan tanpa terkendali dapat berakibat pemerasan terhadap rakyat. Untuk tetap dalam koridor yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka pungutan pajak harus taat asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk adanya control dari masyarakat maka para wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, serta memahami apa fungsi pajak sebenarnya. (Suherman Toha, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Astrid Justine Kristiani (2002) sebagai objek penelitiannya adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menyusun Laporan Keuangan
sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, tetapi perusahaan tetap membutuhkan koreksi fiskal untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh John Hutagaol (2005) terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT adalah subjek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlukan relatif sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Perbedaan perlakuan perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak dalam negeri antara lain adalah (i) BUT tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia, dan (ii) atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di Indonesia, pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria diperlukan untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P. Helen Wijaya (2008) Sunset Policy merupakan jawaban dari Direktorat Jenderal Pajak atas penantian para Wajib Pajak tentang pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan hanya berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga saja, sedangkan atas pokok pajak yang belum dikenakan pajak, harus dilunasi oleh Wajib Pajak. Penerapan Sunset Policy ini sebenarnya merupakan jalan terbaik bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang belum atau tidak dipenuhinya selama ini, karena dengan memanfaatkan sunset policy ini memberikan manfaat bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang baik di masa mendatang, karena Wajib Pajak telah melunasi kewajiban perpajaknnya melalui program sunset policy dan memperoleh kepastian hukum atas pengampunan pajak ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dan untuk membahas sekaligus memberikan pemahaman yang mendasar tentang pembaharuan Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini. METODE PENELITIAN Untuk mendapatkan kelengkapan data dari informasi yang dibutuhkan, maka menggunakan data sekunder sebagai berikut : Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research Method) Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, kumpulan bahan-bahan kuliah, kumpulan informasi dari jaringan internet yang disediakan oleh
perusahaan melalui situs resmi perusahaan, peraturan-peraturan pemerintah dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan pembahasan penulisan. Objek Penelitian Penulisan ini meneliti tentang pengaruh pajak penghasilan badan terhadap laba bersih pada PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk. Berikut data perusahaan yang bersangkutan : 1. Nama Perusahaan : PT. Excelcomindo Pratama Tbk. Alamat : Kantor Pusat Graha XL di JL. Mega Kuningan Lot. E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. 2. Nama Perusahaan : PT. Indosat Tbk. Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta. Alat Analisis Penulisan ini menggunakan alat analisis kuantitatif (angka) dengan mempertimbangkan variabel-variabel (penghasilan kena pajak, beda waktu, beda tetap, pendapatan usaha, biaya-biaya yang dapat dikurangkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan penyusutan serta amortisasi) yang digunakan dan perhitungan yang didapat dari data laporan keuangan setiap perusahaan periode 31 Desember 2008 dengan menggunakan standar pelaporan dan penghitungan pajak dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk laporan keuangan komersial, di dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan khususnya untuk badan menggunakan pedoman PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, dikarenakan adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. HASIL DAN PEMBAHASAN Laporan keuangan menurut Undang-undang Perpajakan adalah laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan berpedoman pada peraturan Undang-undang Perpajakan. Laporan Keuangan PT. Excelcomindo Pratama Tbk secara formal telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 Undang -Undang No.7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008, tetapi secara yuridis fiskal perlu disesuaikan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan permanen Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Fiskus menghitung besarnya penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan wajib pajak memandang dari sudut akuntansi. Perbedaan ini dapat timbul karena :
a. Penerimaan yang menurut akuntansi keuangan merupakan penghasilan, sedangkan menurut perpajakan tidak termasuk obyek pajak penghasilan. Perbedaan ini menguntungkan wajib pajak karena memperkecil penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terhutang. Bagi perusahaan dalam negri yang berbentuk perseroan terbatas, jenis penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan antara lain dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan, penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dari Wajib Pajak. b. Penerimaan yang menurut akuntansi keuangan bukan merupakan penghasilan tetapi menurut perpajakan merupakan obyek pajak. Perbedaan ini sifatnya merugikan wajib pajak karena menambah penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang, misalnya premi asuransi yang diterima perusahaan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura yang dibayar oleh pemberi kerja. c. Penghasilan yang terkena pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan yang pajak penghasilannya telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, terbatas pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah antara lain pendapatan bunga, sewa, dividen. d. Pengeluaran yang menurut akuntansi keuangan merupakan beban, sedangkan menurut perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994. Perbedaan ini sifatnya merugikan wajib pajak karena wajib pajak akan memperbesar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilannya contoh: biaya pengobatan, biaya jamuan tamu yang tidak didukung daftar nominatif. Perbedaan waktu Perbedaan waktu yang bersifat sementara adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan misalnya penyusutan aktiva tetap, efek, tagihan atau utang dalam valuta asing, harta berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan merupakan laporan keuangan komersial, akibat adanya perbedaan prinsip-prinsip antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal perhitungan laba kena pajak, maka laporan keuangan komersial yang telah disusun tersebut perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal merupakan koreksi atas jumlah pajak yang terhutang. Koreksi ini dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi-koreksi yang akan mengakibatkan penambahan laba kena pajak. Pada umumnya koreksi fiskal positif ini dilakukan benkenaan dengan: - Biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan - Pendapatan yang dilaporkan terlalu kecil
-
Beban yang dilaporkan terlalu besar. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dimana penghasilan tersebut bukan merupakan obyek pajak dan atau penghasilan tersebut telah dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi-koreksi yang akan mengurangi penghasilan kena pajak, koreksi fiskal negatif dapat berupa pendapatan yang tidak dapat ditambahkan sebagai penghasilan dan biaya penyusutan. Dengan dilakukannya koreksi fiskal terhadap perhitungan laba-rugi perusahaan, maka dapat diketahui besarnya laba kena pajak yang sebenarnya. PT. Excelcomindo Pratama Tbk 1. Objek PPh Pasal 21 Untuk objek PPh Pasal 21 terdapat perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan pihak penulis yang menyebabkan koreksi fiskal untuk objek PPh Pasal 21 sebesar : - Objek PPh Pasal 21 menurut Wajib Pajak 722.515.000.000 - Objek PPh Pasal 21 menurut Penulis 672.690.000.000 Koreksi Fiskal Positif (49.825.000.000) Koreksi fiskal positif PPh Pasal 21 sebesar Rp 49.825.000.000 dilakukan karena dalam perhitungan beban gaji dan kesejahteraan karyawan terdapat akun penyisihan imbalan kerja dan akun gaji dan tunjangan untuk dewan direksi dan komisaris, masing-masing sebesar Rp 14.753.000.000 dan Rp 35.072.000.000. Menurut fiskal akun penyisihan atau pencadangan dalam bentuk apapun tidak akan diakui sebagai beban, sedangkan gaji dan tunjangan untuk dewan direksi dan komisaris tidak dapat dikurangkan dan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari akun gaji dan tunjangan. 2. Objek PPh Pasal 23 Berdasarkan penelitian atas Ledger dan Buku besar diketahui bahwa objek PPh pasal 23 untuk tahun 2008 sebesar Rp 21.287.000.000 yang terdiri dari sewa kantor pada PT. Caraka Citra Sekar Lestari sebesar Rp 11.088.000.000 dan sewa internet sebesar Rp 10.199.000.000. 3. Objek PPh Pasal 26 Berdasarkan Undang -Undang No.7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994, Undang-Undang No.17 Tahun 2000 UU dan terakhir No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek PPh Pasal 26 adalah dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah, pensiun yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Penelitian atas laporan keuangan, general ledger, seluruh biaya yang menjadi objek PPh Pasal 26 tersebut telah dibayar dan dibiayakan yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi salah satu dari objek PPh Pasal 26 tersebut pada pembagian deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebesar Rp 141.800.000.000 belum dibayar PPh Pasal 26.
Nama Pemegang Saham Indocel Holding Sdn. Bhd. (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.) Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) International Indonesia Ltd. Masyarakat Jumlah
Jumlah Lembar Saham
%
Jumlah
5,940,937,000.00
83.80
118.828.400.000
1,132,497,500.00 16,565,500.00 7,090,000,000.00
15.97 0.23 100.00
22.645.460.000 326.140.000 141.800.000.000
Koreksi yang telah dilakukan tersebut diatas terdiri dari perbedaan yang sifatnya permanen dan juga yang bersifat beda waktu. Perbedaan itu merupakan penyesuaian atas beban yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan penghasilan yang secara fiskal bukan merupakan objek pajak. Koreksi-koreksi fiskal yang digunakan untuk merekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal ada dua macam, yaitu : a. Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp 523.895.563.000 yang terdiri dari : - Penyisihan Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Rp 35.072.000.000 - Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Rp 15.847.000.000 - Penyisihan Imbalan Kerja Rp 14.753.000.000 - Selisih antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal Rp 418.918.563.000 - Selisih antara laba/(rugi) aset tetap komersial dan fiskal Rp 11.656.000.000 - Pendapatan Bunga Rp 27.649.000.000 b. Koreksi Fiskal Negatif, sebesar Rp 0,Didalam penghitungan penghasilan neto fiskal, PT. Excelcomindo Pratama Tbk, tidak melakukan penyesuaian fiskal negatif karena sudah dimasukkan dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak. Adanya koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif di atas disebabkan oleh adanya Beda Tetap (Permanent Differences), kecuali untuk penyusutan komersial dan penyusutan fiskal. Adanya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal disebabkan oleh adanya Beda Waktu (Timming Differences). Adanya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal terhadap aktiva tetap disebabkan oleh adanya beda waktu. Dengan adanya perbedaan koreksi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan pajak penghasilan yang terutang. Dimana perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : Penyusutan Komersial Rp 2.230.806.763.000 Penyusutan Fiskal Rp 1.811.888.200.000 Beda Waktu Rp 418.918.563.000 Perhitungan Pajak Penghasilan PT Excelcomindo Pratama Tbk. Tujuan dari pembahasan diatas adalah untuk mengetahui berapa besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dari pembahasan diatas ditemukan :
1. Semua pendapatan yang tercantum dalam laporan laba-rugi adalah pendapatan yang diakui oleh PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 2. Semua biaya yang tercantum dalam laporan laba-rugi adalah biaya yang diakui oleh perusahaan dan berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan kecuali untuk sebagian biaya kepegawaian dan perjamuan. Biaya-biaya lainnya telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 3. Dengan berpedoman pada Undang-undang Perpajakan, pendapatan yang telah dicatat perusahaan akan dianalisa kembali. Menurut Undang-undang Perpajakan, penghasilan bunga adalah penghasilan yang telah dikenakan pajak dan bersifat final. Jadi penghasilan ini tidak dimasukkan dalam penghasilan yang akan dikenakan pajak. 4. Dengan pedoman pada Undang -undang Perpajakan, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menentapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Biaya-biaya itu adalah biaya jamuan (entertainment), biaya gaji, biaya kepegawaian, biaya pengobatan, biaya jamsostek (Astek), biaya majalah dan biaya pajak lainnya. 5. Setelah dianalisa pendapatan dan biaya dengan pedoman pada Undangundang Perpajakan, maka ditemukan bahwa pada akhir Desember 2008 dalam laporan laba rugi perusahaan mendapatkan keuntungan (laba) sebesar Rp 577.549.513.000 yang sebelumnya menurut penghitungan oleh perusahaan mendapatkan kerugian sebesar Rp 15.109.000.000. 6. Besarnya pajak penghasilan yang terutang berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku efektifnya untuk Tahun 2009. Oleh karena itu, untuk periode Tahun 2008 ini berlaku Sunset Policy yang menjadi titik tinggal landas undang-undang tersebut. Untuk keperluan penetapan tarif tersebut jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. 7. Berikut ini adalah perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dan pajak yang lebih dibayar (PPh pasal 29) oleh PT. Excelcomindo Pratama Tbk untuk saldo buku yang berakhir 31 Desember 2008 : Laba sebelum pajak Tahun 2008 577.549.513.000 Kompensasi kerugian Laba/(rugi) dasar perhitungan 577.549.513.000 PPh Pasal 29 Tahun 2003 - 10 % x 50.000.000 = 5.000.000 - 15 % x 50.000.000 = 7.500.000 - 30 % x 577.449.513.000 = 173.234.853.900 Total PPh yang terutang 173.247.353.900 Kredit Pajak - PPh Pasal 23 atas Sewa 3.193.050.000 - PPh Pasal 23 atas Deviden 21.270.000.000
Jumlah Kredit Pajak (24.463.050.000) PPh yang dibayar sendiri - PPh Pasal 25 (83.733.000.000) PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) 65.051.303.900 - Jurnal Pencatatan Kredit Pajak : Piutang PPh 25 83.733.000.000 Piutang PPh Pasal 23 Sewa 3.193.050.000 Piutang PPh Pasal 23 Deviden 21.270.000.000 Kas 83.733.000.000 Pendapatan Sewa 24.463.050.000 - Jurnal Pencatatan Kurang Bayar : Biaya PPh 173.247.353.900 Piutang PPh 25 83.733.000.000 Piutang PPh Pasal 23 Sewa 3.193.050.000 Piutang PPh Pasal 23 Deviden 21.270.000.000 Kas/PPh Pasal 29 65.051.303.900 - Jurnal Pencacatan Pembayaran PPh Pasal 29 : Hutang PPh 65.051.303.900 Kas 65.051.303.900 Selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan dalam SPT PPh Tahun yang bersangkutan mengenai jumlah PPh pasal 25 tahun berikutnya diangsur setiap bulan, yaitu dengan cara pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh Tahun yang bersangkutan dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar dan terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan. Perhitungan Pajak yang harus diangsur (PPh pasal 25) PT. Excelcomindo Pratama Tbk adalah sebagai berikut : Laba sebelum pajak 577.549.513.000 Pendapatan tidak teratur (rugi selisih kurs) (332.151.000.000) Laba Dasar Perhitungan PPh pasal 29 245.398.513.000 Pajak Penghasilan Terutang : - 10 % x Rp 50.000.000 = 5.000.000 - 15 % x Rp 50.000.000 = 7.500.000 - 30 % x Rp 245.298.513.000 = 73.589.553.900 Jumlah Pajak Penghasilan Terutang 73.602.053.900 Kredit Pajak - PPh Pasal 23 atas Sewa 3.193.050.000 - PPh Pasal 23 atas Deviden 21.270.000.000 Jumlah Kredit Pajak (24.463.050.000) PPh yang dibayar sendiri - PPh Pasal 25 (83.733.000.000) Dasar Perhitungan Angsuran per tahun 34.593.996.100 Angsuran PPh Pasal 25 per bulan 2.882.833.008
PT. INDOSAT Tbk Adanya penyusutan komersial dan penyusutan fiskal terhadap aktiva tetap disebabkan oleh adanya beda waktu, dimana perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : Penyusutan Komersial Rp 1.998.634.660.000 Penyusutan Fiskal Rp 1.680.609.285.000 Beda Waktu Rp 318.025.375.000 -
-
Selisih koreksi fiskal (beda waktu) : Penyusutan aktiva tetap – akuntansi = Rp 1.998.634.660.000 Penyusutan aktiva tetap – fiskal = (Rp 1.680.609.285.000) Penyisihan piutang = Rp 33.090.000.000 Penghapusan piutang = (Rp 97.795.000.000) Jumlah selisih lebih koreksi negatif = (Rp 253.320.375.000) Biaya pajak tangguhan (30%) = (Rp 75.996.112.500) Jurnal atas aktiva pajak tangguhan : Biaya Pajak Tangguhan 75.996.112.500 Aktiva Pajak Tangguhan 75.996.112.500
Perhitungan Pajak Penghasilan PT Indosat Tbk. Tujuan dari pembahasan diatas adalah untuk mengetahui berapa besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dari pembahasan diatas penulis menemukan: 1. Semua pendapatan yang tercantum dalam laporan laba-rugi adalah pendapatan yang diakui oleh PT Indosat Tbk dan telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 2. Semua biaya yang tercantum dalam laporan laba-rugi adalah biaya yang diakui oleh perusahaan dan berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan kecuali untuk sebagian biaya kepegawaian dan perjamuan. Biaya-biaya lainnya telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 3. Dengan berpedoman pada Undang-undang Perpajakan, pendapatan yang telah dicatat perusahaan akan dianalisa kembali. Menurut Undang-undang Perpajakan, penghasilan bunga adalah penghasilan yang telah dikenakan pajak dan bersifat final. Jadi penghasilan ini tidak dimasukkan dalam penghasilan yang akan dikenakan pajak. 4. Dengan pedoman pada Undang-undang Perpajakan, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menentapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Biaya-biaya itu adalah biaya jamuan (entertainment), biaya gaji, biaya kepegawaian, biaya pengobatan, biaya jamsostek (Astek), biaya majalah dan biaya pajak lainnya. 5. Setelah dianalisa pendapatan dan biaya dengan pedoman pada Undangundang Perpajakan, maka ditemukan bahwa pada akhir Desember 2008 dalam laporan laba rugi perusahaan mendapatkan keuntungan (laba)
sebelum pajak sebesar Rp 2.192.061.591.000 yang sebelumnya menurut penghitungan oleh perusahaan mendapatkan laba setelah pajak sebesar Rp 1.905.285.000.000, sedangkan laba sebelum dikenakan pajak menurut penulis sebesar Rp 2.903.030.130.000 dan laba setelah dikenakan pajak menurut perusahaan sebesar Rp 2.325.115.000.000 6. Besarnya pajak penghasilan yang terutang berdasarkan tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku efektifnya untuk Tahun 2009. Oleh karena itu, untuk periode Tahun 2008 ini berlaku Sunset Policy yang menjadi titik tinggal landas undang-undang tersebut. Untuk keperluan penetapan tarif tersebut jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. 7. Berikut ini adalah perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dan pajak dan pajak penghasilan yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) oleh PT Indosat Tbk untuk saldo buku yang berakhir 31 Desember 2008 : Laba sebelum pajak Tahun 2008 2.903.030.130.000 Kompensasi kerugian Laba/(rugi) dasar perhitungan 2.903.030.130.000 PPh Pasal 29 Tahun 2003 - 10 % x 50.000.000 = 5.000.000 - 15 % x 50.000.000 = 7.500.000 - 30 % x 2.902.930.130.000 = 870.879.039.000 Total PPh yang terutang 870.891.539.000 Kredit Pajak Dalam Negeri - PPh Pasal 23 (9.053.000.000) PPh yang dibayar sendiri - PPh Pasal 25 (317.745.000.000) PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) 444.631.539.000 - Jurnal Pencatatan Kredit Pajak : Piutang PPh 25 317.745.000.000 Piutang PPh Pasal 23 9.053.000.000 Kas 317.745.000.000 Pendapatan Sewa 9.053.000.000 - Jurnal Pencatatan Kurang Bayar : Biaya PPh 870.891.539.000 Piutang PPh 25 317.745.000.000 Piutang PPh Pasal 23 9.053.000.000 Kas/PPh Pasal 29 444.631.539.000 - Jurnal Pencacatan Pembayaran PPh Pasal 29 : Hutang PPh 444.631.539.000 Kas 444.631.539.000 8. Selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan dalam SPT PPh Tahun yang bersangkutan mengenai jumlah PPh pasal 25 tahun berikutnya diangsur setiap bulan, yaitu dengan cara pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh Tahun yang bersangkutan
dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar dan terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan. Perhitungan Pajak yang harus diangsur (PPh pasal 25) PT Indosat Tbk adalah sebagai berikut : Laba sebelum pajak 2.903.030.130.000 Pendapatan tidak teratur (rugi selisih kurs) (885.729.000.000) Laba Dasar Perhitungan PPh pasal 29 2.017.301.130.000 Pajak Penghasilan Terutang : - 10 % x Rp 50.000.000 = 5.000.000 - 15 % x Rp 50.000.000 = 7.500.000 - 30 % x Rp2.017.201.130.000 = 605.190.339.000 Jumlah Pajak Penghasilan Terutang 605.202.839.000 Kredit Pajak Dalam Negeri - PPh Pasal 23 (9.053.000.000) PPh yang dibayar sendiri PPh Pasal 25 (317.745.000.000) Dasar Perhitungan Angsuran per tahun 278.404.839.000 Angsuran PPh Pasal 25 per bulan 23.200.403.250
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan penelitian atas data-data yang tersedia serta analisa pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan yang dilaksanakan PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk yang merupakan judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : 1. PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk sama-sama telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur. 2. PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang non taxable. 3. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku maka selama Tahun 2008 pemerintah memberikan pengampunan pajak atau lebeih dikenal dengan nama Sunset Policy, setiap perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Akan tetapi, setelah dilakukan analisis setiap perusahaan tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Saran Dari hasil analisa serta temuan data maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Seluruh biaya entertainment dibukukan secara teratur agar pada saat penyusunan SPT Tahunan dapat menyusun daftar nominatif atas biaya jamuan tersebut. 2. Pendapatan bunga yang diterima Wajib Pajak telah dipotong pajak secara Final oleh karenanya Pendapatan bunga dibukukan secara terpisah dari pendapatan lainnya. 3. Pencatatan kewajiban serta pembayaran pajak dilakukan secara teratur agar pada pelaporan dalam SPT Tahunan tidak perlu dilakukan koreksi positif atau koreksi negatif. 4. PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk agar selalu memperhatikan dan melakukan komunikasi dengan pihak Fiskus untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang paling akhir baik berupa Keputusan Menteri Keuangan maupun Peraturan Pemerintah lainnya. DAFTAR PUSTAKA Ali Machmud. Pengantar Akuntansi 1. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1993. Ali Machmud. Pengantar Akuntansi 2. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1993. Bambang Suripto. Akuntansi Keuangan Menengah 2. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1993. Boediono, B. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Diadit Media, 2002. Gunadi. Akuntansi Pajak. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997. Hadi Wardoyo, Teguh. Pajak Terapan Brevet A & B. Jakarta : PT. Bina Artha Profesitama, 2008. Ibnu Subiyanto, Bambang Suripto. Akuntansi Biaya. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1993. Judi Suseno, Rimsky K. Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997. Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi, 2002. Mardiasmo. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : Andi. 2002. Miswanto, Eko Widodo. Manajemen Keuangan 1. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1998. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tahun 1998 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Helen Wijaya, P. Dampak Kenikmatan dan Pemberian dalam Bentuk Natura terhadap Pajak Penghasilan Badan. Publikasi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara/Tahun II/02/1999. Helen Wijaya, P. The Sunset Policy, Pengampunan Pajak yang Diharapkan. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 2 Nomor 1-April 2008: 311-320. Soemitro, Rachmat. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung : PT. Eresco. 1992. Sudarto, S. Akuntansi Manajemen. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Gunadarma. 1996.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : PT. Cipta Bina Parama. 2008. Yenni Mangoting. Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Universitas Kristen Petra. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (dipublikasikan). 1999. http://www.indosat.co.id http://www.xl.co.id
